e Paper Koran Madura 31 Oktober 2013

1

KAMIS 31 OKTOBER 2013 NO.0230 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

31 OKTOBER 2013

JELANG PEMILU 2014

Akbar Persilakan JK Menjadi Bacapres PKB JAKARTA- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mempersilakan kader senior dari partainya, Jusuf Kalla, jika ingin menjadi bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Beliau tentu punya pertimbangan sendiri dan itu hak politik beliau,” kata Akbar di sela-sela diskusi “Apa yang Salah dengan Politik Kita” di Jakarta, Rabu.

Namun, Akbar mengatakan, jika ingin mencalonkan diri sebagai bakal capres dari PKB, Jusuf yang juga

mantan Wakil Presiden RI perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti potensi partai tersebut dalam raihan suara pada pemilu anggota legislatif sesuai dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden, yakni 25 persen suara di DPR dan 20 persen nasional.

Akbar mengatakan, dari beberapa hasil survei politik beberapa waktu terakhir, dirinya berpendapat hanya dua atau tiga partai yang dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dari internal

partai dilihat dari ketentuan tersebut.

“Paling kuat PDI Perjuangan dan Partai Golkar, dan juga kalau mau, ya, koalisi dari beberapa partai,” ujar Akbar.

Menurut Akbar, kemungkinan PKB akan berkoalisi dengan partai lain untuk mendapat akumulasi raihan suara sebesar 25 persen suara di DPR dan 20 persen nasional.

“Tentu Jusuf, sebagai mantan Ketua Umum Golkar, akan memikirkan hal ini tentang pencalonan dirinya,” kata Akbar.

Melihat kondisi saat ini, Akbar mengatakan bahwa dirinya menghargai semua wacana yang muncul tentang figur-figur yang ingin menjadi bakal calon presiden.

Namun, untuk Partai Golkar, Akbar mengatakan bahwa dirinya sudah mendukung sepenuhnya pencalonan Ketua Umum DPP Aburizal Bakrie, dan seluruh kalangan internal Partai Golkar harus mendukung hal tersebut demi kemajuan partai.

Senada dengan Akbar, beberapa petinggi partai lain, seperti Ketua DPP Partai Priyo Budi Santoso dan Wakil Sekretaris Jenderal Tantowi Yahya juga ‘merelakan’ Jusuf Kalla jika ingin dicalonkan sebagai bakal capres oleh PKB. (ant/ in/beth)

Morinho Ungguli Wenger Berita di hal 8

ant/lucky r.

TUNTUT UPAH LAYAK TANGERANG. Ratusan buruh Tangerang yang tergabung dari berbagai aliansi serikat buruh menggelar aksi di depan kantor Disnaker kota Tangerang, Banten, Rabu (30/10). Dalam aksinya tersebut mereka menuntut pemerintah untuk menaikkan upah tahun 2014 minimal sebesar 3,7 juta/bulan serta pencabutan INPRES no.9 tahun 2013 yang isinya membatasi kenaikan upah.

Akil Makin Tersudut Diduga Kuat Bersentuhan dengan Ganja JAKARTA-Badan Narkotika Nasional (BNN) mengumumkan hasil pemeriksaan deoxyribose-nucleic acid (DNA) Akil Mochtar.

Hasil tes itu membuktikan sebagian profil DNA pada linting ke satu kertas putih bekas pakai yang berisi bahan/daun, sesuai dengan nomor registrasi BB/01/10/2013/BN, identik dengan profil DNA yang dimiliki Akil Mochtar.

“DNA yang ada di narkotika, ganja, identik dengan yang dimiliki Pak AM, artinya beliau pernah bersentuhan dengan barang tersebut,” ujar Humas BNN Sumirat saat jumpa pers di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (30/10).

Seperti diketahui, Akil dicokok KPK di rumah dinasnya terkait dugaan suap pemilihan kepala daerah. Sehari setelah Akil ditangkap, KPK menggeledah ruang kerja di kantor MK. Dalam penggeledahan itu, KPK menemukan tiga linting ganja, satu linting ganja bekas pakai, serta dua pil sabu berwarna ungu dan hijau.

Menurut Sumirat, hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, profil DNA Akil ada di lintingan ganja setengah pakai. Sebelumnya, pihak BNN mengirim tiga linting ganja utuh dan setengah linting ganja bekas pakai ke Laboratorium DNA Pusdokkes Mabes Polri.

DNA yang ada di narkotika, ganja, identik dengan yang dimiliki Pak AM, artinya beliau pernah bersentuhan dengan barang tersebut

Sumirat

Humas BNN Dengan kata lain, lanjutnya, Akil Mochtar yang kini menjadi tahanan KPK dalam kasus suap sengketa pilkada pernah bersentuhan langsung dengan ganja tersebut.”Hasil pemeriksaan lab, berdasarkan analisa dari sampel barang bukti dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak

dibantahkan secara genetik, bahwa beberapa linting, indentik dengan yang dimiliki DNA Pak AM,” jelas dia.

Sumirat menjelaskan, tes DNA tidak bisa menjelaskan apakah seseorang positif menggunakan narkoba atau tidak. “Nanti kita akan melakukan assessment dengan tim dokter yang ditunjuk BNN, yang jelas dari hasil tes DNA AM pernah bersentuhan dengan barang tersebut (ganja),” terangnya.

Dia mengatakan, ada beberapa kemungkinan seorang pengguna narkoba namun tesnya negatif. Salah satunya karena waktu mengonsumsi narkoba dengan tes urine waktunya berselang cukup lama. “Atau penggunaannya jarang-jarang misalnya sebulan sekali atau dua bulan sekali sehingga ketika di tes hasilnya negatif,” imbuhnya.

Atas temuan itu, pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Meski begitu, dia mengingatkan, sesuai undang-undang, Akil yang tersangkut kasus suap sengketa pilkada itu terancam hukuman pidana penjara selama empat tahun.

Sumirat mengatakan, untuk sementara BNN hanya fokus melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti jenis ganja, yang diketahui telah dipakai sebelumnya. (gam/abd/ aji)

SKANDAL SUAP MK

KPK Sita Buku Tabungan Anak Rudi JAKARTA- Setelah menyita aset milik Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) nonaktif Rudi Rubiandini berupa bangunan atau rumah dan tanah yang terletak di Jalan Ramli, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyita buku tabungan milik anak Rudi Rubiandini.

Buku tabungan itu disita saat melakukan penggeledahan pada Senin (28/10) lalu. Namun KPK tidak menyebutkan nama bank tempat anak Rudi ini menyimpan uangnya.

Tak hanya itu, lembaga antirasuah ini juga menyita surat keputusan pengangkatan Rudi sebagai Kepala SKK Migas. “Kemarin ada penggeledahan di Jalan Haji Ramli.

Yang disita SK (surat keputusan) dia sebagai kepala SKK Migas dan tabungan putranya,” kata kuasa hukum Rudi, Rusdi A Bakar, usai menjenguk di Rumah Tahanan KPK, Jakarta, Rabu (30/10).

Seperti diketahui, KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait kasus dugaan suap di lingkugan SKK Migas yang menjerat Rudi. KPK menyita beberapa aset Rudi yang diduga didapat dari suap. (gam/abd/aji)

PASCA SKANDAL SUAP AKIL

Besok Nasib Akil Ditentukan, Ketua MK yang Baru Akan Dipilih JAKARTA- Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan Ketua MK diundur hingga besok, Jumat (1/11). Penundaan ini karena terkendala padatnya jadwal persidangan yang harus dijalani para hakim di institusi itu.

Menikah Matrawi sungguh beruntung bisa duduk dengan gadis cantik saat naik ke kelas 3 SD. Saking cantiknya, suatu hari Matrawi tidak tahan menahan gejolak hatinya.

“Clara, kamu tahu aku suka kepadamu. Sayang kita masih kecil.....bila nanti kita udah dewasa, kita menikah ya...?!”

Dengan wajah yang memerah merona, Clara menjawab “Jun, bukannya aku menolak....aku sih mau aja...

Tapi dalam keluarga kami, kami hanya menikah sesama kerabat saja. Paman menikah dengan bibi, kakek menikah dengan nenek, dan bahkan papa menikah dengan mama......kita kan bukan kerabat aku Jun jadi gak bisa menikah kita besok.”

Mendengar jawaban si Clara, si Jun tidak masuk satu minggu karena patah hati....

Cak Munali

“Terkait pemilihan Ketua MK, semula direncanakan hari ini, namun karena besok banyak sidang dan padat, maka kami putuskan Jumat (1/11) petang,” kata Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Rabu.

Hamdan mengatakan pemilihan Ketua MK dilakukan Jumat (1/11) petang, karena di sisi lain pada hari itu akan diucapkan putusan persidangan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK nonaktif Akil Mochtar oleh Majelis Kehormatan MK. “Sehubungan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan mengucapkan putusan Jumat (1/11) pagi,

maka pemilihan Ketua MK dilakukan setelahnya,” ujar Hamdan.

Sebelumnya, Hamdan mengatakan pemilihan Ketua MK akan di-

lakukan Kamis (31/10) melalui rapat pleno, dengan calon delapan hakim konstitusi yang tersisa saat ini.

“Rencananya, Kamis (pemilihan

Ketua MK), calonnya semua, delapan orang (hakim konstitusi),” kata Hamdan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/10).

Kedelapan hakim konstitusi yang tersisa yakni Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Arief Hidayat dan Patrialis Akbar.

Menurut Hamdan, pemilihan Ketua MK tidak harus menunggu pemilihan hakim baru pengisi kekosongan pasca-tertangkapnya Ketua MK (nonaktif) Akil Mochtar oleh KPK. Sebab proses pemilihan hakim baru akan memakan waktu, sementara MK membutuhkan ketua baru.

Sementara itu Hakim Konstitusi Harjono yang saat ini menjabat Ketua Majelis Kehormatan MK menyatakan menolak menjadi Ketua MK menggantikan Akil Mochtar. Alasannya, dia menyadari sudah akan memasuki masa pensiun tahun depan. “Saya Maret (2014) sudah selesai (pensiun), jadi buat apa saya ikut-ikut,” kata Harjono. (ant/jing/beth)

2

NASIONAL

KAMIS 31 OKTOBER 2013 NO.0230 | TAHUN II

PERUNDANG-UNDANGAN

Selama 9 Tahun, SBY Keluarkan 17 Perppu JAKARTA-Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat paling giat dan produktif dalam memproduksi Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu). Dalam kurun waktu 9 tahun usia pemerintahan, SBY sudah menerbitkan sekitar 17 Perppu.

Bahkan produktifitas SBY dalam menerbitkan Perppu mengalahkan Soeharto yang hanya mengeluarkan 8 Perppu selama 30 tahun memerintah Indonesia. “Soeharto hanya 8 Perppu,” ujar Dosen FH Unika Atmajaya, Daniel Yusmic dalam diskusi “Perppu Instrumen Strategik dalam Menjaga Wibawa Negara Hukum dan Menjaga Kehormatan MK” di Jakarta, Rabu,(30/10).

Menurut dia, Perppu Nomor 1 tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) ini sebagai Perppu yang ke 17, yang dikeluarkan selama pemerintahan SBY dan merupakan Perppu yang ke 208 yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak kepemimpinan Soekarno.

Perppu pun berlaku sementara sampai kondisinya normal kembali.

Khusus untuk MK, semata untuk mengembalikan wibawa MK sebagai lembaga hukum tertinggi.

Daniel Yusmic

Dosen FH Unika Atmajaya Dari angka itu, Soekarno menerbitkan 143 Perppu, BJ. Habibie 3 Perppu, Gus Dur 3 Perppu, Megawati 4 Perppu.

“Saat kembali ke RIS, Mr Assaad sebagai pejabat Presiden RI mengeluarkan 8 Perppu dan jaman Juanda sekitar 24 Perppu,” terangnya.

Lebih jauh kata Daniel, keberadaan Perppu itu ada yang datang dari Yogyakarta dan Istana Bogor. “Oleh sebab itu, ketika Presiden SBY mengumumkan Perppu MK dari Yogyakarta sebenarnya bukan yang luar biasa,” ucapnya.

Dia menjelaskan, banyaknya Perppu terjadi karena konstitusi Indonesia telah memberikan hak

subyektif pada Presiden, sehingga memperdebatkannya tak akan pernah selesai.

Meski kemungkinan ditolak DPR, tapi mustahil akan ada impeachment. “Kalau kita berdebat soal hak subyektif presiden, tidak ada endingnya,” tuturnya.

Hukum tata negara Indonesia pun lanjut Daniel, juga menganut darurat subyektif, bukan darurat obyektif. Di Indonesia ada dua pasal yang menjelaskan soal kegentingan tersebut pada pasal 22 UUD 1945, dan keduanya bersifat subyektif; yaitu merupakan kewenangan Presiden RI, dan DPR RI dalam hal pengawasan. “Jadi, kegentingan memaksa itu tidak selalu bersifat darurat, sehingga Perppu pun berlaku sementara sampai kondisinya normal kembali. Khusus untuk MK, semata untuk mengembalikan wibawa MK sebagai lembaga hukum tertinggi,” tambahnya.

Tapi, kalau kegentingan itu dinilai oleh DPR RI menurut Daniel, maka itu politis, dan apakah nanti ditolak atau diterima oleh DPR RI sangat tergantung pada perkembangan politik di DPR RI sendiri.

“Agar obyektif dan sejalan dengan konstitusi, maka penilaian itu sebaiknya diserahkan MK, atau MA. Tapi, saya lebih percaya pada MK. Itu penting, mengingat kekuatan Perppu sama dengan UU meski bukan UU,” kata Daniel.

Lalu, apakah akan ditolak atau diterima oleh DPR dalam sidang mendatang, Daniel yakin DPR akan menolak Perppu MK tersebut.”Saya yakin DPR akan menolak Perppu, meski sangat tergantung pada perkembangan politik di Senayan sendiri.

Tapi, saya tak percaya dengan wacana impeachment, pemakzulan dengan Perppu MK itu. Itu hanya dinamika politik. Tak ada apa-apanya.

Apalagi menjelang pemilu 2014, di mana mekanisme pemakzulan itu sangat sulit, dan 9 hakim MK tak akan gegabah,” tutur Daniel. (gam/ abd)

BAP AKIL BOCOR

Nurhayati Yakin Soetan Meminta THR JAKARTA-Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengaku terkejut dengan beredarnya bocoran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka kasus suap mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

Dalam BAP yang beredar itu nama Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana disebutsebut meminta tunjangan hari raya (THR) kepada Rudi pada awal puasa 2013. Namun Nurhayati menyangsikan keabsahan BAP yang beredar itu. “Tidak percaya Sutan bertindak begitu.

Tetapi, kita serahkan saja kepada proses hukum,” ujar Nurhayati di Jakarta, Rabu (30/10).

Seperti diberitakan Koran Madura (Selasa, 29/10), dalam berkas yang beredar di kalangan wartawan disebutkan bahwa Sutan selaku Ketua Komisi VII

DPR meminta THR kepada Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Disebutkan pula, Sutan dan Rudi bertemu di Pacific Place Bellagio dan Plaza Senayan.

Nurhayati menyangsikan kebenaran bocoran BAP itu. Boleh jadi, bocoran itu tidak benar isinya dan hanya dimunculkan untuk memicu polemik. “Masa iya BAP bisa bocor? Tapi, jika memang benar dan terbukti, kita serahkan sepenuhnya pada proses hukum,” imbuhnya.

“Saya yakin, Insya Allah tak ada apa-apa dengan Sutan. Tapi jika isi BAP itu benar, maka Demokrat menyerahkan seluruhnya pada proses hukum di KPK,” katanya.

Sutan sendiri membantah keterangan Rudi di BAP yang menyebut dia meminta THR kepada Rudi. “Itu tidak benar,” tegas dia.

Namun, dia mengaku pernah bertemu dengan Rudi sekitar Juli 2013 hanya karena tugas.

Saat itu ia mempertemukan beberapa pengusaha yang mengeluhkan perlakuan sejumlah pejabat di SKK Migas. (gam/abd)

ant/rekotomo

VONIS SUTIYOSO. Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso yang menjadi terdakwa kasus pelanggaran kampanye di luar jadwal saat mengikuti sidang dengan agenda pembacaan vonis, di PN Semarang, Jateng, Rabu (30/10). Majelis hakim memvonis Sutiyoso dengan hukuman satu bulan penjara, namun tidak perlu dijalani dengan masa percobaan dua bulan dan denda sebesar Rp1 juta subsider 15 hari kurungan karena dinilai terbukti dengan sengaja melakukan kampanye berupa rapat umum di luar jadwal saat kegiatan silaturahmi kader dan simpatisan PKPI di Gunungpati, Semarang, pada 1 September lalu.

MK Tunjuk Pansel Dewan Etik JAKARTA- Mahkamah Konstitusi menyatakan telah menunjuk tiga orang anggota panitia seleksi (pansel) untuk mencari dan menyeleksi anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi.

“Kami sudah membuat putusan menunjuk tiga anggota pansel tahap pertama. Pansel itu untuk menyeleksi dan mencari anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi,” kata Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Rabu.

Ketiga orang anggota pansel berada diluar hakim konstitusi, antara lain Dr. Laica Marzuki, S.H., Profesor Dr. Azyumardi Azra, M.A., dan Profesor Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. Menurut Hamdan ketiganya telah setuju masuk sebagai anggota pansel Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Dikatakan Hamdan, pansel diberikan waktu selambatlambatnya 30 hari ke depan untuk memilih anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi

yang akan beranggotakan tiga orang dari berbagai unsur, antara lain mantan hakim konstitusi, akademisi, dan tokoh masyarakat kredibel yang seluruhnya berusia minimal 60 tahun.

“Pansel sudah kami undang untuk bekerja dengan segera,” kata Hamdan.

Sementara itu, Hamdan menjelaskan bahwa keputusan pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi disepakati melalui rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 6 Oktober 2013, dan sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi tertanggal 29 Oktober 2013.

Pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi untuk men-

jaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim konstitusi serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Hamdan menjelaskan bahwa wewenang Dewan Etik Hakim Konstitusi, yakni menerima laporan serta mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan perilaku dari hakim konstitusi setiap hari.

“Jadi, Dewan Etik Hakim Konstitusi dapat menerima laporan masyarakat, membuka e-mail (surat elektronik, red.), dan lain sebagainya untuk menerima laporan masyarakat terkait dengan perilaku hakim, termasuk jika terdapat laporan adanya makelar kasus.

Masa tugas Dewan Etik ini tiga tahun dan tidak bisa dipilih kembali,” kata dia.

Berkaitan dengan itu pula, lanjut Hamdan, Dewan Etik Hakim Konstitusi dapat memeriksa, mengumpulkan, dan menganalisis laporan informasi yang ada untuk selan-

jutnya mengeluarkan tiga kemungkinan putusan.

Tiga kemungkinan putusan itu, yakni memberikan teguran lisan kepada hakim

Kami sudah membuat putusan menunjuk tiga anggota pansel tahap pertama.

Pansel itu untuk menyeleksi dan mencari anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi

Hamdan Zoelva Wakil Ketua MK

konstitusi yang dianggap melakukan pelanggaran ringan terhadap kode etik, memberikan teguran tertulis apabila pelanggarannya sedikit lebih

berat, atau mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan jika dianggap pelanggaran berat. “Nantinya Majelis Kehormatan yang akan memutuskan dan mengadili sanksi apa yang diberikan,” ujar Hamdan.

Lebih jauh dia menyampaikan bahwa pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi ini bukan upaya menentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang MK yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Meskipun di dalam perpu itu sudah diatur mengenai keberadaan Majelis Kehormatan Hakim MK yang permanen, sampai saat ini perpu itu masih menunggu persetujuan DPR. “Jadi, Dewan Etik Hakim Konstitusi ini untuk mengisi kekosongan sampai Majelis Kehormatan yang diatur dalam perpu itu terbentuk. Jika terbentuk pun keduanya kemungkinan bisa berjalan beriringan,” kata dia. (ant/rang/beth)

SKANDAL SUAP MK

Golkar Belum Mencopot Ratu Atut JAKARTA - Nasib Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang juga Ketua DPP Partai Golkar bidang Pemberdayaan Perempuan belum tentu akan sama dengan mantan Bupati Garut Aceng Fikri yang dipecat Partai Golkar beberapa waktu lalu karena kasus asusila dan dicopot dari jabatannya sebagai bupati. Pasalnya, status hukum Ratu Atut belum ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan karena itu belum bisa dicopot dari jabatan.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPR yang juga rekan Ratu Atut di DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/10). “Belum tentu (dimakzulkan), semua bergantung pada proses hukum. Kita beri kesempatan yang sama, kalau terbukti tidak bersalah, harus direhabilitasi (nama baiknya), dan berhak diperlakukan adil secara politik,” kata Priyo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Atut sebagai saksi karena dianggap tahu seputar kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak. Sebelum pemeriksaan, Atut telah dicekal KPK sejak 3 Oktober 2013 untuk jangka waktu enam bulan ke depan.

Pencekalan ini dilakukan menyusul penangkapan adik kandung Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)

nonaktif Akil Mochtar, dan pengusaha Susi Tur Andayani.

Penangkapan ini berbuntut panjang karena praktek politik kekerabatan pun terungkap dan menjadi isu hangat di media massa. Demikian juga praktek korupsi yang diduga dilakukan keluarga Atut di Banten. Pasalnya, keluarga jawara Banten ini menguasai seluruh proyek di wilayah dengan nilai triliunan rupiah.

Kasus Atut berbeda dengan Aceng Fikri. Pria ini tadinya adalah Bupati Jawa Barat dan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Tetapi akhirnya dipecat oleh partainya setelah menceraikan seorang anak yang baru lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya beberapa setelah dinikahi.

Ketika kasus itu belum selesai, Aceng kembali bikin ulah dengan menikahi

pengacaranya sendiri yang membelanya dalam kasus perceraian dengan ABG yang baru lulus SMA tadi. Garagara kasus ini Aceng pun dituntut agar dicopot dari jabatannya. DPRD setempat lalu membentuk panitia khusus dan rapat paripurna

DPRD Garut merekomendasikan agar Aceng dipecat karena melakukan pelanggaran etis. Mahkamah Agung pun mengabulkan permintaan tersebut.

Menurut Prio, usulan untuk mencopot Ratu Atut dari jabatannya sebagai Gubernur

Banten terlalu jauh dan berlebihan. Pasalnya, dia belum ditetapkan sebagai tersangka.

Kalaupun KPK sudah menetapkan status hukumnya, seorang kepala daerah baru bisa dinonaktifkan kalau sudah dinyatakan sebagai terdakwa di pengadilan. (gam/aji)

EKONOMI

3

KAMIS 31 OKTOBER 2013 NO.0230 | TAHUN II

NERACA PERDAGANGAN

Terancam Kembali Terperosok JAKARAT-Bank Indonesia (BI) mengaku pesimis dapat mempertahankan surplus neraca perdagangan seperti Agustus lalu. Hasil pantauan bank sentral menunjukkan besar kemungkinan data dua bulanan ekspor-impor yang memotret kondisi September akan kembali terperosok.

Penyebab utamanya justru impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diklaim pemerintah mulai turun selepas ada penyesuaian harga jual tiga bulan lalu.

“Impor bahan bakar minyak pada September masih terlihat tinggi. Jadi, neraca perdagangan dikhawatirkan mungkin kembali defisit,” ujar Gubernur BI, Agus Martowardojo saat bertandang di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/10).

Selanjutnya, ancaman defisit neraca perdagangan itu merembet pada akun neraca transaksi berjalan yang diperkirakan akan berada di kisaran 3,3 hingga 3,5 persen, khusus triwulan III tahun ini. Setidaknya, menurut Agus, sudah ada perbaikan dibanding kondisi pada triwulan II-2013. “Kami lihat transaksi berjalan di kuartal ketiga ini lebih baik dibanding kuartal kedua,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengklaim pertumbuhan konsumsi BBM pada triwulan III-2013 lebih rendah, dibanding periode sebelumnya. Data pemerintah menyebut peningkatan konsumsi premium dan solar lebih rendah dibanding kisaran 6-8 persen di Semester pertama tahun ini. “Terjadi penghematan konsumsi be-

sar BBM kita. Kenaikan harga BBM waktu itu memperbaiki fiskal kita, cara mengonsumsi BBM kita dan ada kesadaran baru penghematan itu penting,” kata Hatta awal bulan lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor sepanjang Agustus lalu menurun 12,77 persen

Impor bahan bakar minyak pada September masih terlihat tinggi. Jadi, neraca perdagangan dikhawatirkan mungkin kembali defisit

Agus Martowardojo Gubernur BI

dibanding bulan sebelumnya dengan nilai USD 15,08 miliar. Rupanya, besaran impor turun lebih besar mencapai 25,2 persen dibanding Juli 2013, senilai USD 13 juta.

Imbasnya, neraca perdagangan Agustus 2013 surplus USD 132,4 juta.

Melemah Sementara itu, tren pelemahan pertumbuhan ekonomi diprediksi masih

akan terjadi pada kuartal III-2013 setelah pertumbuhan kuartal I-2013 sebesar 6,02% dan kuartal II-2013 mencapai 5,81%. Di kuartal III-2013, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 5,6%.

“Secara umum pasti lebih rendah dari kuartal kedua.

Kan kemarin 5,8%, dugaan saya sih kuartal III-2013 sebesar 5,5-5,6% karena pengetatan mulai terasa dari kenaikan BI rate. Dampak dari inflasi yang kemarin juga cukup tinggi menggerus permintaan domestik. Itu terasanya di kuartal III,” kata Kepala Ekonom BTN A Prasetyantoko ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (30/10).

Pras mencatat meski inflasi sudah mulai mereda pada September, mengindikasikan dampak kenaikan harga BBM sudah mereda, daya beli masyarakat sudah terpukul terlebih dulu.

Apalagi, kenaikan harga juga didorong pelemahan rupiah yang mempengaruhi harga jual barang impor.

Pertumbuhan investasi sebagai pendorong pertumbuhan kedua setelah konsumsi rumah tangga juga melemah.

“Investasi sudah mulai turun di beberapa sektor terutama di pertambangan dan agribisnis agak drastis.

Investasi akan turun juga di kuartal III, karena masih sejalan dengan kuartal II,” ujar Pras seraya menyebutkan investasi juga terpengaruh pengetatan likuiditas di domestik dan di luar negeri. (gam/abd)

ant/andika wahyu

PAMERAN INDOCOMTECH 2013. Pengunjung memperhatikan brosur produk elektronika pada pameran komputer dan teknologi informasi (Indocomtech) 2013 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10). Pameran yang menampilkan produk perkembangan terkini dari dunia komputer dan teknologi informasi itu akan berlangsung hingga 3 November.

Diam-diam Gula Malaysia Masuk ke Indonesia Kadin Desak Pemerintah Evaluasi Regulasi Perdagangan JAKARTA-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah dan aparat hukum untuk segera mengevaluasi regulasi perdagangan dan mengusut tuntas masalah penggelapan gula di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di daerah Kalimantan Barat.

Berdasarkan laporan dari masyarakat perbatasan bahwa Industri Gula Nasional (IGN) telah melakukan tindakan ilegal dengan membeli gula dari Malaysia, lalu mengganti kemasannya untuk didistribusikan di lima kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Hal ini menyebabkan harga gula di perbatasan Indonesi-Malaysia melambung tinggi dengan kisaran harga mencapai Rp 25.000 per kilogram (Kg).

Padahal menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan, Endang Kesumayadi, harga di ting-

kat eceran ada di kisaran Rp13.000-Rp14.000/kg. “IGN diduga membeli gula ilegal dari Malaysia. Mereka sering mengatakan bahwa kebutuhan menjelang natal dan tahun baru tersedia dan harga bisa di kisaran Rp 11.500, tetapi kami menyangsikannya,” kata Endang dalam siaran persnya, melalui surat elektronik yang diterima Koran Madura di Jakarta, Rabu (30/10).

Kemendag telah menunjuk IGN untuk bertanggungjawab pada pengadaan gula di wilayah perbatasan. Namun, Kadin mensinyalir adanya dugaan penyalahgunaan we-

wenang yang dilakukan oleh IGN. Permasalahannya muncul karena IGN diduga membeli gula ilegal dari Malaysia.

Dia menyebutkan, Kadin mendapatkan laporan tersebut dari masyarakat perbatasan bahwa IGN telah melakukan tindakan ilegal dengan membeli gula dari Malaysia, lalu oleh IGN, kemasannya diganti. Setelah itu, gula ilegal ini didistribusikan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat.

“Kami inginkan supaya kebijakan pemerintah ke depan bisa menghapuskan perdagangan gula ilegal, sehingga para pelaku usahanya juga tidak melakukan tindak melawan hukum,” kata Endang.

Pemerintah, lanjut dia, seharusnya memberikan kuota impor gula dari Malaysia yang harganya lebih murah dan disesuaikan dengan kebutuhan perbatasan. Disamping memberikan pemasukan

bagi negara atas bea masuk, kata Endang, hal itu juga bisa menghindari tindakan-tindakan ilegal yang selama ini terjadi.

Lebih lanjut, Kadin mendesak agar pemerintah dan aparat hukum untuk segera mengevaluasi regulasi perdagangan dan mengusut tuntas masalah penggelapan gula di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia. Dia menilai, selama ini Kemendag gagal menangani masalah perdagangan di kawasan perbatasan dan hanya mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat.

“Kebijakan perdagangan oleh pusat tidak sesuai jika diterapkan di kawasan perbatasan. Oleh karenanya, kami meminta pada pemerintah untuk memberikan perlakuan khusus bagi kawasan perbatasan,” pungkas Endang. (gam)

INVESTASI

OJK Menandatangani Kerja Sama dengan Japan FSA

DANA PENSIUN

Asosiasi DPLK Targetkan Kelola Aset hingga Rp150 Triliun JAKARTA-Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Indonesia menargetkan pengumpulan aset dana kelolaan di tahun 2020 mencapai Rp150 triliun dengan lima juta peserta. Guna mendukung pencapaian target tersebut, Asosiasi DPLK membentuk Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) yang didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Umum Asosiasi DPLK, Abdul Rachman mengatakan program PPUKP yang dikelola DPLK merupakan antisipasi masalah pencadangan dana pesangon perusahaan. “Asosiasi DPLK menargetkan pengumpulan aset mencapai dana kelolaan menjadi lima kali lipat dari aset kelolaan saat ini,” kata Rachman di Jakarta, Rabu (30/10). “ Asosiasi DPLK menilai bahwa potensi pasar program pensiun DPLK dan pesangon masih sangat besar. Dari 121 juta karyawan, hanya 1,5 juta orang yang menjadi peserta DPLK. Sehingga, tingkat penetrasi program pensiun di Indonesia baru mencapai 6-7 persen.

Rachman menyebutkan, program PPUKP dihara-

ant/ puspa perwitasari

RAKER PENGAMBILALIHAN INALUM. Ketua Komisi XI DPR Olly Dondokambey (kanan) memimpin rapat kerja bersama pemerintah terkait pengambilaihan PT Nippon Asahan Alumunium atau Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) di Komplek Parlemen senayan, Jakarta, Rabu (30/10). Rapat lanjutan tersebut membahas persetujuan anggaran pengambilalihan Inalum yang kepemilikan100 persen saham dan pengolahan Inalum jatuh ke tangan pemerintah Indonesia efektif 1 November 2013.

pkan bisa menjadi alternatif dalam merencanakan tingkat pendapatan karyawan untuk dapat hidup layak di saat pensiun. Dia mengungkapkan, Indonesia akan mengalami ledakan jumlah pensiun dan lanjut usia mencapai 40 juta orang di tahun 2025 dan menjadi 71,6 juta di 2050.

Hingga kuartal III-2013, Asosiasi DPLK telah menghimpun aset dana kelolaan sebesar Rp28 triliun. Diharapkan, hingga akhir tahun ini bisa mencapai Rp32 triliun.

“Sampai akhir September 2013, kami sudah mengumpulkan Rp28 triliun.

Nilai ini mengalami kenaikan Rp3 triliun dibandingkan dengan periode yang sama di 2012,” kata Ketua Harian Asosiasi DPLK, Nur Hasan

Kurniawan di Jakarta, Rabu (30/10).

Menurut Nur Hasan, saat ini asosiasi memiliki 23 anggota yang terdiri atas, tujuh perusahaan perbankan dan 16 perusahaan asuransi.

“Bank Mandiri dan perusahaan asuransi Manulife sudah menjadi bagian dari anggota kami,” ucapnya.

Dari total aset sebesar Rp28 triliun, kata Nur Hasan, porsi terbesar ditempatkan di pasar keuangan yang mencapai Rp16,3 triliun. Sedangkan di Surat Berharga Negara (SBN) Rp5 triliun, saham Rp1,7 triliun, obligasi Rp3,8 triliun, sukuk Rp318 miliar, reksa dana Rp898 miliar, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) Rp21,8 miliar dan tanah/ bangunan Rp11 miliar.

Nur Hasan meyakini pada akhir tahun ini akan mampu mengumpulkan aset kelolaan hingga Rp32 triliun. “Dengan adanya PPUKP (Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon), maka ditargetkan pengumpulan aset akan mencapai sekitar Rp31-32 triliun di akhir Desember 2013,” imbuhnya. (gam/abd)

TOKYO-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani naskah kerja sama dengan Japan Financial Services Agency (Japan FSA) di Tokyo, Jepang, Selasa (29/10) siang waktu setempat. Naskah kerja sama yang tertuang dalam bentuk Exchange of Letter (Pertukaran Nota Kesepahaman) tersebut menyepakati beberapa area kerja sama di bidang pertukaran informasi, pengkajian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan di sektor jasa keuangan kedua negara.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dan Komisioner Japan FSA Ryutaro Hatanaka di Kantor Pusat Japan FSA di Tokyo dengan disaksikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Muhammad Lutfi.

Nota Kesepahaman dengan Japan FSA ini adalah naskah kerja sama bilateral OJK pertama dengan otoritas jasa keuangan asing sejak OJK mulai beroperasi pada 31 Desember 2012.

OJK juga dalam proses penandatanganan nota kerja sama serupa dengan beberapa otoritas jasa keuangan negara lain khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Poin perjanjian naskah kerja sama antara OJK dan FSA Jepang mencakup pertukaran

data dan informasi industri jasa keuangan khususnya di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank kedua negara. Selain itu, kerjasama ini juga meliputi pertukaran pengalaman dan keahlian dalam kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan termasuk di sektor Usaha Kecil dan Menengah.

OJK dan Japan FSA juga menyepakati untuk memperluas cakupan kerja sama tersebut pada 2014 menda-

tang yang akan meliputi pula sektor perbankan, bersamaan dengan akan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada OJK pada 31 Desember 2013.

Menurut Ketua DK OJK Muliaman D. Hadad, kerja sama ini memungkinkan prinsip resiprokal dilaksanakan, di antaranya dengan tukar menukar informasi dan pemberian bantuan pengawasan di era globalisasi sektor jasa keuangan saat ini.

“Kerja sama ini juga bermanfaat untuk Indonesia khususnya dalam kaitan upaya kita untuk pendalaman pasar keuangan, peningkatan literasi keuangan masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Juga personel OJK dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan di Tanah Air,” demikian dikatakan Muliaman seperti dikutip Direktorat Komunikasi dan Hubungan Internasional OJK dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/10). (gam)

4

LINTAS JATIM

KAMIS 31 OKTOBER 2013 NO.0230 | TAHUN II

CUACA JAWA TIMUR

CPNS

Jatim Berpeluang Hujan Disertai Angin Kencang hingga Esok

531 Peserta Tak Ikuti Tes

SURABAYA – Sebagian besar wilayah di Jawa Timur hari ini Kamis (31/10) hingga besok perlu diwaspadai angin kencang terjadi hampir di semua wilayah Jatim. Arah angin umumnya akan bertiup dari arah dengan kecepatan angin kecepatan 05-38 km/jam dengan suhu udara berkisar antara 18-35 derajat Celsius.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kelas I Juanda Surabaya, Blucer Dolok Saribu, Rabu (30/10) mengatakan, mayoritas wilayah Jawa Timur pada Oktober/Nopember 2013 sudah memasuki musim pancaroba/peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan.

“Hal ini menyebabkan keadaan cuaca di beberapa daerah Jatim hingga 1 Nopember umumnya berawan dan berpeluang hujan sedang.

Hal tersebut masih sama seperti kondisi cuaca Jatim beberapa hari yang lalu,” ujarnya.

Dia menuturkan, ber-

dasarkan prakiraan cuaca, untuk wilayah Jatim daerah Madura seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Bawean cuaca umumnya berawan dan peluang hujan ringan.

Untuk Wilayah Jatim Utara dan Utara Tengah seperti Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dan Situbondo cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan.

Dijelaskannya, untuk wilayah Jatim daerah Tengah seperti Magetan, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Kediri, Jombang, Mojokerto dan Bondowoso cuaca umumnya cenderung berawan dan berpeluang hujan dengan intensitas sedang.

Sedangkan di wilayah Jatim daerah Selatan dan Selatan Tengah, seperti Pacitan, Trenggalek,Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi cuaca umumnya juga berawan dan berpotensi hujan sedang. (ara)

ara/koran madura

BERAWAN. Cuaca sebagian besar di wilayah Kota Surabaya sedang berawan, Rabu (30/10) dan berpeluang akan terjadi hujan disertai angin kencang hingga esok.

Kejari Periksa Kadisdik terkait Korupsi BOJONEGORO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Jatim, Rabu (30/10), memeriksa Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Husnul Quluq dan mantan Sekretaris Disdik Eduard Gumansalangi terkait dugaan korupsi pengadaan mebel di 162 SDN sebesar Rp2,3 miliar.

"Keduanya kami periksa untuk dimintai keterangan terkait proses pengadaan mebel di 162 SDN," kata Kasi Intel Kejari Bojonegoro Nusirwan Syahrul.

Ia mengelak memberikan keterangan mengenai pertanyaan yang diajukan kepada Husnul Quluq dengan alasan

pemeriksaan belum masih berjalan.

"Hasil pemeriksaan ya kita belum tahu. Kan pemeriksaan masih belum selesai," jelasnya.

Namun, menurut dia, Eduard G mendapatkan pertanyaan terkait proses pengadaan mebel di 162 SDN dari

dana alokasi khusus (DAK) 2012 sebesar Rp4,023 miliar.

"Dia (Eduard) mengaku tahu proses pengadaan mebel yang polanya dilakukan secara swakelola termasuk tahu kepala SDN penerima mebel pernah dikumpulkan di suatu tempat terkait pengadaan mebel," tuturnya.

Keterangan yang diperoleh, Husnul Quluq yang datang ke kantor kejari sekitar pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB masih menjalani pemeriksaan.

Namun, Eduard yang datang dalam waktu bersamaan sudah meninggalkan kantor

kejari setempat pukul 11.30 WIB. "Saya mendapatkan sekitar 10 pertanyaan terkait pengadaan mebel," jelas Eduard.

Nusirwan menyatakan masih belum bisa memastikan kemungkinan ada tersangka baru di luar lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kita belum tahu apakah akan ada lagi tersangka baru," ujarnya.

Meski demikian, menurut dia, pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan mebel masih akan terus berlanjut dengan akan

memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada Bendahara dan Kepala Bidang Tk/ SD Disdik.

Kejari setempat, sebelumnya sudah menetapkan Yayan Sunarya dan Agus Triyono dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM sebagai tersangka. Keduanya berperan sebagai pemesan mebel ke CV Kreasi Rapi Bojonegoro dan mendatangi SDN untuk mengambil uang dan menyiapkan dokumen.

Selain itu, kejari juga sudah menetapkan sebagai tersangka pemilik CV Kreasi Rapi Budi Haryono yang

menandatangani proses pencairan dana pengadaan mebel secara fiktif di 162 SDN dari DAK 2012 senilai Rp4,023 miliar.

Sementara itu, Dua tersangka lainnya yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) Kecamatan Kapas, Kundarto dan Pimpinan Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Mebel Disdik Novi.

Keduanya Kundarto dan Novi ditahan di Lapas Bojonegoro, sedangkan Yayan Sunarya, Agus Triyono dan Budi Haryono ditahan di Lapas Medaeng Sidoarjo. (ant/gus/dik)

SURABAYA - Sebanyak 531 dari 9.615 peserta tidak mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil Pemkot Surabaya jalur umum yang digelar di SMKN 5 Surabaya mulai 22 hingga 30 Oktober 2013.

"Hingga hari terakhir peserta yang tidak mengikuti tes CPNS sebanyak 531 orang," kata Ketua Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya Mia Santi Dewi saat meninjau pelaksanaan tes CPNS di SMKN 5 Surabaya, Rabu (30/10).

Hanya saja, lanjut dia, pihaknya belum mengetahui alasan dari mereka yang tidak mengikuti tes CPNS di Pemkot Surabaya kali ini.

Menurut dia, selama pelaksanaan tes CPNS, belum ditemukan praktik curang yang dilakukan oleh peserta tes CPNS. Namun, lanjut dia, ada beberapa peserta yang terlambat datang saat ujian berlangsung. Kebanyakan mereka yang terlambat peserta dari luar kota atau faktor terjebak kemacetan saat ke lokasi tes.

"Saya sudah ingatkan kepada semua peserta agar datang satu jam sebelum pelaksanaan berlangsung. Ini dikarenakan ada regristasi ulang sebelum tes berlangsung," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga masih mentolerir bagi peserta yang lupa tidak membawa kartu tanda penduduk (KTP). "Peserta yang tidak bawa KTP, kita lihat datanya, antara foto dan aslinya sama atau tidak. Begitu juga NIK, kalau sama dan tidak meragukan ya tetap diperbolehkan," ujarnya.

Mengenai pengumuman hasil tes CPNS, Mia mengatakan pihaknya belum mengetahuinya karena itu kewenangan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). "Hasil dari tes ini akan diserahkan ke BKN," katanya. (ant/dul/dik)

PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

KI Harapkan Parpol Melaksanakan Keterbukaan Informasi

ara/koran madura

PELUNCURAN LOGO BARU. Kepala BPPKB Jatim dr. Sukesi (kiri), Indy Barends ambassador Roma (tengah) dan Direktur Pemasaran Mayora Group Ricky Afrianto, saat peluncuran logo baru Roma dengan tema “Serving Goodness and Happines” di Surabaya, Rabu (30/10) kemarin.

MAKANAN SEHAT

Kesehatan Berawal dari Keluarga SURABAYA – Tahukah anda, jika ingin keluarga yang sehat, harus diawali dari pemberian makanan sehat dan bergizi. Selain itu, peran serta seorang istri sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan keluarga melalui pemberian makanan yang sehat dan bergizi.

Makanan sehat dan bergizi merupakan makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan mineral.

“Pemberian makanan yang sehat merupakan langkah awal menciptakan keluarga sehat. Selain memberikan makanan pokok, makanan ringan yang sehat juga dapat mendukung terciptanya keluarga sehat,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pemprov Jawa Timur (Jatim) dr. Sukesi di sela-sela peluncuran logo baru Roma dengan tema “Serving Goodness and Happines” di Surabaya, Rabu

(30/10) kemarin.

Menurut Sukesi, makanan yang sehat tidak perlu mahal. Asalkan kandungannya memenuhi kriteria kandungan gizi yang dibutuhkan, makanan itu layak dikonsumsi. “Untuk memilih makanan bergizi, seorang ibu rumah tangga harus memberikan edukasi yang baik kepada anakanaknya. Seperti memberikan produk makanan yang mengandung gandum murni. Sebab, gandum lebih mudah dicerna dibandingkan makanan yang mengandung terigu,” ujarnya.

Sukesi mengimbau kepada para ibu rumah tangga untuk meningkatkan peran dalam keluarga untuk menciptakan kesadaran gizi yang baik, dan memilih makanan yang sehat, termasuk makanan ringan. Apalagi untuk mendapatkan makanan ringan yang bergizi itu kini tidaklah sulit. Sebagai brand biskuit terbesar di Indone-

sia yang telah hadir lebih dari 50 tahun, biskuit Roma berkomitmen memberikan produk terbaik yang memenuhi standar gizi.

Direktur Pemasaran Mayora Group Ricky Afrianto mengungkapkan, selain memiliki bahan dasar berkualitas, aneka produk Roma juga diolah menggunakan teknologi tercanggih. Tujuannya untuk meminimalisasi bakteri yang berasal dari sentuhan tangan manusia.

Ricky menambahkan, sebagai salah satu produk biskuit lokal ternama, Roma berupaya menjadi tuan rumah di negara sendiri.

Mengingat ada banyak jenis produk biskuit ekspor yang sudah meramaikan market makanan ringan di Tanah Air. “Kebahagiaan dan kebanggaan Roma adalah saat menyaksikan ibu dan keluarga di Indonesia tersenyum bahagia saat menikmati sajian berkualitas dari Roma,”

imbuhnya.

Sebagai langkah besar dari Roma, kata Ricky, pihaknya terus memberikan yang terbaik, Dengan peluncuran logo baru dengan tema “Serving Goodness and Happines” tersebut Roma menargetkan bisa meningkatkan pangsa pasar hingga menjadi 12 persen selama tahun 2013.

Sementara itu, artis ibukota Indy Barends sekaligus brand ambassador dari Roma mengatakan bahwa mengungkapkan, negara yang kuat berasal dari keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat dimulai dari sajian makanan yang sehat kepada seluruh anggota keluarga.

"Memang tidak mudah memilih produk makanan ringan yang lezat dan bergizi. Saya memilih biskuit Roma, karena memang sudah dikenal sejak 50 tahun lalu sebagai biskuit karya putra bangsa yang sudah mendunia," paparnya. (ara)

SURABAYA - Komisi Informasi berharap semua partai politik yang menjadi peserta di Pemilihan Umum Legislatif 2014 tidak menutup-nutupi informasi, khususnya persoalan anggaran sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

"Informasi publik yang wajib disediakan di antaranya program umum dan kegiatan partai politik serta mekanisme pengambilan keputusan partai, hasil muktamar, kongres atau musyawarah nasional," ujar Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Hamid Dipopramono di sela seminar keterbukaan informasi Partai politik untuk Pemilu berkualitas di Surabaya.

Selain itu, partai politik wajib menyediakan informasi lain sesuai undang-undang yang berkaitan dengan partai politik.

Ia mengungkapkan, partai politik harus menjalankan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebab, lanjut dia, dana partai politik sebagian berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Dalam Pasal 34 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa keuangan parpol bersumber dari bantuan keuangan APBN atau APBD," paparnya.

Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf. Di sela pembukaan seminar, ia menjelaskan bahwa partai politik harus melaksanakan keterbukaan informasi karena merupakan kehendak rakyat. "Yang menjadi konstituen partai politik adalah rakyat maka sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan keterbukaan informasi yang bisa dinilai semua

masyarakat," katanya.

Sementara itu, wakil gubernur yang akrab disapa Gus Ipul itu berharap, seminar ini mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat dan berguna bagi semua partai politik.

Seminar yang digelar Komisi Informasi Jawa Timur itu menghadirkan narasumber Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Hamid Dipopramono, Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur, Harjogi mengatakan tujuan dari Komisi Informasi dan Diskominfo Pemprov Jatim menyelenggarakan kegiatan ini yakni agar masyarakat tidak ragu-ragu dalam meminta informasi ke seluruh badan publik. (ant/fqh/dik)

PEMILU 2014

5 Parpol belum Serahkan Data Kampanye SURABAYA - Sebanyak 5 partai politik peserta pemilu 2014 hingga saat ini belum menyerahkan data kampanye ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur. Padahal menurut UU No 8/2012 tentang pemilu, parpol-parpol tersebut sudah dapat menyerahkan daftarnya ke Bawaslu, 3 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Anggota Bawaslu Jawa Timur Sri Sugeng Pujiatmiko kemarin mengatakan, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada parpol-parpol yang bandel tersebut. Sanksinya berupa tidak memberikan tempat kampanye.

"Kepada parpol yang tidak menyerahkan daftar kampanye ke KPU sesuai tingkatan masing-masing, maka parpol tersebut tidak boleh melaksanakan kampanye dalam bentuk

apapun selama masa kampanye pemilu 2014," tandas Sugeng.

Berdasarkan data di Bawaslu Jawa Timur, dari 12 partai peserta pemilu, ada 5 partai politik belum mengajukan data kampanye. Kelima partai politik itu adalah Hanura, PAN, PBB, PDI Perjuangan, PBB dan PKPI. Sugeng menyampaikan partai politik ini, sudah melanggar Undang-Undang No 8/2012 tentang pemilu. "Jika tidak menyerahkan daftar pelaksanaan kampanye siapa yang bertanggungjawab. Dari pada ada persoalan belakang hari, Bawaslu berhak melarangnya" ujarnya.

Ia menjelaskan, kampanye itu bukan hanya rapat umum, namun kegiatan pertemuan terbatas, tatap muka, pemasangan baliho penyebaran bahan kampanye dan kampanye di media cetak dan elektronik

serta kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang pemilu harus dilakukan dalam daftar pelaksanaan kampanye oleh partai politik bersangkutan.

"Kalau sampai penetapan zona dalam penetapan KPU. Maka parpol dan caleg saat melakukan kampanye bisa dibubarkan kepolisian. Karena memang tidak ada yang bertanggungjawab," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemilihan Umum Legislatif berlangsung 9 April 2014. Kali ini, KPU Pusat menetapkan 12 partai politik yang termasuk sebagai peserta Pemilu. Masingmasing, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, PPP, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang dan PKP. (han)

LINTAS JATIM

5

KAMIS 31 OKTOBER 2013 NO.0230 | TAHUN II

RESPON DEMONSTRASI BURUH

PWNU Ajak Semua Pihak Menjaga Kondisi SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur angkat bicara soal aksi unjukrasa buruh yang kembali marak di Jawa Timur, menuntut upah yang layak.

Organisasi Islam terbesar di Jawa Timur tersebut bahkan mengeluarkan seruan agar semua pihak bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif di Jawa Timur.

Seruan PWNU Jatim atas Demo Buruh dalam upah penentuan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur 2013 tersebut ditandatanganinya bersama oleh Rois Syuriah PWNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua PWNU KHM Hasan Mutawakkil Alallah.

Dalam seruannya, PWNU Jatim juga meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk menjaga situasi yang kondusif bagi berjalannya kehidupan bersama, karena itu seluruh pihak hendaknya menjaga aksi demo tidak berjalan anarkis dan tidak mengganggu kepentingan dan pelayanan umum serta tidak memaksakan kehendak.

Kepada seluruh jajaran pimpinan sosial dan politik di Jatim untuk tetap terlibat aktif dalam mengawal keutuhan dan ketahanan masyarakat dan tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menjurus kepada rencana dan tindakan destruktif, yang ujungnya akan menambah beban hidup masyarakat semakin berat di tengah kenaikan harga.

Sekretaris PWNU Jatim Akh Muzakki, Rabu (30/10) kemarin mengatakan pemerintah provinsi Jawa Timur, pengusaha maupun buruh harus duduk bersama untuk menuntaskan persoalan tersebut, sehingga Jawa Timur aman dan kondusif.

"Semua pihak terkait harus mengutamakan musyawarah dengan sikap dewasa dan hati yang tulus dan pikiran jernih serta adil dan proporsional," katanya.

Selain itu, PWNU Jatim juga menyerukan kepada aparat keamanan untuk bertindak tegas apabila ada indikasi destruktif atau anarkis. "Semua pihak hendaknya menjaga ketenangan dan ketertiban dalam masa menunggu hasil penghitungan ulang upah minimum dimaksud," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Wilayah Jatim, Jamaluddin, menyatakan ratusan ribu buruh akan mendatangi sejumlah titik pemerintahan serta beberapa titik pusat industri di kawasan ring I Jatim.

"Kawasan industri yang disasar yakni, kawasan SIER Surabaya, PIER Pasuruan, Kawasan Industri Gresik, dan Ngoro Mojokerto. Kami ingin menunjukkan bahwa komponen pekerja adalah komponen penting dalam perusahaan, sehingga nasibnya harus diperhatikan," ucapnya.

Intinya, buruh menentang Instruksi Presiden tentang Upah Minimum yang memuat formula baru upah minimum dengan perhitungan berbasis tingkat inflasi. Untuk tahun 2014, batasan kenaikan upah minimum adalah sebesar inflasi dengan batas atas maksimal 10 persen di atas inflasi tahunan untuk industri besar, sedangkan untuk industri padat karya dan UKM maksimal lima persen.

"Di Jatim, buruh menuntut peningkatan upah layak pada 2014 sekitar 50 persen menjadi minimal Rp3 juta di wilayah ring I, dan Rp2 juta ke atas untuk buruh di wilayah luar ring I. Selain upah, mereka juga menuntut penghapusan buruh alih daya, serta dijalankannya jaminan sosial untuk seluruh rakyat," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menyoroti dampak rencana mogok nasional puluhan ribu buruh selama enam hari mulai 28 Oktober hingga 2 November 2013, karena dikhawatirkan hal itu akan berimbas pada perekonomian di provinsi paling timur Pulau Jawa itu.

"Kalau boleh mengimbau, kami harapkan tidak ada mogok nasional beberapa hari. Meski unjuk rasa merupakan hak buruh, tapi kalau ada cara lain kenapa tidak dilakukan. Tanpa turun ke jalan dan mogok kerja, kami pasti mendengarkan aspirasi buruh dan berusaha mewujudkannya," katanya.

Menurut dia, jika aspirasi bisa diputuskan di Jatim maka Gubernur Jatim Soekarwo sendiri yang akan memberikan kebijakan, sedangkan jika harus diputuskan di Pemerintah Pusat maka pihaknya akan memfasilitasi dan menyerahkan tuntutannya ke Jakarta. (han)

ddy/koran madura

DITANGKAP. Sebanyak 50 tersangka pengedar dan pemakai narkoba berhasil ditangkap dalam tiga pekan terakhir.

DALAM TIGA PEKAN

Polisi Menangkap 50 Tersangka Narkoba SURABAYA - Polisi menangkap 50 tersangka pengedar dan pemakai narkoba dalam tiga pekan terakhir. Mereka diamankan anggota satuan reserse narkoba (satreskoba)Polrestabes Surabaya di tempat dan waktu yang berbeda.

Wakasat reskoba Polrestabes, Kompol Leonarnd M Sinambela Surabaya mengatakan, dari ke-50 tersangka tersebut, 43 tersangka merupakan pengedar, dan tujuh lainnya adalah pemakai.

"Dalam tiga pekan kami berhasil mengungkap 37 kasus narkoba dengan 50 tersangka. Dan dari hasil tangkapan kami, paling banyak adalah narkoba jenis sabu-sabu," kata Kompol Leonard kepada wartawan, Rabu (30/10).

Dari 50 tersangka yang berhasil ditangkap, 39 tersangka merupakan pengedar sabu-sabu, 7 tersangka merupakan pemakai sabu-sabu, dan 4 orang pengedar ganja.

"Semuanya akan kami proses sesuai hukum yang berlaku, dan akan terus kami kembangkan untuk bisa menangkap pelaku lainnya. Semoga kedepannya kasus penyalah gunaan maupun peredaran narkoba di wilayah hukum Polrestabes Surabaya dapat menurun," ujarnya.

Dari 38 kasus narkoba yang berhasil diungkap anggota Polrestabes Surabaya, diamankan barang bukti, 55,62 gram sabu-sabu, 688,12 gram Ganja, 16 set alat hisap, 4 unit timbangan, satu unit sepeda motor, 10 lembar bukti transfer, tiga kartu.(ddy)

ant/m risyal hidayat

AKSI BURUH SURABAYA. Sejumlah massa dari beberapa elemen buruh Gresik melakukan unjuk rasa didepan Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Rabu (30/10). Mereka meminta penghapusan sistem outsourcing, kenaikan UMK sebesar 50 persen dan memberlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk Kabupaten Gresik.

Buruh Minta UMK Rp 3 Juta SURABAYA - Para buruh di Kota Surabaya tetap menuntut kenaikan upah minimum Kota 2014 dari sebelumnya Rp1.740.000 menjadi Rp3.000.000.

Saat menggelar aksi mendatangi Balai Kota Surabaya, Rabu (30/10), perwakilan Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMPI) Doni Irianto meminta agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menetapkan UMK Kota Surabaya 2014 setidaknya lebih tinggi dari beberapa kota/kabupaten di Jatim.

"Harapan kami, kami minta UMK Surabaya ditetapkan di atas permintaan daerah lain.

Kalau Kabupaten Gresik saja

kabarnya Rp3 juta tentu kami minta di atasnya," tegasnya.

Menurut Doni, sebagai barometer daerah di Jawa Timur, Kota Surabaya harusnya bisa memberikan contoh yang baik dalam menerima aspirasi dari para buruh.

Namun faktanya, Surabaya malah kalah dengan daerah lain seperti Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto.

Tidak hanya itu, Doni juga menilai kota Surabaya se-

makin menurun semenjak dipegang wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Terbukti, hingga saat ini, untuk penentuan besaran UMK tahun 2014 masih dalam sebatas wacana, sedangkan beberapa kepala daerah lain di Jatim telah berani mengaluarkan rekomendasi untuk UMK tahun depan.

"Dibandingkan dengan daerah lain di Jatim, Surabaya masih kalah. Makanya, kami minta agar tuntutan kami ini dikabulkan. Jika tidak dipenuhi, para buruh akan menggelar mogok massal sebagai bentuk protes," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta agar Wali Kota Surabaya

menemui para buruh dan bersedia mengeluarkan rekomendasi seperti beberapa daerah lain di Jawa Timur.

Kedatangan para buruh tidak mendapat tanggapan satupun pejabat, meski terdapat beberapa pejabat teras di lingkungan pemerintah kota (pemkot) yang memantau berjalanya unjuk rasa, di antaranya Asisten I Sekkota Surabaya Yayuk Eko Agustin serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindngan Masyarakat (Bakesbang Linmas) Soemarno.

Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Baktiono mengatakan UMK Surabaya pada 2014 diperkirakan

naik 25 persen dari tahun sebelumnya sebelumnya yakni dari Rp1.740.000 menjadi Rp2.025.000.

"Itu masih asumsi dari Dinas Tenaga Kerja Surabaya.

Saat ini masih dalam pembahasan di Dewan Pengupahan," kata katanya.

Menurut dia, asumsi ini bisa naik dan bisa juga turun karena masih disesuaikan dengan dalam RAPBD Surabaya 2014. Selain itu, kata dia, asumsi ini jauh dari harapan para buruh yang menuntut UMK Surabaya sebesar Rp3 juta.

"Belum ada patokan karena belum ada putusan," ujarnya. (ant/dul/dik)

TUNTUT GANTI RUGI

Djarkoni Demo di Depan Ciputra World SURABAYA - Serma (purn) Djarkoni kemarin akhirnya memenuhi janjinya untuk melakukan aksi unjukrasa di depan mall Ciputra World Surabaya. Bersama kerabatnya Harijono serta penasihat pribadinya Ki Sabdo Jagat Royo, lelaki tua berusia 75 tahun tersebut terpaksa turun ke jalan karena tanah seluas 8,9 hektar miliknya dicaplok oleh PT Win Win Realty Center dan diatasnya dibangun mall dan Apartement Ciputra World, tanpa memberikan ganti rugi sepeserpun kepadanya.

Mengenakan baju kebesarannya yang dilengkapi sejumlah tanda jasa, Djarkoni dan para kerabatnya, tiba pukul 09.30 WIB di Jalan Mayjen Sungkono, tepat berada di depan pintu masuk mall.

Mereka disambut sejumlah polisi dan petugas keamanan internal yang telah membentuk pagar betis. Tanpa gentar, korlap aksi, Harijono melakukan orasinya mengecam tindakan sewenang-wenang dari pengembang mall tersebut.

"Bapak Djarkoni tidak pernah menjual tanahnya. Bapak Djarkoni tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Ciputra World. Tapi kenapa tanahnya kemudian dibangun mall," teriak Hari -- sapaan karib Harijono.

Ia melanjutkan, tindakan pengembang Ciputra World tersebut sama dengan penjajah, karena merampas dan menguasai tanah orang dengan cara yang tidak benar. Karena itu, Hari meminta agar hak-hak Djarkoni diberikan sesuai de-

ara semeru/koran madura

BERJUANG. Dulu Djarkoni (pakai baju tentara) berjuang mengusir penjajah dari bumi pertiwi, sekarang ia berjuang keras untuk mendapatkan hak atas tanahnya yang dicaplok Ciputra World Sur, Rabu (30/10). ngan asas keadilan. Selain berorasi, mereka juga membawa sejumlah poster yang isinya 'Mengambil Hak Atas Tanah Itu Namanya Penjajah' dan 'Hari Gini Masih Ada Penjajah'.

Aksi Djarkoni dan kerabatnya tersebut langsung direspon oleh manajemen Ciputra World. Mereka kemudian diajak masuk ke dalam dan melakukan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut tidak tercapai kata sepakat, karena pihak manajemen tidak diwakili oleh pengambil kebijakan. Pihak manajemenpun berjanji akan mencari waktu yang temapt untuk melakukan mediasi kembali sehingga tercapai kata sepakat.

"Sebenarnya kasus ini sudah dilakukan mediasi. Kami sudah bicarakan dengan kuasa hukum Pak Djarkoni dan saat ini masih proses," kata seorang staf manajemen PT Win Win

Realty Center yang enggan disebutkan namanya.

Yang menarik, dalam pertemuan tersebut, pihak Ciputra World sempat mengatakan bahwa lahan yang mereka tempati adalah milik mereka sendiri. Sertifikatnyapun lengkap. Namun, Djarkoni memiliki surat resmi dari BPN Surabaya I yang isinya memblokir sertifikat palsu yang sudah dipegang oleh Ciputra World, karena alas hak sebagai persyaratan untuk pengurusan sertifikatnya palsu. Yang memiliki alas hak yang asli adalah Djarkoni.

Kuasa Hukum Djarkoni, Heri Basuki mengungkapkan, sebenarnya manajemen Ciputra World dan dirinya sudah 6 kali melakukan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, mereka pernah menawarkan uang senilai Rp 10 miliar untuk membeli lahan

tersebut. "Tetapi kami belum bisa menerima, karena nilai tersebut tidak dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan yang rasional," kata Heri.

Seperti yang kami beritakan sebelumnya, Djarkoni (75), pemilik sah tanah seluas 8,9 hektar yang diatasnya dibangun mall Ciputra World serta tanah seluas 9,5 hektar, tempat berdirinya Universitas 45 Surabaya muncul ke publik untuk menggugat haknya atas tanah. Pensiunan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) tersebut mengaku tidak pernah menjual tanahnya baik kepada pihak pengembang mall maupun yayasan universitas tersebut.

Menurut pengakuan Djarkoni, tanah yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono dibelinya pada tahun 1968 dari uang dolar yang dikumpulkannya ketika ditugasi kesatuannya

ke luar negeri. Tanah yang diatasnya berdiri megah mall Ciputra World dibelinya dari Mbok Marjam, sedangkan yang berdiri gedung Univeritas 45 dibelinya dari Dermo.

Ia mempunyai bukti kuat secara sah atas kepemilikan lahan tersebut. Dasar hukum pertama adalah surat dari menteri negara agraria tahun 1968.

Didalamnya terdapat akta jual beli yang dituangkan dalam bentuk jual beli. "Sehingga resmi tanah ini adalah hak dan milik saya," ungkap Djarkoni.

Bukti lain yang dimiliki Djarkoni adalah Surat Keterangan Pendaftar Tanah (SKPT).

Menurutnya, ia mengajukan tahun 1970 dan keluar 1973.

Tak hanya itu, ia juga memiliki bukti BPN Surabaya maupun pusat juga menyatakan bahwa dirinya sebagai pemilik sah.

"Lah kok tiba-tiba tanah saya diserobot," pungkasnya. (ara)

6 Tertibkan Truk Masuk Kota

Polisi Dinilai Tak Bergigi PROBOLINGGO - Kendaraan truk masuk kota, nampaknya menjadi sebuah problematika yang tak kunjung usai. Meski sudah kerapkali dikritik, namun masih banyak pemandangan kendaraan truk yang main nyelonong masuk wilayah perkotaan.

Bahkan, ada kesan pembiaran dengan dalih truk yang masuk perkotaan karena garasinya berada di dalam kota. Sehingga polisi dinilai tak “bergigi” untuk melakukan penertiban.

“Yang masuk perkotaan itu justru kendaraan truk yang dari luar kota,” tegas salah seorang anggota Komisi A DPRD Kota Probolinggo, Abdul Aziz kepada wartawan, Rabu (30/10).

Bahkan, Aziz mengaku melihat dengan mata kepala sendiri saat ada truk luar kota yang masuk kota. Padahal, itu sudah jelas-jelas sudah ada rambu-rambu larangan. “Kalau petugas berdalih truk yang masuk kota karena garasinya ada di dalam kota,

PROBOLINGGO

KAMIS 31 OKTOBER 2013 NO.0230| TAHUN II

saya kira itu tidak logis.

Karena truk yang masuk banyak yang dari luar Kota Probolinggo,” tandasnya.

Politisi gaek dari PKB itu menjelaskan, persoalan itu memang menjadi perhatian publik. Bahkan, komisi A sendiri sudah berkali-kali melakukan hearing dengan pihak Satlantas dan Dinas Perhubungan. Namun, persoalan truk yang masuk kota, selalu tak ada ujung pangkal penyelesainnya.

“Ada apa? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita,” katanya.

Persoalan ini, kata dia, menjadi tanggunggungjawab pihak Satlantas dan pihak Dishub setempat. Jika persoalan kendaraan truk masih terus dibiarkan masuk kota, Aziz berjanji akan membicarakanya dengan komisinya nanti. “Kita akan gelar hearing lagi nantinya,” terang dia.

Abdul Aziz menambahkan, kendaraan truk yang masuk perkotaan itu, tidak hanya truk yang dari arah barat pertigaan Kelurahan Ketapang. Melainkan juga dari arah timur jurusan Situbondo.

Melihat mudahnya kendaraan truk yang main nyelonong masuk perkotaan itu, tidak jarang kemudian menimbulkan terjadi kecelakaan.

Itulah sebabnya, anggota Komisi A itu meminta petugas Satlantas dan Dishub setempat agar tidak main-main untuk mengarahkan kendaraan truk dari arah barat melewati jalur selatan.

Begitu juga sebaliknya, truk yang dari arah timur diarahkan melewati jalur selatan.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kota Probolinggo, AKP Mukhlason hingga berita ini ditulis belum berhasil dikonfirmasi. (ugi).

Buku Nikah Mulai Langka Kemenag Kabupaten Probolinggo Andalkan Stok Lama PROBOLINGGO - Persoalan kekurangan buku nikah di beberapa daerah akhir-akhir ini banyak terjadi. Namun Kantor Kementrian Agama Kabupaten Probolinggo, untuk masalah buku nikah tidak mengalami kendala. Pasalnya, stok buku nikah yang digunakan pada tahun ini masih mengandalkan sisa tahun lalu.

Menurut Kasi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kemenag Kabupaten Probolinggo, A.Wafi, mengatakan, masalah buku nikah memang mengalami kelangkaan di daerah lain. Tetapi untuk Kabupaten Probolinggo, masalah buku

nikah masih aman.

“Saat ini masih belum ada masukan dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Seluruh Kecamatan, belum ada keluhanan masalah kekurangan buku nikah,” katanya, Rabu,(30/10) kemarin.

Wafi juga mengatakan, buku nikah yang digunakan dalam tahun ini masih menggunakan stok buku nikah tahun 2012. Karena pengiriman pada tahun tersebut relatif banyak. Sehingga sisanya bisa digunakan dalam tahun ini.

Lanjut Wafi, sisa pengiriman buku nikah pada tahun lalu berjumlah 9500 pasang.

Sedangkan pada tahun 2012 kemarin, jumlah orang yang melangsungkan perkawinan sejumlah 11.900 pasang. ”Jadi orang yang menikah dalam setiap tahunnya tidak kurang dari 10 ribu pasan-

gan. Secara otomatis dengan jumlah itu nilainya cukup tinggi. Kebiasaan orang yang melakukan pernikahan bagi umat Islam biasanya pad bulan Dzulhijjah atau pada bulan haji,” terangnya.

Menurutnya, jumlah pasangan yang menikah mulai Januari sampai dengan September 2013 mencapai angka 7306 pasangan. Angka tersebut sifatnya masih sementara, karena masih tinggal tiga bulan lagi jumlahnya masih belum masuk. Dia juga mengatakan, dalam tahun ini Kemenag pusat hanya mengirimkan 200 pasang.“Total ketersedian

buku nikah dalam tahun ini mencapai 9700 pasang,” tandas Wafi.

Wafi juga mengharapkan, dengan ketersedian buku nikah yang ada di Kemenag Kabupaten Probolinggo bisa mencukupi sampai akhir tahun. Namun jika terjadi lonjakan pasangan pihaknya akan melakukan upaya penjelasan kepada calon yang akan menikah masalah kekurangan stok tersebut.

“Tetapi akad nikah tetap akan dilayani, dan mereka tetap akan tercacat meski buku nikahnya akan menyusul,” pungkasnya.(fud)

PEMILU 2014

NasDem Pede Lolos Parliamentary Threshold PROBOLINGGO – Nampaknya Partai NasDem sebagai kontestan pemilu 2014 mendatang pede melewati persyaratan ambang batas (parliamentary threshold) sebesar 3,5 persen secara nasoional. Partai yang dinahkodai oleh Surya Paloh tersebut menyakinkan diri dapat mendulang suara pemilih melebihi angka yang ditentukan.

Hal itu diungkapkan oleh, Ketua Bidang Agama dan Masyarakat Adat DPP Partai Nasdem, Hasan Aminuddin, kepada wartawan, Rabu (30/10).

Hasan Aminuddin, mengatakan saat ini Partai NasDem merupakan parpol baru yang diyakini bisa menempatkan posisinya pada urutan ketiga besar secara nasional. “Kami yakin lolos, sesuai dengan petunjuk Surya Paloh, Nasdem harus bisa masuk tiga besar ditingkat nasional,” terangnya.

Ia menambahkan, dirinya telah melakukan upaya silaturahmi kepada semau elemen masyarakat baik kepada tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Matan Bupati Probolinggo ini meyakinkan, bahwasannya banyak kalangan saat ini yang mencibir keberadaan Partai Nasdem.

Namun menurutnya hal itu merupakan sesuatu yang diniliai wajar.”Karena Nasdem masih partai yang baru

tampil dalam pemilu,” tandas Hasan Aminuddin.

BUKU NIKAH LANGKA. Dua petugas Kementerian Agama Sumut menunjukkan contoh surat keterangan nikah sementara, pengganti buku nikah di Medan, Sumut, Rabu (30/10).

Sejak tiga bulan terakhir, sejumlah daerah di Indonesia mengalami kelangkaan buku nikah karena dalam proses percetakan dan pendistribusian dari Jakarta.

Jaminan Kesehatan

Dinkes Anggarkan Rp 32 Miliar

Bahkan Hasan Aminuddin, optimis dan meyakini perolehan suara Partai Nasdem bisa melebihi aturan ambang batas dengan angka perolehan suara yang cukup tinggi. Hal yang terpenting kata Hasan Aminuddin, NasDem merupakan satunya satunya partai baru yang mengikuti pemilu 2014. “Semua mesin parpol dan kader partai Nasdem melakukan usaha dan kerja keras demi membesarkan partai,” ungkap pria kelahiran Probolinggo ini.

Ia menambahkan, dirinya telah melakukan upaya silaturahmi kepada semau elemen masyarakat baik kepada tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Dari kujungannya kebeberapa daerah di Jawa Timur, seperti halnya pulau garam Madura, dan wilayah lain di Jawa timur. “Masyarakat sangat antusias dengan kedatangan partai NasDem. Karena partai ini memiliki jargon restorasi,” pungkasnya. (fud).

PROBOLINGGO – Tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo akan segera merealisasikan anggaran program jaminan kesehatan Jamkesda dan Jamkesmas, dari anggaran APBD 2014.

“Untuk masyarakat yang sudah mempunyai atau yang masih belum mempunyai Jaminan kesehatan, kami akan segera merealisasikannya untuk jaminan kesehatan yang akan segera diberlakukan tahun 2014,” ujar dr.Endang, kepada wartawan, Rabu (30/10). dr.Endang Astuti mengatakan, dari program jaminan

sakit dan Puskesmas guna untuk mempercepat mengatasi jaminan yang dimiliki masyarakat pada ntahun 2014.

“Secepatnya akan segera direalisasi,agar jaminan ini secepatnya difungsikan, kami sudah menyatakan syah dengan dana yang dikeluarkan untuk dua rumah sakit besar diKabupaten Probolinggo ini,”tandasnya.

Menurutnya, anggaran yang akan dikeluarkan untuk Jaminan kesehatan disejumlah rumah sakit umum Daerah itu, lanjut dia, diperuntukkan untuk Rumah Sakit Waluyo

kesehatan yang akan segera diberlakukan tersebut diambil dari anggaran APBD yang mendapat tambahan anggaran sebesar 11 M dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di PT ASKES Persero.

Sehingga pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo sudah menentukan beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang layak mendapatkan anggaran dana untuk memfasiliatsi masyarakat yang kurang mampu.

Dana yang mencapai milyaran rupiah akan segera disodorkan kepada pihak rumah

Jati Kraksaan, anggarannya mencapai Rp. 3 Milyar, dan Rumah Sakit Tongas anggarannya sebesar 500 juta rupiah. Untuk Jamkesda mendapat tampbahan 12 M, sementara ASKES mendapat tambahan 11 M. “Dinas Kesehatan sendiri mendapat anggaran sebesar 5 Milyar rupiah, itu untuk memfasilitasi pengobatan bagi masyarakat yang tidak mampu khusus jaminan kesehatan Penyelenggaraan Jamkesda dan Jamkesmas anggaran 2014,” pungkas dr.Endang Astuti. (ugi).

KECELAKAAN

Sebulan Terjadi 33 Kasus, 5 Nyawa Melayang PROBOLINGGO - Dalam rentang waktu selama 30 hari terakhir , terhitung sejak 1 sampai 30 Oktober. Sebanyak 33 kasus kecelakaan lalu lintas ( laka lantas) terjadi di wilayah hukum Polres Probolinggo. Akibatnya, sebanyak 5 nyawa melayang, 44 orang mengalami luka ringan.

Tidak hanya itu saja, namun kerugian materiil yang ditimbulkan dari kasus-kasus tersebut, sebesar 28,5 juta.

Sedangkan pelanggaran yang dialami oleh pengguna jalan tercatat ada 4.666 pelangaran jalan, dengan rincian tilang 4..096 kendaraan dan teguran 570 kendaraan.

“Kasus laka lantas di bulan oktober 2013 ini, ada 33 kejadian,”jelas Kapolres Probolinggo AKBP Endar Priantoro melalui Kasat

Lantas AKP Warih Hutomo, pada wartawan, Selasa (30/10) kemarin.

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya laka lantas itu, menurut Warih Hutomo, ada 3 faktor, yakni kendaraan, kondisi jalan dan human error. Akan tetapi, faktor tertinggi disebabkan human error. Hal ini dikarenakan banyaknya pengguna jalan yang tidak memahami aturan lalu lintas dengan baik, seperti menyalip ditikungan, peralihan arus dan melawan arah dengan kecepatan tinggi.

“Para pengendara jalan raya di daerah kita ini memang masih rendah pemahamannya terhadap keselamatan berlalu lintas. Makanya, kita pun gencar melakukan sosialisasi. Tetapi, kita juga sering melakukan razia, agar

angka laka lantas pun pasti turun,” katanya.

Tidak hanya itu saja, namun kerugian materiil yang ditimbulkan dari kasus-kasus tersebut, sebesar 28,5 juta.

Titik yang paling sering terjadinya laka lantas, lanjut Warih terjadi di jalan raya Dringu, Jalan Raya Leces serta Jalan Raya Kebonangung Kraksaan.Karena di sekitar kawasan jalan tersebut, disebabkan karena kurangnya penerangan jalanan dan

struktur jalannya yang bergelombang.

Tetapi, banyak juga kasus laka lantas yang disebabkan kendaraan yang dimodifikasi, sehingga dapat mengurangi keamanan kendaraan, seperti halnya ban kendaraan yang menggunakan ukuran kecil atau tidak standar.

“Dalam sosialisasi, kita sering menyampaikan agar jangan melakukan modifikasi terhadap kendaraan, baik sepeda motor atau pun mobil. Karena setiap kendaraan itu sudah ada standarnya, baik ukuran ban maupun onderdil lainnya yang diganti, itu bisa mempengaruhi keseimbangan kendaraan, terutama pada pengendara sepeda motor,” terangnya.

Selain itu, kata Mantan KRI Samsat Satlantas Polres Sidoarjo ini. Hampir kasus

yang terjadi akibat laka lantas itu tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Lebih lanjut Warih, menghimbau kepada para pengguna jalan di Probolinggo ini, terutama masyarakat di wilayah Hukum Polres Probolinggo untuk lebih memperhatikan rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan ketika berkendara.

Karena fungsinya yang paling utama untuk keselamatan berlalulintas dan ketertiban berlalu lintas.

“Selain itu, kita pun minta kepada masyarakat untuk benar-benar memperhatikan agar jangan berkendara dibawah pengaruh alkohol dan narkoba,maupun dalam keadaan ngantuk. Karena hasil yang kita temui, tiga hal itu penyebab utama terjadinya laka,” pungkasnya.(fud)

OPINI

Dari Jeda Menjadi ke Jadi

salam songkem

Adat Keraton

A

da-ada saja. Pemkab Sumenep, Madura, tiba-tiba berupaya memproklamirkan pakaian adat keraton pada peringatan hari jadinya yang ke-744, hari ini (31/10). Pakaian itu diinstruksikan Bupati melalui edaran SE pada semua pejabat di instansi pemerintahan setempat, yaitu pada tanggal 31 Oktober-1November besok.

Meskipun tidak terlalu mengikat, SE tentang pakaian adat di hari jadi Kabupaten Sumenep itu mendapat tanggapan berbeda. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Memang biasa, kontroversi selalu ada dalam setiap keputusan.

Meskipun masih ada kontroversi, hari jadi Sumenep berlangsung juga dengan diwarnai pakaian adat di sejumlah instansi pemerintahan setempat. Pakaian adat keraton tersebut, kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Hadi Soeharto, sebagai refleksi sejarah keraton Sumenep agar tidak pudar ditelan masa. Itu juga dimaksudkan agar para PNS punya rasa memiliki terhadap hari jadi Kabupaten Sumenep dan penduduk Sumenep tidak melupakan bahwa dahulunya Sumenep ini adalah sebuah kerajaan.

Memang, tujuan penyeragaman pakaian adat keraton cukup beralasan, namun berpotensi mendapat penolakan, karena dianggap nilai manfaatnya tidak sebanding dengan biaya besar yang harus dikeluarkan.

Penolakan itu disampaikan wakil rakyat di DPRD Kabupaten setempat. Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Hunain Santoso, pakaian adat itu sangat memberatkan PNS dan rawan menimbulkan gejolak, sebab bagi PNS perempuan harus dilengkapi dengan sanggul, sehingga harus melepas kerudung.

Sebenarnya, bila memang ingin diterapkan, perlu dibicarakan bersama. Antara eksekutif, legislatif, dan unsur keagamaan bisa mengatasi pro-kontra pemberlakukan pakaian adat keraton tersebut sehingga semua kendala bisa diatasi.

Pakaian adat sejatinya tidak hanya dilakukan pada hari jadi Kabupaten Sumenep, melainkan perlu diterapkan juga pada hari-hari tertentu dalam tiap pekan atau bulan pada hari kerja. Agar biaya mahal yang dikeluarkan untuk memiliki pakaian adat itu bisa lebih terasa manfaatnya secara ekonomis.

Selain itu, pemerintah setempat juga berkewajiban menjaga stok pakaian adat keraton Sumenep di pasaran. Agar para PNS dan masyarakat setempat yang berkeinginan membeli pakaian adat keraton Sumenep bisa dengan mudah mendapatkannya. Termasuk juga pakaian adat bagi perempuan tidak perlu menggunakan sanggul bagi mereka yang menggunakan kerudung. Namun semua itu sekedar ilustrasi apabila pejabat tinggi dan elit masyarakat di Sumenep ini tidak menyepakati pemberlakuan pakaian adat keraton bagi warga Sumenep. (*)

Ekstradisi Bilateral

I

ndonesia perlu berhati-hati dengan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura. Sebab ekstradisi tersebut tampaknya dinilai sebagai suatu kemajuan bagi Indonesia, namun sebenarnya justeru merugikan Indonesia.

Isi ekstradisi RP-Singapura tersebut, kata Ketua DPR Marzuki Ali, pihak Singapura akan mengembalikan para koruptor asal Indonesia yang ada di Singapura kepada negara Indonesia dengan syarat Singapura diperbolehkan melakukan latihan tempur di Indonesia.

Wilayah NKRI akan dijadikan sarana alat pertempuran negara asing, sebuah ekstradisi yang sangat kental beraroma politis. Sebab bukan mustahil, itu awal dari kekalahan Indonesia pada penjajahan gaya baru yang sedang dilancarkan oleh negara Singapura.

Sangat terasa pihak Singapura dalam melakukan perjanjian ekstradisi tersebut tidak didasarkan pada keikhlasan membantu Indonesia. Bahkan serasa ada motif tersembunyi dibalik keinginan Singapura melakukan latihan perang dengan menggunakan wilayah Indonesia.

Adanya penyusupan kekuatan militerisme Singapura di Indonesia memang perlu diwaspadai oleh Indonesia.

Jangan sampai semangat memburu para koruptor harus dibayar dengan penderitaan rakyat Indonesia.

Memang dalam perjanjian bilateral bidang pertahanan dan ekstradisi itu bagaikan simalakama bagi Indonesia. Jika ratifikasi ekstradisi itu mendapat persetujuan politisi di Senayan, maka Indonesia akan mendapatkan dukungan Singapura dalam pengembalian koruptor asal Indonesia yang selama ini berlindung di Singapura. Akan tetapi, setelah ratifikasi ekstradisi itu, bukan tidak mungkin, para koruptor asal Indonesia yang ada di Singapura akan hengkang ke negara lain, sehingga ekstradisi itu tidak akan banyak berguna bagi Indonesia.

Sementara dampak dari ekstradisi itu, Indonesia tidak bisa mengelak lagi untuk menolak berdatangannya alat tempur dan latihan perang yang dilakukan Singapura di wilayah NKRI, karena Indonesia telah tergadaikan dalam ekstradisi bilateral itu. Sehingga dengan demikian dapat dipastikan, apabila para legislator dan pejabat tinggi negara ini benar-benar bekerja untuk Indonesia, akan memandang perjanjian ekstradisi RI-Singapura bukanlah sebuah kemajuan bagi Indonesia. Malah ekstradisi itu menampakkan kelemahan Indonesia di hadapan Singapura yang selama ini telah berupaya mempermainkan Indonesia melalui reklamasi pantai yang dilakukan Singapura sejak melepaskan diri dari Federasi Malaysia untuk memperluas wilayahnya.

Kasus pulau Semakau yang ada di Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, yang terus menjadi rebutan negara Singapura, kiranya cukup menjadi pelajaran, bahwa Singapura memiliki missi terselubung dalam ekstradisi tersebut. (*)

A

7

KAMIS 31 OKTOBER 2013 NO. 0230 | TAHUN II

Dalam Al Qur an, Surat Yasin, Ayat 82, Allah SWT berfirman, “Kun fayakun”. Jadilah, maka jadi. Firman ini menunjukkan, bahwa bagi Allah, tidak ada jeda sedikitpun dari menjadi hingga jadi. Bahkan prosespun tidak mendapatkan ruang. Dengan kata lain, kehendak Allah itu adalah kejadian. Sehingga tidak ada kejadian di luar kehendaknya.

S

edangkan bagi manusia, sebagai makhluk ciptaannya, menjadikan sesuatu itu butuh proses. Membuat sesuatu itu memerlukan waktu.

Mustahil bagi manusia bisa menjadikan sesuatu, begitu berkehendak seketika itu juga terwujud. Bahkan dalam hayalan dongengpun, manusia tidak pernah melewatkan soal waktu.

Roro Jonggrang yang meminta dibangun seribu candi, masih mensyaratkan waktu proses pembuatan satu malam. Panjangnya kata simsalabim abda kadabra dalam praktik sulap, justru menunjukkan lamanya proses sulap itu dalam melahirkan sesuatu dari balik tirai. Walhasil, pada setiap karya manusia ada jeda antara menjadi ke jadi.

Hari jadi Sumenep yang kini memasuki yang ke 744, sesungguhnya refleksi dari menjadi ke jadi yang padat proses.

Dari tidak ada kadipaten Sumenep, jadi ada kadipaten. Dari daerah terjajah, jadi daerah merdeka. Dari daerah terbelakang, jadi daerah maju. Dan dari daerah tidak berpeluang, menjadi daerah yang memiliki prospek.

Permasalahanya sekarang, pengalaman apa yang bisa dipetik sepanjang jeda dari proses menjadi ke jadi kadipaten? Dan langkah seperti apa selayaknya kita ambil untuk mengisi proses dari menjadi ke jadi Kabupaten Sumenep yang jauh lebih maju, mandiri dan sejahtera?

Untuk proses dari tidak ada kadipaten Sumenep menjadi ada, memang tidak rumit. Karena berdirinya Kabupaten Sumenep lebih sebagai akibat

dari pada sebab. Diakui atau tidak, ambisi besar Prabu Kartanegara memang ingin memperluas kekuasaan Singasari sampai di ujung timur Madura. Tetapi harus diakui dominasi keputusan pemutasian Arya Wiraraja ke Sumenep lebih karena dorongan kepentingan ingin menyingkirkan.

Dalam kitab Pararaton dijelaskan, “Hanata Wongira, babatangira buyuting Nangka, Aran Banyak Wide, Sinungan Pasenggahan Arya Wiraraja, Arupa tan kandel denira, dinohaksen, kinun adipati ring Sungeneb, anger ing Madura wetan”. Yang artinya : “Adalah seorang hambanya, keturunan orang ketua di Nangka, bernama Banyak Wide, diberi sebutan Arya Wiraraja, rupa-rupanya tidak dipercaya, dijauhkan disuruh menjadi adipati di Sumenep. Bertempat tinggal di Madura timur.”

Penyebutan daerah "Sumenep" sendiri bersamaan pada saat sang Prabu Kertanegara mendinohaken (menyingkirkan) Arya Wiraraja (penasehat kerajaan dalam bidang politik dan pemerintahan) ke Wilayah Sumenep, Madura Timur tahun 1926 M. Nama Sumenep sendiri berasal dari kata Songènèb, yang secara etimologinya merupakan Bahasa Kawi/ Jawa Kuno yang jika diterjemaahkan mempunyai makna sebagai berikut : Kata “Sung” mempunyai arti sebuah relung/cekungan/lembah, dan kata “ènèb” yang berarti endapan yang tenang. Jika diartikan lebih dalam lagi Songènèb/Songennep (dalam bahasa Madura) mempunyai arti "lembah/ cekungan yang tenang".

Lalu hikmah apa yang bisa diambil dari kebijakan pemutasian Arya Wiraraja yang sekaligus menjadi dasar lahirnya Kadipaten Sumenep? Bukankah Sumenep hanya menjadi akibat, bukan sebab dari rencana matang berdirinya sebuah kadipaten.

Satu hal yang penting diingat, bahwa keputusan pemutasian Arya Wiraraja tidak bermakna pembuangan bagi diri Arya Wiraraja. Meskipun nuansa kebijakan itu di mata punggawa kerajaan Singhasari adalah berkonotasi penyingkiran, tetapi tidak bagi Arya Wiraraja. Pembuangan dimata Arya Wiraraja bermakna lain.

Menjauhkan Arya Wiraraja dari pusat kekuasaan Singasari sama halnya dengan menguatkan bibit oposisi bergerak diluar control dan pengawasan Kartanegara. Singasari yang ada di pulau Jawa dan Kadipaten Sumenep yang ada di ujung pulau Madura, bukanlah jarak yang mudah untuk dilalui. Sehingga informasi dari Sumenep membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan bisa minggu-minggu untuk sampai ke telinga Kartanegara.

Sementara bagi Arya Wiraraja

yang sudah memahami betul seluk beluk istana dan karakter orang-orang didalamnya tidak begitu sulit untuk menebak apa yang terjadi di Singasari.

Apalagi sebagai pusat kekuasaan, apa yang terjadi di Singasari akan cepat menyebar hingga pelosok desa.

Dan peluang ini memang tidak disia-siakan oleh Arya Wiraraja. Dengan kepiawaian yang dimiliki, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Ia bisa membangun relasi dengan oposisi. Terutama Prabu Jayakatwang dari Kerajaan Gelang-Gelang yang sudah lama menaruh dendam pada Kartanegara.

Dengan secarik kertas, yang dibawa oleh orang kepercayaan langsung Arya Wiraraja, yakni putranya sendiri yang bernama Wiranjaya, menjadikan komunikasi dengan Jayaktawang berjalan efektif, tanpa tercium Kartanegara.

Dan pada proses selanjutnya eksekusi dari rencana Arya Wiraraja berada di tangan Jayakatwang. Sedangkan Arya Wiraraja sebagai mantan penasehat ulung, cukup menonjol sebagai idé penggerak. Pada babakan berikutnya perangan-pun terjadi. Kartanegara gugur dalam pertempuran, dan Jayakatwang berkuasa atas Singhasari.

Dari ulasan ini, hikmah yang bisa diambil pada peristiwa lahirnya Kadipaten Sumenep adalah bagaimana kita bisa meniru sepak terjang Arya Wiraraja. Ia selalu berani melahirkan ide besar. Ia selalu bisa memanfaatkan momentum dan bisa mencari sisi positif dari setiap kejadian. Sehingga Ia bisa membalik kondisi terpuruk menjadi asa. Inilah yang barangkali bisa dipetik dari momentum lahirnya Kadipaten Sumenep.

Kini Sumenep diusianya yang ke 744 sudah tumbuh menjadi Kabupaten yang maju di Madura. Lembah atau cekungan tenang itu, dengan penduduk 1.101.801 jiwa pada September 2013, dan kekuatan APBD sebesar Rp 1.697.637.267.103 pada tahun 2013, benar-benar mulai “tenang”. Namun dalam kurun waktu 5 tahun hingga 25 tahun kedepan, ide besar apa yang akan kita perbuat untuk mengisi proses menjadi ke jadi Sumenep yang lebih maju? Dan apakah kita berani?

Penting diketahui, bahwa Pemerintahan Super Mantap, yang kini memasuki tahun ketiga, sesungguhnya telah berani melahirkan ide besar itu.

Setidaknya, sejak dilantik pada tanggal 25 Oktober 2010, Supermantap telah menggagas Sumenep The Soul of Madura (Sumenep Jiwa madura). Dengan tujuan, Sumenep di masa yang akan datang bisa tumbuh menjadi salah satu pilihan utama pusat investasi nasional.

Rintisan dasar sejak awal telah dilakukan. Diantaranya, pada Badan Pe-

layanan Perizinan Terpadu (BPPT), telah didelegasikan 43 jenis izin dalam satu atap pelayanan. Prinsip pelayanan yang dijalankan, yaitu kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas, dan menjamin kepastian biaya, waktu dan kejelasan prosedur.

Selain BPPT, untuk mendekatkan jarak pusat pelayanan dengan masyarakat Pemkab Sumenep juga telah mendirikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Sebagaimana BPPT, PATEN dalam penyelenggaraannya mengelolaan pelayanan dari permohonan sampai tahap terbitnya dokumen.

Dibidang kesehatan, Pemkab Sumenep telah menganggarkan sebesar Rp 10 Milyar untuk pelayanan puskesmas gratis dan Rp 10 Milyar untuk pelayanan gratis pasien kelas III di RSUD Dr Moh. Anwar. Sedangkan untuk biaya persalinan, pelayanan gratis berlaku di semua tingkatan pelayanan kesehatan, seperti di RSUD Dr Moh. Anwar, Puskesmas, Postu, polindes dan unit pelayanan kesehatan lainnya.

Perubahan yang terus berproses hingga saat ini, memanfaatkan momentum yang ada, yaitu pembangunan Madura pasca Suramadu. Dengan catatan, apa yang diproyeksikan pemerintah pusat bagi pengembangan Madura ke depan, baik melalui BPWS atau lembaga yang lain, sedapat mungkin dapat disinergikan dengan program jangka panjang daerah.

Begitu pula sebaliknya, apa yang diproyeksikan oleh Kabupaten Sumenep kedepan sebagai wujud aspirasi daerah, pemerintah pusat juga dituntut sedapat mungkin bisa mengapresiasikan dalam rencana pusat terkait dengan pengembangan Madura pasca Suramadu.

Dan sebagai tuan rumah, Sumenep tidak tinggal diam. Langkah berani yang diambil, yaitu selain meningkatkan mutu pelayanan dan kemampuan daya saing lokal, saat ini Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melakukan pengembangan Bandara Trunojoyo.

Aspek yang dikerjakan yaitu perpanjangan landasan pacu yang kini sudah bertambah menjadi 1.400 meter dari yang semula hanya sepanjang 1.160 meter.

Pengembangan bandara Trunojoyo tersebut dimaksudkan untuk melengkapi sarana terminal, dermaga pelabuhan yang sudah ada. Sehingga ke depan, ditambah dengan pembangunan dermaga pelabuhan baru di Sumenep, syarat sebagai pintu gerbang Madura, lambat laun bisa terpenuhi. Lalu, beranikah anda tetap bersama kami? = *) Penulis Buku tinggal di Kabupaten Sumenep - Madura.

Ketika Guru Berpakaian Adat

Ulang Tahun Sumenep ke – 744 merupakan ulang tahun yang amat “istimewa”. Untuk memperingati hari jadi kali ini, Bupati Sumenep mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan PNS untuk berpakaian adat.

S

urat edaran yang membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sumenep dan juga guru kalang kabut untuk mencari persewaan pakaian adat, dan sebagian yang lain mendatangi penjahit untuk membuat pakaian baru. Sebuah respon para PNS untuk menunjukkan loyalitas kepada pimpinan serta baktinya kepada bangsa dan negara.

Tanggal 30 Oktober 2013, di jalanan terlihat beberapa pegawai pemerintahan menggunakan pakaian adat, bawahan jarik, baju resmi, dan memakai blangkon. Kostum yang mengingatkan kepada para pegawai keraton sebagai abdi dalem yang membela kepentingan Raja.

Di sepanjang jalan beberapa orang

tersenyum saat berpapasan, dan yang memakai baju adat merasa risih karena menjadi asing di antara yang lain.

Bagi saya sendiri imbauan untuk menggunakan pakaian adat ini merupakan saat pertama kali semenjak menjadi guru (PNS) di Sumenep. Sudah pasti ribet, harus mencari (menjahit) baju adat dan juga memakai kain jarik untuk bawahan. Saya hanya membayangkan betapa ribetnya beraktivitas di sekolah keluar masuk kelas dengan pakaian semacam itu.

Saat pakaian dikenakan, masalah pertama adalah ketika akan naik sepeda motor. Ribet, harus mengangkat jarik sampai sebatas lutut, serepot ibu-ibu saat memakai jarik dan kebaya.

Di sekolah, suasana jadi berbeda, sebab siswa diwajibkan untuk menggunakan baju batik dan bawahan yang serasi. Ada perubahan mencolok saat memasuki halaman sekolah yang biasanaya melihat baju seragam putih abu-abu,meluapi halaman sekolah.

Saat ini semua memakai baju batikdengan aneka motif dan warna. Sebuah keragaman yang seharusnya tumbuh dalamduniapendidikan kita.

Bukankah penyeragaman baju telah berubah menjadi “ladang bisnis” bagi koperasi sekolah?

Di ruang guru telah hadir beberapa teman dengan pakaian adat dan sebagian teman guru yang lain mengambil gambar. Saat itu pola diunggah ke dinding facebook. Suasana jadi agak riuh karena gurauan antar teman yang saling melihat dan saling

mengamati. Suasana sebuah karnaval yang unik campur lucu,juga tidak tahu di mana letak kelucuannya.

Di dalam ruang kelas tak kalah menarinya, siswa dengan aneka macam motif dan warna batik terlihat anggun dan menarik. Sebagian lagi dari mereka terlihat lebih tua, karena model kostum yang kurang sesuai dengan usia mereka. Tentu di antara kami tak bisa menahan tawa, saling melihat dan merasa unik dari biasanya.

Ternyata di luar ruangan banyak siswa yang mengabadikan keunikan hari ini, berpose di depan gedung dengan gaya khas dan di-upload di dinding media sosial yang mereka miliki. Di ruang guru beberapa siswa mendatangi bapak dan ibu guru untuk berfoto bersama. Entah apa yang harus diabadikan.

Mereka merayakan tapi tidak merasa merayakan, tidak merayakan tapi merasakan. Dalam hati kecil hanya terbersit semoga momen hari jadi Kota Sumenep dengan menggunakan pakaian adat ini bukan untuk membangkitkan kembali feodalisme yang sudah luruh, tetapi sebuah upaya untuk mengenang bahwa betapa ribetnya masa lalu. Peringatan bukan untuk melupakan tugas sebagai abdi negara untuk melayani rakyat,bukan melayani Raja/Penguasa.

Kedua, peringatan hari jadi Sumenep merupakan sebuah momen untuk melakukan reaktuliasasi kearifan masa lalu, bahwa sesuatu itu memiliki etika, ada tatanan-tatanan yang mengatur dalam hubungan

masayarakat dan pemerintahan dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesungguhan dan ketulusan dalam melaksanakan tugas. “Lakona lakone, kennengganna kennengnge”. Pun juga para pemimpin untuk tetap meningkatkan layanannya kepada bawahan juga kepada masyarakat luas, sebab pemimpin di masa lalu juga cukup paham terhadap apa yang diinginkan bawahan atau pun rakyatnya.

“Mon bada pakon bada pakan.” Jika ada perintah ada upahnya. Seorang pemimpin bukan hanya memeberikan perintah kepada bawahan tetapi juga memberikan kesejahteraan sehingga ada timbal balik yang setimpal dari pengabdian yang dilakukan oleh para punggawa (abdi) terhadap atasan (pimpinan).

Ketiga, refleksi bagi dunia pendidikan – Bapak dan Ibu guru bahwa momen peringatan hari jadi dengan pakaian adat bukan sekadar kostum, sebab di dalamnya mengandung makna pengabdian bagi masyarakat yang butuh layanan. Pendidikan yang bagus bukan karena harga dan baju, tetapi sejauh mana kutulusan dan kesungguhan para pelaku pendidikan bisa mencerdaskan peserta didiknya.

Sebab, dengan pendidikan berkualitas peserta didik bisa meningkatkan derjat dan martabatnya sebagai manusia. Selamat Hari Jadi ke – 744.

Semoga para pemimpinnya semakin bijaksana.= *) Pendidik, tinggal di Sumenep

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OL AHRAGA

88

KAMIS 31 OKTOBER 2013 NO. 0230 | TAHUN II

Mourinho Ungguli Wenger

ARSENAL 0 Gol 1 Offside Pelanggaran 8 Sepak Pojok 5 24 Throw-in 9 Dribble 13 Tekel

Chelsea Menaklukkan Arsenal 2-0 di Stadion Emirates

70% Umpan Sukses

86%

Menang Bola Atas

53%

Penguasaan Bola

CHELSEA 2 Gol 1 Offside Pelanggaran 10 Sepak Pojok 4 18 Throw-in 5 Dribble 16 Tekel

30% Umpan Sukses

84%

KAMIS 31 OKTOBER 2013

Menang Bola Atas

47%

Penguasaan Bola

MANOFTHEMATCH JUAN MATA Akurasi Umpan Sentuhan Pelanggaran Gol Tembakan Menang Dribel

96% 67 1 1 1 1

Rating Permainan

Duel Arsenal melawan Chelsea dalam ajang Piala Liga Inggris di Stadion Emirates, Rabu (30/10) dini hari WIB memperlihatkan adu strategi antara dua pelatih kawakan, Arsene Wenger versus Jose Mourinho. Lagi-lagi, Mourinho memperlihatkan kelasnya dengan mencukur pasukan Wenger 2 gol tanpa balas.

Namun Wenger menilai, kekalahan yang dialami timnya akibat penampilan para pemain bertahan yang naif dan minim pengalaman. Meski demikian, secara keseluruhan para pemainnya tampil menawan. “Kami bermain sangat baik, yang terjadi adalah bahwa kami sedikit naif pada beberapa situasi akibat minimnya pengalaman beberapa pemain,” kata Wenger seusai pertandingan.

Menurutnya, para pemain Arsenal bermain penuh determinasi. “Secara keseluruhan laga ini berlangsung ketat. Hasil akhir pertandingan ditentukan oleh satu dua peluang yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Chelsea karena berhasil mengeksploitasi kesalahan kami. Menu-

rut saya, laga ini sangat ketat, tetapi kami menyulitkan diri kami sendiri dengan menghadiahi mereka gol pertama,” ucapnya lebih lanjut.

Wenger juga memuji penampilan Chelsea pada laga itu. Menurutnya, klub dari London Barat tersebut bisa bertahan dengan bagus serta melakukan serangan balik sangat cepat.

“Laga terpenting kami adalah Sabtu nanti. Kami sedang dalam posisi sangat kuat di liga dan saya ingin memanfaatkan itu,” lanjut Wenger seolah menghibur dari dari kekalahan tersebut.

Pada laga dini hari kemarin itu, Chelsea memperpanjang dominasi mereka atas Arsenal dengan membekuk tim London Utara dua gol tanpa balas. Dua gol Chelsea dibuat dua pemain Spanyol yaitu bek Cesar Azpilicueta dan Juan Mata.

Kemenangan ini mengantar anak-anak asuh Jose Mourinho maju ke perempat final.

Arsene Wenger dan Jose Mourinho sama-sama menurunkan pemain lapis kedua yang jarang dipasang sebagai starter selama ini. Dari sudut penguasaan bola, anak-anak asuh Arsene Wenger lebih unggul.

Tetapi dari segi jumlah tendangan ke gawang, Chelsea jauh lebih banyak. Anak-anak London

Biru ini melepas 14 tembakan ke gawang, tiga di antaranya tepat sasaran dan dua dari tiga yang tepat sasaran itu menghasilkan gol. Sedangkann Arsenal hanya 12 kali melepas tendangan dan hanya satu yang tepat sasaran.

Chelsea berhasil unggul duluan pada menit ke-25 melalui bek Cesar Azpilicueta. Bek asal Spanyol ini memanfaatkan blunder bek Arsenal, Carl Jenkinson yang ingin memberi umpan ke belakang kepada kiper kiper Lukasz Fabianski. Sayang sundulannya terlalu lemah sehingga Azpilicueta yang melaju ke wilayah pertahanan lawan berhasil mengejar bola dan dengan mudah memasukkannya ke dalam gawang Fabianski. Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, ketika pertandingan baru berjalan 11 menit, Chelsea memperbesar keunggulannya melalui Juan Mata. Gol gelandang asal Spanyol ini berawal dari sebuah bola lemparan ke dalam. Pemain Brasil yang baru didatangkan pada jendela transfer musim panas lalu, Willian, menyodorkan bola kepada Mata di dalam kotak penalti yang kemudian melepas tendangan ke gawang dan menyarangkan bola di pojok atas gawang Fabianski.

MESSI ABSEN CETAK GOL

RUMOR TRANSFER

Barcelona Pertahankan Rekor MADRID - Barcelona melanjutkan rekor positif dengan tidak terkalahkan di semua kompetisi musim ini, setelah pada Rabu (30/10) dini hari WIB kemarin berhasil mencukur gundul tuan rumah Celta Vigo dengan tiga gol tanpa balas pada pertandingan La Liga Spanyol yang berlangsung di Estadio Balaidos. Ini adalah kemenangan ke-10 mereka dari 11 laga pertama La Liga Spanyol musim ini.

Tambahan tiga poin ini semakin mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen sementara dengan 33 poin.

Hanya saja, pada laga ini pemain terbaik Barcelona Lionel Messi lagi-lagi absen mencetak gol. Saat “El Clasico” melawan Real Madrid di Camp Nou akhir pekan lalu, pemain asal Argentina ini juga tidak mencetak gol. Dua gol kemenangan El Barca atas El Real ketika itu dibuat oleh Neymar yang pada dini hari kemarin diparkir di bangku cadangan dan gol indah Alexis Sanchez.

Tiga gol Blaugrana pada dini hari kemarin dicetak oleh Alexis Sanches, gol bunuh diri kiper Yoel Rodriguez, dan Cesc Fabregas. Barcelona sudah unggul ketika pertandingan baru berjalan sembilan menit melalui Alexis Sanchez. Gol ini berawal dari kelalaian bek Gustavo Cabral yang terlalu lama memainkan bola di wilayah pertahanan. Cesc Fabregas berhasil mencuri bola dari kakinya dan kemudian mengirim umpan silang ke sisi kiri kotak penalti. Alexis Sanchez yang dituju lebih cepat menyambut bola dengan kepalanya

PENCETAK GOL. Cesc Fabregas (tengah) merayakan golnya bersama Alexis Sanchez (kiri) dan Lionel Messi (kanan). Fabregas dan Sanchez sukses mencetak gol, sementara Messi tidak. Sampai sekarang, dua laga sudah dilalui Messi tanpa membuat gol.

Balotelli Reuni dengan Mourinho

MANOFTHEMATCH LIONEL MESSI CELTA VIGO Gol Offside Foul Corner Throw-in Dribble Tekel daripada kiper tuan rumah Yoel Rodriguez Oterino, dan bola pun bersarang di gawangnya.

Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, ketika pertandingan baru berjalan tiga menit, El Barca memperlebar jarak. Kali ini berkat gol bunuh diri Yoel Rodriguez.

Gol ini berawal dari kerja sama segi tiga antara Daniel Alves, Lionel Messi, dan Cesc Fabregas. Daniel Alves mengirim bola kepada Messi di luar garis 16. Kemudian pemain terbaik dunia ini meneruskannya kepada Cesc Fabregas. Lalu mantan pemain Arsenal itu melepas tendangan keras yang han-

ya membentur mistar gawang.

Tetapi bola pantul justru menyentuh Yoel dan masuk ke dalam gawangnya sendiri.

Gol ketiga Barcelona akhirnya lahir juga dari Cesc Fabregas pada menit ke-54. Berawal dari kecerdasan Messi menggiring bola dan menarik semua bek lawan kepadanya sehingga Pedro Rodriguez dan Fabregas tidak terkawal. Melihat Fabregas tidak dijaga, Messi lalu menyodorkan bola kepada pemain Timnas Spanyol itu yang disambutnya dengan tembakan ke keras ke gawang yang tidak bisa dijangkau kiper Yoel Rodriguez.

Barcelona unggul 3-0.

Barcelona bisa saja menang dengan lima gol kalau saja tendangan Pedro Rodrugez tidak membentur mistar gawang dan upaya Lionel Messi tidak diselamatkan Yoel dengan cara menerkam bola sambil terbang.

Sedangkan, Celta Vigo memiliki kesempatan untuk mempertipis ketertinggalan mereka melalui Rafinha. Tetapi bola tendangan pemain ini masih bisa dibendung oleh kiper Barcelona Victor Valdes. Begitupun tendangan Santi Mina masih bisa diblok oleh bek Martin Montoya. Hingga peluit panjang dibunyikan wasit, kedudukan 3-0 tidak berubah. (espn/aji)

0 2 17 5 19 2 19

79%

60%

40%

Umpan Sukses

Menang bola atas

Penguasaan Bola

BARCELONA Gol Offside Foul Corner Throw-in Dribble Tekel

3 3 12 7 21 10 26

87%

40%

60%

Umpan Sukses

Menang bola atas

Penguasaan Bola

SERIE A

Inter Milan Ditahan Imbang Atalanta MILAN - Inter Milan menyianyiakan peluang untuk memberi tekanan kepada tim-tim di atas mereka di klasemen Liga Italia, ketika mereka ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah Atalanta pada Selasa (29/10). Inter unggul terlebih dahulu pada laga itu melalui Ricardo Alvarez pada menit ke-15 sebelum disamakan oleh German Denis pada menit ke-25.

Meski menguasai jalannya pertandingan yang berlangsung dalam kondisi hujan dengan 55 persen penguasaan bola berbanding 45 persen untuk Atalanta, anak-anak asuh Walter Mazzari itu tidak mampu memetik tiga poin pada laga tersebut.

Sebenarnya, Inter Milan me-

Gol kedua Chelsea ini sangat meruntuhkan moral para pemain Arsenal. Arsene Wenger mencoba memasukan Oliver Giroud untuk mengejar ketinggalan mereka. Pemain internasional Prancis ini sempat mengancam gawang Chelsea, tetapi tendangannya masih bisa diselamatkan kiper Mark Schwarzer. Alhasil hingga peluit panjang dibunyikan, Chelsea tetap unggul 2-0.

Sementara itu, pada laga terpisah, Manchester United (MU) yang juga turun dengan pemain lapis kedua menyikat Norwich City dengan empat gol tanpa balas pada laga di Old Trafford.

Dua dari empat gol Setan Merah diborong Javier Hernandez pada menit ke-20 dan 54, sedangkan dua gol lainnya masing-masing dicetak oleh Phil Jones (menit ke-88) dan Fabio sesaat sebelum pertandingan usai.

Hasil pertandingan lainnya, Birmingham City kalah melalui adu tendangan penalti dari Stoke City. Kedua tim bermain imbang 4-4 hingga waktu normal dan babak tambahan waktu. Tetapi Stoke City berhak maju ke putaran kelima setelah menang adu tendangan penalti dengan skor tipis 2-3. Sedangkan Leicester City membungkam Fulham dengan skor 4-3, dan West Ham United menang 2-0 atas Burnley. (espn/sky sports/aji)

miliki sejumlah peluang untuk memenangkan pertandingan.

Pemain asal Jepang Yuto Nagatomo yang merangsek ke kotak penalti dari sisi kiri mencoba melepas umpan kepada Rodrigo Palacio di mulut gawang, tetapi Michele Canini lebih cepat memotong bola.

Atalanta nyaris unggul terlebih dahulu pada menit ke-19 kalau saja sundulan Canini memanfaatkan bola lambung hasil tendangan pojok dari sisi kanan tidak mampu ditepis kiper Inter Milan Samir Handanovic. Tetapi akhirnya, Interlah yang sukses menjebol duluan gawang Andrea Consigli.

Umpan silang Mateo Kovacic dari sayap kanan berhasil dis-

undul Palacio kepada Alvarez yang kemudian sukses memasukkan bola ke dalam gawang.

Mario Yepes nyaris menyamakan kedudukan beberapa saat kemudian melalui sundulan menyambut tendangan pojok dari sisi kiri.

Sayang bola masih manyamping tipis. Kiper Inter Handanovic juga masih bisa menyelematkan sundulan Yepes lainnya.

Tekanan gencar yang dilakukan Atalanta ke gawang Inter Milan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-25. Umpan silang dari sayap kanan berhasil disundul Denis ke pojok gawang Handanovic dan membuat kedudukan imbang menjadi 1-1. Kedudukan ini pun bertahan hingga laga usai. (espn/aji/dar)

MILAN - Agen penyerang AC Milan Mario Balotelli, Mino Railoa mengungkapkan bahwa kliennya itu sangat mungkin reuni dengan mantan pelatihnya di Inter Milan, Jose Mourinho yang kini menukangi Chelsea dalam waktu dekat ini.

Karakter yang kontroversial kedua orang ini dinilai cocok untuk berada pada satu tim yang sama.

Balotelli bermain di bawah asuhan Jose Mourinho di Inter Milan sebelum pindah ke Manchester City. Pada jendela transfer musim dingin 2013 lalu, Balotelli pulang kampung setelah merantau selama dua musim di Manchester City.

Menurut Railoa, reuni Mourinho dengan Balotelli bisa terjadi dalam waktu dekat. Apalagi, Chelsea sedang mencari pemain baru untuk memperkuat lini depan mereka. “Balotelli dan Mourinho bisa berkumpul bersama lagi karena mereka mengenal satu sama lain dan mereka tidak meninggalkan satu sama lain karena benci. Tidak pernah ada insiden di antara mereka. Hubungan kerja sama keduanya sangat bagus. Mereka terus berhubungan dan saling menghormati,” kata Railoa kepada “The Sun”.

Dia menambahkan, “Saya tahu Wakil Presiden Milan Adriano Galliani tidak akan setuju tetapi Mario adalah seorang striker hebat dan bisa saja dia bermain untuk Chelsea.” (espn/aji)

LIVEONTV Jumat, 01 November 2013 SERIE A Roma vs Chievo 02:45 WIB TVRI

PIALA DUNIA U-17 Honduras vs Sweden 20:00 WIB TvOne Brazil vs Mexico 23:00 WIB TvOne Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

Taneyan Lanjang KAMIS 31 OKTOBER 2013 NO.0230 | TAHUN II

KAMIS

31 OKTOBER 2013

1 9

KASUS K1

Dewan Bakal Pertanyakan pada BKN

didik/koran madura

MENYONGSONG HARI JADI SUMENEP. Sejumlah pesilat dari perguruan Silat Selat Walet Hitam menggelar pawai dalam rangka menyambut hari jadi Sumenep ke-744 beberapa hari yang lalu.

Perda Tembakau Merugikan Petani PMII Minta Perda Nomor 06 Tahun 2008 Direvisi PAMEKASAN – Tidak puas dengan peraturan daerah tentang tata niaga tembakau mendorong Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan, menginjakkan kaki di DPRD Pamekasan, Rabu (30/10). Mereka mengajak bicara sejumlah pimpinan DPRD setempat.

Selain bertemu pimpinan Komisi B, mereka juga bertemu ketua Badan Legeslasi (Baleg), Taufikurrahman, dan Panitia Khusus (Pansus) Perda Tata Niaga Tembakau, Fauzi, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Para aktivis PMII itu menyampaikan masukan-masukan yang mereka anggap penting dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang tata niaga tembakau. Dalam pertemuan itu, para pengurus PMII meminta DPRD Pamekasan merevisi Perda nomor 06 tahun 2008 tentang Tata Niaga Tembakau, karena dianggap sangat merugikan petani dan menguntungkan pemilik modal.

Ketua Cabang PMII Pamekasan, Mohammad Sidik mengatakan PMII mengusulkan agar sample yang diambil pabrikan, yang dalam Perda tersebut diperbolehkan hingga maksimal 1 kilogram diganti menjadi 5 ons. Sebab, dalam penilaian aktivis pergerakan mahasiswa Islam itu, jumlah sampel yang diambil mencapai 1 kilogram itu, sama artinya dengan melakukan perampasan hak petani secara legal.

“Pihak gudang sebagai pembeli dengan mudah mendapatkan keuntungan secara cuma-cuma dengan

Neter Kolenang

Bahasa Nurul

zahra/for koran lmadura

HEARING. Sejumlah aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan saat hearing dengan DPRD terkait dengan Perda Tembakau, Rabu (30/10). cara mengambil sampel tembakau yang dipasok,” katanya.

Para aktivis juga menilai perlunya revisi (perbaikan) terhadap isi pasal 1 ayat 15 yang isinya tidak sesuai dengan pasal 6 point 1 pada Perda yang sama.

Yakni pemohon adalah perorangan atau korporasi yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pembelian dari atau tandan daftar gudang.

Sementara pada pasal 6 point 1 disebutkan korporasi atau perorangan yang akan melakukan aktivitas pembelian tembakau Madura wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Demikian pula, kata Sidik, pada pasal 5 bab III tentang ketentuan hak dan kewajiban, ayat 1 dan 2 tidak diberikan penjelasan cara mempertahankan kualitas dan keaslian tembakau, sehingga pihak gudang cenderung melakukan pembelian tanpa adanya ketentuan yang jelas. ”Setelah kami kaji bersama-sama, banyak pasal yang harus direvisi,” jelas Sidik.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi berjanji akan membahas usulan itu dalam Panitia Khusus (Pansus) Perda Tata Niaga Tembakau. Ia mengaku tertarik dengan usulan batas

pengambilan sampel tembakau sebanyak 5 ons seperti yang disampaikan para aktivis.

Saat ini tim tengah bekerja untuk mengkaji ulang isi peraturan itu dan menjadikan usulan dari para pihak yang memiliki kepedulian terhadap tata niaga tembakau di Pamekasan sebagai bahan pertimbangan.

Ketua Badan Legislasi DPRD, Taufiqurrahman mengatakan usulan revisi Perda tata niaga tembakau tersebut sudah masuk dalam Program Legeslasi Daerah (Prolegda). Ditargetkan di akhir tahun ini Perda perbaikan itu sudah bisa disahkan.(awa/muj/rah)

ADA PENILAIAN ADIPURA

Tak Ada Lagi PKL di Jl. Jaksa Agung-Panglima Sudirman SAMPANG – Pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di sepanjang jalan dari Jalan Jaksa Agung sampai Jalan Panglima Sudirman, hari ini dilarang mangkal di daerah tersebut. Larangan tersebut karena akan ada penilaian Adipura Kabupaten Sampang.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama tim Trantib Kabupaten setempat, Rabu (30/10) mensosialisasikan penertiban tersebut terhadap pedagang kaki lima (PKL) mulai dari dari Jalan Jaksa Agung sampai Jalan Panglima Sudirman.

Kabag Hukum melalui Kasubag Perundang-Undangan Chairijah mengatakan, rencana kecil tata ruang wilayah dengan payung hukum masyarakat pedagang kaki lima (PKL), seperti gerobak harus dibongkar dan tidak boleh membangun

BANGKALAN Kasus 1337 tenaga harian lepas (THL) K1 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) masih menimbulkan pertanyaan besar.

Oleh sebab itu, DPRD Syafiuddin Asmoro setempat akan menKetua Komisi A DPRD datangi BKN dan Bangkalan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) untuk mempertanyakan alasan tidak lolosnya ribuan THL tersebut.

Permasalahan itu, ramai diperbincangkan oleh beberapa pihak yang bersangkutan beberapa waktu terakhir. Akibatnya, ribuan THL harus melengkapi pemberkasan ulang dan harus mengikuti tes CPNS sesuai dengan surat rekomendasi BKN no K 26/30/V.156/3/51 terkait prihal audit tujuan tertentu pada 3 November mendatang.

“Kami akan mencari tahu mengapa BKN menolak berkas 1.337 THL K1," ungkap Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Syafiuddin Asmoro.

Menurutnya, alasan BKN selama ini karena ada audit tujuan tertentu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BKN mensinyalir ada proses pemberkasan THL tidak sesuai dengan prosedur. Namun, tidak menjelaskan seperti apa riilnya. Sehingga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan spekulasi yang dapat menimbulkan asumsi negatif. Dengan demikian, BKN wajib mengklarifikasi alasan tidak meloloskan ribuan THL. "Bagi kami THL K1 itu sudah memenuhi syarat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) no 48 tahun 2005, dan PP 65 tahun 2012. Disana dijelaskan jika tenaga honorer selama satu tahun bekerja itu bisa menjadi pegawai negeri sipil,” jelas Syafiudin.

Ditanya apakah masih ada peluang bagi 1.337 THL K1 tersebut untuk tembus menjadi PNS, Syafiudin Asmoro mengatakan dirinya masih yakin. Sebab audit BKP tidak menjelaskan alasan pengguguran terhadap semua syarat yang telah dipenuhi oleh THL K1. Padahal, anggaran untuk THL di Pemkab setempat sudah disediakan.

“Ya, makanya, kami akan usahakan, kami yakin masih ada peluang untuk itu. Jika alasannya anggaran di APBD kan sudah kami sediakan anggaran untuk gaji THL, tapi kenapa kok masih ditolak berkas 1337 THL itu,” jelasnya.(dn/rah)

juanidi/koran madura

MENDATANGI PKL. Satpol PP bersama tim saat mendatangi PKL di Jalan Jaksa Agung sampai Jalan Panglima Sudirman, Rabu (30/10). dengan cara yang permanen, serta tidak boleh menggunakan fasilitas umum.

Para PKL rencananya akan dijadikan tempat wisata kuliner, sehingga nantinya usulan dari

masyarakat juga dibutuhkan oleh pemerintah dan kewenangan untuk pelaksanaannya berdasarkan perda Nomor 5 tahun 2013 tentang Penataan PKL. “Untuk sejumlah PKL nantinya akan direncanakan dijadikan tempat wisata kuliner dan apabila besok ada yang melanggar maka akan diberikan sanksi,” ujarnya kepada wartawan.

Sementara PKL yang sudah mendapatkan pengarahan dan peringatan, Bejo (35), mengatakan akan mengindahkan saran tersebut selama yang lain juga mengikutinya. Tapi, kalau ada yang tidak menuruti maka akan terus berjualan.

“Kalau hanya untuk besok saja kami sepakat untuk tidak berjualan karena ada penilaian adipura. Tapi untuk pemindahan PKL, kami mengikuti pedagang yang lain yang rencananya akan dipindah ke halaman GOR. Dan ini akan lebih parah justru tempat sebelumnya sudah nyaman,” ucapnya. (jun/lum)

M

enguasa bahasa bukan hanya menyelematkan dari tipu daya muslihat. Tapi, juga mengetahui dan memahami peradaban lain.

Menurut Nurul Alfiah Kurniawati, bahasa bukan hanya sekedar bagaimana komunikasi antara komunikan dan komunikator saling tersampaikan dan dipahami, tapi melampai hal itu.

“Bagi saya, bahasa bukan hanya soal bahasa komunikasi, tapi juga etika yang merangkum peradaban. Jelas, saya antusias. Sastra bahasa Arab, saya pikir adalah identitas generasi yang ingin mengapresiasi ilmu pengetahuan dari sisi yang indah,” tutur Mahasisiwi Fakultas Bahasa dan Sastra Arab UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Perempuan kelahiran Sumenep 18 Maret 1995 itu mengaku tertarik untuk membedah seluk beluh bahasa dan sastra Negeri Para Nabi.

Dengannya, ia ingin mengapresiasi ilmu pengetahuan dari sisi yang indah. (mk)

Nurul Alfiah Kurniawati Mahasiswi

10

SURAMADU

KAMIS 31 OKTOBER 2013 NO.0230| TAHUN II

MKGR

Pemuda Harus Tampilkan Gagasan Segar Surabaya - Ketua Dewan Pembina MKGR Surabaya Adies Kadir mengatakan pemuda jangan hanya menjadi simbol semangat, namun harus berani tampil ke permukaan dengan gagasan segar dan idealis yang masih terjaga.

“Semangat pemuda terbukti turut andil dalam berdirinya NKRI dan itu yang menjadi landasan Ormas MKGR Surabaya dan Forum Masyarakat Cinta Damai (Formacida) terus mengajak pemuda meneladani jiwa nasionalisme,” kata Adies Kadir pada acara Sarasehan Kebangsaan bertajuk “Resolusi 2014 dari Pemuda Untuk Bangsa” di

Surabaya, Rabu.

Sementara itu Ketua MKGR Surabaya, Arif Fathoni, menambahkan pemuda tidak saja dituntut memiliki jiwa nasionalisme, tetapi juga harus berani tampil memikirkan masa depan bangsa dan negara.

“Sudah saatnya pemuda tampil, turut andil dalam memikirkan masa depan bangsa. Semoga diskusi ini membawa output yang solutif dan menghasilkan ide segar untuk Indonesia ke depan,” ujar Fathoni.

Dalam sarasehan itu sejumlah nama tampil menjadi narasumber di antaranya Ketua Balitbang DPP Partai Golkar yang juga Deputi

Sekjen DPP Ormas MKGR Indra Jaya Piliang dan Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional, Revi Wahyuni.

Sementara itu, Indra Piliang mengingatkan agar pemuda tetap menjaga idealis meskipun telah masuk dalam ranah politik. Indra juga mengkritisi langkah kelompok pemuda yang kerap mendekati pemimpin dan menyodorkan proposal demi keuntungan finansial.

“Sebagai pemuda, kita harus tampil gagah dan idealis. Hindari budaya proposal.

Pemuda harus kritis dan mengkritisi pemimpin. Kita harus tampil sebagai kontrol pemerintah,” katanya. (ant/ mk)

ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Rusli Yusuf Pimpin Komisi B DPRD

Aktivitas narapidana di dalam rumah tahanan Kabupaten Sampang, Selasa (29/10). Penasihat hukum terpidana kasus korupsi uang pesangon anggota DPRD Sampang, periode 1999-2004, Arman Maulana meminta pihak Kejari mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus itu.

Kejari Diminta Usut Tuntas Kasus Pesangon Sampang - Penasihat hukum terpidana kasus korupsi uang pesangon anggota DPRD Sampang, periode 1999-2004, Arman Maulana meminta pihak Kejari mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus itu.

“Sebab, penerima uang pesangon anggota DPRD Sampang itu bukan hanya kliem kami yang berjumlah empat orang, akan tetapi semua anggota DPRD ketika itu,” kata Arman Maulana di Sampang, Rabu (30/10).

Ia menjelaslan, semua anggota DPRD Sampang yang berjumlah sebanyak 45 orang ketika itu, menerima semua uang pesangon. Sedangkan dari jumlah sebanyak 45 orang itu yang diproses hanya empat orang, sedangkan yang lain belum.

Jika yang empat orang itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan, anggota DPRD lainnya juga jelas bersalah dan mereka juga perlu diproses secara hukum.

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pemberian uang pesangon kepada 45 anggota DPRD Sampang periode 1999-2004 dikategorikan korupsi karena diduga melanggar Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 29 Tahun

2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD. Kejaksanaan Negeri (Kejari) Sampang, sebelumnya mengesekusi tiga terpidana kasus korupsi uang pesangon anggota DPRD setempat, periode 1999-2004. Mereka itu merupakan terpidana uang pesangon DPRD Sampang itu.

Masing-masing KH Fahrur Rozi, Herman Hidayat, dan Ach Sayuti.

Jumlah terpidana dalam kasus dugaan korupsi uang pesangon anggota DPRD Sampang itu sebanyak empat orang. Akan tetapi, satu di antara keempat tersangka itu telah meninggal dunia, sehingga tinggal satu orang.

“Yang meninggal dunia itu KH Hasan Asy’ari dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP),” kata Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto menjelaskan.

Eksekusi terpidana kasus korupsi uang pesangon ang-

gota DPRD Sampang oleh pihak Kejari tergolong lambat, dengan alasan karena para terpidana masih berupaya mengajukan peninjauan kembali (PK) setelah sebelumnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA).

Akan tetapi, upaya PK yang dilakukan ketiganya ditolak sehingga pihak Kejari akhirnya melakukan eksekusi.

Pada April 2010, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampang menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap mantan Ketua DPRD Sampang Hasan Asy’ari, terdakwa kasus korupsi uang pesangon dewan periode 1999-2004.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Lindi Kusumaningtias, menyatakan, Hasan bersama tiga terdakwa lainnya secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi.

Selain menghukum dua tahun penjara, Hasan As’ari yang juga anggota DPRD Jatim dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sampang ini, juga dituntut mengembalikan uang pengganti senilai Rp42.500.000, serta membayar ganti rugi Rp50 juta.

Hasan As’ari (almarhum) bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD Sampang lainnya, masing-masing K.H.

Fahrurrozi Faruk, Moh Sayuti dan Herman Hidayat dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang karena jabatan dan kedudukan yang dimiliki, sesuai dengan tuntutan subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Vonis hukuman penjara dua tahun dan denda senilai Rp50 juta ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang sebelumnya, yakni empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp200 juta, subsider enam bulan penjara.

Penasihat hukum terdakwa kala itu Arman Maulana menyatakan banding atas putusan itu, namun hingga di tingkat kasasi, putusannya tetap sama, sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Mahkamah Agung (MA) nomor: 110K/PID. Sus/2011.

Institusi ini menolak pengajuan kasasi keempat terpidana kasus korupsi itu dan menetapkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Dalam putusan itu, pihak pengadilan memvonis keempat orang tersebut bersalah dan menjatuhkan hukuman 1 tahun 3 bulan serta denda Rp50 juta subsider tiga bulan penjara. (ant/mk)

Surabaya - Rusli Yusuf sesuai yang diduga sebelumnya terpilih menjadi Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menggantikan rekannya dari Fraksi Demokrat M. Machmud yang telah dilantik menjadi ketua dewan.

Pria asal Makassar itu menjadi Ketua Komisi B melalui proses pemilihan sistem paket yang sekaligus menetapkan wakil dan sekretarisnya di gedung dewan tersebut di Surabaya, Rabu.

Di Komisi B DPRD Surabaya sudah ada tiga wakil rakyat dari Fraksi Demokrat, yaitu Kartika Pratiwi Damayanti, Ivy Juana dan Teguh Harianto yang dilantik dalam rapat paripurna istimewa pada Senin, 17 Juni 2013.

“Saya pastikan, untuk posisi Ketua Komisi B sudah terisi, dan tadi Pak Rusli yang terpilih,” kata Ketua DPRD Surabaya M. Machmud.

Dia menegaskan pemilihan Ketua Komisi B berlangsung demokratis, diawali usulan dua mekanisme, pertama hanya memilih ketua, sedangkan cara kedua dipilih langsung satu paket ketua, wakil dan sekretaris-

nya.

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh anggota Komisi B, diterapkan model paket dan Rusli Yusuf terpilih menjadi ketua, Tri Setijo Puruwito wakil ketua dan Rio Pattiselanno sebagai sekretaris.

“Komposisinya hampir sama ketika saya menjabat sebagai ketua Komisi B. Bedanya, hanya pada ketuanya saja yang sekarang dijabat Pak Rusli,” kata Macmud.

Ketua Komisi B terpilih Rusli Yusuf menyatakan akan memberikan yang terbaik, apalagi hingga saat ini terdapat beberapa aspirasi warga yang perlu disikapi secara serius dan cepat di antaranya pemecatakan tenaga keamanan di PD Pasar.

Selain itu, lanjut dia, ada pula keluhan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di sekitar perumahan Gunung Sari Indah, yang hingga saat ini belum tuntas. “Komisi B juga masih punya pekerjaan lain yaitu soal penataan PKL. PKL ke depan kita harapkan didukung membentuk wadah semacam koperasi,” ujar Rusli. (ant/mk)

Pengunjung dengan menggunakan sepeda melintas di deretan kanopi yang diperuntukan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tua, Jakarta.

BANGKALAN

11

KAMIS 31 OKTOBER 2013 NO. 0230 | TAHUN II

PILKADES

Dewan Panggil Camat Tragah BANGKALAN – DPRD Bangkalan memanggil Camat Tragah, karena sejumlah desa yang ada di wilayah kecamatan tersebut hingga saat ini belum melangsungkan pemilihan kepala desa. Salah satunya desa yang belum melaksanakan pilkades adalah Desa Pamorah Kecamatan Tragah. Diduga karena Badan Permusyawaratan Desa (DBD) setempat enggan membentuk panitia Pilkades.

Berdasarkan laporan masyarakat Desa Pamorah pada Komisi A DPRD Bangkalan, BPD enggan membentuk panitia dengan berbagai macam alasan.

Padahal, SK pengangkatan BPD telah diterbitkan sebagai legalitas atas terbentuknya BPD. Namun, hingga saat ini tidak ada inisiatif dari BPD untuk menyelenggarakan pilkades sesuai keinginan masyarakat.

"Kami menerima laporan dari masyarakat Desa Pamorah kok belum ada pilkades. Padahal BPD sudah terbentuk," tanya Anggota Komisi A Mujiburrahman.

Selain itu, kata Mujib, masyarakat mengatakan belum terbentuknya panitia pilkades disebabkan ketua BPD mengalami struk. Namun, otoritas ketua bisa dialihkan pada wakil ketua. Sehingga tidak ada alasan BPD tidak bisa membentuk panitia pilkades.

DIPANGGIL. Komisi A DPRD Bangkalan saat memanggil Camat Tragah terkait belum terlaksananya pilkades.

SKPD Dinilai Tak Profesional Sekretaris Komisi C: Selama 10 Bulan, Mereka Kerja Apa sih?

BANGKALAN - Minimnya pencapaian realisasi pelaksanaan APBD, khususnya anggaran belanja langsung di sejumlah unit SKPD Pemkab Bangkalan menampakkan kinerja SKPD tersebut. Sehingga lembaga eksekutif layak dinilai tak profesional. Sebab, banyak pekerjaan yang belum tuntas menjelang tutup buku di akhir tahun.

"Selama 10 bulan ini mereka kerja apa sih, jika serapan anggaran hanya sedikit," sindir Mahmudi, sekretaris komisi C DPRD Bangkalan.

Dia menilai kinerja paling fatal bisa terlihat pada Dinas Pertambangan dan Energi, yang masih menyer-

ap 3 miliar dari total alokasi belanja langsung Rp14 miliar lebih atau sekitar 20 persen dari target realisasi.

"Ini kan lucu, mereka sendiri yang bikin program, mereka juga yang minta anggaran besar. Lah kok begini realisasinya," cetusnya.

Kondisi yang demikian,

sangat sulit bagi SKPD untuk merampungkan pekerjaan mengingat sisa tahun anggaran tinggal 2 bulan lagi. Prediksinya, anggaran itu tidak akan terserap secara keseluruhan. Bahkan, dirinya menilai serapannya tidak akan bisa sampai separuh. “Jika itu benar-benar terjadi, jelas SKPD tersebut telah menyia-nyiakan anggaran. Walaupun sisa belanja yang lebih tersebut dikembalikan ke kas daerah.

Hal itu kan mubazir, rakyat jadi tidak bisa menimati kegunaan anggaran Rp 14 miliar tersebut," terangnya.

Mahmudi

Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Bangkalan Setidaknya, jika hal itu dari dulu sudah diperkirakan

tidak tercapai, tentunya bisa dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, agar manfaatnya bisa segera dirasakan.

Untuk hasil evaluasi sementara, pihaknya melihat ada kelebihan penyediaan anggaran pada sejumlah SKPD. Itu yang nantinya akan dilaporkan ke tingkat pimpinan. Selanjutnya, akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi pada rapat paripurna laporan pelaksanaan APBD mendatang. "Dengan waktu dua bulan saya yakin realisasinya tidak akan tercapai," ujarnya. (ori/rah)

TATA TEMPAT NIAGA

DPRD Tak Menyetujui Relokasi Pasar Tanah Merah BANGKALAN - Rencana pemindahan pasar tanah merah dianggap tidak tepat, wakil ketua DPRD Bangkalan, Musawwir, kemarin (30/10). Sebab menurutnya, masyarakat sudah terbiasa mencari nafkah di pasar tersebut, pada saat hari pasaran tiba.

"Saya tidak sepakat dengan pemindahan pasar tersebut, karena masyarakat daerah sana banyak mengeluh terkait relokasi pasar," kata Musawwir Dia menjelaskan selama ini rencana pemindahan pasar karena sering terjadi kemacetan. Namun di sisi

yang berbeda, keterbiasaan masyarakat setiap harinya bergantung pada tempat itu, yang sudah dinilai strategis untuk berjualan. "Memang benar, pasar Tanah Merah selalu membuat macet pada saat pasaran tiba," ungkapnya.

Seharusnya, hal itu tidak hanya dilihat satu posisi. Sebab mata pencaharian masyarakat kecil bergantung dengan ramainya kondisi pasar, karena kebutuhan makan sehari-hari menunggu adanya hari pasaran.

Menurutnya, kemacetan yang terjadi selama ini di-

Saya tidak sepakat dengan pemindahan pasar tersebut, karena masyarakat daerah sana banyak mengeluh terkait relokasi pasar,"

Musawwir

Wakil Ketua DPRD Bangkalan sebabkan bongkar muat sapi yang datang di pasar

tersebut. Solusi yang paling tepat adalah memindahkan tempat pembongkaran sapi di sekitar pasar. Jika itu dilakukan, kemacetan tidak akan terjadi.

Musawwir menilai pasar sapi dengan pasar Tanah Merah sendiri memang harus tetap dan satu kesatuan. Jika terpisah akan berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat juga.

Dia berpendapat lebih tepatnya dipindah di sisi sebelah utara pasar, karena menurut informasi ada tanah warga yang mau dibebaskan. Bukan dipindah di tempat yang jauh, karena

justru akan berpengaruh terhadap perekonomian pasar.

"Solusi seperti itu, saya nilai tidak membutuhkan biaya besar, jika dipindah di sebelah utara dekat pasar yang ada sekarang. Dan masih satu kesatuan antara pasar Tanah Merah sendiri dengan pasar sapi," ucapnya.

Untuk itu, rencana relokasi pasar tersebut harus benar-benar dipikir secara matang. Rencana pemindahannya perlu dikaji ulang, karena dampaknya berpengaruh langsung terhadap masyarakat. (ori/rah)

Hal itu juga disebabkan tidak tegasnya Camat setempat dalam menyikapi permasalahan tersebut hingga berlarut-larut.

"Bapak Camat harus tegas dan bisa memberikan solusi agar keinginan masyarakat dapat diakomodir. Jika dibiarkan saja, maka akan semakin berlarut-larut dan dapat mempengaruhi roda kepemerintahan desa," tuturnya.

Sekretaris Komisi A Siti Fathonah menambahkan pihaknya berharap untuk menyegerakan pelaksanaan pilkades di Desa Pamorah. Demikian itu untuk mencegah terjadinya konflik horizontal. Apalagi, banyak masukan dari masyarakat yang sudah lama menunggu digelarnya pilkades.

"Kepada Pak Camat, kita akan bantu jika ada kendala di lapangan. Mari kita saling kordinasi," kata sri kandi legislatif ini.

Sementara itu, Camat Tragah Zakariyah tidak menampik jika permasalahan belum terlaksananya pilkades akibat BPD yang belum membentuk kepanitiaan.

Ia pun berjanji akan segera melakukan kordinasi dengan BPD untuk segera membentuk panitia pilkades. "Kami akan segera melakukan kordinasi dengan BPD terkait pembentukan panitia pilkades," janjinya.(dn/rah)

ANGIN

Puting Beliung kembali Unjuk Gigi BANGKALAN - Angin puting beliung kembali melanda wilayah Kabupaten Bangkalan setelah sehari sebelumnya memporak-porandakan rumah di 7 desa di wilayah Kecamatan Galis. Rabu (30/10) siang, hujan deras yang disertai angin kencang kembali unjuk gigi, kali ini menyapu wilayah kecamatan Kota dan wilayah Kecaman Burneh. Akibatnya, sebuah tiang lampu penerangan jalan umum (PJU) di jalan Soekarno - Hatta roboh ke badan jalan, menyababkan arus lalu lintas terganggu.

"Anginnya datang dari arah timur, terus langsung merobohkan tiang ini, beruntung tidak sampai memakan korban. Hujan deras yang disertai angin kencang berlangsung kurang lebih 20 menit," ujar salah seorang tukang tembal ban, Ahmadi, yang lokasi bengkelnya tidak jauh dari tempat kejadian.

Angin puting beliung tidak hanya melanda di wilayah Kota, namun juga melanda wilayah Kecamatan Burneh yang mengakibatkan beberapa papan reklame yang ada di pertigaan traffic light Tang-

kel juga ambruk, dan beberapa pohon tumbang serta beberapa atap rumah makan juga beterbangan dihantam angin.

"Ini atap rumah makan yang kena angin. Anginnya tadi sangat kencang dan hujannya deras, harus rehab lagi ini, Mas," ujar pengelola rumah makan Dapur Bambu yang berlokasi di Jalan Raya Burneh, Gita Kurnia.

Berdasarkan data bencana alam angin puting beliung yang terjadi di wilayah Kecamatan Galis, Selasa kamarin, telah merusak sejumlah rumah di beberapa desa.

Diantaranya, di Desa Banyu Bunih ada 23 rumah, 4 rumah di Desa Tello , di Desa Longkek dan Desa Lantek Timur masing-masing 1 rumah, di Desa Telaga ada 13 rumah yang rusak berat dan 7 rumah rusak ringan, di Desa Banjar ada 3 rumah, juga terjadi di Desa Sade ada 1 rumah yang rusak akibat dihantam puting beliung. Jumlah total ada 54 rumah yang rusak, dengan rincian ada 47 rusak berat, sedangkan 7 rumah lainnya mengalami rusak ringan.(dn/rah)

ROBOH. Tiang Penerang Jalan Umum (PJU) yang roboh di Jl. Soekarno Hatta akibat diterpa hujan yang disetai angin kencang.

SERAPAN ANGGARAN

Dana Tidak Terserap karena PAK BANGKALAN – Komisi B DPRD Bangkalan menyatakan rendahnya serapan anggaran di sejumlah SKPD diduga karena masih menunggu pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Selain itu ada juga alasan lain, seperti dipengaruhi oleh adanya program besar dan kegiatan kecil, yang tak kunjung dikerjakan oleh SKPD yang bersangkutan.

HEARING. Komisi B DPRD Bangkalan saat hearing dengan Dispenda Bangkalan, kemarin (30/10).

"Kegiatan kecil itu memang belum dilaksanakan, karena masih menunggu penyesuaian dari PAK. Kalau dikerjakan sebelum PAK, mereka mengaku khawatir salah.

Maka masih menunggu PAK selesai," kata Rofik, ketua Komisi B DPRD Bangkalan.

Masalah realisasi penyerapan anggaran seperti itu dipastikan terjadi

pada setiap komisi yang ada di DPRD Bangkalan dengan mitra kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

Jelang tutup tahun yang kurang dua bulan lagi, SKPD mitra komisi B masih belum menuntaskan penyerapan anggaran.

Realisasinya berkisar 70-80 persen. Namun, satu SKPD yang dinilai serapannya masih rendah

yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Serapan anggarannya masih 60 persen.

Rendahnya serapan anggaran di beberapa SKPD di Pamekasan diduga disebabkan oleh proyek besar. Sebab dalam penyerapan anggaran proyek besar itu masih terdapat termin-termin yang harus dilalui, sedangkan proses administrasi terus berjalan, sehingga berakibat pada tersendatnya penyerapan anggaran di SKPD tersebut.

Selain disebabkan faktor proyek besar, pada SKPD yang lain, penyebab tersendat penyerapan anggaran diduga karena proyek kecil. Hal tersebut terjadi sebab kegiatan

yang nilainya kecil belum dilaksanakan. Kegiatan kecil tidak segera dilakukan karena masih ada penyesuaian dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan), sedangkan PAK sendiri baru saja disahkan.

Pihaknya mengaku akan terus berupaya melakukan pengawasan terhadap kinerja SKPD yang menjadi mitra.

Apabila ada salah satu SKPD dalam penyerapan anggaran dinilai rendah, tentunya akan dilakukan evaluasi.

Dia menilai salah satu SKPD yang realisasinya lebih dari 80 persen. Menurutnya, Dinas Pendapatan (Dispenda) penyerapan anggaran

mencapai 81,86 persen.

Untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 7,1 miliar.

Anggaran yang sudah terserap Rp 5,8 miliar.

Sedangkan sisanya senilai Rp 1,3 miliar lebih belum terserap.

Sementara itu, lanjutnya, anggaran untuk belanja langsung senilai Rp 6,9 miliar lebih sudah terserap Rp 4 miliar lebih, sedangkan yang belum terealisiasi Rp 2 miliar lebih.

"Meski capaiannya berkisar 70-80 persen, SKPD mitra kami berkeyakinan bisa menyerap anggaran hingga mendekati 100 persen.

Walau pun kurang dua bulan lagi," ucapnya. (ori/rah)

12

SAMPANG

KAMIS 31 OKTOBER 2013 NO. 0230 | TAHUN II

PERSESA MENUJU DIVISI 1

sar ada tanggapan," katanya.

Tamsul menambahkan, berdasarkan dari pengakuan para pedagang di Kabupaten Sampang yang menyatakan bahwa adanya penerapan pajak ganda serta ada juga penarikan retribusi hingga melebihi aturan dari perda.

Ditambah lagi, pedagang pasar diberatkan dengaan adanya pendirian pasar modern.

"Yang jelas ada penarikan retribusi lebih besar yang tidak sesuai dengan perda sampai 300 persen dari perda lama. Apalagi ditambah dengan adanya pasar modern serta dengan adannya pembayaran retrbusi harian bulanan juga," ungkapnya.

Sikap Bupati Disayangkan SAMPANG - Beberapa elemen menyayangkan terhadap sikap Bupati Sampang A. Fannan Hasib yang belum memberikan ketegasan terhadap persesa yang akan menuju pada divisi 1. Padahal, itu merupakan penghargaan terbesar bagi olahraga sepakbola Sampang ketika bisa lolos pada devisi dua.

Ketua Persesa Sampang Hernandi Kusumahadi mengatakan, kedatangannya ke kentor Pemkab pada Selasa kemarin untuk memberikan dorongan agar ada kepedulian terhadap perjalanan persesa dan bisa ikut pada putaran ke dua. Namun, dia tidak mau memaksa Bupati Sampang mengeluarkan kebijakan.

“Kami tidak mau Bupati Sampang mengeluarkan kebijakan secara terpaksa, akan tetapi ada bentuk kepedulian dari Pemerintah Sampang. Jika nantinya bupati tidak mengindahkan keinginan Persesa, biar masyarakat sendiri nantinya yang akan menilai,” ujarnya kepada wartawan.

Lanjut Dedet, kalau

persesa sudah lolos pada putaran ke dua dan sudah masuk pada dua belas besar, maka secara otomatis akan masuk pada devisi 1. Menurutnya, olahraga sepak bola sebetulnya menjadi bahan komoditas diberbagai daerah untuk mengangkat nama baik daerah, sehingga ini merupakan kesempatan untuk mengangkat nama baik Sampang.

“Kalau ini tidak dipertimbangkan oleh Bupati Sampang, maka ada pertimbangan lain dari Bupati Sampang yang tidak populis dan tidak mendukung kepentingan masyarakat, sehingga kami tidak mau memaksa itu,” ucapnya. (jun/lum)

PENEGAKAN HUKUM

PN Menggelar Sidang Pencurian Sapi

Pengadilan Negeri Sampang menggelar sidang dengan agenda keterangan saksi dalam kasus pencurian sapi dengan terdakwa Ningram (56).

SAMPANG - Pengadilan Negeri Sampang menggelar sidang agenda keterangan saksi dan pemeriksaan terhadap terdakwa Ningram (56), warga Dusun Lobu', Desa Asem Nunggal, Kecamatan Jrengik, Rabu (30/10) sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa Ningram (56) dihadapan hakim mengakui jika dirinya memang melakukkan aksi tindak pencurian hewan sapi di beberapa lokasi. Salah satunya di Desa Kalangan Praoh Kecamatan Jrengik. Bahkan, uang hasil pencurian itu sebagian besar digunakan dirinya untuk membayar hutang rekan terdakwa yakni SK (45) yang masih belum ditangkap pihak kepolisian.

"Saya memang curi sapi di beberapa lokasi di Kecamatan Jrengik, dan itu sebagian besar untuk bayar hutang teman saya yakni SP (45) karena dia mengajak mencuri sapi," tuturnya dengann logat Madura di depan Hakim Ketua.

Begitu pun berdasarkan keterangan dari Suib (55), warga Dusun Gendih, Desa Margantoko, Kecamatan Jrengik, rekan terdakwa Ningram (56). Dirinya menuturkan bahwa pernah melakukan pencurian sapi di Desa Taddan, Kecamatan Camplong. Apalagi, dirinya mengaku juga jika pencurian dilakukan sebanyak tiga kali dan kembali dijual di daerah pegunungan dengan dihargai sapi curiannya rata - rata senilai Rp. 5 juta.

"Saya juga pernah mencuri sapi di Desa Taddan.

Uang hasil curian itu di bagi-bagi dengan terdakwa Ningram (56), Katimin (34), karena waktu beraksi kami bertiga tidak ada orang lain," ucapnya.

Dari keterangan Katimin (34), warga Dusun Langelnah, Desa Asem Nunggal, Kecamatan Jrengik, mengatakan, dalam menjalankan aksinya melakukan pencurian sapi dengan beberapa

terdakwa lainnya itu. Hewan sapi curiannya sebelum dijual ke pasar untuk sementara di masukkan ke dalam kandang sapi milik rumah Ningram (56).

"Sapinya sebelum saya jual ditaruk dikandangnya Ningram (56) karena biar gak di curigai orang," jelasnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Moh Hasan saat membacakan keterangan dari saksi menyebutkan, ketika kejadian pada bulan Mei tahun 2012 sekitar 24.00 Wib sapi milik korban masih ada dalam keadaan utuh. Akan tetapi, pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wib hewan sapi milik korban hilang.

Hanya teersisa tali dua ekor sapi di kandangnya.

Saya memang curi sapi di beberapa lokasi di Kecamatan Jrengik, dan itu sebagian besar untuk bayar hutang teman saya yakni SP (45) karena dia mengajak mencuri sapi,"

Ningram Terdakwa

Bahkan, kandang sapi milik korban jauh dari penerangan lampu. Sehingga, dengan mudahnya tersangka pencurian membawa sapi yang diambil melalui pintu yang tidak dikunci dengan membawa kabur sapi milik korban.

Menanggapi itu, Hakim Ketua Heru Setiadi memutuskan untuk sidang lanjutannya akan di laksanakan pada Rabu (6/11) dengan agenda tuntutan terdakwa.

Pasalnya, terdakwa melanggar pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. (ryn/lum)

gang, justru inilah kalau pemerintah tidak ada kepedulian dengan PAD ini bisa saja kota bahari menjadi bangkrut. Apakah seharusnya pemerintah mengandalkan dana APBN yang hingga sekarang tidak jelas itu, kalau model pemerintahannya seperti ini berarti pemerintahan preman," tuturnya.

Tak hanya itu, dirinya juga mengecam jika dalam waktu dekat setelah keinginan untuk melakukan audensi secara prosedur tanpa adanya titik jelas. Maka pihaknya akan mengembalikan kepada para pedagang yang berkeinginan akan kembali beraksi lebih besar lagi. "Kami akan kembalikan kepada semua pedagang pasar karena pasti kita tidak akan diam saja, dengan caraa baik-baik tidak ada tanggapan mungkin cara massa lebih be-

Bupati Belum Paham Menanggapi itu, Bupati Sampang A Fannan Hasib saat ditemui mengaku justru dirinya belum bisa memahami aturan Perda No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tersebut. "Saya gak paham masalah perda itu mungkin ke langsung ke kepala Dispendaloka saja," paparnya.

Sementara, Kepala Dispendaloka Sampang Suhartini Kaptiani menuturkan selama ini terkait dari penuturan perwakilan pedagang jika tidak pernah adanya pembekuan perda yang dinilai memberatkan para pedagang pasar tersebut. Hanya saja, menurutnya ada permintaan untuk dievaluasi terhadap tarif perda pendapatan di pasar. Namun, hal itu sudah ditanggapi dari perwakilan masyarakat yang telah di tetapkan bersama dengan anggota DPRD sejak (12/4). "Bukan masalah pembekuan perda melainkan evaluasi saja dan itu memang sudah melibatkan masyarakat yang melibatkan DPRD secara otomatis itu sudah ada kajian dari perwakilannya," jelasnya.

Begitupun, lanjut Suhartini, Pemerintah Daerah sudah menyusun beberapa langkahlangkah dalam menaggapi hal itu yang sesuai dengan UU no 28 tahun 2009. "Kami (Pemerintah Daerah) sudah punya langkah dimana dalam menyusun tarif itu harus berdasarkan UU dengan melihat dari perhitungan belanja yang dikeluarkan dan dibangun, apalagi rata-rata yang dibebankan masyarakat hanya 50 persen tidak seluruhnya 100 persen," tegasnya. (ryn/lum)

ahui oleh pihak penegak perda.

"Kalau malam juga kadang ada anak muda minuman keras di sebelah pojok yang gelap itu," tuturnya.

Hal senada juga dikatakan, Darmono (40), warga setempat.

Ia menuturkan memang lokasi wisata tak jauh dari rumahnya itu tidak terpantau oleh pihak Satpol PP. Sehingga, dengan leluasanya pemuda menggunakan lokasi dengan sebebasbebasnya tanpa menghiraukan orang lain.

"Kadang ada juga pihak Satpol PP menyisir lokasi ini, cuma ada yang sudah pergi duluan karena bocor kalau ada razia dari penegak perda, bahkan dengan bebasnya kalau gak ada razia pemuda kumpol minum-mmminuman di sini," katanya.

Dirinya berharap pihak terkait terus menyisir lokasi wisata. “Kalau bisa pihak Satpol PP juga terus menyisir setiap hari agar tidak ada pemuda melakukan itu," ungkapnya. (ryn/lum)

KECEWA. Pedagang saat mendatangi kantor Pemkab Sampang untuk menemui Bupati A. Fannan Hasib, Rabu (30/10).

Pedagang Kecewa Bupati Upaya Audiensi Tidak Ditemui A. Fannan Hasib SAMPANG - Puluhan perwakilan pedagang Pasar Srimangunan yang mendatangi Kantor Pemkab Sampang, Rabu (30/10) sekitar pukul 10.30 WIB mengaku kecewa terhadap Bupati Sampang A Fannan Hasib.

Sebab, kedatangan mereka yang didampingi LSM MDW tersebut tidak ditemui.

Mereka ingin bertemu langsung dengan orang nomor satu di Pemkab Sampang itu untuk menyampaikan keberatannya terhadap pemberlakuan Perda No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Bupati Sampang A Fannan Hasib tidak menemui kerumunan pedagang yang telah menunggu sekitar dua jam lebih di depan kantornya. Akhirnya mereka memutuskan pulang bersama para aktivis LSM MDW yang mendampinginya.

Ketua LSM MDW Tamsul mengatakan, ketidaksediaan

Bupati Sampang A Fannan Hasib untuk menemui perwakilan pedagang merupakan bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap semua persolanan yang telah melilit kalangan masyarakat akar rumput. Padahal, pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan untuk pertemuan dengan pedagang kepada Pemkab Sampang jauhjauh hari sebelumnya.

"Ini adalah bukti bahwa pemerintahan tidak pernah merespon terhadap persoalan yang menyangkut rakyat banyak, apalagi kita sudah sesuai

prosedur. Terbukti, kita juga sudah pernah mengirimkan surat pemberitahuan pada Jumat (26/10) lalu kepada pemerintah untuk melakukan audensi dalam persoalan ini," ucapnya dengan nada kecewa.

Menurut Tamsul, pendapatan asli daerah (PAD) paling besar senilai Rp. 61 miliar diperoleh dari pendapatan pasar di Sampang. Bahkan, dalam pemberlakuan perda itu tidak pernah memperlibatkan para pedagang pasar mau pun sosialisasi sebelumnya. Sehingga, dalam pembekuan perda baru dan lama secara otomatis pedagang tidak mempunyai hak untuk membayar. Akan tetapi, masih saja oknum mengintimidasi kepada pedagang agar membayar menarik retribusi.

"Pemberlakuan perda itu tidak pernah mengajak peda-

ASUSILA

Lokasi Wisata Dijadikan Tempat Mesum SAMPANG - Banyaknya pemuda yang masih memanfaatkkan lokasi wisata di Kecamatan Kota Sampang sebagai tempat memadu cinta membuat warga di sekitar lokasi resah. Salah satunya, di lokasi wisata Gua Lebar di Jalan Pahlawan, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Kota.

Arifin (45), warga Jalan Pehlawan, Kelurahan Dalpenang, mengatakan, keresahan warga itu terjadi karena banyak pemuda-pemudi kerap

mendatangi wisata Gua Lebar pada malam hari. Apalagi, tingkah laku pengunjung yang didominasi pemuda itu tidak jauh dari tontonan anak kecil.

"Ya kadang ada juga yang cewek cowok datang malam hari di Gua Lebar. Itu kadang anak kecil juga banyak di sana, Mas," ucapnya, Rabu (30/10).

Tak hanya itu, lanjut Arifin, banyak pemuda juga ketika tengah malam hari wisata Gua Lebar dijadikan tempat pesta minuman keras yang tak diket-

Kalau bisa pihak Satpol PP juga terus menyisir setiap hari agar tidak ada pemuda melakukan itu,"

Darmono Warga

LALU LINTAS

Rambu-rambu Lalu Lintas Diminta Dipatuhi SAMPANG - Warga Jalan Suhadak Kecamatan Kota Sampang didampingi LSM Forum Sampang Sehat (FSS) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten setempat, Rabu (30/10).

Mereka mengadukan pengendara yang banyak tak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Dalam rambu-rambunya, jalan tersebut dilarang dilintasi kendaraan berat, namun masih saja angkutan berat melintasi jalan tersebut.

Pada April kemarin, LSM FSS telah mengadukan hal itu.

Tapi sampai saat ini sejumlah kendaraan berat masih kerap melintasi jalan tersebut. Akibat tidak diindahkannya rambu-rambu tersebut, pejalan kaki sering terkena setempet kendaraan berat.

Ketua LSM FSS Puji Raharjo mengatakan, keberadaan rambu-rambu tersebut tidak efektif. Kendaraan angkutan berat masih berlalu lalang. Katanya, hal ini disebabkan karena belum ada aturan yang melarang kendaraan angkutan berat melintasi jalan tersebut.

Warga Jalan Suhadak Kecamatan Kota Sampang mendatangi kantor Komisi A DPRD setempat, Rabu (30/10).

Aparat kepolisian pernah datang ke areal tersebut namun tidak memberikan tindakan. Warga setempat sempat melarangnya, tapi malah diancam. Warga yang mengncam dari Dusun Glisgis Desa Gunung Maddeh dengan datang ke rumah RT. “Kami minta anggota de-

wan agar mendatangkan pihak Dishub atau pihak kepolisian, dan menghentikan penggalian ditutup untuk kendaraan angkutan berat agar memakai satu jalur, sehingga lebih efektif karena jalan tersebut bukan warisan dari orang desa Glisgis yang melakukan pengancaman itu,” ujarnya di depan anggota

dewan.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi A DPRD Hoda'i mengatakan sudah menindaklanjuti surat yang sudah masuk pada bulan April. Ia berjanji akan memanggil pihak dishub, aparat kepolisian dan satpol PP untuk menertibkan kendaraan angkutan berat yang melin-

tasi jalan tersebut. “Nanti kami akan panggil dari Dinas Perhubungan dan kepoisian untuk membahas masalah jalan yang sering dilintasi oleh kendaraan angkutan berat,” ujarnya.

Djoko Siswanto, warga setempat, berharap rambu-rambu yang sudah ada itu ditegakkan. (jun/lum)

PAMEKASAN

13

KAMIS 31 OKTOBER 2013 NO.0230| TAHUN II

PILDAKES

Kinerja Camat Batumarmar Perlu Dievaluasi

PEMUSNAHAN MIRAS PATI. Petugas Satpol PP memusnahkan minuman keras (miras) di Alun-Alun Pati, Jateng, Rabu (30/10). Sebanyak 15.175 botol miras hasil razia penyakit masyarakat (pekat) oleh petugas Kepolisian dan Satpol PP selama bulan Juli -Oktober itu guna mengurangi keresahan masyarakat akibat banyak beredar miras di kawasan Pati.

Enam Tersangka Tipikor belum Ditahan Kasus Adhoc Mengendap di Kejari selama 4 Tahun PAMEKASAN - Enam tersangka pelaku tindak pidana korupsi pengadaan buku untuk 40 lembaga pendidikan tingkat SMP-SMA di Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan senilai Rp 1,9 miliar nampaknya bernafas lega, karena hingga kini masih belum ditahan.

Penanganan dugaan korupsi dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2008 ini tak secepat penanganan dugaan tipikor pengadaan sapi di Dinas Peternakan, dugaan tipikor di Kemenag Pamekasan, dugaan tipikor raskin, dan beberapa dugaan korupsi lainnya.

Dalam penanganan dugaan korupsi pengadaan sapi di Dinas Peternakan (Disnak) setempat, Kejari Pamekasan hanya memerlukan waktu tak lebih dari setahun, para tersangkanya sudah diputus di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dalam penanganannya, Kejari Pamekasan juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan sekali-

gus menjadi saksi ahli dalam perkara tersebut.

Sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, para tersangka yang terlibat sempat ditahan di Lapas Klas II-A Pamekasan. Demikian juga tersangka tipikor dana blockgrand di Kemenang Pamekasan dan tersangka tipikor raskin di Desa Tanjung Pademawu yang baru beberapa bulan ditangani Kejari Pamekasan, saat ini sudah masuk dalam tahanan.

Sedangkan para tersangka dana adhock di Disdik Pamekasan yang terdiri dari unsur pejabat Disdik dan unsur rekanan masih bisa menghirup nafas segar, juga belum ada tanda-tanda untuk dilakukan penahanan maupun rencana pelimpahan berkas penyidikan ke PN Tipikor Surabaya.

Mereka antara lain mantan kepala Disdik berinisial AH,

mantan Kabid Dikmen berinisial SS, dan mantan sekretaris Disdik berinisial NQ, kini sudah tak menjabat di Disdik.

Para pejabat itu belum ada kepastian kapan akan diperiksa sebagai tersangka.

Demikian juga tiga tersangka dari unsur masingmasing berinisial DD, GG, dan satu tersangka lain yang inisialnya belum diungkap Kejari Pamekasan belum mendapat kepastian.

Pihak Kejari Pamekasan selalu beralasan terkendala hasil audit BPKP yang belum diserahkan ke Kejari Pamekasan. Sehingga para tersangka belum bisa dilakukan pemeriksaan.

Permohonan audit perkara tipikor adhoc yang sudah ditangani Kejari Pamekasan sejak 2009 atau 4 tahun lalu diajukan pada 30 Oktober 2012.

Hal ini berdasar surat Kajari Pamekasan nomor : 71/0.5.18/ Fd.1/10/2012.

Atas permohonan tersebut, BPKP menerbitkan surat perintah audit untuk pengadaan buku dan pengadaan sapi masing-masing selama 15 hari. Berdasar surat tugas BPKP nomor : S-18576/

W13/5/2012 tentang Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengadaan buku untuk 40 sekolah di Pamekasan tahun 2008, audit sudah dilakukan pada 22 November 2012, namun sampai saat ini tak ketahuan hasilnya.

Sedangkan permohonan audit tipikor pengadaan sapi justru diajukan lebih awal yaitu pada 23 Oktober 2012. Hal ini sesuai surat Kajari nomor : 66/0.5.18/Fd.1/10/2012 yang menjadi dasar pelaksaksanaan audit BPKP. Audit atas dugaan korupsi pengadaan sapi senilai Rp 1 miliar, yang sudah diputus di PN Tipikor Surabaya, dimulai 8 November 2012 lalu. Pelaksanaan audit untuk pengadaan sapi ini berdasar surat perintah BPKP yang disampaikan ke Kejari Pamekasan nomor : S-18581/W13/5/2012 tertanggal 6 November 2012.

Setiap dimintai konfirmasi, pihak Kejari Pamekasan menyatakan tidak bisa berbuat banyak, karena berkaitan dengan lembaga lain. Yakni BPKP Jawa Timur untuk memastikan kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersangka. Pihak Ke-

jari baru akan melakukan pemeriksaan tersangka, jika sudah mengantongi hasil audit itu.

Terakhir kali, Kasipidsus Kejari Pamekasan, Samiaji Zakariya mengatakan audit terhadap dugaan tipikor itu sudah dilakukan. Hanya saja, hasil audit kerugiannya belum diketahui, karena belum diserahkan ke Kejari Pamekasan.

“Ya mau gimana lagi, kami masih nunggu hasil audit dari BPKP. Kalau auditnya sudah dilaksanakan, hanya hasilnya belum kami terima,” katanya.

Samiaji berharap hasil audit itu bisa segera diterima Kejari Pamekasan. Ia memastikan akan segera mengagendakan pemeriksaan tersangka, apabila sudah menerima hasil audit BPKP. Sebelumnya, Sahur Abadi mencurigai berkas perkara dugaan korupsi ini sengaja dibuang ke tempat sampah, karena tidak adanya komitmen dari Kejari setempat untuk segera menuntaskan.

Sahur mendesak agar dugaan tipikor ini segera dituntaskan dan para tersangka yang sudah ditetapkan ditahan secepatnya. (uzi/muj/rah)

PAMEKASAN – Kinerja Camat Batumarmar dinilai perlu dievaluasi, sebab tak tegas dalam menangani masalah penyelenggaraan pilkades di daerahnya.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Iskandar menilai tidak ada kejelasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tamberu, Kecamatan Batumarmar hingga menyebabkan kekosongan jabatan kades desa tersebut hingga tiga bulan, disebabkan kurang tegasnya camat setempat.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii diminta melakukan evaluasi kinerja terhadap Camat Batumarmar, Fathurrahman dan mengambil alih pembentukan panitia Pilkades, karena ada indikasi pilkades di desa itu tidak akan dilaksanakan, dan posisi kepala desa diserahkan pada seorang Pelaksana Tugas (Plt) yang merupakan orangtua mantan Kades setempat, Rusfandi.

Iskandar mengatakan ada dua poin dalam rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati Pamekasan perihal Pilkades Tamberu yang tidak kunjung dilaksanakan. Padahal masa jabatan Kades Rusfandi telah berakhir pada 14 Juli lalu.

Isi rekomendasi itu, Bupati diminta segera memerintah Camat Batumarmar untuk segera menggelar Pilkades Tamberu yang diawali pembentukan Panitia Pilkades dengan batas waktu yang ditentukan.

Jika dalam waktu yang ditentukan itu belum ada upaya serius dari Camat, maka Bupati diminta mengevalusi kinerja Camat tersebut dan mengambil alih pembentukan panitia pilkades sehingga kegiatan itu bisa segera terlaksana.

“Kalau tetap dibiarkan terjadi kekosongan, maka desa tidak bisa mengambil keputusan yang srategis serta tidak bisa menerbitkan Peraturan Desa maupun Keputusan Kepala Desa. Aki-

batnya, akan fatal karena berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membetuk panitia pilkades empat bulan sebelum masa jabatan kades berakhir.

Pekan lalu, sejumlah perwakilan warga desa setempat mengadu ke Komisi A DPRD setempat, dan meminta persoalan pilkades di desa itu segera diselesaikan.

Jabatan Pelaksana Tugas Kades, kata Sujak, diserahkan kepada ayah Rusfandi yang juga mantan Kades di desa itu selama dua periode. Kasus ini yang memicu protes sejumlah warga karena terkesan pilkades sengaja tidak digelar.

Muhammad Sujak, salah satu tokoh masyarakat Desa Tamberu mengatakan saat ini di desanya sedang terjadi kekosongan kepemimpinan setalah jabatan kades, yaitu Rusfandi berakhir 14 Juli 2013 lalu. Sedangkan adiknya, Rusli yang menjabat sebagai sekdes menolak diangkat menjadi Plt kades.

Jabatan Pelaksana Tugas Kades, kata Sujak, diserahkan kepada ayah Rusfandi yang juga mantan Kades di desa itu selama dua periode. Kasus ini yang memicu protes sejumlah warga karena terkesan pilkades sengaja tidak digelar.

“Indikasinya, sampai saat ini belum ada rencana pembentukan panitia Pilkades.

Padahal, sudah ada beberapa warga yang menyatakan siap untuk mencalonkan diri,” katanya. (oni/rah)

Seorang guru mengajar siswa Mts. Miftakhul Huda di sebuah ruangan di rumah penduduk yang dijadikan kelas di desa Duwetkrajan, Malang, Jawa Timur.

PENCURIAN

Ada Warga Laporkan Mantan Istrinya ke Polisi

PAMEKASAN - Slamet Riyadi, 57, warga Kelurahan Jungcangcang, Pamekasan, melaporkan mantan istrinya, Sutiah, 38, asal Desa Plakpak,

Kecamatan Pegantenan, ke Polres setempat dengan tuduhan pencurian sepeda motor miliknya, Rabu (30/10).

Dalam laporannya, Slamet

Riyadi menyatakan mantan isterinya itu datang ke rumahnya di Jalan Mesjid Bagandan pada Minggu (27/10) lalu.

Antara keduanya masih ter-

jalin hubungan silaturahmi yang baik. Namun saat ia melaksanakan sholat maghrib, perempuan yang sudah dinikahinya selama 22 tahun itu

membawa sepeda motor miliknya tanpa pamit dan hingga kini belum dikembalikan.

“Saya sudah berusaha menghubungi dan memintanya mengembalikan sepeda motor itu, namun dia hanya berjanji dan belum ditepati hingga akhirnya saya melaporkan kasus ini ke polisi,” katanya.

Ia sudah mencoba mendatangi rumah istrinya itu di Desa Plakpak, namun tidak berhasil, karena Sutiah sudah tidak tinggal bersama keluarganya di desa itu dan sudah pindah ke Probolinggo.

“Saya hanya ingin motor saya itu kembali, tidak ada niatan saya untuk memenjarakan dia,” kata Slamet Riyadi.

Kasubag Humas Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Siti Maryatun mengatakan pihaknya akan mendalami dan akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan perundangundangan yanga berlaku.

Jika terbukti maka pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara.(oni/muj/rah)

SERTIFIKASI GURU

Ribuan Guru Mengikuti Program Diklat Profesi PAMEKASAN – Sebanyak 1.214 orang guru di Kabupaten Pamekasan dijadwalkan mengikuti ujian Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahun ini.

Program itu akan dilaksanakan di empat perguruan tinggi dengan rincian 97 orang guru mengikuti ujian di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), 1.114 orang di Universitas PGRI Adibuana (UNIPA) Surabaya. Sedangkan tiga orang guru mengikuti ujian PLPG di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Kapala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Yusuf Suhartono melalui Kabid Ketenagaan, Suryanto menjelaskan jadwal ujian dibagi menjadi 8 gelombang. Hingga kini sudah selesai 6 gelombang. Dua gelombang berikutnya, masih belum jelas kapan waktu pelaksanaannya.

Hingga gelombang keenam itu, sudah ada 816 guru yang sudah melaksanakan ujian PLPG di UNESA dan UNIPA. Sisanya sebanyak 398 orang masih belum mengikuti ujian.

Sampai saat ini, pengumuman kelulusan yang sudah terbit hanya untuk guru yang mengikuti ujian di Unesa, sedangkan pengumuman untuk peserta yang mengikuti ujian di Unipa masih belum terbit.

Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus, akan memperoleh sertifikat pendidik. Untuk tingkat SD-SMP data sertifikat itu langsung dimasukkan pada Data Pokok Kependidikan (Dapodik) sebagai syarat penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP).

“Setelah menerima SKTP, masing-masing gutu itu dapat mencairkan dana tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi guru,” katanya. (oni/muj/rah)

14

PENCARI KERJA

PENYEGARAN

7 Perwira Polres Dimutasi PAMEKASAN - Sebanyak tujuh orang perwira Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan dimutasi. Dari tujuh orang itu menggantikan posisi tiga orang perwira yang memasuki masa pensiun.

Ketujuh perwira yang dimutasi itu antara lain Ajun Komisaris Bambang Hermanto, Kapolsek Pegantenan pindah ke Polsek Larangan menggantikan Ajun Komisaris Puryanto yang pindah ke Polsek Pademawu menggantikan Ajun Komisaris Edi Sunyata, yang dipindah ke Kabupaten Malang.

Kapolsek Waru, Komisaris Abdullah yang memasuki masa pensiun digantikan Inspektur Satu Junaedi, yang sebelumnya menjabat sebagai

PAMEKASAN

KAMIS 31 OKTOBER 2013 NO.0230| TAHUN II

Kanit Patroli Sat Lantas.

Sementara Kapolsek Pegantenan, yang sebelumnya dijabat Ajun Komisaris Bambang Hermanto digantikan Ajun Komisaris Osa Maliki.

Osa sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Pers Polres Pamekasan.

Sedangkan Inspektur Satu Safiudin menjadi Kapolsek Proppo menggantikan Ajun Komisaris Sutarto yang memasuki masa pensiun. Demikian pula, Inspektur Satu Arief Kurniadi diangkat menjadi Kapolsek Tamberu menggantikan Ajun Komisaris Halik Hadjib yang juga memasuki masa pensiun.

Kepala Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Besar Nanang Chadarusman mengatakan

mutasi (perpindahan) dan rotasi (pergantian jabatan) perwira di lembaga yang dipimpinnya merupakan hal yang biasa sebagai upaya penyegaran. Selain itu, pergantian itu dilakukan karena sebagian perwira sudah memasuki masa pensiun.

Melalui rotasi dan mutasi tersebut diharapkan ada semangat baru untuk lebih menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah masingmasing. ”Ini murni untuk penyegaran organisasi di tubuh polres pamekasan,” kata Kapolres.

Ketua Forum Riset dan Advokasi Masyarakat Marginal Pamekasan, Baidi berharap melalui pergantian beberapa Kapolsek itu mampu memacu

semangat mereka dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah masingmasing untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pamekasan kepada polisi.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri sudah mulai menurun, sejak maraknya pencurian hewan di sejumlah wilayah di Kabupaten Pamekasan. Polisi dinilai lalai dalam melakukan antisipasi dan penanganan pasca kejadian.

Ribut menyarankan kepada para Kapolsek yang baru, berupaya menjalankan tugas dengan baik, dan dapat mengunkap semua tindakan kriminal yang selama ini meresahkan warga. (awa/muj/ rah).

Perempuan Jombang Nyaris Dijadikan Pelacur PAMEKASAN - Dua orang remaja yang berniat mencari kerja di Kabupaten Pamekasan nyaris menjadi pelacur.

Keduanya berinisial Y dan H dan sama-sama berusia sekitar 18 tahun. Dua remaja asal Kabupaten Jombang itu, Rabu (30/10), berhasil diselamatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan mengamankan mereka dari sebuah tempat kos di Jalan Veteran Pamekasan. Sayangnya, pemilik tempat kos yang berinisial RZ, yang diduga berperan sebagai mucikari berhasil melarikan diri.

Menurut Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Pol PP Pamekasan, Yusuf Wibisono, kedua remaja itu tidak memiliki kartu identitas. Hingga Rabu siang, keduanya masih diamankan di markas Pol PP di Jalan Pamong Praja, Pamekasan.

Menurut Yusuf, razia yang digelarnya berawal dari laporan pengurus RT setempat, bahwa rumah kos di Jalan Veteran menerima pengunjung kos tanpa pemberitahuan kepada aparat ke-

lurahan.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 18 tahun 2012 tentang usaha kos atau pemondokan disebutkan pengunjung tempat kos melalui pemilik kos berkewajiban melaporkan identitas kepada aparat kelurahan ataupun aparat desa setempat.

Saat dimintai keterangan, keduanya mengaku masih dua hari berada di Pamekasan untuk mencari pekerjaan. Saat mencari tempat kos, mereka ditunjukkan di Jalan Veteran dan ternyata keduanya akan dijual sebagai pelacur.

“Tapi kami masih akan

menyelidiki kasus ini, karena ternyata kedua remaja itu datang ke Pamekasan tanpa bukti identitas dan tidak membawa ijazah,” katanya.

Yusuf mengatakan tempat kos tersebut memang meresahkan masyarakat, karena sering kedatangan pengunjung yang diduga merupakan lelaki hidung belang dan kerapkali dijadikan tempat perselingkuhan.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 18 tahun 2012 tentang usaha kos atau pemondokan disebutkan pengunjung tempat kos melalui pemilik kos berkewajiban melaporkan identitas kepada aparat kelurahan ataupun aparat desa setempat.

Yusuf mengatakan setelah dilakukan pendataan, kedua remaja akan dipulangkan ke tempat tinggal mereka di Kabupaten Jombang. Pol PP Pamekasan sebelumnya akan berkoordinasi dengan pimpinan kecamatan tempat keduanya tinggal. (awa/muj/ rah)

DATA PEMILIH

KPU Somasi Panwaslu terkait Penyataan Provokatif

Polwan menunjukkan barang bukti narkotika jenis ganja beserta tersangkanya ketika ungkap kasus narkotika dan obat-obat terlarang di Mapolrestabes Surabaya, Jatim, Rabu (30/10). Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polrestabes Surabaya selama tiga pekan berhasil mengamankan 50 tersangka dari 37 kasus narkoba serta menyita 3.419 kotak berisi obat keras tanpa izin edar, 55,62 gram sabu-sabu, 688,12 gram ganja.

Bakorwil “Ditinggalkan” Gubernur Ambil Alih Pelaksanaan Kejuaraan Karapan Sapi PAMEKASAN – Badan Koordinasi (Bakorwil) Madura tampaknya makin ditinggalkan. Bakorwil yang dipercaya menangani pelaksanaan Kejuaraan Karapan Sapi Piala President ternyata dinilai mengecewakan, sehingga kejuaraan bergengsi itu diambil alih oleh Gubernur Jawa Timur. Hal ini setidaknya menjadi pembelajaran bagi Bakorwil agar tidak gampang takluk pada kontroversi beberapa pemilik karapan sapi.

Kejuaraan Karapan Sapi Piala President yang biasa digelar tiap tahun itu dipastikan digelar pada 3 Nopember mendatang. Kejuaraan yang difasilitasi Badan Koordinasi (Bakorwil) Madura ini akan digelar dengan dua versi, yaitu dengan kekerasan (rekeng) dan versi karapan tanpa kekerasan (pakkopak).

Selain digelar dua versi, kejuaraan karapan sapi tahun ini tidak lagi memperebutkan Piala Presiden RI, tetapi memperebutkan Piala Gubernur Jatim. Meski demikian, kejuaraan karapan sapi ini tetap berlabel karapan sapi piala presiden RI. Perubahan gelar kejuaraan ini dilakukan karena tidak adanya kepastian dari Presiden soal penyelenggaraannya. Perubahan itu pula disepakati oleh Pecinta Olahraga Karapan Sapi (Porkesap) di Kantor Bakorwil Madura di Pamekasan, Rabu (30/10) kemarin.

Setelah menyepakati format kejuaraan dengan para pemilik sapi karapan (pangerap) se-Madura, Bakorwil IV

Pamekasan membentuk panitia pelaksana karapan sapi.

Saat itu Suparto, pengerap asal Pamekasan ditunjuk sebagai panitia.

Menurut Suparto pelaksanaan karapan sapi Piala Gubernur dengan dua versi ini digelar bersamaan dengan lokasi berbeda.

Karapan sapi pola rekeng akan digelar di Stadion R Soenarto Hadiwidjojo Pamekasan, sedangkan karapan sapi dengan pola pakkopak akan digelar di Kabupaten Bangkalan pada tanggal yang sama.

Dia menjelaskan kejuaraan karapan sapi ini tetap menggunakan label Piala Presiden RI meski piala yang diperebutkan Piala Gubernur Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar para pengerap tidak terlalu kecewa.Meski demikian, dualisme penyelenggaraan karapan sapi itu sudah membuat kecewa pangerap. Bahkan hal itu terkesan dipolitisir oleh Bakorwil Madura.

Dari awal pelaksanaan karapan sapi Piala Presiden tetap menggunakan pola re-

keng. Namun karena ketidaktegasan Bakorwil kemudian pecah menjadi dua kubu dengan pola pakkopak.

“Kalau tahun depan jangan ada lagi karapan sapi dua pola dan tidak lagi menggunakan istilah piala Gubernur. Sebab tidak ada dalam sejarahnya karapan sapi se-Madura memperebutkan piala Gubernur,” katanya.

Sementara itu, Hasan Mursi, staf Bakorwil mengatakan pihaknya sudah menyiapkan anggaran kegiatan masingmasing sebesar Rp 50 juta untuk yang pola rekeng dan pakkopak.

Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan dua Piala Gubernur Jawa Timur. Karapan sapi piala Gubernur Jatim versi rekeng akan diikuti sebanyak 24 pasang sapi karapan. Masing-masing Kabupaten yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep mengirimkan 6 pasang sapi dari hasil seleksi di tingkat Kabupaten.

Sebelumnya, Kepala Bakorwil Madura Eddy Santoso membantah tudingan miring soal munculnya dualisme karapan sapi di Madura. Ia menegaskan bahwa adanya dualisme karapan sapi itu, Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan menerbitkan fatwa haram terhadap karapan sapi piala presiden pada 2011 lalu, karena diwarnai dengan penyiksaan terhadap sapi karapan.

Atas fatwa itu, pihaknya membuat formula baru de-

ngan karapan sapi tanpa kekerasan (pakkopak). Namun karapan sapi versi ini justru mendapat penolakan dari kalangan pengerap yang tetap menghendaki karapan sapi rekeng.

Dia menjelaskan pihaknya sudah memediasi kedua belah pihak, yaitu kelompok pengerap yang sutuju dengan sistem pakkopan dan kelompok pengerap yang menghendaki tetap digelar dengan rekeng pada 2 Oktober lalu di kantor Gubernur Jawa Timur.

Namun kedua belah pihak masih bertahan dengan keinginan masingmasing sehingga diserahkan kepada presiden untuk memutuskannya.

Sampai kini, surat yang diajukan ke presiden tentang karapan sapi itu belum dijawab oleh presiden.

Bakorwil IV Pamekasan berharap keputusan presiden itu segera turun sehingga kejuaraan itu bisa digelar sesuai keputusan presiden. Setelah keputusan presiden turun, Bakowil Madura akan segera mengumpulkan para pengerap untuk menjelaskan keputusan presiden nanti.

“Saya tidak bisa berandaiandai sebelum ada keputusan presiden.

Mudah-mudahan segera ada keputusan dan kami akan segera menyampaikan keputusan itu dengan mengumpulkan pengerap.

Apapun keputusan presiden harus dipatuhi,” katanya. (uzi/ muj/rah)

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum Pamekasan, Madura, Jawa Timur, melayangkan surat somasi kepada Panitia Pengawas Pemilu setempat, terkait pernyataan institusi itu yang dinilai provokatif dan merusak nama baik KPU. Anggota KPU Pamekasan Nuzulul Qurnain dalam keterangan persnya di kantor KPU di Jalan Brawijaya, Rabu, menyatakan pihaknya terpaksa melayangkan surat somasi karena Panwaslu telah menyampaikan pernyataan yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu itu.

“Panwaslu telah menyatakan bahwa kami di KPU Pamekasan mengajukan data pemilih berbeda ke KPU Jatim dan demikian juga KPU Jatim telah mengajukan data pemilih berbeda dengan data yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten,” kata Nuzunul Qurnain.

Padahal, kata dia, data pemilih sebagaimana yang terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang diajukan KPU kabupaten ke KPU Provinsi adalah data yang memang ditetapkan secara bersama-sama antara KPU dengan Panwaslu Pamekasan.

Demikian juga, sambung dia, data yang diajukan KPU Provinsi ke KPU pusat terkait jumlah data pemilih di Kabupaten Pamekasan juga sama, sebagaimana yang ditetapkan bersama antara KPU dengan Panwaslu Pamekasan.

“Pernyataan yang disampaikan Panwaslu kepada media bahwa kami mengajukan data berbeda, atau memanipulasi data seolah kan menuding bahwa kami ini bermain data dalam pelaksanaan pemilu ini,” kata dia.

Panwaslu juga menyatakan bahwa sistem data pe-

milih (sidalih) rusak. Padahal faktanya tidak seperti itu.

Menurut Nuzulul Qurnain, pihak KPU Pamekasan menginginkan agar Panwaslu mencabut pernyataan yang bernada provokatif kepada masyarakat dan berpotensi menimbulkan suasana tidak kondusif itu menjelang pelaksanaan pemilu.

Pihak Panwaslu Pamekasan sendiri belum memberikan konfirmasi terkait somasi yang dinilai merugikan KPU dan berpotensi menimbulkan konflik pemilu yang dilayangkan pihak KPU itu.(ant/rah)

PILEG

Ormas Enggan Jadi Relawan Demokrasi PAMEKASAN - Organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Pamekasan, Jawa Timur, enggan menjadi relawan demokrasi pada Pemilu Legislatif 2014, kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat Agus Kasianto.

“Sampai saat ini, baru satu ormas yang menyerahkan formulir pengajuan menjadi relawan ke KPU Pamekasan, dari sebanyak 15 ormas yang kami minta untuk menjadi relawan,” katanya di Pamekasan, Rabu.

Agus mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab para pengurus ormas di Pamekasan tidak bersedia menjadi relawan.

Padahal, pesan serta mereka dalam berupaya mensukseskan pelaksanaan pemilu sangat diharapkan.

KPU Pamekasan, sebelumnya meminta kepada 15 ormas di wilayah itu agar mengirim perwakilan mereka untuk menjadi relawan demokrasi, sebagai upaya untuk menekan angka golput pada Pemilu Legislatif 2014.

Rekrutmen relawan demokrasi oleh KPU Pamekasan ini, sesuai dengan instruksi yang disampaikan KPU pusat dengan tujuan untuk menekan angka golput dan meningkatkan partisi pemilih.

Relawan demokrasi itu akan bertugas mensosialisasikan pemilu kepada seluruh masyarakat terutama pada lima segmen masyarakat. Antara lain, kelompok yang berlatar agama, adat, masyarakat berkebutuhan khusus, kaum perempuan dan kelompok pemilih pemula.

KPU Pamekasan merekrut relawan demokrasi sebanyak 15 orang, sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan KPU pusat.

Yakni tidak menjadi anggota partai politik dan tidak dalam kedudukan sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD).

Relawan demokrasi ini juga harus terdaftar sebagai pemilih, dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana, serta bukan sebagai penyelenggaran Pemilu 2014.

“Dalam hal sebagai anggota partai politik, sesuai dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir,” tutur Agus Kasianto.

Persyaratan lain bagi relawan demokrasi adalah berusia minimal 17 tahun, sesuai dengan usia minimal warga yang bisa menggunakan hak pilihnya.

Akan tetapi, dari sebanyak 15 ormas yang diminta KPU ikut berperan aktif menjadi relawan dalam tahapan Pemilu Legislatif 2014 itu, baru 1 ormas yang mengajukan formulir, sedangkan 14 ormas lainnya belum.

“Baru Ansor yang mengajukan untuk menjadi relawan,” kata Agus Kasianto, menambahkan.

Agus menduga, kurangnya minat ormas menjadi relawan demokrasi itu, karena honor yang disediakan KPU sangat sedikit, yakni hanya Rp300 ribu.

Sementara, kata dia, tugas mereka di lapangan tergolong rumit, yakni mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2014, dan berupaya meningkatkan partisipasi pemilih, sehingga tidak banyak warga yang golput. (ant/rah)

SUMENEP

15

KAMIS 31 OKTOBER 2013 NO. 0230 | TAHUN II

Kejari Ditengarai Main Mata Kasi Pidsus: Kami Tidak Bisa Menjelaskan

SUMENEP – Komisi B DPRD Sumenep mencurigai ada main mata antara pihak Kejari setempat dengan terlapor dalam kasus dugaan penyelewengan bantuan sapi betina pruduktif di Desa Tamidung, Kecamatan Batang-batang.

Sehingga, berkas hasil rangkaian penyelidikan termasuk saksi tidak ada di Korp Adhyaksa tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengatakan, dugaan adanya main mata kejari yang dulu sangat kentara. Katanya, hal itu bisa dilihat dari hilangnya berkas penyelidikan dugaan penyimpangan sapi melalui dana APBN itu. ”Kalau tidak ada main mata tidak mungkin

berkas itu lenyap bagai ditelan bumi. Bisa jadi ini untuk menghapus kasus itu,” ujarnya, Rabu (30/10).

Politisi PDI-P ini enggan membeberkan maksud main mata itu apa berkaiatan dengan suap atau yang lainnya.

Yang jelas, menurut Bambang, tidak mungkin sekelas

kejari berkas penyelidikannya hilang tanpa jejak. ”Kalau tidak main mata, berarti kejari tidak profesional dalam menangani kasus sapi Tamidung itu,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak kejari untuk melakukan pengusutan ulang terhadap kasus itu. Sebab, ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penagak hukum. ”Kalau tidak dilakukan, bisa jadi ini akan berdampak buruk bagi penegakan hukum di Kabupaten Sumenep ini,” tuturnya.

Kendati demikian, sambung dia, pihaknya masih yakin kejari punya integras dalam mengusut kasus itu.

Untuk itu, pihaknya men-

unggu gebrakan kejari untuk melakukan pengusutan kembali kasus dugaan penyelewenangan bantuan sapi. ”Masyarakat itu sudah menunggu. Ini kan pelapornya masyarakat atas rekomendasi komisi B. Sebab, sebelum melapor masih hearing terlebih dahulu,” ungkapnya.

Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sumenep Sugianto enggan memberikan komentar terkait masalah tersebut.

Sebab, pihaknya tidak punya wewenang untuk menjelaskan lenyapnya bekras penyelidikan dugaan penyelewengan bantuan sapi itu. ”Saya bukan Plh lagi. Sekarang sudah ada Plh dari Kejati. Kami tidak bisa

menjelaskan,” katanya.

Kasus dugaan penyelewengan itu secara resmi dilaporkan oleh warga Desa Tamidung, Kecamatan Batang-batang, sekitar Februari 2012. Pada saat itu, kejari sempat melakukan serangkaian penyelidikan terhadap dugaan penyelewengan itu.

Bahkan, Ketua Kelompok Tani Sekar Wangi juga sudah ikut diperiksa. Namun, kasus itu saat ini telah lenyap dari permukaan. Kendati demikian, kejari saat ini masih melakukan pencarian terkait hilangnya berkas dugaan penyelewengan bantuan sapi betina senilai Rp 499.970.000 melalui dana APBN 2011. (edy/yat)

Sebuah becak melintas di depan puluhan celengan dalam bentuk aneka rupa binatang yang berada di pinggir jalan di dekat Stadion Panglegur Sumenep. Penjual celengan ini ikut serta memeriahkan Pameran Pembangunan yang digelar di dekat tempat itu.

WARTA KEPULAUAN

BAHAN BAKAR

BBM di Kepulauan Kembali Langka Sumenep - Masyarakat di kepulauan Arjasa, Kangean, sejak beberapa hari terakhir kembali mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis premium.

Tokoh masyarakat Arjasa Mohammad Riyadi menyatakan, kelangkaan BBM sebenarnya sudah seringkali terjadi sejak beberapa bulan ini. Namun, kelangkaan yang terjadi dalam dua hari terkahir telah menyebabkan harga jenis premium perliternya tembus antara Rp12 ribu hingga Rp14 ribu.

“Kami sekarang mengalami kesulitan memperoleh BBM, terutama jenis premium. Ini sudah seringkali terjadi beberapa bulan ini.. Bahkan perliternya tembus antara Rp12.000 hingga Rp14.000,” ujarnya.

Selain semakin mahal, untuk mendapatkannya, Kami sekarang warga masih kesulitan mengalami kesulitan termasuk dikalangan memperoleh BBM, pedagang bensin eceran, karena banyak yang sudah terutama jenis kehabisan stok. premium. Ini sudah Riyadi mendesak seringkali terjadi Pemkab Sumenep, segera beberapa bulan ini.. turun tangan karena BBM Bahkan perliternya merupakan salah satu tembus antara jenis kebutuhan sangat Rp12.000 hingga fital, apalagi bagi warga Rp14.000 kepulauan yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

Anggota DPRD asal Arjasa, Badrul Aini, juga membenarkan kejadian tersebut. Fenomena tersebut, menurutnya, disebabkan dua faktor, yakni kuota untuk kepulauan sudah tidak mencukupi lagi. Faktor lainnya adalah pasokan dari pemilik rekom tidak normal bahkan tidak ada sama sekali, sehingga secara otomatis hanya mengandalkan pasokan dari APMS. “Sebenarnya ini disebabkan karena kuota untuk kepulauan sudah tidak mencukupi lagi. Selain itu, pasokan dari pemilik rekom tidak normal bahkan tidak ada sama sekali,” ungkapnya Rabu (30/10).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Badrul menyatakan akan mengusulkan tambahan kuota, walaupun diakui belum dapat dipastikan berapa kebutuhan riilnya. Sebab, jumlah kendaraan bermotor tidak terdeteksi seluruhnya, menyusul kian banyaknya kendaraan bodong. (sai/mk)

PROYEK DIDUGA TAK SESUAI SPEK

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tidak Mengakui SUMENEP – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumenep membantah dugaan penyimpangan proyek pengerasan jalan makadam (padat karya) di Dusun Lao’, Desa Talang, Kecamatan Saronggi. Disnakertrasn berdalih bahwa pekerjaan proyek senilai Rp 84.580.000 itu sudah sesuai dengan spek.

Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans Sukirman menjelaskan, pekerjaan itu memang tidak diwales beberapa waktu lalu. Namun, saat ini sudah tuntas. ”Untuk mewales jalan makadam itu masih antre, tidak langsung.

Sebab, wales yang tersedia

di pemkab terbatas, sehingga giliran,” klarifikasinya.

Diwalesnya proyek tersebut, katanya, bukan karena disoroti media, melainkan memang akan dilakukan oleh pihak disnakertrans. ”Tidak mungkin kami biarkan batu menganga. Pasti diwales. Terbukti sudah kami wales. Kalau memang mau turun lapangan kami siap,” ungkapnya.

Disinggung soal sirtu yang tidak sesuai standar, Sukirman mengungkapkan soal sirtu itu tidak ada aturan yang baku. Ijarnya, Entah warna putih atau warna lain, yang penting sirtu. ”Itu kan hanya untuk menutupi poripori jalan makadam saja. Jadi, di spek itu tidak diatur secara

total,” ungkapnya serius.

Pihaknya memastikan pelaksanaan proyek tersebut tidak main-main. ”Sejak awal sudah mewanti untuk melakukan pekerjaan fisik secara benar. Sebab, itu banyak dilihat oleh orang. Kalau masalah proyek fisik, kami selalu memantau secara langsung.

Bahkan, Kadisnakertrans juga meninjau langsung. Jadi, tidak kami biarkan,” tuturnya.

Sementara anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam keberatan dengan pernyataan Sukirman tentang diwalesnya proyek tersebut bukan karena sorotan media. Politisi PKB menduga seandainya tidak ada keluhan terkait pelaksanaan program padat karya itu,

tidak mungkin ada perbaikan. ”Karena diketahui dan dipermasalahkan oleh warga, makanya Disnakertrans langsung mewales. Ini kan setelah ramai pemberitaan,” katanya.

Dirinya mempertanyakan kenapa baru diwales setelah mendapat keluhan dari berbagai pihak. ”Seharusnya pekerjaan fisik itu disesuikan dengan RAB (Rancangan Anggaran Pembelanjaan) selama dalam masa pekerjaan.

Jika tidak, maka walaupun mau diperbaiki itu secara juknis tetap salah,” tegasnya.

Seharusnya, sambung dia, disoroti atau tidak pelaksanaan padat karya itu harus dilakukan sesuai dengan spek atau juknis yang sudah

ditentukan. Jika tidak, maka pekerjaan itu akan condong mengarah ke tindak pidana korupsi. ”Jika dalam pekrjaan proyek tidak dimaksimalkan, maka akan merugikan negara, sehingga bisa mengaah ke tindakan korupsi,” terangnya.

Lebih lanjut, Dulsiam meminta dinas terkait untuk memperketat pengawasan dalam mengawasi semua pekerjaan yang bersifat fisik maupun non fisik. ”Kami harap kedepannya hal semacam itu tidak terulang lagi. Sehingga, program pemerintah bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Tetap akan kami kroscek, termasuk program padat karya yang lain,” tukasnya. (edy/yat)

LOWONGAN KERJA Grup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper) 2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER & PERAWAT LANSIA 3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN KETENTUAN

• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN • TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X • Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!)

• Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3) Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116

Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

KONTAK LANGGANAN 0328-6770024 | 081931012753 (Manajer Pemasaran)

POLINDES DIKELUHKAN

Dewan Perwakilan Rakyat Menilai Dinas Kesehatan Tidak Serius SUMENEP – Dikeluhkannya pelayanan polindes di Dusun Tanjung, Desa Paliat, Kecamatan Sapeken, mendapat tanggapan wakil rakyat. DPRD Kabupaten Sumenep menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat lemah dalam memberikan pelayanan. Penilaian itu didasarkan pada sering tidak adanya tenaga medis, sehingga pelayanan kesehatan tidak maksimal.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep, Heri Efendi, mengatakan, dirinya sangat kecewa terhadap pelayanan yang diberikan dinkes, karena pelayanan yang diberikan sampai saat ini belum ada peningkatan. ”Dari dulu hingga saat ini pelayanan masih cukup jauh dari harapan masyarakat,” katanya, Rabu (30/10).

Mestinya, katanya, dinkes lebih memperhatikan layanan kesehatan yang ada di daerah kepulauan. ”Melihat lokasinya yang tidak mudah dijangkau, maka untuk kepulauan harus diutamakan dari pada daerah daratan,” terangnya.

Heri mengaku sudah berkali-kali mengajukan untuk diadakan dokter, namun tidak pernah digubris. “Kami telah berkali-kali mengajukan untuk diadakan dokter, namun sampai saat ini masih belum direspon juga,” jelaasnya.

Dinkes diminta tegas dalam menangani persoalan tersebut. ”Kami harap Dinkes tegas dalam menangani persoaln tersebut, sehingga masyarakat tidak menjadi korban,” harapnya.

Sementara, Kepala Dinkes

Sumenep, Anugerah Rizka Rahadi membantah jika dirinya tidak memperhatikan pelayanan kesehatan di kepulauan.

Bahkan, dirinya mengaku telah mengajukan sebanyak 14 bidan PTT (pegawai tidak tetap) ke Kementerian Kesehatan RI. ”Bukannya kami tidak respek. Namun, kami masih belum menemukan seorang dokter yang siap bertugas di kepulauan, karena gajinya itu sangat sedikit, yakni berkisar Rp 3,8 juta,” katanya.

Menurutnya, jika nantinya ke 14 bidan PTT itu disetujui, semuanya akan ditempatkan di daerah kepulauan. ”Jadi nantinya diseluruh kepuluan itu akan ada dua dokter, yakni dokter gigi dan dokter umum.

Jika itu disetujui oleh Departemen Kesehatan,” tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kebanyakan bidan PTT yang diusulkan memang berasal dari daerah kepulauan, namun terkadang bidannya yang enggan. ”Selama ini banyak bidan PTT asal kepuluan yang tidak mau bertugas di daerahnya sendiri, bahkan mereka memilih daerah lain,” tututrnya.

Keenggan bidan bertugas di daerah kepulauan Sumenep, terangnya, karena pemerintah belum bisa mengayomi para dokter yang bertugas di kepulauan. ”Bayangkan, jika di daerah yang lain, penghasilan dokter itu mencapai Rp 10 juta ke atas. Sedangkan di Sumenep gajinya hanya Rp 3,8 juta. Hal itu yang menjadi semua dokter tidak mau bertugas di Sumenep, apalagi di daerah kepulauan,” tukasnya. (edy/mk)

16

SUMENEP

KAMIS 31 OKTOBER 2013 NO. 0230 | TAHUN II

S atu Hati un tuk Bangsa

TKI Meninggal di Malaysia

LINGKUNGAN

Penambang Pasir Liar Terkesan Dibiarkan

Hasan Trisno Ditengarai Berangkat Secara Ilegal SUMENEP – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Bullaan, Kecamatan Batuputih, Hasan Trisno, meninggal di Malaysia, beberapa waktu lalu. Dia meninggal setelah mengalami kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di jalan raya Malaysia. Ayah dari dua orang anak ini pekerja sebagai sopir angkutan.

Anak Mukrabi ini meninggal setelah mengalami koma selama lebih kurang satu bulan lamanya. Dia sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit setempat. Hanya saja, perawatan medis yang dilakukan tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya Hasan Trisno menghembuskan nafas terakhir di Malaysia. Dia dipulangkan ke rumah duka pada 24 Oktober lalu.

Informasinya, Hasan Trisno ini berangkat tidak melalui jalur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dia berangkat menggunakan jalur tekong atau ilegal. Dia berangkat dari rumah istrinya di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.

Hasan Trisno berangkat ke Malaysia sekitar lima tahun yang lalu sebagai sopir angkutan.

Jenazah Hasan langsung dipulangkan dari negari Jiran itu dengan memakai peti

mati. Jenazah Hasan tiba di Surabaya Rabu (23/10). Lalu, dijemput oleh petugas disnakertran dan keluarga untuk dipulangkan ke rumah duka.

Janazah itu baru tiba pada tanggal Kamis (24/10) sekitar pukul 1.00 dini hari dan langsung disemayamkan di pemakaman umum sekitara rumah duka.

Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans Sumenep, Sukirman, mengatakan, pemulangan jenazah itu sempat terjadi polemik. Sebab, dia berangkat dari Pamekasan. Namun, keluarganya di Pamekasan tidak mau menerima. Kemungkinan dengan istrinya sudah talak. ”Ternyata, menghubungi kami di Sumenep. Akhirnya, kami terima dan langsung kami serahkan ke keluarganya di Batuputih,” katanya.

Dia menuturkan, sebenarnya tidak pernah ada di

data disnakertrans. Sebab, kemungkinan menggunakan jalur ilegal. ”Kendati demikian, kami tetap bertanggungjawab. Sebab, itu merupakan orang Sumenep yang harus disemayamkan secara layak

oleh keluarganya. Makanya, kami langsung sigap melakukan penjemputan,” ungkapnya datar.

Tidak hanya itu, pihaknya juga memberikan santunan kepada keluarganya sebe-

TRADISI DAN BUDAYA

SEREMONIAL

Bupati Sumenep Minta

Kearifan Lokal Dipertahankan

SUMENEP - PT Wira Usaha Sumekar (WUS) bekerjasama dengan Dinas Kebudaaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) serta BPRS Bhakti Sumekar menggelar Seminar Kepemudaan, Rabu (30/10). Acara yang digelar di pendapa itu dibuka Bupati A. Busyro Karim.

Seminar dengan tema “Matombu Jurno Kabuddajan Songenep” itu menghadirkan pembicara Budayawan Madura D Zawawi Imron dan Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah KH. Shalahuddin Warits. Acara ini diikuti oleh budayawan, tokoh agama dan sejumlah perwakilan pemuda Sumenep.

Sejumlah pimpinan SKPD dan PNS yang ikut acara itu menggunakan pakaian adat kerajaan. Termasuk, Bupati A. Busyro Karim, Wakil Bupati Soengkono Sidik, Sekkab Hadi Soetarto dan sejumlah forum pimpinan daerah. Acara itu berlangsung cukup dinamis.

Direktur PT WUS Sitrul Arsy mengatakan, seminar pemuda itu dilaksanakan untuk menumbuhkan semangat kepemudaan anak bangsa. Sehingga, muncul rasa nasionalisme yang cukup besar. ”Makanya, pada kesempatan itu tidak hanya kalangan tua, banyak kalangan muda yang ikut bergabung, supaya terjadi dialog yang dinamis,” katanya.

Tidak hanya itu, sambung mantan anggota DPRD itu, kegiatan ini juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sejarah Sumenep.

Utamanya, tentang identitas lokal Kabupaten Sumenep yang

sar Rp 1 juta. ”Itu memang sedikit seperti yang dianggarkan. Yang terpenting, kami pemerintah sudah bisa ikut berpartisipasi meringankan beban keluarga,” tukasnya. (edy/yat)

SUMENEP – Penambangan pasir ilegal di wilayah pantura diperkirakan masih marak hingga detik ini. Bahkan, penambangan pasir liar sudah menyebabkan abrasi pantai. Hanya saja, aksi itu terkesan dibiarkan.

Anggota Komisi A DPRD Sumenep Hamid Ali Munir menyesalkan belum adanya tindakan dari pihak terkait atas maraknya penambang pasir ilegal itu. Padahal, aksi itu jelas menyebabkan abrasi pantai. ”Kami tidak habis pikir, mengapa ini belum ditertibkan. Ini kan berbahaya, karena bibir pantai terus terkikis,” katanya.

Hamid menilai tiadanya tindakan hukum yang tegas bagi penambang pasir liar juga berdampak pada rusaknya lahan produktif di lokasi penambangan. Kenyataan ini merugikan masyarakat sekitar. ”Luas lahan di sekitar jelas akan semakin sempit. Itu karena terus dikikis. Apalagi, penambangan itu untuk kepentingan pribadi. Sebab, pasirnya dijual ke luar daerah,” ujarnya.

Untuk itu, sambung dia, pihaknya meminta pihak terkait, seperti satpol PP, atau penegak hukum untuk menindak tegas. Supaya penambangan pasir ilegal bisa ditekan. ”Kalau dibiarkan ini akan semakin memperparah penambangan pasir, ini yang harus ditindak tegas,” ujarnya.

Sementara Kasi Operasional Satpol PP Kabupaten Sumenep, Moh. Saleh, mengaku pos pantau yang menghabiskan ratusan juta rupiah tersebut selama ini memang belum dioperasikan. Kata Saleh, pihaknya terbatas, karena sejauh ini, anggota satpol PP masih disibukkan oleh pengamanan pilkades dan hari jadi Sumenep.

Ketika ditanya tentang maraknya penambang liar yang masih berkeliaran, Saleh tidak menampik, bahkan membenarkan adanya penambangan pasir liar di wilayah Ambunten Timur masih terus beroperasi. “Memang penambang pasir liar masih saja beroperasi. Nanti kami akan tindak,” ujarnya.

Kendati demikian, Saleh menuding pihak forpimka, secara khusus adalah Polsek Kecamatan Ambunten, terkesan melakukan pembiaran terhadap maraknya penambangan pasir liar tersebut. ”Kami minta Forpimka ikut memantau, jangan diam.” ujarnya. (sym/yat)

KOMPAK. Bupati Sumenep A. Busyro Karim (kanan) saat berbincang dengan forpimda dan peserta seminar kepemudaan di pendapa bupati.

DISKUSI. Pemateri seminar kepemudaan saat memaparkan materinya secara bergantian. kaya budaya. Sehingga, pemuda paham akan eksistensinya dalam membangun bangsa. Termasuk pemuda tahu apa makna tersurat dan tersirat dari sejarah kebudayaan Sumenep.

Sementara Bupati A. Busyro Karim dalam sambutannya menjelaskan, pelaksanaan seminar pemuda ini memberikan pemahaman kepada para pemuda tentang tradisi dan budaya yang telah ditorehkan oleh para raja-raja Sumenep pada masa lalu. ”Dengan begitu, bisa diambil hikmahnya dengan

baik. Yang positif bisa terus dikembangkan,” kata mantan ketua DPRD dua periode itu.

Penghayatan terhadap tradisi dan kebudayaan itu sangat penting ditanamkan dalam momen peringatan sumpah pemuda. Sehingga muncul generasi penerus untuk menarapkan kearifan lokal hasil warisan raja-raja. “Pada momentum seminar ini, mari kita bangkitkan semangat pemuda untuk mencintai budaya, karena Sumenep besar berkat kearifan lokal yang ada,” jelasnya. (adv/sym/yat)

Pakaian Adat untuk Mengenalkan Kearifan Lokal SUMENEP – Menanggapi pernyataan kalangan legislatif yang keberatan dengan SE Pakaian Adat, Bupati A Busyro Karim mengatakan bahwa SE tersebut merupakan salah satu ikhtiar pemerintah untuk mengenalkan kearifan lokal kepada seluruh jajaran pemerintah, lebihlebih kepada para PNS. “Sesekali selama kurun waktu 260 hari, kembali kita mengingat tradisi dan budaya pada masa lalu, biar kita tidak terkesan melupakan tentang warisan masa lalu, apalagi pada era modernisasi banyak anak muda tidak tahu perihal pakaian yang dikenakan oleh para raja Sumenep. Sehingga, kami minta waktu selama 2 hari mengenakan pakaian adat. Karena kami ingin mengatakan kepada masyarakat, inilah pakaian warisan nenek moyang kita yang perlu dilestarikan,” jelasnya.

Terkait penolakan dari pihak dewan, bupati hanya menanggapinya secara datar. Menurutnya, soal beda persepsi dan pendapat itu sudah biasa. “Jadi, saya kira ada kearifan lokal dari beda persepsi, jelas teman-teman mengerti apa yang saya maksud dari kearifan lokal, karena kadang pikiran formalistis dan substasni seringkali memang tidak berjalan seiring dan seirama,” ucapnya singkat.

Menanggapi permintaan para budayawan agar pemerintah tidak hanya membuat aturan musiman dan dadakan sehingga melahirkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, Busyro menyatakan bahwa kebijakan berpakaian adat tersebut sebenarnya tak ada tujuan lain hanya untuk mengenalkan tentang tradisi dan budaya Sumenep.

“Ini hanya untuk mengawali, selebihnya saya masih akan melakukan evaluasi dari pemberlakuan SE tentang pakaian adat. Baru saya bisa mengambil kesimpulan, apa hanya berlaku selama dua hari atau akan berlaku selamanya dalam waktuwaktu tertentu,” tandasnya.

Ditanya soal opsi yang ditawarkan oleh banyak kalangan agar ada SE pemberlakuan bahasa Madura pada seluruh jajaran pemerintahan, kata Bupati masih akan dimusyawarhan. “Nanti akan saya musyawarahkan soal itu. Yang penting khusus dua hari ini, masyarakat tahu inilah warisan nenen moyang kita dulu, mengenakan pakaian semacam ini,” pungkasnya.

Miskin Substansi Budayawan Sumenep Edi Setiawan sedikit melayangkan kritik terhadap pagelaran Hari Jadi Kabupaten Sumenep. Dalam hemat budayawan yang getol mengenalkan budaya dan kesenian topeng ke dunia nasional tersebut, memang hari jadi kali cukup gemerlap.

“Tetapi minim koordinasi dan sosialisasi, karena orang luar banyak tidak tahu tentang perihal kebudayaan yang hendak kita tampilkan, sehingga hampir benar kata orang, hari jadi hanya milik pemerintah, bukan milik rakyat.

Inilah pola pikir kita, seringkali suka pada hal-hal yang megah,

tetapi miskin substansi,” jelasnya.

Dimintai komentar terkait pro dan kontra soal pakaian adat, dirinya tidak akan memihak pada siapapun. Namun, menurut Edi, pola pikir pejabat seringkali hanya pintar berteori, tetapi miskin aplikasi. “Saya tidak mendukung siap-siapa, tetapi dalam perspektif kebudayaan, hal semacam itu bagus, dalam satu hari mereka memakai pakaian adat kerajaan yang dulu pernah dipakai oleh raja-raja Sumenep. Paling tidak, mengawali dalam menghayati dan mendalami kebudayaan Sumenep,” katanya di Pendopo Agung Sumenep.

Disinggung apakah setuju jika pakaian adat itu diperbupkan agar tidak terkesan formalistis, kata Edi, memang sudah waktunya para pegawai itu punya inventaris pakaian adat, termasuk inventaris-inventaris kebudayaan yang lain. “Artinya, kalau harus diperbupkan seolah kesadaran itu tidak datang dari bawah. kesadaran itu, terkesan dipaksa. Yang penting, substansi kebudayaan itu hadir dalam setiap aktifitas kita,” ungkapnya. (sym/mk)

Lebih Dekat dengan Madura Layaknya suku-suku yang lain, suku Madura memiliki Kesenian dan Kebudayaan tersendiri. Yuk lebih dekat dengan Madura dengan mengenai kesenian dan budayanya.

• •

Bahasa Madura Bahasa Madura yang mempunyai bahasa yang unik. Begitu uniknya sehingga orang luar Madura yang ingin mempelajarinya mengalami kesulitan, khususnya dari segi pelafalannya. Bahasa Madura sama seperti bahasa - bahasa di kawasan Jawa dan Bali, kemudian mengenal Tingkat - tingkatan, namun agak berbeda karena hanya terbagi atas tingkatan yakni :

Senjata Tradisional Madura Senjata yang dimiliki oleh masyarakat Madura bernama Clurit, bentuknya melengkung seperti arit, mata clurit sangat runcing dan tajam. Gagangnya terbuat dari kayu atau logam.

Musik Saronen Musik Saronen ini berasal dari Masyarakat Sumenep. Jika di Madura mengadakan kesenian, musik saronen inilah yang akan mengiringinya. Musik

•

Ja’ - iya (sama dengan ngoko) Engghi - Enthen (sama dengan Madya) Engghi - Bunthen (sama dengan Krama)

saronen merupakan perpaduan dari beberapa alat musik, tetapi yang paling dominan adalah alat musik tiup berupa kerucut. Nah ini lah alat musik tiup yang disebut dengan saronen.

Karapan Sapi Karapan Sapi inilah budaya Madura yang sangat terkenal. Kesenian ini diperkenalkan pada abad ke-15 (1561 M) pada masa pemerintahan Pangeran Katandur di Keraton Sumenep. Kerapan sapi ini merupakan lomba memacu sapi paling cepat sampai tujuan. Bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para petani agar tetap semangat untuk bekerja dan meningkatkan produksi ternak sapinya.

Upacara Sandhur Pantel Upacara Sandhur Pantel merupakan sebuah ritual untuk masyarakat Madura yang berprofesi sebagai petani ataupun nelayan.

TARIAN KHAS • Tarian Sholawat Badar atau rampak jidor Tarian yang menggambarkan karakter orang Madura yang sangat relegius.

• Tarian Topeng Gethak Tarian Topeng Gethak mengandung nilai fisolofis perjuangan warga Pamekasan saat berupaya memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

• Tarian Rondhing Tarian Rondhing ini berasal dari “rot” artinya mundur, dan “kot - konding” artinya bertolak pinggang. Jadi tari rondhing ini memang menggambarkan tarian sebuah pasukan bagaimana saat melakukan baris - berbaris, yang ditariakan oleh 5 orang. Tarian Rondhing ini juga di angkat dari perjuangan masyarakat Pamekasan. (diolah dari berbagai sumber)