e Paper Koran Madura 31 Desember 2013

1

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

31 DESEMBER 2013

Sang Ratu di Tengah Pusaran Skandal

g PAMANGGHI

Harapan Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Pasal TPPU Menanti Akil Mochtar JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa keluarga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Semuanya diperiksa untuk tersangka AM (Akil Mochtar, red.),” Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin.

Keluarga Akil yang diperiksa, adalah istrinya, Ratu Rita Akil, dan dua anaknya, Aries Adhitya Shafitri serta Riki Januar Ananda.Selain istri dan anak Akil, KPK juga memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Winatuningtyastiti dalam kasus itu.

KPK telah menyita sejumlah aset dalam kasus yang sama, yaitu satu rumah dan sebidang tanah di Desa Karang Duhur, Petanahan, Kabupaten Kebumen, rumah AM dan istrinya di Jalan Pancoran Indah III Nomor 8 Jakarta Selatan, sebidang kebun mahoni seluas 6.000 meter persegi di Desa Cimuleuk, Waluran, Sukabumi, dan tanah seluas 12.600 meter persegi di Singkawang, Kalimantan Barat.

Untuk kendaraan, KPK total menyita sekitar 33 mobil yang diduga terkait dengan Akil, 26 mobil yang juga diduga terkait dengan Muchtar Ependy yang disita dari “show room” mobil di kawasan Puncak Bogor, Cempaka Putih, dan Depok, serta dua di antaranya berpelat merah.

Sebanyak lima mobil lain yang juga sudah disita adalah tiga mobil mewah Toyota Crown Athlete, Audi Q5, dan Mercedes Benz S350 yang disita di rumah Akil, satu mobil milik istri Akil, Ratu Rita Akil dengan merek Toyota Fortuner, dan satu Mazda CX9 bernomor polisi Palembang.

KPK juga telah menyita 31 sepeda mo-

tor dari berbagai merek yang dalam penguasaan Muchtar Ependy Ratu Rita adalah istri Akil yang juga telah diperiksa dalam kasus itu karena menjadi pengelola CV Ratu Samagad di Pontianak yang didapati melakukan transaksi hingga Rp100 miliar berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Akil Mochtar menjadi tersangka penerima suap Pilkada Kabupaten Gunung Mas dan Lebak serta Kota Palembang bersama dengan lima tersangka lain sejak 3 Oktober lalu.

Tersangka dugaan penerimaan suap dalam perkara Pilkada Kabupaten Gunung Mas bersama dengan Akil, adalah anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa, sedangkan pemberi adalah Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan Cornelis Nalau dari pihak swasta dengan barang bukti uang senilai sekitar Rp3 miliar.

Dalam kasus sengketa Pilkada Lebak, Akil Mochtar dan Susi Tur Handayani menjadi tersangka sebagai penerima suap,sedangkan Tubagus Chaery Wardhana dan kawan-kawan selaku pemberi suap. KPK juga menyita uang senilai Rp1 miliar di rumah orang tua Susi sebagai barang bukti.

Akil juga masih terjerat dugaan suap sengketa Pemilihan Wali Kota Palembang dan Bupati Empat Lawang karena KPK mendapati uang Rp2,7 miliar di rumah Akil. (ant/des)

PEMERIKSAAN RATU RITA. Istri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Ratu Rita, memenuhi panggilan KPK, di Gedung KPK Jakarta, Senin (30/12). Ratu Rita diperiksa sebagai saksi untuk suaminya , Akil Mochtar, yang menjadi tersangka terkait kasus tindak pidana pencucian uang.

Peluang Chelsea Makin Terbuka Lebar Berita di hal 8

ant/rosa panggabean

KASUS CENTURY

KPK Targetkan ke Pengadilan Akhir Januari JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi menargetkan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century dan penetapan bank tersebut sebagai bank gagal berdampak sistemik bisa masuk ke pengadilan pada akhir Januari 2014.

“Berdasarkan hasil kajian penyidik maka akan diperiksa ahli Badan Pemeriksa Keuangan berkaitan dengan hasil audit dan diharapkan pada pertengahan Januari proses pemeriksaan selesai dan akhir Januari kajian diterima dan kemudian dinaikkan ke pengadilan,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam konferensi pers akhir tahun 2013 KPK di Jakarta, Senin.

Pada Senin (23/12), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Century yaitu kerugian negara akibat pemberian pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari Bank Indonesia ke Bank Century mencapai Rp689,3 miliar, sedangkan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik merugikan keuangan negara

sebesar Rp6,76 triliun sehingga totalnya adalah Rp7,4 triliun.

diharapkan pada pertengahan Januari proses pemeriksaan selesai dan akhir Januari kajian diterima dan kemudian dinaikkan ke pengadilan

Bambang Widjojanto Wakil Ketua KPK

“Saat ini KPK sedang mempelajari laporan audit BPK yang belum lama ini diserahkan, dan proses selanjutnya adalah komunikasi penyidik

dan penuntut umum sebelum pelimpahan tahap 1 dilakukan,” tambah Bambang.

Bambang mengaku hingga saat ini sudah ada 94 saksi diperiksa yang diperiksa dengan ada enam orang ahli, selain ahli dari BPK yang juga akan dimintai keterangan oleh KPK. KPK dalam kasus ini baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka dan telah ditahan sejak 15 November 2013 lalu di rumah tahanan KPK. Sebenarnya ada pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum yaitu mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah namun saat ini Fajriah masih sakit sehingga belum bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Budi Mulya dikenai pasal penyalahgunaan kewenangan dari pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 tentang perbuatan menguntungkan diri sendiri. (ant/des/beth)

MEMASUKI tahun 2014 nanti ada kabar baik yang relatif memberikan harapan pada perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Apalagi kalau bukan terkait disahkannya Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada sidang paripurna DPR terakhir, di tahun 2013.

Sebuah UU yang bisa jadi, jika dilaksanakan dengan baik akan memberikan suntikan luar biasa pada percepatan kinerja pegawai negeri sipil dan pembenahan birokrasi di negeri ini.

Mungkin karena aroma politiknya tak kental, soal UU ASN ini relatif tak mendapat perhatian berarti dari pemberitaan media massa. Padahal, UU ASN sangat strategis terkait peningkatan kinerja birokrasi, yang selama ini menjadi masalah utama kinerja pemerintahan baik di tingkat pusat, maupun di daerah.

Sudah jadi rahasia umum, berbagai program pembangunan berjalan tertatihtatih bagai orang tua jompo. Tingkat serapan anggaran di mayoritas daerah, termasuk juga di kementrian sangat rendah. Padahal Sudah jadi mekanisme pelakrahasia umum, sanaan penyerapan anggaran, termasuk berbagai yang perlu dilelang program pembangunan sudah dipermudah. Namun tetap berjalan saja, proyek-proyek tertatih-tatih pemerintah terbagai orang cecer dan kalau toh tua jompo. dikerjakan sering di penghujung tahun yang tentu dengan bumbu tergesa-gesa. Coba lihat, di penghujung tahun, banyak proyek-proyek yang baru dikerjakan dengan tergesa-gesa, di berbagai daerah di negeri ini. Semua menggambarkan betapa buruk kinerja birokrasi Indonesia.

Paling tidak, sudah dua Presiden RI yang mengeluhkan tentang birokrasi di negeri ini. Pertama, Presiden RI keempat Megawati Soekarnoputri, lalu Presiden Sby. Satu penegasan betapa kompleksitas birokrasi sudah sangat akut. Ironisnya, keluhan itu muncul justru ketika keduanya menjabat sebagai Presiden RI. Keluhan Ibu Megawati mungkin bisa dipahami jika langkah pembenahannya belum selesai karena beliau tak terlalu lama menjabat sebagai Presiden RI. Sementara Presiden SBY, sampai periode kepemimpinan keduanya berakhir kurang memperlihatkan hasil tentang pembenahan birokrasi. Ada yang menyindir, mungkin memang SBY punya kebiasaan mengeluh dan bukan bertindak, jadi wajar bila periode kepemimpinannya praktis birokrasi seperti jalan di tempat.

Secara regulasi sebenarnya relatif lengkap.

Apalagi dengan disahkannya UU ASN, yang makin mempertegas bagaimana seharusnya birokrasi pemerintah itu bekerja; termasuk di dalamnya standar para PNS. Namun tentu saja, semua lagi-lagi tergantung pelaksanaan, terutama terkait leadership atau kepemimpinan pada masing-masing tingkatan.

Secara obyektif harus diakui, di luar kenyataan mayoritas birokrasi dan ASN terjebak lingkaran kinerja rendah di negri ini, ada beberapa daerah yang mampu mengatasi kompleksitas masalah itu. Ini menggambarkan bahwa kepemimpinan pada masing-masing tingkatan menjadi faktor utama bagaimana birokrasi pemerintah dan ASN dapat bekerja optimal. Mungkin yang paling mencolok kinerja birokrasi pemerintahan DKI Jakarta, yang belakangan menghiasi berbagai media.

Perubahannya sangat signifikan. Termasuk juga Kota Bandung, Pekanbaru, yang menerapkan menejemen profesional, sesuai tuntunan jaman.

Tahun 2014 yang sebentar lagi akan dilalui, dicanangkan sebagai titik awal pembenahan birokrasi; termasuk penerapan akuntasi berbasis akruel pada pengelolaan kekuangan seluruh jajaran pemerintahan. Semua secara konsepsi, sistem, mekanisme sudah terpapar “di atas meja.” Masalahnya, apakah memang ingin berobah ke arah lebih baik atau tidak. Itu saja. =

Kalender Suatu hari Matrahem tanpa sengaja bertemu Matrawi di tengah jalan. Rupanya Matrawi baru saja dari pasar. Ia membawa banyak sekali barang bawaan

ant/rosa panggabean

REFLEKSI AKHIR TAHUN KPK. Pimpinan KPK (kedua kanan ke kiri) Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain, Abraham Samad, Bambang Widjojanto bersama jajarannya saat konferensi pers kinerja pimpinan KPK di Auditorium KPK, Jakarta, Senin (30/12). Pada 2013 KPK melakukan 76 penyelidikan, 102 penyidikan, dan 66 penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya serta memasukkan ke kas negaran dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak Rp1178 triliun. Khusus Kasus Century, KPK menargetkan Januari ini sudah dilimpahkan ke pengadilan.

Matrahem : Pegang apa tuh...?

Matrawi : Kalender 2014.... baru beli...

Matrahem : Kok banyak.....buat apaan...???

Matrawi : Kamu tahu.... barang yang dibeli sekali dan baru habis dalam waktu setahun ya kalender ini. Makanya aku beli 7 buah. Biar gak repot-repot beli lagi sampa tahun 2020 nanti.

Cak Munali

1

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

31 DESEMBER 2013

Sang Ratu di Tengah Pusaran Skandal

g PAMANGGHI

Harapan Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Pasal TPPU Menanti Akil Mochtar JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa keluarga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Semuanya diperiksa untuk tersangka AM (Akil Mochtar, red.),” Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin.

Keluarga Akil yang diperiksa, adalah istrinya, Ratu Rita Akil, dan dua anaknya, Aries Adhitya Shafitri serta Riki Januar Ananda.Selain istri dan anak Akil, KPK juga memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Winatuningtyastiti dalam kasus itu.

KPK telah menyita sejumlah aset dalam kasus yang sama, yaitu satu rumah dan sebidang tanah di Desa Karang Duhur, Petanahan, Kabupaten Kebumen, rumah AM dan istrinya di Jalan Pancoran Indah III Nomor 8 Jakarta Selatan, sebidang kebun mahoni seluas 6.000 meter persegi di Desa Cimuleuk, Waluran, Sukabumi, dan tanah seluas 12.600 meter persegi di Singkawang, Kalimantan Barat.

Untuk kendaraan, KPK total menyita sekitar 33 mobil yang diduga terkait dengan Akil, 26 mobil yang juga diduga terkait dengan Muchtar Ependy yang disita dari “show room” mobil di kawasan Puncak Bogor, Cempaka Putih, dan Depok, serta dua di antaranya berpelat merah.

Sebanyak lima mobil lain yang juga sudah disita adalah tiga mobil mewah Toyota Crown Athlete, Audi Q5, dan Mercedes Benz S350 yang disita di rumah Akil, satu mobil milik istri Akil, Ratu Rita Akil dengan merek Toyota Fortuner, dan satu Mazda CX9 bernomor polisi Palembang.

KPK juga telah menyita 31 sepeda mo-

tor dari berbagai merek yang dalam penguasaan Muchtar Ependy Ratu Rita adalah istri Akil yang juga telah diperiksa dalam kasus itu karena menjadi pengelola CV Ratu Samagad di Pontianak yang didapati melakukan transaksi hingga Rp100 miliar berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Akil Mochtar menjadi tersangka penerima suap Pilkada Kabupaten Gunung Mas dan Lebak serta Kota Palembang bersama dengan lima tersangka lain sejak 3 Oktober lalu.

Tersangka dugaan penerimaan suap dalam perkara Pilkada Kabupaten Gunung Mas bersama dengan Akil, adalah anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa, sedangkan pemberi adalah Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan Cornelis Nalau dari pihak swasta dengan barang bukti uang senilai sekitar Rp3 miliar.

Dalam kasus sengketa Pilkada Lebak, Akil Mochtar dan Susi Tur Handayani menjadi tersangka sebagai penerima suap,sedangkan Tubagus Chaery Wardhana dan kawan-kawan selaku pemberi suap. KPK juga menyita uang senilai Rp1 miliar di rumah orang tua Susi sebagai barang bukti.

Akil juga masih terjerat dugaan suap sengketa Pemilihan Wali Kota Palembang dan Bupati Empat Lawang karena KPK mendapati uang Rp2,7 miliar di rumah Akil. (ant/des)

PEMERIKSAAN RATU RITA. Istri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Ratu Rita, memenuhi panggilan KPK, di Gedung KPK Jakarta, Senin (30/12). Ratu Rita diperiksa sebagai saksi untuk suaminya , Akil Mochtar, yang menjadi tersangka terkait kasus tindak pidana pencucian uang.

Peluang Chelsea Makin Terbuka Lebar Berita di hal 8

ant/rosa panggabean

KASUS CENTURY

KPK Targetkan ke Pengadilan Akhir Januari JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi menargetkan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century dan penetapan bank tersebut sebagai bank gagal berdampak sistemik bisa masuk ke pengadilan pada akhir Januari 2014.

“Berdasarkan hasil kajian penyidik maka akan diperiksa ahli Badan Pemeriksa Keuangan berkaitan dengan hasil audit dan diharapkan pada pertengahan Januari proses pemeriksaan selesai dan akhir Januari kajian diterima dan kemudian dinaikkan ke pengadilan,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam konferensi pers akhir tahun 2013 KPK di Jakarta, Senin.

Pada Senin (23/12), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Century yaitu kerugian negara akibat pemberian pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari Bank Indonesia ke Bank Century mencapai Rp689,3 miliar, sedangkan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik merugikan keuangan negara

sebesar Rp6,76 triliun sehingga totalnya adalah Rp7,4 triliun.

diharapkan pada pertengahan Januari proses pemeriksaan selesai dan akhir Januari kajian diterima dan kemudian dinaikkan ke pengadilan

Bambang Widjojanto Wakil Ketua KPK

“Saat ini KPK sedang mempelajari laporan audit BPK yang belum lama ini diserahkan, dan proses selanjutnya adalah komunikasi penyidik

dan penuntut umum sebelum pelimpahan tahap 1 dilakukan,” tambah Bambang.

Bambang mengaku hingga saat ini sudah ada 94 saksi diperiksa yang diperiksa dengan ada enam orang ahli, selain ahli dari BPK yang juga akan dimintai keterangan oleh KPK. KPK dalam kasus ini baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka dan telah ditahan sejak 15 November 2013 lalu di rumah tahanan KPK. Sebenarnya ada pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum yaitu mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah namun saat ini Fajriah masih sakit sehingga belum bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Budi Mulya dikenai pasal penyalahgunaan kewenangan dari pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 tentang perbuatan menguntungkan diri sendiri. (ant/des/beth)

MEMASUKI tahun 2014 nanti ada kabar baik yang relatif memberikan harapan pada perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Apalagi kalau bukan terkait disahkannya Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada sidang paripurna DPR terakhir, di tahun 2013.

Sebuah UU yang bisa jadi, jika dilaksanakan dengan baik akan memberikan suntikan luar biasa pada percepatan kinerja pegawai negeri sipil dan pembenahan birokrasi di negeri ini.

Mungkin karena aroma politiknya tak kental, soal UU ASN ini relatif tak mendapat perhatian berarti dari pemberitaan media massa. Padahal, UU ASN sangat strategis terkait peningkatan kinerja birokrasi, yang selama ini menjadi masalah utama kinerja pemerintahan baik di tingkat pusat, maupun di daerah.

Sudah jadi rahasia umum, berbagai program pembangunan berjalan tertatihtatih bagai orang tua jompo. Tingkat serapan anggaran di mayoritas daerah, termasuk juga di kementrian sangat rendah. Padahal Sudah jadi mekanisme pelakrahasia umum, sanaan penyerapan anggaran, termasuk berbagai yang perlu dilelang program pembangunan sudah dipermudah. Namun tetap berjalan saja, proyek-proyek tertatih-tatih pemerintah terbagai orang cecer dan kalau toh tua jompo. dikerjakan sering di penghujung tahun yang tentu dengan bumbu tergesa-gesa. Coba lihat, di penghujung tahun, banyak proyek-proyek yang baru dikerjakan dengan tergesa-gesa, di berbagai daerah di negeri ini. Semua menggambarkan betapa buruk kinerja birokrasi Indonesia.

Paling tidak, sudah dua Presiden RI yang mengeluhkan tentang birokrasi di negeri ini. Pertama, Presiden RI keempat Megawati Soekarnoputri, lalu Presiden Sby. Satu penegasan betapa kompleksitas birokrasi sudah sangat akut. Ironisnya, keluhan itu muncul justru ketika keduanya menjabat sebagai Presiden RI. Keluhan Ibu Megawati mungkin bisa dipahami jika langkah pembenahannya belum selesai karena beliau tak terlalu lama menjabat sebagai Presiden RI. Sementara Presiden SBY, sampai periode kepemimpinan keduanya berakhir kurang memperlihatkan hasil tentang pembenahan birokrasi. Ada yang menyindir, mungkin memang SBY punya kebiasaan mengeluh dan bukan bertindak, jadi wajar bila periode kepemimpinannya praktis birokrasi seperti jalan di tempat.

Secara regulasi sebenarnya relatif lengkap.

Apalagi dengan disahkannya UU ASN, yang makin mempertegas bagaimana seharusnya birokrasi pemerintah itu bekerja; termasuk di dalamnya standar para PNS. Namun tentu saja, semua lagi-lagi tergantung pelaksanaan, terutama terkait leadership atau kepemimpinan pada masing-masing tingkatan.

Secara obyektif harus diakui, di luar kenyataan mayoritas birokrasi dan ASN terjebak lingkaran kinerja rendah di negri ini, ada beberapa daerah yang mampu mengatasi kompleksitas masalah itu. Ini menggambarkan bahwa kepemimpinan pada masing-masing tingkatan menjadi faktor utama bagaimana birokrasi pemerintah dan ASN dapat bekerja optimal. Mungkin yang paling mencolok kinerja birokrasi pemerintahan DKI Jakarta, yang belakangan menghiasi berbagai media.

Perubahannya sangat signifikan. Termasuk juga Kota Bandung, Pekanbaru, yang menerapkan menejemen profesional, sesuai tuntunan jaman.

Tahun 2014 yang sebentar lagi akan dilalui, dicanangkan sebagai titik awal pembenahan birokrasi; termasuk penerapan akuntasi berbasis akruel pada pengelolaan kekuangan seluruh jajaran pemerintahan. Semua secara konsepsi, sistem, mekanisme sudah terpapar “di atas meja.” Masalahnya, apakah memang ingin berobah ke arah lebih baik atau tidak. Itu saja. =

Kalender Suatu hari Matrahem tanpa sengaja bertemu Matrawi di tengah jalan. Rupanya Matrawi baru saja dari pasar. Ia membawa banyak sekali barang bawaan

ant/rosa panggabean

REFLEKSI AKHIR TAHUN KPK. Pimpinan KPK (kedua kanan ke kiri) Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain, Abraham Samad, Bambang Widjojanto bersama jajarannya saat konferensi pers kinerja pimpinan KPK di Auditorium KPK, Jakarta, Senin (30/12). Pada 2013 KPK melakukan 76 penyelidikan, 102 penyidikan, dan 66 penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya serta memasukkan ke kas negaran dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak Rp1178 triliun. Khusus Kasus Century, KPK menargetkan Januari ini sudah dilimpahkan ke pengadilan.

Matrahem : Pegang apa tuh...?

Matrawi : Kalender 2014.... baru beli...

Matrahem : Kok banyak.....buat apaan...???

Matrawi : Kamu tahu.... barang yang dibeli sekali dan baru habis dalam waktu setahun ya kalender ini. Makanya aku beli 7 buah. Biar gak repot-repot beli lagi sampa tahun 2020 nanti.

Cak Munali

2

NASIONAL

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

antara foto/dhoni setiawan

JLNT RESMI BEROPERASI. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memeriksa ruas Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang yang usai diresmikannya di Jakarta, Senin (30/12). Proyek jalan sepanjang 3,4 km dan menghabiskan anggaran Rp 905 milliar ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan di ruas jalan tersebut.

Kubu Ratu Atut Melawan Aturan Rutan Berubah, Keluarga Batal Jenguk Atut JAKARTA- Desakan agar Ratu Atut Chosiyah mengundurkan diri dari jabatannya kian menguat. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengajukan surat secara resmi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi agar menonaktifkan Ratu Atut. Namun kubu Ratu Atut melawan.

Kuasa hukum Ratu Atut mengajukan surat kepada Mendagri agar menolak menonaktifkan klien mereka dari jabatan Gubernur Banten. ant/reno esnir

CAPRES PKS. Sekretaris Jenderal PKS Ketua Panitia Pemilihan Raya (Pemira) Toufik Ridho (kanan) didampingi Majelis Pertimbangan PKS Arifin (kiri) memberikan keterangan pers mengenai pengumuman hasil Pemira PKS di DPP PKS, Jakarta, Minggu (29/12). Hasil suara nasional Pemira Capres PKS menempatkan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menduduki peringkat pertama dengan perhitungan suara 18.34% disusul dengan Presiden PKS Anis Matta dengan 17.46% dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dengan 16.69%.

PARTAI POLITIK

Suara PKS Diprediksi Anjlok Drastis JAKARTA- Nama mantan Ketua MPR Hidayat Nurwahid menjadi kampiun teratas calon presiden (capres) Pemilu 2014 berdasarkan hasil Pemilihan Raya (Pemira) Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di posisi kedua, menyusul nama Presiden PKS pengganti Luthfi Hasan Ishaq, Anies Matta.

Namun siapapun sosok capres yang dihasilkan Pemira PKS, masyarakat pemilih tidak akan menggubris calon yang diusung partai dakwah ini. Ibarat produk, nama PKS sudah terlanjur “jatuh” di mata masyarakat.

“Harus diakui turbulensi politik kasus suap impor daging dengan segala printilannya, terutama kisah kasih elit PKS, kemewahan, prilaku koruptif lainnya serta mengingkari jati dirinya sebagai partai bersih membuat masyarakat cuek dengan capres PKS,” ungkap pengamat politik di Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi, di Jakarta, Senin (30/12).

Seperti diketahui, PKS akhirnya merilis 5 daftar nama kandidat capres yang

ANGGARAN TVRI

DPR Jangan Main-main dengan Kepentingan Publik

dipilih melalui peringkat suara nasional Pemira PKS Ke 5 nama itu yakni Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Ahmad Heryawan (Aher), Tifatul Sembiring dan Nur Mahmudi Ismail.

Menurut Ari, siapapun capres PKS, tidak punya nilai jualnya. Ibarat produk, semua produk PKS ibarat buah busuk. Kerena itu, lanjut Ari, siapa pun yang diajukan, entah itu Hidayat, Anis Matta ataupun Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, akan cukup berat bagi PKS menarik minat kalangan pemilih. Apalagi pemilih sekarang ini semakin rasional dan memori pemilih tidak bisa dimanipulasi walaupun dengan gegap gempita pencitraan.

Kalaupun Hidayat Nur

Wahid yang tetap dimajukan PKS sebagai capres, Ari Junaedi mengingatkan faktor kekalahan Hidayat di Pilgub DKI juga akan mengurangi nilai jual Hidayat.

“Tentu masyarakat akan melihat tidak ada daya tarik yang lebih karena yang dimunculkan dari stok lama.

Masyarakat kita sekarang ini butuh pemimpin alternatif yakni sosok muda yang mumpuni. Bukan lagi dari pemimpin lama,” ungkapnya.

Senada dengan Ari, pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya menilai kecil kemungkinan HNW itu bertarung di Pilpres. Salah satu alasannya adalah Hidayat pernah keok saat bertarung di tingkat kepala daerah.

“Bagaimana mungkin kita bicara elektabilitas HNW di level nasional. Dulu saja sudah terbukti di Pilkada DKI lawan Jokowi, hasilnya seperti apa? Dan bisa terbaca lah kalau dia nyapres,” kata Yunarto. (gam)

JAKARTA-Keputusan politik DPR membekukan anggaran TVRI sebesar Rp 1,3 triliun yang sudah disahkan dalam UU APBN 2014 sangat aneh. Sikap ini merupakan bentuk arogansi DPR yang tidak pro kepentingan publik dan negara.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan menegaskan. Komisi I DPR RI, pimpinan DPR maupun mentri keuangan tidak boleh membatalkan apa yang sudah disahkan dalam paripurna DPR hanya karena kepentingan pribadi saja. “Kalau

“Usulan ini didorong oleh KPK. Kami akan menyurati Mendagri, sekiranya Mendagri tidak melanggar UndangUndang. Wilayah penentuan status seseorang pada posisi terdakwa dan terpidana,” kata Firman Wijaya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin (30/12).

Sejak Atut ditetapkan sebagai tersangka, banyak desakan muncul agar ia mengundurkan diri dari jabatannya. Desakan muncul baik dari kalangan masyarakat hingga rekan-rekan politiknya. Atut merupakan tersangka kasus suap Pilkada Lebak yang kini mendekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Menurutnya, usulan pemberhentian sementara Atut sebagai Gubernur Banten dari KPK melanggar undang-undang. Selain itu, penahanan Atut memberi untung untuk pihak lain. “Makanya saya mengatakan apa yang dilakukan kepada ibu, cara ampuh membuat pemerintahan Ibu Atut lumpuh. Karena, argumentasi melarikan diri itu sangat tidak rasional. Toh KPK tidak pernah terhadang melakukan pemeriksaan kan,” jelasnya.

Firman mengakui Mendagri dapat menonaktifkan jabatan kliennya bila statusnya terdakwa. “Tetapi usulan pemberhentian sementara dari KPK menurut saya itu abuse of procedure karena menegakkan hukum tidak boleh

memang anggaran untuk TVRI sudah disahkan oleh paripurna DPR dan menjadi UU, maka hal itu tidak bisa dibatalkan oleh sebuah surat dari ketua komisi I ataupun pimpinan DPR. Itu tindakan inkonstitusional. Kementrian keuangan juga tidak perlu mengacuhkan surat pimpinan DPR karena kementrian dan lembaga negara lainnya wajib hukumnya pada pada aturan perundangan termasuk UU APBN 2014.

Tindakan ini sekali lagi menunjukkan bentuk arogansi DPR,” ujar Asep ketika dihubungi wartawan, Minggu (29/12).

melanggar Undang-Undang.

Bermasalah secara legal formal, substansial dan tidak ada doktrin hukumnya. Jadi, saya pikir jangan sampai kita membuat kebijakan yang bersifat policy brutality atau kebijakan yang keluar dari konteks UU,” ujarnya.

Menurut Firman, desakan penonaktifan kliennya merupakan tindak kejahatan dalam politik. Karenanya, Firman menduga ada yang diuntungkan dari penahanan Ratu Atut jika dipandang dari sudut politis. Alasan KPK menahan Atut begitu cepat dinilai tidak memiliki landasan yang kuat. ”Ini saya lihat ada political crime fenomenal. Kita harus bicara legal sistem, tertib dan disiplin. Kini, dorongan untuk mengundurkan diri jauh lebih deras dari masalahnya,” tambahnya.

Kalau memang anggaran untuk TVRI sudah disahkan oleh paripurna DPR dan menjadi UU, maka hal itu tidak bisa dibatalkan oleh sebuah surat dari ketua komisi I ataupun pimpinan DPR.

Asep Warlan

Pakar Hukum Tata Negara

Sementara itu, kuasa hukum Atut, TB Sukatma berharap KPK menangguhkan tahanan Atut agar tetap menjalankan pemerintahan Banten sebagai gubernur.

“Kita juga minta ke KPK mempertimbangkan tidak dalam bentuk penahanan, tapi hak-haknya dialihkan.

Jadi, penangguhannya agar dikabulkan. Sebab dia tidak akan melarikan diri, dan tidak akan menghilangkan barang bukti.

Walau bagaimanapun mengharuskan lebih baik dia berada di Banten untuk menjalankan roda pemerintahan yang berhadapan dengan pelayanan masyarakat harus tetap berjalan,” katanya.

Sukatma menambahkan, terkait delegasi kewenangan Atut sebagai Gubernur Banten, Pemerinta Provinsi Banten melalui Sekretaris Daerah telah mengirimkan surat kepada KPK untuk bisa berkonsultasi dengan Atut yang masih menjabat sebagai Gubernur Banten. Saat ini proses pendelegasian masih berjalan.

Batal Jenguk Pihak keluarga Ratu Atut Chosiyah batal menjenguk tersangka suap Pemilu Kada Lebak, Banten, Senin (30/12),

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Ketua Komisi I Mahfud Siddiq mengakui telah membintangi anggaran TVRI sebesar Rp 1,3 Triliun dikarenakan kisruh yang terjadi antara Dewan Pengawas TVRI dan jajaran direksi TVRI. Kisruh ini terjadi karena adanya dugaan penyelewengan anggaran TVRI untuk membeli program liga Italia dan juga beberapa program lokal. BPKP telah mengeluarkan hasil audit yang mengindikasikan adanya penyelewengan.

Kejaksaa Agung pun telah menyelidiki kasus ini. Dewan pun ke-

di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Hal ini terkait dengan peraturan baru dari pihak rutan yang tidak memungkinkan keluarga Atut bisa menjenguk setiap hari.

“Per hari ini ada aturan baru di Rutan Pondok Bambu, khusus untuk keluarga (tahanan) bisa membesuk hanya setiap Selasa, Kamis dan Jumat. Jadi, karena ini Senin, keluarga Bu Atut tidak bisa besuk, kecuali pengacara. Kami merasa kecewa dan keberatan dengan peraturan baru ini,” kata TB Sukatma.

Sukatma mengatakan pihaknya merasa keleluasaan untuk berkunjung dibatasi.

Padahal, Atut sangat membutuhkan kehadiran keluarganya. “Biasanya bisa (jenguk) tiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu, sekarang tidak bisa.

Apalagi keadaan psikologis Ibu juga membutuhkan keluarga untuk berkumpul untuk berbicara guna meningkatkan lagi semangatnya. Ini sangat terganggu dengan aturan ini, meskipun aturan harus dihormati,” ujar Sukatma.

Rutan Pondok Baru memberlakukan peraturan kunjungan yang baru dan mulai berlaku hari ini, Senin (30/12).

Jadwal kunjungan untuk tahanan berlaku hari Selasa, Kamis dan Jumat.

Sementara untuk narapidana hari Senin, Rabu dan Jumat. Peraturan tersebut berdasarkan pasal P0 PP RI 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 37 PP RI No 58/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Kehakiman RI no M.04-UM.01.06 tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan. (gam)

mudian memutuskan memecah jajaran direksi TVRI yang tidak disetujui oleh komisi I dengan alasan adanya kesepakatan bahwa tindakan pemecatan menunggu panja komisi I menyelidikinya.Namun dalam UU jelas tertulis bahwa kewenangan mengangkat dan memecat direksi ada pada dewan pengawas.

Menurut Asep, Komisi I maupun pimpinan DPR seharusnya sadar dan patuh pada undang-undang karena bagaimana mungkin undangundang yang mereka sahkan sendiri lantas mereka langgar sendiri. (gam/ beth)

EKONOMI

3

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

Pajak 2014 Ditarget Mencapai Seribu Triliun JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan pajak dalam APBN 2014 diatas seribu triliun atau mencapai Rp1.110,2 triliun.

Angka ini naik sebesar Rp 115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp995,2 triliun. “Peran penerimaan pajak ini adalah sebesar 66,6% dari total pendapatan negara sebesar Rp1.667.1 triliun,” ujar Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi di Jakarta, Senin (30/12).

Dia mengaku, untuk mencapai target tersebut tidaklah

mudah. Namun, DJP telah menyusun langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis seperti penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Saat ini, Ditjen Pajak telah menyempurnakan cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan internet atau dikenal dengan e-filing. Selain itu,

juga akan diimpelmentasikan penggunaan electonic faktur (e-faktur) dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Bulan Juli 2014.

Selain itu, DJP juga melakukan ekstensifikasi WP orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah. Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan akan lebih fokus kepada orang pribadi yang memiliki potensi untuk membayar pajak, sehingga kontribusi dominan penerimaan pajak akan bergeser secara bertahap dari Wajib Pajak Badan ke Wajib Pajak Orang Pribadi.

“Seperti layaknya negara maju, maka penerimaan dari

Wajib Pajak Orang Pribadi lebih besar daripada Wajib Pajak

Peran penerimaan pajak ini adalah sebesar 66,6% dari total pendapatan negara sebesar Rp1.667.1 triliun

Chandra Budi

Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak

Badan sehingga tidak terlalu riskan terhadap perubahan

ekonomi global,”tegasnya.

Strategi lainnya jelasnya, perluasan basis pajak, termasuk kepada sektor-sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya.

Sektor-sektor yang akan digali potensinya karena belum tersentuh secara maksimal diantaranya sektor perdagangan (Usaha Kecil dan Menengah) yang memiliki tempat usaha di pusatpusat perbelanjaan dan sektor properti.

“Optimalisasi Pemanfaatan Data dan Informasi Berkaitan dengan Perpajakan dari Institusi Lain. Optimalisasi Implementasi Pasal 35A

UU KUP karena persoalan utama yang dihadapi Ditjen Pajak untuk mengali potensi pajak adalah kurangnya data eksternal yang valid,” imbuhnya.

Hal ini dibarengi dengan penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak. Untuk memberikan rasa keadilan, maka bagi Wajib Pajak yang tidak menjalani kewajiban perpajakannya dengan benar akan dilakukan penegakan hukum mulai dari pemeriksaan, penyidikan dan penagihan.

“Penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan wajar,” tuturnya.

Bahkan, Ditjen Pajak telah membentuk Tim Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk mengkaji dan mengharmonisasi semua peraturan perpajakan sehingga lebih memiliki kepastian hukum dan berkeadilan.

“Dengan adanya program kerja strategi tersebut, kinerja Ditjen Pajak kedepan akan semakin terarah, fokus dan berorientasi hasil. Sehingga, target penerimaan pajak 2014 akan tercapai walaupun ditenggarai masih dibayangi kondisi ekonomi global yang belum pulih akibat kebijakan tapering off dari Bank Sentral AS,” pungkasnya. (gam)

TRANSAKSI SWAP

PENGAWASAN

BI Perbaiki Ketentuan

Perbankan Nasional Harus Lebih Kuat

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) melakukan penyempurnaan ketentuan terkait Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/17/ PBI/2013. PBI ini mencabut PBI No.7/36/PBI/2005 dan akan direview dari waktu ke waktu menyesuaikan perkembangan pasar valas domestik.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi A. Johansyah mengatakan PBI baru ini akan berlaku tanggal 3 Februari 2014.

Dia mengatakan transaksi Swap Lindung Nilai kepada BI adalah transaksi swap beli bank dalam valuta asing terhadap Rupiah, dalam rangka lindung nilai yang dilakukan antara bank dengan BI. Penyediaan instrumen swap lindung nilai bagi pelaku pasar domestik tersebut merupakan upaya BI dalam memperdalam pasar valas domestik dimana instrumen swap jangka menengah-panjang masih terbatas. Hal ini ditujukan untuk meminimalkan risiko nilai tukar dan meningkatkan kegiatan investasi di Indonesia.

Menurutnya, beberapa penyempurnaan yang diatur dalam PBI tersebut antara lain mengenai perluasan cakupan underlying transaksi, perpanjangan tenor transaksi dan setelmen secara netting, pricing, mekanisme transaksi dan dokumentasi transaksi.

Dengan penyempurnaan ini, kontrak lindung nilai dapat dilakukan dengan jangka waktu hingga 3 (tiga) tahun yang dilaksanakan melalui Transaksi Swap Lindung Nilai kepada BI dengan tenor 3 (tiga), 6 (enam), atau 12 (dua belas) bulan. Transaksi tersebut dapat diperpanjang dengan penyelesaian secara netting. (gam)

JAKARTA-Perbankan nasional mendukung peralihan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan nasional dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diharapkan, peralihan ini membuat fungsi pengawasan perbankan berjalan baik sehingga menghantar perbankan Indonesia menjadi kuat seperti saat ini.

JAKARTA-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tampaknya akan menerima hantaman yang besar dari krisis global. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dan oil produk yang akan membengkakkan pengeluaran subsidi dalam APBN. Selain itu, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang akan melipatgandakan utang luar negeri, bunga utang dan cicilan utang pokok pemerintah.

“Hal ini akan menjadi sumber penyebab utama yang akan menghantam sektor keuangan pemerintah dalam 2014. Artinya, Indonesia tengah menghadapi darurat ekonomi nasional,” ujar Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ), Riza Damanik saat menyampaikan Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014 ‘Politik Etalase dan Rapuhnya Kedaulatan Ekonomi Bangsa’di Jakarta, Senin (30/12).

Menurutnya, pemicu utamanya adalah pembengkakan subsidi energi yakni subsidi BBM dan listrik. Be-

“Demi kepentingan nasabah dan perekonomian nasional, Bank Mandiri siap untuk bersama-sama dengan BI dan OJK mewujudkan sistem keuangan dan perbankan yang sehat dan tumbuh secara berkelanjutan di bawah BI dan OJK,” kata Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Senin (30/12).

Demi kepentingan nasabah dan perekonomian nasional, Bank Mandiri siap untuk bersama-sama dengan BI dan OJK mewujudkan sistem keuangan dan perbankan yang sehat dan tumbuh secara berkelanjutan di bawah BI dan OJK

Budi Gunawan S. Direktur Utama Bank Mandiri

ant/yusran uccang

KEMBANG API TAHUN BARU. Penjual kembang api merapikan kembang api jualannya di Makassar, Sulsel, Senin (30/12). Menjelang tahun baru 2014 sejumlah penjual kembang api mulai menjamur, dan kembang api yang biasa digunakan warga untuk merayakan tahun baru tersebut dijual Rp5.000 hingga Rp300 ribu per buah.

Seperti diketahui, terhitung mulai 1 Januari 2014 pengawasan perbankan nasional secara resmi beralih dari BI ke OJK. Budi berharap, dalam peralihan ini ada upaya memperjuangkan asas resiprokal, penerapan financial inclusion dan upaya lain terus berlanjut untuk kemajuan perbankan Indonesia. Kesiapan peralihan

OUTLOOK EKONOMI 2014

Indonesia Akan Menghadapi Darurat Ekonomi Nasional lanja subsidi energi di RAPBN 2014 melonjak Rp 44,1 triliun, dari Rp 284,7 triliun menjadi Rp 328,7 triliun. Selain itu pemicu yang lebih keras adalah membengkaknya nilai utang luar negeri pemerintah akibat merosotnya rupiah.

Bahkan untuk menutup pengeluaran APBN yang semakin besar untuk membayar bunga utang dan cicilan utang pokok pemerintah terus mengakumulasi utang luar negeri dan dalam negeri.

Padahal data Bank Indonesia (BI) menunjukkan posisi surat utang negara sampai dengan Oktober 2013 mencapai Rp 915,175 triliun. Sementara Posisi utang luar negeri pemerintah USD 123,212 miliar. Dengan demikian pada tingkat kurs 12.000 maka total utang pemerintah secara keseluruhan adalah Rp 1.478,544 triliun utang luar negeri + Rp. 915,175 triliun utang

dalam negeri. Sehingga utang pemerintah keseluruhan adalah Rp. 2.393,719 triliun.

Sebagaimana diberitakan,

rencana utang pemerintah pusat pada 2014 mencapai Rp 345 triliun. Senilai Rp 205 triliun ditarik melalui pener-

bitan surat berharga negara guna menutup defisit fiskal 2014. Sisanya sekitar Rp 140 triliun adalah utang untuk

melunasi utang-lama yang jatuh tempo.

Cara pemerintah mengatasi masalah dengan menumpuk utang akan semakin menambah masalah perekonomian dimasa yang akan datang.

Dampaknya memperburuk fundamental ekonomi dan meningkatkan kerentanan nilai tukar. Hal paling membahayakan adalah negara akan semakin tenggelam dalam cenkraman bangsa lain oleh beban utang luar dan dalam negeri.

Indonesia terus mengalami deficit perdagangan sepanjang 2013. Deficit kembali terjadi dalam bulan oktober senilai USD 1,89 miliar.

Sepanjang Januari Oktober defisit mencapai 6,36 miliar USD (Kementrian Perdagagan RI). Defisit perdagangan sepanjang Januari-Oktober sebagian besar disumbangan oleh impor migas sebesar USD 37,11 dibanding ekspor USD

fungsi pengawasan perbankan ke OJK sudah terjadi di OJK. OJK, kata Budi, mengaku siap 100 persen melaksanakan peralihan pengawasan perbankan, dari pengaturan hingga komunikasi.

Untuk aspek pengaturan, OJK telah menyiapkan proses identifikasi ketentuan-ketentuan perbankan dan mengkaji pengawasan terintegrasi atas konglomerasi keuangan.

Begitu juga untuk aspek pengawasan, organisasi sektor perbankan, kantor regional, kantor OJK serta SOP untuk pengawasan bank.

Dalam menyambut tahun 2014 sebagai tahun yang dinamis akan perubahan, dan seiring dengan peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari BI kepada OJK, BII berkomitmen untuk sepenuhnya mendukung BI dan OJK dalam memastikan peralihan tugas tersebut berjalan dengan cepat dan lancar.

“Perjalanan tahun 2013 akan segera berakhir dan berganti dengan hadirnya tahun baru 2014. Atas segala dukungan yang diberikan kepada PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII), kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para stakeholders, nasabah setia, serta pihak media massa atas kerja sama yang terbina dengan baik selama ini,” jelas Direksi BII dalam keterangan tertulisnya.

BII katanya menyambut baik kerja sama yang erat dengan OJK dalam mempertahankan dan meningkatkan stabilitas industri perbankan Indonesia. (gam)

26,47 atau mengalami defisit senilai USD - 10,64 miliar.

Defisit transaksi berjalan sepanjang Januari–Oktober mencapai USD -24,276 miliar, sedangkan defisit neraca pembayaran mencapai USD -11,212 miliar.

Data BI jelasnya menunjukkan Utang Luar Negeri pemerintah sampai dengan kwartal III (Oktober 2013) senilai USD 123,212 miliar dan posisi Utang Luar Negeri swasta USD 136,655 miliar. Total utang luar negeri pemerintah dan swasta mencapai USD 259,867 miliar.

Dengan demikian secara keseluruhan utang luar negeri pemerintah dan swasta dalam rupiah mencapai Rp. 3.118,404 trliun. Kondisi ini berimplikasi terhadap Pembiayaan pokok dan bunga pemerintah USD 1.283 miliar.

Pembiayaan pokok dan bunga swasta pada kwartal III senilai USD 30.223 miliar. Total pembiayaan pokok dan bunga pemerintah dan swasta pada kwartal III 2013 mencapai USD 31.506 miliar. (gam)

4

PESAWAT LATIH BARU

LINTAS JATIM

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO.0271 | TAHUN II

ant/eric ireng

Kru udara (air crew) berada di depan satu dari empat pesawat latih dasar Bonanza G-36 buatan Beechcraft, Wichita, Kansas, USA pada upacara penyerahan pesawat kepada Skuadron Udara 200 Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal) di Base Ops Lanudal Juanda, Surabaya, Jatim, Senin (30/12). Pesawat latih Bonanza G-36 yang memiliki kapasitas penumpang empat orang dengan kemampuan jelajah 1.713 Km di ketinggian 5.639 m tersebut merupakan salah satu komponen dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yaitu KRI, Pesawat Udara, Marinir dan Pangkalan TNI AL.

13,3 Juta Rakyat Tak Tercakup Jamkes SURABAYA - Sebanyak 13.341.538 rakyat Jawa Timur tidak tercakup dalam skema jaminan kesehatan yang akan dijalankan BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014.

"Belasan juta rakyat Jatim yang tidak tercakup jamkes itu meliputi buruh, rakyat miskin, tidak mampu, dan kelompok marjinal," kata Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Jatim Jamaludin di Surabaya, Senin (30/12).

Menurut dia, mereka tidak tercakup dalam jaminan kesehatan akibat kelalaian pemerintah, belum terintegrasinya Jamskesda, dan sistem pendataan penduduk yang buruk.

Selain itu, belum tuntasnya peraturan turunan, belum siapnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan sistem pelayanan kesehatan yang menyebabkan implementasi terancam gagal dan tidak mencapai sasaran. "Peraturan turunan yang akan mengatur secara teknis pelaksanaan BPJS antara lain data kepesertaan valid dan akurat, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan, termasuk mekanisme rujukan dan alurnya," katanya.

Ia menjelaskan Jawa Timur yang berpenduduk 38.318.791

jiwa (2013) justru hanya ada kepesertaan BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014 sekitar 17.330.767 jiwa atau sekitar 45 persen penduduk Jatim. "Itu pun merupakan peserta peralihan otomatis yang berasal dari kalangan yang selama ini merupakan peserta Jamkesmas, Jamsostek dan Askes yang terdiri dari Jamkesmas 14.001.871 jiwa PNS 2.163.139 jiwa, TNI 171.846 jiwa, Polri 71.542 jiwa dan, Jamsostek 922.369 jiwa," katanya.

Oleh karena itu, katanya, belasan juta masyarakat Jatim akan terkendala mendapatkan jaminan kesehatan akibat belum tuntasnya peraturan turunan sekitar 12 aturan untuk BPJS Kesehatan yang seharusnya sudah selesai 25 November 2012 dan sembilan aturan turunan untuk BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya selesai 25 November 2013. "Jadi, ada 13.341.538 juta jiwa rakyat Jatim yang belum tercakup jaminan kesehatan, di antaranya 5.265.778 pekerja/buruh formal yang bekerja di sekitar 32.487 perusahaan, namun hanya 922.369 pekerja/buruh di

sekitar 3.124 perusahaan yang terlindungi program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek. Jadi, 82 persen belum tercakup skema itu," katanya.

Selain itu, jumlah warga miskin dan tidak mampu di Jatim dengan berpatokan kepada standar setiap orang yang memiliki penghasilan/ gaji sama dengan atau lebih kecil dari upah minimum maka jumlahnya diperkirakan sekitar 25 Juta, namun jumlah yang tercakup peserta Jamkesmas adalah 14.001.871 orang.

Untuk peserta Jamkesda yang diselenggarakan Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga diperkirakan hanya sekitar 2 jutaan yang di dalamnya adalah gelandangan, tukang becak, pengamen, anak jalanan, penyandang cacat, kaum jompo, anak panti dan WTS. "Jadi, hanya 8.998.129 juta jiwa atau 36 persen penduduk miskin dan tidak mampu yang belum tercakup dalam skema BPJS Kesehatan. Apalagi, infrastruktur, fasilitas dan Tenaga Kesehatan juga belum siap, karena dari 8.523 desa/kelurahan di Jatim hanya ada 286 rumah sakit dan 959 Puskesmas dengan sarana dan prasarana yang terbatas serta penyebarannya tidak merata," katanya. (ant/edy/dik)

PURNA TUGAS

Sukardi Gantikan Rasiyo sebagai Sekdaprov Jatim SURABAYA - Teka-teki mengenai siapa sosok yang mengisi jabatan sebagai Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Jawa Timur menggantikan Rasiyo yang purna tugas karena pensiun, akhirnya terjawab sudah. Senin (30/12) kemarin, bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Gubernur Soekarwo resmi melantik Akhmad Sukardi, seperti yang diamanatkane oleh Surat Keputusan (SK) Presiden RI nomor 157/M Tahun 2013 tentang Sekdaprov Jatim yang sudah turun dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (27/12) lalu.

Dalam amanatnya, Pakde Karwo, sapaan akrab gubernur berpesan kepada Sekdaprov yang baru agar tetap konsentrasi pada lima indikator kinerja utama, yakni pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia(IPM), dan penurunan disparitas wilayah.

Menurut Pakde, pokok

dari indikator kinerja utama adalah pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonominya bagus, maka indikator lainnya akan ikut terungkit.

“Pertumbuhan ekonomi Jatim sampai dengan akhir 2012 yang mencapai 7,27 terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan di Jatim.

Kurun waktu 2009-2013 penurunan kemiskinan Jatim 4,13 persen. Dengan penurunan yang cukup signifikan tersebut, tugas Sekdaprov Jatim yang baru adalah tetap konsisten pada hal tersebut,” kata Pakde.

Karena itu, hal pertama yang harus dilakukan Sekdaprov Jatim yang baru adalah meningkatkan kinerja ekonomi melalui investasi.

Sebagai informasi, realisasi investasi di Jatim semester I tahun 2013 dibandingkan semester I tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 11,86 persen dan total izin prinsip meningkat sebesar 200,96 persen. ”Apabila investasi terus masuk ke Jatim pertumbu-

han ekonomi akan melesat dan dibarengi meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Pakde Karwo menjelaskan selain harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekdaprov harus memperhatikan rumah tangga miskin. Sampai dengan Maret 2013 ada sekitar 4.771260 masyarakat miskin di Jatim . Sepuluh persennya didominasi oleh rumah tangga miskin yang merupakan single parent. ”Banyaknya jumlah single parent yang mengalami kemiskinan merupakan salah satu bentuk feminism kemiskinan. Hal tersebut disebabkan peran ibu yang seharusnya menjadi pendidik dalam rumah tangga, merangkap peran menjadi kepala rumah tangga yang sekaligus sebagai pencari nafkah,” tegasnya.

Seorang ibu yang merupakan single parent, yang sebelumnya tidak bekerja, akan mengalami rata-rata ekonomi yang berat. Oleh sebab itu, pemerintah harus

hadir di dalamnya. “Sekdaprov harus membentuk kelompok yang bisa membantu keuangan kepada para single parent secara inklusif,” jelasnya.

Mengenai kasus Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dan jasa pungut yang mencuat, sekdaprov harus bisa menjelaskan ke publik lewat Inspektorat.

"Sehingga, anggaran bisa clean dan clear," pesan Pakde.

Sekdaprov juga harus melakukan pembenahan administrasi dinas dan lembaga teknis. Yang terakhir adalah menjalankan tugas lain yang diberikan gubernur dan wakil gubernur.

"Seperti kasus perbaikan ada jalan rusak di Jatim, pemprov harus koordinasi pusat. Jangan saling lempar tanggung jawab bahwa itu jalan nasional, provinsi atau kabupaten/kota," imbuhnya.

Yang penting, lanjut Pakde, Sekda harus tahu sedikit tentang sesuatu yang banyak dan harus generalis.

Ini beda dengan dinas, yang tahu banyak tentang sesuatu sedikit. (han)

SELAMA MUSIM LIBURAN

Pengunjung KBS Mencapai 81.572 SURABAYA – Jelang akhir tahun 2013 dan berakhirnya Liburan Natal, pengunjung Kebun Binatang Surabaya (KBS) telah mencapai 81.572 orang. Diprediksi puncaknya 1 Januari 2014 mendatang.

“Total pengunjung mulai 22 Desember kemarin sudah ada 81.572 orang. Sejak liburan selama seminggu ini pengunjung KBS mencapai 10 ribuan per harinya,” ujar Humas KBS, Agus Supangkat, Senin (30/12).

Dari jumlah pengunjung tersebut, Minggu (29/12) merupakan jumlah pengunjung KBS terbanyak yang mencapai 24.218 orang.

“Minggu kemarin juga puncak liburan. Tapi prediksi kami ini pengunjung akan semakin meningkat sampai tanggal 1 Januari 2014 mendatang,” ungkapnya.

Pengunjung yang ingin masuk KBS-pun harus rela berdesakan karena antrian karcis hingga sepanjang 100 meter. “Maklum, dilibur kali ini wahana KBS masih menawarkan wisata hewan serta bermacam permainan anak sehingga tetap menjadi primadona pengunjung,” paparnya.

Pada hari biasa, Agus menjelaskan, jumlah pengunjung

sekitar 3.000-an orang. Dikatakan Agus, tren pengunjung selalu naik saat liburan Natal dan Tahun Baru. Pengunjung didominasi oleh rombongan komunitas dan keluarga.

Selama musim liburan, lanjut Agus, manajemen KBS sengaja memberikan sajian hiburan dan edukasi yang

Total pengunjung mulai 22 Desember kemarin sudah ada 81.572 orang.

Sejak liburan selama seminggu ini pengunjung KBS mencapai 10 ribuan per harinya,”

Agus Supangkat Humas KBS

menarik. Diantaranya feeding time, pertunjukan satwa dan badut, serta live music dari artis dangdut. “Pengunjung bisa melihat saat komodo, buaya, atau gajah diberi makan, ujarnya.

Dari catatan KBS jumlah pengunjung pada libur tahun baru 2013 mencapai 30 ribu

orang. Sedangkan jumlah pengunjung pada tahun baru 2014 diperkirakan mencapai 50 ribu orang. “Pengunjung didominasi berasal dari wilayah Surabaya dan Sidoarjo,”tandasnya.

Dengan kelahiran baru satwa-satwa penghuni KBS, salah satunya kuda nil betina bernama Dona menjadi daya tarik pengunjung untuk melihat satwa tersebut. Selain itu, kolam besar kandang Gajah Sumatera.

Mengantisipasi membludaknya jumlah pengunjung KBS, pihak manajemen telah bekerjasama dengan Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya dan Linmas. Pengamanan tersebut sebagai antisipasi mencegah gangguan keamanan dan tindak kriminalitas selama musim libur.

“Pengamanan yang dilakukan kepolisian juga mengantisipasi indikasi terjadinya tindak pidana pencurian satwa, maupun tindak kejahatan lain yang terjadi di dalam area KBS,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Agus, pengamanan oleh pihak kepolisian yang diminta pihak manajemen KBS, semata-mata untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung. (ara)

PENGAMBILAN SUMPAH. Akhmad Sukardi saat pengambilan sumpah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim.

han/koran madura

Banyak yang Ragu, Tapi Tetap Optimis SURABAYA - Terpilihnya Akhmad Sukardi sebagai Sekdaprov Jawa Timur menggantikan Rasiyo yang purna tugas, direspon positif sejumlah tokoh di Jawa Timur.

Meski demikian, banyak pejabat yang ragu, putera asli Madura ini bisa menjalankan tugas sebaik pendahulunya, Rasiyo.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, figur Akhmad Sukardi memang pantas menggantikan Rasiyo.

"Pak Rasiyo itu sudah baik kerjanya dan bisa menjadi bapak yang baik bagi SKPD. Pak Kardi harus bisa melanjutkan lebih baik lagi,"

ujar Gus Ipul.

Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Sabron Djamil Pasaribu juga mengatakan bahwa secara administratif, Sukardi sudah memenuhi.

Namun, menurutnya menjadi Sekdaprov tidak cukup hanya memenuhi syarat administratif, kecakapan lainnya yakni kemampuan komunikasi yang baik sehingga bisa menjadi mediator antara legislatif dan eksekutif menjadi pertimbangan non teknis.

“Pak Kardi (sapaan akrab Sukardi, red), selain sudah mengikuti pelatihan Lemhanas, pendidikannya S3, komunikasinya dengan legislatif juga baik. Kami yakin

beliau mampu jadi mediator eksekutif dan legislatif,” terang politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Keyakinan Sabron didasarkan trackrecord Sukardi selama ini. Menurutnya, sejak menjadi Kepala Dispenda Jatim, Sukardi sudah memahami dinamika birokrasi yang ada di Jatim. Ditambah lagi dengan pengalamannya menjadi asisten IV Pemprov Jatim, menurutnya menjadikan lebih memahami tantangan yang akan dihadapi di masa jabatannya.

“Dari trackrecord-nya itu, kita optimis beliau mampu menjalankan tugasnya dengan baik,” tegasnya.

Sabron menambahkan, Sukardi termasuk pejabat di lingkungan pemprov yang cukup kooperatif. Menurutnya, dia juga mahir dalam berkomunikasi baik dengan politisi maupun dengan wartawan. “Pak Kardi sosok yang lengkap. Bisa berkoordinasi dengan baik,” tuturnya.

Sebelumnya, Akhmad Sukardi menjabat sebagai Asisten IV Bidang Administrasi Umum Setdaprov Jawa Timur. Terpilihnya Akhmad Sukardi, berarti mengalahkan dua pesaing terberatnya yaitu, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Harsono dan Kepala Dinas Pertanian Jatim, Wibowo Eko Putro. (han)

LINTAS JATIM

5

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO.0271 | TAHUN II

SAMBUT TAHUN BARU

Pemkot Tutup Empat Ruas Jalan Protokol SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mendukung sepenuhnya program dari Polrestabes Surabaya bakal memberlakukan car free night pada 4 jalan protokol di Kota Surabaya mulai sore nanti, hingga Rabu (1/1) dini hari besok. Jalan-jalan yang ditutup untuk kendaraan bermotor tersebut yakni Raya Darmo,Tunjungan, Gubernur Suryo dan Jalan Panglima Sudirman. Beragam hiburan akan disajikan mulai dari tari-tarian tradisional khas Surabaya, festival band, lomba cheerleader, streetball performance dan parkour, juga pameran produk dari 70 Usaha Kecil Menengah (UKM) di bawah naungan Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya, termasuk juga aksi berbagai komunitas di Kota Pahlawan.

Kita ingin memberikan hiburan kepada warga kota supaya memanfaatkan pergantian tahun dengan situasi menarik,”

Yayuk Eko Agustin

Asisten I Bidang Pemerintahan Sekkota Surabaya Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Yayuk Eko Agustin saat jumpa wartawan siang kemarin mengatakan, sebenarnya car free night tersebut merupakan program dari Polrestabes Surabaya.

Sehingga pemkot tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk acara tersebut karena semuanya sudah bekerjasama dengan pihak lain. "Kita ingin memberikan hiburan kepada warga kota supaya memanfaatkan pergantian tahun dengan situasi menarik," kata Yayuk.

Menurut Yayuk, pada ruas jalan yang ditutup, kegiatannya berbeda-beda. Untuk Jalan Darmo misalnya, akan dipusatkan untuk aksi budaya, Jalan Tunjungan difokuskan bagi aktivitas anak muda (youth) seperti festival band dan yel-yel eco school.

Untuk kelancaran dan keamanan acara tersebut, Pemkot Surabaya menerjukan sebanyak 1.520 personel, di antaranya dari Satpol PP

sebanyak 300 personel, 200 personil Linmas, , Dinas Perhubungan 200 personel, lalu Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, personel Pemadam Kebakaran, Dinas Pariwisata, Dinkop UKM, Bapemas KB, dan Badan Lingkungan Hidup.

Seperti yang pernah kami beritakan sebelumnya, Polrestabes Surabaya akan memberlakukan car free night pada malam pergantian tahun di kota SUrabaya untuk mengatasi keruwetan yang kerap kali terjadi pada malam pergantian tahun. Ide menarik ini digagas sendiri oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Polisi Setija Junianta. Tujuannya, agar kegiatan warga kota Surabaya pada malam tahun baru terpusat dan terkondisi dengan baik serta untuk meminimalisasi kegiatan konvoi/arak-arakan.

Sehingga tercipta kondisi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas ( Kamseltibcar Lantas ) yang sesuai dengan harapan. Begitu pula kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Acara car free night malam tahun baru 2014 dimulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB. Agenda utama yaitu penutupan Jalan Raya Darmo sepanjang 1,5 KM, Jalan Tunjungan, Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Penglima Sudirman sepanjang 2,5 KM. Agar masyarakat tidak jenuh, sejumlah hiburanpun disuguhkan. Untuk di Jalan Raya Darmo akan diadakan acara yang mengangkat tema tentang budaya. Kegiatannya mulai dari ludruk pelajar, bakar jagung bersama, tarian budaya pelajar, musik tradisional pelajar, lawak simultan yang akan berusaha memecahkan rekor Muri hingga kuliner khas Surabaya. Sedangkan di jl Tunjungan mengangkat tema kaum muda, acaranya antara lain Band Indie, Stand Up Comedy, Music Dance Performence, Anime, Komunitas Sulap dan Bazar Hasil Karya Pelajar. Jalan Gubernur Suryo menggelar kegiatan Parkour, Capoera, Atraksi Komunitas Sepeda BMX, Food Fest, Band Fussion dan Jazzy dengan tema olahraga dan hiburan pendidikan. Sementara untuk Jalan Panglima Sudirman bertemakan komunitas, akan dimeriahkan oleh Komunitas Club Motor, Bazar dan Giant Screen Nonton Bareng XXI (han)

JEMBATAN BAMBU DARURAT

ant/rudi mulya

Sejumlah pengendara melintas di atas jembatan bambu darurat yang membentang di sungai Brantas yang menghubungkan wilayah Kediri dan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Senin (30/12). Warga terpaksa menyeberang melewati jembatan bambu darurat karena jika melalui jalur sebenarnya harus memutar dan menempuh jarak sekitar 30 kilometer. Pada musim penghujan seperti saat ini jembatan yang terbuat dari bambu tersebut rawan hanyut terbawah aliran arus sungai sehingga membahayakan warga.

BLH Jatim Menegur Walikota SURABAYA - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur melayangkan surat teguran kepada Wali Kota Surabaya karena belum juga mengambil tindakan yang tegas terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo yang membuang limbah lindinya ke Kali Lamong, sehingga mengakibatkan pencemaran. Kepala BLH Provinsi Jawa Timur, Indra Wiragana kepada wartawan di Surabaya kemarin mengatakan, surat teguran tersebut terpaksa dikirimkan sesudah BLH melakukan pengawasan langsung di lokasi pencemaran dan mengambil contoh limbah yang dibuang dari TPA Benowo ke Kali Lamong.

"Kami mengambil langkah tegas pada Walikota Surabaya, sesudah dapat laporan dari masyarakat dan aktifis lingkungan hidup yang menginformasikan, kalau TPA Benowo membuang air lindinya langsung ke Kali Lamong tanpa diolah. Akibatnya, kawasan di sekitar Kali Lamong tercemar, banyak ikan mati dan pendapatan para nelayan juga terancam," tandasnya.

Sebelumnya, Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan (KJPL) mendesak pemerintah Kota Surabaya untuk menutup

TPA Benowo. Sebab organisasi wartawan tersebut menemukan adanya sejumlah pipa 'siluman' pembuangan limbah berbahaya, yang diduga berasal dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo Surabaya ke Kali Lamong, hingga mengakibatkan pencemaran di kawasan tersebut. Pemkot dinilai melanggar UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Dalam aturan itu sudah jelas tugas dan fungsi BLH, diantraranya adalah melakukan

pemantauan dan pengawasan pada Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengawasan Lingkungan (UPL), Menurut Indra, BLH Jawa Timur sangat menyesalkan

Persoalan ini sangat penting, karena kalau sampai TPA Benowo diharuskan tutup operasi karena melanggar UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka yang rugi warga Surabaya,”

Indra Wiragana

Kepala BLH Provinsi Jatim lemahnya pengawasan yang dilakukan Walikota Surabaya pada pengelolaan sampah di TPA Benowo yang jadi satusatunya TPA warga Surabaya.

"Persoalan ini sangat penting, karena kalau sampai TPA Benowo diharuskan tutup

PERANGI BISING DI TAHUN BARU

KEHILANGAN

SURABAYA – Tahun baru harus bersih dari kebisingan knalpot brong, demikian tekad kepolisian di Surabaya.

Hal ini bisa dilihat dari ketegasan polisi sektor (Polsek) Tambaksari yang mengamankan 38 motor berknalpot brong. 38 unit motor tersebut diamankan anggota Polsek Tambaksari dalam razia yang digelar beberapa hari terakhir di sejumlah titik.

SURABAYA - Karyawan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak Jl Kutisari Utara V, Adit (sopir), Isbaniah dan Mifta, sekitar pukul 15.15 WIB jadi korban perampok, Senin (30/12).

Akibatnya uang Rp 388 juta amblas dibawa kabur para pelaku yang berjumlah sekitar enam orang.

Peristiwa bermula ketika rombongan karyawan UPTD Pelayanan Pajak Surabaya baru saja mengambil uang dari kantor Pemkot Rp 788 juta dengan mengendarai Toyota Avanza. Uang itu dibagi menjadi dua tas masing-masing berisi Rp 388 juta dan Rp 400 juta. Mereka tidak sadar sedang dibuntuti enam perampok yang mengendarai tiga motor.

Begitu sampai di hala-

Polisi Mengamankan 38 Motor Berknalpot Brong

Kapolsek Tambaksari, Kompol Hartono mengatakan, selain untuk menciptakan suasana yang kondusif bebas kendaraan berkenalpot brong, saat malam pergantian tahun baru nanti, hal ini bertujuan untuk keamanan dalam berkendara.

"Pengalaman tahun kemarin, di wilayah hukum kami ada tiga kendaraan yang terbakar karena menggunakan kenalpot brong," kata Kompol Hartono kepada wartawan, Senin (30/12).

Dia menambahkan, untuk memberikan efek jera, sepeda motor yang terjaring razia, akan disita sampai malam pergantian tahun usai.

ddy/koran madura

tersebut, pihaknya menindak tegas warga yang nekat menggunakan kendaraan berkenalpot brong.

"Untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat lain, sehingga kami melakukan tindakan tegas," tambahnya.

Suara keras dari knalpot brong juga bisa memicu niat pengendara untuk melaju

lebih kencang, sehingga rawan menimbulkan kecelakaan.

“Kalau suara knalpot keras, bisa memicu adrenalin pengendaranya untuk semakin kebut-kebutan.

Tidak hanya nyawanya (Pengendara motor berknalpot brong) yang terancam, tapi juga pengendara lain,” tandasnya. (ddy)

Lingkungan Hidup dan Presiden. Dampak dari laporan yang dilakukan BLH Jawa Timur, juga bisa berdampak pada pencabutan penghargaan Adipura Kencana yang diterima Surabaya," tegas Indra.

Akibat kelalaian pemkot Surabaya ini, lanjut Indra, bisa saja gelar Adipura Kencana dicabut. Sebab salah satu indikator utama dalam penilaian untuk mendapatkan adipura adalah pengelolaan sampah yang baik.

Menanggapi pernyataane Kepala BLH Jawa Timur, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkot Surabaya, Chalid Buchari berkelit. Menurutnya, pemkot sudah sudah memberikan surat peringatan kepada PT Sumber Organik sebagai pengelola TPA Benowo.

"Selain itu, pemkot juga akan menerapkan teknologi Advanced Oxidation Processes (AOP) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Dengan teknologi itu, air limbah yang dibuang TPA Benowo ke Kali Lamong akan lebih jernih dan memenuhi standar baku mutu air," kilah Chalid. (han)

Uang UPTD Pelayanan Pajak Dirampok

KNALPOT BRONG. Kapolsek Tambaksari, Kompol Hartono menunjukkan knalpot brong yang dilepas dari motor yang diamankan.

"Sementara kami sita, dan bisa diambil 10 Januari 2014 nanti, dengan syarat mengganti kenalpot standart dan mampu menunjukkan surat-surat kendaraan," ujarnya..

Menurutnya, banyak warga yang mengeluh akibat suara bising yang timbul dari kendaraan berkenalpot brong. Menanggapi keluhan

operasi karena melanggar UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka yang rugi warga Surabaya," jelas Indra.

Dengan hasil pantauan di lapangan, BLH Jawa Timur memastikan, ada kesalahan proses pengelolaan limbah yang dilakukan TPA Benowo, karena air limbah berupa lindi yang dibuang ke Kali Lamong tidak diolah dengan baik sebelum dialirkan ke Kali Lamong.

"Hasil temuan di lokasi, ternyata pipa pembuangan limbah TPA Benowo ditanam masuk ke dalam permukaan air, padahal aturannya pipa pembuangan limbah, harus ada di atas permukaan air setinggi 50 centimenter," jelas Indra.

Selain adanya indikasi kesengajaan, PT Sumber Organik (SO) pengelola TPA Benowo yang ditunjuk Pemkot Surabaya juga sudah terbukti melanggar ketentuan baku mutu air limbah yang bisa dibuang ke Kali Lamong.

"Semua pelanggaran yang dilakukan Pemkot Surabaya sudah dipantau dan dilaporkan BLH Jawa Timur ke Kementrian

OLAH TKP. Sejumlah petugas identifikasi dari Polrestabes Surabaya saat melakukan olah TKP.

ddy/koran madura

man UPTD Pelayanan Pajak, Isbaniah yang turun membawa tas berisi uang Rp 388 juta langsung dikejar seorang pelaku membawa parang.

Sedangkan seorang pelaku lainnya menodongkan pistol ke kepala Adit sambil mengancam akan menembak jika sopir itu berani bergerak.

Sempat terjadi tarikmenarik antara pelaku dengan karyawan Dirjen Pajak ini.

Namun setelah pelaku menghunus parang dan mengancam akan membacok korban bila tak melepas tasnya, Isbaniah ketakutan. Begitu tas berpindah tangan, para pelaku langsung kabur ke arah selatan.

Petugas Polsek Wonocolo yang mendapat laporan bergegas datang ke lokasi, namun kehilangan jejak pelaku.

Kapolsek Wonocolo Kompol

Naufil Hartono menjelaskan, peristiwa penjambretan itu berlangsung sangat cepat.

“Pelaku diperkirakan ada enam orang dan membekali dirinya dengan senjata tajam dan kemungkinan Senpi. Sejumlah saksi bakal diperiksa untuk menyelidiki kasus ini,” tegasnya.

Saat disinggung mengenai keterlibatan orang dalam terkait kasus penjambretan ini, Kompol Naufil menyatakan hal itu bisa saja terjadi, pasalnya para korban mengambil uang itu di Pemkot Surabaya, bukan di tempat umum seperti bank.

“Kami akan mengumpulkan keterangan para saksi sambil meneliti lokasi kejadian.

Setelah itu baru bisa memunculkan dugaan sementara,” tandasnya.(ddy)

6

PROBOLINGGO

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO.0271 | TAHUN II

OMZET CAPAI RP 50 JUTA

Pasar Tugu Mampu Dongkrak PAD PROBOLINGGO – Omset penjualan pedagang di pasar Sabtu dan Minggu (Tugu) yang berada di alun-alun Kota Probolinggo mencapai Rp 54 juta. Angka itu merupakan omset fantastis yang diperoleh dalam setiap hari.

“Itu perputaran finansial dalam setiap harinya,” ujar Kepala Diskoperiindag Kota Probolinggo, Zainullah kepada wartawan, Senin (30/12).

Zainullah mengatakan, perputaran finasial di pasar Tugu tersebut, sudah jelas mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi di pasar Tugu, tidak hanya dihuni oleh para PKL yang asli warga Kota Probolinggo, melainkan juga banyak PKL yang berasal dari Kabupaten.

“Data di Diskoperindag, jumlah PKL tahun 2011 yang menempati pasar Tugu sebanyak 218 orang, tahun 2012 sebanyak 283 orang. Sedangkan pada tahun 2013 ini sebanyak 362 PKL,”paparnya.

Untuk memberdayakan para UKM yang ada di Kota Probolinggo, kata dia, Dis-

koperindag rencananya akan mengalihkan ke kawasan selatan Kota Probolinggo. Rencana itu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di kawasan utara (dalam perkotaan). “Rencananya memang begitu. Tetapi untuk membuat pasar tidak semudah itu,” tandas Zainullah.

Zaenullah menambahkan, untuk menghadapi perdagangan bebas Asia tahun 2015, barang impor harus lebih murah. Selain itu, produk yang dihasilkan UKM harus lebih berani bersaing.

“Caranya ya UKM harus mempunyai setrategi penjualan yang bagus. Mereka harus inovatif dan menjaga kwalitas produk,” timpal mantan Kepala Dinas Capil dan Kependudukan Kota Probolinggo itu.

Untuk menjaga kwalitas produk yang dihasilkan UKM, Diskoperindag akan terus melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). “Pembinaan itu berupa sosialisasi dan pemberian bantuan terhadap para UKM,”pungkasnya.(ugi).

FANTASTIS. Para pembeli saat mengerumuni pedagang di pasar tugu di Alun-alun Kota Probolinggo sanggup mendongkrak PAD, omset perhari mencapai Rp 45 juta.

Jampersal Ibu Hamil Dibatasi Warga Disarankan Ikut Asuransi BPJS PROBOLINGGO - Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk Ibu hamil tahun 2014 mendatang tak lagi gratis untuk umum. Penerima jampersal, hanya diberlakukan untuk orang yang memiliki kartu Jaminan Kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Endang Astuti, mengatakan Jampersal untuk ibu hamil dalam tahun depan tidak lagi akan berlaku untuk umum.

Yang berhak menerima program Jampersal hanya bagi warga yang memiliki kartu

Jamkesmas dari pemerintah pusat dan kartu jamkesda dari pemerintah Kabupaten.

“Jampersal tidak sama dengan tahun 2013. Kalau pada tahun tersebut, semua masyarakat yang hamil memperoleh jaminan secara gratis tanpa melihat orang kaya atau

miskin. Bagi yang tidak memiliki kartu tersebut, disarankan untuk mengikuti program asuransi.,” paparnya, kepada wartawan, Senin (30/12).

Menurutnya, warga yang tidak memilki kartu disarankan untuk memasukkan data dirinya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan Undangundang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia, yakni lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes dan lembaga jaminan sosial ke-

tenaga kerjaan PT Jamsostek.

“PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dimulai pada awal 2014. Melalui BPJS warga disarankan untuk membayar iuran perbulan sesuai dengan klaster ekonomi keluarga tersebut,” tandas Endang Astuti.

Jaminan kesehatan masyarakat, kata Endang, melalui BPJS segala penyakit yang dideritanya akan mendapatkan jaminan asuransi.

Sehingga masyarakat bisa efesien dalam mengeluarkan biaya pengobatan jiwanya.”

BPJS juga mengatur masalah

jaminan persalinan ibu hamil,” tegasnya.

Anggran untuk Jamkesmas di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2014 mendatang, lanjut dia, sebesar Rp 24 miliar untuk 618 ribu orang. Sedangkan untuk anggaran Jamkesda bagi masyarakat kurang lebih Rp 15 miliar. Dana tersebut di peroleh dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi.

“Dana tersebut merupakan dana sering untuk Jamkesda yang diterima oleh 29 ribu penduduk Kabupaten Probolinggo,” pungkas Endang Astuti.(fud)

CALON LEGISLATOR

Panwas Soroti Istri PNS Nyaleg PROBOLINGGO - Banyaknya istri pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Probolinggo yang mencalonkan diri menjadi Calon Legslatif dalam pemilu 2014 mendatang, mendapat sorotan serius dari pihak Panwas. Pihaknya menilai, kerawanan pihak suami terlibat kampanye dalam mencari suara dukungan.

Menurut Divisi Pengawasan Panwas Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim, kepada wartawan,

Jangan sampai fasilitas tersebut, diikutkan dalam ranah politik pemilu. Apalagi memanfaatkan untuk mensukseskan istrinya, itu sudah tidak dibenarkan,”

Muhtar Razak

Mantan Ketua Cabang PMII Probolinggo Senin (30/12), menegaskan bahwa permasalahan istri PNS yang terlibat menjadi caleg dalam pileg 2014 mendatang menjadi sorotan pihaknya.

Hal itu dinilai rawan keterlibatan suaminya dalam mengampanyekan istrinya untuk memperoleh dukungan. Bahkan pejabat yang memilki fasilitas negara

seperti penyalahgunaan anggaran atau yang lainnya yang sangat dilarang. Karena PNS tidak boleh ikut campur dalam urusan politik praktis seperti pileg.

“Langkah tersebut tidak dibenarkan dan melanggar aturan. Kalau nanti itu ditemukan, kami akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Lukman Hakim.

Menyikapi hal itu, Mantan Ketua Peregarakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Probolinggo, Muhtar Razak, istri PNS yang ikut andil dalam bursa pencalonan pileg 2014 mendatang, dinilai banyak ditemukan di Kabupaten Probolinggo.

“Jangan sampai fasilitas tersebut, diikutkan dalam ranah politik pemilu. Apalagi memanfaatkan untuk mensukseskan istrinya, itu sudah tidak dibenarkan,” paparnya.

Karena itu, ia meminta fasilitas negara itu hanya peruntukannya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.

Apalagi menyangkut urusan politik praktis. “Itu tidak boleh dan menyalahi aturan yang berlaku,” tegas Muhtar Razak.

Muhtar Razak menambahkan, kalau mobil dinas milik pejabat kerap kali ditemukan mengganti plat merah. Tujuannya untuk mengelabuhi masyarakat dengan mengganti plat hitam. “Ya kalau mobil negara jangan sampai dijadikan alat politik oleh PNS, karena itu mobil untuk pelayan rakyat,” pungkasnya.(fud).

ugi/koran madura

ANGIN KENCANG

Ratusan Pohon Pinggir Nyaris Tumbang PROBOLINGGO – Angin kencang yang terjadi di Kota Probolinggo, membuat ratusan pohon di pinggir-pinggir jalan nyaris tumbang.

Beruntung, meski terjadi angin kencang, tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun tidak sedikit genteng rumah warga yang hancur akibat reruntuhan ranting pohon yang terjatuh. “Ada sebagian rumah warga yang gentengnya rusak karena kejatuhan ranting pohon,” ujar seorang warga Kelurahan Kademangan, Bambang kepada wartawan, Senin (30/12).

Bambang menceritakan, sore itu entah kenapa angin tiba-tiba kencang. Melihat kondisi angin kencang tersebut, sebagian warga setempat ada yang ketakutan.

Mereka khawatir dengan terjadinya angin kencang tersebut, banyak pepohonan yang tumbang. “Sebagian pengendara motor terpaksa ada yang berhenti karena terjadi angin kencang,” timpal dia.

Terjadinya angin kencang tersebut, imbuh dia, hanya berlangsung beberapa menit.

Melihat ada angin kencang itu, ada sebagian warga yang sempat mengeluarkan peralatan dapur. Hal ini dilakukan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. “Kepercayaan warga memang seperti itu,” katanya.

Terjadinya angin kencang itu tidak hanya terjadi di wilayah Kecamatan Kademangan, namun juga di kawasan perkotaan. Misalnya, di kawasan alun-alun Kota Probolinggo. Sejumlah pedagang di kawasan itu sempat ketakutan.

Bahkan, warung yang berada di bawah pohon sempat terdengar suara ranting pohon yang jatuh akibat terpaan angin kencang itu. Sebagian pedagang sempat ketakutan, karena angin tiba-tiba datang dengan kencang.

“Tidak tahu arah anginnya dari mana. Tiba-tiba datang angin kencang,” ujar seorang pedagang, Ny. Misla.

Menurut dia, angin kencang itu tiba-tiba saja datang. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun kondisi angin kencang tersebut membuat warga sekitar ketakutan.(ugi).

TAHUN BARU

Polisi Memperketat Konvoi

WISATA GUNUNG BROMO

ant/sahlan kurniawan

Wisatawan mancanegara berjalan di sekitar padang pasir Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur, Senin (30/12). Wisatawan yang berkunjung ke Bromo selalu tertarik untuk menikmati kawah Gunung Bromo serta padang pasirnya yang unik.

KECELAKAAN

Santunan Korban Tembus Rp 1,4 Triliun PROBOLINGGO - Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia tetap tinggi. Hal itu tergambar dari nilai santunan yang dibayarkan oleh PT Jasa Raharja. Sepanjang Januari-Desember 2013, BUMN bidang asuransi sosial ini membayarkan total santunan pada korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum (darat, laut/sungai/ danau/ dan udara sekitar Rp 1,4 triliun.

“Sepanjang tahun 2013 sebanyak tiga puluh dua ribu korban meninggal, dan setiap jam tiga orang meninggal di jalan,”kata Kepala Divisi Pencegahan dan Pelayanan PT. Jasa Raharja, Abdul Haris, usai memberikan santuan kepada ahli waris korban kecelakaan Pick Up dan Truk, di Desa Mentor Kecamatan Sum-

berasih Kabupaten Probolinggo, Senin (30/12).

Abdul Haris mengatakan sampai saat ini kecelakaan lalu lintas paling banyak dialami usia produktif, yakni umur 15 – 45 tahun.”Totalnya hingga mencapai 63 persen kecelakaan lalu lintas,”tandasnya.

Menurutnya, santunan yang dibayarkan untuk korban meninggal mendapatkan sebesar 25 juta, sedangkan rawat inap kami bekerja sama dengan rumah sakit terkait dengan biaya setinggi-tingginya 10 juta.

“Kami berikan santunan ini sesuai dengan Undang-undang no. 34 tahun 1964 tentang asuransi kecelakaan. Untuk setiap korban meninggal diberikan santunan Rp 25 juta, sementara untuk korban luka

maksimal Rp 10 juta,”papar Abdul Haris.

Abdul Haris menambahkan, selain mengemban tugas pokok yaitu memberikan santunan pada korban kecelakaan angkutan penumpang umum dan lalu lintas, Jasa Raharja sebagai salah satu BUMN juga turut memberikan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

"Kami melakukan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL). Dari perspektif bisnis, PKBL merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kami juga sedang fokus pada pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah daerah tertinggal," tutupnya.(hud).

AKP. Warih Hutomo Kasatlantas Polres Probolinggo

PROBOLINGGO - Menyikapi datangnya tahun baru 2014, Polres Probolinggo akan melakukan upaya penjagaan ekstra ketat. Kebiasaan menyambut tahun baru, masyarakat cenderung melakukan konvoi dititik keramaian.

Kapolres Probolinggo Endar Priantoro, melalui Kasatlantas Polres Probolinggo, AKP Warih Hutomo, mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya perketat penjagaan dalam menyambut tahun baru 2014 besok malam. Pengamaan tersebut merupakan rangakian dari operasi semeru 2013 menyambut tahun baru, “Semua jajaran polres dan pihak Satlantas akan melakukan upaya peman-

tauan lalu lintas. Terutama kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, akan kami tindak tegas,” terangnya, Senin (30/12).

Menurutnya, jalur yang akan dilakukan pemantauan di seluruh wilayah hukum Polres Probolinggo. Namun yang akan menjadi titik tekan terahadap pengendara motor yang menggunakan knalpot brong dan roda kecil. Bahkan pihaknya akan melakkan sanksi tegas dengan menilang kendaraan tersebut.“Langkah tersebut, sudah jelas melanggar aturan undang-undang lalu lintas,”tandas AKP.Warih Hutomo.

Warih Hutomo menambahkan, kebiasaan menyambut tahun baru banyak kalangan masyarakat terutama bagi pemuda melakukan konvoi di daerah keramaian.

Kalau memang terjadi, maka harus melakukan upaya konvoi yang tertib lalin.

“Jika konvoinya menggunakan knalpot brong, roda kecil, dan tidak menggunakan helm. Maka pihak satlantas akan tindak dengan menilang sepedanya.

Knalpot brong sangat menggangu lingkungan karena suara yang di keluarkannya terlalu nyaring,”pungkas AKP.Warih Hutomo. (fud).

OPINI

Tahun Baru Masehi dalam Kacamata Islam

salam songkem

Peduli Kerakyatan

S

etelah mengalami desakan bertubi-tubi, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabut Peraturan Presiden (Perpres) nomor 105/2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu dan Perpres Nomor 106/2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara. Tentu saja pencabutan dua perpres itu karena ada alasannya. Baik Presiden maupun berbagai elemen yang mendesak pencabutan kedua perpres itu masing-masing berargumen demi kepedulian terhadap rakyat Indonesia.

Kedua perpres itu selama ini dianggap sangat berpihak kepada kepentingan pejabat pemerintahan, seakanakan mereka mendapat perlakuan istimewa daripada lainnya, padahal pejabat pemerintah maupun lainnya itu sama-sama rakyat Indonesia. Sehingga pemerintah dengan adanya dua perpres itu terkesan kurang mempedulikan terhadap semua rakyatnya, bahkan cenderung mengabaikan rakyat yang bukan pejabat.

Itulah sebabnya Presiden tidak mau dianggap berbuat abai terhadap rakyat miskin dan lebih memprioritaskan pejabat yang sudah sejahtera. SBY pun mencabut dua perpres itu dengan dasar sudah ada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggasra Jaminan Sosial (BPJS), yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2014, sehingga perpres/105/2013 dan perpres 106/2013 sudah tidak dibutuhkan lagi.

Dalam sistem jaminan sosial yang akan diberlakukan sejak awal tahun 2014 telah dialokasikan dana sebesar Rp 19,93 triliun. Dana triliunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung kesehatan 86,4 juta masyarakat yang tergolong sangat miskin, miskin, dan rentan, termasuk di dalamnya pejabat negara dan pejabat pemerintah beserta isteri, anak, maupun keluarganya. Itu juga mengindikasikan SJSN dan BPJS masih sangat menganakemaskan PNS dan sangat menafikan rakyat yang bukan pejabat negara dan pejabat pemerintah. Sebab seharusnya yang menjadi kebutuhan sistem jaminan yang lebih berpihak kepada rakyat sangat miskin, miskin, dan rentan, bukan pejabat negara, bukan juga pejabat pemerintah.

Logikanya, PNS, baik itu pejabat negara maupun pejabat pemerintah lainnya, sudah mendapatkan gaji tetap dan tunjangan lainnya dari negara ini, sehingga mereka dipastikan pendapatannya sudah terjamin. Sedangkan rakyat selain mereka, tidak mendapatkan pendapatan yang jelas, sehingga kesejahteraan rakyat ini sangat perlu ditingkatkan. Dua sisi kehidupan rakyat Indonesia sangat berbeda, bahkan status ekonomi mereka sangat pincang, sehingga butuh perhatian pemerintah secermat-cermatnya, agar kucuran perhatian yang diberikan pemerintah tidak lebih berpihak pada kalangan yang kesejahteraannya sudah terjamin. (*)

Tahun baru merupakan perayaan pergantian masa satu tahun ke tahun berikutnya.

Satu hari lagi, masyarakat dunia akan mengalami sebuah even besar yaitu datangnya tahun baru masehi yang bagi sebagian orang sangat dinanti-nantikan. Sementara bagi yang lainnya merupakan hari yang biasa-biasa saja dan tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lainnya.

T

idak hanya itu, anggapan masyarakat Islam terhadap perayaan tahun baru juga beragam, ada yang membolehkannya dan ada pula yang menganggapnya sebagai sebuah bid’ah dan tradisi yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Namum sebelum mengkaji pandangan Islam tentang tahun baru masehi, alangkah lebih baiknya untuk mengurai sejarah perayaan tahun baru masehi.

Sejarah Perayaan Tahun Baru Masehi Perayaan tahun baru masehi pertama kali dilakukan pada tanggal 01 january 45 SM (Sebelum Masehi). Mo-

N

anti malam, pas jam 00.00, pergantian tahun terjadi. Itu artinya, pada waktu itu tahun 2013 akan berakhir, tergeser otomatis oleh tahun baru 2014 yang datang tak bisa ditolak. Ini sirkulasi zaman yang sudah pasti terjadi sepanjang tahun. Sangat mengesankan, sulit dilupakan. Bagaikan kado istimewa yang akan terkenang selamanya. Apalagi di penghujung tahun 2013 ini, ternyata ada catatan yang membuat rakyat Indonesia makin sulit melupakan kado zaman tahun ini.

Kado zaman di penghujung tahun ini diantaranya terdapat 346 TKI diusir oleh Malaysia. Bahkan menurut catatan Koordinator Lapangan Satgas TKI Bermasalah Tanjungpinang, Sony, sepanjang Desember ini, sudah terjadi enam kali pengusiran TKI oleh pemerintahan Malaysia, yaitu pada 3 Desember 2013, 5 Desember 2013, 12 Desember 2013, 19 Desember 2013, dan 20 Desember 2013. Bila dikalkulasi dari enam kali pengusiran TKI bermasalah itu, terdapat 1.662 orang, terdiri dari 1.160 orang laki-laki, 502 orang perempuan, dan 43 orang anak-anak.

Jika ditotal selama 2013, lebih dari 15 ribu TKI bermasalah yang diusir Malaysia melalui Tanjungpinang dengan rata-rata per bulannya mencapai 1000-1200 orang TKI bermasalah.

Pengusiran warga Indonesia yang berangkat hendak menjadi TKI di Malaysia yang terulang sampai enam kali menjadi potret lemahnya negara ini dalam menangani masalah ketenagakerjaan dan migrasi. Indonesia sudah tidak mampu lagi melindungi rakyatnya sendiri. Tidak bisa lagi mampu memberikan ketenangan hidup bagi warga negara. Sehingga yang terjadi kemudian Indonesia menjadi negara yang gerah, sehingga tidak sedikit rakyatnya lebih memilih hengkang ke negeri orang.

Bahkan warga negara yang berusaha tetap bertahan di wilayah NKRI, meskipun tingkat kesejahteraannya bersama isteri, anak, dan keluarga besarnya sudah mendapat jaminan negara, terbukti masih tidak tenang, apalagi rakyat kecil yang pendapatannya tak jelas. Salah satunya di sektor hukum, telah banyak praktisi hukum terjerat kasus hukum karena kemaruk harta, sebagai bukti ketidaktenagannya hidup di negara ini. Demikian juga kasus di dunia pendidikan, dalam catatan akhir tahun ini, telah ditemukan 135 laporan gratifikasi. Ratusan kasus gratifikasi itu telah diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi UPG Kemendikbud.

Banyaknya kasus gratifikasi selama tahun 2013 di Kemendikbud mendapat apresiasi dari KPK karena paling banyak menyampaikan laporan gratifikasi di antara lembaga negara lainnya. Ini juga menambah kondisi negara kita makin buruk, sehingga rakyat semakin kehilangan kepercayaannya terhadap bumi kelahirannya sendiri. Hanya ada harapan yang masih menggantung, kado zaman di penghujung 2013 yang buruk ini tidak makin buruk di tahun 2014 mendatang. (*)

ment itu dilakukan oleh seorang tokoh besar dunia yaitu salah seorang kaisar Romawi Julius Caesar dengan dibantu oleh para ehli astronomi dari Alexandria, Sosigenes, dengan mengubah penanggalan penanggalan tradisional Romawi sejak abadke-7 SM. Penanggalan Romawi didesain dengan mengikuti revolusi matahari.

Saat itu sudah ada bulan juli dengan mengacu pada nama Julius Caesar dan bulan agustus dengan mengacu pada salah satu nama kaisar Romawi yang lain yaitu Augustus. Menurut seagian sumber, Julius caesar mendedikasikan tahun baru itu pada Dewa Janus, dewa yang memiliki dua wajah yang menghadap ke depan dan ke belakang.

Mitolog Romawi beranggapan bahwa dewa Janus yang memiliki wajah yang menghadap ke depan dan ke belakang merupakan simbol masa lalu dan masa depan.

Tradisi yang berkembang pada waktu itu adalah saling berbagi antar sesama manusia dengan saling memberikan kacang, potongan dahan yang dianggap suci, koin lapis emas dan sebagainya.

Pada abad pertengahan hingga tahun 1600 M, negara-negara barat menggunakan kalender gregorian atau kalender masehi sebagai kalender internasional. Masyarakat Eropa menggunakan tanggal 25 maret, yaitu kenaikan Isa al-Masih atau Yesus Kristus, sebagai tahun baru umat kristen.

Akan tetapi lambat laun tahun baru umat kristen mulai beralih pada tanggal 01 januari. Bagi umat kristen, tahun baru merupakan ritual yang sakral dan suci karena merupakan hari kelahiran Isa al-Masih atau Yesus Kristus.

Pandangan Islam Dalam kaca mata Islam, per-

ayaan tahun baru masehi masih beperdebatkan diantara para ulama’.

Perbedaan pendapat ulama’ tentang boleh tidaknya merayakan tahun baru masehi. Sebagian ulama’ mengharamkan perayaan tahun baru masehi dan sebagian yang lain justru membolehkannya.

Setidaknya ada beberapa alasan yang mendasari para ulama’ yang mengharamkan perayaan tahun baru masehi yaitu: pertama, tahun baru adalah ibadahnya orang kafir, kedua, menyerupai orang kafir dan ketiga, banyak maksiat di dalamnya. Menurut ulama’ yang mengharamkan, tahun baru masehi merupakan ibadahnya orang-orang kafir yaitu ritual ibadahnya masyarakat Romawi yang menyembah Dewa Janus atau ritual ibadahnya umat kristiani dalam merayakan hari kelahiran Isa al-Masih atau Yesus Kristus. Sementara dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa “barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum itu”. Artinya, umat Islam yang ikut merayakan ritual masyarakat Romawi dalam menyembah dewa Janus maka termasuk bagian dari masyarak penyembah dewa Janus. Umat Islam yang ikut merayakan ritual umat kristen dalam menyembah Isa al-Masih maka termasuk bagian dari umat kristen tersebut.

Disamping itu, dalam perayaan tahun baru maehi banyak maksiat di dalamnya. Karena tradisi orang-orang eropa dalam merayakan tahun baru masehi adalah dengan melakukan kesenangan-kesenangan yang menyimpang dari ajaran agama Islam seperti zina, minum-minuman keras dan lain sebagainya.

Menurut ulama’ yang membolehkan, perayaan tahun baru masehi

boleh saja dilakukan asal niatnya benar. Dalam sebuah hadits dijelaskan “sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung niatnya”. Jika perayaan tahun baru masehi diniatkan untuk kebaikan akan menjadi baik dan jika diniatkan untuk keburukan maka akan menjadi buruk pula.

Menurut hemat penulis, tahun baru masehi tidaklah menyimpang dari ajaran agama Islam asal diniatkan bukan untuk menyembah Dewa orang-orang romawi atau Tuhan orang-orang kristen. Yang menjadi persoalan adalah muatannya, dengan kegiatan apa tahun baru masehi itu diisi. Tradisi tahlilan 7 hari kematian seorang muslim, 100 harinya, 1 tahun dan 1000 harinya juga bukan merupakan tradisi asli umat Islam di Indonesia. Tradisi itu merupakan tradisi masyarakat Hindu yang diadopsi oleh para wali songo dengan mengubah muatannya, yaitu dengan diisi dengan ritual-ritual atau bacaanbacaan yang dianggap benar oleh Islam atau sekarang biasa disebut dengan “tahlilan”.

Tradisi perayaan tahun baru masehi juga demikian, jika moment tahun baru diisi dengan kegiatan yang positif maka akan menjadi positif juga. Sebagaimana pernah dilakukan oleh masyarakat Trompoasri Sidoarjo.

Pada tahun baru masehi, salah satu masjid Trompoasri Sidoarjo mengundang masyarakat Trompoasri untuk melakukan istighasah dan do’a bersama di masjid. Jika tahun baru diisi dengan kegiatan yang positif maka akan menjadi positif dan jika diisi dengan kegiatan yang negatif maka akan menjadi negatif juga. wallahu a’lam.= *) Dosen LB Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan.

Efektivitas Pemerintahan SBY

Kado Zaman

A

7

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

Banyak kursi dalam gerbong kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH) sering berganti penumpang di tengah jalan. Sebab, jumlah KDH dan WKDH yang bermasalah dengan hukum terus bertambah. Fakta ini mengindikasikan dua kecenderungan yang meresahkan; tak hanya menggambarkan maraknya korupsi di daerah, tetapi juga merefleksikan turunnya efektivitas pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) Wakil Presiden Boediono.

K

urang lebih 10 bulan ke depan sejak Desember 2013 ini, tepatnya Oktober 2014, Kabinet Indonesia Bersatu-II bakal demisioner. Dalam rentang waktu yang relatif pendek itu, tak banyak yang bisa diperbuat SBYBoediono untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan. Soalnya, fokus kedua pemimpin pun terpecah, karena terus didera isu mega skandal Bank Century dan kasus korupsi lain yang diduga melibatkan keluarga presiden.

Berita tentang langkah presiden menunjuk pengacara khusus untuk melindungi keluargannya dari fitnah, sudah cukup menggambarkan gejolak batin presiden saat ini. Kasus suap Impor daging sapi, kasus Hambalang dan kasus suap mantan Kepala SKK MIgas jelas membuat presiden tidak nyaman.

Bunda Putri dan Sengman Tjahya ‘menjual’ kedekatan mereka dengan Presiden dan keluarga untuk mendapatkan tambahan kuota impor daging sapi. Sedangkan saksi untuk kasus Hambalang dan kasus suap SKK Migas menyebut-nyebut nama anak pres-

iden. Citra ibu negara pun sempat terganggu oleh pemberitaan yang bersumber dari bocoran dokumen hasil penyadapan intelijen Australia yang diperoleh Wikileaks.

Lalu, entah bagaimana SBY menyikapi keterangan pers Wapres Boediono soal gelembung dana talangan Bank Century yang tak jelas pertanggungjawabannya itu. Dengan menunjuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai penanggungjawab gelembung dana talangan, sama artinya Boediono menarik SBY ke dalam pusaran kasus Bank Century, karena LPS bertanggungjawab kepada presiden.

Sayang, publik seperti menunggu godot, karena presiden tak kunjung merespopns masalah ini. Curiga publik pun menguat. Sebab, luar biasa aneh jika administrasi pemerintahan SBY-Boediono tak berani dan tak mampu menyuarakan pertanggungjawaban mereka atas penggunaan dana LPS itu.

Karenanya, dalam rentang waktu sisa pengabdian mereka yang 10 bulan itu, Jelas bahwa kedua pemimpin akan terus diganggu oleh masalah ini.

Sebab, Tim Pengawas (Timwas) DPR untuk kasus Bank Century akan terus menuntut pertanggungjawaban itu. DPR berpendirian bahwa kasus ini harus dituntaskan agar tidak menjadi preseden. Sekarang dan di kemudian hari, para pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan tak boleh dilaksanakan semena-mena. Setiap pemimpin publik boleh merumuskan dan menetapkan kebijakan sesuai wewenang yang melekat padanya, tetapi kebijakan itu tetap harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan parameter yang jelas dan masuk akal, serta minus rekayasa.

Boediono boleh saja menolak memenuhi panggilan Timwas DPR. Tetapi, bisa dipastikan bahwa proses untuk mempersoalkan kasus ini tidak berhenti pada penolakan Boediono. Saat dana talangan Century dicairkan, dia menjabat Gubernur Bank Indonesia, dan juga anggota Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK). Dengan dua jabatan itu, dia otomatis tidak bisa cuci tangan begitu saja dari kasus gelembung dana talangan. Argumentasinya sederhana; LPS melaksanakan mandat KSSK. Sebagai anggota KSSK, Boediono harus ikut bertanggungjawab jika terjadi gelem-

bung dana talangan.

Kalau pada level pemerintahan pusat marak dengan berita berbau korupsi dan manipulasi, kecederungan yang sama juga terjadi di tingkat daerah.

September 2013 lalu, pejabat pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa jumlah pejabat pada level pimpinan daerah yang bermasalah dengan hukum sudah mencapai 304 pejabat. Ini bukan jumlah yang kecil. Kecenderungannya terus bertambah karena pada Mei 2013 baru berjumlah 291 pejabat yang bermasalah.

Auto Pilot Pejabat daerah yang bermasalah dengan hukum meliputi 21 gubernur, 7 wakil gubernur, 156 bupati, 46 wakil bupati, 41 walikota, dan 20 wakil walikota.

Dengan penahanan gubernur Banten oleh KPK, berarti sudah 22 gubernur yang bermasalah dengan hukum. Sementara dari Nusa Tenggara Timur diberitakan bahwa walikota Kupang periode 2007-2012 ditahan oleh Kejaksaan setempat, karena diduga terlibat korupsi dalam proyek pendidikan.

Di Jawa Tengah, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) setempat mencatat, setidaknya 4 bupati (aktif), seorang walikota dan seorang wakil bupati harus berurusan dengan penegak hukum karena diduga terlibat kasus korupsi. Di provinsi ini, lima mantan bupati dan dua mantan walikota juga bernasib sama.

Kalau semua kasus terungkap, korupsi di daerah pun tak kalah maraknya dengan di pusat. Banyak pejabat daerah lebih berani melakukan tindak pidana korupsi karena pejabat pemerintah pusat di Jakarta memberikan contoh perilaku korup itu. Kecenderungan ini marak karena pejabat daerah ‘harus’ memberi upeti kepada pejabat di pusat agar proyek yang dibutuhkan daerahnya bisa lolos dalam pembahasan anggaran di Jakarta. Itu sebabnya, pejabat daerah – atau utusan mereka -- harus terbang ke Jakarta untuk melakukan lobi sambil memberi upeti.

Praktik wajib memberi upeti kepada oknum di pusat ini otomatis menjadi semacam pembelajaran bagi pejabat di daerah. Melihat bahwa pejabat di pusat begitu leluasa mela-

kukan korupsi, pejabat di daerah pun mencari caranya sendiri untuk bisa memanipulasi anggaran daerahnya.

Dengan ratusan pimpinan daerah harus meninggalkan ruang kerjanya untuk menjalani proses hukum, apakah pemerintahan bisa berjalan efektif? Omong kosong kalau ada klaim bahwa pemerintahan berjalan normal. Manajemen pemerintahan akan mengalami guncangan hebat jika kepala pemerintahannya berstatus tersangka, apalagi ditahan. Sekalipun ada WKDH, tetap saja butuh waktu tidak sedikit untuk melakukan konsolidasi memulihkan pemerintahan.

Kalau terjadi pergantian karena diangkatnya pejabat KDH yang baru, proses memulihkan pemerintahan tidak selalu berjalan mulus. Pejabat baru pasti ingin bersih-bersih dulu, dengan cara menunjuk orang-orang kepercayaan baru.

Prinsip otonomi daerah bahkan sering membuat persoalan menjadi bertambah rumit. Pemerintah pusat cenderung lambat bertindak atau merespons masalah dengan alasan otonomi daerah. Kelambanan ini justru sering mengeskalasi persoalan di daerah. Kalau persoalannya tereskalasi, bagaimana mungkin pemerintahan bisa berjalan normal?

Menyoroti persoalan yang membelenggu pemerintahan di sejumlah daerah tidak berarti pemerintah pusat boleh lepas tangan karena alasan otonomi tadi. Peran pemerintah pusat itu komprehensif, dan karenanya juga harus bertanggungjawab mewujudkan stabilitas dan kualitas pemerintahan daerah.

Akhirnya, karena kecenderungan di pusat dan puluhan daerah hampir sama, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa efektivitas pemerintahan SBY-Boediono terus menurun.

Ini sudah menjadi persepsi publik, sehingga memunculkan guyonan tentang Indonesia sebagai negara auto pilot alias negeri tanpa pemimpin.

Guyonan ini ingin memberi pesan kepada pemerintah bahwa negara dan rakyat bisa mengatasi persoalannya sendiri tanpa kepemimpinan atau peran pemerintah. Negeri ini telah terkecoh oleh pencitraan.= *) Anggota DPR RI dan wakil ketua umum Kadin Indonesia.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

KORAN MADURA 8SELASA 31 DESEMBER 2013 No. 0271 | TAHUN II

8

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

MAN OF THE MATCH

Hazard Fantastis

Momen saat Luis Suarez mengedipkan mata pada Branislav Ivanovic

MOMEN SPESIAL

Kedipan Mata Luis Suarez LAGA Chelsea melawan Liverpool di Stadion Stamford Bridge (29/12) juga menjadi ajang ‘reuni’ bagi dua pemain, Branislav Ivanovic dan Luis Suarez.

Boleh dibilang, keduanya menjadi pusat perhatian di laga ini karena mereka adalah aktor utama dalam insiden gigitan Suarez pada tangan Ivanovic April lalu. Akibat insiden ini Suarez mendapat hukuman larangan tampil.

Maka, penonton menunggu momen di mana keduanya akan melakukan jabat tangan sesaat sebelum kick-off. Fans menanti reaksi Suarez dan Ivanovic.

Ternyata, Luis Suarez benar-benar melakukan sesuatu yang unik. Dia mengedipkan matanya saat berjabat tangan dengan lawannya itu. Tidak ada reaksi dari Ivanovic.

Entah apa arti kedipan itu? (dar)

LIVEONTV Rabu 1 Januari 2014 LIGA PRIMER INGGRIS Swansea City vs Manchester City 19.00 WIB di beIN Sport 3 Southampton vs Chelsea 21.30 WIB di SCTV Liverpool vs Hull City 21.30 WIB di beIN Sport 1 Arsenal vs Cardif City 22.00 WIB di beIN Sport 2 Sunderland vs Aston Villa 22.00 WIB di O-Channel West Brom vs Newcastle 22.00 WIB di FIGHT Sport Stoke City vs Everton 22.00 WIB di NEX Entertainment Kamis 2 Januari 2014 LIGA PRIMER INGGRIS Manchester United vs Tottenham 00.05 WIB di SCTV FRIENDLY MATCH PSG vs Real Madrid 21.00 WIB di MNCTV Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

SENGIT

Para pemain Chelsea dan Liverpool berduel sengit untuk memperebutkan bola pada laga yang berlangsung di Stadion Stamford Bridge, Minggu (29/12). Laga tersebut berakhir untuk kemenangan Chelsea 2-1.

Akhir Manis Si Biru Hajar Liverpool, Chelsea Jaga Peluang Juara Musim Ini Chelsea mendemonstrasikan tekad mereka untuk menjuarai Liga Utama Inggris dengan bangkit dari ketinggalan dan mengalahkan sesama kandidat juara Liverpool 2-1 pada pertandingan yang berlangsung di Stamford Bridge.

LONDON - Chelsea menjaga peluang merebut gelar juara Liga Utama Inggris musim ini setelah melumat Liverpool 2-1 pada laga boxing day di Stamford Bridge, Minggu (29/12) tengah malam hingga Senin (30/12) dini hari WIB. Tambahan tiga poin ini mengokohkan pasukan Jose Mourinho di tempat ketiga klasemen sementara dan hanya selisih dua poin dari Arsenal yang bertengger di puncak klasemen dan tertinggal satu poin dari Manchester City di tempat kedua.

Pada laga tersebut, “The Reds” unggul terlebih dahulu berkat gol cepat Martin Skrtel ketika pertandingan baru berjalan empat menit. Gol ini berawal dari kesalahan Samuel Eto’o yang melanggar pemain lawan sedikit di luar garis 16 Chelsea. Coutinho yang mengambil tendangan bebas berhasil mengirim bola ke kotak penalti dan berupaya disambut dengan sundulan Luis Suarez. Bola lemah dari kaki bek Chelsea justru bergulir ke tiang dekat dan berhasil dijangkau Skrtel yang tidak terkawal dan diteruskannya dengan kaki kiri ke gawang Petr Cech yang sudah kosong dan gol.

Tersengat gol cepat tersebut, para pemain Chelsea segera bereaksi. Tendangan keras Frank Lampard dari luar garis 16 pada menit ke-12 masih bisa dihalau kiper Liverpool, Mignolet. Tekanan demi tekanan para pemain “The Blues” akhirnya membuahkan hasil berkat gol indah Eden Hazard dari luar garis 16. Kerjasama Hazard dengan Wilian diakhiri dengan tendangan keras Hazard yang menghujam pojok

Pemain Cedera

Lampard-Ivanovic Menepi, Oezil Segera Kembali

MESUT OZIL

bisa tampil lagi untuk Arsenal pada tahun baru nanti.

LONDON - Dua pemain Chelsea Frank Lampard dan Branislav Ivanovic harus ditarik keluar saat menjamu Liverpool di Stamford Bridge akibat cedera, pada Minggu (29/12). Belum tahu seberapa parah cedera kedua pemain ini.

Lampard digantikan oleh John Obi Mikel mulai awal babak kedua sedangkan Ivanovic meninggalkan lapangan lebih awal. Bek asal Serbia itu ditarik keluar saat pertandingan baru berusia setengah jam dan digantikan oleh Ashley Cole.

Seusai pertandingan, manajer Chelsea Jose Mourinho mengonfirmasi cedera Lampard dan Ivanovic. Tapi, dia belum tahu berapa lama dua pemain itu akan absen.

“Lampard mengalami cedera otot.

Jadi, lupakan dia untuk sementara waktu. Masih terlalu dini untuk bilang berapa lama. Ivanovic mengalami masalah pada ligamen lateralnya. Kami tidak berpikir ini adalah masalah besar. Tapi, ini hal yang menyakitkan,” kata Mourinho.

Dia melanjutkan, “Normalnya dia juga akan absen, tapi itu adalah konsekuensi periode yang berat seperti ini.”

Sementara itu, Arsenal yang tidak diperkuat Mesut Oezil saat menang atas Newcastle United karena cedara bahu diperkirakan akan segera pulih. Bahkan pemain internasional Jerman ini sudah bisa tampil pada tahun baru nanti.

Menurut pelatih Arsenal Arsene Wenger, Oezil mungkin masih akan absen saat Arsenal menjamu Cardiff City di lanjutan Premier League, Rabu (1/1) mendatang. Tapi Wenger memprediksi pesepakbola 25 tahun itu tidak akan menepi untuk waktu yang lama.

“Ada peradangan di bahu. Itu mungkin akan membuat dia absen sepekan lagi mungkin kurang, saya tidak tahu, tapi tidak dalam waktu yang lama,” ucap Wenger. (aji)

kiri atas gawang Mignolet dan mengubah kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-17.

Setelah kedudukan imbang, Chelsea semakin beringas.

Mereka mengunci pergerakan para pemain Liverpool. Operanoperan anak-anak asuh Brendan Rodgers itu berhasil dipotong John Terry dan kawan-kawan.

Samuel Etoo akhirnya membawa timnya unggul 2-1 pada menit ke-34. Gol ini berawal dari bola sodoran Lampard dari sisi kiri pertahanan Liverpool kepada Oscar di dalam kotak penalti.

Gerakan pemain Brasil ini sempat mengecoh peman Liverpool sebelum melepas tendangan mendatar di sela-sela kaki bek Liverpool ke mulut gawang. Bola tersebut bisa dijangkau oleh Etoo dengan kaki kiri sambil menjatuhkan diri dan bola bersarang di pojok kanan bawah gawang Mignolet.

Kedudukan 2-1 ini bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, kedua tim saling menyerang dan saling mengancam. Liverpool memiliki peluang mencetak gol melalui sundulan bek kiri Sakho, sayang bola tersebut masih membentur mistar gawang. Sedangkan Chelsea memiliki dua peluang melalui tendangan keras Samuel Etoo dan Fernando Torres yang menggantikan Etoo menjelang bubaran.

Sayang, tidak satu pun peluang-peluang itu menghasilkan gol. (aji)

Eden Hazard menjadi pemicu kebangkitan Chelsea dengan golnya di menit ke-17.

Sebelumnya, Si Biru sempat kaget dengan gol cepat bek Liverpool Martin Skrtel.

Tak hanya itu, winger asal Belgia ini juga turut andil dalam proses gol kedua Chelsea yang dicetak Sameul Eto’o.

Selain itu, ada fakta menarik pada penampilan Hazard kali ini, yakni keputusan yang dibuat oleh Manajer Chelsea Jose Mourinho memainkannya di sayap kanan, padahal posisi regulernya di sayap kiri.

Mourinho beralasan bahwa penempatan ini membuat Eden Hazard lebih kuat dalam sisi penyerangan. Penempatan ini memang efektif bagi Chelsea.

Hazard mampu mengeksploitasi pertahanan Liverpool dari sisi kanan. Dia beberapa kali melakukan gerakan cutting inside yang merepotkan bek Liverpool.

“Ia bekerja dengan amat fantastis. Hari ini saya memutuskan tidak memainkannya di sisi kiri, karena saya tahu bahwa (Glenn) Johnson akan banyak melakukan serangan,” jelasnya.

“Eden adalah salah seorang pemain yang sudah tampil di setiap laga, jadi jika saya memainkannya di kiri, maka ia akan banyak bekerja dan energinya akan menguap sia-sia. Jadi saya ingin ia bermain di kanan untuk terus menggunakan tenaganya guna membantu serangan tim dan membuat situasi berbahaya,” pungkas Mourinho. (dar)

JELANG LAGA PERSAHABATAN

PSG dan Real Madrid Bentrok di Doha

DOHA-Libur musim dingin biasanya dimanfaatkan sebagian besar klub Eropa untuk menjalani pemusatan latihan. Ada yang seru yakni duel persahabatan antara Paris St Germain kontra Real Madrid di Qatar.

Kedua tim kaya itu akan melakoni ujicoba di Doha, Qatar pada Kamis (2/1) malam WIb mendatang. Pertarungan ini mengulang duel keduanya di musim panas yang dihelat di Gotheburg, Swedia, di mana El Real menang 1-0 berkat gol Karim Benzema.

Meski cuma berstatus persahabatan di jeda musim dingin, namun atmosfer pertandingan dipastikan akan berjalan seru

dan panas mengingat banyaknya pemain top dunia di PSG maupun Madrid.

Duel mahal bernilai ratusan triliun ini akan menampilkan Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi, dan Thiago Motta di kubu PSG. Lalu ada Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, dan Iker Casillas dari Madrid.

Untuk pertama kalinya sejak Portugal menyingkirkan Swedia di playoff Piala Dunia 2014 lalu, Ronaldo akan berjumpa lagi dengan Ibra. Duel yang akan sarat emosi untuk Carlo Ancelotti, yang melatih Madrid usai meninggalkan PSG akhir musim lalu.

Padahal Ancelotti baru saja

membawa PSG meraih juara Ligue 1 yang pertama dalam 19 tahun terakhir.

Sementara itu, striker PSG asal Swedia Zlatan Ibrahimovic baru-baru ini mengungkapkan salah satu keinginannya untuk pensiun di klub Skotlandia, FC Celtic, yang punya suporter luar biasa dan itu salah satu hal yang membuatnya tertarik.

Selama kariernya, Ibra memang terkenal sebagai pemain yang nomaden dan kerap berpindah-pindah klub seperti Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, dan saat ini memperkuat Paris St Germain.

Meski bermain di klub top Prancis dan punya dana melimpah, Ibra sepertinya tak berniat mengakhiri kariernya di sana. Malah Ibra ingin menjajal bermain di Liga Skotlandia bersama Celtic.

Apa sebab Ibra berkata demikian? Ini karena pemain 32 tahun itu mendengar cerita dari eks rekannya di timnas Swedia, Henrik Larsson, yang sempat lama bermain untuk rival Rangers itu.

“Celtic adalah klub dengan tradisi besar dan tempat untuk para pemain top yang ingin pensiun. Bagaimana aku bisa menolak untuk bermain di depan fans seperti itu setiap pekannya? Henrik cukup bagus untuk bermain di tim Eropa manapun.

Tapi setelah bermain di Celtic Park, mudah untuk memahami mengapa ia memilih lama bermain di sana,” ucapnya. (aji)

Taneyan Lanjang

1

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO.0271 | TAHUN II

SELASA

9

31 DESEMBER 2013

KONSUMSI MASYARAKAT

Kebutuhan Daging Sapi Surplus

LATIHAN KERAPAN SAPI. Seorang joki saat melaju kencang bersama sepasang sapi yang ditunggangi dalam latihan kerapan sapi di Kabupaten Pamekasan beberapa waktu lalu.

ant/saiful bahri

Kelangkaan Pupuk Dikeluhkan Disperta: Karena ada Pengurangan Kuota di Jawa Timur SAMPANG – Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) Kecamatan Jrengik, Senin (30/12) beraudensi dengan anggota DPRD Kabupaten Sampang. Di aula besar kantor dewan, mereka mengeluhkan kelangkaan pupuk yang menyulitkan petani.

Puluhan anggota kelompok tani bersama dengan pengurus Kelompok Tani Andalan (KTNA) ditemui komisi B. Mereka menyampaikan permasalahpermasalah yang dialami petani, di antaranya sulitnya petani mendapatkan pupuk dan kurangnya perhatian pemerintah.

Salah satu perwakilan kelompok tani, Abdul Muhyi, menyampaikan, petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk, dan sampai sekarang masih belum ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya yang menangani bidang pertanian.

"Kami berharap ada solusi dari anggota DPRD Kabupaten Sampang, terhadap kondisi petani yang menyulitkan petani. Serta berharap dalam pendistribusian pupuk, petani langsung mengambilnya ke produsen karena kalau tidak seperti itu pupuk tersebut hilang dan tidak jelas," ujarnya kepada anggota komisi B. Aktivis Pemuda Bahari Moh Salim menambahkan kalau pupuk dimungkinkan ada. Dia menuding keberadaan pupuk masih disimpan, dan menurutnya keberpihakan Pemerintah Kabupaten Sampang melalui APBD sangat minim.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi B Syamsul Arifin menyatakan, kelangkaan pupuk tersebut merupakan permainan dari distributor bahkan dinas terkait pun tidak bisa membantu petani dengan maksimal. Dia mendukung pergerakan dari poktan.

Pihaknya juga mendukung massa untuk mendatangi dinas terkait. Dia berjanji akan mengawal terus dan akan turun ke lapangan karena kelangkaan pupuk diduga karena terjadi bisnis tidak sehat.

“Selama ini yang kami ketahui memang dinas terkait tidak bisa membantu petani dengan maksimal, dan kel-

angkaan ini disebabkan permainan dari distributor. Nanti kami akan memanggil tiga dinas yaitu Disperindag, Pertaniandan dan Perkebunan, untuk memberikan penjelasan kepada kami dan poktan,” ujarnya.

Disperta Mengakui Secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sampang, Agus Santoso melalui Kabid Teknis, Suyono mengakui jika terjadi kelangkaan pupuk di kabupaten setempat, dan membuat beberapa para petani merana.

Menurutnya, kelangkaan pupuk disebabkan adanya pengurangan kuota pupuk urea bersubsidi, yang awalnya mendapat 17.900 ton kini menjadi 16.124 ton. Padahal, kebutuhan petani tercacat

Anggota Komisi B yang lain, Mat Sehri menambahkan, pada tahun 2013 memang terjadi kelangkaan pupuk karena memang sudah habis. Dan yang bertanggung jawab terhadap kelangaan pupuk dinas pertanian sesuai dengan Permentan Nomor 87 Tahun 2011.

“Seharusnya memang ada pembagian wilayah untuk kios distributor agar tidak ngumpul di pasar dan kami akan melakukan sidak (inspeksi mendadak) serta akan memanggil dinas terkait dan akan menyampaikan pada Bupati Sampang,” tandasnya.

sebanyak 22.600 ton.

"Karena ada pengurangan kuota ini dimana semua Kabupaten di Jatim dikurangi sebanyak 200 ton, ini yang membuat tidak aman, apalagi kebutuhan petani semakin meningkat pertahunnya," ucap Suyono saat ditemui di ruangannya.

Lanjut Suyono, alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Kabupaten Sampang menurun juga setelah terbitnya peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2012. Penurunan tersebut mulai dari 9, 92 persen menjadi 39,01 persen.

Evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan bulan Oktober 2013, sisa stok pupuk bersubsidi untuk kebutuhan 2 bulan Kedepan yaitu bulan Nopember dan Desember 2013 khusunya pupuk Urea SP 36 sebesar 5.120 ton dan 431 ton. ”Penurunan pupuk bersubsidi di Sampang turun mulai dari 9,92 menjadi 36,01 persen, dengan rinciannya Jenis Pupuk Urea dari 17.900 menjadi 16.124, SP 36 dari 5.575 menjadi 3.400, ZA dari 1.437 menjadi 2000, NPK dari 2.162 menjadi 1.400. Organik semula 1.545 menjadi 1.100. Penyebab turunnya pupuk bersubsidi karena di Sampang pada saat itu kebutuhan pupuk rendah sehingga turun peraturan Pergub tersebut," tuturnya.

Pihaknya sudah mengusulkan penambahan kuota pupuk urea bersubsidi sebanyak 4.000 ton ke pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan tanaman pangan dan perkebunan yang ada didaerahnya.

Pengajuan pupuk subsidi yang dilakukan pada awal Desember itu sebanyak 4.000 ton. Namun, saat ini baru tersalurkan dari pabrik sebesar 2.400 ton.

"Artinya setelah kita ajukan ke pemprov sebanyak 4.000 ton ternayata dikirim dari pabrik separuhnya yaitu 2.400 ton," ungkapnya.

Kata Suyono, dimungkinkan alasan pemerintah mengurangi itu, beralasan karena petani supaya tidak tergantung pupuk pabrikan. Seharusnya, dalam saran dirinya sembari menunggu pengiriman dari pabrik petani bisa menggunakan pupuk organik.

Pihaknya berharap, pemerintah pusat dapat memikirkan kebutuhan pupuk bersubsidi di daerah, agar dilakukan pendistribusian lebih cepat. Sehingga, kebutuhan penyubur tanaman dapat segera dinikmati oleh para petani.

"Mungkin alasanya seperti itu pemerintah menguranginya, saya harap secepatnya ini bisa terealisasikan sama pemerintah provinsi, biar cepet dikrim karena bekutuhan bisa tersentuh oleh petani," imbuhnya. (jun/ryn/mk)

BANGKALAN - Selama tahun 2013 kebutuhan daging sapi di Kabupaten Bangkalan mengalami surplus sebanyak seribu ton lebih. Kebutuhan daging untuk dikonsumsi masyarakat setempat hanya 3.300 ton.

Sedangkan ketersediaan daging tersebut mencapai 4.500 ton. Bahkan tiap tahunnya bisa mengirim keluar daerah Madura.

"Kebutuhan daging sapi di Bangkalan sudah tercukupi dari dalam daerah sendiri, daging sapi kita sebanyak 4.500 ton lebih, sedangkan kebutuhan masyarakat kita hanya 3.300 ton lebih," kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Bangkalan, Puguh Santoso.

Dengan tercukupinya kebutuhan daging sapi di daerah setempat, kata Puguh, masyarakat pun tak mempunyai persoalan dengan harga. Sehingga semua lapisan masyarakat yang membutuhkan daging tidak akan merasa kesulitan dan dengan mudah mendapatkan daging berkualitas tinggi. Apalagi kemurnian daging sapi lokal benar-benar dijaga dengan baik.

Menurutnya, sesuai instruksi dari Gubernur Jawa Timur, sapi luar Madura dilarang masuk ke Madura untuk menjaga keaslian dan kemurnian sapi Madura. Namun selama daging yang dari luar itu sehat dan layak dikonsumsi, hal itu tidak dipermasalahkan.

Disamping itu, sebagian pedagang daging masih mengambil dari luar Madura. Akan tetapi secara kualitas daging sapi Madura masih lebih baik dibanding daging lainnya.

"Kalau daging sapi luar Madura boleh dijual di Madura selama tidak berpenyakit dan memang ada sebagian pedagang kita ngambil dari daerah luar Bangkalan, ratarata harganya di pasaran Rp 80ribu hingga Rp 85ribu/kg, tapi kualitasnya tetap lebih bagus dari lokal Madura," jelasnya.

Dia menjelaskan sapi Madura yang berasal dari Sumenep, Pamekasan, dan Sampang serta Bangkalan sendiri, setiap tahunnya yang dikirim keluar Madura melalui pintu Bangkalan rata-rata mencapai 35 ribu ekor. Rinciannya 15 ribu ekor berasal dari Bangkalan dan 20 ribu ekor berasal dari tiga Kabupaten di Madura. Hal itu menunjukkan kualitas daging sapi setempat sangat mumpuni untuk dikonsumsi.

"Dari Bangkalan sendiri sebanyak 15 ribu ekor yang dikirim per tahunnya, 20 ribu ekor lainnya merupakan dari Sumenep, Pamekasan, dan Sampang," ungkapnya.(dn/rah)

Siti Muthmainnah Guru Tari

Novi Khirul Ummah

Cinta Tradisional Atlet

T

idak semua yang tradisional itu kuno dan setiap yang hal yang kuno tak sesuai dengan perkembangan zaman. Setiap generasi memiliki tradisi dan diwariskan secara turun-temurun. Namun warisan berupa tradisi saat ini mulai kurang digemari. Hal itu tidak berlaku untuk Siti Muthmainnah.

Menurutnya, peninggalan setiap generasi memiliki keunikan tersendiri. Keunikan inilah yang memikat hati gadis yang sedang mendalami seni tradisional itu untuk mengetahui seluk beluk tradisi yang ditinggalkan nenek moyang.

“Semua orang dilahirkan di dunia ini membawa keunikan masing-masing. Jadi hargailah setiap keunikan yang ada pada orang-orang di sekitarmu,” ujar gadis kelahiran 23 Juli 1992 yang pernah menyabet juara 1 lomba presenter.

Jerih payahnya mendalami seni tari tradisional mulai diendus publik. Beberapa waktu lalu, perempuan penyuka bakso itu tampil memperagakan tari tradisional di Surabaya. Ribuan pasang mata dari Sabang sampai Merauke menyaksikan kebolehannya dalam menari.

“Dengan keunikan itu hidup kita lebih berwarna,” pungkasnya. (mk)

10

SUMENEP

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

Poktan Mendatangi Hutbun

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Mengemuka Madin Fiktif Menerima BOS

Terkait Dugaan Penyimpangan Proyek ABPD Jatim SUMENEP – Sejumlah ketua kelompok tani (poktan) dari Kecamatan Ambunten mendatangi kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Sumenep, Senin (30/12). Mereka meminta kejelasan terkait dugaan penyimpangan proyek sertifikasi tanaman pengembangan bibit mente.

Beberapa waktu lalu, Dishutbun mengucurkan proyek APBD Jawa Timur tersebut kepada 16 kelompok tani yang tersebar di empat kecamatan di ujung timur pulau Madura, yakni Kecamatan Ambunten, Rubaru, Batuputih dan Dungkek.

Sekitar pukul 9.00 sejumlah ketua kelompok tani mendatangi kantor Dishutbun Sumenep untuk mengklarifikasi dugaan penyimpangan pencairan proyek. Mereka ditemui oleh Kasi Produksi sekaligus penanggung jawab pengadaan proyek tersebut Didik Prayitno. Namun, massa merasa tidak puas dengan penjelasan Didik.

Usai dari dishutbun, mereka mendatangi kantor DPRD. Sejumlah ketua kelompok tani disambut Ketua Komisi B DPRD Bambang Proyogi.

Kepada wakil rakyat, mereka menyampaikan dugaan penyimpangan proyek tersebut.

Dewan sempat memberikan arahan dan masukan terkait maslah tersebut.

Informasinya, proyek yang bersumber dari dana APBD Jawa Timur itu satu paket, namun pengadaanya dipisah menjadi empat macam. Sementara sampai

saat ini kelompok tani hanya menerima tiga macam, yakni bibit minte, bibit jagung dan juga bukasi. Sementara untuk bantuan pengadaan kambing, sampai saat ini kelompok tani masih belum juga menerima.

Waktu pencairan sampai 31 Desember 2013.

Dan ada sebagian kelompok yang sudah menerima bantuan tersebut tapi melalui kepala desa, namun bukan dalam bentuk kambing. Perkelompok hanya menerima uang sebesar Rp 1.800.000 dari yang semenstinya Rp. 2.000.000. uang Rp. 200.000 diambil oleh oknum.

Ketua Kelompok Tani Bunga Sumekar, Muhammad Holil, menjelaskan, kedatangan mereka ke dishutbun dan DPRD untuk mencari kejelasan terkait adanya dugaan penyelewengan itu. ”Kami ke sini hanya mau mengklarifikasi apa yang telah menjadi hak kami. Karena kami takut hak kami dirampas oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab. Makanya kami mau konsultasi untuk mencari jalan keluaranya,” katanya.

Bantuan tersebut seharusnya sudah diterima oleh kelompok tani, namun hingga

sampai saat ini masih belum juga diberikan. Sehingga mereka khawatir bantuan itu hanya dijadikan bancakan oknum tertentu. ”Kami hanya orang kecil yang tidak tahu persoalan pengadaan barang dalam bantuan itu, namun yang jelas di setiap kelompok tani menerima 5 ekor kambing,” terangnya.

Dari lima ekor kambing yang telah diberikan itu, sambung Holil, seharusnya diberikan secara utuh kepada kelompok penerima. Namun kenyataanya, dari 5 ekor kambing hanya diberikan uang sebesar Rp 1.800.000. ”Kabaranya itu anggarannya 2 juta, namun itu dipotong sebesar Rp 200 ribu. Sehingga kelompok

hanya manerima Rp 1.800.000.

Itupun hanya sebagian saja yang menerima,” jelasnya.

Kasi Industri Dishutbun Sumenep, Hadi Prayitno mengatakan, pihaknya mengaku telah lama mengetahui adanya dugaan penyimpangan itu. ”Memang gejolak itu kami sudah lama yang kami ketahui, bahkan kami sudah melaporkan tindakan itu ke Dishutbun Provinsi. Bahkan pihak rekanan sudah siap untuk mendistribusiakn bantuan itu pada hari Kamis kemarin, namun kenyataannya sampai saat ini masih belum juga terealisasi,” katanya.

Oleh sebab itu, lanjut Hadi, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan me-

diasi, sehingga semua persoalan itu segera teratasi. ”Semua kebijakan itu kan ada di Provinsi, namun kami sebagai pengawasan saja, maka akan berusaha untuk mempertemukan keduanya nanti,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Proyogi mengatakan, terjadinya dugaan penyimpangan itu karena lemahnya komunikasi antara dishutbun dengan pihak legislatif.”Oleh sabab itu, minggu depan kami akan memanggil instansi terkait dan juga ketua kelompok tani untuk duduk bersama. Hal itu untuk mencari kejelasan perjalan proyek tersebut,” tukasnya. (edy/mk)

SUMENEP - Pencairan dana BOS (bantuan operasional sekolah) sudah tuntas dicairkan beberapa waktu lalu. Namun demikian, dalam proses pencairannya diterangai ada penyimpangan.

Pasalnya, salah satu madrasah diniyah diduga tidak ada siswanya memperoleh dana tersebut.

Pegiat Gerakan Aktivis Sumenep Anti Korupsi Bagus Junaidi membenarkan informasi adanya dugaan madin fiktif. Madrasah tersebut terdapat di Desa Padikeh, Kec Talango. Informasinya, madin tersebut diduga tidak pernah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KMB), tapi menerima BOS sampai Rp 6.660.000.

“Aneh itu memang, Mas. Masak tidak ada siswanya tapi bisa memperoleh bantuan dana BOS. Lantas dari mana madin tersebut bisa mendapatkan bantuan BOS. Kalau memang indikatornya tidak jelas, ini sama saja terjadi penyimpangan dana BOS. Apalagi bantuan dana BOS yang diterima madin tersebut mencapai Rp 6,6 juta,” ujarnya.

Selain itu, juga ditengarai terjadi ketimpangan dalam pencairan dana BOS kepulauan. Pasalnya, kata Bagus, pencairan dana BOS terkesan tebang pilih. Dari total 14 madin yang sudah memenuhi standar penerimaan dana BOS sebagian tidak memperoleh dana BOS. Ia mencontohkan Madin Asyafa yang jumlah muridnya mencapai 145 orang tapi

malah tidak menerima dana BOS. Madin Hidayatul Thalibin Gapurana Kec Talango dengan jumlah siswa 105 juga tidak menerima BOS. Sehinga indikasi terjadinya dugaan penyimpangan dana itu semakin kuat.

“Saya contohkan madin yang menerima bantuan BOS itu, seperti Madin Nurul Ummah, Desa Panaungan, siswanya yang berjumlah 30 orang justru menerima ban-

Aneh itu memang, Mas. Masak tidak ada siswanya tapi bisa memperoleh bantuan dana BOS. Lantas dari mana madin tersebut bisa mendapatkan bantuan BOS.

Bagus Junaidi Aktivis

tuan dana BOS sebesar Rp 22 juta. Sayangnya, lantaran khwatir bermasalah, maka kepala madin tersebut tidak berani menerima bantuan dana BOS tersebut,” terangnya.

Sementara Kepala Disdik Sumenep A Shadik saat dikonfirmasi melalui saluran telepon selulernya mengatakan masih dalam perjalanan pulang dari Surabaya. “Coba hubungi Bu Tina,” katanya seraya menutup pembicaraan di teleponnya. (edo/mk)

Catatan Jurnalis

Budaya Bali Tak Tergerus Globalisasi Arus globalisasi tak dapat dibantah, deras mengalir dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Bahkan siapapun tak bisa menghindar darinya. Tak terkecuali globalisasi pun mulai nampak berdiri tegak di berbagai daerah.

Bahkan kita mulai disuguhkan oleh antraksiantraksi tehnologi sebagai anak kandung dar globalisasi. Iya, tehnologi telah menjadi kiblat baru bagi masarakat kita. Selain tehnologi, sebagai salah satu contoh, kita juga melihat, bangunan-bangunan ala barat juga menghiasi banyak daerah, baik rumah maupun bangunan-bangunan lain.

Oleh : Syamsuni

B

ali, salah satu daerah yang mengalami revolusi zaman yang luar biasa, bahkan semua orang tahu bahwa Bali adalah tempat wisata yang paling digemari oleh wisatawan, terutama wisatawan luar negeri. Sehingga ungkapan “Bali tak pernah mati” memang benar, dengan eksotisme wisata yang bagus nan indah membuat suasana di Bali terus ramai hingga 24 jam.

Apa yang menarik dari pulau dewata ini hingga tak hidup sepanjang hari? Tentu, setiap orang yang berkunjung kesana akan memiliki jawaban tersendiri.

Pantai Kute, dengan keindahan pantai putih dan ombak yang menjadi tempat berselancar wisatawan luar negeri, mungkin tanah lot, pantai terindah kedua setelah kuta selatan dan kuta dua dengan

keindahan wisata alam akumulasi dengan kekentalan budaya khas Bali. Atau alasan mereka karena di Bali menyuguhkan tempat-tempat Pemuja Seks Seperti Legian, Akasaka, dan sepanjang jalan seminyak yang merupakan bagian daftar nama-nama tempat yang mungkin paling banyak disebut.

Namun, hal menarik yang bisa kita temukan jika kita dikasih kesempatan bertandang ke Bali untuk melakukan studi wisata, tentu tidak hanya alasan itu, tetapi karena alasan Bali adalah kota budaya, bagaimana tidak, sampai kepada pintu masuk, hidung kita sudah disuguhkan oleh bau kemenyan upacara adat, dan bangunan-bangunan yang ala Majapahit berdiri tegak.

Inilah hasil perjalanan wartawan Koran Madura saat melakukan studi wisata alam di Bali selama 3 hari. Mungkin ini meru-

pakan salah satu pintu masuk bagi Sumenep untuk mempertegas ciri khas wisata dan budaya Sumenep ke depan. Terutama soal industri pariwisata bisa berkembang, namun tanpa menghilangkan budaya lokal?

Awal masuk pelabuhan Gili Manuk, bau kemenyan dengan suguhan nuansa bali yang sebenarnya mulai nampak. Kian tampak kekentalan adat dan budaya, ketika di rumah-rumah warga, tampak jelas, bangunan rumah dengan gambar-gambar cagar budaya bali di depan rumah.

Dengan label itu, sekali datang, masyarakat akan langsung berucap “mungkin inilah alasan Bali yang dikenal dengan Pulau dewata”.

Meski arus modernitas menyerang peradaban masyarakat bali, tetapi tidak sampai menghilangkan identitas kebudayaan lokal. Kearifan lokal sungguh tetap kukuh melawan godaan arus modernitas. Walaupun harus berhafap-hadapan dengan wisdom kapital, yang dibawa oleh arus industi pariwisata sebagai anak kandung modernitas, hal paling tampak dan bisa kita jadikan sebagai contoh adalah pakaian adat Bali.

Bagi masyarakat Bali, Pakaian Adat Bali sebenarnya serupa dengan pakaian adat Jawa. Bahkan, mereka sendiri mengakui, bahwa pakain yang disebut sebagai pakaian adat itu, merupakan kebudayaan Jawa Kuno. Masyarakat Bali hanyalah merawat tradisi berpakaian masyarakat Jawa.

“Cuma sayangnya, setelah Jawa itu pindah agama, mengapa simbol-simbol itu malah ditaklukkan, padahal itu yang dicari.

Dalam sebuah penelitian yang saya baca, bahwa sanya, keaslian dari pakaian budaya jawa, itu bisa ditemukan di Bali. Nah itu.

Jawa sendiri saat ini sudah meninggalkan, termasuk madura, yang merupakan pulau terdekat bali,” terang I Gede Sukarya, Guide Pariwisata Di Pulau Bali, saat berbincang bincang dengan Koran Madura soal persinggungan budaya dan globalisasi.

Gede dengan udeng khas Balinya menuturkan, pakaian aday yang terdiri Udeng, selendang, dan baju berwarna putih, adalah pakaian wajib yang harus digunakan oleh pemandu

pariwisata. Dia merupakan corak pakaian yang wajib dipakai sebagai simbol nenek moyangnya dahulu. Tentu juga sebagai peneguhan identitas.

Dengan adanya modernisasi ini, bukan berarti kita menghilangkan atau meninggalkan kebudayaan kita. Justru, dengan adanya modernisasi itu, kita mengambil nilai-nilai kebudayaan orang luar, untuk mengembangkan kebudayaan kita sendiri. Budaya asing yang tidak sesuai dengan adat ketimuran, ya kita tinggalkan.

Di bali ini, banyak kebudayaan luar yang masuk. Beraneka ragam.

Mulai dari cara berpakaian , sampai cara pandang yang berbeda.

Sehingga muncul persepsi bahwa bali merupakan industri seks terbesar se dunia. Tetapi cara pandang yang semacam itu hanya sepihak, itu belum sepenuhnya.

Makanya kami tetap mempertahankan pakaian adat.

Menurut Gede, mempertahan cara berpakaian, bukan soal perbedaan mode dan semata-mata kepentingan budaya. Tetapi, hal tersebut merupakan bagian dari memperjuangkan falsafah hidup orang Bali. Iya, falsafah hidup orang Bali, menerima globalisasi, tanpa menghilangkan identitas lokal. Inilah bagi warga Bali kenapa budayanya tak tergerus arus globalisasi, karena mereka dengan bangga terus menjunjung tinggi warisan kerajaan majapahit tersebut. Bagi Gede dan yang lainnya, apa yang mereka lakukan sebagai salah satu bentuk menyeharikan falsafah nilai.

Inilah seharusnya harus dicontoh oleh Kabupaten Sumenep.

Jika Sumenep adalah kota Budaya dan wisata, mestinya, cagar budaya itu harus dirawat, bagaimana caranya, tentu dengan kesadaran bersama dan kebijakan pemerintah yang tegas mempertahankan kearifan lokal di tengah arus deras globalisasi. Mungkin Bali bisa menjadi contoh, sebab di sana, cagar budaya terus dijunjung, bahkan di semua rumah dan bangunan seperti hotel, perumahan dan tempat wisata ada patung berlukiskan simbol majapahit, yang mereka puja dan agungkan.

Sehingga bagi mereka menjunjung tinggi kearifan lokal merupakam pengahmbaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. =

SUMENEP

11

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

PEMILU

Panwaslu Menyentil Kinerja KPU SUMENEP- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep menyenti kinerja KPU terkait dengan sejumlah parpol yang masih belum melaporkan dana kampanye. Menurut panwaslu, ketika sejumlah parpol belum melaporkan dana kampanye, KPU harus bertindak tegas kepada partai yang mangkal menyetor laporan dana.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep, Zamrud Khan, mengatakan, KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas itu semua memang harus tegas kepada semua parpol yang masih mangkal tak melaporkan dana kampanye.

“Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen, pertama, KPU harus tegas. Artinya, harus meyikapi dengan tegas mengenai hal tersebut. Jika sejak 27 belum menyertakan, maka KPU harus mngembil sikap lebih tegas lagi, bahkan bisa mengambil kebijakan yang lebih keras.

Sebab jika KPU kinerjanya lamban dan tidak tegas, maka publik melihat KPU tak lagi bertaring dalam pemilu ini, bahkan publik bisa tidak percaya lagi,” jelasnya.

Disinggung soal tugas Panwaslu dalam hal itu, menurut Zamrud, sebagai lembaga pengawas, pihaknya akan tetap mengawasi hingga tuntas. “Bahkan kami juga sudah menyurati KPU agar laporan dana kampnye partai politik segera dikirim ke panwaslu. Sebab kami juga akan melakukan sweeping kepada sejumlah parpol,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih jauh apakah KPU harus memberikan toleransi terhadap parpol yang sudah melewasi masa waktu laporan, panwaslu tidak bisa terlalu jauh mengurusi itu, sebab kata Zamrud Khan, itu adalah wewenang dan tugas KPU. Namun, lanjut Zamrud, jika partai masih dikasih waktu toleran, maka akan menjadi preseden butuk bagi penyelenggara pemilu. “Partai lain akan melakukan komplain karena masih setengah hati membuat aturan, termasuk pula, orang melihat KPU lemah sebab tak bisa menindak tegas. Artinya, toleransi itu hanya akan membuat partai kian tak disiplin,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa batas akhir pelaporan dana kampanye adalah 4 Januari mendatang. “Jika partai masih belum menyetor juga, maka KPU langsung mencore, biar partai tidak bermain-main. Sebab seharusnya, KPU sudah merampungkan hasil laporan dana kampanye, sebab masih akan dilakukan pengecekan,” pungkasnya. (sym/mk)

HARGA PUPUK

Harga Pupuk Tembus Rp 110 Ribu SUMENEP - Harga pupuk terus mengalami kenaikan.

Hal itu semakin membuat petani resah. Seperti harga pupuk urea di Desa Payudan Karang Sokon, Kecamatan Guluk-guluk yang harganya semakin tidak terkendali.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Koran Madura, Senin (30/12), sebelum masa tanam padi tiba, harga pupuk urea hanya berkisar Rp 90- ribu hingga Rp 95 ribu per kuintal. Saat ini harga pupuk sudah menembus harga Rp 110 ribu per kuintal. Harga pupuk terus mengalami peningkatan seiring jumlah pembeli yang semakin berebutan untuk membeli dan memperoleh pupuk. Petani itu pun resah karena harga pupuk semakin mencekik petani.

“Sebenarnya saya tidak ingin membeli pupuk dengan harga mahal. Petani di sini ingin membeli pupuk dengan harga terjangkau. Kalau haraganya melebihi Rp 100 ribu, bisa-bisa petani bukan menambah untung, malahan hanya akan merugi,” ujar Haizah, petani desa setempat.

Menurutnya, kalau petani membeli pupuk seharga Rp. 110 ribu, modal tanam bisa mengalahkan hasil panen. Sebab, petani hanya bermodal semangat dan kerja keras. ”Kadang kami tidak mikirkan hasil, yang penting bisa makan. Tapi jika harga sudah sangat mahal dan harganya tidak terjangkau, ini malah hanya menambah hutang saja,” keluhnya.

Senada dengan Haizah, Imroatin, petani lain membenarkan tingginya harga pupuk tersebut. Bahkan menurut dia, petani semakin bingung lantaran harga yang sudah samakin melambung. Sebab, informasi yang diterimanya harganya sudah di atas Rp 100 ribu perkuintal. ”Kalau harga pupuk semakin mahal, alamat rugi petaninya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumenep Bambang Heriyanto mengatakan, harga pupuk fluktuatif. Secara khusus, dia mengimbau petani untuk masuk dalam anggota kelompok tani (poktan) agar dapat memperoleh harga pupuk dengan harga standar. ”Petani yang sudah masuk dalam poktan, bisa dapat harga miring. Di luar itu, petani harus membeli seperti biasa. Artinya jangan membeli harga melebihi kapasitas pupuk yang diperlukan sehingga tidak mengalai kelangkaan distribusi pupuk yang berakibat pada mahalnya harga pupuk yang dijual secara eceran,” terang dia. (edo/mk)

RILIS KASUS: Polisi Resor Sumenep memperlihatkan sejumlah tahanan kepada awak media. Selama tahun 2013, kasus narkoba naik 100 persen. Sementara tindak kriminal lainnya cenderung turun.

Kasus Narkoba Naik 100 Persen Kapolres: Laka Lantas Turun 37,5 Persen SUMENEP - Sepanjang 2013, kasus narkoba semakin merajalela. Kasus yang sudah ditangani pihak kepolisian mengalami lonjakan drastis dari kasus narkoba tahun sebelumnya. Meski pihak kepolisian berusaha memerangi peredaran narkoba, namun tren kasus narkoba justru semakin parah.

Dari data kepolisian, Senin (30/12), sepanjang tahun 2013 tercatat sebanyak 24 kasus narkoba.

Kasus narkoba jumlahnya melonjak dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, tercatat kasus narkoba sebesar 12 kasus. Sehingga, terjadi peningkatan dalam kasus narkoba mencapai 100 persen.

“Peningkatan kasus narkoba sangat drastis, mencapai 100 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 12 kasus narkoba. Upaya untuk memberantas peredaran narkoba terus kita gencarkan dengan melakukan penggerebekan dan razia tempat-tempat yang dicurigai terjadi transaksi narkoba,” tegas Kapolres Sumenep AKBP Marjoko.

Hal tersebut justru terbalik dibandingkan dengan sejumlah kasus krimainal lainnya. Kasus kriminalitas pada 2013, tercatat sebanyak 586 tindak pidana dengan jumlah kasus yang berhasil ditangani sebanyak 234 tindak pidana. Sehingga terdapat 352 kasus yang belum tertangani pihak kepolisian.

“Bandingkan dengan tahun

Peningkatan kasus narkoba sangat drastis mencapai 100 persen, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 12 kasus narkoba.

AKBP Marjoko

Kapolres Sumenep

sebelumnya. Pada 2012 tercatat sebanyak 623 tindak pidana kriminal dengan kasus yang tertangani hanya sebanyak 297 tindak pidana. Artinya terdapat 326 kasus kriminal sepanjang 2012 yang belum tertangani. Sehingga dari data itu, terjadi penurunan tren kasus kriminal jika dibandingkan tahun ini,” ujar Kapolres.

Meski penyelesaian perkara cenderung menurun, namun pihak kepolisian, jelas dia, tidak

akan berpangku tangan. Justru hal tersebut menjadi pekerjaan rumah untuk segera menuntaskan kasus yang belum selesai.”Ini PR besar yang harus kita tuntaskan, meski pun terjadi penurunan kasus kriminal sebesar 5 persen dari total keseluruhan kasus sepanjang 2012,” katanya.

Sementara untuk kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) juga terjadi tren penurunan.

Pada 2013 terjadi 130 lakalantas dengan kasus yang berhasil diselesaikan 116 tindak pidana.

Bandingkan dengan 2012, sebanyak 208 kasus laka yang berhasil ditangani baru 119 tindak pidana.

“Sehingga terjadi penurunan kasus lakalantas yang terjadi sepanjang 2013 ini. Dari total keseluruhan kasus laka lantas, tren penurunan kasus mencapai 37,5 persen jika dibandingkan dengan 2012 lalu. Dari sekian kasus itu, ada beberapa kasus sedang dalam proses pengiriman berkas, hanya menunggu P 21,” ujar Kapolres Sumenep.

Selain kasus tersebut, orang nomor satu di jajaran kepolisian Sumenep itu mengatakan masih terdapat kasus lainnya. Seperti kasus perjudian, kepemilikan sajam, senpi, dan kasus curanmor.

Khusus untuk kasus curanmor roda dua sebanyak 72, sedangkan roda empat sebanyak 19 kasus curanmor sepanjang 2013 ini. (edo/mk)

DUGAAN PENYIMPANGAN

Dewan Bakal Panggil Rekanan SUMENEP – Anggota Komisi C DPRD Sumenep A. Kurdi H.A mangaku kecewa terhadap kualitas pekerjaan hotmix di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru.

Pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil pihak rekanan proyek tersebut. ”Kalau pekerjaan itu sudah jelek, ini sudah patut dicuriai adanya ketidaksesuai dengan juknis (petunjuk teknis). Makanya kami akan penggil rekanannya nanti,” katanya.

Politisi Demokrat itu menilai CV Jati Wangi melalaikan kepercayaan yang telah diberikan padanya. ”Seharusnya rekanan itu mengutamakan kualitas, sehingga hasilnya juga memuaskan. Karena tujuan pekerjaan itu bukan hanya untuk pribadi saja, melainkan harus bisa memberikan kontribusi yang baik, khususnya bagi masyarakat secara umum,” katanya.

Pihaknya akan terus mendalami adanya dugaan penyimpangan itu, karena tindakan itu dinilai telah merugikan negara. ”Ini sudah jelas merugikan Negara, makanya kami terus mendalami persoalan itu,” ungkapnya.

Sementara Direktur CV Jati Wangi saat dihubungi Koran Madura melalui saluran telepon masih belum bisa memberikan komentar karena masih berada di Surabaya. ”Maaf, Mas, saya lagi nyetir dalam perjalan dari Surabaya,” katanya, singkat.

Beberapa waktu lalu, warga mengeluhkan proyek APBD sebesar Rp 230 juta. Proyek jalan tersebut diduga tidak sesuai dengan spek. Ketebalan hotmix diperkirakan hanya 1 sentimeter, padahal minimal 5 sentemiter.

Selain itu, hamparan hotmix dilakukan saat suhu dingin. (edy/mk)

KILAS AKTIVITAS

IKLAN BARIS BERITA KEHILANGAN STNKB Daihatsu Th 2012 Nopol M 1106 VC , dompet, Sim A dan C serta kartu perpustakaan an. PUTRA ANDIKA RAHMAT WIRA Perum Puskesmas Talango RT/RW: 01/06 Ds/Kec. Talango Kab. Sumenep.

KKKM-MI Ganding Adakan Lomba Gerak Jalan Shalawat SUMENEP – Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah (KKKMMI) Ganding bekerjasama dengan IGRA (Ikatan Guru Raudlatul Atfal) dan KKG (Kelompok Kerja Guru) kecamatan setempat menggelar lomba Hafalan Juz ‘Amma dan Gerak Jalan Shalawat untuk tingkat RA dan MI tingkat kecamatan. Acara tersebut diselenggarakan selama 2 hari itu, Kamis-Jum’at (26-27/12) di Aula Kecamatan Ganding.

Lomba tersebut diikuti 35 delegasi dari MI dan 32 dari RA. Panitia menetapkan 20 pemenang dari 67 lembaga yang mengikuti lomba tersebut.

Pemenang lomba dibagi menjadi dua kategori, yakni juara utama dan harapan. Dari masing-masing lomba dipilih lima orang pemenang.

Ketua Panitia, Abd. Karim, mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat

siswa tingkat RA dan MI se-Kecamatan Ganding dalam menuntut ilmu.

Sedangkan PPAI Kecamatan Ganding, Mohammad Arif, menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari serangkaian menyambut Hari Amal Bhakti Kementerian Agama RI yang ke-68 yang akan diperingati pada tanggal 3 Januari 2014.

Selain itu, kegiatan tersebut bisa menjadi sarana untuk semakin mempererat tali persaudaraan antara lembaga dan siswa se-Kecamatan Ganding. ”Ini merupakan agenda tahunan yang kami lakukan. Kami harap kedepannya bisa ditingkatkan dan dipertahankan,” imbuhnya. (*/edy)

12

PAMEKASAN

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

Diduga Kuat Ada Politisasi Harga Pupuk Penjual Hanya Melayani Pembelian Eceran PAMEKASAN – Langkanya pupuk selama ini di wilayah Pamekasan diduga kuat karena adanya gangguan keterlambatan pengiriman. Selain itu, belakangan ini diduga juga telah terjadi politisasi harga pupuk di pasaran. Harga pupuk yang diduga dipermaikan adalah jenis urea, dengan memanfaatkan kelangkaan yang sempat terjadi sebelumnya.

Modus yang digunakan toko (penjual) adalah dengan menyatakan tidak memiliki persediaan untuk pembelian satu sak (50 kilogram). Mereka hanya mau melayani pembelian secara eceran dengan harga Rp 2.500 per kilogram atau menjadi Rp 125.000 per sak, sehingga akhirnya jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya ha-

nya Rp 90.000 per sak atau Rp 1.800 perkilogram.

Salah seorang petani asal Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Syamsul mengatakan hampir semua toko hanya melayani pembelian pupuk secara eceran. "Aneh untuk membeli pupuk sekarang, beli satu sak tidak ada, tapi kalau mau beli eceran hingga satu kwintal bisa ada," katanya.

Demi tanaman padi mereka, sejumlah petani terpaksa membeli secara eceran, meski dengan harga yang cukup mahal. Mereka sempat mempertanyakan hal itu ke pemilik toko dan dinyatakan persediaan pupuk masih minim, karena tidak ada pengiriman dari distributor.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Komisi Pengawasan Pupuk dan Pastisida (KP3) Pamekasan, Achmad Djumhari Gani membenarkan jika pada bulan lalu sempat terjadi kelangkaan pupuk, karena ada cuaca buruk, sehingga kapal pengangkut pupuk terlambat dalam melakukan pengiriman.

Namun untuk saat ini, kelangkaan itu sudah tertangani dan

persediaan sudah normal dan aman.

Diakuinya pupuk yang ada di bawah pengawasan KP3 adalah pupuk bersubsidi yang diperuntukkan untuk kelompok tani (poktan).

Terkait terjadinya permainan harga, pihaknya menduga hal itu hanya terjadi pada pupuk non-subsidi.

Sebab harga pupuk bersubsidi tidak dapat dipermainkan, karena pembelian hanya bisa dilakukan melalui kelompok tani dan bukan perorangan.

"Bisa saja itu terjadi, tapi saya yakin bukan pupuk bersubsidi, karena pembeliannya tidak melalui kelompok.

Karena kalau poktan tidak mungkin membeli secara

Bisa saja itu terjadi, tapi saya yakin bukan pupuk bersubsidi, karena pembeliannya tidak melalui kelompok.”

Achmad Djumhari Gani Sekretaris KP3 Pamekasan

eceran. Untuk perniagaan pupuk silahkan tanyakan pada Disperindag." katanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat, Budi iri-

yanto melalui Kapala Bidang Perdagangan, Slamer Riadi mengatakan sejauh ini pihak belum menerima informasi atau temuan dugaan permainan harga pupuk di wilayahnya, terutama pupuk bersubsidi.

Tata niaga pupuk yang diawasinya adalah pupuk yang bersubsidi. Sementara untuk yang non-subsidi di luar kewenangannya, sehingga pihaknya tidak memiliki data pupuk non-subsidi yang masuk ke wilayah Pamekasan.

"Kami hanya mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi dari gudang penyangga ke kios (pengecer) kemudian ke poktan. Kami tidak mengawasi bagaimana pendistribusian ke petani, karena

itu sudah menjadi tangungan poktan masing-masing," jelasnya.

Disadarinya tidak semua petani di kabupaten tersebut tergabung dalam poktan.

Namun dalam perkiraannya, jumlahnya hanya sangat kecil. Sebab poktan sudah menyebar hingga ke seluruh desa di Pamekasan. Untuk itu, pihaknya berharap kepada petani yang belum bergabung hendak segera bergabung dalam poktan terdekat yang ada di desanya. Sehingga mempermudah proses pendistribusian pupuk bersubsidi yang mereka butuhkan untuk tanaman padi maupun tembakau. (oni/ muj/rah).

NAMA PERSEPAM

Bupati Berencana Menggugat Manajemen PMU PAMEKASAN - Baliho yang bertebaran di sejumlah ruas jalan di Madura, yang menghilangkan nama Persepam di nama klub sepak bola Madura menjadi Madura United FC, membuat Bupati Pamekasan, Achmad Syafii tidak terima. Ia mengancam akan menggugat manajemen Persepam Madura United (P-MU), jika nama Persepam dihilangkan. Sebab perubahan nama tersebut, tanpa persetujuan pimpinan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang sedari awal ikut menfasilitasi perkembangan klub bola tersebut.

"Saya pertama kali orang yang sakit hati dan dipastikan saya bersama masyarakat Pamekasan, akan menggugat manajemen," katanya.

Menurut Syafii, besarnya P-MU saat ini merupakan cikal bakal dari lahirnya Persatuan Sebak Bola Pamekasan (Persepam) yang berkedudukan di Pamekasan. Klub itu tidak bisa berkopetisi di ISL saat ini, tanpa Persepam yang dimulai sejak divisi III, II, I dan Divisi Utama.

Sejak terbentuk pada tahun 2003 lalu, perjuangan untuk bisa mengangkat Persepam, naik ke kompetisi yang lebih tinggi membutuhkan perjuangan yang tinggi dan waktu yang panjang.

"Sekarang di kala Persepam sudah masuk ISL, semua orang mau memiliki. Sementara saat masih ada di bawah, tidak ada yang mau meliriknya," katanya.

Syafii mengutip perkataan Bung Karno, yang menyatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah, dan meminta agar pengelola klub itu tidak menjadi kacang lupa pada kulitnya. Sebab P-MU besar karena ada Persepam yang dalam sejarahnya harus tertatih-tatih untuk bangkit.

Ia menjelaskan tambahan

nama Madura United di belakang Persepam dimaksudkan untuk mempersolid klub dalam mendapat dukungan dari masyarakat Madura. Sementara, di Badan Liga Indonesia yang digunakan tetap Persepam, yang saat ini bertambah nama menjadi Persepam Madura United (PMU). "Persepam Harga Mati yang tidak boleh lepas dari Madura United," tegasnya.

Ia mengaku belum menerima informasi yang pasti mengenai perubahan nama dari Persepam Madura United menjadi Madura United FC. Seperti yang diketahui, ada sejumlah banner bertuliskan Madura United FC, dan tulis One Life, One Love, dan One Club. Dalam Banner tersebut tempampang foto Ahsanul Qosasi dan foto Empat Bupati di Madura.

Banner besar itu terpasang di sejumlah titik strategis dan di dalamnya terpampang nama klub bola milik masyarakat Madura, Madura United FC tanpa menyertakan nama Persepam di dalamnya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, juga sempat beredar rumor, nama Persepam akan dibuang.

Rumor ini sontak mendapat kecaman dari masyarakat Pamekasan. Bahkan ada beberapa komunitas suporter akan memboikot pertandingan, jika nama Persepam jadi dihilangkan.

Sementara itu, Sekretaris Manajemen PMU, Jhon Julianto mengatakan klubnya tidak mungkin berubah nama menjadi Madura United FC. Sebab yang terdaftar di PT Liga Indonesia adalah nama Persepam Madura United (P-MU).

"Sehingga, jika namanya diubah menjadi Madura United FC, maka harus melalui dari kompetisi awal dari Divisi 1 dan Divisi Utama," katanya. (awa/ muj/rah)

AYO MEMILIH UNTUK INDONESIA Seorang tukang becak melintas depan baliho yang bertuliskan imbauan, "Ayo Memilih untuk Indonesia", di Jalan Raya Alun-alun utara, Pasuruan, Jatim.

Pemasangan baliho yang berisikan imbauan tersebut, diharapkan masyarakat agar tahu pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 dan menekan angka golput.

PEMILU

KPU Jatim Tekan Angka Golput PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim berupaya menekan angka golput pada pemilu 2014 dengan meningkatkan peran serta kelompok masyarakat, seperti LSM dan organisasi kemasyarakatan melalui kelompok diskusi.

Ketua KPU Jatim Andery Dewanto di Pamekasan, Senin, menjelaskan target angka golput pada pemilu legislatif 2014 seperti yang telah ditetapkan KPU pusat 25 persen.

"Salah satu cara yang kami lakukan adalah melibatkan secara proaktif ber-

bagai kelompok masyarakat dan kalangan LSM dalam bentuk kelompok diskusi," katanya.

Menurut dia, dengan adanya kelompok diskusi dan kegiatan secara terus menerus dilakukan KPU hingga mendekati pelaksanaan pemilu, maka KPU yakin partisipasi pemilih akan terus meningkat.

Selain membentuk kelompok diskusi, KPU juga telah merekrut tenaga relawan demokrasi di masing-masing kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah sebanyak 25 orang per kabupaten.

Relawan demokrasi ini akan bertugas membantu tugas-tugas panitia penyelenggara pemilu, yakni mensosialisasikan tahapan pelaksanaan pemilu, serta memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Dengan cara seperti ini, maka kami yakin angka golput di Jatim khususnya di Pamekasan bisa ditekan," katanya.

Di Pamekasan diskusi kelompok atau atau "Focus Group Discussion" (FGD) untuk pertama kali digelar Senin (30/12) di salah satu

hotel di Pamekasan.

Diskusi yang membahas secara khusus tentang upaya meningkatkan partisipasi pemilih, serta menekan angka golput ini melibatkan semua perwakilan LSM dan kelompok organisasi sosial dan organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 879.171 orang, atau bertambah sekitar 22 ribu lebih dibanding pemilu gubernur Jatim yang digelar pada Agustus 2013.

Data hasil penetapan DPT itu meliputi, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 329.416 orang, sedangkan untuk pemilih perempuan sebanyak 349.755 orang, sehingga total DPT untuk Pileg 2014 yang ditetapkan sebanyak 879.171 orang pemilih tetap. Sedang DPT pada Pilgub lalu sebanyak 656.342 orang pemilih.

Jumlah pemilih sebanyak 879.171 orang ini tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Mereka akan menggunakan hak pilihnya di 1.777 tempat pemungutan suara (TPS). (ant/rah)

PERTANIAN

Produksi Padi 2013 Mencapai 164 Ribu Ton PAMEKASAN - Produksi padi di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013 mencapai 164.988 ton gabah kering panen. Capaian jumlah tersebut disebabkan oleh panjangnya musim penghujan, sehingga di sejumlah sentra produksi padi di wilayah itu mengalami peningkatan jumlah produksi.

KAMPANYE. Salah satu baliho bergambar foto AQ bersama empat bupati di Madura.

Nama klub bola milik warga Madura di baliho itu tidak lagi mencantumkan nama Persepam.

Kepala Dinas Pertanian, Isye Windarti melalui Kabid Produksi dan Pangan, Slamet Budi Harsono menjelaskan bahwa produktifitas padi sepanjang tahun ini ditargetkan lebih besar dari tahun 2012 lalu yang sebesar 158.195 ton gabah kering panen. Sebab selain adanya dukungan musim hasil tersebut juga ditopang oleh adanya Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu berupa Laboratorium Lapang (LL) di masing-masing kelompok tani.

Target produkifitas itu,

menurut dia, berasal dari seluruh luas lahan yang tersebar di seluruh kecamatan yang mencapai 24.263 hektare. Luas lahan itu sama dengan tahun sebelumnya.

Pihaknya merasa kesulitan menambah luas lahan, karena keterbatasan areal persawahan yang memungkinkan untuk pengembangan tanaman padi.

Dia katakan di Kabupaten Pamekasan produksi padi hampir merata ada di semua kecamatan. Hanya saja pemerintah setempat menetapkan Kecamatan

Proppo, Pademawu, Larangan, Galis, Pakong, dan Pamekasan sebagai kawasan lumbung penghasil padi, karena di sejumlah kecamatan itu, lahannya merupakan lahan basah yang cocok untuk tanaman tersebut. ”Hasil produksi tanaman padi kalau diprosentasekan, 56 persen pada lahan kering, sisanya, 44 persen merupakan padi sawah,” katanya.

Sekolah lapang berupa LL, menurutnya, merupakan program tahunan Dinas Pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas padi sesuai dengan karakter lokasi persawahan di masing-masing tempat.

Melalui program tersebut, petani akan mendapatkan ilmu tentang penanaman padi yang baik dan benar, karena petani

bisa belajar sendiri mengenai budidaya padi yang sesuai dengan kondisi alam masing-masing. ”Banyak hal yang diajarkan. Misalnya cara pengaturan jarak tanam, pemupukan berimbang, pemberian pupuk organik, cara pengairan.

Masing-masing lokasi akan menghasilkan rekomendasi budidaya padi berbeda yang dapat digunakan oleh anggota kelompok hingga masa tanam tahun mendatang,” ungkapnya.

Memasuki musim tanam padi menjelang akhir tahun ini, pihaknya kembali akan membentuk ratusan Laboratoruim Lapang di wilayahnya. Program itu akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu untuk petani lahan kering dan lahan sawah. Rencananya 240 Laboratorium Lapang

untuk padi lahan kering dan 232 Laboratorium Lapang untuk padi sawah.

Untuk kebutuhan operasional itu, masing-masing kelompok dianggarkan sekitar Rp 1 juta rupiah. Sehingga, anggaran total menjadi sekitar Rp 472 juta. Untuk diketahui, tahun 2012 lalu, produktifitas padi di Pamekasan mencapai 158.195 ton gabah kering panen. Pencapaian itu melebihi dari target sebanyak 144.900 ton gabah kering panen.

Pada waktu itu, luas lahan sama dengan tahun ini, yaitu 24.263 hektare. Hasil gabah para petani di wilayah itu sebagian besar disimpan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lainnya dijual ke sejumlah toko dan Bulog sebagai badan penyangga stok (buffer stock) beras. (oni/muj/rah).

PAMEKASAN

13

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

JELANG TAHUN BARU

Pengusaha Rental Mobil Panen Rupiah PAMEKASAN - Menjelang tahun baru 2014, persediaan mobil sewaan di sejumlah pengusaha rental mobil di Kabupaten Pamekasan sudah habis. Para penyewa mobil sudah melakukan pemesanan jauh hari sebelum perayaan tahun baru.

Pantauan koran ini di sejumlah tempat persewaan mobil, rata-rata sudah kehabisan stok. Seperti di tempat persewaan mobil di Jl Dirgahayu, persewaan mobil di Jl Pintu Gerbang, dan sejumlah tempat persewaan lain di Kecamatan Palengaan, Larangan, dan Kecamatan Pamekasan sudah tidak persediaan mobil yang bisa disewakan.

Salah satu pemilik rental mobil di Jl Dirgahayu Pamekasan Hadi mengatakan menjelang tahun baru ini, para penyewa umumnya memesan dengan sistem paket untuk beberapa hari kedepan. Dari 15 armada mobil miliknya, kini sudah laku disewakan sampai tahun baru nanti. Terakhir Saya dari kemarin satu mobil dissudah teleponewakan pada Senin (30/12) kemarin telepon relasi yang sampai 2 Januari punya jaringan mobil nanti. sewaan, tapi sudah "Kalau cari mobil kosong semua. sekarang gak bakalan Padahal saya harus dapat, Mas. Akhir peberangkat hari ini kan dan tahun baru juga ke Probolinggo. ini pasti sudah laku Untungnya ada disewa," katanya. teman yang Sebagian pengusaha rental menaikmeminjamkan kan tarif sewaan. mobilnya,�

Kenaikan harga sewa rata-rata Rp 50 ribu Taufik sesuai jenis mobil Warga yang disewakan, mobil jenis Avanza dari semula Rp 200 ribu perhari, kini naik menjadi Rp 250 ribu. Sedangkan jenis Inova naik dari semula Rp 250 ribu menjadi Rp 300 ribu perhari.

Abdurahem, salah satu calon penyewa saat dikonfirmasi di salah tempat persewaan mobil tidak memaklumi kenaikan harga sewa mobil. Sebab pada momentum ini peminat cenderung meningkat, sedangkan persediaan mobil sewaan di daerah itu terbatas.

Menurut Abdurahem, sejak dua hari lalu, ia sudah berusaha mencari mobil sewaan ke sejumlah tempat persewaan mobil. Namun sampai Senin (30/12) kemarin, ia tak kunjung mendapat mobil sewaan.

"Harga naik sudah masuk akal, Mas, karena orang-orang yang mau nyewa juga banyak. Sedangkan mobil sewaan yang tersedia terbatas. Saya sampai sekarang belum dapat mobil," katanya.

Abdurahem hendak menyewa mobil untuk berlibur bersama keluarganya ke luar kota. Namun jika sampai hari ini tak kunjung mendapat mobil sewaan ia berencana menggunakan kendaraan umum, atau bahkan membatalkan rencana berliburnya.

Hal serupa juga dialami Taufik warga Desa Lancar, Kecamatan Larangan. Namun, ia masih terbilang lebih beruntung, karena mendapat pinjaman mobil rumahan milik temannya.

"Saya dari kemarin sudah telepon relasi yang punya jaringan mobil sewaan, tapi sudah kosong semua. Padahal saya harus berangkat hari ini juga ke Probolinggo. Untungnya ada teman yang meminjamkan mobilnya," kata Taufik. (uzi/rah)

JALUR PUNCAK DITUTUP. Sejumlah kendaraan bergerak tersendat menuju Puncak di simpang Gadog, Ciawi, Bogor, Senin (30/12). Menurut Polres Bogor, untuk menghindari kepadatan dan kemacetan malam tahun baru maka pada Selasa (31/12)dari pukul 19.00-06.00 WIB, arus lalu lintas menuju Puncak dialihkan lewat Jonggol/Sukabumi.

APBD 2014 Abaikan Rakyat Kecil Terungkap Belanja Aparatur Masih Dominan PAMEKASAN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan 2014 sudah ditetapkan, pada Senin (30/12) kemarin. Penetapan raperda ini dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan masa sidang III tahun 2013 dengan agenda penetapan rancangan program legislasi daerah 2014 dan raperda tentang APBD tahun anggaran 2014.

Dari penetapan itu diketahui bahwa anggaran belanja aparatur masih sangat tinggi diatas belanja publik. Belanja aparatur (belanja tidak langsung) dianggarkan sebesar Rp. 854, 4 miliar lebih, sedangkan belanja publik (belanja langsung) hanya Rp 569, 7 miliar lebih. Jika persentase, anggaran belanja tidak langsung mencapai 60 persen lebih.

Wakil ketua DPRD Pamekasan Suli Faris mengatakan penghematan belanja aparatur untuk dialihkan ke belanja publik, sebenarnya bisa dilakukan meski diakui tidak bisa sekaligus. Hal ini sangat bergantung pada komitmen Pemkab Pamekasan untuk bisa mengubah

paradigma lama ke paradigma baru. Yaitu menyusun program sesuai harapan masyarakat dan tidak hanya menyusun program untuk menghabiskan anggaran.

Jika hal tersebut sudah diterapkan, maka penerapan pengelolaan keuangan aspiratif, efisien, dan tepat guna bisa terwujud.

Menurutnya penyusunan RAPBD beda dengan penyusunan rapeda lainnya. Penyusunan APBD merupakan tanggung jawab Bupati untuk menyusun bersama masing-masing pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sedangkan DPRD hanya bisa mengevaluasi dan mengusulkan beberapa program yang tidak penting untuk dicabut. Sehingga dari beberapa

program yang diajukan Bupati sudah ada yang diperbaiki meski belum sepenuhya bisa menjawab keseluruhan kepentingan publik.

"Kalau dalam perumusan perda selain APBD, DPRD bisa mengusulkan rancangan perda inisiatif, tetapi APBD ini tanggung jawab Bupati. Karena bunyinya seperti itu, maka tanggung jawab kami hanya bisa mengusulkan untuk dicabut dan diperbaiki dan itu sudah dilakukan," katanya.

Bupati Achmad Syafii mengatakan penetapan Perda APBD 2014 telah melalui tahapan proses pembahasan bersama antara Badan Anggaran dan Tim Penyusun Anggaran terhadap Rancangan APBD Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dan sudah dihasilkan kesepakatan pada 2 Desember 2013.

Hasilnya kemudian dikirim ke Gubernur sebagai dasar evaluasi APBD. Dijelaskan hasil evaluasi gubernur pada prinsipnya sudah tidak ada masalah sehingga bisa dilakukan penetapan yang su-

dah dilaksanakan kemarin. Hal ini berdasar SK Gubernur Jawa Timur tertanggal 17 Desember 2013, nomor : 188/139.K/ KPTS/013/2013, perihal hasil evaluasi Raperda Kabupaten Pamekasan tentang APBD 2014 dan rancangan peraturan bupati (Perbub) tentang penjabaran APBD tahun 2014.

Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, atas terlaksananya penetapan APBD 2014 tepat waktu, dengan mengakomodasi catatan, saran, dan koreksi gubernur serta memasukkan kegiatan-kegiatan DPA-L maupun jadwal ulang.

Selanjutnya ia meminta para pengguna anggaran agar meninggalkan kebiasaan menyerap anggaran di akhir tahun.

"Keberhasilan pembangunan itu bisa diukur dari penyerapan anggaran. Saya sudah menekankan kepada pengguna anggaran agar bisa segera menyiapkan diri untuk melaksanakan program mulai Januari ini. Jadi kebiasaan melaksanakan program di akhir tahun ini harus ditinggalkan, karena hasilnya pasti

kurang baik," katanya.

Bupati juga mengakui APBD Pamekasan masih didominasi belanja aparatur, namun belanja publik utamanya di sektor pembangunan infrastruktur sudah dianggarkan cukup besar.

Adapun komposisi APBD Pamekasan, yaitu pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 1,3 triliun lebih bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 83, 8 miliar, dana perimbangan Rp 937, 1 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 301,05 miliar lebih.

Sedangkan belanja daerah 2014 dianggarkan sebesar Rp 1,4 triliun lebih. Rinciannya belanja tidak langsung sebesar Rp 859, 4 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 569, 7 miliar lebih.

Dengan demikian, saat ini masih terdapat devisit anggaran sebesar Rp 107,1 miliar. Devisit ini ditutupi dari pembiayaan netto, antara lain penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 120,1 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 13, 08 miliar. (uzi/rah)

GARAM

DPRD Mengevaluasi Bantuan Pugar 2013 PAMEKASAN - Komisi B DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berencana mengevaluasi program usaha garam rakyat (pugar) di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun 2013 ini pada awal 2014.

"Hingga kini data tentang realisasi program bantuan usaha garam rakyat itu belum selesai," kata Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Achmad, Senin.

Secara otomatis DPRD Pamekasan tidak bisa mela-

kukan pengecekan data lapangan, sebelum data-data penerima dana bantuan Pugar itu belum terkumpul.

Apalagi bantuan pugar di Kabupaten Pamekasan selama 2013 ini realisasinya molor dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Pemerintah pusat itu kan menginginkan agar realisasi program pugar selesai sebelum masa produksi. Tapi di Pamekasan ini saat masa produksi belum selesai," kata Hosnan

Hingga kini data tentang realisasi program bantuan usaha garam rakyat itu belum selesai,�

Hosnan Achmad

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan

Achmadi menjelaskan.

Bantuan dana pugar untuk kelompok usaha garam di Kabupaten Pamekasan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Pamekasan Nurul Widiastutik, total dana Pugar 2013 yang diperoleh Pamekasan sebesar Rp3,6 miliar.

"Tapi dana sebesar itu tidak terserap semua," katanya menjelaskan.

Ia mengemukakan dana Pugar yang tidak terserap itu sebanyak Rp100 juta, sehingga harus dikembalikan ke kas negara. Sebab, kelompok penerima dana itu tidak bersedia mengelola sesuai petunjuk teknis yang sudah ditentukan pusat.

Nurul juga menjelaskan, pelaksanaan Pugar di Kabupaten Pamekasan berlangsung dengan baik, kendati terkendala secara teknis dalam realisasi pembagian dana kelompok. (ant/rah)

PENYEGARAN BIROKRASI

Bupati Melakukan Mutasi Besar-besaran Pejabat PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii kembali melakukan mutasi dan pergantian pejabat di lingkungan pemerintahannya. Ini adalah mutasi kali kedua yang dilakukannya pada bulan Desember tahun ini. Sebelumnya, pada 18 Desember lalu, Bupati melakukan mutasi terhadap sedikitnya 45 orang pejabat eselon II, III, dan IV.

TAMAN PUSTAKA BUNGA BANDUNG. Sejumlah penari melihat Taman Pustaka Bunga Cilaki, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/12). Sekitar 100 ribu jenis bunga dari berbagai spesies ditanam di Taman Pustaka Bunga oleh pemerintah kota Bandung. Selain untuk revitalisasi taman kota, pun berfungsi sebagai perpustakaan bunga.

Lalu, satu hari menjelang tutup tahun ini, ia kembali melakukan mutasi pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintahannya. Sebanyak 190 orang pejabat terkena kebijakan itu.

Rinciannya, eselon II sebanyak, 21 orang, eselon III se-

banyak 75 orang dan eselon IV sebanyak 94 orang.

Dalam sambutannya, Bupati mengakui bahwa dalam mutasi dan pergantian pejabat itu tidak semua pejabat menerimanya. Namun ia menegaskan kebijakannya itu didasari

oleh keinginan agar roda pemerintahan di bawah kepemimpinannya berjalan lebih lancar dan maksimal.

"Saya yakin dalam mutasi ini ada yang puas, ada pula yang tidak puas. Untuk itu saya minta maaf kepada para pejabat yang kurang berkenan dimutasi," katanya.

Ia menyampaikan mutasi dan pergantian pejabat tersebut, memang diarahkan di akhir tahun agar para pejabat bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan sejalan dengan realisasi APBD 2014.

"Mutasi ini, bersamaan dengan disahkannya APBD 2014, sehingga diharapkan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah bisa menjalankan programnya dengan baik," katanya.

Bupati menyatakan sepanjang dirinya menjabat sebagai kepala daerah, baru kali itu dirinya melakukan mutasi besar-besaran.

Ia berharap mutasi itu dapat memacu kinerja para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Diantara pejabat yang dimutasi itu, Kepala Dinas Perhubungan

Komonikasi dan Informatika, Bahrun digeser menjadi Kepala Dinas Pertenekan. Ia digantikan Mohammad Zakir, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bapemas dan Pemdes).

Posisi Zakir diisi oleh Masrukin yang sebelumnya menjabat Kasat Pol PP. Jabatan itu, kini diisi Didik Haryadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH). Sementara Kepala BLH dijabat oleh Mohammad Jabir. (awa/muj/rah)

14

Tutup Tahun dengan Demo

RUMAH TANGGA

Angka Perceraian Tidak Naik SAMPANG - Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sampang pada tahun ini sedikitnya menerima 1.231 kasus perceraian. Namun hal itu lebih rendah jika dibandingkan dengan laporan kasus perceraian pada tahun sebelumnya yang mencapai 1.620 kasus.

Dari 1.231 kasus yang diterima pengadilan agama pada tahun ini, terdapat 1.214 kasus yang sudah diputuskan. Sedangkan untuk tahun 2012, yang sudah diputuskan sebanyak 808 kasus.

Dari data laporan tahunan perkara Pengadilan Agama Sampang, sebanyak 865 telah bercerai baik talak (dari suami) maupun gugat (dari istri). Namun, yang telah diputuskan resmi cerai untuk tahun ini 774 pasangan.

"Data ini ada dua yaitu laporan tahunan perkara yang diterima sama yang telah diputuskan, dimana

SAMPANG

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

tahun ini bahwa yang diterima 865 pasangan cerai, tapi yang telah diputuskan 774 orang (pasangan)," ucap Nur Holis, Panitera Muda (Panmud) Hukum, mewakili Ketua Pengadilan Agama Sampang, Syaiful Heja, Senin (30/12).

Faktor perceraian karena ketidakharmonisan, gangguan pihak ketiga, faktor ekonomi, dan faktor kawin paksa. "Dari jumlah 719, faktor-faktor penyebab perceraian ini didominasi oleh ketidakharmonisan pasangan sebanyak 297 pasangan, kemudian disusul faktor pihak ketiga yakni ada 117," tuturnya.

Dari data angka pertahun, perceraian sangat tinggi terdapat di bulan Januari.

"Kalau dilihat dari data di faktor penyebab perceraian ada di bulan Januari itu sangat tinggi yaitu jumlahnya 89 jika dibandingkan bulan lainnya," jelasnya. (ryn/mk)

Hari ini, 3000 Massa Mendatangi Pemkab SAMPANG – Hari ini, sedikitnya 3.000 warga dari enam desa di Kecamatan Omben akan melakukan aksi unjuk rasa. Warga akan mendatangi kantor Pemkab Sampang di Jalan Jamaludin Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota untuk mempertanyakan kejelasan pelaksanaan pilkades.

Enam desa yang akan mendatangi kantor pemkab, meliputi Desa Karang Gayam, Desa Pandan, Desa Kamondung, Desa Sogian, serta Desa Kebun Sareh, dan Desa Karang Nangger. Dalam aksinya, mereka mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Omben.

Koorlap aksi, Nur Hasan, mengatakan, warga ingin bertamu langsung dengan Bupati Sampang A Fannan Hasib untuk menyampaikan beberapa tuntutan. "Dari Aliansi Masyarakat Kecamatan Omben menggugat kepada pemerintah," ucapnya.

Tuntutan warga meliputi,

meminta ketegasan bupati terkait pelaksanaan pilkades dengan adanya surat edaran Mendagri, dan ingin membahas anggaran dana pilkades yang dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2006.

"Seharusnya anggaran pilkades itu kan tidak dibebankan kepada pasangan calon.

Karena dana itu dana talangan dan berdasarkan perda itu sudah diterapkan, bahwa 2.500 rupiah per DPT kenapa talangan kok masih satu pun tidak dikembalikan oleh pemerintah kepada calon, kemana dana itu," tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dirangkum Koran Madura, ribuan massa akan melakukan long march dari Depan Pasar Srimangunan Jalan Wahid Hasyim, Kelurahan Gunung Sekar, Kec/Kota Sampang menuju kantor pemkab setempat. Direncanakan, jika dalam aksi itu tidak menemukan solusi dan titik terang maka akan terus menduduki kantor pemkab sampai terpenuhinya tuntutan mereka.

"Kalau ini masih belum ada titik temu saya yakin massa akan lebih gejolak lagi, karena keinginan massa sudah melampui dari kesabaran," tutur Nur Hasan. (ryn/mk)

KEPUNG PEMKAB. Koordinator aksi, Nur Hasan, menunjukkan surat pemberitahuan aksi demo ke Pemkab Sampang, hari ini.

LALU LINTAS

DAMPAK PROYEK KALI KEMONING

Sampang - Sebanyak 90 pengendara kendaraan bermotor tewas di Jalan Raya akibat mengalami kecelakaan lalu lintas selama 2013, kata Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar.

"Jumlah korban tewas sebanyak 90 orang ini berasarkan data rekapitulasi jumlah korban meninggal dunia yang mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sampang selama 2013," katanya di Sampang, Senin (30/12).

Ia menjelaskan, jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Pamekasan selama Januari hingga Desember 2013 ini sebanyak 105 kasus kecelakaan. Jumlah ini berkurang dibanding tahun 2012. Sebab saat ini jumlah kecelakaan lalu lintas hanya mencapai 141 kasus.

Jumlah kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sampang sepanjang 2013 ini sebanyak Rp395,4 juta.

"Jumlahnya memang sangat banyak, akan tetapi jika dibandingkan jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2012 justru lebih sedikit," terang kapolres.

Ia menjelaskan, pada tahun 2012, jumlah AKBP Imran Edwin S kerugian mate- Kapolres Sampang rial akibat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sampang sebanyak Rp403,1 juta.

Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terdata di Satuan Lalu Lintas Polres Sampang juga masih tercatat tinggi, yakni sebanyak 9.500 jenis pelanggaran. Jumlah ini hanya selisih sebanyak 84 kasus pelanggaran dibandingkan tahun 2012.

Menurut Kapolres, pelanggaran paling banyak tidak memakai helm, lalu tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), serta mengubah bentuk kendaraan bermotor. "Ini menunjukkan bahwa kesadaran tertib lalu lintas masyarakat Sampang ini masih sangat rendah," katanya.

Sepanjang tahun 2013, kasus pelanggaran terbanyak terdata selama bulan Ramadhan dan demikian pula dengan kecelakaan lalu lintas.

"Ini terjadi karena warga di bulan Ramadhan, khusus remaja, biasa menggelar balapan liar dengan alasan untuk menunggu waktu berbuka puasa. Padahal itu perbuatan yang melanggar hukum," kata Kapolres.

Pada Ramadhan tahun ini, Polres Sampang mencatat, sebanyak 18 orang tewas, dan para korban semuanya anak berusia remaja atau usia sekolah. (jun/ant/mk)

SAMPANG - Dinas Pengairan Kabupaten Sampang mengaku belum tahu terhadap dampak proyek pemancangan di Jalan Syamsul Arifin, karena pelaksanan proyek tersebut adalah Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur. Dan selama berjalan, koordinasinya hanya diawal pelaksanaan saja.

Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Sampang melalui Sekretarisnya Susanta mengatakan, masih belum tahu terhadap dampak proyek pemancangan sungai Kali Kemoning yang sedang berjalan. Namun, dia mengaku pernah mendapat laporan dari beberapa LSM dan wartawan kalau proyek tersebut berdampak pada rumah warga sekitar dan terjadi penyempitan sungai.

Pihaknya masih akan menyampaikannya ke kepala dinas Akan kami karena sejak pelaksanaan sampaikan ke Kadis proyek terse(kepala dinas) but dimulai, tentang kondisi itu,� dia hanya berkoordinaSusanta si waktu awal Sekretaris Dinas saja dengan Pengairan Sampang Dinas Pengairan Provinsi Jatim. “Akan kami sampaikan ke Kadis (kepala dinas) tentang kondisi itu, karena kami sampai sekarang masih belum menerima laporan dari pelaksana proyek tersebut.

Dan kami belum berkoordinasi lagi dengan Dinas Pengairan Provinsi,� ujarnya, Senin (30/12) kepada Koran Madura.

Sebelumnya, warga yang tinggal di dekat Kali Kemuning meresahkan proyek tersebut.

Proyek tersebut mengikis tanah di bagian barat, dan rumah warga banyak yang retak akibat proyek tersebut. (jun/mk)

90 Orang Tewas Akibat Kecelakaan

Dinas Pengairan Belum Tahu

ANGKA KECELAKAAN PANTURA NAIK. Sejumlah warga abaikan keselamatan dengan menaiki mobil pikap melebihi kapasitas saat melintas di Jalur Pantura, Brebes, Jateng, Senin (30/12). Menurut Kesatuan Lalu Lintas Polres Brebes, angka kecelakaan pada tahun 2013 secara umum naik 12 kasus, dari 715 kasus kecelakaan pada 2012 menjadi 727 kecelakaan pada 2013 sedangkan korban meninggal dunia turun 34 orang dari 154 pada tahun 2012 menjadi 120 orang tahun 2013.

KESEHATAN

Kasus Kematian Bayi Tak Bertambah Sampang - Kasus kematian bayi di Kabupaten Sampang, selama tahun 2013 cenderung menurun dibandingkan dengan kasus kematian bayi tahun 2012.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sampang Firman Pria Abadi, Senin, mengatakan jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Sampang selama 2013 sebanyak 179 kasus, atau menurun sebanyak 33 kasus dibandingkan dengan tahun 2012.

"Sebab jumlah kematian bayi pada 2012 berdasarkan data di Dinkes Sampang ini sebanyak 212 kasus," kata Firman.

Dari 179 kasus kematian bayi itu, sebagian besar karena berat badan lahir ren-

dah (BBLR), yakni kurang dari 2.500 gram. Hal ini terjadi karena kebanyakan ibu hamil yang kekurangan asupan gizi saat mengandung bayi dan kondisi itu berdampak kekurangan darah (anemia).

Tidak hanya itu, ibu hamil kekurangan gizi juga bisa mudah terserang berbagai jenis penyakit lainnya, seperti diare, dan ispenksi pernapasan akut (ISPA), sehingga melahirkan bayi bisa BBLR. "Kalau dilihat dari jumlah kasus, memang ada penu-

runan, akan tetapi belum signifikan," kata Firman Pria Abadi menjelaskan.

Firman menjelaskan di Kabupaten Sampang kasus kematian bayi terbanyak berada di empat kecamatan, yakni Kecamatan Kota, Omben, Tambelangan dan Kecamatan Kedungdung.

Pihaknya sebenarnya telah membuat sejumlah program untuk menekan angka kematian bayi di Kabupaten Sampang ini.

Salah satunya menyediakan pil tambah darah dan memberikannya secara gratis kepada para ibu hamil itu, tetapi program itu kurang berjalan secara optimal, karena kurangnya kesadaran warga untuk meminum obat.

"Kalaupun ada yang terlaksana, akan tetapi program ini hanya terlaksana sekitar 10 persen saja," katanya menjelaskan.

Kendatipun demikian sambung Firman, pihaknya akan terus berupaya memberikan penyadaran kepada masyarakat dengan meminta bantuan para wakil rakyat dan para tokoh masyarakat dan ulama.

"Mereka tentunya kami harapkan bisa membantu menyampaikan sosialisasi akan pentingnya menjaga asupan gizi saat hamil. Soalnya sebagian masyarakat masih menganggap apapun yang terjadi adalah takdir," terang Firman. (ant/mk)

KALI KEMONING. Proyek Pemancangan Sungai Kali Kemoning di jalan Syamsul Arifin yang dimaksudkan untuk memperluas sungai.

BANGKALAN

15

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

Komisi C Belum Memanggil PU Bina Marga BANGKALAN - Rencana Komisi C DPRD Bangkalan terkait pemanggilan PU Bina Marga Provinsi hingga saat ini urung terlaksana. Banyaknya agenda kegiatan komisi dinilai menjadi penyebabnya, sehingga belum diketahui jadwal pemanggilan yang pasti.

Pemanggilan yang direncanakan komisi tersebut terkait akses jalan sepanjang jalan pantai utara (pantura) yang tak kunjung diperbaiki.

“Kami masih belum melakukan pemanggilan. Sebab, masih terbengkalai dengan banyaknya agenda komisi,” terang Sekretaris Komisi C DPRD Bangkalan, Mahmudi, kemarin (28/12).

Sebelumnya, pihaknya telah berjanji untuk meman-

ggil lembaga tersebut, agar segera dilakukan perbaikan jalan pada jalan pantura.

Sebab jalan yang dimaksud sudah tak layak pakai. Banyak jalan berlubang dan jalan bergelombang akibat gundukan tambal sulam yang dilakukan. Bahkan kondisi

yang demikian telah memakan banyak korban luka-luka, bahkan ada yang meninggal dunia. “Kita berencana menunggu rapat bamus, kita langsung akan buatkan surat pemanggilan,” ungkapnya.

Kerusakan yang terjadi di sepanjang jalan pantai utara telah memakan banyak korban. Pengendara sepeda motor seringkali terjatuh saat melintas di jalan tersebut. Masyarakat sudah berulangkali mengadukan dan mengeluhkan jalan pantura yang rusak tersebut, namun penanganan dinas terkait masih belum juga ada kejelasannya.

Banyak sekali jalan berlubang, sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi pengendara. Itu pun tidak pernah dilakukan perbaikan peningkatan jalan

Mahmudi

Sekretaris Komisi C DPRD Bangkalan

Dinas terkait seharusnya tanggap dalam menangani permasalahan jalan. Sebab pemicu kecelakaan disebabkan kondisi jalan yang rusak. Sehingga menimbulkan kondisi jalan yang rawan dan berbahaya. Apabila terus dibiarkan dalam kondisi tersebut, tentunya akan banyak lagi korban kecelakaan yang berjatuhan.

Perbaikan yang dilakukan pemerintah harus benar-benar sesuai dengan standar pengerjaan, karena tidak sedikit jalan yang sudah diperbaiki tidak bertahan lama. Apalagi hanya sekedar tambal sulam.

Mahmudi menerangkan

selepas dari kota Bangkalan ke arah utara, sepanjang jalan memang tidak ada yang bagus. Banyak tambal sulam yang terlihat di jalan, sehingga membentuk gundukan jalan. Hal itu juga berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan di jalan. Pemerintah provinsi seharusnya lebih teliti lagi, kawasan mana saja yang perlu dilakukan peningkatan jalan.

Tidak hanya sebatas tambal sulam.

Sepanjang pantura belum ada penanganan dan perbaikan jalan yang serius. Padahal jalan sudah tak nyaman lagi bagi kendaraan bermotor.

Disamping bergelombang, ter-

dapat banyak lubang. Apalagi jika memasuki musim penghujan seperti saat ini. Jalanan akan menjadi licin.

Banyak juga pengendara sepeda motor yang jatuh mengakibatkan patah tulang.

Bahkan dirinya menilai ada korban meninggal dunia. Sehingga solusinya memang harus dilakukan peningkatan jalan, bukan sebatas tambal sulam. ”Banyak sekali jalan berlubang, sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi pengendara. Itu pun tidak pernah dilakukan perbaikan peningkatan jalan,” ucapnya. (ori/rah)

PERATURAN DAERAH

Perlu Perhatian Konkret terhadap Lansia BANGKALAN - DPRD Bangkalan menyatakan dalam upaya menyejahterakan para lansia harus ada payung hukum melalui Peraturan Daerah (Perda). Dengan peraturan tersebut kesejahteraan akan bisa terwujud. Apalagi keberadaan Perda mengandung konsekuensi hukum yang mengikat, sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemerintah setempat untuk membiarkan para lansia.

“Kami mempelajari aturan kesejahteraan lansia ini dari Kementerian Sosial, kedepan dengan Perda itu, kami minta pemerintah Kabupaten Bangkalan berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan manula, baik itu lansia produktif atau yang tidak,” kata anggota Komisi D DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi.

Menurut angota komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat ini, hal itu menjadi perlu untuk diperhatikan guna memberikan peluang agar kelompok ini terus diberdayakan dan tidak dipinggirkan. Setidaknya, kata Imron, mendorong agar mindset pada usia lansia harus diubah, karena banyak lansia yang masih produktif. Dan kelompok inilah yang harus diberikan peluang dan diberdayakan agar tidak dianggap sebagi beban.

Dengan demikian, lanjut politisi Gerindra ini, para lansia tidak perlu merasa

khawatir jika nantinya sudah ada aturan berupa Perda yang mejadi legalitas formal untuk kesejahteraan dimasa yang akan datang. Keberlangsungan hidup para lansia tetap harus menjadi tanggung jawab pemerintah. “Jika bukan pemerintah Bangkalan, lalu siapa lagi yang akan memberdayakan mereka,” tegas Imron.

Disinggung apakah nanti aturan tersebut dapat berujung pada pendirian panti jompo untuk lansia yang ada di Bangkalan, Imron secara tegas menolak hal itu.

Karena arah dari kebijakan ini tidak untuk menampung lansia dalam sebuah tempat tertentu.

“Tidak untuk mendirikan panti jompo. Melihat kultur masyarakat Madura, hal itu tidak memungkinkan.

Namun kedepan arahnya semacam bantuan dan pemberdayaan karang wreda sebagai wadah aktivitas dari komunitas lansia yang ada,” tandasnya.(dn/rah)

ePaper Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Terbit Siang!

Klik dan unduh di sini: http://www.koranmadura.com/ category/epaper-koranmadura/

ant/istimewa

AKSI RIBUAN RELAWAN PMI. Sejumlah relawan Palang Merah Indonesia (PMI) melakukan Kirab Relawan di Jakarta, Kamis (26/12). PMI DKI Jakarta melaksanakan aksi simpatik peringatan Hari Relawan PMI 2013 dengan menggelar Kirab Relawan dengan tema “Relawan PMI Berbakti untuk Perikemanusiaan, Persaudaraan, dan Perdamaian”.

KEPENDUDUKAN

Rekam Data e-KTP Hanya Mencapai 62% BANGKALAN - Pemberlakuan kartu tanda penduduk elektronik (eKTP) akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014 mendatang. Namun hingga saat ini di Kabupaten Bangkalan, yang melakukan rekam data baru mencapai 515,992 orang, atau 62,3 persen dari total jumlah wajib e-KTP. Belum tuntasnya rekam data tersebut, disinyalir karena kurang sadarnya masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan sebagai identitas kewarganegaraan.

“Jumlah keselurahan yang wajib memiliki e-KTP sebanyak 822.635 orang, namun yang sudah melakukan rekam data masih berkisar 515,992 orang. Jadi sisa penduduk yang belum melakukan rekam data sebanyak 309.811 orang,” ujar Kadispenduk Capil Bangkalan, M Musleh, melalui Kabid Administrasi Kependudukan, Jayus Sayuti.

Menurutnya, jumlah total penduduk yang sudah melakukan rekam data e-KTP, baru sekitar 492,988 keping e-KTP yang tercetak dari pusat. Sedangkan, sisa e-KTP yang belum tercetak dan belum didistribusikan dari pusat sebanyak 23.004 atau 96,13 persen. Dari jumlah tersebut ditemukan 386 keping harus dicetak ulang, karena mengalami kerusakan pada kartu e-KTP. “Ada ratusan e-KTP yang harus dicetak ulang karena rusak. Jumlah pastinya yaitu

Ada ratusan e-KTP yang harus dicetak ulang karena rusak.

Jumlah pastinya yaitu 386 keping. Hal itu akan dilakukan setelah pemerintah pusat menyerahkan proses pencetakan ke Kabupaten/Kota yang direncanakan 1 Januari 2014 kalau tidak ada perubahan

Jayus Sayuti

Kabid Administrasi Kependudukan 386 keping. Hal itu akan dilakukan setelah pemerintah pusat menyerahkan proses pencetakan ke Kabupaten/ Kota yang direncanakan 1 Januari 2014 kalau tidak ada

perubahan,” kata Jayus.

Dia menjelaskan dalam proses realiasasi program baru pemerintah ini banyak kendala yang dihadapi untuk menyelesaikan semua rekam data. Terutama kurang sadarnya masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

Terlebih masyarkat yang ada di pelosok desa. Mereka lebih mementingkan untuk bertani dibanding meluangkan waktu sedikit saja dalam melakukan rekam data. Sehingga tidak heran jika sampai saat ini rekam data belum rampung secara keseluruhan.

“Jadi yang tidak memproses rekam data, mereka yang ada di pelosok desa.

Rata-rata yang mengesampingkan pentingnya e-KTP itu para petani. Padahal identitas kependudukan itu sangat dibutuhkan terutama di saat ada kepentingan yang memerlukan e-KTP tersebut,” tandasnya.(dn/rah)

JEMBATAN SURAMADU

Jelang Tahun Baru Jalur Tiket Ditambah BANGKALAN - Jelang pergantian tahun baru, petugas jembatan tol Suramadu membuka tiga jalur tiket. Hal itu dilakukan untuk menghindari lonjakan pengguna jasa jembatan yang hendak menyeberang menuju Surabaya. Pasalnya mengacu pada setiap tahun baru dipastikan ada pelonjakan jumlah pengendara.

“Kami menambah jalur tiket untuk pengendara sepeda motor. Asalnya dua tempat tiket, kita tambah menjadi tiga,” kata Kepala Gerbang Jembatan Suramadu sisi Madura, Suharyono, kemarin (30/12).

Dia menjelaskan setiap pergantian tahun, pengendara sepeda motor asal Madura, umumnya akan menyeberang ke Surabaya untuk melakukan kegiatan perayaan pergantian baru di luar Jawa. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya antrean pihaknya telah membuka jalur tiket agar memudahkan pengendara sepeda motor.

“Dari Selasa (31/12) siang diprediksi sudah mulai ada lonjakan pengguna jasa jembatan Suramadu.

Mereka umumnya merayakan tahun baru di jawa,” ungkapnya.

Saat malam tahun baru tiba, lanjutnya, apabila terlalu banyak penumpang, pihaknya juga akan mengantisipasinya dengan membuka jalur roda dua baru. Menurutnya, jalur

mobil juga disiapkan untuk jalur sepeda motor.

“Itu akan dilakukan, jika benar-benar sudah melonjak. Dengan memberikan sedikit jalur yang biasanya dipakai oleh mobil. Namun kami memprediksi lonjakan tidak akan sampai dari 50 persen, kita masih menunggu perkembangan penumpang selanjutnya,” terangnya.

Kami menambah jalur tiket untuk pengendara sepeda motor.

Asalnya dua tempat tiket, kita tambah menjadi tiga

Suharyono

Kepala Gerbang Jembatan Suramadu Dia menambahkan untuk jalur kendaraan roda empat, masih belum dilakukan penambahan. Jadi tetap seperti biasa. Sebab umumnya kendaraan roda empat tidak begitu mengalami antrean panjang, apabila ada sebuah perayaan. “Jalur tiket untuk mobil masih normal, hanya penambahan di jalur sepeda roda dua saja,” ucapnya. (ori/rah)

KORAN MADURA SELASA SUMENEP 16 31 DESEMBER 2013 No. 0271 | TAHUN II

Suramadu

081939363544

S atu Hati un tuk B an gsa

Karena Lahan Garam Tergenang Air Hujan BANGKALAN - Musim penghujan yang terjadi di Bangkalan, rupanya memaksa para petani garam untuk beralih profesi lain. Kebanyakan mereka akan beralih menjadi buruh bangunan dan pedagang.

Termasuk juga para pemilik tambak garam. Mereka akan mencari usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pasalnya lahan yang dipakai untuk mengolah garam sudah tak bisa dipakai akibat tergenang air hujan. buatan garam. Kalau sudah datang musim penghujan tidak akan lagi bisa ditempati untuk proses pembuatan garam,” ungkapnya.

Oleh karena itu, bagi pemilik tambak garam, umumnya akan mempergunakan lahannya sebagai tempat pembibitan ikan. Sebagai bentuk usaha peralihan dari lahan garam tersebut. Meskipun, hal itu bukan cara satu-satunya bagi para pemilik lahan garam.

“Ada juga yang membiarkan begitu saja lahannya tanpa tergarap. Mereka akan menunggu panas lagi, untuk menggarap lahannya,” terangnya.

Sementara itu, bagi para petani garam, yang biasanya kerjanya menggarap lahan

WILAYAH SUMENEP

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

Petani Garam Beralih Profesi

“Menjadi petani garam merupakan pekerjaan musiman. Sebab jika sudah datang musim penghujan dipastikan petani tak dapat bekerja,” kata H Hoiril, pemilik tambak garam di Pesanggrahan, kecamatan Kwanyar.

Dia menjelaskan lahan yang tadinya dipakai untuk proses pengkristalan garam kini sudah tidak bisa dipakai. Sebab air hujan telah menggenangi tempat pembuatan garam. Apalagi, kondisi cahaya matahai yang kurang, sehingga tidak akan bisa menghasilkan kristalisasi garam.

“Petani disini masih tradisional, mengandalkan matahari dalam proses pem-

16

IKLAN DAN BERLANGGANAN

garam kerjanya serabutan.

Menurutnya, mereka akan beralih sebagai pekerja bangunan. Adapula, yang berdagang kecil-kecilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Artinya banyak yang beralih profesi, kalau sudah tidak menggarap lahan garam lagi,” pungkasnya.

Hosnan, salah satu petani garam yang saat ini beralih profesi menjadi kuli bangunan tersebut mengaku terbiasa dengan pekerjaan musiman yang dilakoninya. Sebab, petani garam di Madura memang hanya memanfaatkan matahari dalam proses pengkristalan garam. Tidak

heran, jika memasuki musim penghujan, dirinya tidak bisa bekerja sebagai petani.

“Harus bisa cari pekerjaan lain, agar bisa tetap bertahan dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa saja asal bisa hasil dan saya bisa kerjakan, saya lakukan,” akunya. (ori/rah)

JELANG AKHIR TAHUN

Terminal Purabaya Siagakan 40 bus AKDP SURABAYA – Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Purabaya, Bungurasih Sidoarjo menyatakan, kemarin (30/12) merupakan puncak penumpang yang bepergian menuju luar kota Surabaya dalam rangka liburan Tahun Baru.

“Berdasarkan catatan kami, hingga nanti malam (kemarin-red) pasti terjadi peningkatan jumlah calon penumpang di Purabaya. Peningkatan jumlah itu dibandingkan dengan jumlah penumpang pada hari biasa,” terang Kepala UPTD Terminal Purabaya, Bungurasih Sidoarjo, May Ronald di temui kantornya, Senin (30/12).

May Ronald memastikan sekurangnya 4.000 hingga 5.000 orang calon penumpang bakal berangkat dari terminal Purabaya, menuju sejumlah kota tujuan diluar Surabaya dengan menggunakan bus.

Pada hari biasa jumlah penumpang di Purabaya dikisaran 3.000 sampai dengan 3.500 orang. “Tetapi masyarakat tidak perlu khawatir karena kami sudah memastikan bahwa seluru penumpang akan terangkut,” tegas May Ronald.

Sementara ditanya puncak peningkatan jumlah penumpang pada jelang tahun baru, May Ronald menyampaikan sepertinya sudah terjadi pada Sabtu (28/12) lalu sejak pagi hingga malam dengan tercatatnya sekitar 60.000 lebih penumpang.

“Kalau puncaknya sepertinya sudha terjadi pada Sabtu (28/12) lalu sejak pagi hingga malam kami mencatat sekurangnya 60.000 penumpang bernagkat dari terminal Purabaya,” kata May Ronald.

Dan jika jumlah itu dibandingkan dengan catatan tahun lalu yang hanya dikisaran 50.000 penumpang, maka peningkatan jumlah calon penumpang tersebut memang sesuai dengan prediksi awal.

May Ronald menegaskan kemarin tetap terjadi peningkatan jumlah penumpang terkait tahun baru meski jumlahnya tidak terlalu tinggi. “Peningkatan tetap terjadi, tapi jumlahnya tidak tinggi,” tegas May Ronald.

Petugas Terminal Bus Purabaya Surabaya di Bungurasi Sidoarjo menyiagakan sebanyak 40 bus insidentil antarkota dalam provinsi (AKDP) selama libur Natal dan juga pergantian tahun baru 2014.

“Namun, hingga saat ini, bus yang sudah disiagakan tersebut masih siaga dan belum ada yang digunakan menyusul kemampuan armada yang ada masih mencukupi,” ujar Kepala Sub Unit Keamanan dan Ketertiban Terminal Purabaya Surabaya Hardjo S. Ia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan peningkatan pelayanan dengan menempatkan petugas di beberapa titik serta memasang pos pelayanan di dalam lingkungan Terminal Purabaya Surabaya.(ara)

MUSIM LIBURAN

50 Ribu Penumpang Lalui Bandara Juanda

INFLASI. Konsumen berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan di Semarang, Jateng, Senin (30/12). Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi pada Bulan Desember 2013 maksimal mencapai 0,5 persen, sementara inflasi tahunan (year on year) diperkirakan akan berada pada posisi 8,5 persen.

AUDIENSI

BPD Batu Bintang Menolak Rencana Penunjukan Plt Kades PAMEKASAN - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, menyatakan menolak penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa (Kades) mereka oleh Bupati setempat, Achmad Syafii. Penolakan itu mereka nyatakan saat bertemu pimpinan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (30/12). Kedatangan mereka untuk mengadukan perihal kekosongan jabatan kepala desa di desa mereka.

Selain ditemui anggota Komisi A, mereka juga ditemui Asisten Bidang Pemerintahan, Herman Kusnadi dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes), Muhammad Zakir, serta Camat Batumarmar, Fathorrahman.

Enam orang BPD terdiri ketua dan anggotanya itu menyampaikan penolakan terhadap rencana penujukan Plt. Kades dari pihak luar aparat desa, karena di desa itu masih ada Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Ketua BPD Batu Bintang, Misuri mengatakan penolakan mereka atas rencana itu, karena pertimbangan keamanan dan kondusifitas suasana di desa mereka. Sebab jika rencana itu jadi dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi aksi penolakan oleh warga dan menimbulkan pergesekan sosial.

“Kami mendengar infor-

masi bahwa Forum Pimpinan Daerah telah bersepakat menunjuk Plt dari unsur TNI di desa kami. Padahal di desa kami aman dan kondusif,” kata Misuri dalam pertemuan itu.

Untuk itu, lanjutnya, sebagai tindak lanjut dari penolakan itu, BPD meminta kepada Komisi A merekomendasikan kepada Bupati setempat, untuk mengangkat Sekretaris

Desa Batu Bintang sebagai Plt, sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2012.

Dia mengatakan sebenarnya BPD dan tokoh masyarakat di desa tersebut sangat kecewa dengan kinerja instansi terkait di lingkungan Pemkab Pamekasan. Sebab sejak Kades Batu Bintang mengundurkan diri 2 bulan lalu, tidak ada langkah yang dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pemimpin pemerintahan di desa tersebut.

Jika alasannya kondusifitas, Misuri mengatakan sebagai warga dan BPD di desa itu, dirinya merasa tidak ada gangguan keamanan yang terjadi. Sehingga dirinya mempertanyakan ukuran yang dipakai oleh Bupati dan Forpinda yang menyebutkan bahwa suasana di Desa Batu Bintang tidak kondusif.

Asisten Bidang Pemerintahan Pemkab Pamekasan, Herman Kusnadi mengatakan rencana Bupati untuk menempatkan anggota TNI sebagai Plt di desa itu bukan keputusan final, sebab Bupati masih melakukan kajian terhadap semua informasi dan pendapat yang masuk. “Itu

belum final. Sekarang Bupati masih mengkaji semua informasi dan masukan yang diterimanya. Pastinya kuputusan yang akan diambil adalah keputusan yang resikonya paling kecil,” katanya.

Diakuinya saat Kades Batu Bintang mengundurkan diri sudah direncanakan untuk menetapkan Sekretaris Desa setempat sebagai Plt. Bahkan pada waktu tiu SK-nya sudah dipersiapkan. Namun karena ada laporan tentang kondisi keamanan di desa itu, SK tersebut ditangguhkan.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Iskandar mengatakan akan menyampaikan semua masukan dan usulan dari BPD tersebut kepada Bupati Achmad Syafi’i agar dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ia mengatakan pihaknya hanya memiliki kewenangan menerima aspirasi, sedang keputusannya sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati. Sejauh ini belum diperoleh konfirmasi dari Bupati setempat, Achmad Syafii, mengenai masalah tersebut. (oni/muj/rah).

SURABAYA – Penumpang di Bandar Udara (Bandara) Internasional Juanda sepanjang musim liburan Natal dan Tahun Baru 2014 sekitar 50.000 orang. Jumlah tersebut lebih kecil dibanding perkiraan awal yang mencapai sebesar 56.000 orang per hari.

PT Angkasa Pura I (API) menyatakan jumlah penumpang di Bandara Juanda tersebut telah mengalami lonjakan. Puncaknya terjadi pada Jumat (27/12) lalu yang mencapai sekitar 52.000 penumpang per hari dibanding hari normal yang mencapai 48.000 orang per hari. Sementara jumlah penumpang sepanjang musim lebaran mulai H-4 Natal hingga H+3 Tahun Baru 2014, diprediksi hanya mencapai 500.000 penumpang.

“Memang terjadi peningkatan, tetapi tidak signifÍkan. Pergerakannya hanya dikisaran 50.000 penumpang per hari, naik sekitar 4% dibanding hari biasa yang mencapai 48.000 per hari.

Puncaknya pada hari Jumat sebanyak 52.000 penumpang dan besok tanggal 24 Desember. Sementara untuk libur Tahun Baru saya kira juga tidak banyak kenaikannya, karena tidak bertepatan dengan libur akhir minggu,” ujar Communication & Legal Section Head PT Angkasa Pura I (AP I) , Andrias Yustinian di Surabaya, Senin (30/12).

Rute tergemuk sepanjang liburan kali ini adalah Jakarta-Surabaya dan Surabaya-Jakarta. Pergerakannya mencapai 37,3% dengan 52 penerbangan per hari siap menghubungkan kota Surabaya dengan Ibukota Jakarta.

Dan hampir seluruh airline menerbangi rute ini yaitu Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Citilink, Lion Air, Batik Air, Air Asia, Tiger mandala dan Sriwijaya Air. Urutan kedua kota Balikpapan sebesar 12,5% dengan frekuensi 14 pen-

erbangan per hari. Rute ini diterbangi oleh airline Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air dan Sriwijaya Air. Rute tergemuk ketiga adalah Surabaya-Makassar yang berkontribusi sebesar 10,1% dengan frekuensi 16 penerbangan per hari. Airline yang terbang pada rute ini adalah Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Citilink, Lion Air, Air Asia, Express Air dan Sriwijaya Air, selanjutnya Banjarmasin 8,9% dan Denpasar dan Lombok sebesar 8% dan 4%.

Memang terjadi peningkatan, tetapi tidak signifÍkan.

Pergerakannya hanya dikisaran 50.000 penumpang per hari, naik sekitar 4% dibanding hari biasa yang mencapai 48.000 per hari.

Andrias Yustinian PT Angkasa Pura I Surabaya

“Untuk rute internasional, ada empat kota besar di Asia menjadi tujuan para pelancong dari Surabaya untuk menghabiskan masa liburan Natal & Tahun baru, yaitu Singapura dan Kuala lumpur masing-masing sebesar 34,6% dan 34,0%, Hongkong 10,7%, Bangkok 5,6%, dan Johor Baru sebesar 4%. Sampai dengan hari Sabtu kemarin, airline yang telah mengajukan penambahan rute adalah China Airline dari dan ke Taipe, Lion air flight dari dan ke Jeddah berangkat pada 25 Desember 2013 dan datang tanggal 01 Januari 2014,” pungkasnya. (ara)

EKONOMI

3

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

Pajak 2014 Ditarget Mencapai Seribu Triliun JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan pajak dalam APBN 2014 diatas seribu triliun atau mencapai Rp1.110,2 triliun.

Angka ini naik sebesar Rp 115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp995,2 triliun. “Peran penerimaan pajak ini adalah sebesar 66,6% dari total pendapatan negara sebesar Rp1.667.1 triliun,” ujar Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi di Jakarta, Senin (30/12).

Dia mengaku, untuk mencapai target tersebut tidaklah

mudah. Namun, DJP telah menyusun langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis seperti penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Saat ini, Ditjen Pajak telah menyempurnakan cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan internet atau dikenal dengan e-filing. Selain itu,

juga akan diimpelmentasikan penggunaan electonic faktur (e-faktur) dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Bulan Juli 2014.

Selain itu, DJP juga melakukan ekstensifikasi WP orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah. Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan akan lebih fokus kepada orang pribadi yang memiliki potensi untuk membayar pajak, sehingga kontribusi dominan penerimaan pajak akan bergeser secara bertahap dari Wajib Pajak Badan ke Wajib Pajak Orang Pribadi.

“Seperti layaknya negara maju, maka penerimaan dari

Wajib Pajak Orang Pribadi lebih besar daripada Wajib Pajak

Peran penerimaan pajak ini adalah sebesar 66,6% dari total pendapatan negara sebesar Rp1.667.1 triliun

Chandra Budi

Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak

Badan sehingga tidak terlalu riskan terhadap perubahan

ekonomi global,”tegasnya.

Strategi lainnya jelasnya, perluasan basis pajak, termasuk kepada sektor-sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya.

Sektor-sektor yang akan digali potensinya karena belum tersentuh secara maksimal diantaranya sektor perdagangan (Usaha Kecil dan Menengah) yang memiliki tempat usaha di pusatpusat perbelanjaan dan sektor properti.

“Optimalisasi Pemanfaatan Data dan Informasi Berkaitan dengan Perpajakan dari Institusi Lain. Optimalisasi Implementasi Pasal 35A

UU KUP karena persoalan utama yang dihadapi Ditjen Pajak untuk mengali potensi pajak adalah kurangnya data eksternal yang valid,” imbuhnya.

Hal ini dibarengi dengan penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak. Untuk memberikan rasa keadilan, maka bagi Wajib Pajak yang tidak menjalani kewajiban perpajakannya dengan benar akan dilakukan penegakan hukum mulai dari pemeriksaan, penyidikan dan penagihan.

“Penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan wajar,” tuturnya.

Bahkan, Ditjen Pajak telah membentuk Tim Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk mengkaji dan mengharmonisasi semua peraturan perpajakan sehingga lebih memiliki kepastian hukum dan berkeadilan.

“Dengan adanya program kerja strategi tersebut, kinerja Ditjen Pajak kedepan akan semakin terarah, fokus dan berorientasi hasil. Sehingga, target penerimaan pajak 2014 akan tercapai walaupun ditenggarai masih dibayangi kondisi ekonomi global yang belum pulih akibat kebijakan tapering off dari Bank Sentral AS,” pungkasnya. (gam)

TRANSAKSI SWAP

PENGAWASAN

BI Perbaiki Ketentuan

Perbankan Nasional Harus Lebih Kuat

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) melakukan penyempurnaan ketentuan terkait Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/17/ PBI/2013. PBI ini mencabut PBI No.7/36/PBI/2005 dan akan direview dari waktu ke waktu menyesuaikan perkembangan pasar valas domestik.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi A. Johansyah mengatakan PBI baru ini akan berlaku tanggal 3 Februari 2014.

Dia mengatakan transaksi Swap Lindung Nilai kepada BI adalah transaksi swap beli bank dalam valuta asing terhadap Rupiah, dalam rangka lindung nilai yang dilakukan antara bank dengan BI. Penyediaan instrumen swap lindung nilai bagi pelaku pasar domestik tersebut merupakan upaya BI dalam memperdalam pasar valas domestik dimana instrumen swap jangka menengah-panjang masih terbatas. Hal ini ditujukan untuk meminimalkan risiko nilai tukar dan meningkatkan kegiatan investasi di Indonesia.

Menurutnya, beberapa penyempurnaan yang diatur dalam PBI tersebut antara lain mengenai perluasan cakupan underlying transaksi, perpanjangan tenor transaksi dan setelmen secara netting, pricing, mekanisme transaksi dan dokumentasi transaksi.

Dengan penyempurnaan ini, kontrak lindung nilai dapat dilakukan dengan jangka waktu hingga 3 (tiga) tahun yang dilaksanakan melalui Transaksi Swap Lindung Nilai kepada BI dengan tenor 3 (tiga), 6 (enam), atau 12 (dua belas) bulan. Transaksi tersebut dapat diperpanjang dengan penyelesaian secara netting. (gam)

JAKARTA-Perbankan nasional mendukung peralihan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan nasional dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diharapkan, peralihan ini membuat fungsi pengawasan perbankan berjalan baik sehingga menghantar perbankan Indonesia menjadi kuat seperti saat ini.

JAKARTA-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tampaknya akan menerima hantaman yang besar dari krisis global. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dan oil produk yang akan membengkakkan pengeluaran subsidi dalam APBN. Selain itu, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang akan melipatgandakan utang luar negeri, bunga utang dan cicilan utang pokok pemerintah.

“Hal ini akan menjadi sumber penyebab utama yang akan menghantam sektor keuangan pemerintah dalam 2014. Artinya, Indonesia tengah menghadapi darurat ekonomi nasional,” ujar Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ), Riza Damanik saat menyampaikan Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014 ‘Politik Etalase dan Rapuhnya Kedaulatan Ekonomi Bangsa’di Jakarta, Senin (30/12).

Menurutnya, pemicu utamanya adalah pembengkakan subsidi energi yakni subsidi BBM dan listrik. Be-

“Demi kepentingan nasabah dan perekonomian nasional, Bank Mandiri siap untuk bersama-sama dengan BI dan OJK mewujudkan sistem keuangan dan perbankan yang sehat dan tumbuh secara berkelanjutan di bawah BI dan OJK,” kata Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Senin (30/12).

Demi kepentingan nasabah dan perekonomian nasional, Bank Mandiri siap untuk bersama-sama dengan BI dan OJK mewujudkan sistem keuangan dan perbankan yang sehat dan tumbuh secara berkelanjutan di bawah BI dan OJK

Budi Gunawan S. Direktur Utama Bank Mandiri

ant/yusran uccang

KEMBANG API TAHUN BARU. Penjual kembang api merapikan kembang api jualannya di Makassar, Sulsel, Senin (30/12). Menjelang tahun baru 2014 sejumlah penjual kembang api mulai menjamur, dan kembang api yang biasa digunakan warga untuk merayakan tahun baru tersebut dijual Rp5.000 hingga Rp300 ribu per buah.

Seperti diketahui, terhitung mulai 1 Januari 2014 pengawasan perbankan nasional secara resmi beralih dari BI ke OJK. Budi berharap, dalam peralihan ini ada upaya memperjuangkan asas resiprokal, penerapan financial inclusion dan upaya lain terus berlanjut untuk kemajuan perbankan Indonesia. Kesiapan peralihan

OUTLOOK EKONOMI 2014

Indonesia Akan Menghadapi Darurat Ekonomi Nasional lanja subsidi energi di RAPBN 2014 melonjak Rp 44,1 triliun, dari Rp 284,7 triliun menjadi Rp 328,7 triliun. Selain itu pemicu yang lebih keras adalah membengkaknya nilai utang luar negeri pemerintah akibat merosotnya rupiah.

Bahkan untuk menutup pengeluaran APBN yang semakin besar untuk membayar bunga utang dan cicilan utang pokok pemerintah terus mengakumulasi utang luar negeri dan dalam negeri.

Padahal data Bank Indonesia (BI) menunjukkan posisi surat utang negara sampai dengan Oktober 2013 mencapai Rp 915,175 triliun. Sementara Posisi utang luar negeri pemerintah USD 123,212 miliar. Dengan demikian pada tingkat kurs 12.000 maka total utang pemerintah secara keseluruhan adalah Rp 1.478,544 triliun utang luar negeri + Rp. 915,175 triliun utang

dalam negeri. Sehingga utang pemerintah keseluruhan adalah Rp. 2.393,719 triliun.

Sebagaimana diberitakan,

rencana utang pemerintah pusat pada 2014 mencapai Rp 345 triliun. Senilai Rp 205 triliun ditarik melalui pener-

bitan surat berharga negara guna menutup defisit fiskal 2014. Sisanya sekitar Rp 140 triliun adalah utang untuk

melunasi utang-lama yang jatuh tempo.

Cara pemerintah mengatasi masalah dengan menumpuk utang akan semakin menambah masalah perekonomian dimasa yang akan datang.

Dampaknya memperburuk fundamental ekonomi dan meningkatkan kerentanan nilai tukar. Hal paling membahayakan adalah negara akan semakin tenggelam dalam cenkraman bangsa lain oleh beban utang luar dan dalam negeri.

Indonesia terus mengalami deficit perdagangan sepanjang 2013. Deficit kembali terjadi dalam bulan oktober senilai USD 1,89 miliar.

Sepanjang Januari Oktober defisit mencapai 6,36 miliar USD (Kementrian Perdagagan RI). Defisit perdagangan sepanjang Januari-Oktober sebagian besar disumbangan oleh impor migas sebesar USD 37,11 dibanding ekspor USD

fungsi pengawasan perbankan ke OJK sudah terjadi di OJK. OJK, kata Budi, mengaku siap 100 persen melaksanakan peralihan pengawasan perbankan, dari pengaturan hingga komunikasi.

Untuk aspek pengaturan, OJK telah menyiapkan proses identifikasi ketentuan-ketentuan perbankan dan mengkaji pengawasan terintegrasi atas konglomerasi keuangan.

Begitu juga untuk aspek pengawasan, organisasi sektor perbankan, kantor regional, kantor OJK serta SOP untuk pengawasan bank.

Dalam menyambut tahun 2014 sebagai tahun yang dinamis akan perubahan, dan seiring dengan peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari BI kepada OJK, BII berkomitmen untuk sepenuhnya mendukung BI dan OJK dalam memastikan peralihan tugas tersebut berjalan dengan cepat dan lancar.

“Perjalanan tahun 2013 akan segera berakhir dan berganti dengan hadirnya tahun baru 2014. Atas segala dukungan yang diberikan kepada PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII), kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para stakeholders, nasabah setia, serta pihak media massa atas kerja sama yang terbina dengan baik selama ini,” jelas Direksi BII dalam keterangan tertulisnya.

BII katanya menyambut baik kerja sama yang erat dengan OJK dalam mempertahankan dan meningkatkan stabilitas industri perbankan Indonesia. (gam)

26,47 atau mengalami defisit senilai USD - 10,64 miliar.

Defisit transaksi berjalan sepanjang Januari–Oktober mencapai USD -24,276 miliar, sedangkan defisit neraca pembayaran mencapai USD -11,212 miliar.

Data BI jelasnya menunjukkan Utang Luar Negeri pemerintah sampai dengan kwartal III (Oktober 2013) senilai USD 123,212 miliar dan posisi Utang Luar Negeri swasta USD 136,655 miliar. Total utang luar negeri pemerintah dan swasta mencapai USD 259,867 miliar.

Dengan demikian secara keseluruhan utang luar negeri pemerintah dan swasta dalam rupiah mencapai Rp. 3.118,404 trliun. Kondisi ini berimplikasi terhadap Pembiayaan pokok dan bunga pemerintah USD 1.283 miliar.

Pembiayaan pokok dan bunga swasta pada kwartal III senilai USD 30.223 miliar. Total pembiayaan pokok dan bunga pemerintah dan swasta pada kwartal III 2013 mencapai USD 31.506 miliar. (gam)

4

PESAWAT LATIH BARU

LINTAS JATIM

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO.0271 | TAHUN II

ant/eric ireng

Kru udara (air crew) berada di depan satu dari empat pesawat latih dasar Bonanza G-36 buatan Beechcraft, Wichita, Kansas, USA pada upacara penyerahan pesawat kepada Skuadron Udara 200 Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal) di Base Ops Lanudal Juanda, Surabaya, Jatim, Senin (30/12). Pesawat latih Bonanza G-36 yang memiliki kapasitas penumpang empat orang dengan kemampuan jelajah 1.713 Km di ketinggian 5.639 m tersebut merupakan salah satu komponen dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yaitu KRI, Pesawat Udara, Marinir dan Pangkalan TNI AL.

13,3 Juta Rakyat Tak Tercakup Jamkes SURABAYA - Sebanyak 13.341.538 rakyat Jawa Timur tidak tercakup dalam skema jaminan kesehatan yang akan dijalankan BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014.

"Belasan juta rakyat Jatim yang tidak tercakup jamkes itu meliputi buruh, rakyat miskin, tidak mampu, dan kelompok marjinal," kata Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Jatim Jamaludin di Surabaya, Senin (30/12).

Menurut dia, mereka tidak tercakup dalam jaminan kesehatan akibat kelalaian pemerintah, belum terintegrasinya Jamskesda, dan sistem pendataan penduduk yang buruk.

Selain itu, belum tuntasnya peraturan turunan, belum siapnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan sistem pelayanan kesehatan yang menyebabkan implementasi terancam gagal dan tidak mencapai sasaran. "Peraturan turunan yang akan mengatur secara teknis pelaksanaan BPJS antara lain data kepesertaan valid dan akurat, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan, termasuk mekanisme rujukan dan alurnya," katanya.

Ia menjelaskan Jawa Timur yang berpenduduk 38.318.791

jiwa (2013) justru hanya ada kepesertaan BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014 sekitar 17.330.767 jiwa atau sekitar 45 persen penduduk Jatim. "Itu pun merupakan peserta peralihan otomatis yang berasal dari kalangan yang selama ini merupakan peserta Jamkesmas, Jamsostek dan Askes yang terdiri dari Jamkesmas 14.001.871 jiwa PNS 2.163.139 jiwa, TNI 171.846 jiwa, Polri 71.542 jiwa dan, Jamsostek 922.369 jiwa," katanya.

Oleh karena itu, katanya, belasan juta masyarakat Jatim akan terkendala mendapatkan jaminan kesehatan akibat belum tuntasnya peraturan turunan sekitar 12 aturan untuk BPJS Kesehatan yang seharusnya sudah selesai 25 November 2012 dan sembilan aturan turunan untuk BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya selesai 25 November 2013. "Jadi, ada 13.341.538 juta jiwa rakyat Jatim yang belum tercakup jaminan kesehatan, di antaranya 5.265.778 pekerja/buruh formal yang bekerja di sekitar 32.487 perusahaan, namun hanya 922.369 pekerja/buruh di

sekitar 3.124 perusahaan yang terlindungi program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek. Jadi, 82 persen belum tercakup skema itu," katanya.

Selain itu, jumlah warga miskin dan tidak mampu di Jatim dengan berpatokan kepada standar setiap orang yang memiliki penghasilan/ gaji sama dengan atau lebih kecil dari upah minimum maka jumlahnya diperkirakan sekitar 25 Juta, namun jumlah yang tercakup peserta Jamkesmas adalah 14.001.871 orang.

Untuk peserta Jamkesda yang diselenggarakan Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga diperkirakan hanya sekitar 2 jutaan yang di dalamnya adalah gelandangan, tukang becak, pengamen, anak jalanan, penyandang cacat, kaum jompo, anak panti dan WTS. "Jadi, hanya 8.998.129 juta jiwa atau 36 persen penduduk miskin dan tidak mampu yang belum tercakup dalam skema BPJS Kesehatan. Apalagi, infrastruktur, fasilitas dan Tenaga Kesehatan juga belum siap, karena dari 8.523 desa/kelurahan di Jatim hanya ada 286 rumah sakit dan 959 Puskesmas dengan sarana dan prasarana yang terbatas serta penyebarannya tidak merata," katanya. (ant/edy/dik)

PURNA TUGAS

Sukardi Gantikan Rasiyo sebagai Sekdaprov Jatim SURABAYA - Teka-teki mengenai siapa sosok yang mengisi jabatan sebagai Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Jawa Timur menggantikan Rasiyo yang purna tugas karena pensiun, akhirnya terjawab sudah. Senin (30/12) kemarin, bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Gubernur Soekarwo resmi melantik Akhmad Sukardi, seperti yang diamanatkane oleh Surat Keputusan (SK) Presiden RI nomor 157/M Tahun 2013 tentang Sekdaprov Jatim yang sudah turun dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (27/12) lalu.

Dalam amanatnya, Pakde Karwo, sapaan akrab gubernur berpesan kepada Sekdaprov yang baru agar tetap konsentrasi pada lima indikator kinerja utama, yakni pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia(IPM), dan penurunan disparitas wilayah.

Menurut Pakde, pokok

dari indikator kinerja utama adalah pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonominya bagus, maka indikator lainnya akan ikut terungkit.

“Pertumbuhan ekonomi Jatim sampai dengan akhir 2012 yang mencapai 7,27 terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan di Jatim.

Kurun waktu 2009-2013 penurunan kemiskinan Jatim 4,13 persen. Dengan penurunan yang cukup signifikan tersebut, tugas Sekdaprov Jatim yang baru adalah tetap konsisten pada hal tersebut,” kata Pakde.

Karena itu, hal pertama yang harus dilakukan Sekdaprov Jatim yang baru adalah meningkatkan kinerja ekonomi melalui investasi.

Sebagai informasi, realisasi investasi di Jatim semester I tahun 2013 dibandingkan semester I tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 11,86 persen dan total izin prinsip meningkat sebesar 200,96 persen. ”Apabila investasi terus masuk ke Jatim pertumbu-

han ekonomi akan melesat dan dibarengi meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Pakde Karwo menjelaskan selain harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekdaprov harus memperhatikan rumah tangga miskin. Sampai dengan Maret 2013 ada sekitar 4.771260 masyarakat miskin di Jatim . Sepuluh persennya didominasi oleh rumah tangga miskin yang merupakan single parent. ”Banyaknya jumlah single parent yang mengalami kemiskinan merupakan salah satu bentuk feminism kemiskinan. Hal tersebut disebabkan peran ibu yang seharusnya menjadi pendidik dalam rumah tangga, merangkap peran menjadi kepala rumah tangga yang sekaligus sebagai pencari nafkah,” tegasnya.

Seorang ibu yang merupakan single parent, yang sebelumnya tidak bekerja, akan mengalami rata-rata ekonomi yang berat. Oleh sebab itu, pemerintah harus

hadir di dalamnya. “Sekdaprov harus membentuk kelompok yang bisa membantu keuangan kepada para single parent secara inklusif,” jelasnya.

Mengenai kasus Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dan jasa pungut yang mencuat, sekdaprov harus bisa menjelaskan ke publik lewat Inspektorat.

"Sehingga, anggaran bisa clean dan clear," pesan Pakde.

Sekdaprov juga harus melakukan pembenahan administrasi dinas dan lembaga teknis. Yang terakhir adalah menjalankan tugas lain yang diberikan gubernur dan wakil gubernur.

"Seperti kasus perbaikan ada jalan rusak di Jatim, pemprov harus koordinasi pusat. Jangan saling lempar tanggung jawab bahwa itu jalan nasional, provinsi atau kabupaten/kota," imbuhnya.

Yang penting, lanjut Pakde, Sekda harus tahu sedikit tentang sesuatu yang banyak dan harus generalis.

Ini beda dengan dinas, yang tahu banyak tentang sesuatu sedikit. (han)

SELAMA MUSIM LIBURAN

Pengunjung KBS Mencapai 81.572 SURABAYA – Jelang akhir tahun 2013 dan berakhirnya Liburan Natal, pengunjung Kebun Binatang Surabaya (KBS) telah mencapai 81.572 orang. Diprediksi puncaknya 1 Januari 2014 mendatang.

“Total pengunjung mulai 22 Desember kemarin sudah ada 81.572 orang. Sejak liburan selama seminggu ini pengunjung KBS mencapai 10 ribuan per harinya,” ujar Humas KBS, Agus Supangkat, Senin (30/12).

Dari jumlah pengunjung tersebut, Minggu (29/12) merupakan jumlah pengunjung KBS terbanyak yang mencapai 24.218 orang.

“Minggu kemarin juga puncak liburan. Tapi prediksi kami ini pengunjung akan semakin meningkat sampai tanggal 1 Januari 2014 mendatang,” ungkapnya.

Pengunjung yang ingin masuk KBS-pun harus rela berdesakan karena antrian karcis hingga sepanjang 100 meter. “Maklum, dilibur kali ini wahana KBS masih menawarkan wisata hewan serta bermacam permainan anak sehingga tetap menjadi primadona pengunjung,” paparnya.

Pada hari biasa, Agus menjelaskan, jumlah pengunjung

sekitar 3.000-an orang. Dikatakan Agus, tren pengunjung selalu naik saat liburan Natal dan Tahun Baru. Pengunjung didominasi oleh rombongan komunitas dan keluarga.

Selama musim liburan, lanjut Agus, manajemen KBS sengaja memberikan sajian hiburan dan edukasi yang

Total pengunjung mulai 22 Desember kemarin sudah ada 81.572 orang.

Sejak liburan selama seminggu ini pengunjung KBS mencapai 10 ribuan per harinya,”

Agus Supangkat Humas KBS

menarik. Diantaranya feeding time, pertunjukan satwa dan badut, serta live music dari artis dangdut. “Pengunjung bisa melihat saat komodo, buaya, atau gajah diberi makan, ujarnya.

Dari catatan KBS jumlah pengunjung pada libur tahun baru 2013 mencapai 30 ribu

orang. Sedangkan jumlah pengunjung pada tahun baru 2014 diperkirakan mencapai 50 ribu orang. “Pengunjung didominasi berasal dari wilayah Surabaya dan Sidoarjo,”tandasnya.

Dengan kelahiran baru satwa-satwa penghuni KBS, salah satunya kuda nil betina bernama Dona menjadi daya tarik pengunjung untuk melihat satwa tersebut. Selain itu, kolam besar kandang Gajah Sumatera.

Mengantisipasi membludaknya jumlah pengunjung KBS, pihak manajemen telah bekerjasama dengan Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya dan Linmas. Pengamanan tersebut sebagai antisipasi mencegah gangguan keamanan dan tindak kriminalitas selama musim libur.

“Pengamanan yang dilakukan kepolisian juga mengantisipasi indikasi terjadinya tindak pidana pencurian satwa, maupun tindak kejahatan lain yang terjadi di dalam area KBS,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Agus, pengamanan oleh pihak kepolisian yang diminta pihak manajemen KBS, semata-mata untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung. (ara)

PENGAMBILAN SUMPAH. Akhmad Sukardi saat pengambilan sumpah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim.

han/koran madura

Banyak yang Ragu, Tapi Tetap Optimis SURABAYA - Terpilihnya Akhmad Sukardi sebagai Sekdaprov Jawa Timur menggantikan Rasiyo yang purna tugas, direspon positif sejumlah tokoh di Jawa Timur.

Meski demikian, banyak pejabat yang ragu, putera asli Madura ini bisa menjalankan tugas sebaik pendahulunya, Rasiyo.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, figur Akhmad Sukardi memang pantas menggantikan Rasiyo.

"Pak Rasiyo itu sudah baik kerjanya dan bisa menjadi bapak yang baik bagi SKPD. Pak Kardi harus bisa melanjutkan lebih baik lagi,"

ujar Gus Ipul.

Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Sabron Djamil Pasaribu juga mengatakan bahwa secara administratif, Sukardi sudah memenuhi.

Namun, menurutnya menjadi Sekdaprov tidak cukup hanya memenuhi syarat administratif, kecakapan lainnya yakni kemampuan komunikasi yang baik sehingga bisa menjadi mediator antara legislatif dan eksekutif menjadi pertimbangan non teknis.

“Pak Kardi (sapaan akrab Sukardi, red), selain sudah mengikuti pelatihan Lemhanas, pendidikannya S3, komunikasinya dengan legislatif juga baik. Kami yakin

beliau mampu jadi mediator eksekutif dan legislatif,” terang politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Keyakinan Sabron didasarkan trackrecord Sukardi selama ini. Menurutnya, sejak menjadi Kepala Dispenda Jatim, Sukardi sudah memahami dinamika birokrasi yang ada di Jatim. Ditambah lagi dengan pengalamannya menjadi asisten IV Pemprov Jatim, menurutnya menjadikan lebih memahami tantangan yang akan dihadapi di masa jabatannya.

“Dari trackrecord-nya itu, kita optimis beliau mampu menjalankan tugasnya dengan baik,” tegasnya.

Sabron menambahkan, Sukardi termasuk pejabat di lingkungan pemprov yang cukup kooperatif. Menurutnya, dia juga mahir dalam berkomunikasi baik dengan politisi maupun dengan wartawan. “Pak Kardi sosok yang lengkap. Bisa berkoordinasi dengan baik,” tuturnya.

Sebelumnya, Akhmad Sukardi menjabat sebagai Asisten IV Bidang Administrasi Umum Setdaprov Jawa Timur. Terpilihnya Akhmad Sukardi, berarti mengalahkan dua pesaing terberatnya yaitu, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Harsono dan Kepala Dinas Pertanian Jatim, Wibowo Eko Putro. (han)

LINTAS JATIM

5

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO.0271 | TAHUN II

SAMBUT TAHUN BARU

Pemkot Tutup Empat Ruas Jalan Protokol SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mendukung sepenuhnya program dari Polrestabes Surabaya bakal memberlakukan car free night pada 4 jalan protokol di Kota Surabaya mulai sore nanti, hingga Rabu (1/1) dini hari besok. Jalan-jalan yang ditutup untuk kendaraan bermotor tersebut yakni Raya Darmo,Tunjungan, Gubernur Suryo dan Jalan Panglima Sudirman. Beragam hiburan akan disajikan mulai dari tari-tarian tradisional khas Surabaya, festival band, lomba cheerleader, streetball performance dan parkour, juga pameran produk dari 70 Usaha Kecil Menengah (UKM) di bawah naungan Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya, termasuk juga aksi berbagai komunitas di Kota Pahlawan.

Kita ingin memberikan hiburan kepada warga kota supaya memanfaatkan pergantian tahun dengan situasi menarik,”

Yayuk Eko Agustin

Asisten I Bidang Pemerintahan Sekkota Surabaya Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Yayuk Eko Agustin saat jumpa wartawan siang kemarin mengatakan, sebenarnya car free night tersebut merupakan program dari Polrestabes Surabaya.

Sehingga pemkot tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk acara tersebut karena semuanya sudah bekerjasama dengan pihak lain. "Kita ingin memberikan hiburan kepada warga kota supaya memanfaatkan pergantian tahun dengan situasi menarik," kata Yayuk.

Menurut Yayuk, pada ruas jalan yang ditutup, kegiatannya berbeda-beda. Untuk Jalan Darmo misalnya, akan dipusatkan untuk aksi budaya, Jalan Tunjungan difokuskan bagi aktivitas anak muda (youth) seperti festival band dan yel-yel eco school.

Untuk kelancaran dan keamanan acara tersebut, Pemkot Surabaya menerjukan sebanyak 1.520 personel, di antaranya dari Satpol PP

sebanyak 300 personel, 200 personil Linmas, , Dinas Perhubungan 200 personel, lalu Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, personel Pemadam Kebakaran, Dinas Pariwisata, Dinkop UKM, Bapemas KB, dan Badan Lingkungan Hidup.

Seperti yang pernah kami beritakan sebelumnya, Polrestabes Surabaya akan memberlakukan car free night pada malam pergantian tahun di kota SUrabaya untuk mengatasi keruwetan yang kerap kali terjadi pada malam pergantian tahun. Ide menarik ini digagas sendiri oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Polisi Setija Junianta. Tujuannya, agar kegiatan warga kota Surabaya pada malam tahun baru terpusat dan terkondisi dengan baik serta untuk meminimalisasi kegiatan konvoi/arak-arakan.

Sehingga tercipta kondisi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas ( Kamseltibcar Lantas ) yang sesuai dengan harapan. Begitu pula kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Acara car free night malam tahun baru 2014 dimulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB. Agenda utama yaitu penutupan Jalan Raya Darmo sepanjang 1,5 KM, Jalan Tunjungan, Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Penglima Sudirman sepanjang 2,5 KM. Agar masyarakat tidak jenuh, sejumlah hiburanpun disuguhkan. Untuk di Jalan Raya Darmo akan diadakan acara yang mengangkat tema tentang budaya. Kegiatannya mulai dari ludruk pelajar, bakar jagung bersama, tarian budaya pelajar, musik tradisional pelajar, lawak simultan yang akan berusaha memecahkan rekor Muri hingga kuliner khas Surabaya. Sedangkan di jl Tunjungan mengangkat tema kaum muda, acaranya antara lain Band Indie, Stand Up Comedy, Music Dance Performence, Anime, Komunitas Sulap dan Bazar Hasil Karya Pelajar. Jalan Gubernur Suryo menggelar kegiatan Parkour, Capoera, Atraksi Komunitas Sepeda BMX, Food Fest, Band Fussion dan Jazzy dengan tema olahraga dan hiburan pendidikan. Sementara untuk Jalan Panglima Sudirman bertemakan komunitas, akan dimeriahkan oleh Komunitas Club Motor, Bazar dan Giant Screen Nonton Bareng XXI (han)

JEMBATAN BAMBU DARURAT

ant/rudi mulya

Sejumlah pengendara melintas di atas jembatan bambu darurat yang membentang di sungai Brantas yang menghubungkan wilayah Kediri dan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Senin (30/12). Warga terpaksa menyeberang melewati jembatan bambu darurat karena jika melalui jalur sebenarnya harus memutar dan menempuh jarak sekitar 30 kilometer. Pada musim penghujan seperti saat ini jembatan yang terbuat dari bambu tersebut rawan hanyut terbawah aliran arus sungai sehingga membahayakan warga.

BLH Jatim Menegur Walikota SURABAYA - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur melayangkan surat teguran kepada Wali Kota Surabaya karena belum juga mengambil tindakan yang tegas terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo yang membuang limbah lindinya ke Kali Lamong, sehingga mengakibatkan pencemaran. Kepala BLH Provinsi Jawa Timur, Indra Wiragana kepada wartawan di Surabaya kemarin mengatakan, surat teguran tersebut terpaksa dikirimkan sesudah BLH melakukan pengawasan langsung di lokasi pencemaran dan mengambil contoh limbah yang dibuang dari TPA Benowo ke Kali Lamong.

"Kami mengambil langkah tegas pada Walikota Surabaya, sesudah dapat laporan dari masyarakat dan aktifis lingkungan hidup yang menginformasikan, kalau TPA Benowo membuang air lindinya langsung ke Kali Lamong tanpa diolah. Akibatnya, kawasan di sekitar Kali Lamong tercemar, banyak ikan mati dan pendapatan para nelayan juga terancam," tandasnya.

Sebelumnya, Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan (KJPL) mendesak pemerintah Kota Surabaya untuk menutup

TPA Benowo. Sebab organisasi wartawan tersebut menemukan adanya sejumlah pipa 'siluman' pembuangan limbah berbahaya, yang diduga berasal dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo Surabaya ke Kali Lamong, hingga mengakibatkan pencemaran di kawasan tersebut. Pemkot dinilai melanggar UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Dalam aturan itu sudah jelas tugas dan fungsi BLH, diantraranya adalah melakukan

pemantauan dan pengawasan pada Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengawasan Lingkungan (UPL), Menurut Indra, BLH Jawa Timur sangat menyesalkan

Persoalan ini sangat penting, karena kalau sampai TPA Benowo diharuskan tutup operasi karena melanggar UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka yang rugi warga Surabaya,”

Indra Wiragana

Kepala BLH Provinsi Jatim lemahnya pengawasan yang dilakukan Walikota Surabaya pada pengelolaan sampah di TPA Benowo yang jadi satusatunya TPA warga Surabaya.

"Persoalan ini sangat penting, karena kalau sampai TPA Benowo diharuskan tutup

PERANGI BISING DI TAHUN BARU

KEHILANGAN

SURABAYA – Tahun baru harus bersih dari kebisingan knalpot brong, demikian tekad kepolisian di Surabaya.

Hal ini bisa dilihat dari ketegasan polisi sektor (Polsek) Tambaksari yang mengamankan 38 motor berknalpot brong. 38 unit motor tersebut diamankan anggota Polsek Tambaksari dalam razia yang digelar beberapa hari terakhir di sejumlah titik.

SURABAYA - Karyawan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak Jl Kutisari Utara V, Adit (sopir), Isbaniah dan Mifta, sekitar pukul 15.15 WIB jadi korban perampok, Senin (30/12).

Akibatnya uang Rp 388 juta amblas dibawa kabur para pelaku yang berjumlah sekitar enam orang.

Peristiwa bermula ketika rombongan karyawan UPTD Pelayanan Pajak Surabaya baru saja mengambil uang dari kantor Pemkot Rp 788 juta dengan mengendarai Toyota Avanza. Uang itu dibagi menjadi dua tas masing-masing berisi Rp 388 juta dan Rp 400 juta. Mereka tidak sadar sedang dibuntuti enam perampok yang mengendarai tiga motor.

Begitu sampai di hala-

Polisi Mengamankan 38 Motor Berknalpot Brong

Kapolsek Tambaksari, Kompol Hartono mengatakan, selain untuk menciptakan suasana yang kondusif bebas kendaraan berkenalpot brong, saat malam pergantian tahun baru nanti, hal ini bertujuan untuk keamanan dalam berkendara.

"Pengalaman tahun kemarin, di wilayah hukum kami ada tiga kendaraan yang terbakar karena menggunakan kenalpot brong," kata Kompol Hartono kepada wartawan, Senin (30/12).

Dia menambahkan, untuk memberikan efek jera, sepeda motor yang terjaring razia, akan disita sampai malam pergantian tahun usai.

ddy/koran madura

tersebut, pihaknya menindak tegas warga yang nekat menggunakan kendaraan berkenalpot brong.

"Untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat lain, sehingga kami melakukan tindakan tegas," tambahnya.

Suara keras dari knalpot brong juga bisa memicu niat pengendara untuk melaju

lebih kencang, sehingga rawan menimbulkan kecelakaan.

“Kalau suara knalpot keras, bisa memicu adrenalin pengendaranya untuk semakin kebut-kebutan.

Tidak hanya nyawanya (Pengendara motor berknalpot brong) yang terancam, tapi juga pengendara lain,” tandasnya. (ddy)

Lingkungan Hidup dan Presiden. Dampak dari laporan yang dilakukan BLH Jawa Timur, juga bisa berdampak pada pencabutan penghargaan Adipura Kencana yang diterima Surabaya," tegas Indra.

Akibat kelalaian pemkot Surabaya ini, lanjut Indra, bisa saja gelar Adipura Kencana dicabut. Sebab salah satu indikator utama dalam penilaian untuk mendapatkan adipura adalah pengelolaan sampah yang baik.

Menanggapi pernyataane Kepala BLH Jawa Timur, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkot Surabaya, Chalid Buchari berkelit. Menurutnya, pemkot sudah sudah memberikan surat peringatan kepada PT Sumber Organik sebagai pengelola TPA Benowo.

"Selain itu, pemkot juga akan menerapkan teknologi Advanced Oxidation Processes (AOP) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Dengan teknologi itu, air limbah yang dibuang TPA Benowo ke Kali Lamong akan lebih jernih dan memenuhi standar baku mutu air," kilah Chalid. (han)

Uang UPTD Pelayanan Pajak Dirampok

KNALPOT BRONG. Kapolsek Tambaksari, Kompol Hartono menunjukkan knalpot brong yang dilepas dari motor yang diamankan.

"Sementara kami sita, dan bisa diambil 10 Januari 2014 nanti, dengan syarat mengganti kenalpot standart dan mampu menunjukkan surat-surat kendaraan," ujarnya..

Menurutnya, banyak warga yang mengeluh akibat suara bising yang timbul dari kendaraan berkenalpot brong. Menanggapi keluhan

operasi karena melanggar UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka yang rugi warga Surabaya," jelas Indra.

Dengan hasil pantauan di lapangan, BLH Jawa Timur memastikan, ada kesalahan proses pengelolaan limbah yang dilakukan TPA Benowo, karena air limbah berupa lindi yang dibuang ke Kali Lamong tidak diolah dengan baik sebelum dialirkan ke Kali Lamong.

"Hasil temuan di lokasi, ternyata pipa pembuangan limbah TPA Benowo ditanam masuk ke dalam permukaan air, padahal aturannya pipa pembuangan limbah, harus ada di atas permukaan air setinggi 50 centimenter," jelas Indra.

Selain adanya indikasi kesengajaan, PT Sumber Organik (SO) pengelola TPA Benowo yang ditunjuk Pemkot Surabaya juga sudah terbukti melanggar ketentuan baku mutu air limbah yang bisa dibuang ke Kali Lamong.

"Semua pelanggaran yang dilakukan Pemkot Surabaya sudah dipantau dan dilaporkan BLH Jawa Timur ke Kementrian

OLAH TKP. Sejumlah petugas identifikasi dari Polrestabes Surabaya saat melakukan olah TKP.

ddy/koran madura

man UPTD Pelayanan Pajak, Isbaniah yang turun membawa tas berisi uang Rp 388 juta langsung dikejar seorang pelaku membawa parang.

Sedangkan seorang pelaku lainnya menodongkan pistol ke kepala Adit sambil mengancam akan menembak jika sopir itu berani bergerak.

Sempat terjadi tarikmenarik antara pelaku dengan karyawan Dirjen Pajak ini.

Namun setelah pelaku menghunus parang dan mengancam akan membacok korban bila tak melepas tasnya, Isbaniah ketakutan. Begitu tas berpindah tangan, para pelaku langsung kabur ke arah selatan.

Petugas Polsek Wonocolo yang mendapat laporan bergegas datang ke lokasi, namun kehilangan jejak pelaku.

Kapolsek Wonocolo Kompol

Naufil Hartono menjelaskan, peristiwa penjambretan itu berlangsung sangat cepat.

“Pelaku diperkirakan ada enam orang dan membekali dirinya dengan senjata tajam dan kemungkinan Senpi. Sejumlah saksi bakal diperiksa untuk menyelidiki kasus ini,” tegasnya.

Saat disinggung mengenai keterlibatan orang dalam terkait kasus penjambretan ini, Kompol Naufil menyatakan hal itu bisa saja terjadi, pasalnya para korban mengambil uang itu di Pemkot Surabaya, bukan di tempat umum seperti bank.

“Kami akan mengumpulkan keterangan para saksi sambil meneliti lokasi kejadian.

Setelah itu baru bisa memunculkan dugaan sementara,” tandasnya.(ddy)

6

PROBOLINGGO

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO.0271 | TAHUN II

OMZET CAPAI RP 50 JUTA

Pasar Tugu Mampu Dongkrak PAD PROBOLINGGO – Omset penjualan pedagang di pasar Sabtu dan Minggu (Tugu) yang berada di alun-alun Kota Probolinggo mencapai Rp 54 juta. Angka itu merupakan omset fantastis yang diperoleh dalam setiap hari.

“Itu perputaran finansial dalam setiap harinya,” ujar Kepala Diskoperiindag Kota Probolinggo, Zainullah kepada wartawan, Senin (30/12).

Zainullah mengatakan, perputaran finasial di pasar Tugu tersebut, sudah jelas mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi di pasar Tugu, tidak hanya dihuni oleh para PKL yang asli warga Kota Probolinggo, melainkan juga banyak PKL yang berasal dari Kabupaten.

“Data di Diskoperindag, jumlah PKL tahun 2011 yang menempati pasar Tugu sebanyak 218 orang, tahun 2012 sebanyak 283 orang. Sedangkan pada tahun 2013 ini sebanyak 362 PKL,”paparnya.

Untuk memberdayakan para UKM yang ada di Kota Probolinggo, kata dia, Dis-

koperindag rencananya akan mengalihkan ke kawasan selatan Kota Probolinggo. Rencana itu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di kawasan utara (dalam perkotaan). “Rencananya memang begitu. Tetapi untuk membuat pasar tidak semudah itu,” tandas Zainullah.

Zaenullah menambahkan, untuk menghadapi perdagangan bebas Asia tahun 2015, barang impor harus lebih murah. Selain itu, produk yang dihasilkan UKM harus lebih berani bersaing.

“Caranya ya UKM harus mempunyai setrategi penjualan yang bagus. Mereka harus inovatif dan menjaga kwalitas produk,” timpal mantan Kepala Dinas Capil dan Kependudukan Kota Probolinggo itu.

Untuk menjaga kwalitas produk yang dihasilkan UKM, Diskoperindag akan terus melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). “Pembinaan itu berupa sosialisasi dan pemberian bantuan terhadap para UKM,”pungkasnya.(ugi).

FANTASTIS. Para pembeli saat mengerumuni pedagang di pasar tugu di Alun-alun Kota Probolinggo sanggup mendongkrak PAD, omset perhari mencapai Rp 45 juta.

Jampersal Ibu Hamil Dibatasi Warga Disarankan Ikut Asuransi BPJS PROBOLINGGO - Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk Ibu hamil tahun 2014 mendatang tak lagi gratis untuk umum. Penerima jampersal, hanya diberlakukan untuk orang yang memiliki kartu Jaminan Kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Endang Astuti, mengatakan Jampersal untuk ibu hamil dalam tahun depan tidak lagi akan berlaku untuk umum.

Yang berhak menerima program Jampersal hanya bagi warga yang memiliki kartu

Jamkesmas dari pemerintah pusat dan kartu jamkesda dari pemerintah Kabupaten.

“Jampersal tidak sama dengan tahun 2013. Kalau pada tahun tersebut, semua masyarakat yang hamil memperoleh jaminan secara gratis tanpa melihat orang kaya atau

miskin. Bagi yang tidak memiliki kartu tersebut, disarankan untuk mengikuti program asuransi.,” paparnya, kepada wartawan, Senin (30/12).

Menurutnya, warga yang tidak memilki kartu disarankan untuk memasukkan data dirinya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan Undangundang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia, yakni lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes dan lembaga jaminan sosial ke-

tenaga kerjaan PT Jamsostek.

“PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dimulai pada awal 2014. Melalui BPJS warga disarankan untuk membayar iuran perbulan sesuai dengan klaster ekonomi keluarga tersebut,” tandas Endang Astuti.

Jaminan kesehatan masyarakat, kata Endang, melalui BPJS segala penyakit yang dideritanya akan mendapatkan jaminan asuransi.

Sehingga masyarakat bisa efesien dalam mengeluarkan biaya pengobatan jiwanya.”

BPJS juga mengatur masalah

jaminan persalinan ibu hamil,” tegasnya.

Anggran untuk Jamkesmas di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2014 mendatang, lanjut dia, sebesar Rp 24 miliar untuk 618 ribu orang. Sedangkan untuk anggaran Jamkesda bagi masyarakat kurang lebih Rp 15 miliar. Dana tersebut di peroleh dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi.

“Dana tersebut merupakan dana sering untuk Jamkesda yang diterima oleh 29 ribu penduduk Kabupaten Probolinggo,” pungkas Endang Astuti.(fud)

CALON LEGISLATOR

Panwas Soroti Istri PNS Nyaleg PROBOLINGGO - Banyaknya istri pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Probolinggo yang mencalonkan diri menjadi Calon Legslatif dalam pemilu 2014 mendatang, mendapat sorotan serius dari pihak Panwas. Pihaknya menilai, kerawanan pihak suami terlibat kampanye dalam mencari suara dukungan.

Menurut Divisi Pengawasan Panwas Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim, kepada wartawan,

Jangan sampai fasilitas tersebut, diikutkan dalam ranah politik pemilu. Apalagi memanfaatkan untuk mensukseskan istrinya, itu sudah tidak dibenarkan,”

Muhtar Razak

Mantan Ketua Cabang PMII Probolinggo Senin (30/12), menegaskan bahwa permasalahan istri PNS yang terlibat menjadi caleg dalam pileg 2014 mendatang menjadi sorotan pihaknya.

Hal itu dinilai rawan keterlibatan suaminya dalam mengampanyekan istrinya untuk memperoleh dukungan. Bahkan pejabat yang memilki fasilitas negara

seperti penyalahgunaan anggaran atau yang lainnya yang sangat dilarang. Karena PNS tidak boleh ikut campur dalam urusan politik praktis seperti pileg.

“Langkah tersebut tidak dibenarkan dan melanggar aturan. Kalau nanti itu ditemukan, kami akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Lukman Hakim.

Menyikapi hal itu, Mantan Ketua Peregarakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Probolinggo, Muhtar Razak, istri PNS yang ikut andil dalam bursa pencalonan pileg 2014 mendatang, dinilai banyak ditemukan di Kabupaten Probolinggo.

“Jangan sampai fasilitas tersebut, diikutkan dalam ranah politik pemilu. Apalagi memanfaatkan untuk mensukseskan istrinya, itu sudah tidak dibenarkan,” paparnya.

Karena itu, ia meminta fasilitas negara itu hanya peruntukannya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.

Apalagi menyangkut urusan politik praktis. “Itu tidak boleh dan menyalahi aturan yang berlaku,” tegas Muhtar Razak.

Muhtar Razak menambahkan, kalau mobil dinas milik pejabat kerap kali ditemukan mengganti plat merah. Tujuannya untuk mengelabuhi masyarakat dengan mengganti plat hitam. “Ya kalau mobil negara jangan sampai dijadikan alat politik oleh PNS, karena itu mobil untuk pelayan rakyat,” pungkasnya.(fud).

ugi/koran madura

ANGIN KENCANG

Ratusan Pohon Pinggir Nyaris Tumbang PROBOLINGGO – Angin kencang yang terjadi di Kota Probolinggo, membuat ratusan pohon di pinggir-pinggir jalan nyaris tumbang.

Beruntung, meski terjadi angin kencang, tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun tidak sedikit genteng rumah warga yang hancur akibat reruntuhan ranting pohon yang terjatuh. “Ada sebagian rumah warga yang gentengnya rusak karena kejatuhan ranting pohon,” ujar seorang warga Kelurahan Kademangan, Bambang kepada wartawan, Senin (30/12).

Bambang menceritakan, sore itu entah kenapa angin tiba-tiba kencang. Melihat kondisi angin kencang tersebut, sebagian warga setempat ada yang ketakutan.

Mereka khawatir dengan terjadinya angin kencang tersebut, banyak pepohonan yang tumbang. “Sebagian pengendara motor terpaksa ada yang berhenti karena terjadi angin kencang,” timpal dia.

Terjadinya angin kencang tersebut, imbuh dia, hanya berlangsung beberapa menit.

Melihat ada angin kencang itu, ada sebagian warga yang sempat mengeluarkan peralatan dapur. Hal ini dilakukan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. “Kepercayaan warga memang seperti itu,” katanya.

Terjadinya angin kencang itu tidak hanya terjadi di wilayah Kecamatan Kademangan, namun juga di kawasan perkotaan. Misalnya, di kawasan alun-alun Kota Probolinggo. Sejumlah pedagang di kawasan itu sempat ketakutan.

Bahkan, warung yang berada di bawah pohon sempat terdengar suara ranting pohon yang jatuh akibat terpaan angin kencang itu. Sebagian pedagang sempat ketakutan, karena angin tiba-tiba datang dengan kencang.

“Tidak tahu arah anginnya dari mana. Tiba-tiba datang angin kencang,” ujar seorang pedagang, Ny. Misla.

Menurut dia, angin kencang itu tiba-tiba saja datang. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun kondisi angin kencang tersebut membuat warga sekitar ketakutan.(ugi).

TAHUN BARU

Polisi Memperketat Konvoi

WISATA GUNUNG BROMO

ant/sahlan kurniawan

Wisatawan mancanegara berjalan di sekitar padang pasir Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur, Senin (30/12). Wisatawan yang berkunjung ke Bromo selalu tertarik untuk menikmati kawah Gunung Bromo serta padang pasirnya yang unik.

KECELAKAAN

Santunan Korban Tembus Rp 1,4 Triliun PROBOLINGGO - Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia tetap tinggi. Hal itu tergambar dari nilai santunan yang dibayarkan oleh PT Jasa Raharja. Sepanjang Januari-Desember 2013, BUMN bidang asuransi sosial ini membayarkan total santunan pada korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum (darat, laut/sungai/ danau/ dan udara sekitar Rp 1,4 triliun.

“Sepanjang tahun 2013 sebanyak tiga puluh dua ribu korban meninggal, dan setiap jam tiga orang meninggal di jalan,”kata Kepala Divisi Pencegahan dan Pelayanan PT. Jasa Raharja, Abdul Haris, usai memberikan santuan kepada ahli waris korban kecelakaan Pick Up dan Truk, di Desa Mentor Kecamatan Sum-

berasih Kabupaten Probolinggo, Senin (30/12).

Abdul Haris mengatakan sampai saat ini kecelakaan lalu lintas paling banyak dialami usia produktif, yakni umur 15 – 45 tahun.”Totalnya hingga mencapai 63 persen kecelakaan lalu lintas,”tandasnya.

Menurutnya, santunan yang dibayarkan untuk korban meninggal mendapatkan sebesar 25 juta, sedangkan rawat inap kami bekerja sama dengan rumah sakit terkait dengan biaya setinggi-tingginya 10 juta.

“Kami berikan santunan ini sesuai dengan Undang-undang no. 34 tahun 1964 tentang asuransi kecelakaan. Untuk setiap korban meninggal diberikan santunan Rp 25 juta, sementara untuk korban luka

maksimal Rp 10 juta,”papar Abdul Haris.

Abdul Haris menambahkan, selain mengemban tugas pokok yaitu memberikan santunan pada korban kecelakaan angkutan penumpang umum dan lalu lintas, Jasa Raharja sebagai salah satu BUMN juga turut memberikan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

"Kami melakukan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL). Dari perspektif bisnis, PKBL merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kami juga sedang fokus pada pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah daerah tertinggal," tutupnya.(hud).

AKP. Warih Hutomo Kasatlantas Polres Probolinggo

PROBOLINGGO - Menyikapi datangnya tahun baru 2014, Polres Probolinggo akan melakukan upaya penjagaan ekstra ketat. Kebiasaan menyambut tahun baru, masyarakat cenderung melakukan konvoi dititik keramaian.

Kapolres Probolinggo Endar Priantoro, melalui Kasatlantas Polres Probolinggo, AKP Warih Hutomo, mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya perketat penjagaan dalam menyambut tahun baru 2014 besok malam. Pengamaan tersebut merupakan rangakian dari operasi semeru 2013 menyambut tahun baru, “Semua jajaran polres dan pihak Satlantas akan melakukan upaya peman-

tauan lalu lintas. Terutama kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, akan kami tindak tegas,” terangnya, Senin (30/12).

Menurutnya, jalur yang akan dilakukan pemantauan di seluruh wilayah hukum Polres Probolinggo. Namun yang akan menjadi titik tekan terahadap pengendara motor yang menggunakan knalpot brong dan roda kecil. Bahkan pihaknya akan melakkan sanksi tegas dengan menilang kendaraan tersebut.“Langkah tersebut, sudah jelas melanggar aturan undang-undang lalu lintas,”tandas AKP.Warih Hutomo.

Warih Hutomo menambahkan, kebiasaan menyambut tahun baru banyak kalangan masyarakat terutama bagi pemuda melakukan konvoi di daerah keramaian.

Kalau memang terjadi, maka harus melakukan upaya konvoi yang tertib lalin.

“Jika konvoinya menggunakan knalpot brong, roda kecil, dan tidak menggunakan helm. Maka pihak satlantas akan tindak dengan menilang sepedanya.

Knalpot brong sangat menggangu lingkungan karena suara yang di keluarkannya terlalu nyaring,”pungkas AKP.Warih Hutomo. (fud).

OPINI

Tahun Baru Masehi dalam Kacamata Islam

salam songkem

Peduli Kerakyatan

S

etelah mengalami desakan bertubi-tubi, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabut Peraturan Presiden (Perpres) nomor 105/2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu dan Perpres Nomor 106/2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara. Tentu saja pencabutan dua perpres itu karena ada alasannya. Baik Presiden maupun berbagai elemen yang mendesak pencabutan kedua perpres itu masing-masing berargumen demi kepedulian terhadap rakyat Indonesia.

Kedua perpres itu selama ini dianggap sangat berpihak kepada kepentingan pejabat pemerintahan, seakanakan mereka mendapat perlakuan istimewa daripada lainnya, padahal pejabat pemerintah maupun lainnya itu sama-sama rakyat Indonesia. Sehingga pemerintah dengan adanya dua perpres itu terkesan kurang mempedulikan terhadap semua rakyatnya, bahkan cenderung mengabaikan rakyat yang bukan pejabat.

Itulah sebabnya Presiden tidak mau dianggap berbuat abai terhadap rakyat miskin dan lebih memprioritaskan pejabat yang sudah sejahtera. SBY pun mencabut dua perpres itu dengan dasar sudah ada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggasra Jaminan Sosial (BPJS), yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2014, sehingga perpres/105/2013 dan perpres 106/2013 sudah tidak dibutuhkan lagi.

Dalam sistem jaminan sosial yang akan diberlakukan sejak awal tahun 2014 telah dialokasikan dana sebesar Rp 19,93 triliun. Dana triliunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung kesehatan 86,4 juta masyarakat yang tergolong sangat miskin, miskin, dan rentan, termasuk di dalamnya pejabat negara dan pejabat pemerintah beserta isteri, anak, maupun keluarganya. Itu juga mengindikasikan SJSN dan BPJS masih sangat menganakemaskan PNS dan sangat menafikan rakyat yang bukan pejabat negara dan pejabat pemerintah. Sebab seharusnya yang menjadi kebutuhan sistem jaminan yang lebih berpihak kepada rakyat sangat miskin, miskin, dan rentan, bukan pejabat negara, bukan juga pejabat pemerintah.

Logikanya, PNS, baik itu pejabat negara maupun pejabat pemerintah lainnya, sudah mendapatkan gaji tetap dan tunjangan lainnya dari negara ini, sehingga mereka dipastikan pendapatannya sudah terjamin. Sedangkan rakyat selain mereka, tidak mendapatkan pendapatan yang jelas, sehingga kesejahteraan rakyat ini sangat perlu ditingkatkan. Dua sisi kehidupan rakyat Indonesia sangat berbeda, bahkan status ekonomi mereka sangat pincang, sehingga butuh perhatian pemerintah secermat-cermatnya, agar kucuran perhatian yang diberikan pemerintah tidak lebih berpihak pada kalangan yang kesejahteraannya sudah terjamin. (*)

Tahun baru merupakan perayaan pergantian masa satu tahun ke tahun berikutnya.

Satu hari lagi, masyarakat dunia akan mengalami sebuah even besar yaitu datangnya tahun baru masehi yang bagi sebagian orang sangat dinanti-nantikan. Sementara bagi yang lainnya merupakan hari yang biasa-biasa saja dan tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lainnya.

T

idak hanya itu, anggapan masyarakat Islam terhadap perayaan tahun baru juga beragam, ada yang membolehkannya dan ada pula yang menganggapnya sebagai sebuah bid’ah dan tradisi yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Namum sebelum mengkaji pandangan Islam tentang tahun baru masehi, alangkah lebih baiknya untuk mengurai sejarah perayaan tahun baru masehi.

Sejarah Perayaan Tahun Baru Masehi Perayaan tahun baru masehi pertama kali dilakukan pada tanggal 01 january 45 SM (Sebelum Masehi). Mo-

N

anti malam, pas jam 00.00, pergantian tahun terjadi. Itu artinya, pada waktu itu tahun 2013 akan berakhir, tergeser otomatis oleh tahun baru 2014 yang datang tak bisa ditolak. Ini sirkulasi zaman yang sudah pasti terjadi sepanjang tahun. Sangat mengesankan, sulit dilupakan. Bagaikan kado istimewa yang akan terkenang selamanya. Apalagi di penghujung tahun 2013 ini, ternyata ada catatan yang membuat rakyat Indonesia makin sulit melupakan kado zaman tahun ini.

Kado zaman di penghujung tahun ini diantaranya terdapat 346 TKI diusir oleh Malaysia. Bahkan menurut catatan Koordinator Lapangan Satgas TKI Bermasalah Tanjungpinang, Sony, sepanjang Desember ini, sudah terjadi enam kali pengusiran TKI oleh pemerintahan Malaysia, yaitu pada 3 Desember 2013, 5 Desember 2013, 12 Desember 2013, 19 Desember 2013, dan 20 Desember 2013. Bila dikalkulasi dari enam kali pengusiran TKI bermasalah itu, terdapat 1.662 orang, terdiri dari 1.160 orang laki-laki, 502 orang perempuan, dan 43 orang anak-anak.

Jika ditotal selama 2013, lebih dari 15 ribu TKI bermasalah yang diusir Malaysia melalui Tanjungpinang dengan rata-rata per bulannya mencapai 1000-1200 orang TKI bermasalah.

Pengusiran warga Indonesia yang berangkat hendak menjadi TKI di Malaysia yang terulang sampai enam kali menjadi potret lemahnya negara ini dalam menangani masalah ketenagakerjaan dan migrasi. Indonesia sudah tidak mampu lagi melindungi rakyatnya sendiri. Tidak bisa lagi mampu memberikan ketenangan hidup bagi warga negara. Sehingga yang terjadi kemudian Indonesia menjadi negara yang gerah, sehingga tidak sedikit rakyatnya lebih memilih hengkang ke negeri orang.

Bahkan warga negara yang berusaha tetap bertahan di wilayah NKRI, meskipun tingkat kesejahteraannya bersama isteri, anak, dan keluarga besarnya sudah mendapat jaminan negara, terbukti masih tidak tenang, apalagi rakyat kecil yang pendapatannya tak jelas. Salah satunya di sektor hukum, telah banyak praktisi hukum terjerat kasus hukum karena kemaruk harta, sebagai bukti ketidaktenagannya hidup di negara ini. Demikian juga kasus di dunia pendidikan, dalam catatan akhir tahun ini, telah ditemukan 135 laporan gratifikasi. Ratusan kasus gratifikasi itu telah diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi UPG Kemendikbud.

Banyaknya kasus gratifikasi selama tahun 2013 di Kemendikbud mendapat apresiasi dari KPK karena paling banyak menyampaikan laporan gratifikasi di antara lembaga negara lainnya. Ini juga menambah kondisi negara kita makin buruk, sehingga rakyat semakin kehilangan kepercayaannya terhadap bumi kelahirannya sendiri. Hanya ada harapan yang masih menggantung, kado zaman di penghujung 2013 yang buruk ini tidak makin buruk di tahun 2014 mendatang. (*)

ment itu dilakukan oleh seorang tokoh besar dunia yaitu salah seorang kaisar Romawi Julius Caesar dengan dibantu oleh para ehli astronomi dari Alexandria, Sosigenes, dengan mengubah penanggalan penanggalan tradisional Romawi sejak abadke-7 SM. Penanggalan Romawi didesain dengan mengikuti revolusi matahari.

Saat itu sudah ada bulan juli dengan mengacu pada nama Julius Caesar dan bulan agustus dengan mengacu pada salah satu nama kaisar Romawi yang lain yaitu Augustus. Menurut seagian sumber, Julius caesar mendedikasikan tahun baru itu pada Dewa Janus, dewa yang memiliki dua wajah yang menghadap ke depan dan ke belakang.

Mitolog Romawi beranggapan bahwa dewa Janus yang memiliki wajah yang menghadap ke depan dan ke belakang merupakan simbol masa lalu dan masa depan.

Tradisi yang berkembang pada waktu itu adalah saling berbagi antar sesama manusia dengan saling memberikan kacang, potongan dahan yang dianggap suci, koin lapis emas dan sebagainya.

Pada abad pertengahan hingga tahun 1600 M, negara-negara barat menggunakan kalender gregorian atau kalender masehi sebagai kalender internasional. Masyarakat Eropa menggunakan tanggal 25 maret, yaitu kenaikan Isa al-Masih atau Yesus Kristus, sebagai tahun baru umat kristen.

Akan tetapi lambat laun tahun baru umat kristen mulai beralih pada tanggal 01 januari. Bagi umat kristen, tahun baru merupakan ritual yang sakral dan suci karena merupakan hari kelahiran Isa al-Masih atau Yesus Kristus.

Pandangan Islam Dalam kaca mata Islam, per-

ayaan tahun baru masehi masih beperdebatkan diantara para ulama’.

Perbedaan pendapat ulama’ tentang boleh tidaknya merayakan tahun baru masehi. Sebagian ulama’ mengharamkan perayaan tahun baru masehi dan sebagian yang lain justru membolehkannya.

Setidaknya ada beberapa alasan yang mendasari para ulama’ yang mengharamkan perayaan tahun baru masehi yaitu: pertama, tahun baru adalah ibadahnya orang kafir, kedua, menyerupai orang kafir dan ketiga, banyak maksiat di dalamnya. Menurut ulama’ yang mengharamkan, tahun baru masehi merupakan ibadahnya orang-orang kafir yaitu ritual ibadahnya masyarakat Romawi yang menyembah Dewa Janus atau ritual ibadahnya umat kristiani dalam merayakan hari kelahiran Isa al-Masih atau Yesus Kristus. Sementara dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa “barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum itu”. Artinya, umat Islam yang ikut merayakan ritual masyarakat Romawi dalam menyembah dewa Janus maka termasuk bagian dari masyarak penyembah dewa Janus. Umat Islam yang ikut merayakan ritual umat kristen dalam menyembah Isa al-Masih maka termasuk bagian dari umat kristen tersebut.

Disamping itu, dalam perayaan tahun baru maehi banyak maksiat di dalamnya. Karena tradisi orang-orang eropa dalam merayakan tahun baru masehi adalah dengan melakukan kesenangan-kesenangan yang menyimpang dari ajaran agama Islam seperti zina, minum-minuman keras dan lain sebagainya.

Menurut ulama’ yang membolehkan, perayaan tahun baru masehi

boleh saja dilakukan asal niatnya benar. Dalam sebuah hadits dijelaskan “sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung niatnya”. Jika perayaan tahun baru masehi diniatkan untuk kebaikan akan menjadi baik dan jika diniatkan untuk keburukan maka akan menjadi buruk pula.

Menurut hemat penulis, tahun baru masehi tidaklah menyimpang dari ajaran agama Islam asal diniatkan bukan untuk menyembah Dewa orang-orang romawi atau Tuhan orang-orang kristen. Yang menjadi persoalan adalah muatannya, dengan kegiatan apa tahun baru masehi itu diisi. Tradisi tahlilan 7 hari kematian seorang muslim, 100 harinya, 1 tahun dan 1000 harinya juga bukan merupakan tradisi asli umat Islam di Indonesia. Tradisi itu merupakan tradisi masyarakat Hindu yang diadopsi oleh para wali songo dengan mengubah muatannya, yaitu dengan diisi dengan ritual-ritual atau bacaanbacaan yang dianggap benar oleh Islam atau sekarang biasa disebut dengan “tahlilan”.

Tradisi perayaan tahun baru masehi juga demikian, jika moment tahun baru diisi dengan kegiatan yang positif maka akan menjadi positif juga. Sebagaimana pernah dilakukan oleh masyarakat Trompoasri Sidoarjo.

Pada tahun baru masehi, salah satu masjid Trompoasri Sidoarjo mengundang masyarakat Trompoasri untuk melakukan istighasah dan do’a bersama di masjid. Jika tahun baru diisi dengan kegiatan yang positif maka akan menjadi positif dan jika diisi dengan kegiatan yang negatif maka akan menjadi negatif juga. wallahu a’lam.= *) Dosen LB Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan.

Efektivitas Pemerintahan SBY

Kado Zaman

A

7

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

Banyak kursi dalam gerbong kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH) sering berganti penumpang di tengah jalan. Sebab, jumlah KDH dan WKDH yang bermasalah dengan hukum terus bertambah. Fakta ini mengindikasikan dua kecenderungan yang meresahkan; tak hanya menggambarkan maraknya korupsi di daerah, tetapi juga merefleksikan turunnya efektivitas pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) Wakil Presiden Boediono.

K

urang lebih 10 bulan ke depan sejak Desember 2013 ini, tepatnya Oktober 2014, Kabinet Indonesia Bersatu-II bakal demisioner. Dalam rentang waktu yang relatif pendek itu, tak banyak yang bisa diperbuat SBYBoediono untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan. Soalnya, fokus kedua pemimpin pun terpecah, karena terus didera isu mega skandal Bank Century dan kasus korupsi lain yang diduga melibatkan keluarga presiden.

Berita tentang langkah presiden menunjuk pengacara khusus untuk melindungi keluargannya dari fitnah, sudah cukup menggambarkan gejolak batin presiden saat ini. Kasus suap Impor daging sapi, kasus Hambalang dan kasus suap mantan Kepala SKK MIgas jelas membuat presiden tidak nyaman.

Bunda Putri dan Sengman Tjahya ‘menjual’ kedekatan mereka dengan Presiden dan keluarga untuk mendapatkan tambahan kuota impor daging sapi. Sedangkan saksi untuk kasus Hambalang dan kasus suap SKK Migas menyebut-nyebut nama anak pres-

iden. Citra ibu negara pun sempat terganggu oleh pemberitaan yang bersumber dari bocoran dokumen hasil penyadapan intelijen Australia yang diperoleh Wikileaks.

Lalu, entah bagaimana SBY menyikapi keterangan pers Wapres Boediono soal gelembung dana talangan Bank Century yang tak jelas pertanggungjawabannya itu. Dengan menunjuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai penanggungjawab gelembung dana talangan, sama artinya Boediono menarik SBY ke dalam pusaran kasus Bank Century, karena LPS bertanggungjawab kepada presiden.

Sayang, publik seperti menunggu godot, karena presiden tak kunjung merespopns masalah ini. Curiga publik pun menguat. Sebab, luar biasa aneh jika administrasi pemerintahan SBY-Boediono tak berani dan tak mampu menyuarakan pertanggungjawaban mereka atas penggunaan dana LPS itu.

Karenanya, dalam rentang waktu sisa pengabdian mereka yang 10 bulan itu, Jelas bahwa kedua pemimpin akan terus diganggu oleh masalah ini.

Sebab, Tim Pengawas (Timwas) DPR untuk kasus Bank Century akan terus menuntut pertanggungjawaban itu. DPR berpendirian bahwa kasus ini harus dituntaskan agar tidak menjadi preseden. Sekarang dan di kemudian hari, para pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan tak boleh dilaksanakan semena-mena. Setiap pemimpin publik boleh merumuskan dan menetapkan kebijakan sesuai wewenang yang melekat padanya, tetapi kebijakan itu tetap harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan parameter yang jelas dan masuk akal, serta minus rekayasa.

Boediono boleh saja menolak memenuhi panggilan Timwas DPR. Tetapi, bisa dipastikan bahwa proses untuk mempersoalkan kasus ini tidak berhenti pada penolakan Boediono. Saat dana talangan Century dicairkan, dia menjabat Gubernur Bank Indonesia, dan juga anggota Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK). Dengan dua jabatan itu, dia otomatis tidak bisa cuci tangan begitu saja dari kasus gelembung dana talangan. Argumentasinya sederhana; LPS melaksanakan mandat KSSK. Sebagai anggota KSSK, Boediono harus ikut bertanggungjawab jika terjadi gelem-

bung dana talangan.

Kalau pada level pemerintahan pusat marak dengan berita berbau korupsi dan manipulasi, kecederungan yang sama juga terjadi di tingkat daerah.

September 2013 lalu, pejabat pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa jumlah pejabat pada level pimpinan daerah yang bermasalah dengan hukum sudah mencapai 304 pejabat. Ini bukan jumlah yang kecil. Kecenderungannya terus bertambah karena pada Mei 2013 baru berjumlah 291 pejabat yang bermasalah.

Auto Pilot Pejabat daerah yang bermasalah dengan hukum meliputi 21 gubernur, 7 wakil gubernur, 156 bupati, 46 wakil bupati, 41 walikota, dan 20 wakil walikota.

Dengan penahanan gubernur Banten oleh KPK, berarti sudah 22 gubernur yang bermasalah dengan hukum. Sementara dari Nusa Tenggara Timur diberitakan bahwa walikota Kupang periode 2007-2012 ditahan oleh Kejaksaan setempat, karena diduga terlibat korupsi dalam proyek pendidikan.

Di Jawa Tengah, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) setempat mencatat, setidaknya 4 bupati (aktif), seorang walikota dan seorang wakil bupati harus berurusan dengan penegak hukum karena diduga terlibat kasus korupsi. Di provinsi ini, lima mantan bupati dan dua mantan walikota juga bernasib sama.

Kalau semua kasus terungkap, korupsi di daerah pun tak kalah maraknya dengan di pusat. Banyak pejabat daerah lebih berani melakukan tindak pidana korupsi karena pejabat pemerintah pusat di Jakarta memberikan contoh perilaku korup itu. Kecenderungan ini marak karena pejabat daerah ‘harus’ memberi upeti kepada pejabat di pusat agar proyek yang dibutuhkan daerahnya bisa lolos dalam pembahasan anggaran di Jakarta. Itu sebabnya, pejabat daerah – atau utusan mereka -- harus terbang ke Jakarta untuk melakukan lobi sambil memberi upeti.

Praktik wajib memberi upeti kepada oknum di pusat ini otomatis menjadi semacam pembelajaran bagi pejabat di daerah. Melihat bahwa pejabat di pusat begitu leluasa mela-

kukan korupsi, pejabat di daerah pun mencari caranya sendiri untuk bisa memanipulasi anggaran daerahnya.

Dengan ratusan pimpinan daerah harus meninggalkan ruang kerjanya untuk menjalani proses hukum, apakah pemerintahan bisa berjalan efektif? Omong kosong kalau ada klaim bahwa pemerintahan berjalan normal. Manajemen pemerintahan akan mengalami guncangan hebat jika kepala pemerintahannya berstatus tersangka, apalagi ditahan. Sekalipun ada WKDH, tetap saja butuh waktu tidak sedikit untuk melakukan konsolidasi memulihkan pemerintahan.

Kalau terjadi pergantian karena diangkatnya pejabat KDH yang baru, proses memulihkan pemerintahan tidak selalu berjalan mulus. Pejabat baru pasti ingin bersih-bersih dulu, dengan cara menunjuk orang-orang kepercayaan baru.

Prinsip otonomi daerah bahkan sering membuat persoalan menjadi bertambah rumit. Pemerintah pusat cenderung lambat bertindak atau merespons masalah dengan alasan otonomi daerah. Kelambanan ini justru sering mengeskalasi persoalan di daerah. Kalau persoalannya tereskalasi, bagaimana mungkin pemerintahan bisa berjalan normal?

Menyoroti persoalan yang membelenggu pemerintahan di sejumlah daerah tidak berarti pemerintah pusat boleh lepas tangan karena alasan otonomi tadi. Peran pemerintah pusat itu komprehensif, dan karenanya juga harus bertanggungjawab mewujudkan stabilitas dan kualitas pemerintahan daerah.

Akhirnya, karena kecenderungan di pusat dan puluhan daerah hampir sama, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa efektivitas pemerintahan SBY-Boediono terus menurun.

Ini sudah menjadi persepsi publik, sehingga memunculkan guyonan tentang Indonesia sebagai negara auto pilot alias negeri tanpa pemimpin.

Guyonan ini ingin memberi pesan kepada pemerintah bahwa negara dan rakyat bisa mengatasi persoalannya sendiri tanpa kepemimpinan atau peran pemerintah. Negeri ini telah terkecoh oleh pencitraan.= *) Anggota DPR RI dan wakil ketua umum Kadin Indonesia.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

KORAN MADURA 8SELASA 31 DESEMBER 2013 No. 0271 | TAHUN II

8

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

MAN OF THE MATCH

Hazard Fantastis

Momen saat Luis Suarez mengedipkan mata pada Branislav Ivanovic

MOMEN SPESIAL

Kedipan Mata Luis Suarez LAGA Chelsea melawan Liverpool di Stadion Stamford Bridge (29/12) juga menjadi ajang ‘reuni’ bagi dua pemain, Branislav Ivanovic dan Luis Suarez.

Boleh dibilang, keduanya menjadi pusat perhatian di laga ini karena mereka adalah aktor utama dalam insiden gigitan Suarez pada tangan Ivanovic April lalu. Akibat insiden ini Suarez mendapat hukuman larangan tampil.

Maka, penonton menunggu momen di mana keduanya akan melakukan jabat tangan sesaat sebelum kick-off. Fans menanti reaksi Suarez dan Ivanovic.

Ternyata, Luis Suarez benar-benar melakukan sesuatu yang unik. Dia mengedipkan matanya saat berjabat tangan dengan lawannya itu. Tidak ada reaksi dari Ivanovic.

Entah apa arti kedipan itu? (dar)

LIVEONTV Rabu 1 Januari 2014 LIGA PRIMER INGGRIS Swansea City vs Manchester City 19.00 WIB di beIN Sport 3 Southampton vs Chelsea 21.30 WIB di SCTV Liverpool vs Hull City 21.30 WIB di beIN Sport 1 Arsenal vs Cardif City 22.00 WIB di beIN Sport 2 Sunderland vs Aston Villa 22.00 WIB di O-Channel West Brom vs Newcastle 22.00 WIB di FIGHT Sport Stoke City vs Everton 22.00 WIB di NEX Entertainment Kamis 2 Januari 2014 LIGA PRIMER INGGRIS Manchester United vs Tottenham 00.05 WIB di SCTV FRIENDLY MATCH PSG vs Real Madrid 21.00 WIB di MNCTV Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

SENGIT

Para pemain Chelsea dan Liverpool berduel sengit untuk memperebutkan bola pada laga yang berlangsung di Stadion Stamford Bridge, Minggu (29/12). Laga tersebut berakhir untuk kemenangan Chelsea 2-1.

Akhir Manis Si Biru Hajar Liverpool, Chelsea Jaga Peluang Juara Musim Ini Chelsea mendemonstrasikan tekad mereka untuk menjuarai Liga Utama Inggris dengan bangkit dari ketinggalan dan mengalahkan sesama kandidat juara Liverpool 2-1 pada pertandingan yang berlangsung di Stamford Bridge.

LONDON - Chelsea menjaga peluang merebut gelar juara Liga Utama Inggris musim ini setelah melumat Liverpool 2-1 pada laga boxing day di Stamford Bridge, Minggu (29/12) tengah malam hingga Senin (30/12) dini hari WIB. Tambahan tiga poin ini mengokohkan pasukan Jose Mourinho di tempat ketiga klasemen sementara dan hanya selisih dua poin dari Arsenal yang bertengger di puncak klasemen dan tertinggal satu poin dari Manchester City di tempat kedua.

Pada laga tersebut, “The Reds” unggul terlebih dahulu berkat gol cepat Martin Skrtel ketika pertandingan baru berjalan empat menit. Gol ini berawal dari kesalahan Samuel Eto’o yang melanggar pemain lawan sedikit di luar garis 16 Chelsea. Coutinho yang mengambil tendangan bebas berhasil mengirim bola ke kotak penalti dan berupaya disambut dengan sundulan Luis Suarez. Bola lemah dari kaki bek Chelsea justru bergulir ke tiang dekat dan berhasil dijangkau Skrtel yang tidak terkawal dan diteruskannya dengan kaki kiri ke gawang Petr Cech yang sudah kosong dan gol.

Tersengat gol cepat tersebut, para pemain Chelsea segera bereaksi. Tendangan keras Frank Lampard dari luar garis 16 pada menit ke-12 masih bisa dihalau kiper Liverpool, Mignolet. Tekanan demi tekanan para pemain “The Blues” akhirnya membuahkan hasil berkat gol indah Eden Hazard dari luar garis 16. Kerjasama Hazard dengan Wilian diakhiri dengan tendangan keras Hazard yang menghujam pojok

Pemain Cedera

Lampard-Ivanovic Menepi, Oezil Segera Kembali

MESUT OZIL

bisa tampil lagi untuk Arsenal pada tahun baru nanti.

LONDON - Dua pemain Chelsea Frank Lampard dan Branislav Ivanovic harus ditarik keluar saat menjamu Liverpool di Stamford Bridge akibat cedera, pada Minggu (29/12). Belum tahu seberapa parah cedera kedua pemain ini.

Lampard digantikan oleh John Obi Mikel mulai awal babak kedua sedangkan Ivanovic meninggalkan lapangan lebih awal. Bek asal Serbia itu ditarik keluar saat pertandingan baru berusia setengah jam dan digantikan oleh Ashley Cole.

Seusai pertandingan, manajer Chelsea Jose Mourinho mengonfirmasi cedera Lampard dan Ivanovic. Tapi, dia belum tahu berapa lama dua pemain itu akan absen.

“Lampard mengalami cedera otot.

Jadi, lupakan dia untuk sementara waktu. Masih terlalu dini untuk bilang berapa lama. Ivanovic mengalami masalah pada ligamen lateralnya. Kami tidak berpikir ini adalah masalah besar. Tapi, ini hal yang menyakitkan,” kata Mourinho.

Dia melanjutkan, “Normalnya dia juga akan absen, tapi itu adalah konsekuensi periode yang berat seperti ini.”

Sementara itu, Arsenal yang tidak diperkuat Mesut Oezil saat menang atas Newcastle United karena cedara bahu diperkirakan akan segera pulih. Bahkan pemain internasional Jerman ini sudah bisa tampil pada tahun baru nanti.

Menurut pelatih Arsenal Arsene Wenger, Oezil mungkin masih akan absen saat Arsenal menjamu Cardiff City di lanjutan Premier League, Rabu (1/1) mendatang. Tapi Wenger memprediksi pesepakbola 25 tahun itu tidak akan menepi untuk waktu yang lama.

“Ada peradangan di bahu. Itu mungkin akan membuat dia absen sepekan lagi mungkin kurang, saya tidak tahu, tapi tidak dalam waktu yang lama,” ucap Wenger. (aji)

kiri atas gawang Mignolet dan mengubah kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-17.

Setelah kedudukan imbang, Chelsea semakin beringas.

Mereka mengunci pergerakan para pemain Liverpool. Operanoperan anak-anak asuh Brendan Rodgers itu berhasil dipotong John Terry dan kawan-kawan.

Samuel Etoo akhirnya membawa timnya unggul 2-1 pada menit ke-34. Gol ini berawal dari bola sodoran Lampard dari sisi kiri pertahanan Liverpool kepada Oscar di dalam kotak penalti.

Gerakan pemain Brasil ini sempat mengecoh peman Liverpool sebelum melepas tendangan mendatar di sela-sela kaki bek Liverpool ke mulut gawang. Bola tersebut bisa dijangkau oleh Etoo dengan kaki kiri sambil menjatuhkan diri dan bola bersarang di pojok kanan bawah gawang Mignolet.

Kedudukan 2-1 ini bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, kedua tim saling menyerang dan saling mengancam. Liverpool memiliki peluang mencetak gol melalui sundulan bek kiri Sakho, sayang bola tersebut masih membentur mistar gawang. Sedangkan Chelsea memiliki dua peluang melalui tendangan keras Samuel Etoo dan Fernando Torres yang menggantikan Etoo menjelang bubaran.

Sayang, tidak satu pun peluang-peluang itu menghasilkan gol. (aji)

Eden Hazard menjadi pemicu kebangkitan Chelsea dengan golnya di menit ke-17.

Sebelumnya, Si Biru sempat kaget dengan gol cepat bek Liverpool Martin Skrtel.

Tak hanya itu, winger asal Belgia ini juga turut andil dalam proses gol kedua Chelsea yang dicetak Sameul Eto’o.

Selain itu, ada fakta menarik pada penampilan Hazard kali ini, yakni keputusan yang dibuat oleh Manajer Chelsea Jose Mourinho memainkannya di sayap kanan, padahal posisi regulernya di sayap kiri.

Mourinho beralasan bahwa penempatan ini membuat Eden Hazard lebih kuat dalam sisi penyerangan. Penempatan ini memang efektif bagi Chelsea.

Hazard mampu mengeksploitasi pertahanan Liverpool dari sisi kanan. Dia beberapa kali melakukan gerakan cutting inside yang merepotkan bek Liverpool.

“Ia bekerja dengan amat fantastis. Hari ini saya memutuskan tidak memainkannya di sisi kiri, karena saya tahu bahwa (Glenn) Johnson akan banyak melakukan serangan,” jelasnya.

“Eden adalah salah seorang pemain yang sudah tampil di setiap laga, jadi jika saya memainkannya di kiri, maka ia akan banyak bekerja dan energinya akan menguap sia-sia. Jadi saya ingin ia bermain di kanan untuk terus menggunakan tenaganya guna membantu serangan tim dan membuat situasi berbahaya,” pungkas Mourinho. (dar)

JELANG LAGA PERSAHABATAN

PSG dan Real Madrid Bentrok di Doha

DOHA-Libur musim dingin biasanya dimanfaatkan sebagian besar klub Eropa untuk menjalani pemusatan latihan. Ada yang seru yakni duel persahabatan antara Paris St Germain kontra Real Madrid di Qatar.

Kedua tim kaya itu akan melakoni ujicoba di Doha, Qatar pada Kamis (2/1) malam WIb mendatang. Pertarungan ini mengulang duel keduanya di musim panas yang dihelat di Gotheburg, Swedia, di mana El Real menang 1-0 berkat gol Karim Benzema.

Meski cuma berstatus persahabatan di jeda musim dingin, namun atmosfer pertandingan dipastikan akan berjalan seru

dan panas mengingat banyaknya pemain top dunia di PSG maupun Madrid.

Duel mahal bernilai ratusan triliun ini akan menampilkan Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi, dan Thiago Motta di kubu PSG. Lalu ada Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, dan Iker Casillas dari Madrid.

Untuk pertama kalinya sejak Portugal menyingkirkan Swedia di playoff Piala Dunia 2014 lalu, Ronaldo akan berjumpa lagi dengan Ibra. Duel yang akan sarat emosi untuk Carlo Ancelotti, yang melatih Madrid usai meninggalkan PSG akhir musim lalu.

Padahal Ancelotti baru saja

membawa PSG meraih juara Ligue 1 yang pertama dalam 19 tahun terakhir.

Sementara itu, striker PSG asal Swedia Zlatan Ibrahimovic baru-baru ini mengungkapkan salah satu keinginannya untuk pensiun di klub Skotlandia, FC Celtic, yang punya suporter luar biasa dan itu salah satu hal yang membuatnya tertarik.

Selama kariernya, Ibra memang terkenal sebagai pemain yang nomaden dan kerap berpindah-pindah klub seperti Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, dan saat ini memperkuat Paris St Germain.

Meski bermain di klub top Prancis dan punya dana melimpah, Ibra sepertinya tak berniat mengakhiri kariernya di sana. Malah Ibra ingin menjajal bermain di Liga Skotlandia bersama Celtic.

Apa sebab Ibra berkata demikian? Ini karena pemain 32 tahun itu mendengar cerita dari eks rekannya di timnas Swedia, Henrik Larsson, yang sempat lama bermain untuk rival Rangers itu.

“Celtic adalah klub dengan tradisi besar dan tempat untuk para pemain top yang ingin pensiun. Bagaimana aku bisa menolak untuk bermain di depan fans seperti itu setiap pekannya? Henrik cukup bagus untuk bermain di tim Eropa manapun.

Tapi setelah bermain di Celtic Park, mudah untuk memahami mengapa ia memilih lama bermain di sana,” ucapnya. (aji)

Taneyan Lanjang

1

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO.0271 | TAHUN II

SELASA

9

31 DESEMBER 2013

KONSUMSI MASYARAKAT

Kebutuhan Daging Sapi Surplus

LATIHAN KERAPAN SAPI. Seorang joki saat melaju kencang bersama sepasang sapi yang ditunggangi dalam latihan kerapan sapi di Kabupaten Pamekasan beberapa waktu lalu.

ant/saiful bahri

Kelangkaan Pupuk Dikeluhkan Disperta: Karena ada Pengurangan Kuota di Jawa Timur SAMPANG – Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) Kecamatan Jrengik, Senin (30/12) beraudensi dengan anggota DPRD Kabupaten Sampang. Di aula besar kantor dewan, mereka mengeluhkan kelangkaan pupuk yang menyulitkan petani.

Puluhan anggota kelompok tani bersama dengan pengurus Kelompok Tani Andalan (KTNA) ditemui komisi B. Mereka menyampaikan permasalahpermasalah yang dialami petani, di antaranya sulitnya petani mendapatkan pupuk dan kurangnya perhatian pemerintah.

Salah satu perwakilan kelompok tani, Abdul Muhyi, menyampaikan, petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk, dan sampai sekarang masih belum ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya yang menangani bidang pertanian.

"Kami berharap ada solusi dari anggota DPRD Kabupaten Sampang, terhadap kondisi petani yang menyulitkan petani. Serta berharap dalam pendistribusian pupuk, petani langsung mengambilnya ke produsen karena kalau tidak seperti itu pupuk tersebut hilang dan tidak jelas," ujarnya kepada anggota komisi B. Aktivis Pemuda Bahari Moh Salim menambahkan kalau pupuk dimungkinkan ada. Dia menuding keberadaan pupuk masih disimpan, dan menurutnya keberpihakan Pemerintah Kabupaten Sampang melalui APBD sangat minim.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi B Syamsul Arifin menyatakan, kelangkaan pupuk tersebut merupakan permainan dari distributor bahkan dinas terkait pun tidak bisa membantu petani dengan maksimal. Dia mendukung pergerakan dari poktan.

Pihaknya juga mendukung massa untuk mendatangi dinas terkait. Dia berjanji akan mengawal terus dan akan turun ke lapangan karena kelangkaan pupuk diduga karena terjadi bisnis tidak sehat.

“Selama ini yang kami ketahui memang dinas terkait tidak bisa membantu petani dengan maksimal, dan kel-

angkaan ini disebabkan permainan dari distributor. Nanti kami akan memanggil tiga dinas yaitu Disperindag, Pertaniandan dan Perkebunan, untuk memberikan penjelasan kepada kami dan poktan,” ujarnya.

Disperta Mengakui Secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sampang, Agus Santoso melalui Kabid Teknis, Suyono mengakui jika terjadi kelangkaan pupuk di kabupaten setempat, dan membuat beberapa para petani merana.

Menurutnya, kelangkaan pupuk disebabkan adanya pengurangan kuota pupuk urea bersubsidi, yang awalnya mendapat 17.900 ton kini menjadi 16.124 ton. Padahal, kebutuhan petani tercacat

Anggota Komisi B yang lain, Mat Sehri menambahkan, pada tahun 2013 memang terjadi kelangkaan pupuk karena memang sudah habis. Dan yang bertanggung jawab terhadap kelangaan pupuk dinas pertanian sesuai dengan Permentan Nomor 87 Tahun 2011.

“Seharusnya memang ada pembagian wilayah untuk kios distributor agar tidak ngumpul di pasar dan kami akan melakukan sidak (inspeksi mendadak) serta akan memanggil dinas terkait dan akan menyampaikan pada Bupati Sampang,” tandasnya.

sebanyak 22.600 ton.

"Karena ada pengurangan kuota ini dimana semua Kabupaten di Jatim dikurangi sebanyak 200 ton, ini yang membuat tidak aman, apalagi kebutuhan petani semakin meningkat pertahunnya," ucap Suyono saat ditemui di ruangannya.

Lanjut Suyono, alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Kabupaten Sampang menurun juga setelah terbitnya peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2012. Penurunan tersebut mulai dari 9, 92 persen menjadi 39,01 persen.

Evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan bulan Oktober 2013, sisa stok pupuk bersubsidi untuk kebutuhan 2 bulan Kedepan yaitu bulan Nopember dan Desember 2013 khusunya pupuk Urea SP 36 sebesar 5.120 ton dan 431 ton. ”Penurunan pupuk bersubsidi di Sampang turun mulai dari 9,92 menjadi 36,01 persen, dengan rinciannya Jenis Pupuk Urea dari 17.900 menjadi 16.124, SP 36 dari 5.575 menjadi 3.400, ZA dari 1.437 menjadi 2000, NPK dari 2.162 menjadi 1.400. Organik semula 1.545 menjadi 1.100. Penyebab turunnya pupuk bersubsidi karena di Sampang pada saat itu kebutuhan pupuk rendah sehingga turun peraturan Pergub tersebut," tuturnya.

Pihaknya sudah mengusulkan penambahan kuota pupuk urea bersubsidi sebanyak 4.000 ton ke pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan tanaman pangan dan perkebunan yang ada didaerahnya.

Pengajuan pupuk subsidi yang dilakukan pada awal Desember itu sebanyak 4.000 ton. Namun, saat ini baru tersalurkan dari pabrik sebesar 2.400 ton.

"Artinya setelah kita ajukan ke pemprov sebanyak 4.000 ton ternayata dikirim dari pabrik separuhnya yaitu 2.400 ton," ungkapnya.

Kata Suyono, dimungkinkan alasan pemerintah mengurangi itu, beralasan karena petani supaya tidak tergantung pupuk pabrikan. Seharusnya, dalam saran dirinya sembari menunggu pengiriman dari pabrik petani bisa menggunakan pupuk organik.

Pihaknya berharap, pemerintah pusat dapat memikirkan kebutuhan pupuk bersubsidi di daerah, agar dilakukan pendistribusian lebih cepat. Sehingga, kebutuhan penyubur tanaman dapat segera dinikmati oleh para petani.

"Mungkin alasanya seperti itu pemerintah menguranginya, saya harap secepatnya ini bisa terealisasikan sama pemerintah provinsi, biar cepet dikrim karena bekutuhan bisa tersentuh oleh petani," imbuhnya. (jun/ryn/mk)

BANGKALAN - Selama tahun 2013 kebutuhan daging sapi di Kabupaten Bangkalan mengalami surplus sebanyak seribu ton lebih. Kebutuhan daging untuk dikonsumsi masyarakat setempat hanya 3.300 ton.

Sedangkan ketersediaan daging tersebut mencapai 4.500 ton. Bahkan tiap tahunnya bisa mengirim keluar daerah Madura.

"Kebutuhan daging sapi di Bangkalan sudah tercukupi dari dalam daerah sendiri, daging sapi kita sebanyak 4.500 ton lebih, sedangkan kebutuhan masyarakat kita hanya 3.300 ton lebih," kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Bangkalan, Puguh Santoso.

Dengan tercukupinya kebutuhan daging sapi di daerah setempat, kata Puguh, masyarakat pun tak mempunyai persoalan dengan harga. Sehingga semua lapisan masyarakat yang membutuhkan daging tidak akan merasa kesulitan dan dengan mudah mendapatkan daging berkualitas tinggi. Apalagi kemurnian daging sapi lokal benar-benar dijaga dengan baik.

Menurutnya, sesuai instruksi dari Gubernur Jawa Timur, sapi luar Madura dilarang masuk ke Madura untuk menjaga keaslian dan kemurnian sapi Madura. Namun selama daging yang dari luar itu sehat dan layak dikonsumsi, hal itu tidak dipermasalahkan.

Disamping itu, sebagian pedagang daging masih mengambil dari luar Madura. Akan tetapi secara kualitas daging sapi Madura masih lebih baik dibanding daging lainnya.

"Kalau daging sapi luar Madura boleh dijual di Madura selama tidak berpenyakit dan memang ada sebagian pedagang kita ngambil dari daerah luar Bangkalan, ratarata harganya di pasaran Rp 80ribu hingga Rp 85ribu/kg, tapi kualitasnya tetap lebih bagus dari lokal Madura," jelasnya.

Dia menjelaskan sapi Madura yang berasal dari Sumenep, Pamekasan, dan Sampang serta Bangkalan sendiri, setiap tahunnya yang dikirim keluar Madura melalui pintu Bangkalan rata-rata mencapai 35 ribu ekor. Rinciannya 15 ribu ekor berasal dari Bangkalan dan 20 ribu ekor berasal dari tiga Kabupaten di Madura. Hal itu menunjukkan kualitas daging sapi setempat sangat mumpuni untuk dikonsumsi.

"Dari Bangkalan sendiri sebanyak 15 ribu ekor yang dikirim per tahunnya, 20 ribu ekor lainnya merupakan dari Sumenep, Pamekasan, dan Sampang," ungkapnya.(dn/rah)

Siti Muthmainnah Guru Tari

Novi Khirul Ummah

Cinta Tradisional Atlet

T

idak semua yang tradisional itu kuno dan setiap yang hal yang kuno tak sesuai dengan perkembangan zaman. Setiap generasi memiliki tradisi dan diwariskan secara turun-temurun. Namun warisan berupa tradisi saat ini mulai kurang digemari. Hal itu tidak berlaku untuk Siti Muthmainnah.

Menurutnya, peninggalan setiap generasi memiliki keunikan tersendiri. Keunikan inilah yang memikat hati gadis yang sedang mendalami seni tradisional itu untuk mengetahui seluk beluk tradisi yang ditinggalkan nenek moyang.

“Semua orang dilahirkan di dunia ini membawa keunikan masing-masing. Jadi hargailah setiap keunikan yang ada pada orang-orang di sekitarmu,” ujar gadis kelahiran 23 Juli 1992 yang pernah menyabet juara 1 lomba presenter.

Jerih payahnya mendalami seni tari tradisional mulai diendus publik. Beberapa waktu lalu, perempuan penyuka bakso itu tampil memperagakan tari tradisional di Surabaya. Ribuan pasang mata dari Sabang sampai Merauke menyaksikan kebolehannya dalam menari.

“Dengan keunikan itu hidup kita lebih berwarna,” pungkasnya. (mk)

10

SUMENEP

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

Poktan Mendatangi Hutbun

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Mengemuka Madin Fiktif Menerima BOS

Terkait Dugaan Penyimpangan Proyek ABPD Jatim SUMENEP – Sejumlah ketua kelompok tani (poktan) dari Kecamatan Ambunten mendatangi kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Sumenep, Senin (30/12). Mereka meminta kejelasan terkait dugaan penyimpangan proyek sertifikasi tanaman pengembangan bibit mente.

Beberapa waktu lalu, Dishutbun mengucurkan proyek APBD Jawa Timur tersebut kepada 16 kelompok tani yang tersebar di empat kecamatan di ujung timur pulau Madura, yakni Kecamatan Ambunten, Rubaru, Batuputih dan Dungkek.

Sekitar pukul 9.00 sejumlah ketua kelompok tani mendatangi kantor Dishutbun Sumenep untuk mengklarifikasi dugaan penyimpangan pencairan proyek. Mereka ditemui oleh Kasi Produksi sekaligus penanggung jawab pengadaan proyek tersebut Didik Prayitno. Namun, massa merasa tidak puas dengan penjelasan Didik.

Usai dari dishutbun, mereka mendatangi kantor DPRD. Sejumlah ketua kelompok tani disambut Ketua Komisi B DPRD Bambang Proyogi.

Kepada wakil rakyat, mereka menyampaikan dugaan penyimpangan proyek tersebut.

Dewan sempat memberikan arahan dan masukan terkait maslah tersebut.

Informasinya, proyek yang bersumber dari dana APBD Jawa Timur itu satu paket, namun pengadaanya dipisah menjadi empat macam. Sementara sampai

saat ini kelompok tani hanya menerima tiga macam, yakni bibit minte, bibit jagung dan juga bukasi. Sementara untuk bantuan pengadaan kambing, sampai saat ini kelompok tani masih belum juga menerima.

Waktu pencairan sampai 31 Desember 2013.

Dan ada sebagian kelompok yang sudah menerima bantuan tersebut tapi melalui kepala desa, namun bukan dalam bentuk kambing. Perkelompok hanya menerima uang sebesar Rp 1.800.000 dari yang semenstinya Rp. 2.000.000. uang Rp. 200.000 diambil oleh oknum.

Ketua Kelompok Tani Bunga Sumekar, Muhammad Holil, menjelaskan, kedatangan mereka ke dishutbun dan DPRD untuk mencari kejelasan terkait adanya dugaan penyelewengan itu. ”Kami ke sini hanya mau mengklarifikasi apa yang telah menjadi hak kami. Karena kami takut hak kami dirampas oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab. Makanya kami mau konsultasi untuk mencari jalan keluaranya,” katanya.

Bantuan tersebut seharusnya sudah diterima oleh kelompok tani, namun hingga

sampai saat ini masih belum juga diberikan. Sehingga mereka khawatir bantuan itu hanya dijadikan bancakan oknum tertentu. ”Kami hanya orang kecil yang tidak tahu persoalan pengadaan barang dalam bantuan itu, namun yang jelas di setiap kelompok tani menerima 5 ekor kambing,” terangnya.

Dari lima ekor kambing yang telah diberikan itu, sambung Holil, seharusnya diberikan secara utuh kepada kelompok penerima. Namun kenyataanya, dari 5 ekor kambing hanya diberikan uang sebesar Rp 1.800.000. ”Kabaranya itu anggarannya 2 juta, namun itu dipotong sebesar Rp 200 ribu. Sehingga kelompok

hanya manerima Rp 1.800.000.

Itupun hanya sebagian saja yang menerima,” jelasnya.

Kasi Industri Dishutbun Sumenep, Hadi Prayitno mengatakan, pihaknya mengaku telah lama mengetahui adanya dugaan penyimpangan itu. ”Memang gejolak itu kami sudah lama yang kami ketahui, bahkan kami sudah melaporkan tindakan itu ke Dishutbun Provinsi. Bahkan pihak rekanan sudah siap untuk mendistribusiakn bantuan itu pada hari Kamis kemarin, namun kenyataannya sampai saat ini masih belum juga terealisasi,” katanya.

Oleh sebab itu, lanjut Hadi, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan me-

diasi, sehingga semua persoalan itu segera teratasi. ”Semua kebijakan itu kan ada di Provinsi, namun kami sebagai pengawasan saja, maka akan berusaha untuk mempertemukan keduanya nanti,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Proyogi mengatakan, terjadinya dugaan penyimpangan itu karena lemahnya komunikasi antara dishutbun dengan pihak legislatif.”Oleh sabab itu, minggu depan kami akan memanggil instansi terkait dan juga ketua kelompok tani untuk duduk bersama. Hal itu untuk mencari kejelasan perjalan proyek tersebut,” tukasnya. (edy/mk)

SUMENEP - Pencairan dana BOS (bantuan operasional sekolah) sudah tuntas dicairkan beberapa waktu lalu. Namun demikian, dalam proses pencairannya diterangai ada penyimpangan.

Pasalnya, salah satu madrasah diniyah diduga tidak ada siswanya memperoleh dana tersebut.

Pegiat Gerakan Aktivis Sumenep Anti Korupsi Bagus Junaidi membenarkan informasi adanya dugaan madin fiktif. Madrasah tersebut terdapat di Desa Padikeh, Kec Talango. Informasinya, madin tersebut diduga tidak pernah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KMB), tapi menerima BOS sampai Rp 6.660.000.

“Aneh itu memang, Mas. Masak tidak ada siswanya tapi bisa memperoleh bantuan dana BOS. Lantas dari mana madin tersebut bisa mendapatkan bantuan BOS. Kalau memang indikatornya tidak jelas, ini sama saja terjadi penyimpangan dana BOS. Apalagi bantuan dana BOS yang diterima madin tersebut mencapai Rp 6,6 juta,” ujarnya.

Selain itu, juga ditengarai terjadi ketimpangan dalam pencairan dana BOS kepulauan. Pasalnya, kata Bagus, pencairan dana BOS terkesan tebang pilih. Dari total 14 madin yang sudah memenuhi standar penerimaan dana BOS sebagian tidak memperoleh dana BOS. Ia mencontohkan Madin Asyafa yang jumlah muridnya mencapai 145 orang tapi

malah tidak menerima dana BOS. Madin Hidayatul Thalibin Gapurana Kec Talango dengan jumlah siswa 105 juga tidak menerima BOS. Sehinga indikasi terjadinya dugaan penyimpangan dana itu semakin kuat.

“Saya contohkan madin yang menerima bantuan BOS itu, seperti Madin Nurul Ummah, Desa Panaungan, siswanya yang berjumlah 30 orang justru menerima ban-

Aneh itu memang, Mas. Masak tidak ada siswanya tapi bisa memperoleh bantuan dana BOS. Lantas dari mana madin tersebut bisa mendapatkan bantuan BOS.

Bagus Junaidi Aktivis

tuan dana BOS sebesar Rp 22 juta. Sayangnya, lantaran khwatir bermasalah, maka kepala madin tersebut tidak berani menerima bantuan dana BOS tersebut,” terangnya.

Sementara Kepala Disdik Sumenep A Shadik saat dikonfirmasi melalui saluran telepon selulernya mengatakan masih dalam perjalanan pulang dari Surabaya. “Coba hubungi Bu Tina,” katanya seraya menutup pembicaraan di teleponnya. (edo/mk)

Catatan Jurnalis

Budaya Bali Tak Tergerus Globalisasi Arus globalisasi tak dapat dibantah, deras mengalir dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Bahkan siapapun tak bisa menghindar darinya. Tak terkecuali globalisasi pun mulai nampak berdiri tegak di berbagai daerah.

Bahkan kita mulai disuguhkan oleh antraksiantraksi tehnologi sebagai anak kandung dar globalisasi. Iya, tehnologi telah menjadi kiblat baru bagi masarakat kita. Selain tehnologi, sebagai salah satu contoh, kita juga melihat, bangunan-bangunan ala barat juga menghiasi banyak daerah, baik rumah maupun bangunan-bangunan lain.

Oleh : Syamsuni

B

ali, salah satu daerah yang mengalami revolusi zaman yang luar biasa, bahkan semua orang tahu bahwa Bali adalah tempat wisata yang paling digemari oleh wisatawan, terutama wisatawan luar negeri. Sehingga ungkapan “Bali tak pernah mati” memang benar, dengan eksotisme wisata yang bagus nan indah membuat suasana di Bali terus ramai hingga 24 jam.

Apa yang menarik dari pulau dewata ini hingga tak hidup sepanjang hari? Tentu, setiap orang yang berkunjung kesana akan memiliki jawaban tersendiri.

Pantai Kute, dengan keindahan pantai putih dan ombak yang menjadi tempat berselancar wisatawan luar negeri, mungkin tanah lot, pantai terindah kedua setelah kuta selatan dan kuta dua dengan

keindahan wisata alam akumulasi dengan kekentalan budaya khas Bali. Atau alasan mereka karena di Bali menyuguhkan tempat-tempat Pemuja Seks Seperti Legian, Akasaka, dan sepanjang jalan seminyak yang merupakan bagian daftar nama-nama tempat yang mungkin paling banyak disebut.

Namun, hal menarik yang bisa kita temukan jika kita dikasih kesempatan bertandang ke Bali untuk melakukan studi wisata, tentu tidak hanya alasan itu, tetapi karena alasan Bali adalah kota budaya, bagaimana tidak, sampai kepada pintu masuk, hidung kita sudah disuguhkan oleh bau kemenyan upacara adat, dan bangunan-bangunan yang ala Majapahit berdiri tegak.

Inilah hasil perjalanan wartawan Koran Madura saat melakukan studi wisata alam di Bali selama 3 hari. Mungkin ini meru-

pakan salah satu pintu masuk bagi Sumenep untuk mempertegas ciri khas wisata dan budaya Sumenep ke depan. Terutama soal industri pariwisata bisa berkembang, namun tanpa menghilangkan budaya lokal?

Awal masuk pelabuhan Gili Manuk, bau kemenyan dengan suguhan nuansa bali yang sebenarnya mulai nampak. Kian tampak kekentalan adat dan budaya, ketika di rumah-rumah warga, tampak jelas, bangunan rumah dengan gambar-gambar cagar budaya bali di depan rumah.

Dengan label itu, sekali datang, masyarakat akan langsung berucap “mungkin inilah alasan Bali yang dikenal dengan Pulau dewata”.

Meski arus modernitas menyerang peradaban masyarakat bali, tetapi tidak sampai menghilangkan identitas kebudayaan lokal. Kearifan lokal sungguh tetap kukuh melawan godaan arus modernitas. Walaupun harus berhafap-hadapan dengan wisdom kapital, yang dibawa oleh arus industi pariwisata sebagai anak kandung modernitas, hal paling tampak dan bisa kita jadikan sebagai contoh adalah pakaian adat Bali.

Bagi masyarakat Bali, Pakaian Adat Bali sebenarnya serupa dengan pakaian adat Jawa. Bahkan, mereka sendiri mengakui, bahwa pakain yang disebut sebagai pakaian adat itu, merupakan kebudayaan Jawa Kuno. Masyarakat Bali hanyalah merawat tradisi berpakaian masyarakat Jawa.

“Cuma sayangnya, setelah Jawa itu pindah agama, mengapa simbol-simbol itu malah ditaklukkan, padahal itu yang dicari.

Dalam sebuah penelitian yang saya baca, bahwa sanya, keaslian dari pakaian budaya jawa, itu bisa ditemukan di Bali. Nah itu.

Jawa sendiri saat ini sudah meninggalkan, termasuk madura, yang merupakan pulau terdekat bali,” terang I Gede Sukarya, Guide Pariwisata Di Pulau Bali, saat berbincang bincang dengan Koran Madura soal persinggungan budaya dan globalisasi.

Gede dengan udeng khas Balinya menuturkan, pakaian aday yang terdiri Udeng, selendang, dan baju berwarna putih, adalah pakaian wajib yang harus digunakan oleh pemandu

pariwisata. Dia merupakan corak pakaian yang wajib dipakai sebagai simbol nenek moyangnya dahulu. Tentu juga sebagai peneguhan identitas.

Dengan adanya modernisasi ini, bukan berarti kita menghilangkan atau meninggalkan kebudayaan kita. Justru, dengan adanya modernisasi itu, kita mengambil nilai-nilai kebudayaan orang luar, untuk mengembangkan kebudayaan kita sendiri. Budaya asing yang tidak sesuai dengan adat ketimuran, ya kita tinggalkan.

Di bali ini, banyak kebudayaan luar yang masuk. Beraneka ragam.

Mulai dari cara berpakaian , sampai cara pandang yang berbeda.

Sehingga muncul persepsi bahwa bali merupakan industri seks terbesar se dunia. Tetapi cara pandang yang semacam itu hanya sepihak, itu belum sepenuhnya.

Makanya kami tetap mempertahankan pakaian adat.

Menurut Gede, mempertahan cara berpakaian, bukan soal perbedaan mode dan semata-mata kepentingan budaya. Tetapi, hal tersebut merupakan bagian dari memperjuangkan falsafah hidup orang Bali. Iya, falsafah hidup orang Bali, menerima globalisasi, tanpa menghilangkan identitas lokal. Inilah bagi warga Bali kenapa budayanya tak tergerus arus globalisasi, karena mereka dengan bangga terus menjunjung tinggi warisan kerajaan majapahit tersebut. Bagi Gede dan yang lainnya, apa yang mereka lakukan sebagai salah satu bentuk menyeharikan falsafah nilai.

Inilah seharusnya harus dicontoh oleh Kabupaten Sumenep.

Jika Sumenep adalah kota Budaya dan wisata, mestinya, cagar budaya itu harus dirawat, bagaimana caranya, tentu dengan kesadaran bersama dan kebijakan pemerintah yang tegas mempertahankan kearifan lokal di tengah arus deras globalisasi. Mungkin Bali bisa menjadi contoh, sebab di sana, cagar budaya terus dijunjung, bahkan di semua rumah dan bangunan seperti hotel, perumahan dan tempat wisata ada patung berlukiskan simbol majapahit, yang mereka puja dan agungkan.

Sehingga bagi mereka menjunjung tinggi kearifan lokal merupakam pengahmbaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. =

SUMENEP

11

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

PEMILU

Panwaslu Menyentil Kinerja KPU SUMENEP- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep menyenti kinerja KPU terkait dengan sejumlah parpol yang masih belum melaporkan dana kampanye. Menurut panwaslu, ketika sejumlah parpol belum melaporkan dana kampanye, KPU harus bertindak tegas kepada partai yang mangkal menyetor laporan dana.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep, Zamrud Khan, mengatakan, KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas itu semua memang harus tegas kepada semua parpol yang masih mangkal tak melaporkan dana kampanye.

“Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen, pertama, KPU harus tegas. Artinya, harus meyikapi dengan tegas mengenai hal tersebut. Jika sejak 27 belum menyertakan, maka KPU harus mngembil sikap lebih tegas lagi, bahkan bisa mengambil kebijakan yang lebih keras.

Sebab jika KPU kinerjanya lamban dan tidak tegas, maka publik melihat KPU tak lagi bertaring dalam pemilu ini, bahkan publik bisa tidak percaya lagi,” jelasnya.

Disinggung soal tugas Panwaslu dalam hal itu, menurut Zamrud, sebagai lembaga pengawas, pihaknya akan tetap mengawasi hingga tuntas. “Bahkan kami juga sudah menyurati KPU agar laporan dana kampnye partai politik segera dikirim ke panwaslu. Sebab kami juga akan melakukan sweeping kepada sejumlah parpol,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih jauh apakah KPU harus memberikan toleransi terhadap parpol yang sudah melewasi masa waktu laporan, panwaslu tidak bisa terlalu jauh mengurusi itu, sebab kata Zamrud Khan, itu adalah wewenang dan tugas KPU. Namun, lanjut Zamrud, jika partai masih dikasih waktu toleran, maka akan menjadi preseden butuk bagi penyelenggara pemilu. “Partai lain akan melakukan komplain karena masih setengah hati membuat aturan, termasuk pula, orang melihat KPU lemah sebab tak bisa menindak tegas. Artinya, toleransi itu hanya akan membuat partai kian tak disiplin,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa batas akhir pelaporan dana kampanye adalah 4 Januari mendatang. “Jika partai masih belum menyetor juga, maka KPU langsung mencore, biar partai tidak bermain-main. Sebab seharusnya, KPU sudah merampungkan hasil laporan dana kampanye, sebab masih akan dilakukan pengecekan,” pungkasnya. (sym/mk)

HARGA PUPUK

Harga Pupuk Tembus Rp 110 Ribu SUMENEP - Harga pupuk terus mengalami kenaikan.

Hal itu semakin membuat petani resah. Seperti harga pupuk urea di Desa Payudan Karang Sokon, Kecamatan Guluk-guluk yang harganya semakin tidak terkendali.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Koran Madura, Senin (30/12), sebelum masa tanam padi tiba, harga pupuk urea hanya berkisar Rp 90- ribu hingga Rp 95 ribu per kuintal. Saat ini harga pupuk sudah menembus harga Rp 110 ribu per kuintal. Harga pupuk terus mengalami peningkatan seiring jumlah pembeli yang semakin berebutan untuk membeli dan memperoleh pupuk. Petani itu pun resah karena harga pupuk semakin mencekik petani.

“Sebenarnya saya tidak ingin membeli pupuk dengan harga mahal. Petani di sini ingin membeli pupuk dengan harga terjangkau. Kalau haraganya melebihi Rp 100 ribu, bisa-bisa petani bukan menambah untung, malahan hanya akan merugi,” ujar Haizah, petani desa setempat.

Menurutnya, kalau petani membeli pupuk seharga Rp. 110 ribu, modal tanam bisa mengalahkan hasil panen. Sebab, petani hanya bermodal semangat dan kerja keras. ”Kadang kami tidak mikirkan hasil, yang penting bisa makan. Tapi jika harga sudah sangat mahal dan harganya tidak terjangkau, ini malah hanya menambah hutang saja,” keluhnya.

Senada dengan Haizah, Imroatin, petani lain membenarkan tingginya harga pupuk tersebut. Bahkan menurut dia, petani semakin bingung lantaran harga yang sudah samakin melambung. Sebab, informasi yang diterimanya harganya sudah di atas Rp 100 ribu perkuintal. ”Kalau harga pupuk semakin mahal, alamat rugi petaninya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumenep Bambang Heriyanto mengatakan, harga pupuk fluktuatif. Secara khusus, dia mengimbau petani untuk masuk dalam anggota kelompok tani (poktan) agar dapat memperoleh harga pupuk dengan harga standar. ”Petani yang sudah masuk dalam poktan, bisa dapat harga miring. Di luar itu, petani harus membeli seperti biasa. Artinya jangan membeli harga melebihi kapasitas pupuk yang diperlukan sehingga tidak mengalai kelangkaan distribusi pupuk yang berakibat pada mahalnya harga pupuk yang dijual secara eceran,” terang dia. (edo/mk)

RILIS KASUS: Polisi Resor Sumenep memperlihatkan sejumlah tahanan kepada awak media. Selama tahun 2013, kasus narkoba naik 100 persen. Sementara tindak kriminal lainnya cenderung turun.

Kasus Narkoba Naik 100 Persen Kapolres: Laka Lantas Turun 37,5 Persen SUMENEP - Sepanjang 2013, kasus narkoba semakin merajalela. Kasus yang sudah ditangani pihak kepolisian mengalami lonjakan drastis dari kasus narkoba tahun sebelumnya. Meski pihak kepolisian berusaha memerangi peredaran narkoba, namun tren kasus narkoba justru semakin parah.

Dari data kepolisian, Senin (30/12), sepanjang tahun 2013 tercatat sebanyak 24 kasus narkoba.

Kasus narkoba jumlahnya melonjak dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, tercatat kasus narkoba sebesar 12 kasus. Sehingga, terjadi peningkatan dalam kasus narkoba mencapai 100 persen.

“Peningkatan kasus narkoba sangat drastis, mencapai 100 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 12 kasus narkoba. Upaya untuk memberantas peredaran narkoba terus kita gencarkan dengan melakukan penggerebekan dan razia tempat-tempat yang dicurigai terjadi transaksi narkoba,” tegas Kapolres Sumenep AKBP Marjoko.

Hal tersebut justru terbalik dibandingkan dengan sejumlah kasus krimainal lainnya. Kasus kriminalitas pada 2013, tercatat sebanyak 586 tindak pidana dengan jumlah kasus yang berhasil ditangani sebanyak 234 tindak pidana. Sehingga terdapat 352 kasus yang belum tertangani pihak kepolisian.

“Bandingkan dengan tahun

Peningkatan kasus narkoba sangat drastis mencapai 100 persen, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 12 kasus narkoba.

AKBP Marjoko

Kapolres Sumenep

sebelumnya. Pada 2012 tercatat sebanyak 623 tindak pidana kriminal dengan kasus yang tertangani hanya sebanyak 297 tindak pidana. Artinya terdapat 326 kasus kriminal sepanjang 2012 yang belum tertangani. Sehingga dari data itu, terjadi penurunan tren kasus kriminal jika dibandingkan tahun ini,” ujar Kapolres.

Meski penyelesaian perkara cenderung menurun, namun pihak kepolisian, jelas dia, tidak

akan berpangku tangan. Justru hal tersebut menjadi pekerjaan rumah untuk segera menuntaskan kasus yang belum selesai.”Ini PR besar yang harus kita tuntaskan, meski pun terjadi penurunan kasus kriminal sebesar 5 persen dari total keseluruhan kasus sepanjang 2012,” katanya.

Sementara untuk kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) juga terjadi tren penurunan.

Pada 2013 terjadi 130 lakalantas dengan kasus yang berhasil diselesaikan 116 tindak pidana.

Bandingkan dengan 2012, sebanyak 208 kasus laka yang berhasil ditangani baru 119 tindak pidana.

“Sehingga terjadi penurunan kasus lakalantas yang terjadi sepanjang 2013 ini. Dari total keseluruhan kasus laka lantas, tren penurunan kasus mencapai 37,5 persen jika dibandingkan dengan 2012 lalu. Dari sekian kasus itu, ada beberapa kasus sedang dalam proses pengiriman berkas, hanya menunggu P 21,” ujar Kapolres Sumenep.

Selain kasus tersebut, orang nomor satu di jajaran kepolisian Sumenep itu mengatakan masih terdapat kasus lainnya. Seperti kasus perjudian, kepemilikan sajam, senpi, dan kasus curanmor.

Khusus untuk kasus curanmor roda dua sebanyak 72, sedangkan roda empat sebanyak 19 kasus curanmor sepanjang 2013 ini. (edo/mk)

DUGAAN PENYIMPANGAN

Dewan Bakal Panggil Rekanan SUMENEP – Anggota Komisi C DPRD Sumenep A. Kurdi H.A mangaku kecewa terhadap kualitas pekerjaan hotmix di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru.

Pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil pihak rekanan proyek tersebut. ”Kalau pekerjaan itu sudah jelek, ini sudah patut dicuriai adanya ketidaksesuai dengan juknis (petunjuk teknis). Makanya kami akan penggil rekanannya nanti,” katanya.

Politisi Demokrat itu menilai CV Jati Wangi melalaikan kepercayaan yang telah diberikan padanya. ”Seharusnya rekanan itu mengutamakan kualitas, sehingga hasilnya juga memuaskan. Karena tujuan pekerjaan itu bukan hanya untuk pribadi saja, melainkan harus bisa memberikan kontribusi yang baik, khususnya bagi masyarakat secara umum,” katanya.

Pihaknya akan terus mendalami adanya dugaan penyimpangan itu, karena tindakan itu dinilai telah merugikan negara. ”Ini sudah jelas merugikan Negara, makanya kami terus mendalami persoalan itu,” ungkapnya.

Sementara Direktur CV Jati Wangi saat dihubungi Koran Madura melalui saluran telepon masih belum bisa memberikan komentar karena masih berada di Surabaya. ”Maaf, Mas, saya lagi nyetir dalam perjalan dari Surabaya,” katanya, singkat.

Beberapa waktu lalu, warga mengeluhkan proyek APBD sebesar Rp 230 juta. Proyek jalan tersebut diduga tidak sesuai dengan spek. Ketebalan hotmix diperkirakan hanya 1 sentimeter, padahal minimal 5 sentemiter.

Selain itu, hamparan hotmix dilakukan saat suhu dingin. (edy/mk)

KILAS AKTIVITAS

IKLAN BARIS BERITA KEHILANGAN STNKB Daihatsu Th 2012 Nopol M 1106 VC , dompet, Sim A dan C serta kartu perpustakaan an. PUTRA ANDIKA RAHMAT WIRA Perum Puskesmas Talango RT/RW: 01/06 Ds/Kec. Talango Kab. Sumenep.

KKKM-MI Ganding Adakan Lomba Gerak Jalan Shalawat SUMENEP – Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah (KKKMMI) Ganding bekerjasama dengan IGRA (Ikatan Guru Raudlatul Atfal) dan KKG (Kelompok Kerja Guru) kecamatan setempat menggelar lomba Hafalan Juz ‘Amma dan Gerak Jalan Shalawat untuk tingkat RA dan MI tingkat kecamatan. Acara tersebut diselenggarakan selama 2 hari itu, Kamis-Jum’at (26-27/12) di Aula Kecamatan Ganding.

Lomba tersebut diikuti 35 delegasi dari MI dan 32 dari RA. Panitia menetapkan 20 pemenang dari 67 lembaga yang mengikuti lomba tersebut.

Pemenang lomba dibagi menjadi dua kategori, yakni juara utama dan harapan. Dari masing-masing lomba dipilih lima orang pemenang.

Ketua Panitia, Abd. Karim, mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat

siswa tingkat RA dan MI se-Kecamatan Ganding dalam menuntut ilmu.

Sedangkan PPAI Kecamatan Ganding, Mohammad Arif, menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari serangkaian menyambut Hari Amal Bhakti Kementerian Agama RI yang ke-68 yang akan diperingati pada tanggal 3 Januari 2014.

Selain itu, kegiatan tersebut bisa menjadi sarana untuk semakin mempererat tali persaudaraan antara lembaga dan siswa se-Kecamatan Ganding. ”Ini merupakan agenda tahunan yang kami lakukan. Kami harap kedepannya bisa ditingkatkan dan dipertahankan,” imbuhnya. (*/edy)

12

PAMEKASAN

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

Diduga Kuat Ada Politisasi Harga Pupuk Penjual Hanya Melayani Pembelian Eceran PAMEKASAN – Langkanya pupuk selama ini di wilayah Pamekasan diduga kuat karena adanya gangguan keterlambatan pengiriman. Selain itu, belakangan ini diduga juga telah terjadi politisasi harga pupuk di pasaran. Harga pupuk yang diduga dipermaikan adalah jenis urea, dengan memanfaatkan kelangkaan yang sempat terjadi sebelumnya.

Modus yang digunakan toko (penjual) adalah dengan menyatakan tidak memiliki persediaan untuk pembelian satu sak (50 kilogram). Mereka hanya mau melayani pembelian secara eceran dengan harga Rp 2.500 per kilogram atau menjadi Rp 125.000 per sak, sehingga akhirnya jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya ha-

nya Rp 90.000 per sak atau Rp 1.800 perkilogram.

Salah seorang petani asal Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Syamsul mengatakan hampir semua toko hanya melayani pembelian pupuk secara eceran. "Aneh untuk membeli pupuk sekarang, beli satu sak tidak ada, tapi kalau mau beli eceran hingga satu kwintal bisa ada," katanya.

Demi tanaman padi mereka, sejumlah petani terpaksa membeli secara eceran, meski dengan harga yang cukup mahal. Mereka sempat mempertanyakan hal itu ke pemilik toko dan dinyatakan persediaan pupuk masih minim, karena tidak ada pengiriman dari distributor.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Komisi Pengawasan Pupuk dan Pastisida (KP3) Pamekasan, Achmad Djumhari Gani membenarkan jika pada bulan lalu sempat terjadi kelangkaan pupuk, karena ada cuaca buruk, sehingga kapal pengangkut pupuk terlambat dalam melakukan pengiriman.

Namun untuk saat ini, kelangkaan itu sudah tertangani dan

persediaan sudah normal dan aman.

Diakuinya pupuk yang ada di bawah pengawasan KP3 adalah pupuk bersubsidi yang diperuntukkan untuk kelompok tani (poktan).

Terkait terjadinya permainan harga, pihaknya menduga hal itu hanya terjadi pada pupuk non-subsidi.

Sebab harga pupuk bersubsidi tidak dapat dipermainkan, karena pembelian hanya bisa dilakukan melalui kelompok tani dan bukan perorangan.

"Bisa saja itu terjadi, tapi saya yakin bukan pupuk bersubsidi, karena pembeliannya tidak melalui kelompok.

Karena kalau poktan tidak mungkin membeli secara

Bisa saja itu terjadi, tapi saya yakin bukan pupuk bersubsidi, karena pembeliannya tidak melalui kelompok.”

Achmad Djumhari Gani Sekretaris KP3 Pamekasan

eceran. Untuk perniagaan pupuk silahkan tanyakan pada Disperindag." katanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat, Budi iri-

yanto melalui Kapala Bidang Perdagangan, Slamer Riadi mengatakan sejauh ini pihak belum menerima informasi atau temuan dugaan permainan harga pupuk di wilayahnya, terutama pupuk bersubsidi.

Tata niaga pupuk yang diawasinya adalah pupuk yang bersubsidi. Sementara untuk yang non-subsidi di luar kewenangannya, sehingga pihaknya tidak memiliki data pupuk non-subsidi yang masuk ke wilayah Pamekasan.

"Kami hanya mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi dari gudang penyangga ke kios (pengecer) kemudian ke poktan. Kami tidak mengawasi bagaimana pendistribusian ke petani, karena

itu sudah menjadi tangungan poktan masing-masing," jelasnya.

Disadarinya tidak semua petani di kabupaten tersebut tergabung dalam poktan.

Namun dalam perkiraannya, jumlahnya hanya sangat kecil. Sebab poktan sudah menyebar hingga ke seluruh desa di Pamekasan. Untuk itu, pihaknya berharap kepada petani yang belum bergabung hendak segera bergabung dalam poktan terdekat yang ada di desanya. Sehingga mempermudah proses pendistribusian pupuk bersubsidi yang mereka butuhkan untuk tanaman padi maupun tembakau. (oni/ muj/rah).

NAMA PERSEPAM

Bupati Berencana Menggugat Manajemen PMU PAMEKASAN - Baliho yang bertebaran di sejumlah ruas jalan di Madura, yang menghilangkan nama Persepam di nama klub sepak bola Madura menjadi Madura United FC, membuat Bupati Pamekasan, Achmad Syafii tidak terima. Ia mengancam akan menggugat manajemen Persepam Madura United (P-MU), jika nama Persepam dihilangkan. Sebab perubahan nama tersebut, tanpa persetujuan pimpinan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang sedari awal ikut menfasilitasi perkembangan klub bola tersebut.

"Saya pertama kali orang yang sakit hati dan dipastikan saya bersama masyarakat Pamekasan, akan menggugat manajemen," katanya.

Menurut Syafii, besarnya P-MU saat ini merupakan cikal bakal dari lahirnya Persatuan Sebak Bola Pamekasan (Persepam) yang berkedudukan di Pamekasan. Klub itu tidak bisa berkopetisi di ISL saat ini, tanpa Persepam yang dimulai sejak divisi III, II, I dan Divisi Utama.

Sejak terbentuk pada tahun 2003 lalu, perjuangan untuk bisa mengangkat Persepam, naik ke kompetisi yang lebih tinggi membutuhkan perjuangan yang tinggi dan waktu yang panjang.

"Sekarang di kala Persepam sudah masuk ISL, semua orang mau memiliki. Sementara saat masih ada di bawah, tidak ada yang mau meliriknya," katanya.

Syafii mengutip perkataan Bung Karno, yang menyatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah, dan meminta agar pengelola klub itu tidak menjadi kacang lupa pada kulitnya. Sebab P-MU besar karena ada Persepam yang dalam sejarahnya harus tertatih-tatih untuk bangkit.

Ia menjelaskan tambahan

nama Madura United di belakang Persepam dimaksudkan untuk mempersolid klub dalam mendapat dukungan dari masyarakat Madura. Sementara, di Badan Liga Indonesia yang digunakan tetap Persepam, yang saat ini bertambah nama menjadi Persepam Madura United (PMU). "Persepam Harga Mati yang tidak boleh lepas dari Madura United," tegasnya.

Ia mengaku belum menerima informasi yang pasti mengenai perubahan nama dari Persepam Madura United menjadi Madura United FC. Seperti yang diketahui, ada sejumlah banner bertuliskan Madura United FC, dan tulis One Life, One Love, dan One Club. Dalam Banner tersebut tempampang foto Ahsanul Qosasi dan foto Empat Bupati di Madura.

Banner besar itu terpasang di sejumlah titik strategis dan di dalamnya terpampang nama klub bola milik masyarakat Madura, Madura United FC tanpa menyertakan nama Persepam di dalamnya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, juga sempat beredar rumor, nama Persepam akan dibuang.

Rumor ini sontak mendapat kecaman dari masyarakat Pamekasan. Bahkan ada beberapa komunitas suporter akan memboikot pertandingan, jika nama Persepam jadi dihilangkan.

Sementara itu, Sekretaris Manajemen PMU, Jhon Julianto mengatakan klubnya tidak mungkin berubah nama menjadi Madura United FC. Sebab yang terdaftar di PT Liga Indonesia adalah nama Persepam Madura United (P-MU).

"Sehingga, jika namanya diubah menjadi Madura United FC, maka harus melalui dari kompetisi awal dari Divisi 1 dan Divisi Utama," katanya. (awa/ muj/rah)

AYO MEMILIH UNTUK INDONESIA Seorang tukang becak melintas depan baliho yang bertuliskan imbauan, "Ayo Memilih untuk Indonesia", di Jalan Raya Alun-alun utara, Pasuruan, Jatim.

Pemasangan baliho yang berisikan imbauan tersebut, diharapkan masyarakat agar tahu pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 dan menekan angka golput.

PEMILU

KPU Jatim Tekan Angka Golput PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim berupaya menekan angka golput pada pemilu 2014 dengan meningkatkan peran serta kelompok masyarakat, seperti LSM dan organisasi kemasyarakatan melalui kelompok diskusi.

Ketua KPU Jatim Andery Dewanto di Pamekasan, Senin, menjelaskan target angka golput pada pemilu legislatif 2014 seperti yang telah ditetapkan KPU pusat 25 persen.

"Salah satu cara yang kami lakukan adalah melibatkan secara proaktif ber-

bagai kelompok masyarakat dan kalangan LSM dalam bentuk kelompok diskusi," katanya.

Menurut dia, dengan adanya kelompok diskusi dan kegiatan secara terus menerus dilakukan KPU hingga mendekati pelaksanaan pemilu, maka KPU yakin partisipasi pemilih akan terus meningkat.

Selain membentuk kelompok diskusi, KPU juga telah merekrut tenaga relawan demokrasi di masing-masing kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah sebanyak 25 orang per kabupaten.

Relawan demokrasi ini akan bertugas membantu tugas-tugas panitia penyelenggara pemilu, yakni mensosialisasikan tahapan pelaksanaan pemilu, serta memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Dengan cara seperti ini, maka kami yakin angka golput di Jatim khususnya di Pamekasan bisa ditekan," katanya.

Di Pamekasan diskusi kelompok atau atau "Focus Group Discussion" (FGD) untuk pertama kali digelar Senin (30/12) di salah satu

hotel di Pamekasan.

Diskusi yang membahas secara khusus tentang upaya meningkatkan partisipasi pemilih, serta menekan angka golput ini melibatkan semua perwakilan LSM dan kelompok organisasi sosial dan organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 879.171 orang, atau bertambah sekitar 22 ribu lebih dibanding pemilu gubernur Jatim yang digelar pada Agustus 2013.

Data hasil penetapan DPT itu meliputi, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 329.416 orang, sedangkan untuk pemilih perempuan sebanyak 349.755 orang, sehingga total DPT untuk Pileg 2014 yang ditetapkan sebanyak 879.171 orang pemilih tetap. Sedang DPT pada Pilgub lalu sebanyak 656.342 orang pemilih.

Jumlah pemilih sebanyak 879.171 orang ini tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Mereka akan menggunakan hak pilihnya di 1.777 tempat pemungutan suara (TPS). (ant/rah)

PERTANIAN

Produksi Padi 2013 Mencapai 164 Ribu Ton PAMEKASAN - Produksi padi di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013 mencapai 164.988 ton gabah kering panen. Capaian jumlah tersebut disebabkan oleh panjangnya musim penghujan, sehingga di sejumlah sentra produksi padi di wilayah itu mengalami peningkatan jumlah produksi.

KAMPANYE. Salah satu baliho bergambar foto AQ bersama empat bupati di Madura.

Nama klub bola milik warga Madura di baliho itu tidak lagi mencantumkan nama Persepam.

Kepala Dinas Pertanian, Isye Windarti melalui Kabid Produksi dan Pangan, Slamet Budi Harsono menjelaskan bahwa produktifitas padi sepanjang tahun ini ditargetkan lebih besar dari tahun 2012 lalu yang sebesar 158.195 ton gabah kering panen. Sebab selain adanya dukungan musim hasil tersebut juga ditopang oleh adanya Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu berupa Laboratorium Lapang (LL) di masing-masing kelompok tani.

Target produkifitas itu,

menurut dia, berasal dari seluruh luas lahan yang tersebar di seluruh kecamatan yang mencapai 24.263 hektare. Luas lahan itu sama dengan tahun sebelumnya.

Pihaknya merasa kesulitan menambah luas lahan, karena keterbatasan areal persawahan yang memungkinkan untuk pengembangan tanaman padi.

Dia katakan di Kabupaten Pamekasan produksi padi hampir merata ada di semua kecamatan. Hanya saja pemerintah setempat menetapkan Kecamatan

Proppo, Pademawu, Larangan, Galis, Pakong, dan Pamekasan sebagai kawasan lumbung penghasil padi, karena di sejumlah kecamatan itu, lahannya merupakan lahan basah yang cocok untuk tanaman tersebut. ”Hasil produksi tanaman padi kalau diprosentasekan, 56 persen pada lahan kering, sisanya, 44 persen merupakan padi sawah,” katanya.

Sekolah lapang berupa LL, menurutnya, merupakan program tahunan Dinas Pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas padi sesuai dengan karakter lokasi persawahan di masing-masing tempat.

Melalui program tersebut, petani akan mendapatkan ilmu tentang penanaman padi yang baik dan benar, karena petani

bisa belajar sendiri mengenai budidaya padi yang sesuai dengan kondisi alam masing-masing. ”Banyak hal yang diajarkan. Misalnya cara pengaturan jarak tanam, pemupukan berimbang, pemberian pupuk organik, cara pengairan.

Masing-masing lokasi akan menghasilkan rekomendasi budidaya padi berbeda yang dapat digunakan oleh anggota kelompok hingga masa tanam tahun mendatang,” ungkapnya.

Memasuki musim tanam padi menjelang akhir tahun ini, pihaknya kembali akan membentuk ratusan Laboratoruim Lapang di wilayahnya. Program itu akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu untuk petani lahan kering dan lahan sawah. Rencananya 240 Laboratorium Lapang

untuk padi lahan kering dan 232 Laboratorium Lapang untuk padi sawah.

Untuk kebutuhan operasional itu, masing-masing kelompok dianggarkan sekitar Rp 1 juta rupiah. Sehingga, anggaran total menjadi sekitar Rp 472 juta. Untuk diketahui, tahun 2012 lalu, produktifitas padi di Pamekasan mencapai 158.195 ton gabah kering panen. Pencapaian itu melebihi dari target sebanyak 144.900 ton gabah kering panen.

Pada waktu itu, luas lahan sama dengan tahun ini, yaitu 24.263 hektare. Hasil gabah para petani di wilayah itu sebagian besar disimpan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lainnya dijual ke sejumlah toko dan Bulog sebagai badan penyangga stok (buffer stock) beras. (oni/muj/rah).

PAMEKASAN

13

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

JELANG TAHUN BARU

Pengusaha Rental Mobil Panen Rupiah PAMEKASAN - Menjelang tahun baru 2014, persediaan mobil sewaan di sejumlah pengusaha rental mobil di Kabupaten Pamekasan sudah habis. Para penyewa mobil sudah melakukan pemesanan jauh hari sebelum perayaan tahun baru.

Pantauan koran ini di sejumlah tempat persewaan mobil, rata-rata sudah kehabisan stok. Seperti di tempat persewaan mobil di Jl Dirgahayu, persewaan mobil di Jl Pintu Gerbang, dan sejumlah tempat persewaan lain di Kecamatan Palengaan, Larangan, dan Kecamatan Pamekasan sudah tidak persediaan mobil yang bisa disewakan.

Salah satu pemilik rental mobil di Jl Dirgahayu Pamekasan Hadi mengatakan menjelang tahun baru ini, para penyewa umumnya memesan dengan sistem paket untuk beberapa hari kedepan. Dari 15 armada mobil miliknya, kini sudah laku disewakan sampai tahun baru nanti. Terakhir Saya dari kemarin satu mobil dissudah teleponewakan pada Senin (30/12) kemarin telepon relasi yang sampai 2 Januari punya jaringan mobil nanti. sewaan, tapi sudah "Kalau cari mobil kosong semua. sekarang gak bakalan Padahal saya harus dapat, Mas. Akhir peberangkat hari ini kan dan tahun baru juga ke Probolinggo. ini pasti sudah laku Untungnya ada disewa," katanya. teman yang Sebagian pengusaha rental menaikmeminjamkan kan tarif sewaan. mobilnya,�

Kenaikan harga sewa rata-rata Rp 50 ribu Taufik sesuai jenis mobil Warga yang disewakan, mobil jenis Avanza dari semula Rp 200 ribu perhari, kini naik menjadi Rp 250 ribu. Sedangkan jenis Inova naik dari semula Rp 250 ribu menjadi Rp 300 ribu perhari.

Abdurahem, salah satu calon penyewa saat dikonfirmasi di salah tempat persewaan mobil tidak memaklumi kenaikan harga sewa mobil. Sebab pada momentum ini peminat cenderung meningkat, sedangkan persediaan mobil sewaan di daerah itu terbatas.

Menurut Abdurahem, sejak dua hari lalu, ia sudah berusaha mencari mobil sewaan ke sejumlah tempat persewaan mobil. Namun sampai Senin (30/12) kemarin, ia tak kunjung mendapat mobil sewaan.

"Harga naik sudah masuk akal, Mas, karena orang-orang yang mau nyewa juga banyak. Sedangkan mobil sewaan yang tersedia terbatas. Saya sampai sekarang belum dapat mobil," katanya.

Abdurahem hendak menyewa mobil untuk berlibur bersama keluarganya ke luar kota. Namun jika sampai hari ini tak kunjung mendapat mobil sewaan ia berencana menggunakan kendaraan umum, atau bahkan membatalkan rencana berliburnya.

Hal serupa juga dialami Taufik warga Desa Lancar, Kecamatan Larangan. Namun, ia masih terbilang lebih beruntung, karena mendapat pinjaman mobil rumahan milik temannya.

"Saya dari kemarin sudah telepon relasi yang punya jaringan mobil sewaan, tapi sudah kosong semua. Padahal saya harus berangkat hari ini juga ke Probolinggo. Untungnya ada teman yang meminjamkan mobilnya," kata Taufik. (uzi/rah)

JALUR PUNCAK DITUTUP. Sejumlah kendaraan bergerak tersendat menuju Puncak di simpang Gadog, Ciawi, Bogor, Senin (30/12). Menurut Polres Bogor, untuk menghindari kepadatan dan kemacetan malam tahun baru maka pada Selasa (31/12)dari pukul 19.00-06.00 WIB, arus lalu lintas menuju Puncak dialihkan lewat Jonggol/Sukabumi.

APBD 2014 Abaikan Rakyat Kecil Terungkap Belanja Aparatur Masih Dominan PAMEKASAN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan 2014 sudah ditetapkan, pada Senin (30/12) kemarin. Penetapan raperda ini dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan masa sidang III tahun 2013 dengan agenda penetapan rancangan program legislasi daerah 2014 dan raperda tentang APBD tahun anggaran 2014.

Dari penetapan itu diketahui bahwa anggaran belanja aparatur masih sangat tinggi diatas belanja publik. Belanja aparatur (belanja tidak langsung) dianggarkan sebesar Rp. 854, 4 miliar lebih, sedangkan belanja publik (belanja langsung) hanya Rp 569, 7 miliar lebih. Jika persentase, anggaran belanja tidak langsung mencapai 60 persen lebih.

Wakil ketua DPRD Pamekasan Suli Faris mengatakan penghematan belanja aparatur untuk dialihkan ke belanja publik, sebenarnya bisa dilakukan meski diakui tidak bisa sekaligus. Hal ini sangat bergantung pada komitmen Pemkab Pamekasan untuk bisa mengubah

paradigma lama ke paradigma baru. Yaitu menyusun program sesuai harapan masyarakat dan tidak hanya menyusun program untuk menghabiskan anggaran.

Jika hal tersebut sudah diterapkan, maka penerapan pengelolaan keuangan aspiratif, efisien, dan tepat guna bisa terwujud.

Menurutnya penyusunan RAPBD beda dengan penyusunan rapeda lainnya. Penyusunan APBD merupakan tanggung jawab Bupati untuk menyusun bersama masing-masing pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sedangkan DPRD hanya bisa mengevaluasi dan mengusulkan beberapa program yang tidak penting untuk dicabut. Sehingga dari beberapa

program yang diajukan Bupati sudah ada yang diperbaiki meski belum sepenuhya bisa menjawab keseluruhan kepentingan publik.

"Kalau dalam perumusan perda selain APBD, DPRD bisa mengusulkan rancangan perda inisiatif, tetapi APBD ini tanggung jawab Bupati. Karena bunyinya seperti itu, maka tanggung jawab kami hanya bisa mengusulkan untuk dicabut dan diperbaiki dan itu sudah dilakukan," katanya.

Bupati Achmad Syafii mengatakan penetapan Perda APBD 2014 telah melalui tahapan proses pembahasan bersama antara Badan Anggaran dan Tim Penyusun Anggaran terhadap Rancangan APBD Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dan sudah dihasilkan kesepakatan pada 2 Desember 2013.

Hasilnya kemudian dikirim ke Gubernur sebagai dasar evaluasi APBD. Dijelaskan hasil evaluasi gubernur pada prinsipnya sudah tidak ada masalah sehingga bisa dilakukan penetapan yang su-

dah dilaksanakan kemarin. Hal ini berdasar SK Gubernur Jawa Timur tertanggal 17 Desember 2013, nomor : 188/139.K/ KPTS/013/2013, perihal hasil evaluasi Raperda Kabupaten Pamekasan tentang APBD 2014 dan rancangan peraturan bupati (Perbub) tentang penjabaran APBD tahun 2014.

Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, atas terlaksananya penetapan APBD 2014 tepat waktu, dengan mengakomodasi catatan, saran, dan koreksi gubernur serta memasukkan kegiatan-kegiatan DPA-L maupun jadwal ulang.

Selanjutnya ia meminta para pengguna anggaran agar meninggalkan kebiasaan menyerap anggaran di akhir tahun.

"Keberhasilan pembangunan itu bisa diukur dari penyerapan anggaran. Saya sudah menekankan kepada pengguna anggaran agar bisa segera menyiapkan diri untuk melaksanakan program mulai Januari ini. Jadi kebiasaan melaksanakan program di akhir tahun ini harus ditinggalkan, karena hasilnya pasti

kurang baik," katanya.

Bupati juga mengakui APBD Pamekasan masih didominasi belanja aparatur, namun belanja publik utamanya di sektor pembangunan infrastruktur sudah dianggarkan cukup besar.

Adapun komposisi APBD Pamekasan, yaitu pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 1,3 triliun lebih bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 83, 8 miliar, dana perimbangan Rp 937, 1 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 301,05 miliar lebih.

Sedangkan belanja daerah 2014 dianggarkan sebesar Rp 1,4 triliun lebih. Rinciannya belanja tidak langsung sebesar Rp 859, 4 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 569, 7 miliar lebih.

Dengan demikian, saat ini masih terdapat devisit anggaran sebesar Rp 107,1 miliar. Devisit ini ditutupi dari pembiayaan netto, antara lain penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 120,1 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 13, 08 miliar. (uzi/rah)

GARAM

DPRD Mengevaluasi Bantuan Pugar 2013 PAMEKASAN - Komisi B DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berencana mengevaluasi program usaha garam rakyat (pugar) di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun 2013 ini pada awal 2014.

"Hingga kini data tentang realisasi program bantuan usaha garam rakyat itu belum selesai," kata Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Achmad, Senin.

Secara otomatis DPRD Pamekasan tidak bisa mela-

kukan pengecekan data lapangan, sebelum data-data penerima dana bantuan Pugar itu belum terkumpul.

Apalagi bantuan pugar di Kabupaten Pamekasan selama 2013 ini realisasinya molor dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Pemerintah pusat itu kan menginginkan agar realisasi program pugar selesai sebelum masa produksi. Tapi di Pamekasan ini saat masa produksi belum selesai," kata Hosnan

Hingga kini data tentang realisasi program bantuan usaha garam rakyat itu belum selesai,�

Hosnan Achmad

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan

Achmadi menjelaskan.

Bantuan dana pugar untuk kelompok usaha garam di Kabupaten Pamekasan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Pamekasan Nurul Widiastutik, total dana Pugar 2013 yang diperoleh Pamekasan sebesar Rp3,6 miliar.

"Tapi dana sebesar itu tidak terserap semua," katanya menjelaskan.

Ia mengemukakan dana Pugar yang tidak terserap itu sebanyak Rp100 juta, sehingga harus dikembalikan ke kas negara. Sebab, kelompok penerima dana itu tidak bersedia mengelola sesuai petunjuk teknis yang sudah ditentukan pusat.

Nurul juga menjelaskan, pelaksanaan Pugar di Kabupaten Pamekasan berlangsung dengan baik, kendati terkendala secara teknis dalam realisasi pembagian dana kelompok. (ant/rah)

PENYEGARAN BIROKRASI

Bupati Melakukan Mutasi Besar-besaran Pejabat PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii kembali melakukan mutasi dan pergantian pejabat di lingkungan pemerintahannya. Ini adalah mutasi kali kedua yang dilakukannya pada bulan Desember tahun ini. Sebelumnya, pada 18 Desember lalu, Bupati melakukan mutasi terhadap sedikitnya 45 orang pejabat eselon II, III, dan IV.

TAMAN PUSTAKA BUNGA BANDUNG. Sejumlah penari melihat Taman Pustaka Bunga Cilaki, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/12). Sekitar 100 ribu jenis bunga dari berbagai spesies ditanam di Taman Pustaka Bunga oleh pemerintah kota Bandung. Selain untuk revitalisasi taman kota, pun berfungsi sebagai perpustakaan bunga.

Lalu, satu hari menjelang tutup tahun ini, ia kembali melakukan mutasi pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintahannya. Sebanyak 190 orang pejabat terkena kebijakan itu.

Rinciannya, eselon II sebanyak, 21 orang, eselon III se-

banyak 75 orang dan eselon IV sebanyak 94 orang.

Dalam sambutannya, Bupati mengakui bahwa dalam mutasi dan pergantian pejabat itu tidak semua pejabat menerimanya. Namun ia menegaskan kebijakannya itu didasari

oleh keinginan agar roda pemerintahan di bawah kepemimpinannya berjalan lebih lancar dan maksimal.

"Saya yakin dalam mutasi ini ada yang puas, ada pula yang tidak puas. Untuk itu saya minta maaf kepada para pejabat yang kurang berkenan dimutasi," katanya.

Ia menyampaikan mutasi dan pergantian pejabat tersebut, memang diarahkan di akhir tahun agar para pejabat bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan sejalan dengan realisasi APBD 2014.

"Mutasi ini, bersamaan dengan disahkannya APBD 2014, sehingga diharapkan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah bisa menjalankan programnya dengan baik," katanya.

Bupati menyatakan sepanjang dirinya menjabat sebagai kepala daerah, baru kali itu dirinya melakukan mutasi besar-besaran.

Ia berharap mutasi itu dapat memacu kinerja para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Diantara pejabat yang dimutasi itu, Kepala Dinas Perhubungan

Komonikasi dan Informatika, Bahrun digeser menjadi Kepala Dinas Pertenekan. Ia digantikan Mohammad Zakir, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bapemas dan Pemdes).

Posisi Zakir diisi oleh Masrukin yang sebelumnya menjabat Kasat Pol PP. Jabatan itu, kini diisi Didik Haryadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH). Sementara Kepala BLH dijabat oleh Mohammad Jabir. (awa/muj/rah)

14

Tutup Tahun dengan Demo

RUMAH TANGGA

Angka Perceraian Tidak Naik SAMPANG - Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sampang pada tahun ini sedikitnya menerima 1.231 kasus perceraian. Namun hal itu lebih rendah jika dibandingkan dengan laporan kasus perceraian pada tahun sebelumnya yang mencapai 1.620 kasus.

Dari 1.231 kasus yang diterima pengadilan agama pada tahun ini, terdapat 1.214 kasus yang sudah diputuskan. Sedangkan untuk tahun 2012, yang sudah diputuskan sebanyak 808 kasus.

Dari data laporan tahunan perkara Pengadilan Agama Sampang, sebanyak 865 telah bercerai baik talak (dari suami) maupun gugat (dari istri). Namun, yang telah diputuskan resmi cerai untuk tahun ini 774 pasangan.

"Data ini ada dua yaitu laporan tahunan perkara yang diterima sama yang telah diputuskan, dimana

SAMPANG

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

tahun ini bahwa yang diterima 865 pasangan cerai, tapi yang telah diputuskan 774 orang (pasangan)," ucap Nur Holis, Panitera Muda (Panmud) Hukum, mewakili Ketua Pengadilan Agama Sampang, Syaiful Heja, Senin (30/12).

Faktor perceraian karena ketidakharmonisan, gangguan pihak ketiga, faktor ekonomi, dan faktor kawin paksa. "Dari jumlah 719, faktor-faktor penyebab perceraian ini didominasi oleh ketidakharmonisan pasangan sebanyak 297 pasangan, kemudian disusul faktor pihak ketiga yakni ada 117," tuturnya.

Dari data angka pertahun, perceraian sangat tinggi terdapat di bulan Januari.

"Kalau dilihat dari data di faktor penyebab perceraian ada di bulan Januari itu sangat tinggi yaitu jumlahnya 89 jika dibandingkan bulan lainnya," jelasnya. (ryn/mk)

Hari ini, 3000 Massa Mendatangi Pemkab SAMPANG – Hari ini, sedikitnya 3.000 warga dari enam desa di Kecamatan Omben akan melakukan aksi unjuk rasa. Warga akan mendatangi kantor Pemkab Sampang di Jalan Jamaludin Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota untuk mempertanyakan kejelasan pelaksanaan pilkades.

Enam desa yang akan mendatangi kantor pemkab, meliputi Desa Karang Gayam, Desa Pandan, Desa Kamondung, Desa Sogian, serta Desa Kebun Sareh, dan Desa Karang Nangger. Dalam aksinya, mereka mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Omben.

Koorlap aksi, Nur Hasan, mengatakan, warga ingin bertamu langsung dengan Bupati Sampang A Fannan Hasib untuk menyampaikan beberapa tuntutan. "Dari Aliansi Masyarakat Kecamatan Omben menggugat kepada pemerintah," ucapnya.

Tuntutan warga meliputi,

meminta ketegasan bupati terkait pelaksanaan pilkades dengan adanya surat edaran Mendagri, dan ingin membahas anggaran dana pilkades yang dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2006.

"Seharusnya anggaran pilkades itu kan tidak dibebankan kepada pasangan calon.

Karena dana itu dana talangan dan berdasarkan perda itu sudah diterapkan, bahwa 2.500 rupiah per DPT kenapa talangan kok masih satu pun tidak dikembalikan oleh pemerintah kepada calon, kemana dana itu," tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dirangkum Koran Madura, ribuan massa akan melakukan long march dari Depan Pasar Srimangunan Jalan Wahid Hasyim, Kelurahan Gunung Sekar, Kec/Kota Sampang menuju kantor pemkab setempat. Direncanakan, jika dalam aksi itu tidak menemukan solusi dan titik terang maka akan terus menduduki kantor pemkab sampai terpenuhinya tuntutan mereka.

"Kalau ini masih belum ada titik temu saya yakin massa akan lebih gejolak lagi, karena keinginan massa sudah melampui dari kesabaran," tutur Nur Hasan. (ryn/mk)

KEPUNG PEMKAB. Koordinator aksi, Nur Hasan, menunjukkan surat pemberitahuan aksi demo ke Pemkab Sampang, hari ini.

LALU LINTAS

DAMPAK PROYEK KALI KEMONING

Sampang - Sebanyak 90 pengendara kendaraan bermotor tewas di Jalan Raya akibat mengalami kecelakaan lalu lintas selama 2013, kata Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar.

"Jumlah korban tewas sebanyak 90 orang ini berasarkan data rekapitulasi jumlah korban meninggal dunia yang mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sampang selama 2013," katanya di Sampang, Senin (30/12).

Ia menjelaskan, jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Pamekasan selama Januari hingga Desember 2013 ini sebanyak 105 kasus kecelakaan. Jumlah ini berkurang dibanding tahun 2012. Sebab saat ini jumlah kecelakaan lalu lintas hanya mencapai 141 kasus.

Jumlah kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sampang sepanjang 2013 ini sebanyak Rp395,4 juta.

"Jumlahnya memang sangat banyak, akan tetapi jika dibandingkan jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2012 justru lebih sedikit," terang kapolres.

Ia menjelaskan, pada tahun 2012, jumlah AKBP Imran Edwin S kerugian mate- Kapolres Sampang rial akibat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sampang sebanyak Rp403,1 juta.

Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terdata di Satuan Lalu Lintas Polres Sampang juga masih tercatat tinggi, yakni sebanyak 9.500 jenis pelanggaran. Jumlah ini hanya selisih sebanyak 84 kasus pelanggaran dibandingkan tahun 2012.

Menurut Kapolres, pelanggaran paling banyak tidak memakai helm, lalu tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), serta mengubah bentuk kendaraan bermotor. "Ini menunjukkan bahwa kesadaran tertib lalu lintas masyarakat Sampang ini masih sangat rendah," katanya.

Sepanjang tahun 2013, kasus pelanggaran terbanyak terdata selama bulan Ramadhan dan demikian pula dengan kecelakaan lalu lintas.

"Ini terjadi karena warga di bulan Ramadhan, khusus remaja, biasa menggelar balapan liar dengan alasan untuk menunggu waktu berbuka puasa. Padahal itu perbuatan yang melanggar hukum," kata Kapolres.

Pada Ramadhan tahun ini, Polres Sampang mencatat, sebanyak 18 orang tewas, dan para korban semuanya anak berusia remaja atau usia sekolah. (jun/ant/mk)

SAMPANG - Dinas Pengairan Kabupaten Sampang mengaku belum tahu terhadap dampak proyek pemancangan di Jalan Syamsul Arifin, karena pelaksanan proyek tersebut adalah Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur. Dan selama berjalan, koordinasinya hanya diawal pelaksanaan saja.

Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Sampang melalui Sekretarisnya Susanta mengatakan, masih belum tahu terhadap dampak proyek pemancangan sungai Kali Kemoning yang sedang berjalan. Namun, dia mengaku pernah mendapat laporan dari beberapa LSM dan wartawan kalau proyek tersebut berdampak pada rumah warga sekitar dan terjadi penyempitan sungai.

Pihaknya masih akan menyampaikannya ke kepala dinas Akan kami karena sejak pelaksanaan sampaikan ke Kadis proyek terse(kepala dinas) but dimulai, tentang kondisi itu,� dia hanya berkoordinaSusanta si waktu awal Sekretaris Dinas saja dengan Pengairan Sampang Dinas Pengairan Provinsi Jatim. “Akan kami sampaikan ke Kadis (kepala dinas) tentang kondisi itu, karena kami sampai sekarang masih belum menerima laporan dari pelaksana proyek tersebut.

Dan kami belum berkoordinasi lagi dengan Dinas Pengairan Provinsi,� ujarnya, Senin (30/12) kepada Koran Madura.

Sebelumnya, warga yang tinggal di dekat Kali Kemuning meresahkan proyek tersebut.

Proyek tersebut mengikis tanah di bagian barat, dan rumah warga banyak yang retak akibat proyek tersebut. (jun/mk)

90 Orang Tewas Akibat Kecelakaan

Dinas Pengairan Belum Tahu

ANGKA KECELAKAAN PANTURA NAIK. Sejumlah warga abaikan keselamatan dengan menaiki mobil pikap melebihi kapasitas saat melintas di Jalur Pantura, Brebes, Jateng, Senin (30/12). Menurut Kesatuan Lalu Lintas Polres Brebes, angka kecelakaan pada tahun 2013 secara umum naik 12 kasus, dari 715 kasus kecelakaan pada 2012 menjadi 727 kecelakaan pada 2013 sedangkan korban meninggal dunia turun 34 orang dari 154 pada tahun 2012 menjadi 120 orang tahun 2013.

KESEHATAN

Kasus Kematian Bayi Tak Bertambah Sampang - Kasus kematian bayi di Kabupaten Sampang, selama tahun 2013 cenderung menurun dibandingkan dengan kasus kematian bayi tahun 2012.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sampang Firman Pria Abadi, Senin, mengatakan jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Sampang selama 2013 sebanyak 179 kasus, atau menurun sebanyak 33 kasus dibandingkan dengan tahun 2012.

"Sebab jumlah kematian bayi pada 2012 berdasarkan data di Dinkes Sampang ini sebanyak 212 kasus," kata Firman.

Dari 179 kasus kematian bayi itu, sebagian besar karena berat badan lahir ren-

dah (BBLR), yakni kurang dari 2.500 gram. Hal ini terjadi karena kebanyakan ibu hamil yang kekurangan asupan gizi saat mengandung bayi dan kondisi itu berdampak kekurangan darah (anemia).

Tidak hanya itu, ibu hamil kekurangan gizi juga bisa mudah terserang berbagai jenis penyakit lainnya, seperti diare, dan ispenksi pernapasan akut (ISPA), sehingga melahirkan bayi bisa BBLR. "Kalau dilihat dari jumlah kasus, memang ada penu-

runan, akan tetapi belum signifikan," kata Firman Pria Abadi menjelaskan.

Firman menjelaskan di Kabupaten Sampang kasus kematian bayi terbanyak berada di empat kecamatan, yakni Kecamatan Kota, Omben, Tambelangan dan Kecamatan Kedungdung.

Pihaknya sebenarnya telah membuat sejumlah program untuk menekan angka kematian bayi di Kabupaten Sampang ini.

Salah satunya menyediakan pil tambah darah dan memberikannya secara gratis kepada para ibu hamil itu, tetapi program itu kurang berjalan secara optimal, karena kurangnya kesadaran warga untuk meminum obat.

"Kalaupun ada yang terlaksana, akan tetapi program ini hanya terlaksana sekitar 10 persen saja," katanya menjelaskan.

Kendatipun demikian sambung Firman, pihaknya akan terus berupaya memberikan penyadaran kepada masyarakat dengan meminta bantuan para wakil rakyat dan para tokoh masyarakat dan ulama.

"Mereka tentunya kami harapkan bisa membantu menyampaikan sosialisasi akan pentingnya menjaga asupan gizi saat hamil. Soalnya sebagian masyarakat masih menganggap apapun yang terjadi adalah takdir," terang Firman. (ant/mk)

KALI KEMONING. Proyek Pemancangan Sungai Kali Kemoning di jalan Syamsul Arifin yang dimaksudkan untuk memperluas sungai.

BANGKALAN

15

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

Komisi C Belum Memanggil PU Bina Marga BANGKALAN - Rencana Komisi C DPRD Bangkalan terkait pemanggilan PU Bina Marga Provinsi hingga saat ini urung terlaksana. Banyaknya agenda kegiatan komisi dinilai menjadi penyebabnya, sehingga belum diketahui jadwal pemanggilan yang pasti.

Pemanggilan yang direncanakan komisi tersebut terkait akses jalan sepanjang jalan pantai utara (pantura) yang tak kunjung diperbaiki.

“Kami masih belum melakukan pemanggilan. Sebab, masih terbengkalai dengan banyaknya agenda komisi,” terang Sekretaris Komisi C DPRD Bangkalan, Mahmudi, kemarin (28/12).

Sebelumnya, pihaknya telah berjanji untuk meman-

ggil lembaga tersebut, agar segera dilakukan perbaikan jalan pada jalan pantura.

Sebab jalan yang dimaksud sudah tak layak pakai. Banyak jalan berlubang dan jalan bergelombang akibat gundukan tambal sulam yang dilakukan. Bahkan kondisi

yang demikian telah memakan banyak korban luka-luka, bahkan ada yang meninggal dunia. “Kita berencana menunggu rapat bamus, kita langsung akan buatkan surat pemanggilan,” ungkapnya.

Kerusakan yang terjadi di sepanjang jalan pantai utara telah memakan banyak korban. Pengendara sepeda motor seringkali terjatuh saat melintas di jalan tersebut. Masyarakat sudah berulangkali mengadukan dan mengeluhkan jalan pantura yang rusak tersebut, namun penanganan dinas terkait masih belum juga ada kejelasannya.

Banyak sekali jalan berlubang, sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi pengendara. Itu pun tidak pernah dilakukan perbaikan peningkatan jalan

Mahmudi

Sekretaris Komisi C DPRD Bangkalan

Dinas terkait seharusnya tanggap dalam menangani permasalahan jalan. Sebab pemicu kecelakaan disebabkan kondisi jalan yang rusak. Sehingga menimbulkan kondisi jalan yang rawan dan berbahaya. Apabila terus dibiarkan dalam kondisi tersebut, tentunya akan banyak lagi korban kecelakaan yang berjatuhan.

Perbaikan yang dilakukan pemerintah harus benar-benar sesuai dengan standar pengerjaan, karena tidak sedikit jalan yang sudah diperbaiki tidak bertahan lama. Apalagi hanya sekedar tambal sulam.

Mahmudi menerangkan

selepas dari kota Bangkalan ke arah utara, sepanjang jalan memang tidak ada yang bagus. Banyak tambal sulam yang terlihat di jalan, sehingga membentuk gundukan jalan. Hal itu juga berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan di jalan. Pemerintah provinsi seharusnya lebih teliti lagi, kawasan mana saja yang perlu dilakukan peningkatan jalan.

Tidak hanya sebatas tambal sulam.

Sepanjang pantura belum ada penanganan dan perbaikan jalan yang serius. Padahal jalan sudah tak nyaman lagi bagi kendaraan bermotor.

Disamping bergelombang, ter-

dapat banyak lubang. Apalagi jika memasuki musim penghujan seperti saat ini. Jalanan akan menjadi licin.

Banyak juga pengendara sepeda motor yang jatuh mengakibatkan patah tulang.

Bahkan dirinya menilai ada korban meninggal dunia. Sehingga solusinya memang harus dilakukan peningkatan jalan, bukan sebatas tambal sulam. ”Banyak sekali jalan berlubang, sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi pengendara. Itu pun tidak pernah dilakukan perbaikan peningkatan jalan,” ucapnya. (ori/rah)

PERATURAN DAERAH

Perlu Perhatian Konkret terhadap Lansia BANGKALAN - DPRD Bangkalan menyatakan dalam upaya menyejahterakan para lansia harus ada payung hukum melalui Peraturan Daerah (Perda). Dengan peraturan tersebut kesejahteraan akan bisa terwujud. Apalagi keberadaan Perda mengandung konsekuensi hukum yang mengikat, sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemerintah setempat untuk membiarkan para lansia.

“Kami mempelajari aturan kesejahteraan lansia ini dari Kementerian Sosial, kedepan dengan Perda itu, kami minta pemerintah Kabupaten Bangkalan berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan manula, baik itu lansia produktif atau yang tidak,” kata anggota Komisi D DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi.

Menurut angota komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat ini, hal itu menjadi perlu untuk diperhatikan guna memberikan peluang agar kelompok ini terus diberdayakan dan tidak dipinggirkan. Setidaknya, kata Imron, mendorong agar mindset pada usia lansia harus diubah, karena banyak lansia yang masih produktif. Dan kelompok inilah yang harus diberikan peluang dan diberdayakan agar tidak dianggap sebagi beban.

Dengan demikian, lanjut politisi Gerindra ini, para lansia tidak perlu merasa

khawatir jika nantinya sudah ada aturan berupa Perda yang mejadi legalitas formal untuk kesejahteraan dimasa yang akan datang. Keberlangsungan hidup para lansia tetap harus menjadi tanggung jawab pemerintah. “Jika bukan pemerintah Bangkalan, lalu siapa lagi yang akan memberdayakan mereka,” tegas Imron.

Disinggung apakah nanti aturan tersebut dapat berujung pada pendirian panti jompo untuk lansia yang ada di Bangkalan, Imron secara tegas menolak hal itu.

Karena arah dari kebijakan ini tidak untuk menampung lansia dalam sebuah tempat tertentu.

“Tidak untuk mendirikan panti jompo. Melihat kultur masyarakat Madura, hal itu tidak memungkinkan.

Namun kedepan arahnya semacam bantuan dan pemberdayaan karang wreda sebagai wadah aktivitas dari komunitas lansia yang ada,” tandasnya.(dn/rah)

ePaper Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Terbit Siang!

Klik dan unduh di sini: http://www.koranmadura.com/ category/epaper-koranmadura/

ant/istimewa

AKSI RIBUAN RELAWAN PMI. Sejumlah relawan Palang Merah Indonesia (PMI) melakukan Kirab Relawan di Jakarta, Kamis (26/12). PMI DKI Jakarta melaksanakan aksi simpatik peringatan Hari Relawan PMI 2013 dengan menggelar Kirab Relawan dengan tema “Relawan PMI Berbakti untuk Perikemanusiaan, Persaudaraan, dan Perdamaian”.

KEPENDUDUKAN

Rekam Data e-KTP Hanya Mencapai 62% BANGKALAN - Pemberlakuan kartu tanda penduduk elektronik (eKTP) akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014 mendatang. Namun hingga saat ini di Kabupaten Bangkalan, yang melakukan rekam data baru mencapai 515,992 orang, atau 62,3 persen dari total jumlah wajib e-KTP. Belum tuntasnya rekam data tersebut, disinyalir karena kurang sadarnya masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan sebagai identitas kewarganegaraan.

“Jumlah keselurahan yang wajib memiliki e-KTP sebanyak 822.635 orang, namun yang sudah melakukan rekam data masih berkisar 515,992 orang. Jadi sisa penduduk yang belum melakukan rekam data sebanyak 309.811 orang,” ujar Kadispenduk Capil Bangkalan, M Musleh, melalui Kabid Administrasi Kependudukan, Jayus Sayuti.

Menurutnya, jumlah total penduduk yang sudah melakukan rekam data e-KTP, baru sekitar 492,988 keping e-KTP yang tercetak dari pusat. Sedangkan, sisa e-KTP yang belum tercetak dan belum didistribusikan dari pusat sebanyak 23.004 atau 96,13 persen. Dari jumlah tersebut ditemukan 386 keping harus dicetak ulang, karena mengalami kerusakan pada kartu e-KTP. “Ada ratusan e-KTP yang harus dicetak ulang karena rusak. Jumlah pastinya yaitu

Ada ratusan e-KTP yang harus dicetak ulang karena rusak.

Jumlah pastinya yaitu 386 keping. Hal itu akan dilakukan setelah pemerintah pusat menyerahkan proses pencetakan ke Kabupaten/Kota yang direncanakan 1 Januari 2014 kalau tidak ada perubahan

Jayus Sayuti

Kabid Administrasi Kependudukan 386 keping. Hal itu akan dilakukan setelah pemerintah pusat menyerahkan proses pencetakan ke Kabupaten/ Kota yang direncanakan 1 Januari 2014 kalau tidak ada

perubahan,” kata Jayus.

Dia menjelaskan dalam proses realiasasi program baru pemerintah ini banyak kendala yang dihadapi untuk menyelesaikan semua rekam data. Terutama kurang sadarnya masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

Terlebih masyarkat yang ada di pelosok desa. Mereka lebih mementingkan untuk bertani dibanding meluangkan waktu sedikit saja dalam melakukan rekam data. Sehingga tidak heran jika sampai saat ini rekam data belum rampung secara keseluruhan.

“Jadi yang tidak memproses rekam data, mereka yang ada di pelosok desa.

Rata-rata yang mengesampingkan pentingnya e-KTP itu para petani. Padahal identitas kependudukan itu sangat dibutuhkan terutama di saat ada kepentingan yang memerlukan e-KTP tersebut,” tandasnya.(dn/rah)

JEMBATAN SURAMADU

Jelang Tahun Baru Jalur Tiket Ditambah BANGKALAN - Jelang pergantian tahun baru, petugas jembatan tol Suramadu membuka tiga jalur tiket. Hal itu dilakukan untuk menghindari lonjakan pengguna jasa jembatan yang hendak menyeberang menuju Surabaya. Pasalnya mengacu pada setiap tahun baru dipastikan ada pelonjakan jumlah pengendara.

“Kami menambah jalur tiket untuk pengendara sepeda motor. Asalnya dua tempat tiket, kita tambah menjadi tiga,” kata Kepala Gerbang Jembatan Suramadu sisi Madura, Suharyono, kemarin (30/12).

Dia menjelaskan setiap pergantian tahun, pengendara sepeda motor asal Madura, umumnya akan menyeberang ke Surabaya untuk melakukan kegiatan perayaan pergantian baru di luar Jawa. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya antrean pihaknya telah membuka jalur tiket agar memudahkan pengendara sepeda motor.

“Dari Selasa (31/12) siang diprediksi sudah mulai ada lonjakan pengguna jasa jembatan Suramadu.

Mereka umumnya merayakan tahun baru di jawa,” ungkapnya.

Saat malam tahun baru tiba, lanjutnya, apabila terlalu banyak penumpang, pihaknya juga akan mengantisipasinya dengan membuka jalur roda dua baru. Menurutnya, jalur

mobil juga disiapkan untuk jalur sepeda motor.

“Itu akan dilakukan, jika benar-benar sudah melonjak. Dengan memberikan sedikit jalur yang biasanya dipakai oleh mobil. Namun kami memprediksi lonjakan tidak akan sampai dari 50 persen, kita masih menunggu perkembangan penumpang selanjutnya,” terangnya.

Kami menambah jalur tiket untuk pengendara sepeda motor.

Asalnya dua tempat tiket, kita tambah menjadi tiga

Suharyono

Kepala Gerbang Jembatan Suramadu Dia menambahkan untuk jalur kendaraan roda empat, masih belum dilakukan penambahan. Jadi tetap seperti biasa. Sebab umumnya kendaraan roda empat tidak begitu mengalami antrean panjang, apabila ada sebuah perayaan. “Jalur tiket untuk mobil masih normal, hanya penambahan di jalur sepeda roda dua saja,” ucapnya. (ori/rah)

KORAN MADURA SELASA SUMENEP 16 31 DESEMBER 2013 No. 0271 | TAHUN II

Suramadu

081939363544

S atu Hati un tuk B an gsa

Karena Lahan Garam Tergenang Air Hujan BANGKALAN - Musim penghujan yang terjadi di Bangkalan, rupanya memaksa para petani garam untuk beralih profesi lain. Kebanyakan mereka akan beralih menjadi buruh bangunan dan pedagang.

Termasuk juga para pemilik tambak garam. Mereka akan mencari usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pasalnya lahan yang dipakai untuk mengolah garam sudah tak bisa dipakai akibat tergenang air hujan. buatan garam. Kalau sudah datang musim penghujan tidak akan lagi bisa ditempati untuk proses pembuatan garam,” ungkapnya.

Oleh karena itu, bagi pemilik tambak garam, umumnya akan mempergunakan lahannya sebagai tempat pembibitan ikan. Sebagai bentuk usaha peralihan dari lahan garam tersebut. Meskipun, hal itu bukan cara satu-satunya bagi para pemilik lahan garam.

“Ada juga yang membiarkan begitu saja lahannya tanpa tergarap. Mereka akan menunggu panas lagi, untuk menggarap lahannya,” terangnya.

Sementara itu, bagi para petani garam, yang biasanya kerjanya menggarap lahan

WILAYAH SUMENEP

SELASA 31 DESEMBER 2013 NO. 0271 | TAHUN II

Petani Garam Beralih Profesi

“Menjadi petani garam merupakan pekerjaan musiman. Sebab jika sudah datang musim penghujan dipastikan petani tak dapat bekerja,” kata H Hoiril, pemilik tambak garam di Pesanggrahan, kecamatan Kwanyar.

Dia menjelaskan lahan yang tadinya dipakai untuk proses pengkristalan garam kini sudah tidak bisa dipakai. Sebab air hujan telah menggenangi tempat pembuatan garam. Apalagi, kondisi cahaya matahai yang kurang, sehingga tidak akan bisa menghasilkan kristalisasi garam.

“Petani disini masih tradisional, mengandalkan matahari dalam proses pem-

16

IKLAN DAN BERLANGGANAN

garam kerjanya serabutan.

Menurutnya, mereka akan beralih sebagai pekerja bangunan. Adapula, yang berdagang kecil-kecilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Artinya banyak yang beralih profesi, kalau sudah tidak menggarap lahan garam lagi,” pungkasnya.

Hosnan, salah satu petani garam yang saat ini beralih profesi menjadi kuli bangunan tersebut mengaku terbiasa dengan pekerjaan musiman yang dilakoninya. Sebab, petani garam di Madura memang hanya memanfaatkan matahari dalam proses pengkristalan garam. Tidak

heran, jika memasuki musim penghujan, dirinya tidak bisa bekerja sebagai petani.

“Harus bisa cari pekerjaan lain, agar bisa tetap bertahan dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa saja asal bisa hasil dan saya bisa kerjakan, saya lakukan,” akunya. (ori/rah)

JELANG AKHIR TAHUN

Terminal Purabaya Siagakan 40 bus AKDP SURABAYA – Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Purabaya, Bungurasih Sidoarjo menyatakan, kemarin (30/12) merupakan puncak penumpang yang bepergian menuju luar kota Surabaya dalam rangka liburan Tahun Baru.

“Berdasarkan catatan kami, hingga nanti malam (kemarin-red) pasti terjadi peningkatan jumlah calon penumpang di Purabaya. Peningkatan jumlah itu dibandingkan dengan jumlah penumpang pada hari biasa,” terang Kepala UPTD Terminal Purabaya, Bungurasih Sidoarjo, May Ronald di temui kantornya, Senin (30/12).

May Ronald memastikan sekurangnya 4.000 hingga 5.000 orang calon penumpang bakal berangkat dari terminal Purabaya, menuju sejumlah kota tujuan diluar Surabaya dengan menggunakan bus.

Pada hari biasa jumlah penumpang di Purabaya dikisaran 3.000 sampai dengan 3.500 orang. “Tetapi masyarakat tidak perlu khawatir karena kami sudah memastikan bahwa seluru penumpang akan terangkut,” tegas May Ronald.

Sementara ditanya puncak peningkatan jumlah penumpang pada jelang tahun baru, May Ronald menyampaikan sepertinya sudah terjadi pada Sabtu (28/12) lalu sejak pagi hingga malam dengan tercatatnya sekitar 60.000 lebih penumpang.

“Kalau puncaknya sepertinya sudha terjadi pada Sabtu (28/12) lalu sejak pagi hingga malam kami mencatat sekurangnya 60.000 penumpang bernagkat dari terminal Purabaya,” kata May Ronald.

Dan jika jumlah itu dibandingkan dengan catatan tahun lalu yang hanya dikisaran 50.000 penumpang, maka peningkatan jumlah calon penumpang tersebut memang sesuai dengan prediksi awal.

May Ronald menegaskan kemarin tetap terjadi peningkatan jumlah penumpang terkait tahun baru meski jumlahnya tidak terlalu tinggi. “Peningkatan tetap terjadi, tapi jumlahnya tidak tinggi,” tegas May Ronald.

Petugas Terminal Bus Purabaya Surabaya di Bungurasi Sidoarjo menyiagakan sebanyak 40 bus insidentil antarkota dalam provinsi (AKDP) selama libur Natal dan juga pergantian tahun baru 2014.

“Namun, hingga saat ini, bus yang sudah disiagakan tersebut masih siaga dan belum ada yang digunakan menyusul kemampuan armada yang ada masih mencukupi,” ujar Kepala Sub Unit Keamanan dan Ketertiban Terminal Purabaya Surabaya Hardjo S. Ia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan peningkatan pelayanan dengan menempatkan petugas di beberapa titik serta memasang pos pelayanan di dalam lingkungan Terminal Purabaya Surabaya.(ara)

MUSIM LIBURAN

50 Ribu Penumpang Lalui Bandara Juanda

INFLASI. Konsumen berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan di Semarang, Jateng, Senin (30/12). Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi pada Bulan Desember 2013 maksimal mencapai 0,5 persen, sementara inflasi tahunan (year on year) diperkirakan akan berada pada posisi 8,5 persen.

AUDIENSI

BPD Batu Bintang Menolak Rencana Penunjukan Plt Kades PAMEKASAN - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, menyatakan menolak penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa (Kades) mereka oleh Bupati setempat, Achmad Syafii. Penolakan itu mereka nyatakan saat bertemu pimpinan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (30/12). Kedatangan mereka untuk mengadukan perihal kekosongan jabatan kepala desa di desa mereka.

Selain ditemui anggota Komisi A, mereka juga ditemui Asisten Bidang Pemerintahan, Herman Kusnadi dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes), Muhammad Zakir, serta Camat Batumarmar, Fathorrahman.

Enam orang BPD terdiri ketua dan anggotanya itu menyampaikan penolakan terhadap rencana penujukan Plt. Kades dari pihak luar aparat desa, karena di desa itu masih ada Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Ketua BPD Batu Bintang, Misuri mengatakan penolakan mereka atas rencana itu, karena pertimbangan keamanan dan kondusifitas suasana di desa mereka. Sebab jika rencana itu jadi dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi aksi penolakan oleh warga dan menimbulkan pergesekan sosial.

“Kami mendengar infor-

masi bahwa Forum Pimpinan Daerah telah bersepakat menunjuk Plt dari unsur TNI di desa kami. Padahal di desa kami aman dan kondusif,” kata Misuri dalam pertemuan itu.

Untuk itu, lanjutnya, sebagai tindak lanjut dari penolakan itu, BPD meminta kepada Komisi A merekomendasikan kepada Bupati setempat, untuk mengangkat Sekretaris

Desa Batu Bintang sebagai Plt, sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2012.

Dia mengatakan sebenarnya BPD dan tokoh masyarakat di desa tersebut sangat kecewa dengan kinerja instansi terkait di lingkungan Pemkab Pamekasan. Sebab sejak Kades Batu Bintang mengundurkan diri 2 bulan lalu, tidak ada langkah yang dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pemimpin pemerintahan di desa tersebut.

Jika alasannya kondusifitas, Misuri mengatakan sebagai warga dan BPD di desa itu, dirinya merasa tidak ada gangguan keamanan yang terjadi. Sehingga dirinya mempertanyakan ukuran yang dipakai oleh Bupati dan Forpinda yang menyebutkan bahwa suasana di Desa Batu Bintang tidak kondusif.

Asisten Bidang Pemerintahan Pemkab Pamekasan, Herman Kusnadi mengatakan rencana Bupati untuk menempatkan anggota TNI sebagai Plt di desa itu bukan keputusan final, sebab Bupati masih melakukan kajian terhadap semua informasi dan pendapat yang masuk. “Itu

belum final. Sekarang Bupati masih mengkaji semua informasi dan masukan yang diterimanya. Pastinya kuputusan yang akan diambil adalah keputusan yang resikonya paling kecil,” katanya.

Diakuinya saat Kades Batu Bintang mengundurkan diri sudah direncanakan untuk menetapkan Sekretaris Desa setempat sebagai Plt. Bahkan pada waktu tiu SK-nya sudah dipersiapkan. Namun karena ada laporan tentang kondisi keamanan di desa itu, SK tersebut ditangguhkan.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Iskandar mengatakan akan menyampaikan semua masukan dan usulan dari BPD tersebut kepada Bupati Achmad Syafi’i agar dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ia mengatakan pihaknya hanya memiliki kewenangan menerima aspirasi, sedang keputusannya sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati. Sejauh ini belum diperoleh konfirmasi dari Bupati setempat, Achmad Syafii, mengenai masalah tersebut. (oni/muj/rah).

SURABAYA – Penumpang di Bandar Udara (Bandara) Internasional Juanda sepanjang musim liburan Natal dan Tahun Baru 2014 sekitar 50.000 orang. Jumlah tersebut lebih kecil dibanding perkiraan awal yang mencapai sebesar 56.000 orang per hari.

PT Angkasa Pura I (API) menyatakan jumlah penumpang di Bandara Juanda tersebut telah mengalami lonjakan. Puncaknya terjadi pada Jumat (27/12) lalu yang mencapai sekitar 52.000 penumpang per hari dibanding hari normal yang mencapai 48.000 orang per hari. Sementara jumlah penumpang sepanjang musim lebaran mulai H-4 Natal hingga H+3 Tahun Baru 2014, diprediksi hanya mencapai 500.000 penumpang.

“Memang terjadi peningkatan, tetapi tidak signifÍkan. Pergerakannya hanya dikisaran 50.000 penumpang per hari, naik sekitar 4% dibanding hari biasa yang mencapai 48.000 per hari.

Puncaknya pada hari Jumat sebanyak 52.000 penumpang dan besok tanggal 24 Desember. Sementara untuk libur Tahun Baru saya kira juga tidak banyak kenaikannya, karena tidak bertepatan dengan libur akhir minggu,” ujar Communication & Legal Section Head PT Angkasa Pura I (AP I) , Andrias Yustinian di Surabaya, Senin (30/12).

Rute tergemuk sepanjang liburan kali ini adalah Jakarta-Surabaya dan Surabaya-Jakarta. Pergerakannya mencapai 37,3% dengan 52 penerbangan per hari siap menghubungkan kota Surabaya dengan Ibukota Jakarta.

Dan hampir seluruh airline menerbangi rute ini yaitu Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Citilink, Lion Air, Batik Air, Air Asia, Tiger mandala dan Sriwijaya Air. Urutan kedua kota Balikpapan sebesar 12,5% dengan frekuensi 14 pen-

erbangan per hari. Rute ini diterbangi oleh airline Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air dan Sriwijaya Air. Rute tergemuk ketiga adalah Surabaya-Makassar yang berkontribusi sebesar 10,1% dengan frekuensi 16 penerbangan per hari. Airline yang terbang pada rute ini adalah Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Citilink, Lion Air, Air Asia, Express Air dan Sriwijaya Air, selanjutnya Banjarmasin 8,9% dan Denpasar dan Lombok sebesar 8% dan 4%.

Memang terjadi peningkatan, tetapi tidak signifÍkan.

Pergerakannya hanya dikisaran 50.000 penumpang per hari, naik sekitar 4% dibanding hari biasa yang mencapai 48.000 per hari.

Andrias Yustinian PT Angkasa Pura I Surabaya

“Untuk rute internasional, ada empat kota besar di Asia menjadi tujuan para pelancong dari Surabaya untuk menghabiskan masa liburan Natal & Tahun baru, yaitu Singapura dan Kuala lumpur masing-masing sebesar 34,6% dan 34,0%, Hongkong 10,7%, Bangkok 5,6%, dan Johor Baru sebesar 4%. Sampai dengan hari Sabtu kemarin, airline yang telah mengajukan penambahan rute adalah China Airline dari dan ke Taipe, Lion air flight dari dan ke Jeddah berangkat pada 25 Desember 2013 dan datang tanggal 01 Januari 2014,” pungkasnya. (ara)