e Paper Koran Madura 31 Desember 2014 by koran madura

RABU

KORAN MADURA

RABU 31 DESEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0516 | TAHUN III koranmadura@gmail.com

31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

ant/kenarel

SERPIHAN PESAWAT AIRASIA. Sejumlah Tim SAR membawa serpihan pesawat AirAsia QZ 8501 yang ditemukan KRI Bung Tomo di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Selasa (30/12).

Hari ini 67 Penyelam Diterjunkan TNI Menyiapkan Pesawat Hercules untuk Angkut Korban ke Surabaya JAKARTA- Panglima TNI Jender- Tim ini, kata Moeldoko akan memperkuat tim penyelam yang memang sudah ada dial TNI Moeldoko mengunjungi lapangan sejak kemarin. kantor Badan SAR Nasional Menurut informasi yang dihimpun guna melakukan konfirmasi un- Koran Madura, tim penyelam yang ada di lokasi sejak kemarin berjumlah 20 orang. tuk memperkuat bantuan alat Karenanya, total penyelam yang akan ditdan personel evakuasi korban PENCARIAN PESAWAT AIRASIA erjunkan hari ini berjumlah 67 orang. dan pesawat AirAsia QZ8501 “TNI akan memberikan kekuatan opSeorang awak pesawat Hercules C-130timal,” kata Moeldoko di kantor Basarnas, yang kini mulai ditemukan melakukan pencarian pesawat AirAsia puing-puingnya. Kemayoran, Jakarta, Selasa. Kekuatan opQZ8501 Senin (29/12). Pesawat tersebut

hilang kontak di Perairan Belitung Timur,timal itu akan disesuaikan dengan kebutuMenurutnya, TNI akan mengerahkan Bangka Belitung Minggu (28/12) lalu. han Basarnas. dua tim penyelam sebanyak 47 orang untuk “Sebagaimana rencana evakuasi saya menemukan korban dan mengevakuasinya. bicara detil bagaimana unsur TNI bekerja

sama. Bagaimana TNI ikut menyiapkan penyelamnya, TNI AU mendukung helikopter dan pesawat untuk evakuasi dan membawa jenazah korban ke Surabaya,” kata dia. Dia juga mengatakan telah menginstruksikan Kodim di Pangkalan Bun untuk menyiapkan tempat transit sementara bagi korban insiden pesawat. “Nanti apabila ditemukan korban di perairan akan kita bawa ke Pangkalan Bun. Kalau tidak cukup, Kodim akan menyiapkan ruangan,” kata dia. TNI juga menyiapkan pesawat pesawat angkut seperti Hercules untuk membawa jenazah ke Surabaya.

Menurut dia, kapasitas Hercules bisa menampung sekitar 40 peti jenazah, sehingga kebutuhan pesawat tersebut akan fleksibel sesuai kebutuhan di lapangan. Secara spesifik, dia mengatakan akan menambahkan kapal logistik yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. “Jumlah bisa lima-enam sesuai kebutuhan,” kata dia. =ANT/ANOM

TIDAK TERBIT Sehubungan dengan cuti bersama Tahun Baru dan Peringatan Maulid Nabi, besok Koran Madura tidak terbit. Kami akan hadir kembali 5 Januari 2015.

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

AIRASIA DITEMUKAN

AirAsia Indonesia Akui Serpihan QZ 8501 SURABAYA-Maskapai penerbangan AirAsia Indonesia membenarkan informasi dari Badan SAR Nasional (BASARNAS) terkait serpihan pesawat yang ditemukan merupakan bagian dari pesawat QZ 8501 yang hilang kontak dengan air traffic control (ATC) pada 28 Desember 2014.

ant/ari bowo sucipto

AKSI UNTUK PENUMPANG AIRASIA. Sejumlah pekerja biro perjalanan wisata menaburkan bunga saat aksi simpatik untuk penumpang pesawat AirAsia di Alun-alun, Batu, Jawa Timur, Selasa (30/12). Aksi doa bersama yang dilakukan puluhan peserta dari Perkumpulan Guide, Tour Leader dan Biro Perjalanan tersebut merupakan bentuk keprihatinan atas hilangnya pesawat AirAsia.

PESAWAT AIRASIA DITEMUKAN

Evakuasi Korban Terkendala Cuaca KALTENG- Evakuasi jenazah korban yang diduga kuat merupakan penumpang pesawat AirAsia yang hilang Minggu (28/12) di perairan Selat Karimata, Kalimantan Tengah, terhambat akibat cuaca buruk di laut. “Evakuasi sangat sulit karena gelombang tinggi dan tiupan angin yang kencang. Bahkan saat mau mengambil mayat itu sulit

karena licin dan bila dipaksakan maka heli yang kami tumpangi menjadi sasaran gelombang,” kata Direktur Operasi Basarnas Marsma TNI Supriadi di Pangkalan Bun, Selasa. Tim sempat berusaha mengevakuasi jenazah pertama yang ditemukan yakni berjenis kelamin perempuan, namun gagal karena gelombang sangat tinggi sehingga rawan bagi keselamatan tim penyelamat. Hasil pantauan udara, ada sembilan jenazah yang terpantau. Sayangnya upaya evakuasi menggunakan helikopter terken-

dala karena angin cukup kencang dan gelombang tinggi antara dua sampai tiga meter sehingga sangat berbahaya bagi tim evakuasi. Meski begitu, pada sore hari tim berhasil mengevakuasi beberapa benda diduga kuat serpihan pesawat serta satu buah koper biru yang diperkirakan milik penumpang. Sementara itu, informasi pada Selasa malam, sejumlah jenazah berhasil dievakuasi ke KRI Bung Tomo dan rencananya akan dibawa ke Pangkalan Bun pada Rabu pagi. Pangkoopsau I Marsda TNI Agus Dwi Putranto memberi

keterangan tegas bahwa bendabenda yang ditemukan di sekitar jenazah tersebut merupakan serpihan pesawat AirAsia QZ 8501 yang hilang saat perjalanan dari Surabaya menuju Singapura. Pihaknya belum mau berspekulasi tentang penyebab kecelakaan pesawat tersebut. Tim memilih fokus terhadap evakuasi penumpang dan serpihan pesawat, seraya berharap masih ada penumpang yang mungkin masih hidup. “Serpihan kerangka pesawat yang ditemukan dibalut dengan terpal serta kotak kecil berwarna biru sebagai hasil temuan,” kata Agus Dwi. Dia menegaskan bahwa pencarian korban akan terus dilakukan bahkan dengan menambah armada di laut dan udara. Korban dan serpihan pesawat ditemukan sekitar 10 kilometer dari lokasi terakhir pesawat berpenumpang 155 orang dan tujuh kru pesawat itu hilang kontak.=ANT/NORJANI

“Serpihan pesawat tersebut ditemukan di kawasan Selat Karimata, sekitar 110 mil laut barat daya dari Pangkalan Bun, Kalimantan,” kata Presiden Direktur AirAsia Indonesia, Sunu Widyatmoko, melalui siaran pers di Surabaya, Selasa. Menurut dia, pesawat QZ 8501 yang hilang kontak berjenis Airbus A320-200 dengan registrasi PK-AXC membawa 155 penumpang. Mereka terdiri dari 137 orang dewasa, 17 anak-anak, dan satu bayi. “Selain itu, juga terdapat dua pilot, empat awak kabin dan satu teknisi,” ujarnya. Kini, jelas dia, operasi SAR dan investigasi terkait serpihan yang ditemukan di lokasi juga masih berlangsung. Bahkan, AirAsia Indonesia juga telah mengirimkan personilnya ke lokasi pencarian dan akan secara penuh bekerja sama dengan BASARNAS. “Kami juga menjalin kerja sama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan otoritas terkait lainnya selama investigasi berlangsung,” katanya. Ia menyatakan, sangat terpukul terhadap kejadian tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya dan seluruh manajemen menyampaikan simpati kepada keluarga dan kerabat penumpang QZ 8501. “Pada kesempatan ini jajaran manajemen mengucapkan ikut berbela sungkawa terhadap semua keluarga dari rekan-rekan kami yang berada di penerbangan tersebut,” katanya. =ANT/NORJANI

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III RABU 31 DESEMBER 2014

No. 0516 | TAHUN III

IDENTIFIKASI

Tim DVI Kumpulkan Ante Mortem Keluarga Korban JAKARTA- Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri sedang mengumpulkan data ante mortem dari keluarga korban sebagai langkah awal untuk identifikasi jenazah penumpang pesawat AirAsia QZ 8501.

ant/andika wahyu

PRESIDEN PANTAU PENYISIRAN SERPIHAN PESAWAT AIRASIA. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat memantau proses penyisiran serpihan pesawat dan evakuasi jasad penumpang pesawat AirAsia QZ8501 dengan pesawat Hercules A-1341 di atas Laut Jawa berjarak 100 mil dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Selasa (30/12). Presiden menyaksikan operasi yang dilakukan KRI Bung Tomo 357 dan tiga kapal perang RI lainnya yang bertugas menyisir serpihan puing serta jasad penumpang AirAsia QZ8501.

AIRASIA DITEMUKAN

Polri Identifikasi Sinyal Handphone Penumpang JAKARTA- Kepolisian Republik Indonesia menangkap adanya sinyal telepon seluler aktif yang diduga milik salah seorang penumpang pesawat AirAsia bernomor penerbangan QZ 8501.

“Hasil analisis IT kami menemukan ada sinyal yang tertangkap, koordinatnya di sebelah barat Kalimantan,” kata Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, di Jakarta, Selasa. Sinyal tersebut, menurut dia kemungkinan dari ponsel milik penumpang yang lupa untuk dimatikan saat pesawat nahas tersebut akan lepas landas. “Penumpang

kadang lupa matikan HP. Saat pesawat terbang, terlepas dari BTS, sinyalnya hilang. Lalu ketika tersambung lagi dengan BTS, sinyal muncul lagi,” katanya. Sementara Polri melalui tim Disaster Victim Identification sedang mengumpulkan data ante mortem dari keluarga korban sebagai langkah awal untuk identifikasi jenazah penumpang pesawat AirAsia QZ 8501 “DVI sedang bekerja mengambil data ante mortem dari keluarga korban sehingga jika korban ditemukan bisa segera dicocokkan DNA-nya,” katanya. Pengumpulan data ante mortem bisa diambil dari rambut, kuku dan darah keluarga. Nantinya data tersebut dijadikan sebagai data pembanding untuk mengidentifikasi para korban. “DNA bisa kita ambil dari rambut, kuku, sidik jari,” katanya. Menurut dia, tim DVI telah berpengala-

man menangani berbagai jenis kecelakaan. Ia mencontohkan tim DVI juga turut ambil bagian dalam mengidentifikasi para korban kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH17 yang jatuh di wilayah konflik Ukraina, beberapa waktu lalu. AirAsia dengan nomor penerbangan QZ 8501 membawa 155 orang penumpang tersebut berangkat dari Bandara Juanda Surabaya pada Minggu (28/12) pukul 05.36 WIB dan hilang kontak di perairan Pulau Belitung dengan titik koordinat 03.22.46 LS dan 108.50.07 BT. Sebanyak 155 orang penumpang tersebut terdiri dari 138 orang dewasa, 16 orang anak-anak dan satu orang balita. Para penumpang sebagian besar merupakan WNI, sementara sisanya adalah WN Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan Inggris. =ANT/ANITA

“DVI sedang bekerja mengambil data ante mortem dari keluarga korban sehingga jika korban ditemukan bisa segera dicocokkan DNA-nya,” kata Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, di Jakarta, Rabu. Pengumpulan data ante mortem bisa diambil dari rambut, kuku dan darah keluarga. Nantinya data tersebut dijadikan sebagai data pembanding untuk mengidentifikasi para korban. “DNA bisa kita ambil dari rambut, kuku, sidik jari,” kata Kapolri Jenderal Sutarman. Menurut dia, tim DVI telah berpengalaman menangani berbagai jenis kecelakaan. Ia mencontohkan tim DVI juga turut ambil bagian dalam mengidentifikasi para korban kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH17 yang jatuh di wilayah konflik Ukraina, beberapa waktu lalu. Sebelumnya, tim gabungan mulai menemukan bagian yang diduga pesawat AirAsia QZ 8501 berikut jenazah yang berada di perairan dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Pesawat C925 AU menemukan benda-benda, serpihan atau bagian warna putih yang diduga dari pesawat Air Asia QZ 8501 yang mengapung pada koordinat 3 derajat 46’ 50-LS 110 derajat 29’ 27-BT pada pukul 08.00 WIB. Pada pukul 11.30, pesawat C-130 TNI AU menemukan potongan logam pada koordinat 3 derajat 50’ 43-LS 110 derajat 29’ 21-BT. Selanjutnya pukul 12.40, pesawat C-130 TNI AU menemukan pintu darurat/ emergency exit pada koordinat 3 derajat 54’ 48-LS 110 derajat 31’ 4-BT). Terkini, KRI Bung Tomo mengevakuasi pintu darurat pada pukul 14.10 di koordinat 4 derajat 5’ 0-LS 110 derajat 16 ‘ 0-BT. Secara umum, lokasi tersebut ada di sekitar perairan dekat Pangkalan Bun. Sayangnya, hingga pukul 18.56 WIB pihak Basarnas mengaku belum leluasa mengevakuasi korban karena tingginya gelombang. =ANT/ANITA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

PDIP LUNCURKAN BUKU

Bersama Jokowi Kawal Penegakan Hukum JAKARTA-DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan menerbitkan buku “Catatan Akhir Tahun Hukum dan HAM 2014 PDI Perjuangan”. Buku setebal 197 halaman itu diberi judul Bersama Jokowi Mengawal Penegakan Hukum. Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Hukum Trimedya Panjaitan mengatakan penerbitan buku tersebut menjadi salah satu perwujudan semangat PDI Perjuangan untuk mewujudkan cita-cita negara hukum. “Ini sesuai mandat Kongres III PDI Perjuangan di Bali 2010 lalu yang bertekad ikut menegakkan supremasi hukum dan mendukung pemberantasan korupsi seluas-luasnya. Dan juga harus menjadi pelopor dalam pemberantasan korupsi,” ujar Trimedya di Cikini, Jakarta, Selasa (30/12). Hadir sebagai pembicara saat peluncuran buku ini adalah Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR, Bambang Wuryanto,

anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, mantan Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara, dan Ketua Fraksi PDI Perjuanga MPR Ahmad Basarah. Acara dimoderatori oleh Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan, Trimedya Pandjaitan. Ada beberapa poin yang menjadi fokus dalam catatan akhir tahun hukum dan HAM selama 2014. Pertama adalah sengketa yang terjadi pada saat pemilu legislatif dan pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Ada dua masalah pokok terkait sengketa tersebut, sengketa antarsesama caleg dari PDI Perjuangan dan juga dengan caleg dari partai lain. Fokus kedua adalah putusan MK yang menolak 16 daerah pemilihan yang diajukan oleh PDI Perjuangan sebagai pihak terkait mengenai perselisihan hasil pileg. “Dari 16, satu dapil dikabulkan, yaitu Dapil Sulawesi Tenggara I untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara,” kata Trimedya. Masih mengenai para calon legislatif PDI Perjuangan sejak 4 April 2014 hingga 12 Mei 2014, Mahkamah Partai menerima 121 laporan perkara dari 23 provinsi, dan telah selesai menyidangkan seluruh kasusnya sampai dengan 29 Oktober 2014

lalu. Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah pun memaparkan salah satu yang menjadi catatan akhir tahun bidang hukum PDI Perjuangan yakni pengesahan Rencana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). “DPR merevisi MD3 ternyata menanggung motif politik yang tidak sesuai UU. Motifnya memperjuangkan suatu politik tertentu,” ujar dia. Contohnya, saat KMP mengubah MD3 ketika tahu PDI Perjuangan menang pemilu. Hal tersebut pun berimbas pada posisi Ketua DPR yang biasanya dipegang oleh partai pemenang pemilu menjadi melayang dari genggaman PDI Perjuangan. Seperti yang tercatat dalam buku tersebut, revisi UU MD3 ini melanggar prosedur pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPR RI. “Tapi sayangnya perjuangan hukum ini kandas di meja hijau. MK menolak permohonan pengujian UU MD3 tanpa memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan saksi ahli yang sudah disiapkan,” tuturnya. =GAM/ABD

ant/wahyu putro a

BUKU CATATAN AKHIR TAHUN PDIP. Ketua DPP bidang hukum PDIP Trimedya Panjaitan (kedua kanan) menyampaikan pandangan disaksikan Wasekjen Achmad Basarah (kedua kiri), Ketua Departemen Hukum Junimart Girsang (kiri) dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto (kanan) ketika peluncuran buku catatan akhir tahun hukum dan HAM PDIP 2014 di Jakarta, Selasa (30/12). Buku keempat setebal 197 halaman yang diterbitkan bidang hukum DPP PDIP dengan judul Bersama Jokowi Mengawal Penegakan Hukum itu berisi catatan kegiatan Bidang Hukum, HAM, dan Perundangundangan PDIP dalam upaya menjaga dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tahun 2015 Disederhanakan

JAKARTA-Pemerintah akan bekerja secara maraton untuk melakukan perbaikan terhadap proses pengadaan barang dan jasa melalui revisi Keputusan Presiden (Keppres) No. 70 Tahun 2012. Revisi yang ditargetkan rampung di awal Januari 2015 ini bertujuan agar proses pengadaan barang dan jasa mencapai sasaran dan juga lebih fleksibel. “Jadi mengejar APBNP 2015, maka perpres akan dikebut awal Januari,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil saat ditemui di kantornya, Selasa (30/12). Dia mengatakan, dengan perbaikan proses pengadaan barang dan jasa maka anggaran dapat efesien. “Sedang upayakan efisiensi berbagai bidang. Dengan efisiensi, peluang yang tampak dari Pengadaan Barang dan Jasa. Di samping rencana peningkatan pajak, optimalisasi, ada peluang dari perbaikan lagi (proses-red) pengadaan barang dan jasa,” katanya. Percepatan penyerapan anggaran, jelasnya , juga dilakukan dengan rencana untuk mempercepat penetapan anggaran bersama DPR. “Jadi mekanismenya pertama tentu saja memastikan lelang bisa dimulai dari awal, lebih awal dari biasanya. Penyerahan DIPA juga maju, sehingga dari awal tahun bisa dilakukan penyerapan anggaran,” ujarnya. Dia mengaku, ada beberapa perubahan yang substansial dalam revisi Keppres ini. Karena itu, perlu dikomunikasikan sebelum disetujui. “Kami telah memanggil beberapa Menteri dan pejabat terkait untuk rapat koordinasi (rakor) terkait hal tersebut seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Basuki Hadimuljono,” imbuhnya. Sebelumnya, pemerintah menilai pengadaan barang dan jasa yang selama ini berlaku terlalu rumit dan sudah banyak orang yang kena hukum akibat hal tersebut. Adapun hasil rakor siang tadi, merupakan rancangan Perpres yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) Sementara itu, Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo mengatakan rancangan revisi Keppres terkait pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk mempercepat pengadaan tersebut tanpa menghilangkan akuntabilitas dan transparansi. “Intinya hanya mempercepat pengadaan tanpa hilangkan akuntabilitas dan transparansi, lelang dipercepat, e-catalogue diperbanyak supaya orang tinggal beli,” kata Agus saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (30/12). =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 31 DESEMBER 2014 RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III No. 0516 | TAHUN III

anta/aloysius jarot nugroho

WISATA KERETA API AMBARAWA. Sejumlah wisatawan berada di Stasiun Tuntang saat mengikuti paket perjalanan wisata kereta api Ambarawa - Tuntang di Tuntang, Bawen, Semarang, Selasa (30/12). PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 4 Semarang, membuka paket wisata liburan natal dan tahun baru dari tanggal 28 Desember 2014 hingga 5 Januari 2015, dengan harga tiket Rp 50 ribu per orang.

PP Terkait Pungutan Dinilai Bebani Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Rencanakan Amendemen JAKARTA-Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibebankan kepada pelaku industri jasa keuangan akan memberikan beban tambahan sendiri. Agar beban tidak semakin berat, OJK akan melakukan amendemen Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan. Amendemen ini akan melibatkan pelaku industri jasa keuangan untuk memberi masukan sehingga mendapatkan for-

mula yang tepat. Pengamat Perbankan Paul Sutaryono, sangat mendukung langkah OJK yang mengusulkan perubahan aturan PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan. Hal ini penting untuk diubah atau direvisi ulang, karena dikhawatirkan pungutan tersebut pada akhirnya akan membebani konsumen (nasabah dan investor). “Rencana OJK untuk melakukan revisi iuran industri keuangan itu baik untuk didukung. Itu penting. Karena nantinya tarif produk dan jasa industri keuangan bisa lebih tinggi lagi kalau iuran itu tidak direvisi. Ini pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen,” ujar Paul di Jakarta, Selasa, (30/12). Oleh sebab itu, lanjut Paul, maka perlu mencari cara untuk menetapkan iuran yang lebih fair antara lain dengan

cara OJK dapat duduk bersama oleh berbagai asosiasi industri keuangan untuk membahas terkait dengan iuran tersebut. Menurutnya, iuran juga wajib mempertimbangkan tingkat kesehatan pada masing-masing industri. “Dengan begitu, tarif produk dan jasa perbankan masih dapat terjangkau (affordable). Dan sesungguhnya dana dari APBN itu sebagai modal awal, sedangkan iuran tetap diperlukan sebagai dana operasional,” tukasnya. Pengamat pasar modal Yanuar Rizki mengkritisi kebijakan OJK yang melakukan pungutan langsung ke pelaku atau profesi. “OJK sama saja mendegradasi dirinya sendiri. Kalaupun ada iuran, itu tugasnya asosiasi profesi masing-masing. Kalau mau dipungut, kenapa tidak ke asosiasinya?” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Rahmat Waluyanto mengatakan, OJK telah resmi mengusulkan kepada Pemerintah agar dilakukan amandemen PP No 11 Tahun 2014 tentang Pungutan. Usulan ini dilayangkan melalui Surat Ketua Dewan Komisioner OJK tanggal 5 Desember kepada Menteri Keuangan. Sebelumnya, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, mewajibkan pelaku industri jasa keuangan yang mendapatkan manfaat dari sektor jasa keuangan yang disupervisi OJK wajib membayar pungutan. Hasil pungutan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional OJK. Praktek semacam ini dilakukan oleh otoritas semacam OJK di negara lain. Berdasarkan perhitungan OJK, pungutan akan menambah beban bank rata-rata 0,01% dari total biaya operasional, sedangkan manfaat bagi industri dan tingkat keuntungan perbankan Indonesia rata-rata masih jauh lebih tinggi dibanding perbankan di kawasan ASEAN. “Dengan ada amandemen terhadap PP Pungutan, diharapkan pungutan ke industri keuangan dilaksanakan ‘in the best interest of the industry’ dengan tetap menjaga sustainability APBN tanpa mengganggu operasi OJK,” pungkasnya. =GAM

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

ant/rosa panggabean

PENUTUPAN PERDAGANGAN 2014. Wapres Jusuf Kalla (tengah) didampingi (kiri-kanan) Direktur BEI Ito Warsito, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi, Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kedua kiri), Ketua OJK Muliaman Hadad, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaidah menutup perdagangan tahun 2014 di BEI, Jakarta, Selasa (30/12). IHSG ditutup pada level 5226,95.

Rp 64,22 M untuk Revitalisasi Pasar SEMARANG-Pemerintah terus berusaha memenuhi janji revitalisasi pasar rakyat sesuai dengan program kerja Kabinet Kerja untuk membangun lima ribu pasar di Indonesia. Salah satu pasar yang masuk dalam program revitalisasi adalah Pasar Bulu, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dana yang digelontorkan untuk merevitalisasi pasar ini cukup fantastis, yakni sebesar Rp 64,22 miliar. “Pemerintah pusat dalam program nawa cita punya program mengadakan lima ribu pasar. Melalui pasar ini Pemerintah Pusat ingin menjadikan pasar sebagai tempat pengadaan bahan pokok pangan

sekaaligus menjaga stabilitas harga,” kata Menteri Perdagangan (Mendag), Rachmat Gobel saat meresmikan Pasar Bulu, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/12). Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyumbang Rp 10 miliar melalui APBN Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan. Sisanya Rp 54,22 miliar disumbang oleh Provinsi Jawa Tengah melalui APBD. Kolaborasi pendanaan ini mengubah pasar rakyat menjadi lebih nyaman dan diharapkan menjadi poros perdagangan rakyat di Kota Semarang. Pasar Bulu merupakan pasar ke-2 yang diresmikan Mendag setelah sebelumnya Pasar Meruya Ilir, Provinsi DKI Jakarta yang diresmikan pada 25 November 2014. “Kami berharap Pasar Bulu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Semarang dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok masyarakat dapat terjaga, serta perputaran ekonomi masyarakat Semarang dapat lebih berkembang,” harapnya. Kemendag akan terus berkomitmen

mempertahankan eksistensi dan daya saing peran pasar rakyat melalui program revitalisasi. “Kami akan terus melakukan upaya mengubah citra dan modernisasi pasar rakyat dari pasar yang kumuh, bau, becek, dan tidak tertib menjadi pasar yang bersih, tertib, nyaman, dan sejuk,” ujarnya. Menurutnya, program revitalisasi ini tidak hanya membangun pasar secara fisik. Kemendag juga melakukan pembinaan dan pendampingan. “Pembangunannya tidak hanya terhadap fisik, tetapi juga pembinaan berupa pendampingan bagi manajemen pengelola pasar, dan meningkatkan pengetahuan bagi para pedagang, sehingga ke depan masyarakat akan kembali beralih ke pasar rakyat,” lanjutnya Rachmat menjelaskan program revitalisasi pasar rakyat ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. “Pertumbuhan ekonomi di daerah akan memperkuat sektor perdagangan dan meningkatkan daya saing pasar domestik. Hal

ini sangat penting dalam menghadapi tantangan dan kompetisi global yang semakin ketat,” ujarnya. Mendag memberikan bantuan sarana usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa alat mesin kemasan secara simbolis kepada Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM di wilayahnya. Bantuan dari Kemendag tersebut dimaksud adalah dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas dan daya saing produk usaha UMKM, khususnya dalam pengembangan produk lokal dan produk potensial. Diharapkan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh UMKM binaan Pemerintah Daerah setempat. “Kami berharap Pasar Bulu ini dapat dikelola dan dipelihara dengan baik sehingga kegiatan usaha para pedagang dapat terus berkembang guna meningkatkan kesejahteran masyarakat khususnya di wilayah Semarang,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 31 DESEMBER 2014

RABU 31 DESEMBER 2014 ||TAHUN No. 0516 | III TAHUN III No. 0516

NARKOTIKA

13 Bandar Narkoba Dibekuk SURABAYA - Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim membekuk 13 bandar narkoba selama setahun (2014) atau meningkat 325 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya menangkap empat bandar narkoba. "Tapi, kami tidak menemukan rumah produksi narkoba selama tahun 2014, sedangkan tahun 2013 menemukan tiga rumah produksi narkoba," kata Direskoba Polda Jatim Kombes Pol Andi Loedianto di Surabaya, Selasa (30/12). Data yang terungkap dalam Evaluasi Kamtibmas 2014 yang dipimpin Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf (26/12), pengedar dan pengguna narkoba yang dibekuk polisi mengalami penurunan 1012 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data yang ada mencatat pengedar narkoba yang dibekuk polisi menurun 12 persen dari 2.831 tersangka (2013) menjadi 2.345 tersangka (2014), sedangkan pemakai narkoba menurun 10,5 persen dari 351 tersangka (2013) menjadi 334 tersangka pengguna (2014). "Prediksi kami untuk tahun 2015 mungkin akan tetap, tapi kami akan all out dan maksimal dalam pengungkapan kasus narkoba, baik antisipasi peredaran lewat udara, laut, maupun darat," paparnya. Didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono, ia menjelaskan target "zero narkoba" pada 2015 akan diupayakan melalui proses rehabilitasi untuk meminimalkan jumlah pengguna narkoba. "Untuk zero narkoba itu, kami akan mengutamakan tiga langkah pencegahan, yakni menciptakan masyarakat yang berdaya tangkal, rehabilitasi pengguna, dan kerja sama dengan instansi terkait untuk mencegah peredaran lewat udara, laut, dan darat," ucapnya. Untuk langkah menciptakan masyarakat berdaya tangkal, pihaknya akan melakukan serangkaian pembekalan masyarakat serta melakukan tes urine, termasuk tes urine untuk anggota kepolisian. "Saya sekarang belum ada anggota yang terindikasi," ujarnya. Untuk langkah rehabilitasi narkoba akan mengoptimalkan RSJ Menur yang menjadi tempat rehabilitasi pengguna narkoba atas biaya BNN, serta RS Bhayangkara se-Jatim atas biaya Kemenkes. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

ant/rudi mulya

PEMUSNAHAN MIRAS KEDIRI. Petugas memusnahkan ribuan botol minuman keras (miras) di Mapolres Kediri Kota, Jawa Timur, Selasa (30/12). Ribuan miras hasil tangkapan seminggu terakhir tersebut di musnahkan guna menciptakan situasi aman dan kondusif saat pergantian tahun 2015.

1.800 Botol Miras Dimusnahkan KEDIRI - Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur, memusnahkan 1.800 botol berisi minuman keras dengan harapan bisa mengurangi peredaran barang terlarang itu, terutama menjelang perayaan tahun baru 2015. "Sebelumnya, kami sudah menggelar razia melalui Operasi Cipta Kondisi, sehingga saat malam pergantian tidak banyak (minuman beredar dan dikonsumsi)," kata Kepala Polres Kediri Kota AKBP Budhi Herdi Susianto di Kediri, Selasa (30/12). Dari beberapa pengalaman saat kegiatan perayaan tahun baru, petugas menemukan banyak sisa botol minuman keras di berbagai tempat ramai. Karenak itu, pihaknya sengaja mela-

kukan razia dan menyita berbagai macam botol minuman keras. Hal itu dilakukan, dengan harapan akan tercipta ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Mereka bisa melakukan perayaan tanpa diwarnai dengan mengonsumsi minuman keras. Dalam kegiatan itu, ada sekitar 1.800 botol minuman keras dengan berbagai macam merek serta tujuh jeriken yang juga berisi minuman keras. Seluruh

minuman itu diletakkan dengan rapi di depan markas Polres Kediri Kota, Jalan KDP Slamet, Kediri. Seluruh botol minuman keras itu dihancurkan dengan dilindas kendaraan. Di bawah botol itu juga diberi alas, agar pecahan kaca botol itu mudah dibersihkan. Kegiatan itu juga dihadiri aparat penegak hukum baik dari kepolisian ataupun dari jajaran Kejaksaan Negeri Kediri. Selain itu, juga terdapat pemuka agama yang juga hadir dalam acara itu. Pihaknya juga mengatakan, polisi terus intensif melakukan razia terutama minuman keras. Petugas juga tidak segan untuk menyita minuman yang membuat mabuk itu, dan dikumpul-

kan di markas. Walaupun di Kediri belum ada laporan korban jiwa akibat mengonsumsi minuman keras, Kapolres berharap, masyarakat menjauhi mengonsumsi minuman tersebut. Mereka juga diharapkan tidak mencoba, sebab hanya merugikan diri sendiri. Korban minuman keras semakin lama semakin banyak. Bahkan, mereka ada yang sampai meninggal dunia. Yang terbaru, adalah temuan dua warga Kabupaten Blitar yang meninggal akibat kelebihan minuman. Selan itu, mereka juga diduga mengonsumsi bersamaan dengan pil dextro, sehingga meninggal dunia. Kepolisian Resor Blitar juga intensif melakukan razia. Dalam satu pekan, ada sekitar 40-50 botol minuman keras yang disita dari berbagai tempat baik warung ataupun tempat hiburan malam. Polisi juga mengimbau, masyarakat berhati-hati dan tidak mengonsumsi obat ataupun minuman terlarang, sebab selain berbahaya bagi kesehatan, juga bisa mematikan. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

DBH Migas Maksimal Rp 1,3 Triliun BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menyebutkan besarnya dana bagi hasil (DBH) Migas 2015 yang bisa diterima daerahnya, maksimal mencapai Rp 1,3 triliun, lebih rendah dibandingkan perolehan yang ditetapkan Pemerintah Rp 2,6 triliun.

ant/nyoman budhiana

FENOMENA SAMPAH TERDAMPAR. Sejumah petugas kebersihan Kabupaten Badung membersihkan sampah yang terdampar di Pantai Kuta, Bali, Selasa (30/12). Terdamparnya sampah di kawasan pariwisata tersebut akibat cuaca buruk di perairan selatan Bali akhir-akhir ini yaitu fenomena tahunan yang biasanya dapat berlangsung hingga dua bulan ke depan.

"DBH migas daerah kami yang ditetapkan Pemerintah di dalam APBN 2015 sebesar Rp 2,6 triliun sulit bisa direalisasikan," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo di Bojonegoro, Selasa (30/12). Menurut dia, DBH migas sebesar Rp 2,6 triliun sulit terealiasi, yang disebabkan faktor menurunnya harga minyak dunia yang belum ada tanda-tanda akan naik, juga besarnya produksi miyak di daerahnya. Ia menyebutkan Pemerintah menetapkan DBH migas 2015, dengan asumsi harga minyak dunia mencapai 105 dolar Amerika Serikat/barel. Padahal, lanjut dia, saat ini harga minyak dunia terus menurun, hanya sekitar 55 dolar Amerika Serikat/barel. Selain itu, lanjut dia, Pemerintah juga menentukan produksi minyak di Bojonegoro, mencapai 195 ribu barel/hari, baik yang dihasilkan dari produksi minyak Blok Cepu dan Lapangan Sukowati. "Produksi minyak di daerah kami sulit bisa mencapai 195 ribu barel/hari, pada 2015," paparnya. Oleh karena itu, pemkab tidak berani memasang target perolehan DBH migas di dalam APBD

2015, sama dengan yang ditetapkan Pemeritah di dalam APBN 2015, sebesar Rp 2,6 triliun. "Kalau kita tetapkan di dalam APBD 2015 sama dengan yang ada di dalam APBN 2015 bisa menimbulkan masalah dalam APBD," katanya. Bahkan, lanjut dia, pemkab akan mengalami gagal bayar, sebab besarnya penerimaan DBH migas sesuai yang ditetapkan Pemerintah sulit bisa terealisasi. Pemkab di dalam APBD 2015 hanya memasang perolehan DBH migas sebesar Rp 1,025 triliun. "Penetapan perolehan DBH migas Rp 1,3 triliun akan kita tentukan di dalam APBD Perubahan," ucapnya. Sesuai data, saat ini produksi minyak Blok Cepu rata-rata sekitar 40.000 barel/hari dan produksi minyak lapangan Sukowati, yang dikelola Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Petrochina East Java (PPEJ), rata-rata sekitar 24.300 barel/hari. "Kalau kami boleh mengusulkan, sebaiknya produksi minyak di Bojonegoro tidak perlu ditingkatkan, bahkan kalau perlu diperkecil, dengan pertimbangan adanya penurunan harga minyak dunia," paparnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

LIBURAN NATAL DAN TAHUN BARU

Penjualan Buah Naga di Jember Meningkat JEMBER - Penjualan buah naga (Hylocereus undatus) organik di Kabupaten Jember, Jawa Timur, meningkat selama liburan Natal dan Tahun Baru 2015. "Kami menyediakan sebanyak 1.000 buah naga setiap harinya untuk pengunjung selama liburan sekolah yang bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru," kata Manajer Produksi Kebun Buah Naga di

kawasan Rembangan, Mukhlis, Selasa (30/12). Menurut dia, penjualan buah naga berkisar 3-5 kuintal per harinya, padahal pada hari libur biasanya penjualan sekitar 1-2 kuintal saja. "Mereka yang membeli buah naga organik sengaja datang ke kebun buah naga dan kadangkadang wisatawan dari Hotel Rembangan yang mampir ke kebun karena jumlah pengunjung

di Rembangan meningkat selama liburan," tuturnya. Harga buah naga sebesar Rp 15 ribu perkilogram, sedangkan harga buah naga merah sebesar Rp 10 ribu per kilogram. Ia menjelaskan buah naga di kawasan Rembangan yang berada di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, ditanam di lahan seluas tiga hektare dengan penggunaan pupuk organik dan masa panen selama bulan Desember

hingga Mei mendatang. "Kami tidak menggunakan pupuk kimia untuk pemupukan buah naga, sehingga rasa buah naga itu manis dan ukuran buahnya cukup besar," katanya. Sementara salah seorang pengunjung Supardi mengaku membeli buah naga sebagai oleh-oleh, setelah berlibur dan bermalam di Hotel Rembangan. "Rasa buah naga di Rembangan cukup manis dan berbeda

dengan buah naga yang dijual di pasaran, sehingga kami sekeluarga selalu membeli saat berkunjung ke Jember," ucap warga Surabaya itu. Menurut dia, buah naga banyak mengandung khasiat yang dipercaya oleh banyak orang di antaranya sebagai penyeimbang gula darah, menguatkan fungsi ginjal dan jantung, serta mengurangi kolesterol. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim PANSUS

DPRD Batal Gelar Paripurna Perda RTRW JEMBER - DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, batal menggelar sidang paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah karena ketidakhadiran Bupati Jember MZA Djalal. "Badan musyawarah DPRD Jember sudah menjadwalkan hari ini untuk menggelar rapat paripurna pengesahan Perda RTRW dan paripurna internal pembentukan panitia khusus (Pansus) Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP)," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi. Menurut dia, rapat paripurna pengesahan Perda RTRW tidak bisa digelar karena Bupati MZA Djalal dan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak hadir. "Pemkab Jember memberikan konfirmasi ke sekretariat dewan bahwa Bupati MZA Djalal tidak ada di tempat, namun tidak ada disposisi siapa yang bisa mewakili Bupati Jember dan tidak ada keterangan bupati mengikuti kegiatan apa, sehingga tidak bisa hadir dalam paripurna itu," tuturnya. Selain itu, katanya, pihaknya juga tidak mendapat kejelasan kapan bupati bisa hadir dalam sidang paripurna penetapan Perda RTRW yang sudah ditunggu oleh masyarakat Jember itu. "Anggota dewan tidak bisa memastikan apakah Perda RTRW bisa disahkan akhir tahun ini, padahal dalam agenda itu juga dijadwalkan penetapan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)," ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu. Ayub mengaku sudah menyampaikan ke Sekretaris Kabupaten Sugiarto, agar rancangan perda tersebut bisa disahkan paling lambat akhir Desember 2014, namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan paripurna tersebut bisa digelar. Sementara Bupati Jember MZA Djalal saat dikonfirmasi terpisah mengenai jadwal rapat paripurna pengesahan Perda RTRW itu, mengaku tidak tahu adanya undangan dari dewan tentang rapat paripurna itu. "Kami tidak terima undangan, dan bisa ditanya kepada Wabup Kusen Andalas dan Sekkab Sugiarto," kata Djalal. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

KORAN MADURA

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

Disdik: Jarak Tempuh Bus Sekolah Masih Dikaji MALANG - Dinas Pendidikan Kota Malang, Jawa Timur, menyatakan jarak tempuh bus sekolah yang diluncurkan, Senin (29/12) masih terus dikaji agar jangan sampai ada siswa yang terlambat masuk hanya gara-gara naik bus gratis. "Jarak tempuh antarsekolah ini harus menjadi indikator penting dalam penghitungan agar tidak ada siswa yang terlambat. Penghitungan baru bisa kita lakukan pada saat awal bus dioperasikan untuk mengangkut siswa setelah libur panjang semesteran," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang Zubaidah di Malang, Selasa (30/12). Selain menghitung jarak tempuh antarsekolah, katanya, juga dilakukan penghitungan terhadap jumlah siswa yang terangkut setiap hari, apakah bus sekolah tersebut diminati siswa atau justru sebaliknya, siswa tetap diantar orang tua atau naik angkutan kota (angkot), bahkan membawa kendaraan sendiri.

Menyinggung dana operasional bus gratis tersebut, Zubaidah mengatakan diambilkan dari biaya operasional Disdik, yakni diambilkan dari biaya perjalanan dinas Kepala Dinas, karyawan maupun biaya-biaya operasional lainnya. "Tidak masalah, kemungkinan biaya operasional tugas di luar kantor juga akan berkurang," ujarnya. Lebih lanjut, Zubaidah mengatakan bus sekolah sebanyak enam unit tersebut akan menjangkau seluruh wilayah Kota Malang agar semua siswa bisa terangkut. "Memang kapasitas bus masing-masing tidak lebih dari 40 siswa, namun diharapkan bisa mewakili seluruh wilayah dan jenjang sekolah," katanya. Rencananya, bus 1 akan be-

rangkat dari SPBU Tlogomas atau halaman Baiduri Sepah dan melintas di Jalan MT HaryonoSoekarno Hatta-Bundaran Pesawat-TKBJ-Mayjend PanjaitanBogor-Veteran-Bandung-Ijen yang dilanjutkan ke Jalan Semeru-Kahuripan-Bundaran Tugu dan ginish di Balai Kota Malang. Bus 2 berangkat dari Pisang Candi (SPBU Mergan), melintasi Jalan Raya Langsep-Raya DiengGalunggung-Taman Wilis- Jalan Gede-Jalan Jakarta-Jalan Bogor Bawah-Veteran-Bundaran SMAN 8-Bundaran Diknas-Veteran- Jalan Bandung-Ijen-Semeru-Kahuripan. Sedangkan bus 3 berangkat dari Sawojajar (Terminal Madyopuro) melintasi Ki Ageng Gribig-Danau Toba-AM Wiyono-Kesatrian-Hamid RusdiBundaran SMPN 5-Panglima Sudirman-Dr Cipto-Cokroaminoto, Trunojoyo-KertanegaraBundaran Tugu, dan berakhir di Balai Kota Malang. Sementara bus 4 berangakat dari Sawojajar

(Terminal Madyopuro) melintasi Ki Ageng Gribig- Mayjen Sungkono- Terminal Hamid Rusdi- Block Office. Bus 5 berangkat dari perkantoran terpadu melintasi Mayjen Sungkono-Pasar Induk GadangKolonel Sugiono-RE Martadinata-Flyover Kotalama-ComboranSulawesi-SPBU Sawahan-Syarif Al Qodri-Kauman-Hasyim Ashari-AR Hakim-Mojopahit-Bundaran Tugu dan finish di balai kota, serta bus 6 berangkat dari Sukun Pondok Indah melintasi Rajawali-Sudanco Supriyadi-RS RKZ-Sulawesi-Comboran-RE Martadinata-Gatot SubrotoTrunojoyo-Kertanegara-Bundaran Tugu-balai kota. "Penghitungan jarak tempuh antarsekolah ini akan kita kaji secara cermat karena rute yang dilalui bus sekolah ini cukup panjang, sehingga jam masuk sekolah siswa juga menjadi pertimbangan kami agar jangan sampai ada yang terlambat," tegasnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

ant/seno

DOA UNTUK KORBAN AIRASIA. Sejumlah santri mendoakan korban pesawat AirAsia QZ8501 di Pondok Pesantren Darul Falah, Desa Ramban Kulon, Cermee, Bondowoso, Jawa Timur, Selasa (30/12). Tim SAR tekah menemukan serpihan dan sejumlah jenazah korban pesawat AirAsia yang jatuh di Teluk Kumai, Pangkalan Bun, Kalteng.

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

PILKADA SURABAYA

PKS Ajak PKB Berkoalisi

ant/suryanto

KELUARGA KORBAN AIRASIA. Keluarga korban pesawat AirAsia menangis saat mengetahui penemuan puing dan jenazah penumpang Air Asia QZ 8501 di Crisis Center Center Air Asia di Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (29/12). Tim SAR berhasil menemukan sejumlah barang dan jenazah penumpang pesawat AirAsia yang hilang kontak di sekitar Teluk Kumai, Pangkalan Bun, Kalteng.

SURABAYA - Warga Kota Surabaya diimbau untuk tidak merayakan pergantian tahun 2014 ke 2015 secara berlebihan menyusul terjadinya musibah jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 yang sebagian besar adalah warga Surabaya. “Boleh merayakan pergantian tahun. Tapi jangan terlalu berlebihan. Saudara-saudara kita masih banyak yang belum ditemukan, masa kita malah bersuka cita,” kata Ketua DPRD Surabaya Armuji di Surabaya, Selasa (30/12).

SURABAYA - Partai Keadilan Sejahtera akan mengajak Partai Kebangkitan Bangsa berkoalisi untuk memenangkan calon yang diusung bersama pada Pemilihan Kepala Daerah Surabaya 2015. "Surabaya memerlukan konfigurasi politik yang baru. Siapa tahu koalisi PKS-PKB jawabannya. Ini koalisi alternatif," kata Sekretaris Umum DPD PKS Surabaya Achmad Zakaria di Surabaya, Selasa (30/12). Pernyataan tersebut muncul setelah PKB pecah kongsi dari koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan bakal calon Wali Kota Surabaya. Zakaria menyatakan akan melakukan komunikasi politik dengan DPD PKS Jatim dan DPP PKS guna melaporkan perkembangan politik di Surabaya. "Nanti Kami katakan bahwa semua partai di Surabaya cair dan berpeluang untuk bisa diajak koalisi termasuk PKB," kata anggota Komisi D DPRD Surabaya. Mengenai bakal calon wali kota yang memiliki elektabilitas tinggi, pihaknya akan mengomunikasikan dengan partai-partai koalisi. "Saat ini kami belum bisa sebut nama, siapa calon yang memiliki elektabilitas tinggi. Itu semua akan kita komunikasikan dengan partai koalisi," katanya. Saat ditanya soal bakal calon wakil wali kota, Zakaria mengatakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada tidak masuk bagian dari Pilkada, melainkan wakil langsung dipilih kepala daerah.

Warga Surabaya Diimbau Tak Rayakan Pergantian Tahun Sebagai bentuk solidaritas, lanjut dia, menjelang malam tahun baru, Pimpinan DPRD Surabaya berencana menggelar doa bersama. Agenda tersebut juga mengundang tokoh pemuka lintas agama. “Bagaimanapun mereka (pe-

numpang) adalah saudara kita juga,” ujarnya. Nantinya, lanjut dia, doa bersama ini akan digelar di halaman Gedung DPRD Surabaya. Hal sama juga diungkapkan Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surabaya

dan sekaligus anggota DPRD Surabaya Achmad Zakaria. Ia mengatakan PKS imbau Pemkot Surabaya tidak merayakan perayaan malam tahun baru secara berlebihan. “Ini untuk keprihatinan atas musibah demi musibah di tanah

"Itu setelah calon kepala daerah terpilih. Soal siapa-siapanya calon wakil kepala daerah itu tergantung nanti ada pembahasan lagi. Saat ini jangan bicara soal wakil dulu, yang penting bagaiamana membangun Surabaya ke depan lebih baik," katanya. Ia menegaskan bahwa koalisi PKB-PKS menarik untuk dibahas lebih lanjut. "Apalagi menurut Perpu, 10 kursi di dewan sudah memenuhi persyaratan untuk bisa mengusung calon wali kota. Kalau koalisi PKB-PKS sudah memenuhi karena sudah 10 kursi," katanya. Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin sebelumnya mengatakan pihaknya siap berpisah dengan PDIP. "Kita bukan berbicara partai. Ini soal menjaring calon yang kuat. Kalau yang kuat tidak didukung PDIP ya kita dukung," katanya. Menurut dia, soal pilkada, PKB tidak berpatokan dengan koalisi partai. "Kita fleksibel untuk perubahan Surabaya yang lebih baik. Artinya kita lebih menekankan kearifan lokal," katanya. Selain itu, Syamsul mengatakan pihaknya akan menjelaskan secara obyektif kepada DPW dan DPP PKB mengenai calon yang akan diusung. "Kita usung calon yang menang, bukan calon yang kalah," katanya. Soal adanya kabar bahwa PDIP Surabaya tetap mengusung Tri Rismaharini asalkan tetap berpasagan dengan Wisnu Sakti Buana, pihaknya akan meninjau komitmen partai koalisi seperti apa. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

air, termasuk banjir, longsor, kebakaran dan terakhir pesawat Air Asia yang baru saja dikabarkan ditemukan di perairan Pangkalan Bun Kalimantan Tengah,” katanya. Anggota DPRD Surabaya ini mengimbau jajaran pemkot dan warga Surabaya untuk tidak merayakan pergantian tahun secara berlebihan. Terlebih hampir separuh lebih penumpang Air Asia QZ8501 adalah warga ber-KTP/KK surabaya. “Surabaya memang ada Car Free Night dengan berbagai alternatif kegiatan menyambut tahun baru. Mestinya, kita prihatin, bela sungkawa, tidak menghadirkan acara hura-hura yang berlebihan dalam tahun baru, karena masih berkabung” ujarnya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim 11

KORAN MADURA

Probolinggo

312014 DESEMBER 2014 RABU 31RABU DESEMBER | No. 0516| TAHUN III No. 0516 | TAHUN III

MUSIM HUJAN

Jasa Cuci Motor Panen Rezeki

DANA BOS. Memasuki tahap akhir tahun, untuk lembaga yang belum cair terancam hangus.

Dana Bos Tak Cair Terancam Hangus Belum Semua Lembaga Menerimanya PROBOLINGGO - Lembaga Pendidikan Madrasah di bawah naungan Kemenag Kabupaten Probolinggo belum semuanya menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap keempat. Padahal sekarang sudah memasuki tahap akhir tahun. Untuk lembaga yang belum cair dana bosnya terancam hangus. Dana BOS merupakan salah satu bantuan sosial (Bansos) pendidikan. Dalam Permendagri Nomor 12 tahun 2013 tentang penyaluran dana Bansos harus tersalurkan paling lambat tanggal 31 Desember. Jika melebihi batas waktu tersebut, maka dana Bansos secara otomatis akan masuk kepada APBN tahun 2015 sebagai silpa atau sisa anggaran tahun 2014. Menyikapi hal tersebut, Kepala Kemenag Kabupaten Probolinggo, Busthami mengatakan, untuk lembaga yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo penerima BOS memang tidak semua lembaga sudah menerimannya. ”Ada sebagain lembaga yang belum bisa menerima BOS tahap empat,” terangnya kepada warta-

wan, Selasa (30/12). Menurutnya, lembaga yang sudah bisa menerima secara otomatis mereka sudah bisa mengambil uang tersebut di rekening lembaga masing-masing. Karena pencairan dana BOS tidak melalui Kemenag. ”Untuk pengambilan BOS pihaknya tidak tahu persis,” jelas Busthami. Busthami menambahkan, ada beberapa lembaga yang sudah mengajukan kepada pihaknya. Bahwa lembaga tersebut tidak bisa mendapatkan BOS. Sehingga lembaga tersebut tidak mendapatkan dana BOS tahap empat tahun ini. “Kami memang sudah terima tentang lembaga tersebut,” katanya. Ketika ditanya, tenntang siapa lembaga yang belum meneri-

ma BOS tersebut, pihaknya enggan menyebutkan nama. “Kalau urusan siapa nama lembaganya, saya tidak hafal satu persatu,” tegas Busthami. Kalau lembaga yang tidak bisa menerima BOS, lanjut Busthami, pihaknya berjanji akan mmengupayakan untuk bisa mendapatkan BOS pada tahun depan. “Pasti tahun depan saya akan usulkan untuk bisa menerima kembali dana BOs,” ucapnya. Salah satu Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah di wilayah Kecamatan Bataran Kabupaten Probolinggo, Kosim, mengatakan, pihaknya bukan termasuk lembaga yang tidak menerima BOS tahap empat.”Buktinya saya sudah mengecek ke salah satu Bank, dan dana BOS sudah masuk,” jelasnya. Dia mengaku, dengan adanya dana BOS pihak lembaga Swasta sangat membutuhkannya. Sebab gaji untuk membayar guru, salah satunya diambilkan dari dana tersebut. ”Dana BOS sangat penting untuk diperoleh lembaga madrasah swasta,” papar Kosim. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO - Musim hujan tidak semuanya menjadi kendala dalam bisnis yang dijalankan masyarakat. Namun hujan juga membawa berkah kepada penerima jasa cucian motor karena banyak warga yang meminta untuk membersihkannya. Salah satu pengusaha bisnis cuci motor, Soni, di wilayah Kabupaten Probolinggo, mengatakan dengan adanya musim hujan warga yang menyuruh dirinya untuk membersihkan motornya semakin banyak dibandingkan dengan musim kemarau. “Jelas lebih ramai mas, kalau musim penghujan,” terangnya kepada wartawan, Selasa (30/12). Menurutnya, dalam seharinya, pelanggan yang mencucikan motornya memang lebih ramai. Dalam seharinya bisa membersihkan motor sekitar 50 motor. Untuk hari biasanya hanya bisa meneriman pesanan maksimal sekitar 25 motor. “Ada kenaikan pelanggan sekitar 50 persen dari hari-hari sebelum turun hujan,” kata Soni. Soni menambahkan, setiap satu unit sepeda motor hanya memasang tarif Rp 7 ribu. Dalam seharinya bisa mendapatkan omzet dari bisnis pencucian motor yang dijalaninya sekitar Rp 350 ribu. Sebelum musim hujan hanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp 175 ribu. “Lumayan sudah mas,

hujan-hujan memang menjadi rejeki untuk pengusaha cuci motor,” tandasnya sembari membersihkan cucian motornya. Salah satu warga yang mencucikan motornya, Sugeng mengatakan, kalau sudah musim hujan ini, pemilik kendaran memang harus rajin untuk membersihkannya. Sebab kendaran seperti sepeda motor mudah kotor akibat air hujan. “Biasanya saya tidak mencuci sendiri. Karena sudah sibuk kerja seharian, jadi saya gunakan jasa pencuci motor yang ada,” tandasnya.

Karena musim kemarau kendaraan tidak mudah kotor. Jadi waktu pencuciannya agak begitu lama,” Kalau musim hujan seperti ini, kata dia, paling lama untuk mencuci kendaraan sekitar 7 hari lamanya. Untuk musim kemarau, sepada motornya biasanya dicuci paling lama sekitar 10 hari. “Karena musim kemarau kendaraan tidak mudah kotor. Jadi waktu pencuciannya agak begitu lama,” papar Sugeng. =MAHFUD HIDAYATULLAH

MEMBAWA BERKAH. Jasa membersihkan motornya semakin banyak dibandingkan dengan musim kemarau.

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

Tunggakan Listrik Rp 1,4 Miliar Kebanyakan Pelanggan Daya 450 -900 Volt PROBOLINGGO - Pelanggan listrik untuk wilayah rayon Probolinggo nampaknya masih memiliki beban tunggakan pembayaran listrik kepada negara. Tunggakan yang belum terbayar tergolong besar yakni mencapai Rp 1,4 miliar sepanjang tahun 2014. Kebanyakan pelanggan tersebut yang memiliki daya 450 -900 volt.

TERGOLONG BESAR. Tunggakan listrik sampai akhir tahun 2014 masih banyak yang belum melunasi.

Sekretaris PT PLN Rayon Probolinggo, Setatik mengatakan daam setiap tahunnya tunggakan pelanggan listrik yang belum melunasi, tidak lepas dari angka satu miliar. ”Jadi anggka tersbut masih tergolong besar,” terangnya kepada wartawan, Selasa (30/2). Menurutnya, jumlah tunggakan tahun ini, mencapai Rp 1,4 milliar dari total pelanggan yang belum membayar 20.031 orang dari total pelanggan rayon Probolinggo sebanyak, 153.916 pelanggan. Untuk pelanggan yang menjadi wilayah kerrjanya, yakni meliputi dari Kecamatan Gending sampai Kecamatan Tongas termasuk Kota Probolinggo. “Karena ada dua rayon yakni Probolinggo dan Kraksaan,” jelasnya.

Pihaknya mengaku, dalam tahun 2014 ini ditagetkan mencapai Rp 29 miliar untuk bisa terbayarkan. “Pemasukan untuk saat ini sebesar Rp 28,5 miliar. Jadi kami belum memenuhi target pendapatan,” tandas Setatik. Setatik menambahkan, dibandingkan dengan tahun 2013 lalu, tunggakan pelanggan untuk pembayaran penggunaan listrik masih tergolong minim, yakni hanya mencapai kisaran, Rp 1,2 mIiliar. “Secara otomatis ada kenaikan Rp 200 juta dibadingkan dengan tahun lalu,” ujarnya. Untuk mengantisipasi dan mengurangi tunggakan, lanjut dia, pihaknya terus melakukan penagihan dengan mendatagi alanat masng-masing pelanggan. ”Kalau sudah melebihi tiga bulan keterlambatan maka akan diputus sementara,” tegas Setatik. Setatik juga menjelaskan, kebanyakan pelanggan yang menunggak adalah pelanggan jenis rumah penduduk dengan kekuatan daya 450 -900 volt. Sementara untuk jenis daya diatas 1200 volt keatas tidak ada yang mengalami keterlambatan pembayaran. Dengan sisa waktu hari ini, PT PLN Rayon Probolinggo menargetkan sisa tunggakan di bawah Rp 1 miliar. “Kami manargetkan sudah tertagih,” paparnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

DEKATI PELANGGAN

PLN Lakukan Jaring Aspirasi PROBOLINGGO – Guna memasyarakatkan Layanan Tanpa Batas PT PLN UPJ Probolinggo melakukan penjaringan aspirasi dengan ratusan pelanggan. Mereka berasal dari ketua rukun warga (RW) dan Lurah se Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, di Cafe Jonggrang Pesisir Pantai Utara Mayangan, Selasa (30/12). Manager PT. PLN UPJ Probolinggo, Renggo Wiyono, mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk menjaring aspirasi antara PLN dengan pelanggan dan bertujuan mensosialisasikan berbagai informasi kepada masyarakat. “PLN masih belum menyeluruh mensosialisasikan informasi kepada masyarakat. Informasi tentang kemudahan

mendapatkan listrik belum sampai ke masyarakat paling ujung atau pelosok,” terangnya. Menurutnya, pelayanan PLN lebih transparan, pembayaran rekening listrik jangan sampai menunggak sehingga diakhir pembayaran membengkak. ”Daripada untuk membayar tunggakan terlalu besar, lebih baik dimanfaatkan untuk keperluan yang lain,” tandas Renggo Wiyono. Soal masalah-masalah voltase naik turun dan sering terjadinya listrik pada, lanjut Renggo Wiyono, pihaknya mempersilakan untuk datang ke kantor PLN menghubungi bagian pelayanan gangguan, penggunaan aliran listrik yang efiesien jangan berlebihan. Karena terjadi arus pendek

sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. “Kami akan memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat, seperti penyambungan listrik, perubahan KWH meter dari pasca bayar menjadi prabayar dan kemudahan tambah daya, serta kemudahan informasi soal PLN,” ucapnya. Disisi lain, pihaknya berharap kegiatan itu juga sebagai upaya mendengar langsung keluhan pelayanan dari pelanggan. Pelanggan bisa langsung menyampaikan keluhannya soal layanan PLN UPJ Probolinggo. ”Kami berharap masyarakat dan pelanggan bisa memberi informasi terkait layanan maupun keluhan lainnya soal kelistrikan,” papar Renggo Wiyono. =M.HISBULLAH HUDA

LEBIH DEKAT. Memasyarakatkan Layanan Tanpa Batas PT PLN UPJ Probolinggo melakukan penjaringan aspirasi dengan ratusan pelanggan.

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516| TAHUN III

MUSIM LIBUR

Omzet Sopir Angkot Terjun Bebas

TAK RAMPUNG. Komisi C DPRD Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak di Proyek RSUD dt. Moh. Saleh.

Sidak Proyek Tak Rampung Abdul Aziz: Ingin Benar-benar Pembangunan ini Sesuai Rencana PROBOLINGGO - Belum rampungnya proyek pembangunan gedung baru paviliun RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo memantik reaksi Komisi C DPRD Kota Probolinggo. Selasa (30/12), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek. Hasilnya, ditemukan banyak pekerjaan yang masih belum tuntas, padahal deadline pengerjaannya harus segera berakhir. “Saya sarankan manajemen rumah sakit selaku pemilik proyek jangan dulu menerima penyerahan proyek ini dari pihak kontraktor. Saya lihat masih banyak pekerjaan yang masih tersisa. Melihat besarnya anggaran yang digunakan, seharusnya kualitasnya lebih baik lagi,” ujar Sekretaris Komisi C DPRD Kota Probolinggo, Hamid Rusdi. Pernyataan politisi Partai Gerindra itu bukan tanpa dasar.

Di lokasi proyek memang masih banyak pekerjaan yang belum tergarap. Pada bagian tembok ditemukan banyak pekerjaan kurang sempurna. “Kalau bisa segera dituntaskan beberapa item pekerjaan yang belum tuntas. Pekerjaan-pekerjaan tersebut masih menjadi tanggungan rekanan,” tandas Hamid Rusdi. Tak hanya Hamid Rusdi, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Aziz memberikan pene-

kanan, proses finishing bukan bagian dari masa pemeliharaan, tapi bagian dari kontrak. ‘’Pemeliharaan itu persoalan lain. Finishing seharusnya sudah tuntas ketika masa kontrak berakhir,’’ tegasnya. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban DPRD Kota Probolinggo yang sudah mengesahkan anggaran APBD untuk pembangunan proyek 2014. Dengan harapan supaya proyek tersebut bisa selesai tepat waktu. “Menjelang tutup tahun, saya ingin melihat sudah sejauh mana pembangunan proyek fisik berjalan. Karena saya tidak ingin ada proyek yang tidak rampung dikerjakan,” ucap Abdul Aziz. Abdul Aziz juga menyebutkan, pihaknya ingin belajar dari

pengalaman, dimana dikuatirkan banyak pembangunan yang berhenti di tengah jalan, bahkan terbengkalai. Hal itu karena kurangnya pengawasan serta koordinasi pihak kontraktor terhadap kondisi yang dihadapi. “ Saya ingin benar-benar pembangunan ini bisa segera selesai sesuai rencana pengerjaannya. Dengan begitu masyarakat bisa segera merasakan dampaknya,” paparnya. Namun di tengah giatnya pengawasan dari DPRD Kota Probolinggo, banyak kontraktor yang mengeluhkan faktor kondisi alam kepada Komisi C. Hujan yang mengguyur Kota Probolinggo akhir-akhir ini menjadi salah satu kendala yang membuat penyelesaiannya terlambat. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO - Angkutan Kota di wilayah Kota Probolinggo memang sudah tidak begitu banyak digunakan warga untuk transportasi umum dibandingkan pada tahun sembilan puluhan silam. Bahkan memasuki musim libur panjang sekolah, omzet angkot tergolong terjun bebas. Hal itu dikatakan oleh, salah satu sopir angkot asal Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, Usman Zaini mengatakan, dalam waktu musim libur sekolah, memang penumpang angkot sangat sepi dibandingkan dengan hari aktif masuk sekolah. “Kebanyakan angkot banyak ditumpangi oleh kalangan pelajar,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (30/12). Menurutnya, dalam seharinya di waktu liburan sekolah dalam seharinya hanya mendapatkan uang sekitar Rp 100 ribu. Sementara untuk hari aktif sekolah dirinya bisa mendapatkan keuntungan dari jasa angkot sebesar Rp 180-200 ribu perharinya. “Omzetnya bisa anjlok sampai 50 persen perharinya,” terangnya. Dia mengatakan, dirinya menjalankan profesi sebagai sopir angkot ini sejak tahun 1995 sampai saat ini. Pria yang mengaku memiliki dua orang anak ini, menjelaskan kalau angkot pada tahun 19952002 silam banyak dimanfaatkan warga di wilayah Kota Probolinggo. “Saat ini angkot tidak seramai dulu penumpangnya, apalagi anak sekolah liburan,” ujar Usman Zaini. Dari hasil yang diperoleh dari angkot, lanjut Usman Zaini, tidak bisa menikmati semua pendapatan tersebut. Namun hanya mendapatkan keuntungan jasa setelah dipotong uang bensin dan setoran. “Karena mobil tersebut bukan milik pribadi. Saya hanya mendapatkan premi saja, ratarata sehari mendapatkan Rp 30 ribu,” tandasnya. Sopir angkot lainnya, Bambang, mengatakan menurunnya minat masyarakat untuk naik angkot, karena banyak hal. Diantaranya, maraknya motor pribadi yang mulai menjamur dikalangan masyarakat. Bahkan selain itu juga banyak yang memiliki HP, “Jika pulang dari luar kota menaiki Bus, biasnya menelpon keluarganya untuk dijemput,” paparnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA 14KORAN

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

MADURA

Taretan Mania

RABU 31 DESEMBER 2014 No. 0516 | TAHUN III

Persepam MU Klub Divisi Utama Berkelas ISL PAMEKASAN - Persepam MU pada musim kompetisi musim depan akan berlaga di Divisi Utama PSSI bersama 3 klub Indonesia Super League (ISL) lainnya yang sama-sama turun kasta ke Divisi Utama. Di antaranya Persijap Jepara, Persita Tanggerang, dan Persiba Bantul. Sekalipun harus degradasi ke Divisi Utama, namun persiapan tim berjuluk Laskar Sape Kerap setara dengan klub yang akan bertarung di ISL. Mulai dari penataan manajemen yang akan mengelola tim, terbentuknya tim pelatih, rekrutmen pemain hingga kesiapan anggaran yang memadai. Dari sisi manajemen, tim ini dianggap salah satu tim yang paling siap di antara klub Divisi Utama lainnya yang akan bertarung pada kompetisi 2015 mendatang. Sebab tim ini hampir 60 persen sudah rampung. Sementara klub divisi utama lainnya masih disibukkan dengan persiapan pembentukan manajemen, pencarian sponsor, dan belum melakukan seleksi pemain.

Komisaris, asisten manajer hingga perangkat lainnya sudah terbentuk, yang melibatkan seluruh elemen sepakbola Pamekasan. Mulai dari penggemar, pengamat, pemilik klub, pengurus PSSI hingga suporter juga dilibatkan dalam pembentukan tim. Manajemen juga menyiapkan anggaran tidak sedikit untuk mendorong klub ini menjadi klub profesional. Setidaknya Rp 13 mil-

iar disiapkan untuk menyokong perkembangan klub. Dana tersebut nantinya akan dibelanjakan untuk pembelian pemain, pembayaran kontrak tim pelatih, hingga pembayaran perangkat manajemen. Angka tersebut tentu tergolong sangat tinggi dimiliki klub yang menduduki Divisi Utama. Bahkan angka itu menyerupai anggaran klub ISL yang akan

berkompetisi. Laskar Sape Kerap ketika berada di ISL, juga pernah mengantongi anggaran senilai tersebut untuk mendorong maksimalnya manajemen dan tim pelatih yang baik. Setelah manajemen terbentuk, tim ini juga membentuk tim pelatih yang mendatangkan pelatih berkualitas. Dengan pelatih kepala Widodo C Putro, didampingi 3 asisten pelatih masing-masing asisten teknik dipercayakan kepada Suwandi Hs, asisten fisik dipercayakan kepada Mohtar Hendra, dan asisten gol kiper dipercayakan kepada Edy Harto. Mohtar Hendra dan Edy Harto paling sering menjadi asisten pelatih tim nasional senior. Sehingga, dinyakini memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan teknik kepelatihan. Suwandi Hadi Siswoyo atau lebih dikenal dengan nama Suwandi H.S memiliki pengalaman yang sudah matang dalam dunia sepakbola. Ia lahir di Gresik 10 Maret 1972. Sementara, Mohtar Hendra Asisten pelatih bidang fisik meru-

pakan sosok pelatih yang paling sering dipanggil timnas senior. Sebab, pria tersebut memiliki kemampuan untuk menjaga fisik pemain. Edy Harto asisten gol kiper kaya akan pengalaman. Ia banyak melahirkan penjaga gawang nasional. Edy Harto sempat kebingungan dalam memilih kiper utama timnas senior saat piala AFF beberapa waktu lalu. Dalam eleksi pemain, manajemen juga tidak main-main. Ada beberapa pemain berkelas didatangkan untuk memperkuat laskar sape kerap. Diantaranya Sirvi Arfani, Jajang Paliaman, Busari, Deny Rumba, Khoirul Mashuda, dan yang baru-baru ini terdengar manajemen berhasil menggaet pemain anyar yakni Aldair Makatindu dan Rossy Noprihanis. Nama-nama pemain tersebut, merupakan pemain yang pernah mencicipi panasnya liga Indonesia. Diharapkan dengan banyaknya pemain professional, P-MU bisa segera mungkin naik kasta ke ISL pada musim depan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 31 DESEMBER | No. 0516 |2014 TAHUN III RABU2014 31 DESEMBER

No. 0516 | TAHUN III

15 15

Pardew Bakal Latih Palace LONDON - Pelatih Newcastle United Alan Pardew segera meninggalkan St James Park dan menjadi pelatih klub Liga Utama Inggris lainnya, Crystal Palace. Gosip ini mencuat menyusul keputusan pemilik Newcastle Mike Ashley mengijinkan Pardew berbicara dengan mantan klubnya itu pada Senin (29/12). Tanda-tanda Pardew akan hengkang juga terlihat ketika absen pada konferensi pers setelah menang 3-2 atas Everton Minggu (28/12) lalu. Pardew direkrut Palace untuk menggantikan Neil Warnock yang dipecat “The Eagles” pada Sabtu (27/12) lalu. Crystal Palace dikabarkan akan membayar dana kompensasi sebenar 2 juga pound kepada Newcastle karena Pardew masih terikat kontrak hingga lima tahun ke depan. “Newcastle memastikan bahwa Crystal Palace sudah melakukan pendekatan resmi dan meminta ijin untuk berbicara dengan Alan Pardew terkait posisi lowong di kursi pelatih mereka. Crystal Palace sudah menawarkan dana kompensasi sesuai yang kami inginkan sehingga kami mengijinkan Alan Pardew berbicara dengan Palace,” demikian bunyi pernyataan resmi Newcastle.

Dilanjutkan, “Sebagai akibatnya, Alan tidak bisa memimpin latihan pada Selasa (30/12) kemarin. Tanggung jawab sesi latihan diambil alih oleh asisten pelatih John Carver. Klub akan mengumumkan lebih lanjut terkait masalah ini.” Menyusul hasil buruk Newcastle pada awal musim ini yang menempatkan mereka di zona degradasi, sebagian besar pendukung Newcastle mendorong supaya Pardew segera dipecat. Tetapi pemilik “The Magpies” Mike Ashley tetap percaya pada pelatih 50 tahun ini. Kepercayaan ini dibayar tuntas Alan Pardew dengan memetik sejumlah kemenangan beruntun dan mengantar klub itu bertengger di papan ten-

gah alias peringkat ke-10 klasemen sementara Liga Utama Inggris dengan 26 poin. Selain karena tekanan pendukung, Pardew juga frustrasi dengan kebijakan transfer pemain klub itu dalam beberapa musim terakhir. Karena itu dia lebih memilih

pindah ke Selshurt Park dibanding bertahan di St James Park, meskipun Newcastle adalah klub yang lebih besar dari Crystal Palace. Pardew adalah salah satu pelatih Liga Utama Inggris dengan gaji terendah. Pardew juga tertarik melatih Palace karena

klub itu menjanjikan gaji yang lebih tinggi dari yang diberikan Newcastle. Pardew akan bekerja keras pada paruh kedua musim ini bersama Palace dengan mengangkat tim itu keluar dari zona degradasi. Seiring dengan isu itu, Newcastle dengan cepat mencari pengganti Pardew. Salah satu calon yang disebut-sebut akan mengisi posisi yang ditinggalkannya adalah kapten Newcastle saat ini Fabricio Coloccini. Bahkan menurut “Sky Sports”, bek asal Argentina ini menjadi calon paling kuat menggantikan Pardew di St James Park bila Pardew benar-benar kembali ke klub lamanya. Calon lainnya adalah Tony Pulis yang sedang menganggur setelah sukses membawa Crystal Palace keluar dari zona degradasi musim lalu. Nama mantan pelatih Tottenham Hotspur Tim Sherwood yang juga sedang menganggur sejak kontraknya diputus pada Juni 2014 lalu juga disebut-sebut bakal mengisi posisi Alan Pardew. Nama pelatih Ajax Amsterdam, Franck de Boer juga masuk dalam bursa pengganti Pardew.=ESPN/CAROL AJI

LIGA PRIMER INGGRIS

Liverpool Menang Lagi, Brendan Rodgers Girang LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Brendan Rodgers menyambut gembira kemenangan telak timya atas Swansea City pada lanjutan Liga Utama Inggris di Anfield pada Selasa (30/12) dini hari WIB. “The Reds” menang dengan skor mencolok 4-1. Rodgers bukan hanya senang dengan hasil ini tetapi lebih-lebih karena permainan ciamik yang ditampilkan Raheem Sterling dan kawan-kawan. Penampilan ini membuat pelatih asal Irlandia Utara itu optimistis bahwa mereka bisa tembus ke Liga Champions musim depan karena dia percaya pada paruh kedua nanti, “The Reds” akan tampil lebih bagus lagi. “Ini penampilan yang luar biasa melawan sebuah tim yang bagus. Saya merasa, kami mendominasi hampir seluruh pertandingan. Bagi saya, yang terpenting adalah kami kembali tampil bagus dan kami memetik hasilnya malam ini. Kami harus tetap menjaga intensitas serangan dan penampilan seperti ini,” kata Rodgers. Dia melanjutkan, “Inilah yang kami cari sepanjang musim ini. Kami memang kehilangan se-

Pemain Liverpool Adam Lallana (kanan) bersiap melepaskan crossing dibayangi pemain Swansea Federico Fernandez.

jumlah pemain dan saya harus mencari pengganti pemain-pemain yang pergi itu. Kami sudah bekerja keras untuk menemukan cara untuk lebih kreatif di lini belakang. Malam ini kami keluar dengan intensitas serangan yang tinggi dan mendapatkan hasilnya. Kreativitas kami sangat jelas terlihat plus penampilan yang solid di lini belakang. Itulah kunci untuk kami.”

Dia secara khusus meminta Adam Lallana untuk tiada kenal lelah menekan. Mantan pemain Southampton yang dibeli dengan 25 juta pound itu pun menjalankan instruksi sang pelatih. Hasilnya, dia mencetak dua gol. “Kami meminta dia untuk terus menekan dan dia mendapatkan hasilnya. Ini mungkin terjadi hanya beberapa kali sepanjang kariernya dengan gol seperti itu.

Dia menguasai ruang tembak kiper dan sukses memantulkan bola ke gawang. Saya sangat senang dengan Adam. Dia pemain hebat,” imbuh Rodgers. Adam Lallana juga menyambut gembira dengan kesuksesannya mencetak dua gol pada laga ini, termasuk gol pertamanya yang terjadi secara kebetulan. “Saya tidak ingat lagi bola itu menyentuh bagian mana dari tu-

buh saya, tetapi saya hanya ingat bahwa bola itu kembali ke gawang dan masuk ke dalam jala. Inilah yang akan selalu saya kenang,” imbuhnya. Pada laga dini hari tadi tersebut, Adam Lallana memang menjadi bintangnya. Pasalnya, pemain yang diboyong dari Southampton pada musim panas lalu mencetak dua dari empat gol Liverpool masing-masing pada menit ke-51 dan 61. Gol pembuka Liverpool dibuat Alberto Moreno pada menit ke33. Satu gol lainnya dicetak melalui gol bunuh diri mantan pemain Liverpool, Jonjo Shelvey. Ini adalah kemenangan kedua Liverpool dalam tiga hari terakhir. Mereka meraup enam poin sekaligus mendongrak posisi mereka ke peringkat ke-8 klasemen sementara dengan 28 poin. Mereka unggul selisih gol dari Swansea City yang memiliki nilai yang sama tetapi duduk di peringkat ke-9. Liverpool hanya tertinggal lima poin dari peringkat keempat, sebagai jatah terakhir dari Inggris di Liga Champions, yang kini dihuni Southampton. =ESPN/SKY SPORTS/ CAROL AJI

KORAN MADURA

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

KORAN MADURA

16 RABU 31 DESEMBER 2014 No. 0516 | TAHUN III

Cristiano Ronaldo bersama Presiden Real Madrid Florentino Perez (kiri) dan Presiden UEFA Michel Platini saat menerima penghargaan pada acara “The Globe Soccer Award”.

DUBAI - Penyerang Real Madrid Cristiano Ronaldo meraih penghargaan pemain terbaik 2014 versi “The Globe Soccer Awards” yang diberikan di Dubai, Senin (29/12) malam waktu setempat. Penyerang asal Portugal ini bangga atas penghargaan tersebut sekaligus meyakinkannya bahwa ini menjadi sinyal untuk meraih penghargaan bergengsi Ballon d’Or atau pemain terbaik dunia 2014 dari Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA yang diberikan bulan depan. Ronaldo adalah satu dari tiga calon penerima Ballon d’Or. Dua calon lainnya adalah penyerang Barcelona asal Argentina yang juga musuh bebuyutan Ronaldo di La Liga Spanyol, Lionel Messi, dan kiper Bayern Muenchen yang juga penjaga gawang Timnas Jerman Manuuel Neuer. Bagi Ronaldo, penghargaan dari The Globe Soccer Awards

Penghargaan Pemanasan Sebelum Ballon d’Or ini adalah “pemanasan” sebelum penghargaan lebih bergengsi dari FIFA bulan depan tersebut. Meski demikian, dia mengaku sangat senang dengan penghargaan ini yang diberikan menjelang laga persahabatan antara Real Madrid versus AC Milan di Dubai pada Selasa (30/12) malam WIB ini. “Saya harap ini menjadi tanda-tanda yang bagus untuk Ballon d’Or, meskipun saya ragu dengan itu. Mereka yang memiliki hak pilih sudah menjatuhkan pilihannya. Saya cukup bahagia dengan penghargaan ini karena menambah koleksi trofi sebagai penghargaan atas dedikasi dan kerja keras saya,” ucap mantan pemain Manchester United itu.

Kapten Timnas Portugal ini melanjutkan, “Saya menghaturkan terima kasih kepada semua pihak di Real Madrid, baik pemain maupun pelatih dan stafnya. Kami sudah melewati musim yang fantastik. Kami merebut empat trofi sepanjang tahun ini dan kami adalah klub terbaik di dunia. Adalah sebuah kegembiraan besar bagi saya bisa mendapatkan penghargaan ini dan saya sangat bangga mendapatkannya.” Ronaldo juga mengaku, dirinya tidak tertekan dengan penghargaan demi penghargaan yang dia peroleh. Pasalnya, semua itu sangat alamian buatnya. Dia tidak perlu berbuat sesuatu agar mendapat penghargaan itu, tetapi

cukup dengan penampilan yang luar biasa di atas lapangan. “Saya bahagia. Saya melakukan apa yang saya suka yaitu bermain sepakbola, mencetak gol, memberi umpan, dan membantu memperlihatkan bahwa kami adalah tim terbaik di dunia. La Decima adalah salah satu momen terindah sepanjang musim ini,” ucapnya. Ronaldo juga meraih penghargaan “Fans’ Favourite” dari The Globe Award ini. “Kami bermain untuk para penggemar.

Terima kasih kepada pendukung atas dukungan mereka yang tidak pernah berhenti. Saya akan terus mencoba memberikan yang terbaik kepada mereka di atas lapangan,” imbuhnya. Sementara itu, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mendapat penghargaan “Best Media Attraction in Football” dan James Rodriguez sebagai “Best Revelation Player”. Adapun Florentino Perez dinobatkan sebagai Presiden Terbaik. =ESPN/CAROL AJI

P-MU KLUB DIVISI UTAMA BERKELAS ISL

RABU

MADURA NETER G KORAN FINA 2014 SYAHADATINA N 31 DESEMBER A N E RABU | No. 0516 | TAHUN III L O K

31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

HALAMA

PENJINAK GALAU

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

KPK

Salah satu pejabat bank ketika hendak memasuki BERITA ruangan K3I Polres Bangkalan untuk dimintai TERKAIT keterangan oleh tim L N A M A HAL penyidik KPK terkait kasus KPK Periksa Pejabat Bank tindak pidana pencucian Ada Terperiksa Emosional ketika Diambil Gambarnya uang dengan tersangka Fuad Amin Imron, Selasa (30/12). uang BANGKALAN - Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian (TPPU), penyidik komisi anti rasuah tersebut langsung turun ke Bangkalan untuk memeriksa sejumlah pejabat perbankan di ruang K3I Polres setempat. Dari tanda pengenal yang digunakan para pejabat tersebut, mereka berasal dari Bank BCA, Bank BTN, dan Bank Jatim. Pantauan Koran Madura, sejumlah orang laki-laki dan perempuan berpenampilan rapi, tampak antri diruang lobi Polres Bangkalan. Mereka masuk bergantian ke ruang pemeriksaan. Namun, sayangnya saat keluar dari ruangan tak ada satupun dari mereka yang berkenanan menjawab pertanyaan awak media yang mencoba mengorek informasi terkait apa saja yang ditanyakan tim penyidik saat proses pemeriksaan. Informasi yang beredar di kalangan wartawan, selain memeriksa pegawai bank, penyidik KPK yang dipimpin langsung oleh AKBP Bovel Baswedan kabarnya juga akan menyita sejumlah aset milik Fuad Amin berupa rumah yang diduga hasil kejahatan pencucian uang. Tak banyak informasi yang didapat, karena proses pemeriksaan berlangsung maraton dan sangat tertutup. Meskipun tidak ada pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Para awak media hanya bisa menunggu tanpa kepastian. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pejabat bank itu berlangsung mulai pukul 10.00 pagi hari. Hingga pukul 20.30 malam, para pejabat perbankan itu masih terus berdatangan untuk diperiksa tim penyidik yang berjumlah 5 orang. Kejadian menarik terjadi saat wartawan mencoba mengambil gambar salah satu pejabat bank yang diperiksa. Pejabat tersebut nampak emosi dan menghampiri wartawan harian itu. BANGKALAN - Penyidik KPK sergah kembali ke bank Bangkalan “Mas ngapain ambil-ambil gambar saya,” pejabat sembari menyembunyikan kartu identitas yang dikenakan. untuk itu, memeriksa pejabat perbankan terkait Sementara Waka Polressejumlah Bangkalan, Kompol Yanuar Herlambang membenarkan pemeriksaan pegawai tersebut. Namun dia belum memastikan terkait rencana penyitaan aset oleh KPK. Pihaknya hanya menyediakan tempat uang ruangan pemeriksaan seperti yang dilakukan sebelumnya saat KPK memeriksa 7 pejabat dan mantan pejabat pemerintah kabupaten kasus tindak pidana pencucian (TPPU) dengan (Pemkab) setempat. “Ya, saat ini adaImron. pemeriksaan oleh KPK dipengenal Polres,” katanya tersangka Fuad Amin Dari tanda yangsingkat. Perlu diketahui pemeriksaan kali ini adalah ketiga kalinya oleh KPK sejak Fuad Amin ditangkap KPK pada 2 Sesember lalu. Sebelumnya, KPK memeriksa direksi PD Sumber Daya, digunakan para pejabat tersebut, mereka berasal dari Sekda, dan mantan Sekda Bangkalan. Usai memeriksa, KPK langsung menyita dua unit mobil masing-masing merk Alphard dan Innova dari rumah Fuad Amin di Desa Sak-sak, KeluBCA, BTN, dan Bank Jatim. Proses pemeriksaan dilakurahan Kraton. (Doni Heriyanto/RAH)

PERIKSA PEJABAT BANK kan di ruang K3I Polres setempat.

DBHCHT Disnak Terserap 100 Persen

Disnak Imbau Masyarakat Lestarikan Sapi Lokal SUMENEP – Program DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) Dinas Peternakan (Disnak) Sumenep terserap 100 persen. Pada tahun 2014, Disnak mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 2.505.000.000. Dana tersebut digunakan untuk penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau melalui integrasi tanaman dan ternak terhadap sebanyak 12 kelompok tani (poktan) potensial penghasil tembakau yang berada dilingkungan Kabupaten Sumenep. Setiap poktan mendapatkan suntikan sebesar Rp 208.750.000. Anggaran itu untuk penggunaan anggaran pembelian sapi pejantan/pemacek sebanyak 2 ekor dengan Spek umur 2–3 tahun, tinggi gumba minimal 125 cm, panjang badan minimal 130 cm dan scrotum simetris. Selain itu, dipergunakan untuk pembelian sapi betina produktif sebanyak 20 ekor dengan spek umur 2-3 tahun, tinggi gumba minimal 120 cm, panjang badan 125 cm, dan alat reproduksi normal. ”Selain pembelian sapi, dana tersebut juga sebagai perbaikan kandang sapi dan pembelian obat-obatan,” kata Kepala Disnak Sumenep, Arif Rusydi. Pemberian bantuan tersebut un-

Daftar Nama-nama Kelompok Penerima Hibah Keuangan No Nama Kelompok Tani Nama Ketua Alamat

TINJAU: Kepala Dinas Peternakan Sumenep Ir. Arief Rusdi, M.Si (baju batik hijau), Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak Disnak Sumenep, H. RB. Moh. Fajar, SP (Tengah Kaos lengan panjang hijau muda) dan tim pengawas saat meninjau realisasi Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku di Desa Talang Kecamatan Saronggi. tuk mndorong penguatan ekonomi petani dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan permodalan kepada masyarakat tani tembakau melalui sumber DBHCHT. Selain itu, juga untuk mendorong

penguatan ekonomi masyarakat tani tembakau melalui bantuan permodalan hibah ternak sapi Madura. ”Pada intinya, dikeluarkannya bantuan DBHCHT ini sebagai motivasi kepada masyarakat tani tembakau dalam meningkatkan taraf hidupnya,” jelasnya. =ADV/JUNAEDI

Putra Mandiri

Nor Kholis

Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto

Mandiri

Burawi

Desa Bungbungan Kecamatan Bluto

Harapan Indah

Achmad Hairul Anwari

Desa Talang Kecamatan Saronggi

Bareta

Fadilah Rahman

Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng

Subur Abadi

Tohiruddin

Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng

Bunga

Ach. Soleh

Desa Matanair Kecamatan Rubaru

Sejahtera Madani

Abd. Wafi

Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan

Sinar Makmur

Tohiruddin

Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan

Al Amhar

Amirul Mu’ad

Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan

10. Pemuda Suka Maju

Samsul Arifin

Desa Tambaagung Ares Kecamatan Ambunten

11. Malate Pote

Achmad Syu’ib A

Desa Aeng Merah Kecamatan Batuputih

12. Sekar Tani

Arma

Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 31 DESEMBER 2014 No. 0516 | TAHUN III

Kasus Narkoba Semakin Meningkat Polisi Musnahkan Sabu Seberat 113 Gram SUMENEP – Kepala Kepolisian Resor Sumenep, AKBP Marjoko mengungkapkan, sepanjang tahun 2014, pengguna narkoba dilingkungan hukum Polres Sumenep meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. ”Kami sadari jika tahun 2014 ini kasus narkoba meningkat dibandingkan tahun 2013. Sedangkan BB (barang bukti) untuk narkoba saat ini sangat banyak, namun yang dimusnahkan hanya sebanyak 113 gram. Sedangkan yang lain, saat ini masih dalam proses,” terangnya. Menurut Marjoko, terungkapnya kasus narkoba, disebabkan adanya kerja sama yang baik antara pihak keamanan dengan sejumlah elemen, termasuk masyarakat setempat. ”Saat ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus narkoba sebanyak

13 orang, dan semuanya sudah kami amankan,” paparnya. Sebab, lanjut Marjoko, kasus narkoba ini berbeda dengan kasus kriminal yang lain. ”Kalau kasus narkoba, tersangka selain sebagai pengedar, juga berprofesi sebagai pengguna dan penadah. Sementara untuk kasus kriminal lain, tidak demikian,” ungkapnya. Langkah yang akan ditempuh ke depan untuk menekan peredaran barang haram di kabupaten ujung timur Pulau Madura, pihaknya berjanji akan melakukan operasi secara rutin. ”Maka sebab itu, kami imbau agar masyarakat ikut serta dalam mengawasi, kalau sudah menemukan barang haram itu, silakan laporkan pada kami,” tukasnya. Musnahkan Polres Sumenep, memusnahkan barang bukti (BB) hasil operasi khusus maupun hasil operasi rutin yang dilakukan selama tahun 2014 di Mapolres setempat, Jalan Urip Sumoharjo, kemarin.

Adapun BB yang dimusnahkan terdiri dari empat macam, yakni sebanyak 416 botol miras (minuman keras), sabusabu seberat 113 gram, knalpot brong, dan puluhan ban ukuran kecil. "Ini semua yang telah dipakai oleh saudara-saudara kita semua. Karena sangat membahayakan terhadap keselamatan jiwa, maka kami sita dan dimusnahkan pada saat ini,” kata Kapolrea Sumenep, AKBP Marjoko. Pantauan Koran Madura, pemusnahan tersebut disaksikan oleh Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Sidik; Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep, Hadi Soetarto; Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, Forum Pimpinam Daerah (Forpimda) tokoh masyarakat; dan pemuka agama. Pemusnahan BB itu, diawali dengan pembacaan do'a oleh pemuka agama yang diikuti oleh semua yang hadir. Pembacaan doa tersebut sebagai simbolis agar barang haram di Sumenep ke depannya tidak sering terjadi. =JUNAEDI/MK

DIMUSNAHKAN. Proses pemusnahan 416 botol miras, sabu-sabu seberat 113 gram, knalpot brong, dan puluhan ban ukuran kecil di Mapolres Sumenep, Selasa (30/12).

KOMPENSASI KENAIKAN HARGA BBM

Ratusan Warga Miskin Tak Terima PSKS SUMENEP – Hingga saat ini, tak satupun warga miskin di Desa Paliat Kecamatan/Pulau Sapeken, mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Padahal, pemerintah telah meluncurkan program tersebut sejak bulan November lalu. ”Hingga saat ini, warga Desa Paliat belum ada yang menerima bantuan PSKS itu. Padahal, informasinya, pencairan PSKS itu sudah selesai untuk Kabupaten Sumenep,” kata anggota DPRD Sumenep asal Desa Paliat, Moh. Imron Menurutnya, warga Desa Paliat lebih dari 50 persen hidup di bawah garis kemiskinan, baik dari segi pendapatan, mata pencaharian, termasuk rumahnya banyak yang terbuat dari bambu dan kayu. ”Oleh sebeb itu, banyak warga di sana yang menilai jika program PSKS ini masih setengah hati,” terangnya di gedung DPRD, Selasa (30/12). Politisi Hanura itu mengaku tidak akan tinggal diam melihat persoalan tersebut. Dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Sosial (Dinsos). Selain untuk mengklarifikasi bantuan PSKS, juga untuk mencari solusi alternatif untuk meringankan beban masyarakat Desa Paliat. ”Bagaimanapun, Desa Paliat masih termasuk bagian dari Kabupaten Sumenep. Jadi, warga di sana juga mempunyai hak yang sama seperti di desa lain, seperti warga yang berdomisili di daerah daratan Sumenep,” terangnya. Terpisah, Kepala Kantor Pos Sumenep Suharno Anton Sujarwo, mengaku tidak bisa berbuat banyak. ”Sesuai data yang ada, jatah untuk Desa Paliat memang tidak ada. Kemungkinan besar program tersebut telah dihapus,” katanya. Menurut Anton, penghapusan warga miskin Desa Paliat merupakan imbas dari penerima program kompensasi kenaikan harga BBM sebelumnya. Sebab, pada saat penerimaan kompensasi kenaikan harga BBM sebelumnya, Kepala Desa Paliat menolak dengan alasan data yang ada tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. ”Dulu saat kami (PT Pos) mau mencairkan dana pada 312 rumah tangga sasaran, ternyata ditolak oleh kepala desa setempat, dengan alasan datanya tidak valid karena masih banyak warga miskin lainnya yang tidak terdata, sehingga mau tidak mau dana tersebut dikembalikan ke kas negara sebesar Rp 187 juta,” paparnya. Menurut Anton, untuk Program PSKS saat ini, datanya masih menggunakan data lama dan belum ada pembaruan, sehingga warga Paliat tidak tercantum ke dalam daftar penerima. Sedangkan dari data yang ada di PT Pos, dari 115.999 warga penerima program PSKS, 629 di antaranya belum mengambil. Hal itu disebabkan terkendala minimnya transportasi, utamanya ke kepulauan terpencil. ”Saat ini kami terus berusaha untuk mendistribusikan bantuan tersebut, hinga semuanya selesai didistribusikan,” tukasnya. Sementara Kepala Dinas Sosial Sumenep, Hery Koentjoro Pribadi, belum bisa menjelaskan terkait langkah konkret yang akan dilakukan ke depan. Saat dihubungi melalui telepon selulernya, tidak merespons walaupun nada sambungnya terdengar aktif. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

KRIMINALITAS

Orang Mengaku Intel Pukuli Warga

PETANI KESULITAN PUPUK SUBSIDI. Petani menyiangi tanaman kentang granola umur satu bulan di lahan pertanian Kersik Tuo, Kayu Aro, Kerinci, Jambi, Selasa (30/12). Sejumlah petani di daerah itu mengaku kesulitan mengurus perizinan guna mendapatkan pupuk bersubsidi jenis urea yang dijual Rp120 ribu per 50 kg, atau lebih murah Rp330 ribu-Rp350 ribu per 50 kg dibanding harga non-subsidi.

Seremonial

STKIP PGRI Gelar Seminar Lintas Agama

Pembicara dari berbagai agama pada Seminar Nasional Lintas Agama, Selasa (30/12).

SUMENEP - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Prodi PKN Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persatuan Guru Republik Indonesia (SGRI) Sumenep menyelenggarakan Seminar Nasional Lintas Agama, Selasa (30/12) di Aula Lantai 3 STKIP PGRI Sumenep. Seminar yang mengusung tema Toleransi Agama sebagai Simbol Keutuhan itu diikuti sebanyak 200 peserta. Sementara yang menjadi pembicara dalam seminar tersebut adalah agamawan. “Dari agama Islam, Budha, Konghucu, dan Kristen juga ada,” tutur Sekretaris Panitia Pelaksana, Ulifia. Dalam sambutannya, ketua STKIP PGRI Sumenep Musaheri mengatakan, tujuan diadakannya seminar lintas agama tersebut untuk meningkatkan wawasan mahasiswa, terutama dalam hal toleransi beragama. =ADV/FATHOL ALIF

SUMENEP - Ellail, warga Desa Romben Barat, Kecamatan Dungkek, dipukul oleh orang tak dikenal yang mengaku intel, Selasa (30/12) sekitar pukul 18.00 Wib. Kejadiannya di Desa Andulang, Kecamatan Gapura. Hartono, warga Desa Banuaju Timur, Kecamatan BatangBatang, menceritakan, Ellail bersama dua temannya baru datang dari nonton motor cros di Desa Andulang. Di tengah perjalanan pulang, korban dihentikan oleh orang tak dikenal yang mengaku sebagai intel. "Tapi kedua temannya berhasil kabur," katanya. Menurutnya, pelaku tidak hanya menghentikan korban, namun juga memukulnya. Namun demikian, ia mengaku tidak tahu secara pasti alasan pemukulan itu. "Saya tidak tahu kenapa sampai dipukul. Tapi diduga, korban dipukul menggunakan benda keras. Karena sampai ada luka," paparnya. Akibat pemukulan tersebut korban harus dilarikan ke

Puskesmas Gapura. "Tapi karena setelah di Puskesmas, ternyata korban disuruh rujuk ke rumah sakit Sumenep. Kabarnya sampai diinfus," ujarnya. Tak lama setelah kejadian, Hartono melanjutkan, aparat kepolisian langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Dari TKP, polisi langsung membawa korban dan pelaku yang mengaku intel tersebut. Akibat insiden tersebut banyak masyarakat mendatangi Markas Polsek Gapura. "Tidak tahu kalau jumlahnya. Tapi banyak sekali. Halaman kantor Polres sampai penuh," tuturnya saat dihubungi Koran Madura melalui telepon seluler, Selasa (30/12) malam sekitar pukul 20.30 Wib. Sampai berita ini ditulis pukul 21.00, Kapolsek Gapura masih belum bisa konfirmasinya. Namun, anggota Polres Sumenep kepada Koran Madura membenarkan pelaku pemukulan adalah intel. =FATHOL ALIF

KRIMINALITAS

Kasus Pencurian Motor Paling Tinggi SUMENEP - Kepolisian Resor (Polres) Sumenep merilis, kasus paling tinggi sepanjang 2014 yang ditangani kepolisian, yaitu kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Kapolres Kabupaten Sumenep, AKBP Marjoko membeberkan beberapa kasus yang terjadi selama tahun 2014, Selasa (30/12). Menurutnya, dari sekian kasus, curanmor masih paling tinggi dibandingkan dengan kasus lainnya meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dikatakan Marjoko, selama tahun 2014 ada sebanyak 83 kasus curanmor yang ditangani kepolisian. Jumlah tersebut masih tinggi jika dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya. Namun begitu, jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka kasus curanmor menurun. Pasalnya,pada

tahun 2013 lalu, ada sebanyak 106 kasus curanmor yang ditanganinya. Marjoko berharap, untuk tahun-tahun selanjutnya, kasus curanmor terus mengalami penurunan. “Agar masyarakat bisa melakukan aktivitasnya dengan nyaman tanpa ada perasaan khawatir terjadi hal-hal tidak diinginkan, misalkan kehilangan motornya,” tukasnya kepada sejumlah awak media saat ditemui usai acara pemusnahan barang bukti (BB) di depan Mapolres Sumenep. Kasus kriminal lainnya yang ada di urutan kedua setelah curanmor ialah tindak pidana penganiayaan. Menurut

Marjoko, kasus penganiayaan, baik yang menyababkan luka ringan, berat bahkan sampai meninggal dunia ada di urutan setelah kasus curanmor. Han-

1 Pencurian Motor 2 Penganiayaan 3 Pencurian Hewan

ya saja, Marjoko tidak membeberkan jumlah kasusnya. Selain itu, yang juga menjadi atensi pihak kepolisian terkait kasus pencurian hewan (curwan). Menurutnya, kasus curwan ada diurutan setelah curanmor dan penganiayaan.

Terkait curwan, Marjoko mengakui, kasusnya ada yang memang dilaporkan kepada pihak kepolisian dan ada yang tidak. Terkait jumlahnya, ia juga tidak memaparkan. Sementara saat disinggung kasus tindak pidana korupsi (tipikor), Marjoko menuturkan, untuk tahun 2014 pihaknya menargetkan 2 kasus untuk diselesaikan. Namun, imbuhnya, selama tahun 2014 baru satu kasus yang selesai. “Yang satunya lagi sekarang masih proses,” tuturnya. Selebihnya, Marjoko juga menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 lalu. “Pada tahun ini laka lantas turun. Kalau tahun 2013 berjumlah 130, tahun ini turun menjadi 83,” tukasnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

Polisi Limpahkan Berkas Lagi Kepala Kejari: Kita akan Menentukan Sikap SUMENEP - Berkas perkara kasus pencemaran nama baik institusi Polres Sumenep yang sempat dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat kepada polres, kini telah dilimpahkan lagi kepada Kejari. Dalam waktu dekat, Kejari akan segera menyatakan sikap. Kapolres Sumenep AKBP Marjoko mengatakan, berkas perkara pencemaran nama institusinya yang melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung) setempat, Bambang Iriyanto sebagai tersangka, saat ini sudah dilimpahkan kembali kepada Kejari.

Marjoko mengaku, sebelumnya berkas perkara tersebut memang dikembalikan oleh pihak kejaksaan karena dinilai masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Namun, pihaknya telah melengkapi semua petunjuk dari kejaksaan. Berkas perkara tersebut sudah dilimpahkan lagi.

“Untuk saat ini berkas perkara itu sudah kami ajukan kembali kepada Kejari untuk diteliti oleh jaksa penuntut umum. Sekarang tinggal menunggu kapan P-21 (berkas lengkap). Kalau sudah P-21, nanti kami akan serahkan barang bukti dan tersangkanya,” katanya. Kepala Kejari Kabupaten Sumenep, R. Adi Wibowo membenarkan bahwa berkas perkara kasus pencemaran nama baik Polres Sumenep sudah diajukan kembali oleh pihak kepolisian. “Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama kita akan menentukan sikap,” tukasnya, Selasa (30/12). Namun demikian, saat disinggung maksud sikap yang akan

BANTUAN KEUANGAN DESA

Jaksa Teliti Berkas Korupsi BKD Sumenep - Tim Kejaksaan Negeri Sumenep, masih meneliti berkas perkara dugaan korupsi program bantuan keuangan desa (BKD) 2014 di Desa Bunpenang, Kecamatan Dungkek, dengan tersangka berinisial SNT. "Beberapa waktu lalu, penyidik Polres Sumenep telah menyerahkan berkas perkara tersebut kepada kami. Untuk sementara, penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh tim kami itu belum selesai," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Roch Adi Wibowo di Sumenep, Selasa (30/12). Program BKD 2014 adalah salah satu kegiatan yang dialokasikan oleh Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur, katanya.

Ia mengatakan bahwa alokasi dana BKD 2014 yang diperuntukkan bagi Desa Bunpenang, Kecamatan Dungkek, itu sebesar Rp50 juta. Sesuai hasil penyidikan Tim Polres Sumenep, Program BKD di Desa Bunpenang seharusnya untuk perbaikan tambal sulam jalan desa setempat. Namun, ternyata direalisasikan untuk pembuatan jalan beton dan diduga tidak sampai menghabiskan dana sebesar Rp50 juta. "Kami akan secepatnya menuntaskan penelitian berkas perkara dugaan korupsi tersebut. Kalau nantinya dinilai lengkap, tentunya kami akan meminta polisi menyerahkan barang bukti sekaligus tersangka

PASANG IKLAN

dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Surabaya," kata Adi, menerangkan. Ia memperkirakan penelitian berkas perkara dugaan korupsi program BKD di Desa Bunpenang itu akan selesai pada awal Januari 2015. Sementara Kasat Reskrim Polres Sumenep, Iptu Gede Pranata Wiguna menjelaskan sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, potensi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut sekitar Rp24 juta."Selama proses penyidikan, kami menahan tersangka yang statusnya adalah kepala desa setempat," katanya. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA Advertorial Berita Kehilangan Display

Abd. Rahman 081 934 942 499

Iklan Baris Bergambar

segera diambil oleh kejaksaan P 21 atau bukan, Adi tidak langsung menegaskan, ia hanya mengatakan insya Allah. “Karena belum, kami tidak bisa ngomong,” tukasnya. Terkait barang bukti, menurut Adi sudah cukup. Saat ini, pihaknya masih dalam proses penyusunan rencana dakwaan. Karena, berdasarkan SOP di Kejari, sebelum P 21 jaksa sudah harus membuat rencana dakwaan terlebih dahulu. “Jadi nanti pada saatnya P21 dan penyerahan tahap dua, tersangka dan barang buktinya, kita tinggal langsung limpahkan, tidak perlu menunggu menyusun rencana dakwaan lagi,” kata Adi

kepada awak media di Mapolres Sumenep saat ditemui usai acara pemusnahan barang bukti hasil operasi rutin Polres Sumenep tahun 2014. Untuk diketahui, sebelumnya Kepala Dinas PU Cikatarung ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sumenep karena telah mencatut nama polres sebagai penerima salah satu proyek dari 14 proyek paket Dinas PU Cikatarung. Padahal, Polres Sumenep sama sekali tak terlibat dalam proyek yang hingga kini masih mesterius tersebut. Karenanya, Bambang dijerat Pasal 207 dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. =FATHOL ALIF

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

DPKS Sorot Anggaran KF SUMENEP – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) menyoroti besaran anggaran Program Keaksaraan Fungsional (KF) tahun 2015. Pasalnya, anggaran pemberantasan buta aksara itu sangat besar. Sementara realisasi setiap tahunnya dinilai tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Berdasarkan data yang tertulis dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, anggaran untuk program KF senilai Rp 2,5 miliar dengan sasaran warga belajar sebanyak 30 ribu warga. Anggota DPKS Firdaus menjelaskan, sejak diterapkannya program KF pada tahun 2010 hingga tahun 2014, pemberantasan buta aksara di Sumenep dinilai tidak begitu optimal. ”Bukti konkretnya begini, jika setiap tahunnya angka buta aksara turun, maka wajib hukumnya program itu dipertahankan. Tapi, setelah kami amati jumlah buta aksara masih tetap tinggi,” katanya. Salah satu alasan KF tidak produktif, karena yang menjadi sasaran selama ini para lansia. Padahal, meskipun mereka bisa membaca dan menulis juga tidak akan begitu banyak dibutuhkan untuk menunjang kesejahteraan hidupnya. Firdaus berpendapat, untuk mengentaskan buta aksara tidak begitu rumit. Yakni, dengan memperbaiki pengelolaan pendidikan wajar sembilan tahun dengan baik. ”Jika pendidikan formal sudah dikelola dengan baik, maka lambat laun buta aksara di Kabupaten Sumenep akan habis dengan sendirinya,” tambahnya.

Angka Buta Aksara

Koordinator Tim Investigasi Sumenep Coruption Watch (SCW) Junaidi, meminta anggaran itu untuk diawasi. Sebab, selama ini anggaran tersebut kerap menjadi bancakan oknum tidak bertanggung jawab. Dia mencontohkan, pada tahun 2013, banyak honor tutor yang dipotong. ”Selain dengan cara memotong honor tutor, penyelewengan juga kerap terjadi pada pengadaan barang seperti alat tulis kantor (ATK) dan fasilitas sebagai media belajar bagi warga belajar,” terangnya. Kepala Dinas Pendidikan (Disidk) Sumenep A. Shadik mengatakan, KF sudah berjalan sesuai petunjuk teknis. ”Program itu sudah berjalan sesuai dengan juknis yang ada. Kalau tidak percaya, silakan tinjau kantor, LPJ (Laporan Pertanggungjawaban),” tantangnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

TARGET SWASEMBADA PANGAN. Petani membajak sawah di areal persawahan tanpa jaringan irigasi (sawah tadah hujan) Kampung Sayar, Taktakan, Serang, Banten. Untuk mewujudkan target swasembada pangan seperti yang dicanangkan Presiden Jokowi, para petani sangat membutuhkan dukungan jaringan irigasi, pendampingan dari insinyur pertanian, serta ketersediaan pupuk dan pembasmi hama agar hasil panen bisa meningkat dari 4 - 6 ton menjadi 8 - 9 ton per hektar serta sawah bisa terus diolah sepanjang tahun.

SUMENEP - Harga pupuk bersubsidi di sebagian daerah di Kabupaten Sumenep, dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah dipatok pemerintah. Di Kecamatan Ganding, misalnya, harga pupuk jenis urea ukuran 50 kilogram mencapai Rp 138 ribu dari yang semestinya Rp 90 ribu. "Kalau di pertokoan (pengecer) harga pupuk urea Rp 138 ribu, sedangkan harga pupuk phonska Rp 130 ribu persaknya (ukuran 50 kilogram)," tutur Hosniyah, petani asal Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding. Kenaikan harga secara berangsur telah terjadi sejak bulan September lalu. "Kalau bulan lalu masih Rp 110 per saknya. Jadi, bisa dipastikan setiap minggunya harga pupuk naik sekitar Rp 5 ribu," terangnya, Selasa (30/12). Ketua Peguyuban Pemerhati Kelompok Tani (P2KT) Sumenep Zaenuri mengatakan, mahalnya harga pupuk disebabkan kelangkaan untuk memperolehnya. Kelangaan pupuk disebabkan pembatasan kuota yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani

Harga Pupuk di Atas HET Di Raas, Petani Beli Pupuk dari Luar Madura (poktan). "Pantauan saya memang seperti itu. Ada yang mengajukan jatah sebanyak 4 ton, tapi hanya diberi 3 ton," ungkapnya. Selain itu, ia menduga kelangkaan pupuk bersubsidi karena ditimbun. "Kemungkinan besar itu terjadi. Buktinya, banyak pertokoan yang menjual secara bebas di atas harga yang ditetapkan pemerintah," curiganya. Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Juhari juga mencurigai melambungnya harga pupuk karena dipermainkan. ”Makanya, kami minta Disperta untuk proaktif mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi itu. Sehingga, rakyat setiap kali membutuhkan tidak menjadi korban,” pintanya. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep, Bambang Heriyanto membenarkan terjadinya kelangkaan pupuk. Kelangkaan tersebut disebabkan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai kebutuhan petani. "Sesuai RDKK yang diajukan oleh poktan

sebanyak 41 ton lebih, tapi kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya sekitar 24 ton," jelasnya. Disinggung dugaan penimbunan, ia membantah. "Kami harap partisipasi dari masyarakat, jika memang menemukan aksi seperti itu, silakan laporkan pada saya. Jika terbukti, kami akan merekomendasikan untuk mencabut izin kios. Dan apabila ada unsur yang melawan hukum, kami juga akan menempuh jalur hukum. Biar hukum saja nantinya yang berbicara," tegasnya. Dari Luar Sementara di Kepulauan Raas, informasi yang diperoleh Koran Madura, ada sebagian petani mengakses pupuk dari luar Madura. “Karena di sini ada perahu yang berlayar ke Jawa, sebagian petani ada yang mendatangkan pupuk dari Jawa,” tutur Darus Salam, warga Kepulauan Raas. Menurutnya, banyak petani yang mulai resah karena khawatir produksi pertaniannya menurun.

“Bahkan bisa gagal panen jika dalam waktu dekat ini tidak mendapatkan pupuk,” ujarnya ketika dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (30/12). Darus menceritakan, sejak memasuki musim tanam, warga di desanya memang sudah kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsidi. Menurutnya, kalaupun di kelompok tani yang ada di desanya sempat ada, namun stoknya tidak mencukupi kebutuhan karena sangat terbatas. “Jelas tidak mencukupi. Karena stok pupuk yang ada di kelompok tani tidak sebanding dengan kebutuhan petani,” ujarnya. Untuk itu, Darus berharap agar kebutuhan petani terhadap pupuk bisa terpenuhi. Pasalnya, jika petani sudah terlanjur bertani tapi ternyata tidak ada pupuk, khawatir petani akan mengalami kerugian. “Meski kebanyakan masyarakat di sini pekerjaannya sebagai nelayan, tapi bukan berarti di sini tidak ada masyarakat yang bertani,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas

Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Kabupaten Sumenep, Bambang Heriyanto saat disinggung mengenai pendistribusian pupuk ke kepulauan, pihaknya menyerahkan kepada distributor. Namun demikian, Bambang menegaskan kekurangan pupuk tidak hanya terjadi di Sumenep. “Persoalan kekurangan pupuk saat ini bukan hanya terjadi di Sumenep, tapi memang se Indonesia Raya,” tegasnya saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya karena kebetulan sedang ikut rombongan Bupati Sumenep menuju Kepulauan Raas, kemarin. Selebihnya, Bambang mengimbau agar masyarakat tidak tergantung kepada satu jenis pupuk tertentu. Karena masih ada jenis pupuk lainnya yang koutanya lebih banyak daripada pupuk urea. “Selain itu, petani juga harus berimbang dalam menggunakan pupuk. Tidak boleh berlebihan,” tutupnya. =JUNAEDI/FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 31 DESEMBER 2014 No. 0516 | TAHUN III

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

MADURA

TUNGGAKAN RASKIN

Baru Terbayar Rp 400 Juta

BERAS. Tumpukan beras untuk masyarakat miskin di Gudang Bulog, Jl Raya Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Baru 1 Draf Raperda Masuk DPRD Akan Dibentuk Pansus untuk Masing-masing Raperda PAMEKASAN - Pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan tahun 2015 terdapat 21 raperda yang direncanakan akan dibahas. Namun dari jumlah itu baru 1 raperda yang masuk ke DPRD setempat. Draf raperda yang sudah masuk tersebut adalah raperda tentang penambahan penyertaan modal daerah ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat, yang merupakan usulan dari eksekutif. Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya draf raperda yang sudah masuk dalam prolegda baru diajukan ke DPRD di awal tahun. Pada tahun ini ada sejumlah raperda yang diutamakan, karena san-

gat dibutuhkan. “Misalnya saja raperda tentang pilkades, penyertaan modal ke PDAM, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ini sangat mendesak sehingga akan lebih diprioritaskan. Utamanya tentang pilkades yang sudah banyak

masyarakat yang menanyakan, termasuk juga raperda pengangkatan aparat desa,” kata politisi PPP ini. Untuk itu, pihaknya berharap kepada eksekutif untuk segera memasukkan draf raperda yang sudah masuk dalam prolegda tahun 2015, mengingat pergantian tahun 2015 sudah tinggal hitungan hari. Terutama yang keperluannya sangat mendesak. Menurut Halili, pembahasan raperda itu dilakukan oleh panitia khusus (pansus), sehingga setiap satu raperda yang masuk dalam prolegda tahun 2015 akan dibentuk masing-masing pansus. Setelah melalui pembahasan di pansus, kemudian diparipurna-

kan yang melibatkan semua anggota DPRD dan eksekutif. “Dari 21 raperda yang masuk dalam agenda akan dibentuk masing-masing pansus untuk membahasnya, kemudian masih akan dikirim ke Pemprov Jawa Timur. Setelah tahap itu selelsai baru diparipurnakan lagi untuk ditetapkan. Makanya kami berharap raperda yang sudah ditunggu masyakat drafnya segera di masukkan ke dewan,” ungkpanya. Berdasarkan data prolegda di bagian persidangan DPRD Pamekasan, 21 raperda yang agendakan dibahas tahun 2015 selurunya usulan dari eksekutif. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Bulog Subdivre XII Madura membatasi waktu pembayaran sebelum pergantian tahun bagi desa yang masih mempunyai tunggakan. Kendati pergantian tahun tinggal sehari, namun tunggakan yang terbayar baru Rp 400 juta dari total tunggakan Rp 1,8 miliar. Wakasubdivre Bulog Madura, RR Suwardani mengatakan upaya yang dilakukan untuk menuntaskan tunggakan pembayaran raskin di Kabupaten Pamekasan sudah sangat maksimal. Kendati sampai kemarin, belum semuanya bisa terbayarkan. Sisa tunggakan sebesar Rp 1,4 miliar merata di semua desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Padahal sejak diangkat menggantikan pejabat bulog yang lama, pihaknya menarget akhir bulan Desember tuntas. “Sudah ada sejumlah desa yang sudah melakukan pembayaran tunggakannya. Sampai hari ini (kemarin) tunggakannya tinggal sekitar Rp1,4 miliar,” kata Suwardani. Sayang, pihaknya tidak menyebutkan jumlah dan nama desa yang telah melakukan pembayaran atau yang masih mengabaikan tunggakan di Bulog Subdivre XII Madura. Wanita yang kurang dari 2 bulan menjabat sebagai petinggi bulog Subdivre XII Madura itu mengaku masih berupaya di detik-detik terakhir menjelang batas waktu pembayaran tunggakan raskin dari desa. Menurutnya, masih cukup waktu untuk mendesak setiap desa untuk membayar dalam 1 hari terakhir. Namun Suwardani enggan mengungkapkan sanksi apa yang akan diterapkan kepada desa yang tetap tidak mau membayar hingga melewati tahun 2014 ini. Sebab hal itu baru akan diungkapkan apabila sudah mendapat kepastian tentang sisa tunggakan itu. “Pastinya target kami harus lunas saat ini, tapi tetap kami upayakan, karena masih ada hari ini (kemarin) dan besok (hari ini),” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516| TAHUN III

SIDAK. Sejumlah anggota DPRD Pamekasan melakukan sidak ke gudang penyanggah pupuk di Jl Raya Nyalaran beberapa waktu lalu.

Bupati Pertahankan KP3 Syafii: Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Harus Lebih Aktif PAMEKASAN - Permintaan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan untuk membubarkan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) mendapat tanggapan dari Bupati Pamekasan, Achmad Syafii. Kepada sejumlah wartawan, Syafii mengaku belum bisa memenuhi permintaan pembubaran KP3 tersebut. Sebab ia menilai KP3 sudah bekerja maksimal dalam melakukan pengawasan pupuk di Pamekasan. Menurutnya, KP3 selama ini sudah bekerja ekstra untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Bahkan, sudah bertemu dengan kelompok tani yang berada di tingkat kecamatan, khususnya di pantura. Namun kata Syafii, KP3 harus lebih pro aktif lagi datang dan

bertanya kepada petani tentang pupuk. Hal itu perlu untuk mengetahui kehendak kelompok tani saat musim tanam terhadap kebutuhan pupuk. Menurut Syafii, KP3 sendiri melibatkan semua unsur yang mengetahui tentang pupuk. Mulai

dari unsur pemerintah, distributor dan organisasi pertanian seperti Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Itu dalam rangka memaksimalkan kinerjanya. Informasi yang diterimanya, pada Januari ini jenis pupuk urea akan kembali normal, tidak seperti yang dikeluhkan oleh petani saat ini. Sekalipun, urea buka satusatunya pupuk untuk tanam padi. Masih ada pupuk lain seperti jenis ponska maupun pupuk kandang. Ia berjanji akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja KP3. Seluruh keluhan tersebut kata Syafii akan disampaikan kepada KP3 yang dinahkodai oleh Alwi Beiq, yang juga menjabat Sekkab Pamekasan. Semua dilakukan, dalam rangka tercapa-

inyai pelayanan prima kepada petani, khususnya dalam bidang pupuk. Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan meminta Bupati Pamekasan, Achmad Ayafii membubarkan KP3. Sebab lembaga itu tidak mampu bekerja maksimal dalam melakukan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi. Ketua HMI Pamekasan, Khofifi mengatakan sudah seharusnya bupati membubarkan lembaga itu. Pupuk tidak hanya langka di pasaran, tapi harganya juga melambung tinggi. Bahkan dua kali lipat diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga paling rendah Rp 125.000 dan paling mahal Rp 150.000.

Ungkapan yang sama disampaikan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan, Kusairi yang mengaku sudah berkali-kali mendapat keluhan dari petani, karena sulitnya mendapatkan pupuk. PMII bahkan meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada kios nakal, yang menjual pupuk subsidi ke sejumlah toko bukan agen resmi yang ditunjuk pemerintah. PMII juga sepakat membubarkan KP3. Sebab, lembaga ini tidak maksimal bekerja. PMII menilai KP3 hanya menghabiskan anggaran operasional. Tapi, kinerjanya tidak maksimal dalam melakukan pengawasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

MINUMAN HARAM

3000 Botol Miras Dimusnahkan

DILINDAS. Barang bukti ribuan botol miras dimusnahkan di halaman Mapolres Pamekasan, kemarin (30/12)

Ada Kelebihan Pembayaran Sertifikasi di Kemenag BPKP Akan Mengaudit Penerima Tunjangan PAMEKASAN - Sejumlah guru di bawah naungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan menerima pembayaran tunjangan sertifikasi melebihi jumlah yang menjadi haknya. Jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 8 juta hingga paling tinggi Rp12 juta. Itu diketahui setelah guru penerima tunjangan sertifikasi mengecek saldo dalam rekening, yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya. Akhirnya dilaporkan ke Kemenag Pamekasan. Berdasarkan hasil komunikasi Kemenag Pamekasan dengan Kemenag Provinsi Jawa Timur, uang tersebut harus dikembalikan ke kas Negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berada di Jalan Sta-

dion Pamekasan. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Pamekasan, Nawawi mengatakan sekalipun uang tersebut tidak dilaporkan, pada akhirnya pasti harus dikembalikan. Sebab Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan audit terhadap guru-guru penerima sertifikasi tersebut. Dari audit tersebut akan diketahui jumlah uang yang masuk ke masing-masing rekening

guru penerima sertifikasi. Jika tidak sesuai, maka harus dikembalikan, sesuai kelebihan dana yang masuk. Ia menjelaskan, guru yang harus mengembalikan tunjangan sertifikasi itu yakni guru yang tunjangannya tidak dibayar sejak tahun 2008 sampai tahun 2012. Dan baru terbayar pada akhir Desember 2014 Dalam aturannya guru yang menerima tunjangan sertifikasi harus sesuai dengan gaji pokok mereka. Namun setelah dicairkan ada kelebihan pembayaran. Dengan demikian, bagi guru yang merasa lebih, wajib untuk mengembalikannya. Hingga saat ini kata Nawawi, Kemenag sendiri belum menentukan kapan jadwal pengembaliannya dan sampai kapan

batas terakhir pengembaliannya . Karena masih menunggu petunjuk dari BPKP. Tetapi, lebih cepat lebih baik, agar para guru tidak terbebani. Nawawi membantah kelebihan uang tersebut dikembalikan ke Kantor Kemenag Pamekasan. Ia hanya menyampaikan para guru yang nominal sertifikasinya lebih, dikumpulkan ke Kemenag untuk diberikan pembinaan dan petunjuk cara pengembalian uang tersebut. Sehingga, dipastikan tidak ada uang masuk ke Kemenag Pamekasan dari kelebihan pembayaran itu. “Kami hanya mengumpulkan para guru yang tunjanganya lebih, untuk diberikan pembinaan. Dan tidak ada uang masuk ke Kemenag,” ungkapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Sebanyak 3000 botol minuman keras (miras) hasil dari tangkapan dalam operasi maupun razia oleh Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan dimusnahkan di halaman Mapolres, Jl Stadion 81 Pamekasan, Selasa (30/12). Miras yang dilindas menggunakan wales itu terdiri dari berbagai jenis dan merk. Di antaranya Topi Miring, Whiski, Jenewer, Asoka Vodka, Lemon, Anggur Putih, Ketan Hitam, Anggur Merah, Anggur Gingseng, Arak Jawa, Double Kiwi, Newport, dan Minsion. Bahkan terdapat juga miras oplosan yang dikemas menggunakan botol plastik dari botol bekas air mineral. Minuman beralkohol yang sudah terlindas itu menebar bau menyengat khas miras yang sangat menyeruak. Dalam kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Pamekasan, seperti Bupati Pamekasan, Ach Syafii, Komandan Kodim 0826, Letkol Armed Mawardi, Ketua DPRD Pamekasan, Halili, bersama para tokoh masyarakat dan ulama di Pamekasan. Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman mengatakan tujuan kegiatan pemusnahan barang bukti miras ini, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menyadarkan meminimalisir peredaran miras di Pamekasan. Dan meminimalisir agar masyarakat tidak menggunakan miras di wilayah hukum Pamekasan. Miras tersebut merupakan hasil penyisiran selama satu tahun di sejumlah lokasi, seperti di warung, tempat karaoke, dan lainnya. Kegiatan itu merupakan agenda rutin yang dilakukan Polres Pamekasan, tiap akhir tahun, dan kerjasama dengan TNI, Satpol PP dan para tokoh masyarakat dan ulama. “Jadi miras ini menjadi komitmen kami bersama pemerintah, ulama dan masyarakat untuk memberantas peredarannya di Pamekasan. Mereka yang menjual atau kedapatan sedang mabukmabukan telah diberikan sanksi hukuman ringan,” kata AKBP Nanang. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516| TAHUN III

Warga Tak Punya Akta Nikah Seharusnya Terdata Kementerian Agama Terkesan Membiarkan Warganya PAMEKASAN - Warga Pamekasan yang belum memiliki akta nikah atau buku nikah masih sangat tinggi. Namun Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan terkesan membiarkan warganya yang tidak memiliki administrasi penting itu. Buktinya, saat isbat nikah yang diselenggarakan pemerintah setempat selalu banyak peminatnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebagai penyelenggara kegiatan membatasi warga yang akan melakukan isbat nikah. Padahal setiap warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dari data yang ada, dalam setiap tahun Kesra hanya membatasi kuota 200 pasangan karena terbatasnya anggaran. Padahal buku nikah sudah digratiskan. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat, Kemenag Pamekasan, Zayaduz Zabidi mengaku institusinya tidak memiliki data warga yang belum mengantongi surat nikah. Sebab Kemenag hanya mendata orang yang akan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Di luar itu bukan tanggung jawab KUA untuk melakukan pencatatan. Upaya untuk menjangkau seluruh masyarakat, agar menyadari pentingnya buku nikah, pihaknya akan bekerja sama dengan modin (petugas pencatat nikah di tingkat desa), agar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Dirinya sudah meminta Kesra untuk terus mengagendakan kegiatan isbat nikah untuk mengurangi jumlah warga yang belum mengantongi buku nikah. Bahkan dirinya juga berencana meminta

kepala desa, untuk mendata seluruh warganya yang belum memiliki buku nikah. Ia berharap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan bisa merespon rencana is-

bat nikah. Sehingga setiap tahun anggaran isbat nikah selalu disetujui dan dapat menjangkau seluruh warga yang belum kantongi buku nikah. =FAKIH AMYAL/UZI/rah

Apalagi menikah di KUA sudah digratiskan. Zayadus menjelaskan Kemenag tidak bisa memaksa masyarakat untuk membuat buku nikah. Karena hal itu menjadi kewenangan masing-masing masyarakat. Kemenag hanya berhak mengajak dan memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya buku nikah. Pria yang juga dosen di salah satu perguruan tinggi di Pamekasan ini menambahkan, caracara lain yang sudah dilakukan Kemenag yakni menggandeng para kiai yang ada di desa-desa, untuk ikut terlibat memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengakui tingginya warga yang belum punya buku nikah. Biasanya yang belum punya itu lebih banyak di desa-desa. Pihaknya juga berencana bekerja sama dengan Kemenag dan tokoh agama di Pamekasan, untuk menanggulangi banyaknya warga Pamekasan yang belum mengantongi akta nikah.

BANJIR

Pengembang Dinilai Abaikan Saluran Air PAMEKASAN - Setiap kali turun hujan deras yang cukup lama, Pamekasan langsung tergenang air. Masalah itu disinyalir akibat perilaku pengembang yang mengabaikan penyediaan saluran air yang memadai di perumahan yang dibangun. Salah satunya adalah yang terjadi di antara Jl Jokotole dan Jl Bonorogo Pamekasan. Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Iskandar mengatakan banjir yang kerap menenggelamkan Kantor Pemkab timur dan beberapa pemukiman di sekitarnya berasal dari banyaknya pemban-

gunan perumahan, yang tidak dibarengi dengan pembangunan saluran air. Di kawasan itu awalnya adalah daerah resapan air yang seharusnya ada perhatian khusus terhadap saluran air. Namun pada kenyataannya, pembangunan perumahan di wilayah tersebut terus bertambah. Sementara daerah resapan air terus berkurang. “Pembangunan drainase di Jl Jokotole itu merupakan akumulasi dari masalah banjir yang terjadi selama ini. Munculnya perumahan juga jadi penyebab

banjir, karena saluran air yang diabaikan oleh pengembang,” kata Iskandar. Semestinya, terang Iskandar, untuk mengurai masalah banjir harus dimulai dari dataran tinggi di Jl Bonorogo. Sebab, dari wilayah yang kini banyak dibangun perumahan itu, adalah sumber akumulasi air yang mengirimkan air dan menyebabkan banjir tahunan di wilayah Jl Jokotole. Bahkan, pihaknya memperkirakan proyek perbaikan drainase yang dikerjakan di Jl Jokotole belum bisa mengatasi

banjir pada musim hujan ini. Untuk itu, pihaknya meminta adanya program secara swakelola membangun saluran air yang bisa dikerjakan kelompok masyarakat di sekitarnya. “Pembangunan drainase untuk mengurai masalah banjir harusnya juga dimulai dari Jl Bonorogo, yang disitu juga berhimpitan dengan lokasi pemukiman dan perumahan yang menjadi sumber banjir. Sehingga, harus mulai menjalankan mekanisme proyek swakelola yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan drainase, Dinas PU Pengairan Pamekasan, Agus Priombodo mengatakan selain membangun drainase itu, pihaknya juga akan membuat saluran air dari Jl Bonorogo ke Jl Jokotole. “Kami akui selama ini air hujan selalu menggenang di antara dua jalan itu. Makanya kami buat gorong-gorong yang memotong jalan jokotole, untuk mengalirkan air yang selalu tergenang antara Bonorogo dan Jokotole,” kata Agus. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN J RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III MADURA KORAN MADURA

Sampang

SAMPANG – Bupati Sampang, A Fannan Hasib membantah bahwa pemkab menyediakan pengacara untuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat Wisno Hartono, tersangka pencabulan anak di bawah umur. Bupati Sampang A Fannan Hasib mengatakan, Pemkab akan memberi sanksi kepada Wisnu Hartono sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini, pemkab belum memberikan tindakan secara hukum pada yang bersangkutan. “Pemkab akan melakukan tindakan kapada Wisnu sesuai dengan aturan yang ada, terserah nantilah aturanya seperti apa. Yang jelas sesuai dengan aturan nanti,” katanya pada awak media usai memusnahkan miras di markas Polres Sampang.

RABU 31 DESEMBER 2014 No. 0516 | TAHUN III

Bupati Bantah Sediakan Pengacara Terkait Kasus Pencabulan Wisnu Hartono Menurut Fannan, sejak kasus itu mencuat, pemkab sampai saat ini tidak menyediakan pakar hukum kepada tersangka. Karena pemkab sendiri akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada. “Gak. Gak ada kok. Tidak menyediakan pakar hukum untuk yang bersangkutan,” singkatnya. Pernyataan Fannan tersebut berseberangan denagan pernyataan Wakil Bupati Fadhilah Budiono, yang menyatakan pemkab berniat menyediakan kuasa hu-

kum untuk Wisnu Hartono. Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono mengatakan, pemkab berniat memberikan bantuan kuasa hukum kepada Wisnu Hartono. Bantuan hukum tersebut akan diterjunkan dari unsur Pemkab yang membidangi masalah pidana dan perdata. Sehingga bagian hukum Pemkab akan menyediakan pengacara. Namun status jabatannya sebagagai Kepala BPBD Sampang harus dicopot karena kalau

tidak, kata Fadhilah, akan dicontoh oleh pejabat yang lain dan tindakan pejabat seperti itu sangat memalukan dan mencoreng nama baik Pemkab Sampang. Untuk diketahui, Wisno Hartono selaku kepala BPBD Sampang dinyatakan tersangkan setelah Polrestabes menangkap bahwa yang bersangkutan pelaku pencabulan anak di bawah umur. Wisnu ditangkap di kediamanya, Perumahan Selong Permai, Sabtu (20/12) malam. =CR3/LUM

MESUM DI RUMAH KOS

Saya Menikah Siri di Malaysia SAMPANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang, menciduk pasangan mesum di rumah kos Mutiara, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Kota Sampang, Selasa (30/12). Pasangan mesum itu diciduk saat sedang berduaan di dalam kamar kosnya. Rumah kos Mutiara yang bertempat di belakang Puskesmas Kelurahan Banyuanyar memang sudah lama diresahkan oleh masyarakat setempat. Pasalnya, pemilik rumah, H. Mairi, dinilai membiarkan pasangan lawan jenis keluar-masuk dan berduaan layaknya suami-istri di dalam kamar kosnya. Karena itu, Ketua RT setempat melapor kepada penegak perda. Dan atas laporan tersebut, Satpol PP langsung bertindak mendatangi rumah kos Mutiara dan langsung menyisir kamar kos satu per satu. Pantauan Koran Madura, saat Satpol PP melakukan razia di lantai pertama tidak menemukan pasangan masum sesuai laporan RT setempat. Satpol PP berhasil menciduk pasangan mesum saat melakukan razia di lantai dua yang hanya ada satu kamar. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Moh Jalil mengatakan, pihaknya melakukan razia di rumah kos Mutiara atas dasar laporan dari ketua RT setempat. Karena rumah kos itu selalu membiarkan pasangan mesum berkeliaran, bahkan tanpa ada teguran dari pemik rumah.

Sehingga, kata Jalil, anggota penegak perda langsung bertindak cepat agar pasangan tersebut tidak kabur. “Pasangan mesum itu ditemukan di lantai dua saat berduan. Sementara lantai pertama tidak ditemukan pasangan mesum,” kata Jalil pada awak me-

dia usai mengintrogasi pasangan tersebut. Menurut Jalil, status pasangan yang tertangkap tidak jelas. Sebab, saat diintrogasi pasangan itu tidak membawa kartu nikah dan kartu pengenal. Sehingga dugaan kuat sementara, mereka

bukan berasal dari keluarga yang sah, dan sudah dibuktikan tidak ada hubungan keluarga. Akan tetapi, mereka mengaku kawin siri saat keduanya masih merantau di Negara Malaysia. “Dugaan sementara, mereka tidak punya hubungan keluarga

yang sah. Terbukti, mereka tidak membawa kartu nikah. Dan kalau mereka berstatus keluarga yang sah pasti tidak akan tidur di rumah kos,” jelasnya. Dijelaskan, Satpol PP dalam menciduk pasangan tersebut tidak serta merta langsung membuka pintu kamar. Akan tetapi masih ketuk pintu dan menunggu mereka keluar. Namun, keluarnaya meraka dari kamar lumayan lama. Kemudian langsung dibawa ke kantor Satpol PP di Jl Selong Permai. “Ketika di ketuk pintu dan disuruh keluar lumayan lama,” imbuhnya. Lebih lanjut dia memaparkan bahwa pasangan tersebut berinisial MS (40), warga Desa Taddan, dan N (40), warga Desa Torjunan, Kecamatan Robatal Sampang. Sebelum dipulangkan, Satpol PP akan melakukan koordinasi dengan pihak keluarga atau kepala desa guna memperjelas status hubunganya. Sementara MS mengaku dirinya sudah menikah sejak bulan Mei 2014 lalu di Negara Malaysia dengan status kawin siri dan pulang pada bulan Juli 2014. Selama MS pulang dari Malaysia, dengan N mengaku ketemu dua kali karena MS sebagai kepala keluarga masih punya istri lagi di rumahnya. Sementara N sebagai istri kedua. “Saya sudah menikah siri dengan N di Malaysia dan saya juga punya istri di rumah sebelum menikahi N,” akunya pada awak media. =CR3/LUM

Sampang

KORAN MADURA

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

BANTUAN MASYARAKAT

Lagi, Kejari Terima Laporan Penyimpangan PSKS

Proses pemusnahan 253 botol minuman keras di halaman bagian belakang Mapolres Sampang, Selasa (30/12)

253 Botol Miras Dimusnahkan Kapolres: Ada Dua Tempat yang Berpotensi Ditempati SAMPANG – Kepolisian Resor (Polres) Sampang memusnahkan minuman keras (miras) hasil operasi beberapa minggu yang lalu. Miras dimusnahkan di halaman belakang Markas Polres Sampang, Selasa (30/12). Pemusnahan miras tersebut dihadiri jajaran Forpimda, di antaranya Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho Sugianto, Bupati Sampang A Fannan Hasib, Kepala Kejaksaan Negeri Abdullah, dan beberapa pejabat lainnya. Meraka sempat memecahkan beberapa botol miras dengan melemparkan ke alat berat yang menjadi algojo pemusnahan miras. Kapolres Sampang AKBP Yudo Nogroho Sugianto mengatakan, pihaknya hampir setiap malam melakukan operasi miras di wilayah yang rawan di tempati oleh

para palaku yang suka melakukan minuman keras. Bahkan setiap toko yang menyediakan miras juga jadi sasaran dalam operasi di akhir tahun. “Kita hampir setiap malam melakukan operasi miras di beberpa wilayah yang dicurigai. Dan setiap ada laporan dari masyarakat ada penjualan miras selalu didatangi oleh kita,” katanya pada awak media usai memusnahkan miras. Dijelaskan, ada dua tempat yang berpotensi ditempati oleh para palaku miras, dua titik di dalam Terminal Sampang dan pasar sapi. “Ada dua tempat yang berpotensi ditempati oleh pelaku miras. Di antaranya di dalam Terminal dan Pasar Sapi,” imbuhnya. Dikatakan, sudah ada tujuh tersangka yang tertangkap oleh Polres Sampang. Semua tersangka tersebut para pedagang miras yang sudah tertangkap beberapa minggu yang lalu. Meraka terancam hukuman ringan atau tindak pidana ringan (tipiring). “Para penjual miras yang sudah tertangkap terancam hukuman ringan. Atau tindak pidana ringan, dan semua yang

tertangkap adalah para penjual miras,” paparnya. Semenatara itu, Bupati Sampang Fannan Hasib menjelaskan, Pemkab tetap akan berusaha keras untuk meredam penjualan miras atau para palakunya yang ada di Kota Bahari agar penjualan barang yang seperti itu tidak diminati oleh masyarakat Sampang. Tempat yang diamati Pemkab Sampang, kata Fannan, di dalam terminal. Sehingga tempat itu menjadi atensi Pemkab dan jajaran Forpimda dan Kodim. “Yang saya tahu tempat yang sering ditempati penjualan miras di dalam terminal. Untuk lebih jelasnya ke Polres atau Satpol PP sebagai penegak perda,” katanya. Menurutnya, toko yang menjual miras atau melanggar perjanjian sesuai dengan perda, toko tersebut harus ditutup karena sudah melanggar perjanjian yang sudah ditentukan. Dan yang harus berintak Satpol PP sebagai penegak perda. “Bisa ditutup. Kalau toko yang bersangkutan melanggar perjanjian. Harus ditutup kalau melanggar perjanjian,” tegasnya. =CR3/LUM

Sampang - Kejaksaan Negeri Sampang, Selasa (30/12), menerima laporan pemotongan bantuan program simpanan keluarga sejahtera yang terjadi di Desa Jelgung, Kecamatan Robatal. “Laporan disampaikan langsung oleh warga penerima bantuan, dengan didampingi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat,” kata Kasi Pidana Khusus Kejari Wahyu Triantono di Sampang, Selasa (30/12). Berdasarkan laporan itu, terungkap bahwa bantuan bantuan PSKS di desa itu dipotong Rp200 ribu, sehingga warga penerima bantuan hanya menerima Rp200 ribu, padahal seharusnya Rp400 ribu. Saat ini, kata dia, pihak Kejari masih melakukan pemeriksaan awal kepala pelapor, terkait pemotongan bantuan PSKS tersebut. “Dalam waktu dekat, kami juga berencana turun langsung ke lapangan guna menindak lanjuti penyidikan kasus dugaan pemotongan bantuan PSKS itu,” kata Wahyu. Anggota BPD Jelgung Moh Zaini menjelaskan, pemotongan bantuan PSKS di desa itu terjadi di tiga dusun, yakni Dusun Jelgung, Buraje, dan Dusun Bherek Sabe dan Dusun Tarokan. Menurutnya, pihaknya berkepentingan membantu waktu melakukan pendampingan dalam melaporkan kasus itu, karena bantuan itu memang hak warga dan tidak boleh dipotong. “Uang sebesar Rp 400 ribu dalam untuk program kompensasi kenaikan BBM ini kan memang hak warga miskin. Jika dipotong ini kan sudah tidak benar,” kata Zaini. Oleh karenanya, ia berharap agar Kejari Sampang bisa mengusut tuntas kasus dugaan pemotongan bantuan PSKS di Sampang itu. Kasus pemotongan bantuan PSKS di Sampang yang dilaporkan ke tim penyidik Kejari Sampang ini, bukan yang pertama kali. Sebelumnya, beberapa orang warga Desa Talaga Kecamatan Omben Sampang juga mendatangi kantor Kejari Sampang, melaporkan kasus yang sama. =ABD AZIZ/ANT

PASANG IKLAN?

Hubungi

0328-6770024

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

RABU 31 DESEMBER 2014 No. 0516 | TAHUN III

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

USAI PERIKSA. Penyidik KPK AKBP Novel Baswedan setelah keluar dari Polres Bangkalan usai melakukan pemeriksaan, Selasa (30/12) malam hari.

doni heriyanto/koran madura

KPK Periksa Pejabat Bank Ada Terperiksa Emosional ketika Diambil Gambarnya BANGKALAN - Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), penyidik komisi anti rasuah tersebut langsung turun ke Bangkalan untuk memeriksa sejumlah pejabat perbankan di ruang K3I Polres setempat. Dari tanda pengenal yang digunakan para pejabat tersebut, mereka berasal dari BCA, BTN, dan Bank Jatim. Pantauan Koran Madura, sejumlah orang laki-laki dan perempuan berpenampilan rapi, tampak antri diruang lobi Polres Bangkalan. Mereka masuk bergantian ke ruang pemeriksaan. Namun, sayangnya saat keluar dari ruangan

tak ada satupun dari mereka yang berkenanan menjawab pertanyaan awak media yang mencoba mengorek informasi terkait apa saja yang ditanyakan tim penyidik saat proses pemeriksaan. Informasi yang beredar di

kalangan wartawan, selain memeriksa pegawai bank, penyidik KPK yang dipimpin langsung oleh AKBP Bovel Baswedan kabarnya juga akan menyita sejumlah aset milik Fuad Amin berupa rumah yang diduga hasil kejahatan pencucian uang. Tak banyak informasi yang didapat, karena proses pemeriksaan berlangsung maraton dan sangat tertutup. Meskipun tidak ada pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Para awak media hanya bisa menunggu tanpa kepastian. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pejabat bank itu berlangsung mulai pukul 10.00 pagi hari. Hingga pukul 20.30 malam, para pejabat perbankan itu masih terus

berdatangan untuk diperiksa tim penyidik yang berjumlah 5 orang. Kejadian menarik terjadi saat wartawan mencoba mengambil gambar salah satu pejabat bank yang diperiksa. Pejabat tersebut nampak emosi dan menghampiri wartawan harian itu. "Mas ngapain ambil-ambil gambar saya," sergah pejabat bank sembari menyembunyikan kartu identitas yang dikenakan. Sementara itu, Waka Polres Bangkalan, Kompol Yanuar Herlambang membenarkan pemeriksaan pegawai tersebut. Namun dia belum memastikan terkait rencana penyitaan aset oleh KPK. Pihaknya hanya menyediakan tempat ruangan

pemeriksaan seperti yang dilakukan sebelumnya saat KPK memeriksa 7 pejabat dan mantan pejabat pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat. "Ya, saat ini ada pemeriksaan oleh KPK di Polres," katanya singkat. Perlu diketahui pemeriksaan kali ini adalah ketiga kalinya oleh KPK sejak Fuad Amin ditangkap KPK pada 2 Sesember lalu. Sebelumnya, KPK memeriksa direksi PD Sumber Daya, Sekda, dan mantan Sekda Bangkalan. Usai memeriksa, KPK langsung menyita dua unit mobil masing-masing merk Alphard dan Innova dari rumah Fuad Amin di Desa Sak-sak, Kelurahan Kraton. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

Kasus Perceraian Masih Tinggi Salah Satu Penyebabnya Dipicu Faktor Poligami BANGKALAN - Jumlah kasus perceraian yang masuk ke kantor Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bangkalan, selama 2014 mencapai 1.329 kasus. Rinciannya meliputi cerai talak sebanyak 602 kasus dan cerai gugat 727 kasus. Sebagian besar didominasi oleh cerai gugat yakni perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan. Tingginya angka percaraian itu disebabkan sejumlah faktor. Sebut saja, tidak ada keharmonisan, masalah ekonomi, dan dipicu rasa cemburu. "Dari jumlah laporan kasus perceraian yang kami terima itu terdapat 1095 kasus yang telah diputus dan inkrah memiliki kekutan hukum tetap. Sisanya sebanyak 234 kasus masih belum ada putusan dari majelis hakim," jelas Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, Drs, H. Ach, Edy Rawidi melalui Humas Abd. Majid. Menurutnya, banyak faktor penyebab perceraian antara lain tidak adanya keharmonisan rumah tangga sebanyak 529 kasus, kemudian peringkat kedua persoalan ekonomi sebanyak 172 kasus, tidak ada tanggung jawab dari pihak laki-laki sebanyak 159 kasus, gangguan pihak ketiga atau poligami sebanyak 79 kasus, dan cemburu sebanyak 50 kasus. Masih ada faktor lainnya yang melatar belakangi terjadinya proses perceraian, seperti kawin paksa dan krisis moral. "Tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga menjadi faktor tertinggi kasus perceraian

di Kabupaten setempat. Tingginya angga cerai gugat menandakan perempuan lebih sadar hukum. Sebab, saat terjadi permasalahan langsung menempuh jalur hukum," ucapnya. Perceraian yang terjadi kata Majid setelah kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan damai saat di mediasi oleh pengadilan. Pihaknya, selalu mengedepankan perdamaian diantara dua belah pihak yang bersangkutan. Namun, pihaknya juga tidak bisa memaksa karena hal itu menjadi hak masingmasing yang mengajukan proses cerai. Tentunya, pengadilan selalu menginginkan yang terbaik untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dilaporkan. "Ya mungkin dengan bercerai itu menjadi pilihan yang terbaik. Selama permasalahan masih bisa diselesaikan secara kekeluarkan itu lebih baik dari pada bangunan rumah tangga harus berkahir di meja pengadilan," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

ANTISIPASI. Menjelang pergantian tahun baru, pengelola Jembatan Suramadu berencana menambah 6 loket untuk mencegah terjadinya antrean panjang kendaraan roda dua.

TAHUN BARU

Pengguna Suramadu Diprediksi Naik 20 Persen BANGKALAN - Malam pergantian tahun baru volume kendaraan yang melintasi jembatan Suramadu diprediksi mengalami peningkatan sebanyak 20 persen dibandingkan dengan hari biasanya. Untuk mengantisipasi terjadinya antrean panjang pada kendaraan roda dua maupun roda empat pihak pengelola berencana melakukan penambahan loket penjualan tiket dan petugas yang berjaga di pintu tol sepanjang 5,4 meter tersebut. "Untuk mengantisipasi lonjakan pengguna jembatan Suramadu pada saat malam tahun baru, kita persiapkan rekayasa jalur melalui penambahan loket pembelian tiket maupun petugas yang berjaga untuk melayani pengendara," ujar Kepala Gerbang Tol Jembatan Suramadu, Suharyono.

Menurut Suharyono, jika dibandingkan dengan perayaan malam tahun baru 2014 lalu, kemungkinan hanya sekitar 2 persen saja. Dengan demikian tidak ada peningkatan yang signifikan, disinyalir ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi mengapa lonjakan pengguna jembatan tersebut tidak begitu tinggi. "Mungkin karena begitu ketatnya operasi lilin yang dilakukan oleh kepolisian, sehingga berpengaruh pada sedikitnya pengguna jembatan terutama bagi kendaraan roda dua. Yang jelas kami tetap melakukan persiapan khusus untuk menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi, biar kami tidak kewalahan jika terjadi penumpukan kendaraan," ujarnya. Terkait jumlah kendaraan

roda dua yang melintas pada malam perayaan pergantian tahun itu diperkirakan tidak lebih dari 54.000 kendaraan. Sedangkan untuk roda empat sekitar rata-rata 18.000 kendaraan. Memang dari pantauan kendaraan roda dua lebih mendominasi, sehingga pihak pengelola melakukan penambahan loket untuk roda dua menjadi enam loket. Adapun untuk roda empat masih tetap sama, hanya dua loket saja yang disiapkan. "Jadi untuk memperlancar pelayanan transaksi pembelian tiket, kami juga penambah petugas sebanyak 10 orang. Kalau hari biasa itu 5 sampai 6 petugas. Kemudian, kami juga memperkirakan lonjakan kendaran akan terus terjadi hingga tanggal 3 Januari," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan dan Seluruh Staf Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2015 M

"Terima Kasih kepada Seluruh Elemen Masyarakat yang telah Mensukseskan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Akhir Tahun 2014. Mari Kita Sambut Tahun Baru dengan Tugas yang Lebih Baik"

Ismed Effendi, S.Sos, MM Kepala Bapemas dan Pemdes

KORAN MADURA

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

DAMPAK BBM

Harga Sembako Naik BANGKALAN - Jelang tahun baru, sejumlah kebutuhan pokok di pasar mengalami kenaikan harga. Diduga dampak kenaikan harga lantaran minimnya bahan pokok di pasaran dan kenaikan BBM waktu lalu. Pantauan Koran Madura, di pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan ditemukan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga tersebut terjadi cukup signifikan. Beberapa kebutuhan bahan pokok itu, diantaranya cabe merah besar dari mengalami kenaikan dari Rp 30 ribu menjadi Rp.70 ribu/ kg. Sedangkan untuk cabe merah keriting dari Rp.75 ribu menjadi Rp.90 ribu/kg. Selain itu, kebutuhan pokok lainnya harga daun wortel yang semula Rp 7 ribu naik menjadi Rp 10 ribu/kg. Untuk wortel buah dari Rp 12 ribu naik menjadi Rp 16 ribu/ kg. Kebutuhan sayuran sawi putih dari Rp 6 ribu menjadi Rp 10 ribu/kg. Selain itu, harga bawang merah dari Rp 12 ribu naik menjadi Rp 20 ribu/kg. "Harga Bawang putih semula Rp 12 ribu naik menjadi Rp 15 ribu/kg. Beras begawan dari Rp 10 ribu naik menjadi Rp 11 ribu/kg. Telur ayam ras semula Rp 15 ribu naik menjadi Rp 20 ribu/kg. Kenaikan ini terjadi sejak natal lalu. Jelang tahun baru masih belum mengalami penurunan," terang satu penjual sembako, Rohimah, kemarin (30/12). Sementara itu, salah satu Konsumen, Jupri mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga tersebut. Sebab, dengan kenaikan yang terjadi berpengaruh terhadap hasil usaha penjualan makanan yang digelutinya. Keuntungan yang didapat semakin berkurang. Namun, dirinya tidak bisa berbuat banyak dengan kenaikan harga yang terjadi. "Saya berharap harga bisa kembali stabil. Kenaikannya tidak drastis seperti ini. Sebab, pengaruhnya terhadap usaha makanan yang saya lakukan. Kenaikan harga terjadi, tetapi harga jualan usaha saya masih tetap. Kalau juga dinaikkan, otomatis mengurangi jumlah pelanggan," terangnya. = MOH RIDWAN/RAH

TINJAU. Segenap Muspika saat meninjau kondisi irigasi yang mendapat keluhan masyarakat, Selasa (30/12).

yodika/koran madura

Irigasi Jadi Masalah Serius Warga Desa Bilaporah dan Keleyan Minta Pihak Terkait Turun ke Lokasi BANGKALAN – Sejumlah masyarakat di Desa Bilaporah dan Keleyan mengeluh karena kesulitan mendapatkan air. Aliran air irigasi dari Sumber Pocong terlalu kecil. Akibatnya aliran air yang mengalir ke desa Bilaporah dan Keleyan tidak merata. Padahal musim tanam sudah tiba. Mereka meminta pemerintah bisa segera membantu kebutuhan irigasi para petani. Hal itu disampaikan dalam pertemuan masyarakat dengan muspika di kecamatan Socah. “Petani kekurangan air. Saya ini sebagai mediator sudah pernah melakukan demo 9 September 2014 lalu. Alhamdulilah sudah ditanggapi secara baik oleh pihak pertanian dan perairan. Begitu juga Pak Camat sudah siap menjadi koordinator petani. Namun kami masyarakat Bilaporah dan Keleyan masih kekurangan air, karena irigasi yang belum maksimal. Apalagi asal petani yang bekerja dari 3 desa yakni, Jaddih, Bilaporah, dan Keleyan,” kata

Ruba’i selaku koordinator dua Desa terdampak. Pihaknya meminta agar muspika beserta PU Bina Marga dan Perairan secara langsung menindaklanjuti ke lokasi irigasi. Itu menjadi penting agar pemerintah mengetahui keberadaan irigasi yang airnya tidak mengalir lancar. “Yah, cuma sekarang itu pemerintah Bangkalan sudah menanggapi khususnya kecamatan Socah secara tanggap. Pihak kecamatan sudah mempertemukan kepada pemerintah yang menangani ini. Ditambah saat ini sudah musim tanam. Kendalanya, air yang mengalir masih kecil,” ungkapnya.

Selain itu, Ketua Himpunan Perairan (HIPA) Desa Bilaporah, Ahmad mengucapkan aliran air yang dari Sumber Pocong tidak mengalir ke Bilaporah dan Keleyan. Sebab pembagian air belum merata. Masalahnya ada penyumbatan sampah dan penutupan saluran irigasi. “Ibaratkan 10 orang yang dikasih minum. Jatah air dibagikan hanya untuk 4 orang. Terus bagaimana caranya 6 orang tersebut kebagian juga,” tanya Ahmad. Sementara itu, menanggapi permasalahan masyarakat di desa tersebut, camat Socah yang diwakili Sekretaris Kecamatan Socah, Moh Toha mengaku akan mengevaluasi masalah para petani, karena kesulitan mendapatkan air irigasi. Pihaknya berjanji akan mencarikan solusi terbaik guna mengatasi permasalahan yang terjadi. ”Yah, kami telah berkoordi-

nasikan semua perangkat teknis di bawah beserta para tokoh, pak klebun dan yang terkait. Itu dilakukan untuk meluruskan permasalahan irigasi petani. Bagaimana seharusnya air itu dimanfaatkan untuk mengurangi kecemburuan antar para petani,” terangnya. Di samping itu, Rahman selaku Kabid Irigasi dan Pemanfaatan Air PU Bina Marga dan Perairan akan membentuk Komisi Irigasi yang berfungsi untuk melakukan evaluasi kebutuhan air petani. Harapannya agar ke depan masalah air untuk petani tidak menjadi kendala dalam melakukan kegiatan pertanian. ”Kami akan langsung mengontrol masalah irigasi yang dikeluhkan petani. Agar apa yang menjadi keluhan tentang air yang mengalir tidak stabil bisa secepatnya dimanfaatkan kembali oleh para petani,” paparnya. = YODIKA/ORI/RAH

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III 31 DESEMBER 2014 RABU

MADURA

No. 0516 | TAHUN III

Menumpas Mafia Migas

Salam Songkem

Menyelamatkan KPK

PK kian disegani di negeri ini. Padahal di bawah kepemimpinan Abraham Samad, di tahun 2014 KPK menangani 292 perkara dengan 44 perkara telah dieksikusi. Jumlah perkara yang dieksikusi itu mengindikasikan keberhasilan kerja KPK sesungguhnya masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani. Apalagi selama tahun ini dana yang dihabiskan untuk biaya operasional mencapai Rp 551,1 miliar dari anggaran dana yang disediakan sebanyak Rp 624,1 miliar. Data itu semestinya KPK sangat mengecewakan. Ternyata justru makin disegani. Ini terjadi karena KPK setahun ini tidak hanya memburu kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang besar di negeri ini, seperti menteri aktif (Andi Mallarangeng cs), ketua MK (Akil Mochtar), kepala daerah (Fuad Amin cs). Lebih dari itu, KPK juga telah mengembalikan dana rakyat yang ditilap koruptor sebesar Rp 249 triliun ke kas negara. Dana yang diselamatkan KPK ini jauh lebih banyak daripada anggaran biaya yang dihabiskan KPK. Penilaian berbeda terhadap KPK memang harus ada. Terlepas dari itu semua, KPK memang masih sangat dibutuhkan di negeri ini. Peran KPK dalam memberantas korupsi harus diakui masih belum berhasil, akan tetapi setidak-tidaknya KPK telah membuat para koruptor merasa ketakutan dan makin rapi menyembunyikan sinyal korupsinya agar tak tertangkap radar KPK. Kenyataan ini seharusnya dapat memotivasi KPK agar lebih hebat lagi, tak kalah hebat dibandingkan para koruptor. Keterbatasan personel yang dimiliki KPK sejatinya tak pantas dijadikan alasan untuk menutupi kelemahan KPK. Meski ditambah pun, kelemahan KPK akan tetap ada. Keterbatasan personel tetap bisa menjadi alasan untuk menangani koruptor yang tak terdeteksi secara jelas. Barangkali yang diperlukan bukan penambahan personel, melainkan batasan minimal kasus korupsi yang harus dieksekusi KPK, baik batasan kualitas jumlah koruptor maupun batasan kadar dana yang dikorupsi, juga batasan minimal dana rakyat yang harus diselamatkan dari para koruptor, berikut sanksinya bila batasan minimal itu tak tercapai.(*)

Minyak dan gas bumi (migas) merupakan anugerah alam luar biasa yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itulah, kita harus merawatnya supaya dapat memberikan maslahat orang banyak. Namun, tangan-tangan tak bertangungjawab seringkali bercokol dalam bidang tersebut. Mereka lebih layak disebut sebagai mafia migas. Anehnya, mafia migas dinegeri ini sudah berpuluhpuluh tahun lamanya “Berjaya” tanpa ada sentuhan hokum yang berarti. Kenyataan ini tentu sangat menyakiti hati rakyat.

leh sebab itu, suka tidak suku, mau tidak mau pemerintah harus serius menumpas mafia migas yang sudah jelas merugikan negara. Rakyat sangat berharap banyak akan sektor tersebut bersih dari mafia. Agaknya ekspektasi masyarakat akan segera terjawab. Hal ini ditandai dengan dibentuknya tim pemberantas mafia migas. Permintaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, supaya pengerjaan kontrak kerjasama migas tidak lagi dilakukan dengan main-main harus dipatuhi semua pihak, bukan hanya oleh pejabat terkait dipemerintahan maupun BUMN, melainkan juga investor yang bergerak di sektor migas. Pernyataan Sudirman Said tentu ada sebabnya. Perlu diketahui bersama bahwa kon-

trak kerja migas terdapat permainan dan godaan. Godaan tersebut bisa lahir dari para investor, pejabat atau perantara yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Untuk memeuluskan aksinya, mereka membuat segala modus dengan tujuan meraup keuntungan besar dengan mengorbankan negara. Uang yang seharusnya “berlabuh” di kas negara jatuh di tangan mafia migas untuk kemudian dibagi-bagikan ke semua piak yang medukung aksi tersebut. Jadi, dalam konteks ini terdaoat semacam kong kalikong. Ironisnya, keadaan tersebut berlangsung cukup lama. Padahal, kita tahu bahwa uang yang diraup lebih besar dari kasus korupsi yang sudah ditangani oleh KPK. Sungguh ironis bukan? Upaya Pemberantasan Keinginan kuat pemerintah memberantas mafia migas memberikan secercah harapan bagi masyarakat. Sebab, apabila pemberantasan mafia migas diberantas sampai ke akarnya, tentu implikasinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kas negara tidak lagi menjadi membengkak sehingga dapat digunakan oknum tertentu untuk mencekik rakyat kecil. Namun, langkah tersebut tidaklah mudah mengingat permainan mafia migas sudah semakin sistematis dan modus operandinya pun semakin canggih. Ditambah lagi permainan mafia tersevut sudah melibatkan banyak orang, tanpa terkecuali petinggi negara. Pengalaman menyebutkan bahwa hanpir setiap pemimpin pemerintahan, sejak lengsernya Orde Baru, gagal menjalankan misi suci tersebut. Yang ada justru mafia migas semakin “ganas”. Bukan rahasia lagi bahwa beberapa tahun terakhir mafia migas dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kasus ini bisa dibuktikan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pemerintahan beliau, banyak pihak tersandung proyek kontrak kerja di bidang migas.

Kesan itulah yang hendak dihapus dalam pemerintahan Jokowi-JK. Komitemen tersebut tercermin pemerintah dengan membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Pembentukan tim sekaligus penunjukan sosok sekaliber Faisal Basri untuk memimpin komite tersebut menjadi langkah awal yang membuat publik tak sungkan memuji gebrakan pertama pemerintah di sektor migas. Apalagi, Faisal juga akan melibatkan Teten Masduki di dalam tim. Teten kita kenal sebagai pegiat antikorupsi. Pujian itu lantas bertumbuh menjadi harapan ketika, sekali lagi, pemerintah menunjuk sosok yang dikenal bersih dan antikorupsi untuk mengepalai SKK Migas. Amien Sunaryadi, Wakil Ketua KPK 2003-2007, didaulat menjadi nakhoda lembaga yang reputasinya sempat ambruk akibat praktik rasywah itu. (Media Indonesia, 22/11). Tidak Bisa Ditawar Lagi Kini, harapan sudah berada dalam gengaman. Tugas publik saat ini adalah menagih konsistensi pemerintah. Jangan sampai persoalan klasik kembali menimpa rakyat kecil. Rakyat sudah muak dengan gagasan yang berhenti tanpa adanya aksi konrit. Artinya, pemerintah tidak boleh berhenti sejedar memproduksi harapan. Kebocoran anggaran subsidi minyak solar yang dialokasikan untuk kapal ikan dengan kapasitas di atas 30 GT diperkirakan sebesar kurang lebih Rp 1,7 triliun per tahun. Kerugian negara di sektor ini diduga karena penerapan Permen ESDM No 18/2013 dan No 06/2014. Rakyat hanya menunggu ketegasan pemerintah bahwa dengan kenaikan harga BBM dan pengalihan subsidi, dipaparkan pula skema yang jelas untuk mengatasi kerugian

negara di sektor migas. Produksi minyak di Indonesia dilakukan oleh berbagai perusahaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Saat ini terdapat sekitar 1.500 perusahaan (disebut kontraktor migas) yang terdaftar untuk berinvestasi di sektor hulu migas. Lewat perusahaan- perusahaan itu diharapkan hasil produksi minyak Indonesia memadai. Tak lama setelah diangkat sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri memaparkan data yang menunjukkan betapa memprihatinkannya perkembangan produksi minyak di negeri ini. Puncak produksi terjadi pada 1981 saat dihasilkan 1,6 juta barel per hari. Tahun ini, produksi minyak hanya 792 ribu barel sehari. Pada sisi lain, terjadi peningkatan konsumsi BBM yang luar biasa seiring peningkatan jumlah penduduk dan kendaraan bermotor. Pada 1980, konsumsi minyak hanya 390 ribu barel per hari. Tahun ini, peningkatannya empat kali lipat lebih, karena mencapai 1,9 juta barel sehari. Predikat sebagai nett importer pun harus disandang, karena hasil produksi tak sebanding dengan konsumsi dalam negeri. (Suara Merdeka, 08/11). Dalam kondisi seperti ini, memberantas mafia migas tidak bisa ditawar lagi. Kita tidak boleh terlena dengan komitmen pemerintah memebentuk tim khusus pemberantas mafia migas dengan membiarkan begitu saja tanpa adanya sebuah pengawalan. Dengan kata lain, pemerintah masih harus terus membuktikan, bukan hanya sekedar wacana belaka. Oleh sebab itu, rakyat patut mendorong secara terpadu supaya pemerintah tidak lagi memberi harapan palsu (PHP) terhadap rakyat. Wallahu a’lam bi al-shawab=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA

RABU 31 DESEMBER 2014 No. 0516 | TAHUN III

RABU 31 DESEMBER 2014 | No. 0516 | TAHUN III

Fina Syahadatina

Penjinak Galau

KORAN MADURA

Fina Syahadatina sudah biasa menghadapi orang-orang galau. Sekalipun mengaku tak memiliki riwayat akademik dibidang bimbingan konseling, namun tidak sedikit yang telah mendapatkan pertolongannya; bangkit dari perasaan terpuruk.

uru Bimbingan Konseling Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Annuqayah, Guluk-guluk, Sumenep, tersebut selalu menjadi tumpuan curahan hati (curhat) siswanya. Problem yang dicurhatkan mulai persoalan tidak kerasan di pesantren hingga masalah asmara. Baginya, masalah memang tidak bisa ditanggung sendiri. Harus ada teman yang bisa diajak diskusi dan berbagi

Pengguna Suramadu Dipediksi Naik 20 Persen Malam pergantian tahun baru volume kendaraan yang melintasi jembatan Suramadu diprediksi mengalami peningkatan sebanyak 20 persen dibandingkan dengan hari biasanya. Selengkapnya BANGKALAN | Hal. M

keprihatinan. "Masalah sepele buat kita, menurut mereka bisa heboh dan gede banget," katanya saat bincang-bincang dengan Koran Madura, beberapa waktu lalu. Oleh karenanya, perempuan kelahiran Sumenep 6 Desember 1990 itu berusaha menjadi teman baik bagi siswa-siswanya. Ia menempatkan siswa sebagai teman sehingga tak ada jarak dan siswa tak merasa sungkan untuk menumpahkan perasaan. Prinsipnya dalam mengonseling siswa yaitu menjadi teman yang baik. "Saya berusaha menjadi teman yang baik bagi siswa. Semua orang selalu mendengarkan perkataan teman baiknya. Karena teman baik selalu mendapatkan kepercayaan," jelas putri Ketua PCNU Sumenep itu. Alumnus Jurusan Bahasa Inggris Universitas Dr. Soetomo Surabaya itu menuturkan, keberadaannya sebagai guru BK untuk menemani siswa tumbuh menjadi lebih baik. "Arek SMA kan lagi "labil", sehingga butuh arahan, bimbingan, dan support," ucapnya.

Jangan Disalahkan Fina, kadang juga menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah dan pesantren. Dalam menghadapi siswa yang demikian, butuh strategi khusus untuk mengungkapkan dan mengakui kesalahan yang telah dilakukan tanpa perlu disalahkan. "Tidak ada orang yang mau disalahkan. Saya gambarkan ulang apa yang mereka lakukan. Dan mereka sendiri yang menilai," ungkap perempuan lajang saat ditanya strategi menangani siswa yang melakukan pelanggaran. Siswa dalam melakukan kenakalan tidak berdiri sendiri. Pada prinsipnya, semua orang baik, beriktikad baik, dan menginginkan kebaikan. Jika ada orang berjalan di tempat yang salah pasti ada rentetan sebab yang membuat orang pada akhirnya menjatuhkan pilihan tersebut sekalipun tahu perbuatannya melanggar.

"Sebenarnya siswa nakal bukan hal yang baru. Hanya saja sekarang lebih banyak dan beragam jenisnya. Beberapa yang saya temui selalu berakar dari keluarga yang tidak harmonis (broken home) atau keluarga yang kurang peduli terhadap perkembangan anak," jelasnya. Oleh karenanya, mereka tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Fina berusaha mengembalikan kasih sayang yang terenggut tersebut. "Saya hanya bisa memberikan perhatian lebih terhadap siswa tersebut. Perhatian yang mungkin belum didapatkan di keluarganya," paparnya. =M KAMIL AKHYARI