e Paper Koran Madura 31 Juli 2013

1

RABU 31 JULI 2013 NO.0171 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

31 JULI 2013

Banjir Ambon Genangi Lima Kecamatan

g PAMANGGHI

Cinta Sejati Oleh : Carrol Aji

T

Delapan Orang Meninggal

AMBON- Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy mengakui bencana banjir dan longsor yang melanda Pulau Ambon kemarin terjadi secara merata di lima kecamatan.

“Korban meninggal akibat longsor, terbawa arus sungai maupun yang mengungsi sangat banyak sehingga pemerintah sedang melakukan pendataan secara menyeluruh,” katanya di Ambon, Selasa.

Richard menyampaikan penjelasan itu saat mengunjungi lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Kelurahan Batugajah, Kecamatan Sirimau.

Di kawasan ini, satu keluarga bermarga Kapitan yang jumlahnya sembilan orang tertimbun matrial tanah, batu dan pepohonan sejak pukul 06.00 WIT, namun awalnya warga setempat berhasil mengevakuasi para korban, termasuk satu bayi berusia dua bulan.

“Dua korban lainnya bernama May Kapitan dan Helmi Kapitan (30)-an baru ditemukan regu penyelamat setelah delapan jam lebih melakukan pencarian di lokasi bencana,” katanya.

Lima orang yang menempati sebuah kos-kosan di kawasan Skip juga dilaporkan hanyut dan masyarakat berhasil mengevakuasi empat orang dalam keadaan hidup sedangkan satu korban lainnya meninggaal dunia.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon menyatakan korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor yang melanda daerah itu sebanyak delapan orang.

“Delapan orang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana alam banjir dan longsor di Ambon sedangkan 10 orang luka-luka dan masih dirawat di sejumlah rumah sakit,” kata Kepla BPBD Ambon, Tjokro Broery, Selasa.

Menurut dia, delapan warga yang meninggal yakni dua warga Ahuru, Air Besar, satu orang warga Galunggung, dua warga Batu Gajah, dua warga Batu Meja kecamatan Sirimau dan satu orang warga Desa Eri, kecamatan Nusaniwe.

“Dua warga Batu Meja tersebut ditemukan di kawasan Tanah Tinggi akibat terbawa arus sungai,” katanya.

Sementara itu tujuh warga masih dalam proses pencarian tim yakni warga Ahuru satu orang, Batu Gajah satu orang, dan lima orang warga Batu Meja.

Korban luka-luka berat dan ringan sebanyak 10 orang saat ini masih dirawat di sejumlah Rumah Sakit yakni Bahkti Rahayu, Sumber Hidup dan RSUD Dr Haulussy Ambon.

Tjokro mengatakan, selain menimbulkan korban jiwa, banjir dan longsor mengakibatkan delapan rumah hanyut dan sekitar 80 rumah rusak berat. “Sebanyak 900 unit rumah tergenang banjir, rumah rusak berat 80 unit dan 30 rumah rusak ringan,” ujarnya. (ant/pen/dan/beth)

ant/daniel leonard

REGU PENYELAMAT. Sekitar 30-an aparat TNI-AD dari Yon Zipur Ambon berupaya melakukan penggalian satu korban tertimbun longsor di Batugajah, Sirimau, Ambon,Selasa (30/7), dengan peralatan seadanya. Posisi longsoran tanah pada kemiringan yang curam serta padatnya rumah penduduk dan tidak ada akses jalan membuat regu penyelamat sulit membawa peralatan berat.

POLWAN CANTIK BERULAH

Briptu Rani Akhirnya Dipecat, Kapolres Mojokerto Didemosi SURABAYA-Brigadir Polisi Satu (Briptu) Polres Mojokerto, Rani Indah Yuni Anggraeni akhirnya dipecat dari Kepolisian.

Pemecatan ini resmi diberlakukan per tanggal 31 Juli 2013. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Penerangan Masyarakat (Kasubag Penmas) AKBP Suhartoyo di Polda Jatim, Selasa (30/07).

“Briptu Rani resmi jadi anggota masyarakat biasa dan ini sudah keputusan tegas Polri. Oleh sebab itu segala hak yang diperoleh otomatis hilang, termasuk gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) ataupun tunjangan lainnya,” kata Suhartoyo.

Ia menjelaskan, pemecatan tersebut berdasarkan Keputusan Kapolda Jatim Irjen Pol. Unggung Cahyono yang menyatakan bahwa Rani terbukti bersalah karena melakukan Disersi selama 3 bulan. Rani dianggap melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto Pasal 21 ayat 3 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 201, dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rani

yang diberhentikan secara tidak hormat oleh Kapolda Jatim Irjen Pol. Unggung Cahyono telah berupaya keras untuk melakukan banding ke Mabes Polri demi mempertahankan jabatan dan profesinya.

Namun upaya itu gagal karena pihak Mabes

Polri tetap memutuskan dirinya bersalah dan harus dipecat.

Suhartoyo menambahkan, pelanggaran terberat yang dilakukan Rani adalah melakukan Disersi berkali-kali. Padahal Ia sudah diberi surat peringatan untuk

tidak mangkir dari tugasnya. Namun surat peringatan itu tidak diindahkan oleh Rani hingga akhirnya ia benar-benar dipecat dari Kepolisian.

Sementara itu, terkait dugaan pelecehan seksual terhadap Rani, Kabid Humas Polda Jatim AKBP Awi Setiyono mengatakan bahwa pelaku pelecehan seksual yaitu AKBP Eko Puji Nugroho sudah dijatuhi sanksi berat berupa penurunan jabatan (demosi).

Eko yang juga menjabat Kapolres Mojokerto itu resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh AKBP Mudji Endrianto yang sebelumnya menjabat Koordinator Staf Pribadi Pimpinan (Seprim) Polda Jatim.

Serah Terima Jabatan tersebut dilakukan di Mapolda Jatim, Senin (29/07) lalu.

Eko dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 7 ayat 1 huruf I tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), dimana ia dianggap melakukan perbuatan tidak sepatutnya sebagai pimpinan, yakni mengukur badan anak buahnya.

Disisi lain, sumber Koma yang enggan disebut namanya mengatakan, setelah dicopot dari jabatannya, Eko yang juga mantan Kasat Reskoba Polrestabes Surabaya itu akan dinonjobkan oleh Mabes Polri. (ddy)

Jadwal 1434 H

Maghrib

17:31

Isya

Imsak

Subuh

18:44

04:13

04:23

*Untuk Surabaya dan sekitarnya

JELANG PEMILUKADA JATIM

Tiga Cagub Ikrar Damai di Hadapan Bawaslu SURABAYA - Tiga calon gubernur Jawa Timur menggelar ikrar pemilihan kepala daerah damai di hadapan Badan Pengawas Pemilu se provinsi ini, Selasa (30/7).

“Kami mengapresiasi terhadap apa yang sudah diikrarkan semua kandidat.

Semoga tidak hanya di kalimat saja,” ujar Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto kepada wartawan di sela dialog bersama kandidat calon gubernur dalam rapat koordinasi anggota Bawaslu se-Jatim di Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Calon Wakil Gubernur Saifullah Yusuf mewakili pasangan nomor urut 1. Juga hadir Eggi Sudjana-Muhammad Sihat nomor urut 2.

Sedangkan pasangan nomor urut 3, Bambang DH-Said Abdullah berhalangan hadir, dan diwakili anggota tim pemenangannya, Didik Prasetiyono-Martin Hamonangan.

“Kami mohon maaf, kebetulan Bam-

bang-Said sedang ke luar kota. Jadi, kami selaku tim pemenangan mewakili beliau,” kata Didik yang juga koordinator divisi monitoring dan evaluasi tim kampanye provinsi

Bambang-Said itu.

Meski tidak dihadiri Bambang-Said, namun pihaknya akan menyampaikan ke pendukung agar tidak sekali-sekali berbuat yang merugikan pasangan dan Provinsi Jawa Timur pada umumnya.

“Jika KPU dan penyelenggara Pemilu lainnya melakukan tugasnya dengan baik, kami jamin PDI Perjuangan tidak akan berbuat macam-macam, apalagi sampai rusuh.

Kami berharap Pilkada aman dan tertib,” kata mantan Anggota KPU Jatim itu.

Begitu juga dengan Saifullah Yusuf. Ia berkomitmen menjalankan Pilkada damai dan menaati semua aturan main yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu Jatim.

“Termasuk aturan baliho atau alat peraga jika ditertibkan. Kami tidak masalah dan menaati semua aturan main yang sudah ditetapkan,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Sementara itu, pasangan Eggi Sudjana-Muhammad Sihat mengaku lebih siap kalah daripada siap menang. Menurut Eggi, keikutsertaannya sebagai peserta Pilkada Jatim kali ini lebih karena modal nekat.

“Kami ini pasangan nekat. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, tapi nekat maju sebagai pasangan calon. Tapi, kami optimistis rakyat Jatim lebih percaya terhadap calon nonparpol dan memberikan kesempatan kepada Eggi-Sihat,” katanya. (ant/beth)

Kolumnis tinggal di Jakarta

erinspirasi oleh berita di sebuah situs asing tentang sepasang suami istri yang lahir pada hari dan tahun yang sama serta meninggal pada hari yang hampir bersamaan pula pekan lalu. Saya bertanya pada diri sendiri, inikah cinta sejati?

Adalah Les Brown dan Helena Brown.

Mereka berasal dari California Selatan, Amerika Serikat. Pasangan ini lahir di hari yang sama pada malam tahun baru 1918.

Tahun lalu, mereka merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-75.

Putra pasangan ini, Les Brown Jr Kamis (25/7) menceritakan, kedua orang tuanya ini bertemu pertama kali di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan menikah pada 1937 pada usia yang masih sangat muda, 18 tahun.

Setelah lama menikah, pasangan ini lalu pindah ke Long Beach pada 1963.

Selama hidupnya, Les Brown Senior berprofesi sebagai seorang fotografer dan membuka toko foto. Sedangkan sang istri bekerja sebagai penjual properti. Helena Brown meninggal pada 16 Juli 2013 lalu dalam usia 94 tahun karena menderita penyakit kanker perut. Pada hari berikutnya, Les Brown senior meninggal dengan usia yang sama karena penyakit parkinson.

Dan, pada Sabtu (27/7) pekan silam, kebaktian pelepasan mereka tetap keduanya diberpegang teguh pada janji lakukan bersamaan. perkawinan Selama 76 yang mereka tahun pasanikrarkan gan ini hidup bersama.

Tentu dengan segala dinamikanya. Ada pasang surut.

Naik turun dan jatuh bangun. Tetapi dalam situasi seperti itu, mereka tetap berpegang teguh pada janji perkawinan yang mereka ikrarkan ketika usianya masih sangat belia. Meski secara psikologis, usia itu masih labil, tetapi Les dan Helena Brown terus berjuang dan menjaga hubungan mereka hingga maut menjemput keduanya pada hari yang hampir bersamaan.

Les dan Helena bukan artis. Mereka orang biasa. Karena saking biasanya, mereka begitu setia pada perkawinannya. Mereka sadar dan sangat menghargai lembaga perkawinan yang hanya sekali seumur hidup. Tak terpisahkan.

Kecuali oleh maut.

Beda dengan kehidupan perkawinan artis. Di Indonesia, kawin cerai para artis menjadi cerita yang biasa. Hari ini muncul berita artis A dan B menikah.

Tiba-tiba tiga bulan atau setahun kemudian mereka menjalani sidang perceraian di pengadilan agama.

Hidup bersama dalam ikatan perkawinan memang tidak mudah. Butuh pengorbanan dan perjuangan.

Karena beratnya, banyak orang di dunia barat yang lebih memilih hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.

Mereka bisa hidup bersama selama bertahun-tahun tanpa terikat dalam lembaga perkawinan. Ketika mereka menyadari bahwa orang yang tinggal bersamanya itu betul-betul pasangan yang cocok, barulah mereka meresmikan kebersamaan itu dalam ikatan pernikahan. Karena itu, tidak jarang ditemui, sudah memiliki baru meresmikan pernikahan mereka itu dalam ikatan perkawinan.

Tetapi cara dan gaya kelompok orang yang terakhir ini tidak patut ditiru. Yang harus dicontohi adalah perkawinan Les dan Helena Brown yang sehidup semati sejak bertemu pada usia 18 tahun selama 76 tahun hingga maut memisahkan mereka pekan lalu dalam usia 94 tahun. Inilah model cinta sejati dalam konteks hidup perkawinan. =

Perempuan Terkait sering terjadi perbedaan, dalam menentukan awal bulan Ramadhan maupun Idul Fitri, Matrawi kecewa berat. Lalu dengan berani Matrawi mendatangi Kementrian Agama.

“Pak saya usul untuk sidang istbat nanti,” kata Matrawi, pada Humas Kemenag.

“Usul apa pak?” tanya Si Humas.

“Begini. Untuk menghindari terulangnya perbedaan datangnya 1 Syawal (Idul Fitri), maka untuk tahun ini saya usulkan Sidang Itsbat nanti dipimpin perempuan.”

“Kok begitu?”

“Karena perempuan lebih tahu ciriciri datangnya bulan,” lanjut Matrawi.

Cak Munali

2

SUMENEP

RABU 31 JULI 2013 NO. 0171 | TAHUN II

Mahasiswa Nilai Kejari Kurang Serius SUMENEP- Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Kaukus Mahasiswa Sumekar (FKMS), Selasa (30/7) kembali mendatangi Kejaksaan Negeri setenpat. Mereka kembali mempertanyakan perkembangan beberapa kasus yang sempat disampaikan beberapa waktu lalu.

Ketua FKMS Eko Wahyudi mengatakan kedatangannya ke kejari untuk mempertanyakan beberapa kasus. Baik kasus lama seperti pengadaan lahan SMA Batuan, pugar, raskin maupun kasus terbaru adalah tentang dana PI PT Wus. Sebab, munurutnya, hingga akhir bulan Juli sepertinya tak ada niat baik dan keseriusan dari kejari untuk menyelesaikan kasus tersebut. “Bisa

dilihat dan cermati sendiri, apa ada kasus-kasus itu selesai, tidak ada. Semunya nihil.

Padahal sudah menjelang bulan Agustus. Tetapi sejauh ini satupun tak ada perkembangan,” katanya, Selasa (30/7) kepada wartawan saat ditemui usai menemui Kajari.

Eko menilai Kejari sudah tidak mampu lagi menangani kasus-kasus tersebut. Menurutnya, lebih baik dilimpahkan saja ke Komisi Pember-

antasan Korupsi (KPK) agar tidak selalu beralasan selalu berada dalam proses penyelidikan. “Setiap saya ketemu pihak Kejari selalu bilang, kalau tidak proses penyelidikan adalah proses penyidikan, tetapi sampai hari ini tak satu pun kasus yang kita perjuangkan dapat diselesaikan oleh kejari,” tambahnya.

Kejari juga terkesan kurang serius dalam mengurus beberapa kasus tindak pidana korupsi. “Makanya bagi saya lebih baik bilang kepada kami bahwa kejari sudah tidak mampu masih belum bias. Hanya pasar saja, itu pun harus menunggu lama,” ujarnya.

Kepala Kejari, Bambang Hartoto, usai menemui ma-

hasiswa mengaku apresiatif dengan langkah-langka mahasiswa. Sebab, menurutnya, kejari merasa terus diawasi, termasuk merasa diingatkan oleh mahasiswa.

“Saya bersyukur alhamdulillah teman-teman mahasiswa memberikan suport positif bagi saya terkait mengenai masalah pemberantasan tindak pidana korupsi.

Paling tidak, ini menjadi evaluasi bagi kejari untuk menseriusi beberapa kasus yang telah masuk pada kejaksaan,” katanya kepada wartawan.

“Terus kaitannya dengan masalah PI yang mahasiswa tanyakan, saya merasa mendapat masukan dari temanteman mahasiswa untuk

melengkapi proses penyelidikan ini, dan mahasiswa juga menyadari betapa rumit dan jelimetnya masalah ini sehingga mereka terus mempertanyakan bagaimana perkembangan dari kasus PI,” jelasnya saat ditanya perkembangan kasus tersebut.

Soal penilaian mahasiswa bahwa kejari terkesan lamban dan kurang serius mengusut tuntas tindak pidana korupsi, Bambang Hartoto menegaskan bahwa selama ini kejari sudah melakukan proses penyelesaian terhadap beberapa kasus tersebut.

“Saya tadi katakan kepada mereka kalau tementeman serius, maka saya juga sangat serius lagi ka-

rena ini masalah keuangan negara dan juga menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” terangnya.

Bentuk Tim Berlapis Bambang Hartoto menjelaskan bahwa upaya serius untuk menyelesaikan semua tindak pidana korupsi, kejari telah membentuk tim berlapis. “Kami sudah bentuk tim untuk melakukan proses penyelidikan. Bahkan kami sudah bentuk tim berlapis dalam hal ini, artinya usaha ini untuk mengukur sejauh mana saya akan terus mengejar itu,” jelasnya.

Tim berlapis yang dibentuk oleh Kejari adalah terdiri dari kasi ke kasi. “Termasuk saya juga lapisi dengan Kasi

Pidum dan kasi-kasi yang lain untuk memback-up ini, sekaligus bentuk keseriusan saya dalam persoalan PI. Namun, tim berlapis yang saya bentuk bukan berarti masalah-masalah yang lain tidak saya seriusi, pasti saya seriusi juga, cuma masalah PI ini erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan asing,” tandasnya.

Kini, dalam proses penyelidikan, Kejari sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang untuk mendapatkan titik terang atas kasus PI. “Soalnya hal ini, statusnya masih belum naik ke penyidikan. Tetapi kami sudah mulai kantonfi data-data terkait masalah PI ini,” terangnya. (sym/mk)

BULAN PUASA

Enam Terduga PSK Terjaring Razia

RAZIA. Satuan Polisi Pamong Praja saat mengamankan enam perempuan yang diduga sebagai pekerja seks komersial (PSK) di salah satu rumah makan, di Kecamatan Saronggi, Sumenep, Selasa (30/7)

MUDIK

Tiga Pelajar Tenggelam di Perairan Goa-Goa SUMENEP – Tingginya ombak di Perairan Goa-Goa, Kecamatan Raas, menelan korban. Tiga pelajar sebuah SMA di Kalianget yang hendak berlebaran bersama eyangnya di Goa-Goa teggelam.

Ketiga pelajar tersebut bernama, Rudi (17), Halidi (16) dan Lasma (18). Ketiga pelajar tersebut terlempar dari kapal saat diterjang ombak besar di Perairan GoaGoa, Selasa (30/7) sekitar pukul 2.00 dini hari.

Tiga pelajar yang hilang tersebut bermaksud berlebaran di rumahnya neneknya di Desa Goa-goa. Namun di tengah perjalanan, perahu yang mereka tumpangi di hadang ombak, dan menyebabkan ketiga pelajar tersebut terlempar ke laut.

Hingga berita ini ditulis pukul 12.00, keberadaan tiga korban belum diketahui.

Pihak kepolisian Polsek Raas bersama pemilik kapal yang ada di daerah tersebut sudah

melakukan pencarian mulai pagi hari, namun belum membuahkan hasil.

Mendapat laporan adanya tiga pelajar yang tenggelam, Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko, langsung menerjunkan 5 anggota polair ke TKP. Tidak hanya itu, Kapolres juga meminta Kapolsek Raas melakukan reka ulang terhadap penumpang kapal yang selamat. ”Kami sudah menerjunkan lima anggota polair ke lokasi untuk membantu polsek serta pemilik perahu yang melakukan pencarian korban tenggelam,” katanya, Selasa (30/7).

Lebih lanjut Marjoko mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima pihak kepolisian, awalnya tidak diketahui adanya penumpang kapal yang hilang. Namun, berdasarkan laporan dari pihak keluarga korban yang ikut serta dalam kapal tersebut baru diketahui adanya

penumpang yang hilang.

Polsek Raas yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan akhirnya memastikan jika ketiga pelajar tersebut benar-benar hilang dan diduga terlempar dari atas perahu. Selain itu, diketahu juga jika tiga pelajar tersebut tidur di atas kapal saat ombak besar menerjang KM Layar Mandala.

“Awalnya itu laporan keluarga korban, kami langsung perintahkan Kapolsek untuk olah TKP dan diketahui jika ketiga korban sebelumnya tertidur” tandasnya.

Sedangkan terkait proses pencarian ketiga korban, Marjoko mengatakan penyisiran dilakukan di sepanjang rute perjalan dan sesuai arah mata angin. Namun, dia memastikan tidak akan ada penyelaman sebab kondisi gelombang di perairan sekitar TKP saat ini masih berbahaya.

Sementara 29 penumpang kapal yang selamat, hingga

saat ini masih di tampung di rumah kapala Desa Goa-Goa sambil menunggu perkembagan hasil tiga korban yang hilang. Sementara keluarga korban dan sejumlah personel dari kepolisian, masih melakukan pencarian terhadap tiga korban tersebut.

Dari penuturan Jamal, paman korban, Rudi berangkat ke Goa–Goa untuk berlebaran bersama neneknya, karena sebelumnya korban pernah berjanji jika lebaran tahun ini dirinya akan berlebaran di rumah neneknya.

Ia berangkat dari Pelabuhan Kangean, Senin (29/7) pukul 17.00 menju Pulau Goa-goa.

Ditambahkan Jamal, dirinya mendapat informasi langsung dari Busama, pemilik kapal, bahwa Rudi terlempar dari kapal dan hilang, Selasa (30/7) sekitar 7 pagi.

“Kami dapat informasi dari pemilik Kapal, Kejadian sekitar pukul 1 atau pukul 2 dini hari,” kata Jamal. (edy/mk)

BACALEG DICORET

PKB Siapkan Pengganti Bacaleg yang Dieleminasi SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep mencoret salah satu bakal calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tercatat sebagai caleg sementara (DCS). DPC PKB setempat siap mengganti caleg tersebut.

Wakil Ketua DPC PKB Sumenep Dulsiam memastikan akan segera menyampaikan nama baru sebagai pengganti dari bacaleg yang dicoret oleh KPU karena dinilai bermasalah. Nama yang disiapkan itu merupakan dari kader sendiri. Sebelum diputuskan penggantinya, ada sejumlah

nama yang telah disiapkan hingga akhirnya mengerucut pada satu nama. ‘’Kami sudah menyiapkan nama pengganti bacaleg yang dicoret dari DCS oleh KPU itu. Penggantinya dari kader PKB sendiri dan penggantian ini juga melalui proses seleksi seperti calon yang lainnya, dan pasti kami mempertimbangkan elektabilitas calon,’’ kata Dulsiam kepada wartawan, Selasa (30/7).

Dulsiam menjelaskan, meski nama pengganti itu sudah ada, tapi pihaknya ennggan menyebutnya dengan alasan akan menyerahkan

nama pengganti itu terlebih dahulu kepada KPU setempat. ‘’Untuk sementara ini, kami belum bisa mengumumkan nama pengganti dari yang dicoret itu,’’ jelasnya.

Pihaknya menerima keputusan KPU yang mencoret salah satu bacalegnya, sebab semua keputusan terkait hal itu merupakan kewenangan KPU. Tentunya, keputusan KPU itu sudah melalui prosedur yang benar. Dan dia memastikan, akan menyerahkan nama pengganti tersebut pada tanggal 2 Agustus mendatang ke KPU. ‘’Insya Allah tanggal 2 Agustus kami serahkan nama

itu ke KPU,’’ paparnya.

Sebelumnya, komisioner KPU Sumenep, Hidayat Andiyanto, mengatakan, KPU mencoret salah satu bacaleg yang terdaftar di DCS di dapil 4 dengan nomor urut 4 lantaran ada masukan dari masyarakat karena yang bersangkutan pernah terlibat kasus pidana. ‘’Setelah mendapatkan laporan dari warga, kami langsung mencari kebenarannya dan ternyata benar. Kemudian kami mencoret nama tersebut dan menyampaikan pada partai pengusungnya,’’ jawab Didik, sapaan akrab Hidayat Andiyanto. (rif/mk)

SUMENEP – Dalam razia gabungan Satpol PP, Selasa (30/7), tertangkap enam perempuan yang diduga pekerja seks komersial (PSK) di Warung Makan Kramat, Jalan PamekasanSumenep, Kecamatan Saronggi.

Mereka diduga tetap melayani para hidung belang sekalipun bupati telah mengeluarkan surat edaran tidak adanya praktik prostitusi selama bulan Ramadhan.

Pantauan Koran Madura, razia gabungan ini dilakukan di empat titik diberbagai wilayah Kabupaten Sumenep. Semuanya berpusat di Kecamatan Saronggi. Namun dari sejumlah titik yang ditengarai masih aktif melakukan bisnis prostitusi, hanya di satu titik saja tim gabungan berhasil menggerebek tempat yang diduga dijadikan prostitusi, yakni di Warung Makan Keramat. Enam perempuan itu langsung dibawa ke Kantor Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Sumenep untuk diproses lebih lanjut.

Herman Irawan, Kasi Samapta dan Sarana Vital Satpol PP Kabupaten Sumenep, mengatakan, pihaknya dalam melakukan razia mendapati enam perempuan yang diduga melakukan pelanggaran tuna susila (PSK). Tetapi, menurut keteranagan Hermawan, yang benarbenar mengaku PSK hanya berjumlah tiga orang. Sedangkan

tiga perempuan yang mengaku PSK itu berasal dari wilayah Jepara, Pekalongan dan BatangBatang Sumenep.

“Razia ke sejumlah titik sebenarnya berdasarkan dari laporan langsung dari masyarakat. Menurut mereka di beberapa titik ini seringkali ada perempuan-perempuan berkeliaran, terutama di Warung Kramat, Jalan Raya SumenepPamekasan Kecamatan Saronggi ” jelas Herman.

Herman menegaskan bahwa setelah ini pihaknya masih akan melakukan operasi PSK ke berbagai tempat.

“Target operasi selanjutnya akan bergerak ke lokasi lain yang ditengarai menjadi sarang mesum dan miras di kota Sumenep,” tambahnya.

Sementara pada waktu bersamaan, Kabid Tuna Penyandang Cacat, Tuna Susila dan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Aries Dedy S, menyatakan, pada bulan Ramadhan berdasaran laporan, ternyata masih banyak tempat yang disinyalir masih aktif melakukan kegiatan bisnis esek-esek. Oleh karena itu, dinsos bekerjasama dengan Satpol PP dan pihak kepolisian melakukan razia disejumlah titik yang rawan terjadinya sarang prostitusi.

“Iya, berdasrkan laporan, ternyata pada bulan puasa, masih banyak tempat-tempat

yang ditengarai membuka bisnis esek-esek. Maka dari itu, kami bekerja sama dengan Satpol PP langsung menuju tempat tersebut,” katanya kepada wartawan.

Enam perempuan terjaring razia tersebut adalah M dan SP dari Jepara, E dari Batang-Batang, K dan SF dari Kecamatan Batuputih, dan TA Kecamatan Saronggi.

Ketika ditanya lebih jauh apakah dari keenam perempuan tersebut merupakan wajah lama, Aries Dedy S menjelaskan bahwa dari keenam perempuan yang diduga berprofesi sebagai PSK di ini merupakan wajah baru. “Iya, dari hasil pengamatan kamai, mereka masih wajah baru,” imbuhnya.

Sementara dalam bulan Ramadan ini, Dinas Sosial sendiri baru satu kali melaksanakan razia gabungan. ”Selama bulan puasa baru kali ini kami melakukan razia terhadap PSK, tapi kalau sebelumnya, kami sudah sering melakukan razia bersama tim gabungan dari Satpol PP,” terangnya.

Ketika disinggung mengenai tindak lanjut dari hasil penjaringan PSK ini, keenam perempuan ini akan masuk dalam proses pembinaan dan rehabilitasi sebelum Dinsos memulangkan mereka ke rumah masing-masing. (sym/mk)

Pengendara sepeda motor melintasi jalan berlubang yang menghubungkan Kudus - Pati di kawasan Jekulo, Kudus, Jateng, Jumat (19/7). Jalan alternatif yang biasa digunakan untuk menghindari kemacetan di jalur pantura Kudus - Pati tersebut mengalami kerusakan di sejumlah titik.

INFRASTRUKTUR

Tiga Jalur Mudik Belum Diperbaiki SUMENEP– Tiga jalur utama mudik di Kabupaten Sumenep hingga saat ini belum diperbaiki. Pengendara yang hendak melitasi jalan tersebut harus ekstra hatihati karena kondisi jalan rusak parah.

Tiga jalur mudik tersebut Longos-Candi Kecamatan Gapura, Lalangon-Banasare Kecamatan Rubaru, dan jalur lapangan Bandara Trunojoyo Sumenep. Pada musim mudik jalan tersebut biasanya dilintasi banyak kendaraan.

Kepala Dinas PU Bina Marga saat dihubungi menjelaskan, memang terdapat sejumlah jalan yang belum dapat diperbaiki. Namun, ia tidak menyebutkan secara detil daerah mana saja jalan yang rusak

parah selain tiga jalur utama kabupaten tersebut.

Dewan pesimis PU Bina Marga bisa menyelesaikan perbaikan jalan sebelum lebaran. “Mustahil sebelum lebaran ini pemerintah setempat dapat menuntaskan perbaikan tiga jalur utama kabupaten yang rusak parah itu.

Sebab, selain baru saja proses tendernya selesai juga terdesak dengan mepetnya waktu.

Ditambah lagi masa libur lebaran,“ kata anggota Komisi C DPRD Sumenep Iskandar, Selasa (30/7).

Selain itu kendala bahanbahan material. Curah hujan beberapa waktu lalu membuat jalanan becek sehingga mobilmobil pengangkut bahan meterial tidak lancar. Sehingga

berakibat terhadap kelancaran perbaikan infrastruktur jalan di Sumenep.

“Ya dimungkinkan yang menghambat proses perbaikan jalan lantaran tidak adanya bahan-bahan material.

Dimungkinkan rekanan yang menanganinya keterbasan finansial untuk menyelesaikan jalan tersebut,“ katanya.

Disinggung kaitannya dengan nasib para pemudik lebaran kali ini, Iskandar hanya bisa menyarankan agar pengendara tetap waspada bilamana melintas dijalur tersebut. sebab, jalan belum bisa diperbaiki. ”Ya bagaimana lagi, sebab sudah pasti jalan rusak tidak akan dapat diperbaiki sebelum hari H Idul Fitri ini, “ tuturnya. (sai/mk)

SUMENEP

Dugaan Pemotongan BLSM Dipolisikan SUMENEP – Puluhan warga Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng, mendatangi Mapolres Sumenep, Selasa (30/7). Warga melaporkan aparat desa setempat yang diduga melakukan pemotongan dana BLSM. Penerima manfaat saat menerima bantuan kompensasi tersebut beberapa waktu lalu tidak menerima utuh.

Informasi yang dihimpun Koran Madura, sekitar separuh dari 1016 penerima manfaat hanya menerima Rp 200 ribu.

Pemotongan itu dilakukan dengan cara aparat desa mendatangi rumah penerima manfaat untuk meminta uang sebesar Rp. 100 ribu dari uang yang telah diterima dari kantor pos sebesar Rp 300 ribu.

Alasan pemotongan itu akan dipergunakan untuk pembangunan balai desa yang baru. Sebab, kondisi balai yang lama sudah memprihatinkan.

Namun, warga mengaku tidak rela dan melaporkan kasus tersebut ke polisi.

Kordinator Aksi Forum Peduli Rakyat (FPR) Sumenep, Hoirussholeh, mengatakan, pihanya sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat Desa Lenteng Barat. Tindakan itu dianggap tidak rasional. ”Alasan itu dialakukan dengan berdalih akan digunakan untuk pembangunan balai desa yang baru. Padahal, pembangunan balai desa itu telah ada anggaran tersendiri yang bersumberkan dari ADD,” katanya, Selasa (30/7).

Hoir, panggilan Hoirussholeh, menilai, tindakan yang dilakukan oleh aparat desa tersebut telah memenuh unsur

3

RABU 31 JULI 2013 NO. 0171 | TAHUN II

tindak pidana korupsi. Sebab, tidankannya dapat merugikan negara. ”Kami hanya minta keadilan saja ke sini. Jika hanya seperti ini terus, maka kami khawatir hanya akan dijadikan banjakan saja,” terangnya di Mapolres.

Laporan tersebut sudah kedua kalinya. Pada saat pertama kali melaporkan kasus tersebut, pihaknya mengaku kecewa karena merasa tidak digubris oleh Unit Tipikor Polres Sumenep, dengan alasan masih belum cukup bukti. ”Maka sebab itu kami kembali lagi dengan membawa bukti termasuk penerima itu sendiri,” tambahnya.

Dia berharap, polisi segera melakukan penyedikan terhaap dugaan pemotongan dana BLSM tersebut. ”Kami harapkan Polres Sumenep tidak pandang bulu dan tegas dalam menegakkan hukum,” tukasnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Sumenep AKP Bambang Suprianto menjelaskaan, pihaknya pernah menolak laporan yang dilakukan oleh FPR beberapa saat yang lalu. ”Sebelumnya karena pihak

pelapor masih belum membawa bukti, terpaksa kami menolak dan menyuruh untuk mengantongi bukti-bukti yang kongkret terlebih dahulu,” katanya.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, pihaknya berjanji akan segera memproses kasus dugaan pemotongan BLSM itu. ”Oleh karena pelapor telah membawa daftar peneriama BLSM se-Desa lenteng Barat, maka kami langsung memerikasa penerima BLSM,” tegasnya.

Bambang mengatakan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Tipikor Sumenep, akan menentukan tindakan yang dilakikan oleh oknum aparat desa Lenteng Barat itu. ”Hasilnya nanti akan diketahui setelah pemeriksaan,” ungkapnya.

Pantaun Koran Madura, lima orang penerima BLSM yang telah disunat oleh aparatur desa itu diperiksa oleh Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Sumenep. Hingga berita ini ditulis pukul 14.00, pemeriksaan terhadap kelima penerima BLSM itu masih belum selesai. (edy/mk)

Pemerintah Serahkan 10 Beasiswa SUMENEP- Pemerintah Kabupaten Sumenep menyerahkan bantuan berupa beasiswa kepada 10 pelajar terbaik. Penyerahan beasiswa kepada 10 pelajar terbaik sengaja diserahkan oleh pemkab karena mereka telah berhasil menjalani tes masuk seleksi interview final dalam program beasiswa hasil kerja pemkab dengan PT Titi Sampurna dan The University of Petroleum. Petroleum sendiri merupakan salah satu Centre of Knowledge yang secara khusus memang fokus di bidang energy, khususnya migas.

Penyerahan kepada sepuluh pelajar terbaik secara istimewa diberikan langsung oleh Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim di Pondopo Agung Kabupaten Sumenep pada Selasa (30/7) bersamaan dengan acara Safari Ramadhan dan Buka Bersama dengan semua jajaran pemerintahan Kabupaten Sumenep. Termasuk juga bersama puluhan anak yatim.

Menurut Direktur PT WUS, Sitrul Arsy, 10 pelajar terbaik memang layak menerima beasiswa tersebut karena mereka berhasil menyisikan ribuan siswa yang mengikuti tes masuk seleksi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Penyerahan beasiswa ini tak ada tujuan lain selain untuk meningkatkan SDM Kabupaten Sumenep ke depan.

Pada hari Kamis (18/7) kemarin sudah selesai penandatanganan kontrak kerjasama dengan Pinpas dari kerajaan Inggris. “Mereka memang layak menerima beasiswa untuk belajar di UP Yogyakrata, karena mereka sudah berhasil menyisikan ribuan siswa yang ikut tes seleksi masuk,” katanya kepada Koran Madura.

Dia menambahkan bahwa penyerahan terhadap 10 pelajar terbaik Sumenep merupakan hasil kerja sama PT WUS dengan PT Titis Sampurna, Jakarta dalam rangka peningkatan SDM Kabupaten Sumenep tentang perminyakan dan migas.

“Dan kami sudah melakukan perjanjian kesepakata (MoU) dengan UP

Yogjakarta,” imbuhnya.

Sementara, Direktur Titis Sampuna, Dicky Ahmad Gustyana menjelaskan bahwa pemberian beasiswa untuk 10 pelajar terbaik untuk menempa pendidikan di UP Yogyakarta tidak ada maksud lain kecuali untuk memajukan daerah. Termasuk untuk memberikan kesempatan untuk pendidikan dan kesempatan pekerjaan untuk mereka.

“Karena kami melihat di Madura itu punya banyak bakat dan potensi. Tinggal bagaimana itu semua mendapat kesempatan. Paling tidak, dari setelah kemarin mereka selesai tes, bisa terus menjaring anak-anak yang mempunyai kualifikasi,” katanya.

Ketika ditanya lebih jauh apakah untuk tahun-tahun selanjutnya program ini akan tetapi dilanjutkan, Dicky menyatakan bahwa menurut rencana akan tetap dilanjutkan.

“Tetapi kita akan melihat dulu evaluasinya, gimana. Termasuk bagaimana pola dan orientasi pendidikannya apa sesuai standar kualifikasi, baru kami akan melanjutkan kerja sama ini,” terangnya. (sym)

Arisanti Oktavia Dewi (SMAN 1 Sumenep) Novita Ratna Dila (SMA 2 Sumenep) Ikromil Fawaid (MA Al Karimiyah)

Jurusan Manajemen Nurfatun Munawarah (SMAN 1 Arjasa) Fawaidus Salam (MA Sumber Payung)

Jurusan Psikologi Umum Rina Hartatik (MA Al Karimiyah) Adib Mahbub Barzanji (SMA Batuan)

Jurusan Ilmu Hukum Sufi Amaliyah (SMAN 1 Kalianget) Zainal Arifin (SMA PGRI 1)

Jurusan Teknik Mesin Sirrul Bari (MA Al Karimiyah)

LAYANAN DIPERSEMBAHKAN OLEH PT. WIRA USAHA SUMEKAR (wus) KABUPATEN SUMENEP

Bupati Santuni Kaum Dhuafa

S

SOSIAL. (1) Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat memberikan bantuan kepada kaum dhuafa di kecamatan Kota. (2) Bupati Sumenep saat memberikan bantuan mushalla dan masjid kepada penerima di kecamatan Ambunten. (3) Bupati saat memberikan bantuan kepada masyarakat. (4) Bupati Sumenep saat memberikan bantuan benih di kecamatan Lenteng.

10 PENERIMA BEASISWA

UMENEP – Perhatian Bupati A. Busyro Karim terhadap kaum dhuafa patut ditiru. Buktinya, selama lima hari orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu melakukan silaturrahmi dengan para kaum dhuafa dan fakir miskin. Termasuk, juga dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Silaturrahmi itu digelar dalam lima titik wilayah kerja bupati. Yakni, di Kecamatan Kota, Ganding, Ambunten, Lenteng dan Gapura. Wakil bupati (Wabup) Sumenep Soengkono Sidik ikut mendampingi pada acara dimaksud. Termasuk, sejumlah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan Pemkab Sumenep.

Pada acara itu, bupati juga memberikan santunan kepada kaum dhuafa.

Bantuan itu berupa sembako dan sejumlah uang, sejumlah peralatan seperti alat budidaya dan pasca panen lebah madu.

Juga, dana hibah pada kesempatan ikut digelontorkan kepada UKM melalui dinas koperasi dan UKM. Tidak hanya itu, bantuan untuk pondok pesantren (ponpes), masjid dan mushalla juga diserahkan pada acara silaturrahmi. Itu dilakukan untuk mempermudah pemberian bantuan kepada penerima manfaat. Sebenarnya, masih banyak bantuan-bantuan lain yang diserahkan pada acara silaturrahmi itu.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim dalam sambutannya menjelaskan,acara silaturrahmi semacam ini sangat penting dilakukan. Untuk menambah suasan keakraban dan kebersamaan antar sejumlah elemen masyarakat. ”Tentunya,

MANTAP. Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat memberikan bantuan saat acara slaturrahmi di Pendapa Bupati beberapa waktu lalu.

dengan komitmen membangun Sumenep kepada yang lebih baik. Sebab, pembangunan Sumenep merupakan tugas bersama,” katanya.

Mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode ini mengungkapkan, pihaknya berharap bantuan yang diberikan kepada masyarakat, kepada masyarakat, baik untuk lembaga keagamaan, kelompok tani (poktan) dan sebagainya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. ”Semoga, bisa bermanfaat. Diperuntukkan sesuai dengan kepentingannya,” ucapnya.

Orang nomor satu dilingkungan Pemkab Sumenep ini menuturkan, pemkab memang memiliki kepedulian yang besar terhadap masalah sosial. Apalagi, saat ini memang sudah dibentuk BAZ (badan amil zakat). ”BAZ ini memang sengaja, dan dananya disalurkan kepada yang berhak,” ungkapnya dengan santai. (adv/yat)

4

PAMEKASAN

RABU 31 JULI 2013 NO.0171| TAHUN II

KEBUTUHAN LEBARAN

Persediaan Beras di Madura Dipastikan Cukup PAMEKASAN - Perum Bulog Sub-Divre XII Madura, Jawa Timur, menyatakan persediaan beras di Pulau Garam itu untuk kebutuhan Lebaran dipastikan cukup, bahkan diperkirakan hingga enam bulan ke depan.

Oleh karenanya, ia memastikan persediaan beras aman dan masyarakat tidak perlu panik, kendatipun konsumsi beras akan meningkat selama lebaran.

“Persediaan beras untuk enam bulan ke depan ini khusus untuk persediaan ketahanan pangan saja, belum termasuk beras rutin yang biasa dikeluarkan setiap bulan seperti raskin,” kata Kepala Bulog Sub-Divre XII Wilayah Madura Haryono, Rabu..

Oleh karenanya, ia memastikan persediaan beras aman dan masyarakat tidak perlu panik, kendatipun konsumsi beras akan meningkat selama lebaran.

Selain itu, sambung Haryono, Bulog juga telah mendistribusikan bantuan beras bagi warga miskin

(raskin) ke-13 dan bantuan raskin ke-14 sejak 13 Juli 2013.

“Hingga saat ini raskin yang kami distribusikan telah terealisasi sebanyak 3.892 ton,” kata Haryono.

Rinciannya di Kabupaten Bangkalan hingga kini telah terdistribusi sebanyak 1.741 ton, Sampang 255 ton, Pamekasan sebanyak 747 ton dan di Kabupaten Sumenep telah terdistribusi sebanyak 1.149 ton.

“Kami menargetkan distribusi raskin ke-13 dan ke14 ini akan selesai sebelum Lebaran, termasuk distribusi raskin reguler, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan Lebaran,” katanya menjelaskan.

Di Madura, RTS penerima bantuan raskin, kali ini akan menerima jatah tiga kali yakni raskin ke13 dan raskin ke-14, serta jatah raskin reguler yang biasa diberikan setiap bulan.

Sementara total jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat bantuan raskin di empat kabupaten di Madura sebanyak 396.489 RTS dengan jatah raskin sebanyak 59. Rinciannya, di Kabupaten Bangkalan sebanyak 85.068 RTS, Sampang 108.647 RTS, Pamekasan 86.397 RTS dan Kabupaten Sumenep sebanyak 116.376 RTS. (ant/rah)

KESEHATAN

DPRD Minta Dinkes Awasi RS Swasta PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daeah (DPRD) Pamekasan meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas di rumah sakit (RS) swasta di daerah itu.

Permintaan itu dinyatakan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, setelah ada pengakuan dari Hasbullah, humas salah satu RS swasta bahwa hingga saat ini rumah sakit tempatnya bertugas masih belum memiliki izin operasional sebagai rumah sakit umum namun masih berstatus sebagai klinik bersalin.

Padahal, dilihat dari aktifitasnya tempat pelayanan kesehatan itu telah melayani pasien untuk semua penyakit layaknya rumah sakit umum, sehingga izin yang didimiliki sudah tidak sesuai peruntukannya. Mereka beralasan, izin operasional sebagai rumah sakit umum, masih dalam proses.

Menurut Khairul Kalam, kondisi seperti itu menuntut sikap tegas Dinas Kesehatan agar membatasi aktivitas klinik tersebut sebelum izin operasional sebagai rumah sakit umum telah dimiliki.

Apalagi, pengelolanya telah menyatakan kesanggupannya untuk melengkapi segala kekurangan agar memenuhi

persayaratan.

“Karena pihak sakit swasta ini sudah ada kesanggupan, saya berharap Dinkes membatasi aktivitas mereka sebelum izinnya dimiliki,” katanya, Selasa (30/7).

Kepala Dinas Kesehatan, Ismail Bey membenarkan sejumlah rumah sakit swasta itu beroperasi tanpa izin yang semestinya. Ismail berdalih, rumah sakit itu beroperasi meski belum memiliki izin opersional sebagi rumah sakit umum karena izin operasionalnya sedang dalam proses.

Seluruh berkas perizinan itu sudah diterima dan sudah dikirim ke kantor Dinas Kesehatan Jawa Timur. Rencananya, dalam waktu dekat, tim dari Dinkes Jawa Timur akan melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan rumah sakit swasta tersebut “Berkasnya sudah kami kirim ke Dinkes Jawa Timur.

Dan direncanakan, verifikasi atau penilaian kelayakan itu akan segera dilakukan dalam waktu dekat,” katanya.

Di Pamekasan sedikitnya ada empat rumah pelayanan kesehatan swasta yang menjalankan aktifitas sebagai rumah sakit umum. Keempatnya adalah yaitu Rumah Sakit Larasati, Rumah Sakit Assyifa, Mukti Husada, dan Klinik Aisyah. (CR-1/muj/rah)

SINDIKAT SABU ANTAR NEGARA. Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir, S.Ik (kiri) memperlihatkan barang bukti (BB) 3,5 kilogram sabu seharga Rp3,5 miliar dan tersangka SA bin MY (sebo) yang ditangkap dalam sebuah penggerebekan di Desa Meudang Ara, Kecamatan Nurussalam (Bagok), Aceh Timur, Provinsi Aceh, Selasa (30/7) pagi. Tersangka merupakan anggota jaringan narkoba Aceh antar negara Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia dan Singapura.

Warga Banyupelle Adukan Dugaan Penyimpangan BLSM PAMEKASAN - Puluhan warga Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Selasa (30/7), mendatangi ruang Komisi D DPRD pamekasan.

Mereka mengeluhkan memrotes penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di desanya yang dinilai penuh dengan penyelewengan.

Salah satunya, banyak warga yang menerima kartu BLSM namun tidak terdaftar di papan pengumuman desa sehingga pihak desa tidak mencairkannya. Sebaliknya, pemerintah desa menyalurkan kepada terdaftar di papan pengumuman penerima meski mereka tidak menerima kartu BLSM. Selain itu, mereka juga mengeluhkan pemotongan bantuan tersebut oleh aparat desa sebesar Rp100 ribu setiap penerima, dengan alasan untuk pemerataan. Namun, ternyata pemerataan tersebut tidak direalisasikan.

Jumlah penerima BLSM di desa tersebut kurang lebih sekitar 1.300 kepala keluarga dari jumlah penduduk sebanyak 6.700 keluarga. Jumlah peneriman BLSM lebih rendah dari data penerima raskin di desa tersebut yang mencapai 3000 rumah tangga sasaran.

Juru bicara warga Banyupelle Mohammad Toyyib meminta Komisi D DPRD menindaklanjuti pengaduan itu karena menilai penyalu-

ran BLSM tersebut sarat penyelewengan.Dirinya khawatir, dana hasil pemotongan BLSM tersebut juga diselewengkan.

Warga lainnya, Arsudi mengaku keberatan dengan pemotongan tersebut, karena bantuan itu merupakan hak warga yang masuk dalam daftar penerima. Alasan untuk pemerataan itu terkesan dibuat-buat dan dipaksakan.

Karenanya, ia meminta dana yang dipotong itu dikembalikan.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan,Makmun mengatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Dalam waktu dekat, komisinya akan memanggil Kepada Kepala Banyupelle dan akan dipertemukan dengan masyarakat yang mengadu.

Hal itu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berimbang, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan tidak bersifat sepihak.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Nasional Ulama itu, pemotongan bantuan tersebut tidak dibenarkan, sekalipun untuk alasan pemerataan.

Sebab, pada dasarnya bantuan tersebut harus disalurkan kepada penerimanya secara

utuh.

Kasus amburadulnya BLSM di kabupaten ini, tidak hanya terjadi di satu desa.

Kejadian serupa hampir ditemukan di semua desa. Bahkan lebih parah lagi ada desa yang memotong BLSM dengan dalih untuk membangun balai desa.

Permasalahan lain dalam penyaluran BLSM yakni tidak

tepat sasaran dan minimnya penerima bantuan. Dampaknya sejumlah kepala desa menyatakan menolak menyalurkan bantuan yang merupakan kompensasi kenaikan BBM tersebut.

Berdasarkan data dari kantor PT. POS Pamekasan diketahui ada lima desa di Kabupaten Pamekasan yang hingga

saat ini belum menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Kelima desa tersebut masing-masing Desa Campor Kecamatan Proppo, Desa Bukek Kecamatan Tlanakan, Desa Padelegan Kecamatan Pademawu, Desa Larangan Luar dan Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan. (awa/muj/rah)

PERSIAPAN PEMILUKADA

KPU Menerima Sebagian Logistik Pilgub Jatim

Dirut Jasa Raharja Budi Setyarso (kiri) secara simbolis memasangkan rompi pada dua petugas pengamanan Lebaran Jasa Raharja, di Jakarta, Selasa (30/7). Menghadapi Lebaran 2013, Jasa Raharja kembali menyelenggarakan serangkaian kegiatan Mudik Gratis, Pos Layanan Kesehatan Gratis, pemberian Traffic Cone, Rompi dan pemasangan Papan Peringatan.

PAMEKASAN - Sebagian logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur sudah diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan. Logistik itu mulai diterima pada Selasa (30/7) dan sebagian langsung didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Diantara logistik yang sudah diterima itu adalah spanduk sosialisasi Pilgub Jawa Timur, Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan Tempat Pemungutan Suara. Sementara logistik lainnya masih belum diterima.

Sekretaris KPU Pame-

kasan, Bambang Khairul Huda mengatakan KPU Pamekasan saat ini sedang melakukan penyortiran semua logistik tersebut, sambil lalu menunggu kedatangan logistik lainnya. Bahkan menurutnya, sebagian logistik tersebut sudah didistribusikan ke PPK. Bambang menyatakan hasil koordinasi dengan KPU Jawa Timur, logistik lain yang akan segera tiba di Pamekasan adalah tinta. Diperkirakan tinta itu akan diterima hari ini, Rabu (31/7).

“Hasil Koordinasi terakhir kami menyatakan tinta akan tiba besok (hari ini, Rabu (31/7), dan akan langsung dikirim ke masing-masing PPK,” katanya.

Diantara logistik yang sudah diterima itu adalah spanduk sosialisasi Pilgub Jawa Timur, Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan Tempat Pemungutan Suara.

Sementara logistik lainnya masih belum diterima.

Sekalipun ada sebagian logistik yang sudah didistribusikan, pihaknya tetap melakukan komunikasi, untuk menjaga kemungkinan adanya kekurangan logistik.

Bambang mengatakan berkas yang dikirim ke tingkat kecamatan tersebut berisikan folmulir Model A berisikan daftar pemilih, Formulir Tanda Terdaftar Sebagai Pemilih (NCR), dan stiker tanda telah terdaftar untuk ditempel di rumah masingmasing pemilih.

Dalam pendistribusian itu, pihaknya menjamin keamanan dan kenetralannya karena setiap petugas yang melakukan pengiriman, did-

ampingi oleh petugas kepolisian.

Bambang berharap setelah logistik ini diterima masing-masing PPK, agar segera dikirim ke masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) sehingga dapat langsung melakukan pemutahiran data.

Seperti yang diketahui, pelaksanaan Pilgub Jatim akan berlangsung pada 29 Agustus mendatang. Ada tiga calon yang sudah ditetapkan bertarung dalam pesta demokrasi tersebut, masingmasing pasangan SukarwoSaifullah Yusuf, Eggi Sudjana-M.Sihat, dan Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah. (awa/muj/rah).

PAMEKASAN

5

RABU 31 JULI 2013 NO.0171| TAHUN II

DITOLAK SEJUMLAH KADES

Pengadaan Administrasi PKK Galis Sebaiknya Dibatalkan PAMEKASAN - Komisi A DPRD Pamekasan meminta agar pengadaan administrasi PKK di Kecamatan Galis, yang ditentang 10 kepala desa di wilayah itu dibatalkan. Pihak kecamatan diminta untuk bermusyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan.

Menurut anggota Komisi A DPRD, Suharto, seharusnya ada musyawaroh dengan pihak kepala desa di kecamatan itu sebelum kebijakan itu dilaksanakan. Apalagi, sudah ada sejumlah desa yang memiliki administrasi PKK tersebut. Jika memang kebijakan itu diputuskan dengan melibatkan kepala desa, tidak mungkin ada kepala desa yang menolak. ”Kenyataan, ternyata ada yang menolak karena dianggap belum dimusyawarahkan,” katanya.

Seperti diberitakan, sepuluh kepala desa di Kecamatan Galis menolak pengadaan papan administrasi tim penggerak PKK, karena program tersebut dinilai mubadzir dan tidak melalui musyawarah secara khusus dengan kepala desa.

Pengadaan papan dan administrasi PKK untuk 10 desa di kecamatan tersebut, dananya diambilkan dari anggaran Alokasi Dana Desa untuk program PKK sebesar Rp 650 ribu untuk masing-masing desa.

Pengadaan administrasi PKK tesebut, menurut camat setempat, Mohammad Aminullah, dalam rangka penyeragamaan data PKK, sehingga ada kesamaan antara desa yang satu dengan desa lainnya di wilayah itu.

Sebab, dia menilai, administrasi PKK di beberapa desa di kecamatan itu sudah tidak layak, tetapi masih terpampang di balai desa dan ada sebagian desa yang belum memiliki papan administrasi PKK. Aminullah mengatakan keputusan pengadaan itu sudah dimusyawarahkan dengan kepala desa melalui sebuah pertemuan, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu disepakati untuk dilakukan pengadaan administrasi desa untuk mengganti yang sudah tidak layak dan melengkapi bagi desa yang belum memilikinya.(awa/muj/rah)

KRIMINAL

Mantan Dewan Tersandung Kasus Penganiayaan PAMEKASAN - Seorang mantan anggota DPRD Pamekasan tersandung kasus penganiayaan dan berurusan dengan pihak kepolisian. Mantan anggota dewan berinisial SMW, 40, warga Dusun Nunggul, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Kota itu diadukan Basri Hidayat, 30, warga Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan ke polisi.

Kasus itu berawal dari perampasan motor yang dikendarai mertua SMW oleh petugas penagihan di PT Adira Finance Pamekasan pada Minggu (27/7).

Tidak terima dengan peristiwa itu, SMW datang ke kantor Adira untuk mengambil kembali motor yang disita dan mengaku bahwa motornya tersebut adalah miliknya.

Sempat terjadi adu mulut antara bakal Caleg dari Partai Demokrat itu dengan Basri Hidayat.

Adu mulut memanas hingga akhirnya SMW memukul wajah Basri hingga mengalami luka. Kasus itu langsung dilaporkan ke Polres Pamekasan dengan tuduhan penganiayaan.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Maryatun, Selasa (30/7) mengatakan pada saat menyampaikan laporannya, korban belum mengetahui identitas pelaku penganiayaan.

Polisi menggunakan nomor ponsel yang sebelumnya sempat menghubungi korban

sebagai petunjuk awal untuk mencari pelaku penganiayaan dan keterangan sejumlah saksi.

“Kami akhirnya mendapat informasi pelaku berada di sebuah tempat dan kami segera menjeputnya,” kata Maryatun.

Saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan.

Polisi sudah melakukan pemeriksaan awal terhadap pelaku maupun korban. Dan untuk memudahkan proses pemeriksaan, polisi terpaksa menahan SMW. “Pelaku kami jerat dengan pasal 351 ayat 1 dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara,” katanya. (CR1/muj/rah)

HUKUM

Tim Kemenag Limpahkan Kasus Normaludin ke Kejari

PAMEKASAN - Tim investigasi Kantor Kementerian Agama pusat dalam kasus dugaan korupsi mantan Kepala Kemenag Pamekasan, Normaludin, akhirnya melimpahkan berkas hasil penyelidikan yang selama ini dilakukan.

Menurut Kepala Kemenag Pamekasan Muarif Tanwowi, Selasa, tim Kemenag pusat itu turun ke Pamekasan selama sekitar dua minggu, melakukan inverstigasi berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan mantan Kepala Kemenag Pamekasan sebelumnya, Normaludin.

“Saat ini berkas hasil investigasi telah diserahkan

oleh tim ke Kejaksaan Negeri Pamekasan untuk ditindaklanjuti,” kata Muarif.

Ia mengaku dirinya tidak mengetahui secara detail hasil investigasi yang dilakukan tim Kemenag pusat atas kasus dugaan korupsi yang dilakukan Normaludin selama menjabat pimpinan lembaga institusi keagamaan di Pamekasan itu.

Hanya, sambung dia, yang dia ketahui karena dimintai penjelasan langsung oleh tim yang melakukan penyelidikan saat di Pamekasan tentang laporan palsu pengangkatan staf.

“Intinya Normaludin itu melaporkan telah mengangkat staf di Mapenda dengan

tujuan agar tunjangan cair.

Padahal faktanya tidak,” kata Muarif Tantowi.

Selain itu, tim juga menyelidiki kasus pungutan uang sebesar Rp 500 ribu kepada sekitar 700 guru yang lulus program sertifikasi di lingkungan kantor Kemenag Pamekasan dengan alasan untuk memperlancar proses turunya nomor register guru (NRG) bagi yang lulus.

Jika dikalkulasi dari sisa guru yang hingga kini belum mendapatkan tunjangan insentif masing-masing sebesar Rp3 juta itu, maka total dana tunjangan yang belum dicairkan mencapai Rp15,411 miliar. (ant/rah)

STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK SEPERTI YANG DIAMANATKAN OLEH UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. STOP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEPERTI YANG DIAMANATKAN OLEH UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

SIDANG SIMULATOR SIM. Saksi Ahli Andi Hamzah memperlihatkan buku tentang undang-undang pencucian uang saat menjadi saksi sidang kasus dugaan korupsi proyek Simulator SIM dengan terdakwa Irjen Pol Djoko Susilo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/7). Sidang tersebut menghadirkan empat saksi ahli meringankan terdakwa.

Api Melalap Rumah PAMEKASAN – Rumah Mas’udi (60), di Dusun Sumber Anyar, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, ludes terbakar api hingga rata dengan tanah, Selasa (30/7) sekitar pukul 04.00 WIB kemarin.

Akibat kejadian itu, seluruh bangunan berikut perabot rumah tangganya dan empat karung sak berisi uang kertas senilai Rp 500 juta, milik Mas’udi, yang berprofesi sebagai tabib penyembuhan orang sakit, tidak terselamatkan.

Menurut sumber di lokasi kejadian, saat itu Mas’udi yang hidup sebatangkara ditinggal mati istri dan tanpa anak, kaget melihat api mengepul dari plafon rumahnya. Mas’udi kaget, karena ia tidak merasa menyalakan kompor atau korek api.

Kemudian Mas’udi berlari ke luar bukannya berteriak minta tolong, hanya lari terbirit-birit ke rumah tetangga mengatakan dirinya kena musibah dan meminta bantuan.

Berselang tidak berapa lama, sejumlah warga berdatangan membantu memadamkan api, menggunakan air sumur dan mengambil dari kamar mandi tetangga sekitar. Di antara warga berusaha mencari satu sak beras berisi uang kertas dan berhasil mengambil sebagian isinya senilai Rp 10 juta.

Api terus membesar, hingga akhirnya rumah Mas’udi luluh lantak dan hangus dilalap api bersama seluruh isinya.

Zuhri, warga sekitar lokasi mengatakan tak ada kepanikan dari korban saat kebakaran berlangsung. Sehingga tetangga tidak cepat memadamkan api, karena korban tidak minta tolong. Warga

akhirnya memadati rumah korban, setelah api menyala membumbung tinggi.

Zuhri menjelaskan barang yang terbakar itu berupa ratusan sarung mahal pemberian orang, berbagai merek dengan harga antara Rp 250.000 hingga Rp 750.000 yang masih terbungkus dus, termasuk baju gamis dan surban sutra.

Sementara Mas’udi, hanya terdiam melihat rumah berikut isinya terbakar. Ia nampak hanya pasrah dan menerima

kenyataan. Kini ia terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya di desa setempat. “Ini namanya musibah yang harus kami terima. Mau apa lagi, semuanya sudah kehendak Allah,” katanya.

Sementara saat ini, belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran rumah itu. Dugaan sementara karena konsleting arus listrik, karena saat kejadian, kompor di rumahnya sudah dimatikan. (uzi/muj/rah)

PENDIDIKAN

SD Inti Wajib Terapkan Kurikulum Baru PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan mengembangkan penerapan kurikulum pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) 2013 dari jumlah sekolah, yang ditentukan pemerintah pusat.

Semula, kurikulum baru itu direncanakan diterapkan di 9 sekolah dasar (SD) sesuai petunjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun kini akan dikembangkan untuk diterapkan di 79 SD dari total sekolah yang berjumlah 500 lebih sePamekasan.

Kepala Bidang Pendidikan TK/SD Disdik Pamekasan, Pramajaya menjelaskan 79 SD yang akan menerapkan kurikulum baru itu merupakan SD inti yang tersebar di 13 kecamatan se-Pamekasan.

Menurut Pramajaya, penambahan jumlah sekolah yang harus menerapkan kurikulum 2013 itu merupakan inisiatif Disdik setempat setelah memperhatikan kemampuan masing-masing sekolah inti se-Pamekasan.

Penambahan jumlah lembaga yang menerapkan kuri-

kulum 2013 itu diperbolehkan, sehingga Disdik mewajibkan semua SD inti menerapkan kurikulum tersebut.

“Pamekasan dapat kesempatan untuk melaksanakan kurikulum 2013 di 9 sekolah, namun kami berinsiatif untuk menerapkan di sekolah inti yang berjumlah 79 SD. Lebih dari itu, SD di kota nantinya akan menerapkan kurikulum baru itu, jadi jumlahnya bisa jadi mencapai 100 sekolah,” katanya.

Pramajaya mengatakan penerapan kurikulum 2013 dipastikan tidak akan mem-

bebani wali murid, karena dilaksanakan secara gratis dan mandiri. Biayanya akan diambilkan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), termasuk pemberian buku secara gratis.

Pramajaya menegaskan pelaksanan kurikulum 2013 ini dilakukan secara bertahap dan terbatas. Bertahap artinya tidak semua kelas dan terbatas tidak diberlakukan di semua sekolah.

Penerapan kurikulum ini ditarget tuntas pada 2015 mendatang. Pada tahun ini,

kurikulum ini berlaku untuk kelas 1 dan 4, tahun berikutnya kelas 2 dan 5 sehingga pada tahun 2015 nanti bisa diterapkan pada siswa kelas 3 dan 6.

Ada beberapa perubahan yang dilakukan pemerintah dalam kurikulum 2013, diantaranya penghapusan Bahasa Inggris pada siswa SD dan menggunakan pola pendekatan tematik integrative. Yaitu siswa SD akan belajar dengan tema yang akan dikombinasikan dengan mata pelajaran, PPKN, Agama, Bahasa Indonesia, dan Matematika.

Sementara itu, persiapan pelaksanaan kurikulum ini sudah disosialisasikan ke tingkat sekolah, terutama kepada 79 SD. Para kepala sekolah dari SD tersebut sudah mendapatkan pelatihan dan pengarahan yang dikemas dalam Workshop Sosialisasi Kurikulum 2013, Pembelajaran Tematik, di gedung SMK 3, Pamekasan, Selasa (30/7) kemarin. Dalam workshop yang digagas Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan ini, juga diikuti guru olah raga. (uzi/muj/rah)

6

SAMPANG

RABU 31 JULI 2013 NO. 0171 | TAHUN II

Penerima BLSM Datangi Kejari dan Dewan SAMPANG - Puluhan perwakilan penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) asal Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal, Selasa (30/7) mendatangi Kejaksaan Negeri Sampang. Mereka melaporkan pemotongan BLSM. Bantuan kompensasi BBM yang mestinya diterima Rp. 300 ribu, ternyata semuanya dipotong dan hanya mendapatkan Rp.100 ribu.

Sambil membawa bukti kartu pencairan dan uang sebesar Rp.100 ribu yang diterima dari rumah kepala Desa Gunung Rancak, warga menemui Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sampang untuk melaporkan dugaan korupsi dana BLSM yang dilakukan aparat desa setempat.

Sardat (38), penerima BLSM di Desa Gunung Rancak, mengaku tidak terima dengan kebijakan kepala desa yang telah memotong haknya. Menurutnya, semestinya dirinya mendapatkan Rp. 300 ribu, tetapi ternyata hanya mendapatkan Rp. 200 ribu.

“Pencairan BLSM di Desa Gunung Rancak dilakukan pada tanggal 29 Juli 2013 di rumah kepala desa kami. Tetapi anehnya pada saat pencairan tersebut petugas pos dan sejumlah aparat berada dilokasi pencairan, tetapi entah kenapa kebijakan yang merugikan warga ini tidak mendapat perhatian dari aparat. Bahkan, pada saat pencairan, kami s u d a h

melakukan protes karena pemotongan terlalu banyak,” tuturnya di kejari.

Hal senada juga diungkapkan Manju (58). Penerima BLSM itu memprotes pemotongan yang diduga dilakukan kepala desa dengan dalih untuk pemerataan. Menurutnya, alasan tersebut perlu dipertanyakan.

“Oleh sebab itu, kami berharap pihak penegak hukum segera menindaklanjuti laporan kami, agar pihak kepala desa tidak sewenang-wenang dalam melakukan kebijakan, terlebih yang menyangkut hak rakyat miskin,” harapnya.

Berdasarkan data penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robotan, jumlah penerimanya sebanyak 1.311 penerima. Jika jumlah tersebut masing-masing penerima dipotong Rp. 200 ribu, maka diperkirakan jumlah total pemotongan kurang lebih

CALEG 2014

13 Anggota DPRD Pindah Parpol SAMPANG - Sedikitnya 13 anggota DPRD Kabupaten Sampang saat ini kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif periode 2014-2019.

Namun, dari partai berbeda. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten tersebut telah menerima surat pengunduran anggota dewan.

SK pengunduran diri tersebut merupakan kewajiban semua anggota dewan yang akan kembali menjadi wakil rakyat dari partai lain. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Parpol maupun Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Proses Pencalonan Anggota Legislatif melalui Parpol lain.

Komisioner KPU Kabupaten Sampang Miftahur Rozaq mengatakan, dengan telah diserahkannya SK tersebut dirinya menilai untuk semua caleg yang loncat parpol sudah sesuai dengan jumlah rekapitulasi.

"Berdasarkan laporan tim pencalonan, total 13 orang yang pindah parpol itu sudah menyerahkan kepada KPU, SK pemberhentian dalam proses yang ditandatangani oleh Ketua Dewan. Semua sudah menyerahkan sesuai dengan daftar yang ada," ucapnya.

Sementara pengusung 13 caleg loncat parpol tersebut terdiri dari partai Gerindra, PKNU, PKB, PDP, PBR, PNUI dan PKP. Meski demikian, pihaknya masih menunggu surat pengunduran diri lainnya dari tiga kepala desa yang juga menlaconkan diri sebagai anggota legislatif.

"Ya meski surat keputusan pemberhentian sudah diserahkan, kita masih menunggu terlebih dahulu dari lainnya," pungkasnya. (ryn)

sebesar Rp. 262.200.000 untuk pencairan dua bulan.

Sementara Fauzan, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sampang usai menerima laporan warga Gunung Rancak, berjanji akan segera menindaklanjuti dugaan pemotongan dana BLSM tersebut dengan sejumlah bukti-bukti awal yang diserahkan warga. “Dipastikan kami akan melakukan pengecekan nanti setelah lebaran ini,” terangnya.

Sweeping Sementara ratusan Warga Astapah Kecamatan Omben mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten SAMPANG. Kedatangan warga untuk menyampaikan dugaan pemotongan BLSM yang dilakukan oleh kepala desa setempat.

Kepala Desa Astapah diduga memungut Rp. 150 ribu.

Namun, warga untuk bisa bertemu wakil rakyat butuh waktu lama hingga merasa gelisah. Mereka terpaksa melakukan sweeping ke masing-masing fraksi dan komisi hingga akhirnya mereka ditemui oleh sebagian anggota dewan.

Warga menunggu cukup lama karena anggota dewan Sampang banyak belum datang saat warga tiba

hol/koran madura

LAPOR. Puluhan perwakilan penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) asal Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal saat mendatangi Kejaksaan Negeri Sampang, Selasa (30/7). Mereka melaporkan terkait kasus pemotongan BLSM. sekitar pukul 09.00. Sampai pukul 10.30 tidak ada satupun anggota dewan yang menemui warga yang telah lama menunggu di depan halaman kantor anggota dewan, warga terpaksa melakukan sweeping sambil berteriak kalau anggota dewan Sampang sudah tidak berpihak kepada rakyat.

Dalam kondisi memanas, warga terus memberikan teriakan dan mengecam anggota dewan.

Akhirnya anggota DPRD perwakilan dari komisi A dan C berupaya menemui mereka, dan meminta perwakilan dari warga untuk menyampaikan aspirasinya dalam ruangannya. Namun, warga langsung menolak karena bagi mereka tidak ada perwakilan, justru

mereka yang meminta agar anggota dewan yang harus menemui semua warga, dan mereka langsung menemuinya di depan kantor dewan.

Tapi sebagian warga masih belum terima dengan anggota dewan yang menemui mereka, karena bagi mereka, anggota DPRD yang menemuinya masih belum representatif untuk memberikan jawaban kepada masyarakat Astapah.

“Kami minta Ketua Komisi A hadir di tengah-tengah kami, dan bukan dia karena yang membidangi masalah ini adalah komisi A,” teriaknya salah satu warga yang tidak terima dengan anggota dewan yang menemuinya.

Karena tidak ada lagi anggota dewan yang datang, sehingga warga menerimanya dan menyampaikan aspirasinya tentang penyunatan dana

BLSM yang dilakukan oleh kepala desa sebesar Rp. 150 ribu. Dan itu dilakukan tanpa ada musyawarah kepada penerima BLSM. Menurut mereka, dana BLSM yang sudah diterima oleh masyarakat miskin tidak ada dalam aturan kalau bantuan itu harus disunat. Mereka mendesak anggota dewan untuk melakukan pemanggilan terhadap kepala desa terkait.

Di depan warga, anggota Komisi A DPRD Khalil berjanji akan memperjuangkan hak rakyat dan akan menampung semua aspirasi warga Astapah. Data yang terkumpul nantinya akan dikaji dulu dan akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Namun, bagi warga, jawaban yang diberikan masih normatif dan tidak menyakinkan warga sehingga mereka me-

INSPEKSI MENDADAK

Puluhan Mamin Dinyatakan Kadaluarsa SAMPANG – Dalam inspeksi mendadak, Selasa (30/7) sekitar pukul 9.00 Wib di Pasar Srimangunan, Dinas Kesehatan menemukan puluhan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa.

Dalam melakuakn sidak, dinkes dibantu dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam), Satpol PP, dan Polres Sampang.

Selain kadaluarsa, dinkes juga menemukan makanan dan minuman tak berizin. Barang-barang tersebut langsung dibawa oleh tim sidak sebagai sampel untuk dilakukan pengujian lebih lanjut di laboratorium.

Kasi Pengadaan dan Penyaluran Disperindagtam Sampang, M Busar Wisono, mengatakan, sidak itu dilakukuna untuk melindungi masyarakat dari jenis mamin yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Dari temuan itu beberapa bahan-

bahan masakan dan minuman sejenis 'soft drink' dan makanan ringan sudah kadaluwarsa.

"Ini kita lakukan sidak agar mengantisipasi masyarakat supaya tidak menjadi korban mamin berkadaluarsa. Apalagi menjelang lebaran tahun ini pastinya juga banyak yang akan berlomba-lomba membeli mamin ini," ucapnya saat ditemui di pasar.

Namun, pihaknya hanya akan melakukan memberikan pembinaan terhadap pedagang yang menjual makanan dan minuman kadaluarsa. Selanjutnya, jika tetap masih melanggar akan diberikan sanksi tegas berupa tindakan.

"Sementara ini kita masih lakukan pembinaan, tetapi kalau masih terus melanggar menjual bahan mamin seperti kaleng yang sudah tidak bagus kita berikan sanksi, dan ini agar para penjual bisa mengerti karena sudah me-

langgar perundang-undangan perlindungan konsumen," tuturnya.

Tak hanya itu, tim gabungan sidak juga memantau daging penjual di pasar. Namun, hingga kini masih belum ditemukannya hal yang telah melanggar aturan.

Sementar itu, Kepala Dinas Kesehatan Sampang, Firman Pria Abadi, melalui Kasi Farmasi Makanan dan Minuman, Eva Angraini, dalam sidak daging di pasar tersebut, dirinya menjelaskan jika daging sehat terdapat pada ciri warna daging kemerahan, serta tekstur yang tidak basah saat tersentuh tangan.

"Kalau di pasar sini masih aman dan murni. Tadi yang ditenggarai hanya seperti mie basah dan ikan teri kering yang mengandung formalin untuk diuji di laboratorium kebenaranya," paparnya. (ryn)

minta agar memastikan jawabannya tersebut dan diminta menandatangani surat pemanggilan yang telah mereka sediakan.

Sementara anggota Komisi C Auliya Rahman dengan tegas menyatakan dalam waktu dua hari akan melakukan pemanggilan terhadap kepala desa dan dinas terkait, serta disaksikan dari perwakilan warga.

“Kami akan panggil Kepala Desa dan Dinas Sosial untuk membicarakan tentang pemotongan BLSM pada hari Kamis besok” ucapnya di depan warga.

Setelah mendengar jawaban tersebut, mereka langsung pergi dari kantor halaman anggota dewan dengan tertib, dan akan menagih janji anggota DPRD Sampang pada hari Kamis besok. (hol/jun)

CUACA EKSTREM

Aktivitas Nelayan Lumpuh SAMPANG – Cuaca ekstrem mengakibatkan aktivitas nelayan di pesisir Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang lumpuh.

Nelayan tak berani melaut akibat tingginya ombak disertai angin kencang kerap melanda perairan daerah tersebut.

Kami takut kalau kondisi ombak yang semakin meninggi, bisa mengancam keselamatan. Ada sih yang tetap nekat melaut tapi resikonya besar dan hasilnya tidak sepadan,”

Mahrus Nelayan

ryan hariyanto/koran madura

SIDAK. Petugas dari Dinas Kesehatan Sampang saat melakukan inspeksi mendadak makanan dan minuman di Pasar Srimangunan. Dalam melakukan sidak, dinkes dibantu dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan, Satpol PP dan polisi setempat.

Berdasarkan pantauan Koran Madura, aktivitas nelayan lumpuh sejak awal bulan puasa. Hal itu berdampak terhadap perekonomian nelayan karena sebagian besar dari mereka tak punya penghasilan lain selain melaut.

Mahrus (53), nelayan asal Desa Darma, Camplong, mengaku tidak berani memaksakan diri tetap melaut seperti sebagian nelayan lainnya. Menurutnya terlalu besar resikonya dari pada tangkapan ikan yang didapat. "Kami takut kalau

kondisi ombak yang semakin meninggi, bisa mengancam keselamatan. Ada sih yang tetap nekat melaut tapi resikonya besar dan hasilnya tidak sepadan," ucapnya, Selasa (30/7).

Sejak adanya angin yang kurang bersahabat itu para nelayan hanya menghabiskan waktunya dengan menunggu di tepi pantai sambil membenahi jaring yang rusak. "Sementara ya kerja seperti sekarang ini mas, benerin jaring dan kapal yang pelu dibenahi,"terangnya.

Akibat cuaca ekstrim beberapa pekan terakhir, tidak hanya membuat nelayan di pesisir Sampang kehilangan mata pencaharian lantaran tidak bisa melaut, namun akses transportasi penghubung antara Kabupaten Sampang dengan Pulau Mandangin juga terhambat.

Menurut Nur Ali (43), salah satu nahkoda kapal penyeberangan SampangMandangin menjelaskan, angin kencang yang menyebabkan tingginya gelombang laut membuat banyak kapal penumpang tidak bisa beroperasi. Akan tetapi, meski cuaca tidak bersahabat sebagian masih ada kapal yang nekat untuk melakukan penyebrangan.

"Biasanya kalau pagi ombaknya tinggi sekali dan disertai angin kencang, jadi takut untuk menyeberang," paparnya. (ryn)

BANGKALAN

7

RABU 31 JULI 2013 NO. 0171 | TAHUN II

AKSES SURAMADU

Minimnya Penerangan Picu Pelanggaran Hukum BANGKALAN - Minimnya penerangan di jalan akses jembatan Suramadu, ternyata juga dikeluhkan oleh aparat kepolisian. Kuat dugaan dengan minimnya penerangan tersebut, seringkali dimanfaatkan untuk balapan liar yaang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kasatlantas Polres Bangkalan AKP Yusis Budi mengatakan bahwa dengan minimnya penerangan di sepanjang akses Suramadu, “Minggu lalu kami banyak permasalahan yang dapat laporan dari ditimbulkan. Sehingga, warga setempat, memaksa jajarannya untuk bahwa lokasi akses bekerja lebih keras agar tidak Suramadu mulai kecolongan jika terjadi suatu yang yang di luar dugaan. sering digunakan “Minggu lalu kami dapat sebagai arena balap liar belakangan ini,” laporan dari warga setempat, bahwa lokasi akses Suramadu mulai sering digunakan AKP Yusis Budi sebagai arena balap liar belaKasatlantas Polres kangan ini,” terang Yusis.

Pihaknya yang membeBangkalan narkan hal tersebut mengaku sedang berusaha agar tidak lagi kecolongan hal yang sama dengan meningkatkan patroli di kawasan yang masih berupa persawahan itu. Selain itu, dengan kondisi yang masih gelap, potensi terjadinya kecelakaan dinilai lebih tinggi, karena sewaktu-waktu kendaraan dapat berhenti secara tiba-tiba.

“Termasuk juga potensi laka. Dengan minimnya penerangan, tentu potensi kecelakaan semakin tinggi, sebab sewaktu-waktu sangat mungkin kendaraan akan berhenti mendadak di kawasan tersebut. Jika tidak ada penerangan sedikit pun maka sangat dimungkinkan terjadi tabrakan,” terangnya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap pihak terkait dapat segera merealisasikan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU). Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, bahwa PJU baru akan direalisasikan tahun ini karena dana pembangunan terkait baru dianggarkan.

"Seharusnya ini mulai dulu sudah dipasang PJU, karena ini menyangkut kepentingan publik. Jangan sampai pengguna jalan merasa terganggu akibat minimnya fasilitas penerangan," tandasnya. (dn/rah)

ant/muhammad iqbal

NARKOBA DALAM LAPAS. Wakapolsek Ciledug AKP Sugiyana (tengah) didampingi Kanit Reskrim Iptu Priyatno (kiri) mengintrogasi dua tersangka pengedar Ganja Surono (dua kanan) dan Hanief (kanan) saat diperlihatkan kepada wartawan di Mapolsek Ciledug, Tangerang, Banten, Selasa (30/7). Dua tersangka ini merupakan kaki tangan dari bandar besar berinisial I dan A yang mengendalikan bisnis narkobanya lewat telepon genggam dari dalam Lapas Dewasa Tangerang.

Pemerintah Harus Menyediakan Lapangan Kerja BANGKALAN - DPRD Bangkalan berharap pembongkaran dan pemusnahan bilik narkoba di kampung Tapel, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Bangkalan beberpa waktu lalu oleh Polda Jawa Timur tidak hanya mengumbar janji. Sebab permasalahan di daerah tersebut merupakan masalah sosial yang membutuhkan solusi konkrit.

doni heriyanto/koran madura

M. Jakil (50), warga Ki Lemah Duwur Kelurahan Bancaran, makelar pembunuh bayaran divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan.

Apalagi kata politisi Gerindra ini, mayoritas kehidupan masyarakat Desa Parseh bergantung pada hasil penjualan dan penyediaan bilik untuk mengkonsumsi barang

kawasan Parseh ini bukan berhenti begitu saja dengan pemusnahan bilik. Menurutnya, proses untuk mencari solusi konkrit tidak langsung begitu saja pasca pembongkaran bilik-bilik narkoba, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan penyadaran kolektif terhadap masyarakat setempat.

"Penyadaran dan keberlangsungan ekonomi warga sekitar harus menjadi prioritas utama," tegas Syafi.

Apalagi, lanjutnya, Bupati

setempat Makmun Ibnu Fuad lanjut Syafi mengatakan pihaknya masih akan mengupayakan lapangan pekerjaan dengan bekerja sama dengan Dinas terkait agar dapat memberi lahan pekerjaan lain yang lebih positif bagi warga sekitar agar benar-benar bisa bebas narkoba.

"Mengatasi penyakit masyarakat yang sudah meluas butuh komitmen bukan hanya memberi janji yang sifatnya formalitas," tandasnya. (dn/rah)

PARPOL

PERSIDANGAN

Otak Eksekutor Divonis Delapan Tahun Penjara BANGKALAN - M. Jakil (50), warga Ki Lemah Duwur Kelurahan Bancaran, makelar pembunuh bayaran divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan.

Vonis tersebut lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntun Umum (JPU) yang menuntut Jakil dengan hukuman 12 tahun penjara.

Ketua majelis hakim Fitriya menyatakan M. Jakil terbukti bersalah telah sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Sehingga majelis hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara yang didasarkan pada pertimbangan segala bukti dan fakta-fakta dalam persidangan.

Selain itu, majelis hakim berpendapat M. Jakil telah melanggar ketentuan hukum pidana yaitu pasal 340 juncto pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tentang keikutsertaan dalam tindak pidana.

Diketahui, M. Jakil merupakan rekan kerja H.Rasul dan H.Hatijah, mertua Mustofa (korban) sekaligus otak pembunuhan berencana ini.

M. Jakil berperan sebagai makelar yang memperkenalkan Basuni (eksekutor) pembunuhan kepada kedua H. Rasul dan Hj. Khotijah serta mendapatkan imbalan 12 juta rupiah pasca terbunuhnya korban. Fakta lain dalam persidangan, ternyata M. Jakil jugalah yang merencanakan skenario tukar kepala.

"Apa yang terjadi di desa itu sudah berlangsung 7 tahun, jadi harus benar-benar ada problem solving," kata Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Syafiudin Asmoro.

haram tersebut. Semua pihak mulai saat ini, harus memikirkan bagaimana caranya agar masyarakat yang selama ini sudah memiliki ketergantungan usaha yang sangat tinggi, agar tidak kembali mengedarkan barang haram di kawasan Dusun Tapel Desa Parseh.

"Pemkab berjanji mau menyediakan lapangan pekerjaan. Yang harus ditekankan pakerjaan apa buat mereka, kan belun jelas," tanya Syafi.

Oleh sebab itu, usaha pemberantasan narkoba di-

“Saudara Jakil jugalah yang membuat ide ganti kepala, terdakwa berencana menyerahkan motor milik korban kepada orang lain agar dibangun alibi pemegang motor korban itu yang telah merampok dan membunuh korban,” jelas ketua majelis hakim Fitriya.

Dengan demikian, majelis hakim berpendapat, M. Jakil ternbukti secara sah dan meyakinkan, turut serta membantu perbuatan pidana pembunuhan berencana terhadap korban Mustofa.

"Kami mengambil kesimpulan berdasarkan analisa yuridis terkait pasal 340 Juncto pasal 56 ayat 2 KUHP. Tidak ada alasan lain yang dapat menggugurkan terdakwa dalam menerima vonis seperti yang tercantum dalam amar putusan," tegas Ketua Hakim Majelis Fitrya.

Atas putusan tersebut, M.Jakil menyatakan menerima vonis 8 tahun yang jauh lebih rendah daripada vonis Basuni 12 tahun penjara. Sedangkan mertua korban, H Rasul dan Hj Khotijah selaku otak atas meninggalnya menantu Mustofa.

Masing-masing telah divonis tujuh dan enam tahun penjara pada sidang sebelumnya. Seperti diketahui, mayat Mustofa ditemukan di persawahan di Desa Perreng, Kecamatan Burneh, Jumat (23/11/2012) tanpa secuilpun identitas.

Ia tewas setelah Basuni memukul tengkuk korban dengan balok kayu.(dn/rah)

Ketua DPC PDIP: Sesama Madura Harus Satu Tujuan BANGKALAN – Lolosnya Bambang DH dan Said Abdullah untuk maju dalam pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, seharusnya membuat masyarakat Madura bangga. Sebab calon wakil gubernur yang dimaksud merupakan putra asli daerah.

Oleh karena itu, sebagai masyarakat Madura yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kekerabatan, seharusnya satu tujuan untuk mendukung pasangan Said Abdullah yang mendampingi Bambang DH. Hal itu disampaikan ketua DPC PDI Perju-

angan H. Fatkhurrahman saat kegiatan buka bersama di RM Ramayana, kemarin (30/7). ”Said Abdullah merupakan orang yang berasal dari Madura, sepatutnya kita dukung beliau untuk Jawa Timur yang lebih baik,” ungkapnya di hadapan internal kader partai dan tokoh masyarakat.

Menurutnya, keturunan Madura tersebar di seluruh Jawa Timur, mulai dari Probolinggo, Jember, Banyuangi, Situbondo dan daerah lainnya. Jika sesama orang Madura solid terhadap tujuan yang sama untuk membangun

Jawa Timur yang lebih baik, niscaya hal itu dapat terwujud. ”Saat saya singgah di Probolinggo, ketika dikenalkan terhadap pemimpin yang berasal dari Madura, masyarakat sekitar sangat mendukung.

Kebiasaan masyarakat Madura yang merasa seperti saudara terhadap sesama Madura.

Meskipun, tempatnya yang berbeda,” jelas H. Kur, panggilan akrabnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Said Abdullah mengaku senang dengan berkumpulnya kader partai dan simpatisannya. Menu-

BERANDA PERJUANGAN

rutnya, sebagai orang Madura dirinya sangat menyayangkan terhadap kondisi Madura belakangan ini. Sebab, kekayaan yang ada di Madura hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang saja. Masyarakat di pedesaan khususnya, tidak pernah merasakan apa yang menjadi haknya. ”Sangat miris, jika melihat kondisi kekayaan alam Madura yang selalu diperas, tanpa keuntungan yang sebanding yang masuk pada masyarakatnya,” kata Said.

Dengan dukungan semua masyarakat Madura, pihak-

nya dengan sekuat tenaga akan turut serta mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Melalui program Pro Semar dan kartu Jempol andalannya, masyarakat Jawa Timur, khususnya Madura bisa turut menjadi bagian dari pembangunan nasional. ”Pro Semar adalah program setengah miliar bagi satu desa pertahun yang akan diberikan kepada seluruh desa yang ada di Jawa Timur, Jika Bambang-Said diberi kesempatan menang dalam pencalonan cagub dan cawagub,” jelasnya. (ori/rah)

Menuju Grahadi untuk Jawa Timur Jempol

BERBAUR DENGAN WARGA

Cawagub Said Abdullah Bagi-bagi Takjil BANGKALAN – Bagi-bagi takjil di bulan puasa rupanya menjadi hal yang lumrah. Namun, kebiasaan tersebut akan berbeda kalau yang membagikannya seorang calon wakil gubernur, yang juga seorang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ya, Said Abdullah, kemarin (30/7) sore, berbagi takjil buka puasa. Itu dilakukan lantaran dirinya ingin mengenal dan berbaur dengan masyarakat secara langsung.

Sebab, salah satu kader PDI Perjuangan tersebut terkenal dengan jiwa sosialnya.

Tanpa rasa malu ataupun canggung, Said membagikan makanan kepada masyarakat.

Mulai dari pengendara sepeda motor atau pun pengendara angkutan umum yang

BERSAHAJA. Said Abdullah saat membagikan takjil buka puasa di traffic light jalan Sultan Abdul Kadirun, depan Masjid Agung Bangkalan, Selasa (30/7).

sedang melewati jalan Sultan Abdul Kadirun, tepatnya di depan Masjid Agung Bangkalan. Bahkan, di daerah lain seringkali Said blusukan ke pasar-pasar.

Tak sedikit orang yang menyapa atau pun men-

genalnya. Masyarakat pun menyapanya dengan akrab.

Ternyata, wajah Said sangat familiar di mata masyarakat Bangkalan. ”Semangat Pak Said,” celetuk salah satu pengendara sepeda motor saat mengambil

takjil yang telah diberikan.

Selain itu, ada pula yang menyorak dan mendukung atas perjuangannya maju sebagai cawagub Jawa Timur mendampingi Bambang DH. Menurut Said Abdullah, sebagai orang asli

Madura sudah sepantasnya bisa mengenal secara langsung kepada masyarakat.

Apalagi, Bangkalan merupakan gerbang Madura, yang tak bisa lepas dari perannya sebagai politisi.

Dalam kesempatan tersebut, Said pun mengucapkan terima kasih terhadap masyarakat yang telah bersamanya, mendukung apa yang telah diamanahkan oleh partai berlambang banteng tersebut menuju Jatim dua. ”Memang seharusnya, kita bisa berbagi secara langsung dengan masyarakat, agar apa yang diamanahkan oleh rakyat tidak menjadi sia-sia,” ucap Said di selasela pembagian takjil. (ori/ rah)

8

SURAMADU

RABU 31 JULI 2013 NO.0171| TAHUN II

EKONOMI

Harga Komuditas Belum Turun

REGU PENYELAMAT. Sejumlah regu penyelamat dari Denzipur BLC Ambon berupaya melakukan penggalian di lokasi tanah longsor Batugajah, Sirimau, Ambon untuk mencari satu korban yang tertimbun, May Kapitan, siswa kelas III SMA Kristen Ambon pada Selasa dinihari (30/7). Bencana longsor di Batugajah ini mengubur satu keluarga yang berjumlah delapan orang, namun warga sempat menyelamatkan enam orang dewasa dan satu balita dan dievakuasi ke RS bhakti Rahayu Ambon.

Guru Terima Tunjangan Insentif Pemerintah Siapkan Anggaran Tunjangan Hari Raya Rp 9 Miliar PAMEKASAN - Sebanyak 1.917 guru di bawah naungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Jawa Timur, akan menerima tunjangan insentif sebelum Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah.

Menurut Kepala Kemenag Pamekasan Muarif Tantowi, Selasa, ke-1.917 guru yang akan menerima tunjangan insentif itu yang lulus program sertifikasi dan mereka merupakan guru di berbagai lembaga pendidikan.

“Rinciannya sebanyak 550 guru pegawai negeri sipil dan sebanyak 1.367 orang guru

lainnya merupakan non-PNS,” katanya.

Masing-masing guru akan menerima tunjangan dana insentif sebesar Rp1,5 juta selama enam bulan untuk guru non-PNS, sedangkan guru PNS bergantung pada golongannya, yakni antara Rp1,3 juta hingga Rp1,7 juta.

Besaran tunjangan insen-

tif yang akan diterima guru PNS itu tidak sama, karena sesuai dengan gaji pokok yang mereka terima selama ini.

“Total anggaran yang disediakan pemerintah sebesar Rp9 miliar lebih untuk insentif guru PNS, sedangkan nonPNS sebesar Rp12,29 miliar lebih,” kata Muarif Tantowi.

Ia menjelaskan, pencairan tunjangan insentif guru di Pamekasan ini lambat dibanding tiga kabupaten lain di Madura, seperti Kabupaten Sumenep, Sampang dan Kabupaten Bangkalan, karena terkendala administrasi.

Pemimpin sebelumnya, kata dia, tidak melaporkan adanya pergantian staf di Kemenag Pamekasan, sehingga hal itu menyebatkan lambatnya pencairan tunjangan insentif guru.

“Jadi meski ada pergantian staf, tapi itu semu, dan tidak dilaporkan kepada Kemenag pusat, sehingga semua bentuk tunjangan ditangguhkan. Baru setelah kami menyelesaikan laporan, tunjangan dicairkan,” katanya.

Menurut Kepala Kemenag Pamekasan Muarif Tantowi, kemungkinan tunjangan in-

sentif guru itu pada tanggal 1 Agustus 2013.

“Sebenarnya, hari ini sudah bisa dicairkan, namun karena ada gangguan teknis di pihak bank kemungkinan tanggal 1 Agustus nanti,” katanya.

Muarif lebih lanjut menjelaskan, pihaknya sengaja mempercepat pengerjaan administrasi pascapergantian sejumlah staf Kemenag Pamekasan itu, agar pencairan tunjangan insentif guru itu bisa dicairkan sebelum Lebaran, sehingga bisa dipergunakan para guru untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. (ant/rah)

DANKOBANGDIKAL

Perwira TNI-AL Pikul Tanggung Jawab Besar

SURABAYA - Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut

(Kobangdikal) Laksamana Muda TNI Djoko Teguh Wahojo mengingatkan calon per-

wira TNI AL untuk mengubah pola pikir dan sikap dalam menghadapi tanggung jawab

yang lebih besar.

“Sebagai perwira remaja sekaligus sosok pemimpin muda, perwira TNI AL dituntut untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan secara utuh dengan lebih mengedepankan keteladanan dalam sikap, tindakan dan perbuatan,” kata Laksda TNI Djoko Teguh Wahojo di Surabaya, Selasa (30/7).

Ia mengemukakan hal itu saat memberikan pembekalan kepada 219 siswa Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktupa) angkatan ke-42, termasuk 24 calon perwira dari Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal), beserta suami dan istrinya di Gedung Moeljadi, Kesatrian Bumimoro, Kobangdikal.

Para siswa Diktupa yang telah menyelesaikan pendidikan tersebut, rencananya dilantik dalam acara Prasetya Perwira pada 2 Agustus 2013.

Hadir dalam acara pembekalan tersebut, antara lain Wakil Komandan Kobangdikal Brigjen TNI (Mar) Sturman Panjaitan, Komandan Kodikopsla Laksamana Pertama TNI M Aswad, para direktur dan komandan Kodik, serta pengurus Jalasenastri di lingkungan Kobangdikal.

Djoko Teguh mengatakan perubahan status dari bintara menjadi perwira tidak hanya memiliki kebanggaan dan

status sosial, tetapi juga perubahan yang membawa konsekuensi terhadap semakin besarnya tugas dan tanggung jawab yang dipikul.

“Saya berharap para calon perwira bisa mengubah pola pikir, sikap dan tindakan dari seorang bintara ke perwira.

Menghadapi perkembangan lingkungan yang semakin cepat, lanjut Djoko Teguh, para perwira sebagai pemimpin dan manajer juga dituntut untuk memahami dan mampu mengembangkan fungsi-fungsi manajemen sesuai lingkup penugasan dan perannya.

“Perjalanan karier sebagai perwira baru akan dimulai. Isilah dan terus semangat belajar untuk menambah kemampuan dan ilmu pengetahuan sebagai bekal pengabdian kepada TNI AL, bangsa dan negara,” tambahnya.

Sedangkan kepada istri dan suami para calon perwira tersebut, Djoko Teguh mengharapkan mereka bisa terus memberikan dukungan dan pandai-pandai membagi waktu antara keluarga dan organisasi.

Setelah menerima pembekalan dari Komandan Kobangdikal, para istri calon perwira Diktupa juga mendapatkan pembekalan khusus psikologis dan penataran dari Dinas Psikologi TNI AL. (ant/dik)

SUMENEP - Sejumlah harga komuditas di sejumlah pasar tradisional Sumenep tetap bertahan tinggi. Seperti harga daging sapi mencapai Rp 90 ribu perkilogram, daging ayam potong mencapai Rp 32 ribu per kilogram, daging ayam kampung Rp 60 ribu per kilogram, dari sebelumnya Rp 65 ribu per kilogram. Telur ayam ras Rp 20 ribu dari sebelumnya hanya Rp 18 ribu per kilogram. ‘’Ini terjadi sejak kenaikan harga BBM bersubsidi hingga sekarang tidak ada penurunan,’’ kata Heni Yulianto, Kabid Perdagangan, Dinas Perijinan dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep, Selasa (30/7).

Harga beras merk ikan paus Rp 217.000 per 25 kg, merk lima jaya Rp 192.000 per kg, gula pasir putih Rp 11,500 per kg. Sedangkan harga cabai kriting mengalami kenaikan menjadi Rp 28 ribu dari sebelumnya Rp 26 ribu per kg. Cabai merah besar Rp 28 ribu dari sebelumnya Rp 20 ribu per kg.

Sedangkan harga cabai kecil tetap seharga Rp 50 ribu per kg. ‘’Harga cabai ini ada yang naik dan ada yang tetap, tapi itu semua dipengaruhi oleh tingginya permintaan. Sekarang kan banyak warga yang berjualan di bazar yang sebelumnya tidak berjualan.

Jadi, hal itu yang mempengaruhi naiknya harga cabe,’’ ujarnya.

Selain itu, sambungnya, kenaikan harga terjadi di komuditas bawang merah yaitu Rp 42 ribu dari sebelumnya hanya Rp 40 ribu. Sedangkan harga bawang puting mengalami penurunan dari Rp 9 ribu menjadi Rp 8

ribu. Harga gubis tetap yakni Rp 4 ribu dan tomat Rp 12 rb per kg. ‘’Ada yang naik, ada yang tetap, tapi harga komuditas yang turun hanya sedikit, kalau naiknya berkisar antara Rp 2 ribu hingga Rp 5 ribu,’’ tuturnya.

Sedangkan harga cabai kriting mengalami kenaikan menjadi Rp 28 ribu dari sebelumnya Rp 26 ribu per kg. Cabai merah besar Rp 28 ribu dari sebelumnya Rp 20 ribu per kg.

Sedangkan harga cabai kecil tetap seharga Rp 50 ribu per kg.

Dia menegaskan faktor utama kenaikan harga itu bukan karena mendekati lebaran puasa, melainkan kenaikan harga BBM. Sebab, terjadinya kenaikan harga sejumlah komuditas itu sejak ada kenaikan harga BBM hingga sekarang tetap bertahan. ‘’Fakto kenaikannya adalah kenaikan BBM hingga sekarang tetap tinggi,’’paparnya.

Dia berharap, kenaikan harga sejumlah komuditas dipasaran itu tidak terjadi peningkatan diminggu terahir ini. ‘’Semoga tidak naik lagi lah, kasihan masyarakat,’’ harapnya. (rif/mk)

ZAKAT

ZIS Hanya Terkumpul Rp 150 juta BANGKALAN – Badan Amil Zakat (BAZ) Bangkalan selama setahun hanya bisa mengumpulkan zakat sebesar Rp150 juta dari Zakat Infak dan Sodaqoh (ZIS). Angka tersebut sudah dikatakan lumayan dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Sebab setiap satu bulan BAZ hanya bisa mendapatkan zakat sebesar Rp 11 juta. Padahal, lembaga ini menargetkan jumlah penerimaan zakat bisa mencapai 1 miliar pertahun.

Memasuki hari ke-21 Ramadhan, jumlah zakat yang terkumpul tersebut dibagikan oleh BAZ kepada kaum duafa’, fakir, miskin, dan anak yatim. Selain itu, para guru ngaji di lingkungan pesantren dan musolla. Ada 1100 paket bantuan yang diberikan, di dalamnya berisi sembako dan uang tunai, yang nilainya Rp 125 ribu. ”Per Juli 2013, kita mampu mengumpulkan zakat mal, infaq, dan sadaqoh hingga Rp 150 juta,” ungkap KH Nuruddin, Ketua BAZ di hadapan penerima zakat.

Tidak seperti tahun sebelumnya, untuk memudahkan penerimaan zakat, BAZ kabupaten Bangkalan terbantu

dengan adanya surat edaran Bupati tentang Kewajiban Penyerahan Zakat.

Menurutnya, dulu perolehan rata-rata perbulan hanya 11 juta. Namun, setelah adanya surat edaran infaq bulanan yang ditandatangani Bupati, satu bulan bisa meningkat menjadi Rp 25 juta..

Pihaknya berharap, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah mulai dari tingkat kecamatan bisa memberikan ZIS. Sebab, kemungkinan setiap bulan akan bisa memperoleh sampai Rp 150 juta jika hal itu terpenuhi.

Selain itu, lanjutnya, jika hal yang berkaitan dengan ZIS ini diperdakan, pihaknya optimis bisa lebih meningkatkan perolehan BAZ di Bangakalan. Jadi, peran pemerintah sangat diharapkan dalam mengakomodir kebutuhan BAZ tersebut. ”Pada tahun yang akan datang, mudah-mudahan dapat meningkatkan zakat, tidak hanya untuk konsumsi penerima zakat, melainkan zakat tersebut bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan usaha,” harapnya. (ori/rah)

Pekerja kebersihan memerlihatkan uang zakat yang baru diterimanya dari Baitul Mal Kota Banda Aceh di Banda Aceh, Selasa (30/7). Sebanyak 535 pekerja kebersihan pada Dinas Kebersihan dan tenaga kontrak lepas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh menerima zakat dari Baitul Mall sebesar Rp400.000 per orang.

TAPAL KUDA

9

RABU 31 JULI 2013 NO.0171| TAHUN II

ANGKUTAN LEBARAN

Dishub Surabaya Periksa Kelengkapan Bus di Purabaya SIDOARJO - Petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Selasa, memeriksa kelengkapan bus, dan melakukan uji emisi gas buang bus di Terminal Purabaya di Bungurasih, Sidoarjo.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian upaya yang dilakukan kami untuk menekan angka kecelakaan selama masa angkutan Lebaran 2013,” ujar Kepala Seksi Penertiban Dishub Surabaya Trio Wahyu di Sidoarjo, Jawa Timur.

Semua bus yang masuk ke Terminal Purabaya, kata dia, langsung diperiksa ke-

lengkapannya dan diuji emisi gas buang guna mengetahui potensi pencemaran lingkungan yang dihasilkan.

Kelengkapan bus itu di antaranya tabung pemadam kebakaran mini yang wajib ada di dalam bus untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran.

Di dalam bus juga wajib disediakan palu guna memecahkan kaca untuk digunakan sebagai jalan darurat ketika terjadi kecelakaan.

“Tentunya surat-surat kendaraan di antaranya uji kir bus dan ijin trayek harus

dinyatakan masih berlaku,” ucapnya.

Ia juga mengemukakan, pihaknya memberikan stiker yang menandakan bus tersebut layak jalan dan digunakan sebagai armada angkutan Lebaran 2013, setelah hasil pemeriksaannya dinyatakan bagus.

“Dalam pemeriksaan kali ini, kami menilang tiga bus yang dinilai tidak memenuhi syarat kelengkapan, di antaranya surat uji kir sudah mati atau tidak berlaku lagi dan sebagian kacanya pecah,” katanya. (ant/rah)

KEBOCORAN GAS

Dirut Petrokimia Berencana Buat Forum Tanggap Darurat AKSI TUNTUT THR. Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Nasional (FSBN) dan KASBI menggelar aksi demo di depan pabrik PT Wingoh ALbindo, Benda, Tangerang, Banten, Selasa (30/7). Mereka menuntut hak-hak normative mereka yang selama ini diabaikan manajemen pabrik, salah satunya yakni pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang menyimpang dari ketentuan.

Penumpang Bus Dirazia GRESIK - Aparat Kepolisian Resor Kabupaten Gresik, Jawa Timur, melakukan razia kepada sejumlah penumpang bus di Terminal Bunder sebagai antisipasi masuknya teroris ke wilayah itu.

Kepala Satuan Bina Masyarakat Polres Gresik AKP Suyatmi mengatakan razia itu difokuskan pada penumpang yang datang dari luar kota dan menuju wilayah Kabupaten Lamongan.

“Selain melakukan pemeriksaan kepada penumpang, kami juga membagikan brosur berupa imbauan Kamtibmas untuk menekan ting-

kat kriminalitas menjelang Lebaran,” katanya.

Suyatmi mengatakan dalam razia itu aparat Polres Gresik tidak menemukan hasil, namun akan tetap melakukan razia hingga usai lebaran nanti.

“Kami akan menggelar kegiatan seperti ini secara rutin hingga usai Lebaran nanti, tujuannya untuk memberikan

rasa aman kepada masyarakat yang melakukan mudik,” katanya.

Dalam razia itu, petugas juga meminta turun sejumlah penumpang yang dicurigai, kemudian memeriksa barang bawaannya untuk mengetahui apakah membawa senjata tajam atau tidak.

“Kami juga memeriksa identitas sejumlah penumpang, khususnya yang datang dari luar kota. Hal ini untuk mengantisipasi masuknya narapidana teroris yang diberitakan kabur,” katanya.

Sebelumnya, jajaran Polres Gresik juga melakukan peny-

iagaan petugas di perbatasan kota setiap malam untuk mengantisipasi teroris yang masuk ke wilayah itu.

Kapolsek Wilayah Kota Gresik AKP Mulyono mengatakan, antisipasi teroris itu dilakukan terkait kasus penangkapan teroris di Tulungagung, agar kasus itu tidak merembet ke wilayah Gresik.

Dikatakannya, tujuan penyiagaan petugas di perbatasan kota karena Gresik merupakan salah satu daerah rawan teroris, mengingat wilayahnya berdekatan dengan Kabupaten Lamongan. (ant/rah)

GRESIK - Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Hidayat Nyakman berencana membuat forum bersama tanggap darurat yang anggotanya terdiri atas beberapa pejabat perusahaan yang ada di wilayah Gresik, Jawa Timur.

“Saya berencana membuat forum tanggap darurat bersama di Kabupaten Gresik dengan tujuan mengatasi masalah bencana perusahaan agar bisa melakukan penyelamatan secara bersama-sama,” katanya, Selasa.

Pendirian forum ini didasari dari bencana kebocoran gas jenis S02 dari salah

satu mesin perusahaan yang ada di Desa Roomo, Kecamatan Manyar.

Akibat bencana itu, ratusan warga terpaksa diungsikan ke Sarana Olah Raga (SOR) Tridharma setelah menghirup gas S02.

“Bila ada forum bersama antarperusahaan, setiap bencana perusahaan, seperti kebocoran gas di Desa Roomo, bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa adanya saling menyalahkan,” katanya.

Hidayat mengaku tidak ingin menuduh salah satu perusahaan sebagai penyebab kebocoran gas di Desa Roomo, dan pihaknya

hanya ingin masalah tersebut bisa diatasi bersamasama.

Sementara itu, sesuai dengan laporan tim Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya, sumber kebocoran gas yang terjadi di Desa Roomo tidak ditemukan pada PT Smelting seperti dugaan sebelumnya.

Kasatreskrim Polres Gresik AKP M. Nur Hidayat mengaku bahwa laporan itu telah diterima pihaknya sepekan lalu. “Tim Polres Gresik tidak menemukan titik bocor di PT Smelting.

Oleh karena itu, kini masih kita cari dari mana asal mula kebocoran gas itu,” katanya. (ant/rah)

AKTIFITAS SBY

2.300 Petugas Amankan Kedatangan Presiden LUMAJANG - Sebanyak 2.300 personel TNI dan Polri mengamankan kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa.

“Ada beberapa unsur yang dilibatkan dalam pengamanan tersebut antara lain Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 5 Kepanjeng-Malang, Batalyon Infanteri (Yonif) 527 Lumajang, dan Batalyon Raider,”

kata Komandan Kodim 0821 Lumajang, Letkol Inf Akhyari.

Menurut dia, pihak TNI dan Polri melakukan pengamanan di ring dua dan tiga, sedangkan pengamanan di ring satu dilakukan oleh pasukan pengamanan presiden (Paspamres) sesuai dengan prosedur tetap (protap) pengamanan kepala negara.

“Pengamanan sudah dilakukan sejak Senin (29/7) di sepanjang rute yang akan dilalui oleh Presiden SBY yang rencananya melalui jalur selatan dan berkunjung di beberapa desa di Lereng Gunung Semeru,” tuturnya.

Ia menjelaskan pihaknya juga melakukan sterilisasi di kawasan Pendapa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang karena Presiden SBY akan menginap di rumah dinas tersebut selama satu malam.

“Pengamanan cukup ketat di pendapa dan sterilisasi sudah dilakukan, namun pihak TNI dan Polri melakukan

pengamanan di sekitar pendapa karena ring satu tetap dilakukan Paspampres,” katanya.

Sedikitnya 150 personel TNI melakukan penjagaan di kawasan Pendapa Pemkab Lumajang untuk mengamankan orang nomor satu di Indonesia itu, bahkan beberapa wartawan yang hendak mengambil gambar atau melihat ruangan pendapa dilarang oleh Paspampres.

Presiden SBY dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Lumajang selama dua hari mulai Selasa (30/7) hingga Rabu (31/7) dengan beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain kebun salak di Kecamatan Pronojiwo dan kebun pisang mas kirana di Kecamatan Senduro.

Setelah dari Lumajang, Presiden dijadwalkan berkunjung ke Pabrik Gula Jatiroto PTPN XI, kemudian melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Paiton Probolinggo. (ant/rah)

PRODUK OLAHAN

Presiden Tinjau Sentra Industri Kripik Pisang Burno LUMAJANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono meninjau sentra industri kecil menengah kripik pisang di Desa Burno, Kabupaten Lumajang, Jatim, Selasa.

Presiden Yudhoyono melihat secara langsung pembuatan kripik pisang dan juga produk olahan pisang lainnya. Sentra industri kecil menengah tersebut telah menjadi salah satu penyedia lapangan pekerjaan bagi warga Burno.

Dalam kesempatan

tersebut, Presiden mengatakan bahwa industri kecil dapat menjadi salah satu penyedia lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, peluang usaha seperti industri kripik tersebut dapat terus didorong dan ditingkatkan guna mengentaskan kemiskinan.

“Sebetulnya banyak peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan usaha ini contoh baik. Kalau Indonesia banyak seperti ibu ini Insya

Allah ekonomi lebih bergerak, penghasilan masyarakat lebih meningkat dan akhirnya kemiskinan di seluruh Indonesia berkurang,” kata Presiden.

Presiden dalam kesempatan tersebut juga menyempatkan diri berfoto bersama dengan para karyawan dan pekerja.

Buka Bersama Seusai meninjau, Presiden langsung menuju Pendopo Kabupaten Lumajang untuk melaksanakan buka bersama dengan kaum alim ulama, para pejabat dan masyarakat

setempat.

Dilanjutkan dengan ceramah oleh Guru Besar Ilmu Fiqh IAIN Sunan Ampel Surabaya Faishol Haq dengan tema Hikmah Ramadhan. Kemudian diteruskan dengan sholat Isya berjamaah dan tarawih.

Sementara itu sebelumnya Presiden Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono meninjau Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian Desa Sumberurip, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. (ant/rah)

Anggota kepolisian mendapat penjelasan dari karyawan PT. Pertamina cara mengoperasikan truk pembawa Bahan Bakar Minyak (BBM) di halaman Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Selasa (30/7). Kegiatan tersebut dilakukan untuk antisipasi mogok yang akan dilakukan sopir truk PT. Pertamina pada Lebaran mendatang karena menuntut uang lembur.

PEMBERHENTIAN

PTUN Sarankan Perdamaian dalam Kasus Rektor Unair SIDOARJO - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Dani Elpah menyarankan adanya perdamaian dalam kasus pemberhentian mantan Ketua Departemen Manajemen Ekonomi Islam Universitas Airlangga (Unair) M Nafik oleh Rektor Unair Prof Dr H Fasich Apt. “Kasus yang dihadapi oleh tergugat dan penggugat itu ibarat perselisihan dalam rumah tangga layaknya bapak dan anak. Oleh karena itu, masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” ujarnya saat memimpin sidang lanjutan kasus tersebut di PTUN Surabaya di Sidoarjo, Selasa.

Kalau masalah tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kata dia, pihaknya tinggal membuat penetapan. “Namun, kami serahkan semuanya kepada penggugat dan tergugat untuk mengambil keputusan apakah sidang ini tetap diteruskan atau tidak,” ujarnya.

Ia juga memberikan jalan tengah dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berpikir tentang kemungkinan penyelesaian secara kekeluargaan, sambil proses sidang tetap dilanjutkan.

“Proses persidangan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun, apabila ada niatan

untuk menempuh jalur kekeluargaan, akan kami terima,” ucapnya.

Sementara itu, pengacara penggugat M Nafik, Athoilah menjelaskan, pihaknya siap untuk mempertimbangkan kemungkinan penyelesaikan melalui jalur kekeluargaan.

“Sejak awal klien kami memang sudah mencoba untuk membuka diri dan terbuka dengan upaya damai. Namun, jalan damai itu kandas hingga akhirnya menempuh jalur hukum,” ujarnya.

Dalam sidang dengan agenda replik itu, kata dia, pihaknya menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait kasus yang menimpa kliennya, yakni pemberhentian kliennya tersebut seharusnya menggunakan dewan etik Unair.

“Kalau memang ada pelanggaran seharusnya disidang oleh dewan etik, dan klien kami bisa melakukan pembelaan diri atas pelanggaran yang dituduhkan itu. Namun, anehnya, sejak awal klien kami tidak pernah sekalipun diperiksa di dewan etik di Unair,” ucapnya.

Sidang kasus tersebut akan dilanjutkan pada 20 Agustus dengan agenda penyampaian materi duplik dari tergugat. (ant/rah)

10

LINTAS JATIM

RABU 31 JULI 2013 NO.0171 | TAHUN II

ACEH JELANG HUT RI: Kendaraan melaju di salah satu ruas jalan tempat pedagang berjualan bendera merah putih di Banda Aceh, Selasa (30/7). Nuansa menjelang peringatan HUT ke-68 Kemerdekaan RI mulai terlihat meriah ditandai dengan ramainya warga berjualan bendera di berbabagi tempat dan sudut kota.

ant/ ampelsa

Musyafak Mempersoalkan Penunjukan Ketua PKB SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Musyafak Rouf mempersoalkan penunjukan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Surabaya Syamsul Arifin yang dinilai tidak prosedural, karena tidak melalui musyawarah cabang, melainkan penunjukkan langsung DPP PKB. "Ketua DPC itu tidak boleh ditunjuk, melainkan harus melalui muscab," kata Musyafak saat ngantor pertama kali di gedung DPRD Surabaya, Selasa (30/7), setelah bebas dari masa hukuman di Lapas Porong, Sidoarjo atas kasus gratifikasi jasa pungut senilai Rp720 juta.

Menurut mantan Ketua DPC PKB Surabaya ini, jika dalam kepengurusan partai terjadi persoalan, maka ditunjuklah karteker atau sebagai pengganti Ketua DPC PKB Surabaya sementara untuk mempersiapkan pelaksanaan muscab.

"Tapi masalahnya kartek-

er sudah dibentuk dan tetap tidak ada muscab. Sedangkan tiba-tiba muncul adik Sekjen DPP PKB Surabaya yang ditunjuk jadi Ketua DPC PKB Surabaya," ujarnya.

Musyafak mengatakan sebagai mantan ketua pihaknya berkepentingan meluruskan hal ini. "Saya tidak mau, setelah periode saya kemudian muncul persoalan," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, hal ini juga untuk kebaikan PKB Surabaya sendiri di kemudian hari jika terjadi permasalahan hukum. "Sewaktu-waktu jika PKB diugat orang pasti kalah.

Kalau sekarang belum dibu-

tuhkan, tapi suatu saat pasti akan dibutuhkan," katanya.

Saat ditanya apakah perlu melakukan gugatan terhadap keabsahan kepengurusan PKB Surabaya, Musyafak mengatakan gugatan itu domainnya pengurus anak cabang (PAC) yang peduli dengan PKB. "Harus digugat agar tidak seenaknya saja," katanya.

Ia menjelaskan bahwa enam bulan sebelum dirinya dipenjara 1,5 tahun lalu, pihaknya sudah mengirim surat usulan digelarnya muscab, tapi tidak diindahkan sama DPP PKB. "Tapi tiba-tiba menunjuk adiknya Sekjen

jadi ketua PKB Surabaya,' katanya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin saat dikonfirmasi melalui ponselnya tidak menanggapi pernyataan Musyafak.

Namun, Syamsul sebelumnya mempersilahkan Musyafak Rouf membela diri atas tidak terimanya surat pergantian antarwaktu (PAW) dari Gubernur Jatim asalkan sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Kalau ada hukum yang memperbolehkan Cak Syafak untuk membela diri, kenapa tidak?" katanya. (ant/dik)

OKP

IPNU Jatim Cetak 100 Dai SURABAYA - Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Jawa Timur mencetak 100 dai muda dari kalangan pelajar dan pemuda NU melalui pendidikan dan latihan di Pesantren Salafiyah Khoiriyah Hasyim, Seblak, Jombang, 28-29 Juli 2013.

"Diklat bertajuk 'Strategi Dakwah Aswaja di Era Multimedia' itu bertujuan untuk menyemarakkan kegiatan Ramadhan serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya berdakwah yang strategis dan metodologis dalam menyebarkan agama Islam yang toleran, moderat, arif, dan penuh kesantunan," kata Ketua IPNU Jatim Imam Fadlli di Surabaya, Selasa (30/7).

Kegiatan yang diikuti 100 peserta dari Pimpinan Cabang IPNU se-Jatim dan perwakilan pesantren di Jatim itu, dengan narasumber yakni Prof Dr Ahmad Zahro (Rektor UNIPDU Jombang/Guru Besar IAIN Sunan Ampel Surabaya), Nurkholis Majid M.HI (PW LDNU Jatim), M. Dawud (KPID Jatim), dan KHM Hasyim Abbas (Wakil Rais Syuriyah PWNU Jatim).

"Dakwah secara kultural terbukti lebih sukses memikat hati masyarakat Indonesia daripada melalui syariat formal, apalagi kekerasan. Dengan seni juga sah-sah saja asal memperhatikan niat, cara, dan akibat," katanya ketika mengutip ceramah Prof Ahmad Zahro.

Terkait metode dakwah tidak hanya bisa dilakukan melalui lisan (dakwah bi al-qoul), tapi juga bisa melalui harta (bi al-mal), perbuatan (bi al-hal), kekuatan atau kekuasaan (bi al-quwah), dengan jaringan (bi asyabakah), dan dengan aturan (bi andlimah).

Ikatan Alumni ITS Pengurus Wilayah Jawa Timur (IKA ITS PW Jatim), Jamaah Masjid Manarul Ilmi-ITS (JMMI-ITS), dan Badan Eksekutif Mahasiswa-ITS (BEM-ITS) menyemarakkan Ramadhan dengan menggelar Buka Puasa bersama 1.111 anak yatim dan dhuafa di Gedung Grha ITS Sukolilo pada Sabtu (27/7).

"Buka puasa bersama 1.111 anak yatim dan dhuafa itu merupakan penyelenggaraan ketiga untuk kegiatan serupa yang dilaksanakan secara rutin pada setiap tahun di Bulan Ramadhan," kata Ketua Panitia, Abdul Ghofur.

Ia menjelaskan acara buka puasa bersama 1.111 anak yatim dan dhuafa itu dimeriahkan dengan hiburan musik Islami, ceramah agama, penyerahan bingkisan kepada anak yatim dan dhuafa secara simbolis, lalu berbuka puasa bersama dan shalat maghrib berjamaah.

"Setiap anak yatim dan dhuafa yang hadir menerima satu paket bingkisan dari para donatur senilai Rp125 ribu yang berisi perlengkapan sekolah, takjil kurma, makanan buka puasa, dan uang saku," katanya.

Ia mengharapkan kehadiran anak yatim dan dhuafa dari sekitar kampus ITS itu akan mempererat hubungan antara keluarga besar ITS dengan masyarakat di sekitar kampus ITS. "Tahun ini, panitia Ramadhan di Kampus (RDK) ITS menyiapkan 10 bus untuk mudik bareng bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus pada 3 Agustus 2013," katanya didampingi penanggung jawab kegiatan, Muhammad Faishal Alwi. (ant/dik)

KOMPETISI MENULIS

LMCR 2013 Buka Kategori Cerpen Puitis SURABAYA - Lomba Menulis Cerita Remaja yang merupakan ajang lomba tahunan tingkat nasional membuka kategori baru untuk 2013, yakni cerita pendek berbahasa liris atau puitis.

“Cerpen liris adalah cerpen yang ditulis dengan pilihan diksi yang puitis.

Ini merupakan kategori dan tantangan baru bagi peserta LMCR,” kata Ketua Pelaksana LMCR Rohto Mentholatum Golden Award 2013 Naning Pranoto di Surabaya, Selasa (30/7).

LMCR dibuka 1 April 2013, ditutup 25 September 2013. Nama-nama yang karya yang terpilih sebagai pemenang diumumkan 26

Oktober 2013. Info lengkap pengumuman LMCR 2013 dapat diakses di www.rayakultura.net.

Naning yang dikenal sebagai penulis sejumlah novel itu mengemukakan bahwa cerpen berbahasa liris itu polanya seperti karya-karya satrawan terkemuka Shakespeare yang diilhami oleh tulisan Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Poetics.

“Karya ini menjadi acuan para penyair dan drawaman Barat dalam menulis puisi. Kemudian, dikembangkan untuk menulis prosa yang termasuk dalam aliran romantisme,” katanya.

Ciri-ciri cerpen liris, katanya, antara lain ditulis

dengan diksi pilihan yang puitis, deskripsi retoris atau pelukisan yang penuh daya tarik dan narasi yang tidak bertele-tele. Karena, cerpen liris kalimatnya tidak panjang, maka tentunya sangat tertata.

“Diksi puitis tidak harus memilih kata-kata yang `berbunga-bunga dan bombastis. Melainkan, kata-kata yang memiliki kekuatan yang menggugah emosi, tidak mengekspresikan kekejaman dan jika tentang kekejaman menggunakan metafora dengan alur cerita mengalir,” kata dosen penulisan kreatif ini.

Ia menjelaskan bahwa William Wordsworth, sas-

trawan Inggris, merupakan salah seorang dari pelopor aliran sastra romantisme.

Antara lain iya mengatakan, “Karya puitis sungguh menyentuh jiwa dan tidak membosankan”.

Menurut Naning, William Wordsworth belajar tentang karya sastra liris sejak kanakkanak, atas tuntunan ayahnya yang mengagumi Sastra Yunani Klasik.

Namun demikian, Naning mengingatkan bahwa cerpen liris yang ditulis dengan diksi bombastis dan klise, disebut sebagai kategori “sastra ungu”.

Untuk menghindarinya, sebelum menulis pahami dulu diksi yang akan digunakan untuk menulis. (ant/dik)

BUMN

MOBIL DINAS

PTPN X Optimistis Capai Target Produksi Gula PRODUKSI GULA ONDRONGAN: Pekerja membuat gula merah dari tebu (gula ondrongan) untuk dijual ke pabrik kecap dengan harga Rp. 7.000 per kilogram di desa Sukolilo, Malang, Jawa Timur.

ant/ari bowo sucipto

SURABAYA - PT Perkebunan Nusantara X (Persero) optimistis mampu mencapai target produksi sebanyak 538.000 ton gula pada giling tahun ini, kendati beberapa pekan terakhir curah hujan masih cukup tinggi dan mengganggu proses giling.

Sekretaris Perusahaan PTPN X, Mohammad Cholidi, ketika dihubungi di Surabaya, Selasa (30), mengakui curah hujan yang masih cukup tinggi di beberapa daerah di Jawa Timur mengakibatkan rendemen (ka-

ant/arif firmansyah

MOBIL DINAS UNTUK MUDIK LEBARAN: Seorang pegawai negeri sipil (PNS) berjalan melewati deretan mobil dinas di lingkungan Pemkot, Bogor, Jabar, Senin (29/7). Pemkot Bogor mengeluarkan kebijakan PNS boleh menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran ke kampung halaman mereka.

dar gula dalam tebu) giling tidak mencapai target yang diharapkan. “Rendemen ratarata masih di bawah 8 persen atau sekitar 7,4 persen dari 11 pabrik gula yang kami operasikan. Tapi, ini baru awal giling dan kami tetap optimistis bisa mencapai rendemen rata-rata di atas 8 persen,” ujarnya.

Menurut Cholidi, hujan yang masih turun saat memasuki kemarau ini, memang berdampak terhadap pencapaian rendemen, tetapi pada sisi lain juga meningkatkan

produksi tebu.

Pada musim giling 2012, salah satu BUMN dengan bisnis utama gula itu mampu menghasilkan 494.000 ton gula dengen rendemen ratarata 8,14 persen.

Sedangkan tahun ini, sebanyak 11 pabrik gula yang dikelola PTPN X diproyeksikan bisa menaikkan produksi hingga mencapai 538.000 ton dengan rendemen 8,3 persen.

Produksi gula PTPN X memberikan kontribusi sekitar 18 persen dari total

produksi nasional pada 2012 sejumlah 2,57 juta ton. Sementara untuk produksi gula Jatim yang mencapai 1,25 juta ton, kontribusi PTPN X sekitar 40 persen. “Untuk mengejar target tersebut, kami telah melakukan sejumlah upaya perbaikan, baik dari sisi “on farm” (budidaya tanaman) maupun “off farm” (mesin produksi pabrik) dengan investasi ratusan miliar rupiah,” tutur Cholidi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perkebunan Jatim Mochammad Samsul Arifien juga mengatakan bahwa curah hujan berpengaruh terhadap penurunan rendemen, tetapi adanya perluasan lahan tebu bisa menjaga target pencapaian produksi.

“Target produksi gula Jatim tahun ini awalnya diproyeksikan naik menjadi 1,3 juta ton, tetapi kondisi musim kemarau basah di sebagian wilayah Jatim hingga Juli ini menurunkan rendemen sehingga produksi diperkirakan sama dengan tahun lalu sekitar 1,25 juta ton,” katanya. (ant/dik)

Mobdin Bisa Dibawa Mudik SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperbolehkan mobil dinas dipakai mudik saat liburan Lebaran mendatang asalkan dengan syarat jika terjadi kerusakan atau kehilangan menjadi tanggung jawab pribadi.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan, Selasa mengatakan secara prinsip, pemakaian mobil dinas di luar kedinasan adalah tanggung jawab pribadi.

“Termasuk biaya operasional, BBM, kerusakan dan lainnya adalah tanggung jawab pribadi,” kataya.

Menurut dia, pada tahun lalu alasan diperbolehkan mobil dinas dibawa mudik oleh pejabat setempat dikarenakan faktor tempat karena jika diparkir jadi satu di halaman Pemkot Surabaya tentunya tidak akan muat.

“Belum lagi siapa yang menjaga. Pertimbangan ini yang dijadikan acuan memperbolehkan mobil dinas dibawa pulang,” katanya.

Namun demikian, lanjut dia, pihaknya hingga kini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Pemprov

Jatim mengenai aturan atau mekanisme pemakaian mobil dinas di luar kedinasan.

Hendro menjelaskan bahwa mobil dinas yang dipakai saat mudik Lebaran tersebut tidak luput dari pemeriksaan internal Pemkot Surabaya.

Jika sekembalian dari mudik kondisi mobil dalam kondisi rusak, namun tidak diperbaiki, maka pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan jika semua mobil dinas di Pemkot Surabaya tidak memakai plat hitam.

“Dulu memang ada waktu kekanikan BBM ada imbauan dari kepolisian agar tidak gunakan plat merah, tapi itu sudah dicabut. Ya sudah selesai,” katanya.

Risma menjelaskan tidak ada sanki khusus dari Pemkot Surabaya jika ada mobil dinas yang memakai plat hitam. “Tidak ada, itu kan dari kepolisian,” katanya. (ant/dik)

LINTAS JATIM

11

RABU 31 JULI 2013 NO.0171 | TAHUN II

Tunggakan PBB di Surabaya Masih Tinggi SURABAYA - Tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Surabaya sejak 1994 hingga 2012 diketahui masih tergolong tinggi atau mencapai Rp523 Miliar.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemkot Surabaya Suhartoyo, Selasa (30/7) mengatakan dari sejumlah tunggakan tersebut, sebagian diperkirakan adalah bangunan yang tidak terkena pajak

seperti bangunan pemerintah, fasilitas umum, sekolah dan nomor objek pajaknya dobel.

"Tidak semuanya bisa ditagih, karena ada satu objek pajak punya Nomor Objek Pajak (NOP) dobel bahkan triple, jika satu sudah bayar berarti

yang lain gak mungkin bayar lagi. Jika sudah ada nanti barangkali yang lain kita batalkan. Tapi dulu ditetapkan sebagai objek pajak, ini kan gak bener," katanya.

Untuk membenahi data objek pajak, lanjut dia, Pemkot Surabaya saat ini melakukan verifikasi terhadap objek pajak. Tahun ini target pendapatan yang diraup dari PBB sekitar Rp794 miliar. Dari target tersebut, sekitar 51 persen telah dicapai.

Sampai sekarang sudah tercapai 51 persen, padahal SPPT tahun 2013 yang kita terbitkan Rp565 miliar,”

Suhartoyo

Kepala Dinas DPPK Pemkot Surabaya

"Sampai sekarang sudah tercapai 51 persen, padahal SPPT tahun 2013 yang kita terbitkan Rp565 miliar," ujarnya.

Untuk menggenjot pendapatan dari sektor pajak, lanjut dia, Pemkot Surabaya selain aktif menyampaikan imbaun tentang pembayaran pajak, juga menyediakan 10 mobil keliling untuk melayani pembayaran pajak di sejumlah kawasan.

"Bu wali juga ikut meng-

ingatkan kepada para wajib pajak yang besar-besar, ketika ada pertemuan ikut mengingatkan PBB-nya jangan lupa. Bahkan bapak-bapak dewan juga membantu itu," katanya.

Suhartoyo jug mengancam akan menyita obyek pajak, jika hingga batas waktu yang ditentukan belum ada itikad para wajib pajak untuk membayar PBB. Penyitaan dilakukan, apabila teguran pertama hingga ketiga yang diberikan

selama 30 hari diabaikan oleh pemilik bangunan.

Meski selama ini sebagian para wajib pajak langsung memenuhi kewajibannnya membayar tunggakan pajak, ketika menerima surat teguran. "Ketika jatuh tempo, belum bayar kita lakukan teguran atau tagihan. Disamping kena denda 2 persen tiap bulan, jika peringataan 1,2,3 selama 30 hari yang belum bayar bisa disita," tegasnya. (ant/dik)

KRIMINAL

Tolak Berhubungan Intim, Suami Tusuk Istri SURABAYA - Karena tidak mau diajak berhubungan Intim, suami tega menusuk istrinya sendiri dengan obeng. Tersangka yang bernama Sonny Santoso Hartono (35), warga Hangtuah Surabaya itu kalap ketika mengetahui istrinya, Mulipa (30) marah dan menolak mentah-mentah dirinya ketika diajak berhubungan intim. Akibatnya, Mulipa tergolek lemas bersimbah darah lantaran ditusuk obeng oleh suaminya.

Kejadian itu bermula ketika Sonny mulai curiga dengan gelagat istrinya. Diduga selama ini Mulipa memiliki hubungan gelap dengan lelaki lain. Puncaknya Rabu (24/7) lalu, ketika ia meminta jatah kepada istrinya, bukannya dilayani, rayuan Sonny justru ditanggapi Mulipa dengan emosi dan marah-marah. Bukan itu saja, Mulipa juga bertindak kasar dengan menendang dada Santoso.

Melihat reaksi Mulipa yang berlebihan itu, Sonny langsung kalap dan mengambil Obeng yang ada di dekatnya kemudian menusukkan obeng itu ke pelipis dan perut Mulipa.

Karena ketakutan dan bingung, apalagi setelah melihat Mulipa jatuh ke lantai sambil berteriak ketakutan, Sonny langsung melarikan diri.

“Saya khilaf saat itu, karena saya ajak berhubungan intim tapi malah marah-marah. Dada Saya ditendang,” ujar Sonny seraya menambahkan bahwa ia pernah memergoki istrinya sedang menelepon selingkuhannya sambil mendesah seperti orang yang sedang berhubungan intim.

Sementara itu, Kapolsek Sawahan Kompol Manang Subekti menegaskan bahwa tersangka telah diamankan oleh petugas karena melakukan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Diduga tersangka selama ini dikenal memiliki karakter yang keras. Bahkan sebelumnya tersangka pernah ditangkap dengan kasus yang sama. Atas perbuatannya, Sonny yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu dijerat pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sonny terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun atau hukuman denda maksimal Rp 30 juta.

“Tersangka langsung kami amankan setelah mendapat laporan dari korban. Padahal, tersangka juga masih dikenai wajib lapor atas kasus sebelumnya, yaitu melakukan KDRT,” ujar Manang. (ddy)

ant/teresia may

HUT 17 FATIN SHIDQIA: Pemenang X Factor Indonesia 2013 Fatin Shidqia Lubis disambut oleh penggemarnya Fatinistic saat hadir dalam perayaan HUT Fatin di kantor Sony Music, Johar, Jakarta, Selasa, (30/7). Pada perayaan hari jadinya yang ke-17, Fatin mengadakan acara buka bersama dan pemberian santunan kepada 1000 anak yatim piatu pondok pesantren Majelis As'saadah di kawasan Cipayung, Bogor.

PAW

DUGAAN KORUPSI

Ketua DPRD Surabaya Tetap Gelar Pelantikan Syaifi SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya M. Machmud menegaskan pelantikan Syaifi sebagai pengganti antarwaktu Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf tetap digelar pada Jumat (2/7) meskipun nantinya ada perlawanan dari Musyafak.

"Dalam SK Gubernur Jatim tertuang bahwa pergantian Musyafak baru sah secara hukum saat ada pelantikan penggantinya," kata Machmud saat dihubungi wartawan di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, pihaknya tel-

ah menggelar sejumlah rapat badan musyawarah (banmus) DPRD membahas surat keputusan Gubernur Jatim tntang pergantian antarwaktu (PAW) Musyafak.

SK Gubernur Jatim keluar karena Musyafak menjadi narapidana kurang lebih selama 1,5 tahun di Lapas Porong, Sidoarjo atas kasus gratifikasi jasa pungut senilai Rp720 juta. Rapat banmus terakhir pada Senin (29/7) memutuskan bahwa pelantikan Syaifi akan digelar pada Jumat (2/7).

"Rapat banmus sudah selesai, undangan juga sudah disebar sehingga pelantikan tetap jalan," katanya.

Soal pemahaman Musyafak yang masih menganggap dirinya sebagai wakil ketua DPRD Surabaya, Machmud menjelaskan, pihaknya akan mengundang Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Himawan S untuk diminta penjelasan mengenai persoalan itu.

Hasilnya, kata dia, harus diterima kedua belah pihak karena telah sesuai dengan

hukum. Dia mengatakan, jadi tidak ada yang bisa menerjemahkan semua permasalahan tersebut seenaknya.

"Harus benar-benar sesuai hukum yang berlaku," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Musyafak mengancam bakal menggugat semua pihak yang tidak bekerja sama dengannya khususnya Ketua DPRD Surabaya. Sebab, pihaknya mengklaim kalau hal tersebut melanggar hukum. "Bisa-bisa setelah keluar penjara ini, saya gugat banyak orang," ujarnya.

Musyafak menjelaskan pihaknya akan mendesak pimpinan dewan mengagalkan sidang paripurna PAW dirinya. Hal itu bisa dilakukan karena Musyafak menganggap dirinya juga masih menjadi anggota pimpinan dewan.

Langkah tersebut, lanjutnya, harus dilakukan pimpinan dewan jika masih mengakui dirinya sebagai salah satu anggota pimpinan dewan. "Kalau masih menganggap saya, ya harus dibatalkan," katanya. (ant/dik)

JELANG LEBARAN

Proyek Pelebaran Jalan Pacitan Ganggu Arus Mudik PACITAN - Sejumlah proyek pelebaran jalan di ruas jalur provinsi, PacitanTrenggalek, Pacitan-Ponorogo, maupun PonorogoTrenggalek, hingga H-10 Lebaran dikeluhkan sejumlah pengendara karena dianggap bisa mengganggu kelancaran arus mudik.

"Harusnya aktivitas pelebaran jalan dan pengerukan tebing-tebing itu dilakukan jauh hari lalu, bukan mendekati lebaran begini karena bisa mengganggu pengguna jalan, terutama arus mudik," kata Trinoto, salah seorang pengendara sepeda motor di Pacitan, Selasa (30/7).

Dengan bahasa dan ungkapan berbeda, keluhan serupa juga dilontarkan sejumlah pengendara roda empat atau lebih.

Kegiatan pelebaran akses transportasi tepatnya berlangsung di ruas antara Desa Ketepung hingga Ketrowonojoyo,

Kecamatan Kebonagung.

Di jalur ini, sejumlah alat berat masih tampak bekerja, sementara beberapa unit eksavator berupaya meruntuhkan sebagian permukaan tebing untuk memperlebar jalan.

"Harusnya dihentikan dulu, sesuai imbauan dishubkominfo yang menyerukan penghentian sementara seluruh kegiatan proyek infrastruktur di jalur-jalur mudik," kata Oky, pengendara lainnya.

Selain di jalur PacitanTrenggalek, hiruk-pikuk proyek pelebaran juga terlihat di jalur Trenggalek-Ponorogo sepanjang radius tiga kilo meter.

Meski arus mudik belum tinggi, aktivitas sejumlah kendaraan berat tak pelak membuat lalu-lalang kendaraan terganggu.

Kondisi tersebut jika terus berlangsung bisa meng-

ganggu arus lalu-lintas, baik dari arah Trenggalek maupun sebaliknya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Manajemen Lalu Lintas Dishubkominfo Pacitan, Sutarto meminta seluruuh kegiatan proyek infrastruktur di jalur mudik lebaran segera dihentikan.

"Mulai H-10 ini seluruh kegiatan (proyek) harus dihentikan sementara. Tapi pihak pelaksana terlebih dahulu harus membersihkan material, agar tidak menganggu," katanya Selain pada akses menuju Jateng dan Kabupaten Trenggalek, kegiatan proyek pelebaran jalan juga berlangsung di ruas menuju Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Desa Ngreco.

Kegiatan ini sendiri telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kerap menjadi penghambat lalu lintas dari Kabupaten Pacitan menuju Surabaya. (ant/dik)

ant/oky lukmansyah

JEMBATAN PANTURA RUSAK KEMBALI: Sejumlah pekerja menyelesaikan pengelasan jembatan Pemali yang berlubang di jalur pantura, Brebes, Jateng. Pada H-10 jembatan pemali yang berada di jalur pantura rusak kembali, sehingga membuat kemacetan dan membahayakan arus mudik yang melintas.

Ketua DPRD Divonis Dua Tahun Penjara TRENGGALEK - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Ketua DPRD Trenggalek Sanimin Akbar Abbas, Selasa (30/7), atas tindak pidana korupsi pemotongan uang saku 43 anggota Dewan selama 2010-2012.

Sidang putusan yang berlangsung terbuka di Pengadilan Tipikor Surabaya tersebut juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsidair satu bulan kurungan kepada tokoh sentral PDI Perjuangan Trenggalek tersebut.

“Abbas dinilai secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 huruf e Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” terang Kasi Intel Kejaksaan Negeri Trenggalek, Indi Premadasa.

Namun, putusan tersebut masih jauh dari tuntutan yang diajukan JPU (jaksa penuntut umum), yakni hukuman enam tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa menggunakan pasal 12 huruf e Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai dasar/landasan untuk menjerat Akbar Abbas.

Atas vonis dua tahun penjara dan denda Rp200 juta yang dijatuhkan kepadanya, Akbar Abbas yang terus didampingi kuasa hukumnya, Andi Wirasandi menyatakan pikir-pikir atau masih akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.

Andi menegaskan pihaknya segera menentukan sikap dan langkah hukum sebelum tujuh hari putusan maje-

lis hakim dinyatakan inkrah (berlaku tetap secara yuridis).

Sanimin Akbar Abbas bersama mantan Kasubbag TU DPRD Trenggalek Sulistyowati ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus pemotongan dana kunjungan kerja 43 anggota DPRD Trenggalek 2010-2012.

Sesuai hasil perhitungan tim jaksa, total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp270 juta. Dalam perjalanannya, penyidik menangkap Sanimin Akbar Abbas secara paksa saat menginap di Hotel Sinar Surabaya.

Abbas dinilai secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 huruf e Undangundang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,”

Indi Premadasa

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Trenggalek Sanimin kemudian ditahan di Rumah Tahanan Medaeng, Surabaya. Penangkapan dilakukan lantaran penyidik menilai pria asal Pagak, Malang, ini tidak kooperatif selama proses penyidikan.

Abbas dalam satu wawancara dengan sejumlah wartawan usai pemeriksaan di Kantor Kejari Trenggalek mengatakan bahwa dirinya siap digantung jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. (ant/dik)

12

LIPUTAN KHUSUS

RABU 31 JULI 2013 NO.0171 | TAHUN II

ant/yudhi mahatma

TERUS MELAWAN. Khofifah Indar Parawansyah, bakal calon gubernur Jawa Timur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan keterangan pers terkait usahanya mengadukan pembatalan pencalonannya oleh KPU Jatim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Mampukah DKPP Batalkan Keputusan KPU Jatim?

SURABAYA- Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur yang dijadwalkan pencoblosannya 29 Agustus mendatang, dalam tahap awal yaitu penentuan pasangan calon yang berhak menjadi kandidat sehingga berhak pula atas nomor urut sudah menemui “batu sandungan”.

Pasalnya, KPU Jatim sejak awal sudah membuat keputusan yang “aneh” dan bahkan terbilang kontroversial, karena menentukan sepasang kandidat berhak mengikuti pilkada atau tidak yaitu dengan voting (ikut-ikutan gaya legislator di Senayan).

Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja tidak berhak ikut pilkada karena tiga komisioner KPU Jatim menyatakan tidak, sementara dua komisioner lainnya menyatakan boleh ikut.

Awalnya sampai voting KPU Jatim terjadi, pemicunya, dua parpol nonparlemen memberikan dukungan ganda kepada pasangan SoekarwoSaifullah Yusuf (Karsa) dan “Bersama Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja” (Berkah), yakni Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Kedua partai tersebut sama-sama mendaftarkan kedua pasangan ke KPU Jatim, namun dengan surat rekomendasi berbeda. Kedua partai itu pun saling mengklaim mengantongi surat keputusan dari dewan pimpinan pusat dan ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal yang sah.

Diketahui, masing-masing Ketua Umum PPNUI dan PK mengarah ke Khofifah-Herman, sedangkan Sekjen PPNUI dan PK memilih merapat ke Karsa. PK memiliki suara 0,50 persen dan PPNUI dengan modal suara 0,24 persen.

Walau kedua parpol itu memiliki suara minim, bagi Berkah yang hanya didukung PKB sangatlah berarti.

Pasalnya, ketika mendaftar sebagai kandidat mengantongi modal 15,55 persen.

Total suara PK dan PPNUI berjumlah 0,79 persen, sehingga bila dikurangi dua Parpol pasangan tersebut hanya memiliki modal 14,81 persen suara, sementara syarat minimal yang harus dipenuhi sebagai calon adalah 15 persen.

Sementara dukungan terhadap pasangan pejabat kini “Karsa” melimpah ruah dari parpol besar seperti PD, Golkar dan PPP, tampaknya kurang cukup.

Tidak heran jika kemudian muncul anggapan di masyarakat bahwa “Si Kumis” rupanya ingin meminimalkan pesaing dengan menyingkirkan Berkah, sehingga modal kapital besar yang dimiliki akan “berbicara”.

Bisa jadi Karsa merasa miris dengan seorang perempuan bernama Khofifah, di mana saat “bertanding” pada Pilkada Jatim 2008, Khofifah memenangkan hasil hitung cepat.

Namun, mesin politik dan kapital Si Kumis yaitu kalangan birokrat dan petinggi parpol hingga kalangan akademisi “bergerilya” hingga membuat hasilnya jadi lain, hingga pencoblosan diulang sampai tiga kali.

Berkah tidak tinggal diam, bersama para tokoh pendukung dan pengacaranya memperkarakan rontoknya sebagai kandidat melalui jalur yang benar, yaitu memperkarakan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan PTUN. Di mana DKPP bakal mengambil keputusan Rabu (31/7).

Khofifah menyatakan dalam diskusi “Menegakkan Keadilan” di kantor

Partai Kedaulatan dan Persatuan Indonesia (PKPI), kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (29/7) bahwa “”hak konstitusional kami dan warga Jatim pada umumnya telah dirampas oleh KPU Jatim.” Mantan menteri pemberdayaan perempuan era Presiden Gus Dur itu berharap putusan hasil sidang di DKPP dapat memulihkan hak konstitusinya. Dengan kata lain, pasangan KhofifahHerman dapat maju mencalonkan diri di bursa pemilihan kepala daerah dan warga Jatim dapat memilih gubernurwakil gubernur idaman mereka.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan pihaknya masih memiliki cukup waktu untuk menentukan putusan sengketa pemilu di “Bumi Majapahit” provinsi paling timur di Pulau Jawa itu.

“DKPP memiliki waktu hari ini sampai besok (Selasa malam, 30/7) sehingga putusan bisa dibacakan pada Rabu siang. Dengan begitu, pada awal bulan Agustus kita sudah dapat membuka lembaran baru dan Pilkada Jatim semakin jelas arahnya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PKPI Sutiyoso mengaku sempat dihubungi lawan politik Khofifah. “Saya menganggap itu sebagai telepon biasa saja dan Saiful (Gus Ipul pasangan Soekarwo) minta dukungan dari PKPI. Akan tetapi, saya sudah sampaikan kepada dia bahwa PKPI sudah memberikan dukungan kepada Khofifah. Itu ada hitam di atas putihnya (perjanjian tertulis dengan kubu Berkah),” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Menurut dia, PKPI memang tidak memiliki kursi parlemen di Jatim, tapi memiliki jumlah pendukung potensial dan signifikan bagi Khofifah-Herman.

Bisa atau Tidak Pakar hukum dari Universitas Airlangga Surabaya, Himawan Estu Bagijo menegaskan bahwa keputusan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak bisa membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Keputusan DKPP tidak bisa membatalkan pleno KPU, karena wewenangnya hanya terhadap kode etik penyelenggara,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (30/7), ketika dimintai tanggapan tentang kasus dugaan pelanggaran kode etik KPU Jatim yang saat ini masih dalam proses persidangan.

Pihaknya juga mengingatkan pada DKPP pimpinan Prof Jimly Asshidiqie agar tidak keluar dari tugas dan fungsinya.”Kalau sampai terjadi maka akan menimbulkan masalah hukum baru di kemudian hari. Mengingat dalam aturannya DKPP sebatas bertugas untuk mengawasi pelanggaran kode etik,” ucapnya.

Himawan menjelaskan bahwa tugas dan kewenangan DKPP tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.Sesuai pasal 1 ayat (22) dari UU tersebut, DKPP dibentuk dengan tugas menangani kode etik penyelenggara pemilu. Sehingga, kewenangan DKPP hanya sebatas pada persoalan pelanggaran kode etik terhadap personel penyelenggara.

“Sementara keputusannya bukan menjadi wilayah kewenangan DKPP, karena itu sudah masuk ranah hukum dan kini juga sudah masuk dan diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tuturnya.

Dengan ketentuan itu, DKPP tidak mungkin akan terlalu jauh di dalam membuat keputusan atas laporan kubu pasangan bakal calon gubernur Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja.

Apalagi, lanjut dia, sampai membuat keputusan untuk menganulir keputusan KPU Jatim untuk meloloskan duet Khofifah-Herman dalam

kompetisi Pilkada Jatim 2013.

“Saya kira nggak lah. Saya yakin DKPP di bawah pimpinan Pak Jimly Asshidiqie tidak akan melakukan itu, karena beliau orangnya ahli hukum tata negara. Beliau pasti tahu ruang DKPP itu mana,” kata Himaan.

Namun, sebaliknya disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bisa membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum jika keputusan tersebut melanggar etika dan moral.

“Itu sudah pernah dilakukan DKPP, sekurang-kurangnya dalam kasus Buton Utara dan berlaku efektif.

DKPP harus berani melakukan hal itu secara lebih tegas,” kata Mahfud di Jakarta, Selasa (30/7).

DKPP pernah membatalkan keputusan KPU Kabupaten Buton Utara yang menganulir penetapan pasangan Ridwan Zakaria-Harmin Hari sebagai calon bupati-wakil bupati terpilih dalam pilkada di kabupaten itu. DKPP juga menjatuhkan sanksi teguran tertulis berupa peringatan keras kepada ketua dan anggota KPU Buton Utara karena melakukan pelanggaran kode etik yang sangat berat.

Menurut Mahfud, keputusan serupa bisa saja dijatuhkan untuk kasus Pilkada Jawa Timur terkait keputusan KPU Jatim yang tidak meloloskan pasangan calon gubernur-wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja yang kini disidangkan di DKPP karena diduga telah terjadi pelanggaran kode etik oleh ketua dan anggota KPU Jatim.

“Itu (pembatalan keputusan KPU oleh DKPP) sudah berjalan, sehingga tidak haram dilakukan lagi kalau memang ada bukti pelanggaran etika dan moral yang menggunakan formalitas akal-akalan yang membunuh demokrasi dari hulu,” tukas pria asal Madura, Jatim ini.

Ia menegaskan bahwa demokrasi yang harus dibangun di negara ini adalah demokrasi yang terhormat, demokrasi yang melindungi hak konstitusional warga negara, demokrasi yang memungkinkan terjadinya persaingan secara sehat, adil, jujur, dan bermartabat.

“Demokrasi harus bersih, jangan dibunuh dari hulunya, ibarat membunuh bayi yang belum lahir. Kalau pembunuhan demokrasi dari hulu dengan permainan formalitas, semua harus melawan hal seperti itu, karena demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi yang terhormat,” tandas Mahfud.

Oleh karena itu, DKPP harus tegas terhadap praktik pembunuhan demokrasi. Ia mengatakan DKPP mengadili persoalan etika, sedangkan hukum merupakan kristalisasi etika.

“Jika etika dilanggar sedemikian rupa sehingga substansinya hilang, yakni melindungi hak konstitusional, maka etika harus diutamakan, karena aturan merupakan produk etika. Yang diutamakan bukan aturannya, tapi etikanya,” kata guru besar hukum tata negara itu.

Menurut Mahfud, prinsip itu ia terapkan dalam membuat putusan di Mahkamah Konstitusi. Ia melihat prinsip yang sama juga diterapkan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dalam membuat putusan.

“Pengalaman saya membuat putusan tak peduli formalitas kalau susbstansinya melanggar etika dan moral.

Itu saya lakukan di MK, dan dilakukan DKPP sekarang,” ujarnya.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan bahwa DKPP telah membuat perjanjian dengan Kejaksaan Agung dan Polri.

Dengan demikian, kalau ada pelanggaran etika yang bercampur pidana, maka DKPP sebaiknya melimpahkan pelanggaran pidana itu ke kepolisian dan kejaksaan. (ant/chan/beth)

KONTROVERSI PILGUB JATIM

Pengamat: DKPP Jangan Terpengaruh Intervensi SURABAYA- Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya Kris Nugroho mengingatkan majelis hakim di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar tidak mau diintervensi oleh pihak manapun menjelang keputusan gugatan terhadap KPU Jatim.

“Kalau sampai DKPP mau diintervensi, ya habislah lembaga ini dan DPR RI bisa mengadili ketua dan anggota DKPP,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa.

DKPP dijadwalkan akan memutus perkara dugaan kode etik penyelenggara Pemilu di Jatim yang diadukan salah satu bakal pasangan kandidat Khofifah-Herman, pada Rabu (31/7).

Dosen Fakultas Sosial Politik tersebut mengatakan bahwa dia membaca gelagat adanya intervensi di persidangan DKPP tersebut.

“Ini pertarungan prestise politik.

Kemungkinan terjadinya intervensi sangat terbuka dan besar peluangnya,” kata dia.

Dia mengingatkan kepada ketua dan anggota DKPP bersikap netral, independen, dan jangan mau diintervensi pihak mana pun dengan motif apapun.

Kris Nugroho mengutarakan bahwa DKPP tak bisa mengadili kebijakan atau produk hukum yang telah diputuskan KPU Jatim.

Menurut dia, jangan sampai lembaga ini melampaui wewenang dan otoritas yang diberikan undang-undang.

Kewenangan DKPP adalah memeriksa dan mengadili nilai etis dari komisioner KPU. “Saya tegaskan bahwa DKPP tak bisa membatalkan produk KPU Jatim berupa penetapan cagub-cawagub pada 14 Juli lalu maupun produk hukum KPU Jatim lainnya terkait pilgub,” katanya.

Sementara itu, pada bagian lain, Kris Nugroho mengatakan bahwa tak lolosnya Khofifah-Herman sebagai cagub-cawagub Jatim harus menjadi introspeksi bagi keduanya.

Kalau pun ada ketidakpuasan atas tak lolosnya pasangan ini di bursa Pilkada Jatim, lanjut dia, sangat proporsional jika pasangan ini juga menggugat elite Partai Kedaulatan (PK) dan PPNUI yang ternyata memberikan dukungan ganda.

“Mestinya Khofifah menggugat kedua partai itu, bukan hanya KPU Jatim,” katanya.

Sebuah sumber menyebutkan di internal DKPP ada personel yang memiliki jalinan hubungan dekat dengan tokoh penting yang berdiri di belakang pencalonan Khofifah-Herman Sumawiredja.

Realitas ini yang dikhawatirkan bisa mempengaruhi jalannya proses persidangan maupun DKPP itu sendiri.

“Di DKPP itu ada peluang untuk melakukan intervensi dan hasrat untuk melakukan intervensi itu selalu ada. Apalagi persidangan DKPP terkait Pilkada Jatim 2013 ini menyangkut kepentingan banyak partai besar,” ungkapnya. (ant/fiq/beth)

LINTAS NUSANTARA

13

RABU 31 JULI 2013 NO.0171 | TAHUN II

TRANSPORTASI

Tarif Naik 25 Persen Menjelang Lebaran DENPASAR- Ketua Dewan Pengurus Daerah Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Bali Ketut Edy Dharma Putra mengatakan tarif angkutan lebaran dari Kota Denpasar ke berbagai kota di Indonesia naik hingga 25 persen.

ant/paramayuda

ARUS MUDIK 2013. Sejumlah penumpang kereta api tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur mlai memadati stasiun kereta api Jakarta Kota, Selasa (30/7).

Puncak arus mudik Lebaran 2013 diperkirakan H-5 atau 3 Agustus 2013.

BBPOM Temukan Zat Berbahaya pada Mamin YOGYAKARTA- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta masih menemukan jajanan atau makanan kering yang terindikasi menggunakan bahan tambahan berbahaya, yaitu Rhodamin B saat melakukan inspeksi mendadak di Terminal Giwangan, Selasa.

“Dari pengamatan awal, makanan kering seperti lanting mengandung Rhodamin B atau pewarna tekstil karena memiliki warna merah yang cukup mencolok. Makanan kering ini tersebar merata di hampir semua pedagang makanan di Terminal Giwangan,” kata Kepala Bidang Sertfiikasi dan Layanan Informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta Dyah Sulistyorini di Yogyakarta, Selasa.

Menurut Dyah, petugas kemudian mengamankan makanan yang terindikasi mengandung Rhomadin B tersebut, dan meminta pedagang untuk

tidak lagi menjual makanan tersebut.

“Tujuannya adalah pembinaan. Kami berharap, pedagang juga memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai bahan makanan yang sehat dan layak jual. Namun, petugas juga tidak akan segan membawa pedagang ke ranah hukum apabila tetap menjual makanan dengan tambahan bahan makanan berbahaya,” ucapnya.

Dyah menyebut, masih banyaknya pedagang yang menjual makanan kering yang mengandung tambahan bahan makanan berbahaya seperti Rhodamin B karena permintaan

masyarakat juga masih tinggi.

“Banyak pedagang yang mengaku bahwa konsumen lebih tertarik membeli makanan dengan warna yang menarik.

Jika menjual makanan dengan warna yang tidak menarik, biasanya justru tidak disukai konsumen,” tutur Dyah.

Oleh karena itu, BBPOM Yogyakarta pun meminta masyarakat selaku konsumen untuk tetap berhati-hati dalam membeli makanan dan memastikan bahwa makanan tersebut bebas dari bahan tambahan makanan berbahaya.

“Kami sudah lama melakukan upaya untuk memutus rantai ‘supplay and demand’ makanan yang mengandung bahan tambahan makanan berbahaya.

Namun, jika masyarakat tetap membelinya, maka upaya tersebut tidak akan membuahkan hasil,” ujarnya.

Dampak yang akan dirasakan

oleh masyarakat yang mengonsumsi makanan dengan bahan pewarna berbahaya tidak akan dirasakan dalam jangka pendek, namun baru akan dirasakan dalam jangka panjang seperti munculnya penyakit kanker hati.

Selain makanan yang mengandung bahan berbahaya, petugas BBPOM juga menemukan sejumlah makanan kaleng dan mi instan yang sudah kedaluwarsa.

Sementara itu, Harsanto selaku penjaga salah satu kios penjual makanan di Terminal Giwangan mengatakan tidak mengetahui apabila makanan yang dijualnya mengandung bahan pewarna berbahaya.

“Tidak tahu kalau makanan ini memakai pewarna berbahaya. Saya ambil dari Grojogan Bantul,” katanya yang berharap bisa mengembalikan makanan tersebut ke produsennya agar tidak rugi. (ant/rif/beth)

SERAHKAN NAMA CALON HAKIM AGUNG Wakil Ketua DPR Mohamad Sohibul Iman (kedua kanan) bersama Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki (kedua kiri), Wakil Ketua Komisi Yudisial Abbas Said (kiri) dan Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika (kanan) bersiap melakukan pertemuan konsultasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7). Komisi Yudisial menyampaikan 12 nama calon Hakim Agung hasil seleksi periode I Tahun 2013 kepada DPR yang selanjutnya akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR. ant/widodo w. jusuf

CALON HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial Serahkan 12 CHA ke DPR JAKARTA- Komisi Yudisial (KY) akan menyerahkan 12 calon hakim agung (CHA) yang lolos tahap wawancara ke DPR untuk menjalani “fit and proper test”.

“Hari ini jam 13 WIB pimpinan KY akan menyerahkan hasil seleksi CHA periode 1 tahun 2013 ke pimpinan DPR,” kata Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar, di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan setelah melalui serangkaian seleksi, KY hanya meluluskan dan mengirimkan 12 CHA untuk selanjutnya mengikuti seleksi “fit and proper test” di DPR. “Apabila didasarkan pada permintaan awal MA dan menggenapi kekurangan dari seleksi sebelumnya, jumlah yang lulus ini memang kurang dari itu,” katanya.

Namun, lanjutnya, pihaknya berharap DPR dapat mema-

haminya bahwa berdasarkan parameter utama kualitas dan integritas yang ditetapkan oleh KY, memang hanya 12 orang inilah yang terbaik dan dapat diluluskan.

Adapun untuk kekurangannya sendiri (tiga posisi hakim agung), kata Asep, KY merencanakan akan menggenapkannya dengan menggabungkan proses pemilihannya dalam seleksi CHA periode II tahun 2013 yang saat ini masih dalam tahap penerimaan pendaftaran (sampai tanggal 16 agustus).

Asep mengungkapkan bahwa 12 CHA yang diluluskan terdiri dari empat orang bidang pidana, enam orang bidang perdata dan dua orang bidang TUN. “Ke 12 CHA tersebut merupakan 11 orang melalui jalur karir dan hanya satu orang

melalui jalur non karir, dengan komposisi 10 laki-laki dan dua perempuan,” kata Asep.

Ke-12 CHA tersebut adalah Dr Fal Arofah Windiani SH MH (Perdata), H Bambang Edy Sutanto Soedewo SH MH (Tata Usaha Negara), H Eddy Army SH MH (Pidana), Hartono Abdul Murad SH MH (Perdata), Dr Heru Iriani SH MHum (Perdata), Is Sudaryono SH MH (Tata Usaha Negara), Dr Manahan M P Sitompul SH MHum (Perdata).

Selanjutnya Maruap Dohmatiga Pasaribu SH MHum (Pidana), Mulijanto SH MH (Pidana), Sudrajad Dimyati SH MH (Perdata), Sumardijatmo SH MH (Pidana) dan Zahrul Rabain SH MH (Perdata).

Dalam seleksi cha periode I Tahun 2013 ini, KY seharusnya menyerahkan 21 calon un-

tuk diserahkan ke DPR untuk dilakukan fit and proper test untuk mengisi tujuh lowongan hakim agung yang diminta MA. Tujuh hakim agung ini menggantikan enam hakim agung yang pensiun atau dipecat, plus untuk mengisi satu posisi dari kekurangan pada seleksi sebelumnya.

Posisi yang lowong adalah empat hakim agung pidana, dua hakim agung perdata dan satu hakim agung TUN. Hakim agung yang akan digantikan adalah Djoko Sarwoko (pensiun), H Abdul Kadir Mappong (pensiun), Paulus Effendi Lotulung (pensiun), Nyak Pha (pensiun), Muhammad Taufik (meninggal dunia), Achmad Yamani (diberhentikan) dan satu kekurangan periode sebelumnya. (ant/jok/ beth)

“Kenaikan ini sangat bervariasi dari berbagai perusahan angkutan yang ada. Tentu saja kenaikan ini dilakukan berdasarkan standar pelayanan yang ada dari masing-masing operasi angkutan lebaran termasuk fasilitas yang tersedia di dalamnya,” kata Edy Dharma Putra di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan tarif kendaraan itu terus berkembang sesuai dengan kondisi pasar yang ada, tetapi lebih cenderung untuk naik.

Edy Dharma Putra mengatakan kenaikan tarif hingga 25 persen dari tarif semula masih dianggap wajar. Alasannya, kenaikan itu bersifat insidental karena sangat tergantung dari kondisi pasar yang ada.

“Para perusahan angkutan tersebut melihat saat lebaran adalah saat dimana angkutan dibanjiri penumpang. Disini berlaku hukum pasar,” ujarnya.

Tetapi bila kondisinya normal, maka tarif akan kembali normal. Saat ini batas bawah tarif berada di kisaran Rp150 ribu untuk beberapa kota terdekat dari Denpasar. Kisaran ini masih dalam klasifikasi kelas ekonomi.

Sedangkan batas atas naik drastis mencapai Rp400 ribu untuk klasifikasi kelas VIP dengan tujuan kota terjauh dari Denpasar seperti Jakarta dan Bandung.

Seluruh tarif tersebut masih dalam kondisi normal dan tetap dalam pengawasan Organda Bali.

Menyinggung kesiapan Armada lebaran, menurut Edi Dharma Putra, hingga saat ini masih sangat cukup.

Ada sekitar 324 armada berukuran besar yang akan beroperasi untuk mengangkut penumpang mudik dari Denpasar ke berbagai kota besar di Indonesia.

“Jumlah ini juga akan berkembang sesuai pasar.

Tentu saja para operator tahu persis bagaimana kondisi pasar yang ada,” ujarnya.

Saat ini Organda Bali sudah melakukan koordinasi dengan seluruh operator yang ada di Bali untuk mempersiapkan seluruh perjalanan mudik dapat lancar dan selamat sampai di tujuan masing-masing.

Dari 324 armada ini, nantinya akan dilakukan secara silang. Dari Bali akan beroperasi sebanyak 162 armada dan sisanya sebanyak 162 akan beroperasi dari berbagai kota besar di Indonesia ke Denpasar. (ant/ kom/beth)

ant/fb anggoro

KEBAKARAN LAHAN PELALAWAN. Asap mengepul dari lahan gambut yang terbakar dipinggir Jalan Lintas Timur Sumatera di Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin (29/7). Kementerian Kehutanan memprediksi potensi kebakaran lahan dan hutan di Riau akan terus terjadi hingga bulan Oktober, salah satunya disebabkan musim kemarau.

KEBAKARAN HUTAN

Menhut : Cegah Kebakaran Sebelum Timbulkan Kerugian PEKANBARU - Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan meminta masyarakat dan perusahaan untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan kembali terjadi di Provinsi Riau yang mengakibatkan kerugian besar untuk semua pihak.

“Mencegah lebih baik,” kata Zulkifli saat kunjungannya di Pekanbaru, Selasa.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan status darurat asap di Riau akibat kebakaran besar yang mengakibatkan asap mencapai Malaysia dan Singapura pada Juni lalu.

Meski kondisi asap terus menurun, namun Menhut mengatakan potensi kebakaran dikarenakan kondisi kemarau berpotensi terjadi hingga Oktober.

“Jangan buka lahan dengan membakar, jangan membakar sampah sembrangan, jangan buang puntung rokok sembarangan karena

dari api kecil itu sudah bisa sangat besar kebakarannya dan sulit dipadamkannya,” katanya.

Ia juga meminta agar penegakan hukum terus dilakukan bagi pihak yang sengaja membakar lahan dan hutan. “Hukumannya 15 tahun penjara,” ujarnya.

Ia mengatakan, pembakaran untuk membuka lahan hanya akan menguntungkan segelintir orang, namun mengakibatkan banyak kerugian materi, kesehatan dan kerusakan lingkungan.

“Yang susah semua orang, satu Sumatera susah, negara tetangga di Singapura dan Malaysia susah. Ruginya banyak sekali,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebakaran di lahan konsesi perusahaan baik kehutanan dan perkebunan harus bisa dipertanggungjawabkan oleh manajemen perusahaan.

Secara terpisah, Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kus-

nan Rahmin menjelaskan, bahwa pihaknya selalu melakukan patroli udara dan darat untuk memastikan upaya pencegahan kebakaran dapat optimal di area konsesi perusahaan.

Bahkan RAPP, kata dia, juga melakukan pelatihan terhadap masyarakat sekitar daerah konsesi yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk menumbuhkan kesadaran kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar.

Menurut dia, pihak RAPP telah melakukan investasi lebih dari 1,5 juta dolar AS untuk peralatan pengelolaan hutan tanpa bakar.

“Ini termasuk juga melakukan pelatihan-pelatihan.

Perusahaan melakukan pendekatan yang proaktif dengan mengintegrasikan teknologi pengelolaan hutan lestari dengan sistem deteksi dini dalam manajemen pencegahan kebakaran,” ujarnya.Budi Suyanto. (ant/ang/beth)

HUBUNGAN ANTARAGAMA

Akan Digelar Pertemuan Tingkat Tinggi Islam-Konghucu JAKARTAPertemuan Tingkat Tinggi Islam dan Konghucu atau “The Islam and Confucian Summit 2013” akan digelar atas kerja sama Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia.

“Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan budaya perdamaian dan keharmonisan melalui dialog dan kerja sama individu dan komunitas agama Islam dan

Konghucu,” ujar Ketua MUI Slamet Effendi Yusuf di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa acara tersebut akan digelar pada 23-25 Agustus 2013 di Hotel Hariston Best Western, Jakarta Utara, dengan mengusung tema “Kontribusi Islam dan Konghucu untuk Membangun suatu Peradaban Baru untuk Perdamaian Dunia”.

Slamet mengemukakan

bahwa kerja sama antara Islam dan Konghucu memiliki peranan penting dalam dialog antarumat beragama dalam upaya menyebarkan pesan perdamaian dan keharmonisan kepada seluruh umat beragama.

“Kerja sama ini lebih ampuh daripada apabila upayaupaya tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok agama secara sendiri-sendiri,” ujar Slamet. (ant/sel)

14

NASIONAL

RABU 31 JULI 2013 NO.0171 | TAHUN II

SUAP IMPOR DAGING

Maria Ditawari Jadi Justice Collaborator JAKARTA - Kasus suap impor daging memasuki babak penting. Dirut PT Indoguna Utama Maria Elisabeth Liman (MEL) mendapat tawaran Hakim Tipikor untuk menjadi Justice Collaborator (JC) atau pengungkap kasus agar mau memberikan keterangan dengan seterang-terangnya. "Saya mengimbau kepada saudara saksi soal JC. Menurut definisi MA, JC adalah orang yang mau bekerjasama mengungkap perkara. Meski dia adalah orang atau saksi yang turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana itu mau membuka sedikit atau seluruhnya tentang tindak pidana yang terjadi agar semuanya menjadi jelas dan terang," kata Hakim Ketua Nawawi, di Jakarta, Selasa,(30/7).

Tawaran ini, menjadi solusi, karena Maria berkali-kali mengaku tidak mengenal orang bernama Ridwan. Padahal dalam rekaman percakapan sangat jelas, bagaimana Elda dan Maria terlihat mengenal sosok Ridwan. "Saya tidak tahu siapa Ridwan," ujar Maria saat ditanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) JPU Muhidin mengaku heran dengan jawaban Maria ini. Sebab, gaya pembicaraan sangat lancar di telepon. 'I know the guy Ridwan punya teman itu Ardi, yang mengurus MDM'. Siapa Ridwan dan temannya yang namanya Ardi itu?" terangnya. Namun tetap saja Maria membantahnya. “Ridwan saya tidak tahu. Ardi itu temannya Ridwan," ujar Maria.

Bukan itu, malah Maria juga mengaku tak tahu mengenai kode Engkong dan Lembang yang juga ditemukan dalam percakapannya dengan Elda Devianne. "Engkong itu yang bilang Elda, bukan saya. Elda yang mengaitkan Engkong dengan Lembang," ungkapnya.

Selain menanyakan soal sosok Ridwan, JPU juga menanyakan perihal PT Indoguna yang pernah menunggak pembayaran fee pengurusan kuota impor daging. "Apa benar ada tunggakan fee (komisi) yang belum dibayar Indoguna ke Ridwan, terkait pengadaan kuota daging tahun sebelumnya?" tanya Jaksa.

Namun Maria tegas membantah perusahaannya memiliki tunggakan. Juga menyebutkan dirinta tak ikut kunjungan ke Kuala Lumpu bersama Elda.

Seperti diketahui, pada persidangan terdakwa Luthfi Hasan 24 Juni 2013 lalu, Elda bersama Fathanah dan Luthfi pernah mengadakan kunjungan ke Kuala Lumpur untuk membahas penambahan kuota impor daging di Kementan.

Kesempatan itu juga dimanfaatkan Elda untuk membicarakan persoalan tunggakan pembayaran kepada Ridwan.

"Dalam pertemuan itu, Elda juga membicarakan mengenai kesalahpahaman dengan Ridwan Hakim mengenai tunggakan pembayaran proyek sebelumnya," ujar Jaksa Siswanto Karjono membacakan surat dakwaan untuk Luthfi di PN Tipikor Jakarta, Senin (24/6).

Jaksa tidak menyebutkan secara rinci proyek-proyek apa saja yang membuat Elda menunggak pembayaran kepada Ridwan Hakim. Nama terakhir adalah putra dari Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin. (gam/cea)

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Penyadapan KPK Tak Perlu Izin Pengadilan JAKARTA - Pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Akhiar Salmi mengatakan, seharusnya teknik penyadapan yang selama ini sudah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu melewati prosedur perizinan dari pengadilan.

“Selama penyadapan itu lebih efektif bagi tugas KPK, kenapa tidak diperkuat?” kata Akhiar dalam diskusi tentang Rancangan Undang-undang KUHP bersama mantan Ketua Komisi III DPR, I Gede Pasek Suardika di Jakarta, Selasa (30/7).

Menurut Akhiar, sejauh ini publik sudah mendukung langkah KPK yang melakukan penyadapan dalam proses penyelidikan kasus tindak pidana korupsi. Bahkan, lanjut dia, masyarakat juga perlu mendukung lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan penyadapan.

Apabila penyadapan harus mendapatkan izin dari pengadilan, kata Akhiar, hal ini justru dikhawatirkan akan terjadi proses tawar-menawar.

“Saya justru khawatir kalau KPK harus izin terlebih dahulu ke pengadilan atau ke lembaga penyadapan untuk menyadap pejabat negara yang diduga korupsi, itu bisa terjadi tawar-menawar dan kongkalikong antara koruptor dan lembaga penyadapan itu sendiri,” paparnya.

Dengan demikian, jelas dia, prosedur mendapatkan perizinan dari pengadilan tersebut akan mendorong terciptanya tindak pidana korupsi baru. “Itu berarti terjadi penyalahgunaan dan korupsi baru. Pasti akan menghambat kinerja KPK. Jadi, KPK harus kita dukung, meski masih ada kelemahan, karena lembaga penagak hukum yang ada, mengecewakan rakyat,” ucapnya.

Sementara itu, menurut I Gede Pasek, selama ini DPR tetap mendukung penguatan lembaga penegakan hukum.

Hanya saja, kata dia, perlu adanya pengaturan yang lebih detil, khususnya terkait dengan hal-hal yang bersifat luar biasa atau lex specialist.

“Kami tetap mendukung dan akan terus memperkuat kewenangan lembaga penegak hukum termasuk penyadapan yang dimiliki KPK. Hanya perlu diatur lebih detil dan teknis seperti di luar negeri, agar kewenangan itu tidak disalahgunakan. Jadi, tidak ada niat untuk melemahkan KPK dengan mengurangi kewenangan dalam penyadapan,” terang Gede Pasek.

Gede Pasek berharap, kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK selama ini dilakukan terhadap ribuan orang, tetapi baru dua kasus yang berhasil. Sementara yang tidak terjerat KPK kasusnya besar, namun tidak tertangkap oleh KPK. “Jadi, DPR mendukung semua lembaga penegak hukum tetap memiliki kewenangan penyadapan. Adanya metodologi pengawasan dalam penyadapan itu nanti untuk menjaga ketertiban internal KPK sendiri,” tuturnya.

Penyadapan tersebut, diakui Gede Pasek, akan menjadi perdebatan tersendiri dalam pembahasan revisi KUHP dan ada usulan dibentuk lembaga penyadapan bagi seluruh penagak hukum. “Selain itu daftar inventarisasi masalah (DIM) fraksi-fraksi belum ada yang masuk, sehingga pembahasannya akan dilakukan pertengahan Agustus nanti,” tambahnya.

Dia menambahkan, penyadapan tetap pada kategori tindak pidana umum, tindak pidana khusus dan tindak pidana korupsi. “Kita tetap berharap banyak pada KPK dengan penyadapan itu. Dan untuk menjaga kepastian hukum kita berharap KPK tidak terlalu lama menetapkan seseorang sebagai tersangka. Perlu dibatasi waktu dan setidaknya jangan sampai setahun, agar proses beracara itu cepat dan murah,” katanya. (gam/cea)

ant/noveradika

SOLIDARITAS UNTUK PAPUA: Massa yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Papua (SUP) melakukan aksi di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, Selasa (30/7). Mereka meminta pemerintah untuk mengusut tuntas tragedi yang terjadi di Gedung Olah Raga (GOR) Kota Lama Nabire Papua pada 14 Juli 2013.

Demokrasi Harus Diselamatkan JAKARTA-Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menilai demokrasi di Jawa Timur harus diselamatkan menyusul sikap Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur yang tidak demokratis. Sikap tidak netral penyelenggara pemilu justru mematikan proses demokrasi.

“Demokrasi di Jatim harus diselamatkan. Bu Khofifah (Khofifah Indar Parawansa) sudah dua kali menjadi korban kejahatan politik. Ini tak boleh dibiarkan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus bisa menjadi penyelamat, demi kebaikan Jawa Timur dan masyarakat nasional," kata Ketua Koordinator Cabang Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri (Kopri) Jawa Timur, Athik Hidayatul Ummah dalam rilisnya di Jakarta, Selasa,(30/7).

Menurut Athik Hidayatul Ummah, terjegalnya pasangan

Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja atau BerKah membuktikan adanya pemasungan hak konstitusional warga sedemikian rupa untuk dicalonkan. Efeknya, Ketua Umum Muslimat NU itu batal tampil di pilgub Jatim. "Apalagi fakta yang muncul di tiga kali persidangan DKPP jelas membuktikan adanya upaya penjegalan. Diduga ada kekuatan besar yang membuat Komisioner KPU tak netral," kata Athik.

Karena itu, Athik berharap DKPP mengeluarkan keputusan seadil-adilnya pada Rabu (31/7), sehingga pasangan

Athik Hidayatul Ummah Ketua Kopri PMII Jawa Timur

BerKah bisa melenggang maju sebagai pasangan calon untuk Pilgub Jatim. DKPP juga harus menindak tegas semua penyelenggara pemilu yang bersalah. "DKPP harus bisa menjadi penyelamat, demi

kebaikan Jawa Timur dan masyarakat nasional," jelasnya Lolosnya Khofifah-Herman sebagai pasangan calon Gubernur Jatim, katanya, akan menentukan nasib demokrasi di Jatim dan nasional. Dia memprediksi, jika Khofifah tak masuk pencalonan, jumlah golput pasti tinggi, terutama kalangan perempuan.

Dia menambahkan, selain Papua, Jatim menempati rangking kedua dalam hal buruknya penyelenggaraan pilkada. "Ini sungguh memperihatinkan, karena terjadi di daerah yang selama ini menjadi barometer politik nasional," katanya.

Sementara itu, pengamat Hukum tata negara, Margarito Kamis meminta DKPP agar fokus kepada pengambilan keputusan melalui voting dengan komposisi 3:2 terkait kasus pilkada Jawa Timur yang gugatannya diajukan calon gubernur Khofifah-Herman.

Diakui Margarito, pengambilan keputusan melalui voting tetap dibenarkan. Namun yang perlu dilihat itu adalah pada proses pengambilan keputusan tersebut apakah ada keberpihakan yang merugikan ataupun menguntungkan salah satu pihak. "Itu yang harus diungkap DKPP, adakah dugaan pelanggaran kode etik dalam proses menuju voting.

Jadi sanksi yang dijatuhkan nanti tidak harus seragam," jelasnya Margarito juga berharap DKPP memegang prinsip independen, proporsional dan profesional.

Menurut dia, dalam menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik, DKPP harus melihat derajat kesalahan masing-masing individu. "Sanksi yang dijatuhkan tidak harus sama, tapi disesuaikan dengan tingkat kesalahan,"pungkasnya. (gam/cea)

OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK Akhirnya Menerbitkan Peraturan JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) untuk melindungi kepentingan konsumen industri jasa keuangan dan masyarakat.

POJK tersebut berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan, mulai dari industri perbankan, industri keuangan nonbank maupun pasar modal.

"POJK tentang Perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan ini merupakan yang pertama kali dikeluarkan OJK dan ditandatangani pada 26 Juli 2013. Tujuannya, untuk mendukung pertumbuhan lembaga maupun industri jasa keuangan," kata Ketua Dewan Komisioner DK-OJK, Muliaman D Hadad di Jakarta, Selasa (30/7).

Menurut Muliaman, POJK tersebut mengandung tiga aspek. Pertama, peningkatan transparansi dan pengungkapan manfaat, risiko serta biaya atas produk dan/atau layanan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

Kedua, tanggung jawab PUJK untuk melakukan penilaian kesesuaian produk dan/atau layanan dengan risiko yang dihadapi konsumen keuangan. Dan aspek ketiga, prosedur yang lebih sederhana dan kemudahan konsumen keuangan untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan PUJK. "Ketentuan dalam POJK menggunakan lima prinsip pokok

yudhi mahatma

PENERBITAN PERATURAN OJK: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad (tengah) didampingi Anggota DK OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti Soetiono (kiri) dan Staf Humas OJK Rahman Mangussara (kanan) memaparkan penerbitan Peraturan OJK, Jakarta, Selasa (30/1). yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan, yaitu transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan data konsumen dan penanganan pengaduan maupun penyelesaian sengketa secara sederhana," tutur Muliaman.

Dia menegaskan, POJK tersebut berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan, mulai dari industri perbankan, industri keuangan non-bank maupun pasar modal. "OJK memberikan waktu selama satu tahun bagi PUJK untuk mempersiapkan pemenuhan ketentuan se-

bagaimana tercantum dalam POJK ini," ucap Muliaman.

Dalam kurun waktu satu tahun tersebut, kata dia, OJK akan melengkapi peraturan ini dengan menerbitkan beberapa peraturan teknis yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing industri jasa keuangan.

Aduan Perdata Sementara itu, terkait dengan aduan perdata konsumen, OJK kata dia memberikan fasilitas penyelesaian sengketa yang diadukan oleh

konsumen terhadap sektor jasa keuangan hanya berlaku pada kasus yang bersifat keperdataan. "Pengaduan konsumen yang difasilitasi OJK hanya bisa diajukan untuk kasus yang bersifat keperdataan, bukan yang sifatnya pidana," tegas Muliaman.

Muliaman menjelaskan, pembatasan pengaduan yang hanya berlaku pada kasus perdata tersebut menjadi salah satu persyaratan yang dari OJK terkait pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga

jasa keuangan.

Selain itu, lanjut dia, konsumen bisa mengadu ke OJK apabila mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha jasa keuangan paling banyak Rp500 juta. "Pelaku usaha jasa keuangan di sini adalah perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan, perusahaan gadai atau penjaminan," ucapnya.

Sementara itu, kata dia, konsumen bisa mengadu ke OJK jika pelaku usaha di bidang asuransi umum dianggap merugikan konsumen paling banyak Rp750 juta. "Pada pengaduannya, konsumen mengajukan permohonan tertulis disertai dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan," imbuh Muliaman.

Syarat lainnya, menurut Muliaman, pelaku jasa keuangan sudah melakukan upaya penyelesaian pengaduan, namun konsumen tidak menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK (POJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pengaduan yang diajukan konsumen, lanjut dia, bukan merupakan sengketa yang sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan maupun lembaga mediasi lainnya.

"Pengaduan itu juga belum pernah difasilitasi oleh OJK," tegas Muliaman. (gam/bud)

OPINI salam songkem

Patron Klien dan Matinya Demokrasi Lokal

Jembatan Alternatif

A

ngkutan penyeberangan laut dari pelabuhan Kalianget-Kepulauan Sumenep Madura masih terus bermasalah. Apalagi menjelang lebaran yang tinggal beberapa hari ini, keadaan penumpang terus membludak. Armada laut yang tersedia, KM Dharma Bahari Sumekar 1 (DBS 1) tak bisa menampung jumlah penumpang. Sehingga muatan DBS 1 harus mengalami overload. Bahkan tidak sedikit penumpang terpaksa menempati bagian atas atap kapal yang seharusnya tidak boleh ditempati karena sangat rawan menimbulkan bahaya. Ditambah lagi muatan yang overload, maka rasio resiko bahaya yang ditanggung penumpang DBS 1 semakin besar.

Ratusan penumpang lagi yang tidak mau mengambil resiko, terpaksa tidak ikut menyerbu DBS 1. Mereka harus rela mengurut dada lebih lama lagi menunggu adanya armada laut berikutnya. Mereka pun mengembalikan tiket ke petugas dan harus berlama-lama menginap di pelabuhan menunggu jadwal pemberangkatan kapal selanjutnya.

Itu artinya keadaan armada laut di pelabuhan Kalianget-Kepulauan memang menghadapi persoalan yang sangat serius, selain permasalahan berhadapan dengan pengaruh gelombang ombak dan cuaca yang cenderung berpengaruh terhadap jadwal pemberangkatan kapal, ternyata juga mengalami masalah lain, yaitu armada laut yang ada kerapkali tidak memadai sehingga banyak penumpang yang kececeran di pelabuhan, bahkan kapal sampai overload sehingga pihak pengelola pelabuhan cenderung mengabaikan keselamatan penumpang.

Permasalahan tahunan semacam ini tak juga menemukan solusi. Pemerintah kabupaten Sumenep selama ini terkesan hanya bisa menjalankan tugas penyeberangan sesuai armada yang ada, tanpa memikirkan persoalan yang dihadapi. Seharusnya pemerintah secepatnya mengatasi diteksi permasalahan yang dihadapi penyeberangan di pelabuhan Kalianget-Kepulauan. Mulai dari masalah halangan cuaca buruk dan gelombang laut yang cenderung mengganggu jadwal pemberangkatan kapal, juga seharusnya pemerintah kabupaten Sumenep menambah jumlah kapal laut agar setiap kali ada pemberangkatan kapal tak lagi ditemuai yang overload.

Bila boleh dianalogikan, eksistensi jasa penyeberangan laut di pelabuhan Kalianget-Kepulauan memang tidak seburuk penyeberangan antara Kamal-Ujung di Kabupaten Bangkalan. Bila di pelabuhan Kamal-Ujung sempat berjaya dan akhirnya mengalami penyusutan terus pengguna jasa penyeberangan terutama pasca beroperasinya jembatan Suramadu, tidak demikian dengan penyeberangan di pelabuhan Kalinget-Kepulauan, Sumenep. Justeru di pelabuhan paling timur pulau Madura ini terus mengalami peningkatan penumpang terutama di hari-hari menjelang lebaran.

Barangkali untuk di masa-masa berikutnya, jasa penyeberangan di pelabuhan Kalianget-Kepulauan juga perlu diimbangi dengan jasa jembatan tak ubahnya Suramadu. Jadi adanya inisiatif pembuatan jembatan di atas laut yang menghubungkan Kalianget dengan central pelabuhan di Kepulauan merupakan suatu keniscayaan.

Jasa penyeberangan melalui jembatan tersebut kiranya menjadi solusi paling efektif untuk permasalahan penyeberangan laut antara Kalianget-Kepulauan yang selama ini tak kunjung menemukan solusi.

Dengan jembatan tak ubahnya Suramadu itu, maka permasalahan penyeberangan laut di jalur KaliangetKepulauan tak akan ada lagi. Setidak-tidaknya bila ada cuaca yang ekstrem tak bisa ditempuh dengan penyeberangan kapal, maka penumpang bisa memiliki alternatif menempuh jalur jembatan.

Akan tetapi, hingga kini, jembatan yang menghubungkan Kalianget-central pelabuhan di Kepulauan masih belum menjadi kenyataan. Meskipun begitu, kiranya pemerintah kabupaten Sumenep perlu segera mewujudkan jalur alternatif penghubung daratan Sumenep menuju Kepulauan tersebut.

Memang tidak mudah mewujudkan jembatan panjang yang menghubungkan daratan Sumenep dengan Kepulauan. Bisa jadi ide tersebut dianggap terlalu memaksakan diri untuk dijadikan solusi alternatif dalam menangani permasalahan penyeberangan laut.

Jarak penyeberangan dari pelabuhan KaliangetKangean ditempuh sekitar sembilan jam, sedangkan jarak dari Kalianget ke Sapeken sekitar empat belas jam.

Jarak tersebut lebih jauh beberapa kalilipat dibandingkan jarak tempuh penyeberangan dari Kamal ke Tanjung, barangkali juga jauh lebih panjang daripada jalur jembatan Suramadu. Sehingga pembangunan jembatan yang menghubungkan Kalianget ke central pelabuhan kepulauan sangat potensial terkendala masalah finansial.

Kendati begitu, sesulit apa pun masalah finansial yang dihadapi, sebenarnya ide pembangunan jembatan sebagai solusi alternatif yang dianggap paling tepat dalam mengatasi persoalan penyeberangan kapal menuju kepulauan bukan tak bisa diwujudkan. Barangkali tinggal bagaimana upaya pemerintah setempat dalam menggalang pihak investor baik dari dalam negeri bahkan bila perlu luar negeri yang berminat menanamkan sahamnya dalam jasa pembangunan jembatan Kalianget-Kepulauan.

Dengan adanya jembatan alternatif itu, pemberangkatan kapal yang sering tertunda karena alasan cuaca ekstrem dan gelombang ombak serta kurangnya jumlah kapal laut yang membuat ratusan penumpang seringkali terlantar di pelabuhan Kalianget itu bisa teratasi.

Adanya solusi pembangunan jembatan tersebut perlu dipikirkan pemerintah daerah setempat apabila tidak ada sulusi lain yang lebih baik. Karena membiarkan permasalahan penyeberangan laut di Sumenep itu sejatinya bentuk ketidakpedulian daerah terhadap warga Kepulauan. (*)

A

15

RABU 31 JULI 2013 NO. 0171 | TAHUN II

I

ndonesia sebagai negara transisi dimana sistem dan budaya politik terus berkembang dan berupaya mencapai nilai-nilai ideal dari konsep demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada dasarnya juga tidak lepas dari upaya panjang perjalanan bangsa dalam memecahkan berbagai krisis sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum dan sebagainya. Jaminan mendasar warga negara berupa hak-hak sipil, ekosob dan lain masih merupakan agenda besar bangsa indonesia di masa mendatang. Selama ini penerapan demokrasi hanya menampilkan sisi prosedural formal semata. Kesenjangan sosial yang begitu tinggi turut memicu persoalan lain semisal kemiskinan, dan kejahatan.

Sementara itu bangsa ini dihadapkan pada krisis moral generasi muda semisal tawuran, penggunaan bahan narkotika dan pergaulan bebas adalah potret nyata gambaran masyarakat yang sudah semakin rusak. Meski demikian ekspektasi yang begitu besar terhadap generasi pemuda yang unggul adalah bukti bahwa nasib bangsa ini paling tidak ditentukan oleh generasi muda yang kini.

Berbagai fenomena sosial maupun politik yang timbul akibat pelaksanaan sistem demokrasi di indone-

sia terus berkembang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Munculnya sosok kepemimpinan pemuda barangkali bukanlah fenomena yang baru di negeri ini, tumbangnya rezim orde baru tidak hanya menampilkan sisi reformasi birokrasi dan pemerintahan melainkan juga telah memunculkan peran aktor-aktor baru para pelopor gerakan reformasi yang bisa dikatakan masih muda. Kepemimpinan generasi muda ini barangkali merupakan bentuk dan cita-cita politik masyarakat yang jenuh atas realitas kepemimpinan nasional yang lemah saat itu. Namun di usia kemerdekaan bangsa kita yang hingga telah menginjak 68 tahun itu, prestasi pertumbuhan ekonomi justru tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat baik di bidang pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, pendidikan dan hukum. Pemenuhan hak asasi tersebut nampaknya hanya diperuntukkan untuk kelas-kelas sosial tertentu. Betapa banyak warga negara yang putus sekolah karena dihadapkan pada persoalan mahalnya biaya pendidikan, dan betapa banyak pula orang-orang miskin yang merasa kesulitan dalam mencari keadilan hukum. Potret pengabaian terhadap hakhak asasi tersebut tentu merupakan potret kepemimpinan yang lemah.

Fenomena munculnya aktoraktor baru dalam kepemimpinan nasional maupun lokal merupakan gambaran cita-cita dan respon politik masyarakat yang resah atas problem kepemimpinan yang lemah.

Desa sebagai miniatur pelaksanaan demokrasi lokal berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Oleh karenanya dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tersebut maka diperlukan pemerintahan desa yang berfungsi mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan, serta daya saing desa. Dengan kata lain bahwa pemilihan kepala desa adalah merupakan satu instrumen

politik demokrasi lokal sebagai wujud pelaksanaan sistem demokrasi yang memberikan ruang partisipasi politik warga negara untuk menggunakan hak politiknya.

Namun seiring berkembangnya pemilihan kepala desa (pilkades), berbagai fenomena politik yang sering muncul dalam pilkades sebagai bentuk interaksi politik masyarakat adalah mencuatnya berbagai fenomena praktek money politic, blater, patron client relationship dan sebagainya.

Politik uang (money politics) merupakan salah satu fenomena dalam sistem politik yang dapat mendeligitimasi mekanisme elektoral di dalam demokrasi. Dalam demokrasi politik yang belum matang, seperti di Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan. Partisipasi politik masyarakat dengan demikian tidak didasarkan pada political literacy yang mereka miliki, akan tetapi dikungkung oleh keharusan memberikan preferensi atas kontestan yang memberikan uang dengan jumlah terbesar. Dengan praktek uang seperti itu, politik akan bergeser dari mekanisme mewujudkan kepentingan bersama (common good) ke proyek bisnis. Hal tersebut juga menjadikan adanya lingkaran tiada putus antara politik korupsi dan korupsi politik.

Disamping fenomena diatas, mobilisasi dukungan politik melalui penggunaan politik uang juga diperparah dengan menguatnya aktor-aktor sekelompok orang yang memiliki kemampuan secara fisik. Blater adalah merupakan istilah untuk menyebut aktor sekelompok orang yang secara fisik mampu memobilisasi dukungan politik kepada para masyarakat dalam kontestasi politik di level lokal. Keberadaan blater sebagai elit disamping kiai juga memiliki pengaruh yang bersaing dalam politik lokal. Rozaki melalui bukunya Menabur Kharisma Menuai Kuasa ; Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura misalnya telah menggambarkan bagaimana sosok Mantan Bupati Fuad Imron disamping sebagai seorang Kyai ia juga merupakan seorang Blater (Kyai Blater).

Fenomena yang tak kalah berbeda

juga dengan fenomena politik uang tersebut, relasi patron dan klien (patron-client relationship) sebagai bentuk interaksi antar kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Hubungan patronklien adalah merupakan pola interaksi antara patron dan klien. Istilah patron sendiri berasal bahasa Latin “patronus” atau “pater” yang berarti ayah (father). Karenananya penyebutan istilah patron tersebut merupakan istilah untuk menyebut pihak yang memberikan perlindungan dan manfaat serta mendanai dan mendukung terhadap kegiatan beberapa orang. Sementara klien juga berasal dari bahasa Latin “cliens” yang berarti pengikut.

Dalam kajian ilmu sosial patron merupakan konsep interaksi kelas-kelas sosial (social strata) dan penguasaan sumber ekonomi. Konsepsi patron senantiasa mengikuti konsep klien karena kedua konsepsi sosial tersebut membentuk hubungan yang khusus (clientelism), yaitu satu bentuk hubungan organisasi sosial dimana patron sebagai pihak yang berkuasa dan kaya memberikan pekerjaan, perlindungan, insfrastruktur dan berbagai manfaat lainnya kepada klien yang tidak berdaya dan miskin. Imbalannya klien memberikan berbagai bentuk kesetian, pelayaan dan bahkan dukungan politik kepada patron.

Menurut konsep diatas hubungan patron-klien merupakan bentuk hubungan pertukaran khusus. Persekutuan tersebut dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memang merasa perlu untuk memiliki sekutu yang mempunyai status, kekayaan dan kekuatan lebih tinggi (superior) atau lebih rendah (inferior) daripada dirinya. Oleh karenanya dalam konteks pemilihan kepala desa, ketergantungan yang cukup menarik di sini menguatnya peran kelas-kelas pengusaha (pemodal) sebagai patron terhadap bakal calon kepala desa sebagai pihak yang mendapatkan dukungan ekonomi dari patron bukan tidak mungkin bahwa politisasi birokrasi yang pada akhirnya juga diperkuat dengan budaya korupsi justru semakin menjauhkan kita dari prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. =

Etika Teknologi

(Catatan Kecil untuk Kawan Guru)

E

ra teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak lompatan dalam kehidupan manusia. Bentangan jarak yang jauh bisa diperpendek dengan hadirnya alat komunikasi, sehingga terasa dekat. Kesulitan dalam mendapatkan informasi dipermudah dengan mesin pencarian google, dalam hitungan detik ribuan informasi disodorkan ke hadapan kita. Ketergantungan terhadap teknologi menjadi sebuah kebutuhan manusia.

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia termasuk dunia pendidikan untuk membenahi diri, sehingga selalu berupaya mengikuti perkembangannya.

Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran telah banyak membantu guru dan siswa dalam mengakses informasi dan memahami perkembangan pengetahuan.

Jumlah penduduk yang sangat besar di negeri ini menjadi pasar potensial untuk pemasaran produk teknologi. Data penjualan handphone di dunia, Indonesia menduduki urutan keempat. Pengguna teknologi di Indonesia terkenal sangat royal untuk berbelanja produk terbaru, sebab produk teknologi bukan lagi sebagai alat, tetapi menjadi sebuah ikon gaya hidup. Produk teknologi yang dipergunakan seseorang mempengaruhi status sosial dan komunitas seseorang. Sebuah realitas yang menunjukkan bahwa teknologi merupakan sebuah kebutuhan bahkan secara frontal teknologi telah memperdaya manusia untuk selalu mengikuti dan memilikinya.

Sayangnya tingginya penggunaan produk teknologi di masyarakat kita tidak disertai dengan etika penggunaanya, sehingga kerapkali kehadiran teknologi tersebut mengganggu kenyamanan orang lain. Seorang pejabat pemerintah daerah di Indoensia sempat berurusan dengan penegak hukum karena memukul pramugari sebuah layanan penerbangan. Gara-garanya hanya ditegur untuk mematikan handphone saat berada didalam pesawat terbang. Sebuah berita yang memalukan, sebab memasuki ruang tunggu Bandar udara sudah banyak tulisan yang mengingatkan untuk menonaktifkan pesawat handphone. Namun,nyatanya sampai masuk ke ruang pesawat sambil menunggu pesawat take off masih ada penumpang tana rasa bersalah menggunakan pesawat handphone.

Hal kecil yang banyak kita jumpai,adalah ketika berada diarea SPBU yang tertera larangan untuk menyalakan handphone, ternyata masih ada saudara-saudara kita yang melanggar anjuran tersebut. Peristiwa sepele yang menandakan etika

Pada suatu kesempatan seorang guru mengajar di dalam kelas, muridnya mengerjakan tugas dan sang guru asyik telpontelponan dalam ruangan.

Murid hanya tersenyum.

Andai murid yang melakukan ini sang guru akan marah-marah.

kita dalam pennggunaan produk teknologi.

Kejadian-kejadian remeh seperti ini ternyata bukan hanya di stasiun pengisian bahan bakar, namun juga di ruang formal masih ada yang mengabaikan etika, bisa disebabkan karena tidak tahu atau juga karena memang tidak peduli. Celakanya, bila ini dilakukan oleh seorang guru saat mengajar di dalam kelas apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita.

Pada suatu kesempatan seorang guru mengajar di dalam kelas, muridnya mengerjakan tugas dan sang guru asyik telpon-telponan dalam ruangan. Murid hanya tersenyum. Andai murid yang melakukan ini sang guru akan marah-marah. Barangkali dari dunia pendidikan penggunaan produk teknologi itu mulai dikenalkan etikanya, dibuat komitmen penggunaan handphone di dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Kesepakatan seperti ini amat perlu sehingga peserta didik memahami batasanbatasan penggunaan handphone sehingga tidak mengganggu kenyamaan

atau suasana belajar. Tentu komitmen ini berlaku pula untuk guru.

Bahkan pada saat ada sebuah workshop Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang pesertanya guru-guru dan kepala Sekolah Dasar suasana ruangan menjadi gaduh oleh dering handphone dari para peserta yang siang itu menjadi orang sibuk semua. Seakan mereka adalah orang tak bisa lepas komunikasi dengan lawan bicaranya. Terlepas apakah mereka jenuh terhadap suasana kegiatan dalam ruangan,namun ini merupakan sebuah cerminan bahwa di kalangan pendidik masih banyak yang tidak memahami etika mempergunakan alat komunikasi. Maka perlu ada kesepakatan-kesepakatan ketika kita berhadapan dengan mereka dalam suasana formal. Saya hanya membayangkan, jika gurunya semacam ini,muridnya macam apa?

Kesepakatan-kesepakatan penggunaan handphone dalam ruang belajar perlu dipikirkan,sebab bukan tidak ada guru yang merasa tidak bersalah mempergunakan handphone dalam ruang kelas saat mengajar untuk mengurus keperluannya tanpa menghiraukan murid yang terganggu.

Pilihannya adalah pertama, jika dalam ruangan kelas atau ruangan formal, maka handphone wajib dalam keadaan silent atau off. Kecuali jika handphone digunakan dalam pembelajaran untukmengakses informasi.

Kedua, jika akan menerima handphone harus di luar ruangan kelas supaya tidak mengganggu kepada suasana belajar di dalam kelas.

Ketiga, jika ketentuan yang telah disepakati dilanggar maka perlu diberikan sangsi yang bergradasi mulai dari peringatan sampai dengan memanggil orang tua sesuai dengan tingkat pelanggarannya. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail. com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16 16 Klub Inggris Korbankan Kondisi Fisik Pemain

HONGKONG - Klub papan atas Liga Utama Inggris menyerbu Asia untuk mengeruk keuntungan dari pertumbuhan ekonomi di kawasan itu serta memanfaatkan kegilaan penggemar mereka. Tapi di sisi lain, klub-klub tersebut harus mengorbankan kondisi fisik pemain menjelang musim kompetisi mendatang.

Setidaknya dua pemain, yaitu Jan Vertongen dari Tottenham Hotspurs dan Matija Nastisic dari Manchester City, mengalami cedera sehingga tidak bisa tampil di awal musim kompetisi yang tinggal tiga minggu lagi.

Wayne Rooney dari Manchester United yang belum sampai 24 jam berada di Bangkok, mengalami cedera saat latihan sehingga harus dikirim pulang ke Inggris segera untuk pemulihan. Ia diharapkan bisa pulih sebelum mengawali musim mendatang pada pertandingan perdana yang berlangsung 6 Agustus 2013.

Lawatan ke Asia menjadi sumber pemasukan sangat besar yang berasal dari hak siar televisi, sponsor, uang tampil dan penjualan cendera mata. Di saat klub-klub tersebut berusaha meraup pemasukan sebesar-besarnya demi untuk memenuhi kebutuhan klub yang semakin meningkat, para pelatih dan pemain mengakui bahwa jadwal yang padat saat lawatan ke Asia sangat menguras tenaga mereka.

Pelatih Spurs Andre Villas-Boas mulai tampak khawatir dan terganggu dengan kondisi tersebut setelah melihat Vertonghen, pemain belakang utama, mengalami cedera setelah bermain di Hongkong dengan kondisi lapangan yang buruk.

Paolo Di Canio dari Sunderland bahkan menyebut lapangan di Hongkong tersebut sebagai “lapangan pembunuh”.

“Jika saya boleh jujur, saya lebih memilih untuk tidak bermain, tapi ini adalah sebuah kenyataan yang harus kami hadapi,” Boas menambahkan usai pertandingan persahabatan menghadapi klub China.

Setelah menghujani klub lokal dengan skor 6-0 dalam pertandingan berat sebelah, Villas-Boas mengatakan bahwa ia merasa lega karena bisa menyelesaikan pertandingan tanpa ada tambahan cedera.

Nasib yang sama dialami pelatih Manchester City Manuel Pellegrini ketika harus kehilangan Nastasic yang juga bertanding di Stadion Hongkong, dalam kondisi hujan yang disertai tekel berbahaya dari tim tuan rumah.

Menurut Pellegrini, cedera pemain muda asal Serbia itu terjadi akibat tendangan yang mengenai pergelangan kakinya, tapi ia tidak mau menyalahkan kondisi lapangan yang berlumpur. Nastasic tampak mengerang kesakitan dan harus ditandu keluar di luar lapangan pada pertandingan yang disaksikan 40.000 penonton.

Di antara klub papan atas Inggris yang menyerbu Asia, Manchester United adalah yang paling ambisius dengan mengadakan perjalanan ke Thailand, Australia, Jepang dan Hongkong. Mereka bermain sebanyak lima kali dalam rentang waktu 17 hari. Pelatih David Moyes mengakui bahwa adalah hal yang tidak bisa dihindari jika pemain mengalami cedera ringan mengingat ketatnya jadwal pertandingan.

Sementara pelatih Arsenal Arsene Wenger yang melakukan lawatan selama minggu ke Jepang, Vietnam dan Indonesia, dimana suhu bisa mencapai 32 derajad Celsius, juga mengakui bermain sebanyak empat kali dalam 13 hari memang penuh resiko. “Kami telah melakukan persiapan matang. Tergantung kepada secepat apa kami bisa memulihkan kondisi setelah melakukan perjalanan. Membutuhkan beberapa hari untuk mengembalikan kondisi,” katanya.

Penyerang tim nasional Inggris Jermain Defoe yang mencetak hatrik ke gawang klub China Selatan, juga mengakui bahwa bermain di kawasan dengan suhu panas dan kelembaban tinggi, sungguh menguras tenaga mereka.

“Jujur saja, kami para pemain sangat lelah, bisa dibayangkan bagaimana dalam kondisi perbedaan waktu kami harus berlatih dua kali sehari,” katanya.

“Kami baru saja melewati musim kompetisi yang panjang dan kami perlu istirahat. Ini bukan liburan. Kami punya enam atau tujuh minggu untuk menikmati liburan, tapi sekarang waktu bekerja,” katanya menambahkan.

Liverpool yang juga mengadakan perjalanan ke Indonesia, Australia dan Thailand, melalui pelatih Brendan Rodgers mengakui bersyukur karena tidak ada pemain yang mengalami cedera serius. (ant/dar)

LAH RAGA RABU 31 JULI 2013 NO. 0171 | TAHUN II

KORAN MADURA RABU 31 JULI 2013

Era Spanyol Segera Berakhir

MOSCOW - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Rusia asal Italia yakin sekali dominasi Spanyol dalam dunia sepakbola pada lima tahun terakhir akan segera berakhir, setelah Italia dan Brasil memperlihatkan cara mengalahkan La Furia Roja pada Piala Konfederasi 2013 lalu di Brasil.

Brasil mengalahkan Spanyol di final Piala Konfederasi dengan tiga gol tanpa balas. Sementara di semifinal, Italia berhasil menahan imbang tanpa gol Tim Matador itu selama 120 menit. Meskipun, Spanyol akhirnya keluar sebagai pemenang melalui adu tendangan penalti dan melaju ke final.

Cara Italia mematikan tiki taka Spanyol kemudian ditiru oleh Brasil di laga final melalui permainan cepat dengan serangan balik kilat. “Saya kira Italia telah memperlihatkan cara mema-

tikan Spanyol di semifinal Piala Konfederasi. Mereka bermain dengan tiga bek dan dan memasang lima gelandang. Strategi ini mempersempit ruang gerak para pemain gelandang Spanyol dan mengatasi penguasaan bola mereka.

Para pemain Spanyol juga sangat menghindari permainan bola jauh,” kata mantan pelatih Real Madrid itu.

Mantan pelatih Juventus, AC Milan dan Tim Nasional Inggris itu meneruskan, “Itulah sebabnya Spanyol cukup menderita. Taktik Italia ini cukup membuka mata para pelatih lain bagaimana cara mematikan Spanyol. Ini sebuah inovasi dan bermain di luar pakem yaitu ketika para penyerang tidak melakukan tekanan. Banyak hal yang sudah berubah dan setiap pemain melakukan itu sekarang.”

Capello juga mengakui bahwa dia terus mengelaborasi taktik-taktik sepakbola moderen. “Saya juga berpendapat bahwa agak sedikit absurd ketika orang masih berbicara

tentang skema 4-3-3, 4-42 dan sebagainya. Untuk saya formasi modern adalah 9-1. Saya punya sembilan pemain yang bertahan dan menyerang sekaligus.

Kita perlu blok pemain, meskipun pada saat menyerang,” jelasnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, “Anda tidak bisa memiliki sebuah tim yang menguasai daerah pada jarak 40-50 meter. Anda sama sekali tidak bisa melihat itu. Dewasa ini, para pemain harus kompak dengan masingmasing pemain berada pada jarak 20-30 meter.

Berbagai pertandingan yang dimainkan di seluruh dunia memberi informasi yang banyak kepada para pelatih, terutama soal taktik pertandingan.

Sekarang sangat sulit memenangkan pertandingan bila tidak memiliki para pemain bagus.”

“Lihatlah babak pertama semifinal Piala Konfederasi antara Brasil melawan Uruguay yang sangat taktis dan sangat ketat.

Masing-masing pemain

mengetahui dengan persis apa yang harus dilakukannya. Seperti kata wartawan Italia Gianni Brera, pertandingan yang sempurna adalah 0-0,” ulasnya lebih jauh.

Menurut Capello, paling tidak ada tiga revolusi dalam sejarah sepakbola dunia. Pada 1970-an, Ajax melakukan revolusi dengan menerapkan jebakan off side tingkat tinggi serta mempraktekkan sepakbola menekan. Lalu, pada 1980-an dan 90-an, giliran AC Milan yang melakukan revolusi. Kemudian era sekarang yaitu Barcelona dengan menguasai bola dan bagaimana merebut bola secara agresif ketika kehilangan bola.

“Ketika orang mempelajari inovasi-inovasi seperti itu lalu menemukan cara mengatasinya, maka Anda harus mulai melihat perkembangan baru yang terjadi. Kita bisa menyaksikan revolusirevolusi ini kurang lebih setiap 15 tahun. Barcelona menemukan pola mereka belum lama dan saya kira kita tidak butuh waktu lama lagi bagaimana era Barcelona ini berakhir,” jelasnya. (espn/aji)

Saya juga berpendapat bahwa agak sedikit absurd ketika orang masih berbicara tentang skema 4-3-3, 4-4-2 dan sebagainya. Untuk saya formasi modern adalah 9-1. Saya punya sembilan pemain yang bertahan dan menyerang sekaligus. Kita perlu blok pemain, meskipun pada saat menyerang

Tanda berakhirnya

?

Italia memasang tiga bek dan lima gelandang pada laga ini dan berhasil mempersempit ruang gerak gelandang Spanyol. Maestro lini tengah Spanyol nyaris tak berkutik, Tiki-Taka pun mejan.

Brasil belajar dari Italia dan menerapkannya pada laga final Piala Konfederasi 2013.

Ditambah kecepatan dan serangan balik kilat, Brasil melumat Spanyol tiga gol tanpa balas. Brasil pun meraih Piala Konfederasi

Cocu Ingin Pulangkan Park Ji-sung ke Philips Stadium AMSTERDAM - Pelatih klub Belanda PSV Eindhoven, Philip Cocu sangat ingin memulangkan gelandang Korea Selatan (Korsel) Park Ji-sung dari Queens Park Rangers (QPR) ke Philips Stadium. Mantan gelandang Manchester United (MU) itu dilaporkan bisa meninggalkan QPR hanya 12 bulan sejak bergabung dari MU pada musim panas 2012 lalu. Kepindahan mantan kapten Tim Nasional (Timnas) Korsel ini terjadi karena QPR bermain di Divisi Championship pada musim ini.

Bersama QPR, Park Jisung hanya tampil 25 kali musim lalu akibat terlalu sering dilanda cedera. Park Ji-sung pernah membela klub elite Belanda itu selama dua musim bersama dan bermain bersama Philip Cocu yang kini diangkat sebagai pelatih kepala, sebelum dibeli MU pada 2005.

Cocu yakin pengalaman pemain berusia 32 tahun itu akan menjadi nilai tambah bagi timnya. “Park adalah seorang pemain sangat berpengalaman terutama se-

lama membela Manchester United. Selain itu, dia pernah bermain di sini dan mengenal klub ini dengan sangat baik,” kata mantan pemain Timnas Belanda tersebut.

Dia menambahkan, “Para pemain yang ada saat ini adalah pemain-pemain berbakat, tetapi mereka juga mendapat nilai tambah dari seseorang yang sudah pernah bermain di level tertinggi sepanjang kariernya.”

Laporan media-media Belanda menyebutkan bahwa Park Ji-sung sudah melakukan tes medis dengan PSV Eindhoven. Yang belum disepakati adalah perjanjian antara pribadi Park Ji-sung dengan pihak klub. Kabarnya, PSV ingin mengontrak mantan pemain Timnas Korea Selatan itu selama dua tahun ke depan.

Dari Inggris dilaporkan, pelatih Liverpool Brendan Rodgers berencana menggaet pemain muda klub Portugal, Benfica, Lorenzo Melgarejo sebagai pemain pinjaman untuk mengisi posisi bek kiri

klub Merseyside itu. Kehadiran pemain ini akan memudahkannya memilih stok pemain di posisi tersebut.

Mantan pelatih Swansea City ini yakin pemain 22 tahun yang bisa juga didorong lebih ke depan tersebut dapat bersaing dengan pemain internasional Spanyol Jose Enrique di posisi yang sama.

Melgarejo yang membela Benfica pada laga final Liga Europa saat kalah dari Chelsea Mei 2013 lalu diyakini sangat cocok dengan gaya sepakbola Inggris. Bila jadi dipinjamkan pada jendela transfer musim panas ini, musim berikutnya pemain ini akan dikontrak permanen oleh “The Reds”.

Bila Benfica, Liverpool, dan Melgarejo mencapai kesepakatan maka Liverpool harus mengajukan ijin kerja untuk pemain yang baru mengantongi satu cap untuk Tim Nasional (Timnas) Paraguay ini. Pasalnya, peraturan Imigrasi Inggris menyebutkan bahwa pemain dari negaranegara non Uni Eropa harus

pernah bermain sebanyak 75 persen pertandingan bersama tim nasional senior selama dua tahun terakhir sebe-

lum tiba di Inggris.

Bila memenuhi syarat itu, seorang pemain secara otomatis mendapat ijin kerja dari Imigrasi Inggris.

Peraturan lainnya, negara asal dari seorang pemain minimal harus berada pada posisi rata-rata 70 peringkat FIFA selama dua tahun tersebut. (sky sports/ espn/aji)

Deskripsi JS. Park Park Ji-sung (lahir di Goheng, Korea Selatan, 25 Februari 1981) adalah seorang pemain sepak bola asal Korea Selatan yang bermain sebagai gelandang di klub Liga Utama Inggris Queens Park Rangers