e Paper Koran Madura 06 Januari 2014

SENIN

6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

KHOFIFAH: SAYA SIAP SUMBANG JILBAB UNTUK POLWAN LINTAS JATIM

11

KORAN MADURA

1

0328-6770024 SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III www.koranmadura.com

Dahlan Dalang Kenaikan LPG

ARSENAL KEBANGGAAN LONDON OLAHRAGA

16

Lha Bhada Bhai Lagu Kebangsaan Matrawi Juri Matrawi Juri Matrawi Juri Matrawi

: Enam belas Agustus tahun empat lima : Ulangi, salah liriknya! : Enam belas Agustus tahun empat lima : Coba ulangi lagi : Aduh Pak juri, tolong dengarkan dulu sampai selesai : Baik, silakan diteruskan!! : Enam belas Agustus tahun empat lima.

Besoknya hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa...

Matrawi

DALAM hal distribusi gas, PT Pertamina memang dinyatakan rugi sebesar Rp 7 Triliun oleh BPK. Namun sebenarnya secara umum perusahaan plat merah ini tahun lalu secara keseluruhan meraup laba hingga 25 Triliun. Sayangnya, perusahaanperusahaan di bawah BUMN tidak membolehkan adanya subsidi silang.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar DPR Bambang Soesatyo menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Hatta Rajasa melakukan kebohongan publik karena purapura tidak tahu dengan rencana kebijakan Pertamina menaikkan harga elpiji sebesar 68 persen

TUJUH FAKTA SEPUTAR KENAIKAN MENDADAK HARG LPG 1. Presiden mengaku tidak dikoordinasi oleh pihak pertamina soal kenaikan harga LPG 12 kg 2. Naik sebesar 60 persen. Per 1 kg rata-rata naik Rp 3.959 3. Di tingkat agen, harga elpiji berada dalam kisaran Rp 124-130 ribu 4. Di tingkat sub-agen dan pengecer dapat naik hingga Rp 145 ribu 5. Partai Demokrat melalui Edhi Wibowo (Sekjen) menyatakan menolak kenaikan harga LPG 12 kg 6. Dengan kenaikan harga LPG 12 kg sebesar 60 per-sen, Pertamina mengaku masih rugi 7. BPK menyatakan kerugian PT. Pertamina hampir mencapai Rp 7 triliun dalam distribusi gas. Namun laba PT Pertamina secara umum sebenarnya mencapai Rp 25 Triliun

2

KORAN MADURA

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III PAMANGGI

Sehat

MH. Said Abdullah

U

ngkapan sehat itu mahal, sudah sangat akrab di tengah masyarakat. Hampir semua lapisan memahami dan sebagian besar merasakan, betapa biaya mengembalikan kondisi fisik yang sakit agar sehat kembali sangat mahal luar biasa. Belum lagi bila dihitung berkurangnya produktivitas mereka yang sedang ditimpa “musibah” sakit itu.

Tak hanya fisik dan psikis, secara sosial ekonomi ketika ada sanak saudara sakit sering membawa dampak sosial tak ringan. Keluarga yang sehat terpengaruh ketika yang sakit kebetulan bekerja harian sehingga membawa dampak penurunan pendapatan.

Lalu, karena kesibukan menjenguk, menjaga si sakit, anak-anak yang sekolah kadang terganggu. Sulit mencari cela membantah efek domino bila ada sanak keluarga sakit.

Persoalan tentu saja, makin runcing ketika ketakmampuan ekonomi membelenggu. Mereka yang katakanlah, mampu membiayai saja sangat terasa dampaknya. Apalagi bagi mereka yang tak memiliki penghasilan, atau pendapatannya pas-pasan. Sakit sungguh merupakan “malapetaka” yang meminjam ungkapan orang Betawi, disikapi “amit-amit jabang bayi, jangan deh.”

Atas dasar itulah, pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional(SJSN) sungguh merupakan kabar menggembirakan. Rakyat Indonesia, mulai tahun 2014 ini sudah tak perlu lagi berpikir tentang biaya kesehatan yang setiap tahun meningkat melebihi angka inflasi itu. Melalui mekanisme membayar iuran JKN, yang berprinsip menjalankan prinsip kegotongroyongan, peserta yang mampu dapat membantu yang tak semua konsepsi in- mampu. Peserta yang sedah pada akhirnya hat membantu yang sakit. tergantung pelak- Prinsip ini berlaku wajib sanaan di lapangan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali. nanti.

Kader PDIP Ribka Tjiptaning, yang sangat keras memperjuangkan Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh rakyat Indonesia ini, patut diapresiasi. Melalui JKN ini, mewujudkan masyarakat sehat secara fisik dan psikis serta sosial diharapkan dapat segera terealisir.

Tentu semua konsepsi indah pada akhirnya tergantung pelaksanaan di lapangan nanti. Karena itu penting ada kesadaran dari pengelola RS, yang terikat utuk perjanjian melayani pasien, mengedepankan semangat melayani. Sudah bukan jamannya lagi, menolak pasien miskin yang ingin berobat. Semua harus dilayani sebaik-baiknya, sesuai kesertaan tingkatan JKN. Juga yang tak kalah penting di sini penyederhanaan dan pengelolaan iuran serta kemudahan birokrasi pembayaran kepada RS, yang selama ini dikeluhkan RS. Kejadian yang sebelumnya sering terjadi yaitu penyelenggara asuransi menunggak pembayaran kepada RS tidak boleh terjadi lagi. Bagaimanapun RS memerlukan pembiayaan operasional yang sangat besar.

Masyarakat luas juga diharapkan tidak “lebay” dalam arti sedikit-sedikit memaksakan minta rawat inap. Penyakit-penyakit ringan cukup ditangani Puskesmas, yang akan makin dilengkapi peralatan agar memenuhi standari minimal. Dengan demikian ada mekanisme prioritas pelayanan atas dasar pertimbangan tingkat berat penyakit dan bukan lagi atas dasar pertimbangan ekonomi.

Ayo pelaksanaan JKN ini diawasi secara ketat dari sejak kolekting iuran, pengelolaan iuran, pembayaran pada RS, pelayanan RS agar segera terwujud Indonesia Sehat dan Indonesia Hebat. =

BERITA UTAMA

KORAN MADURA

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

2

Laba Keseluruhan Pertamina Rp 25 Triliun Kenaikan 60 Persen Diakui Belum Cukup JAKARTA-Pemerintah tengah mencari solusi agar kenaikan harga elpiji 12 kilogram tidak membuat rakyat tambah sengsara.

Harga elpiji melambung karena kenaikan mencapai 60 persen.

“Karena situasi jadi perhatian publik, oleh karena itu pemerintah memandang perlu mengelola persoalan dan mencarikan solusi tepat untuk ekonomi” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (5/1).

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga jual elpiji kemasan 12 Kg. Mulai 1 Januari 2014, harga gas elpiji 12 kg naik sekitar 40-60 persen. Di tingkat agen, harga elpiji berada dalam kisaran Rp 124-130 ribu, namun dapat naik hingga Rp 145 ribu pada tingkat subagen dan pengecer.

Menurut SBY, saat mengambil keputusan Pertamina pasti sudah memikirkan secara matang. Namun yang disesalkan adalah tidak adanya koordinasi terlebih dahulu, meski Pertamina berhak menaikan harga tanpa ada persetujuan pemerintah.

“Saya boleh mengatakan Pertamina ketika mengambil keputusan untuk menaikan pasti dengan pertimbangan tertentu dan tidak serampangan.

Itu kewenangan Pertamina dan memang tidak diperlukan persetujuan presiden,” tuturnya.

SBY mengaku sejak kemarin hingga hari ini terus berkomunikasi dengan sejumlah pihak. “Perlu dilakukan karena setiap kebijakan atau keputusan tentu diniati untuk tujuan

yang baik,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengaku Kementerian BUMN sebelumnya sudah tahu rencana kenaikan elpiji ini karena didasarkan pada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang melibatkan Kementerian BUMN. “Pertamina itu bersifat pemberitahuan, Pak Wacik (Menteri ESDM) itu baru terima surat tanggal 2. Keputusan diambil kan melalui RUPS. RUPS itu kan Menteri BUMN (Dahlan Iskan). Jadi sebetulnya BUMN-nya sudah tahu duluan bahwa itu naik. Karena keputusan RUPS. Ada surat keputusan, kenaikan ini lewat RUPS, seperti itu aksi korporasi. Suratnya tanggal 30 (Desember 2013), saya tahu tanggal 31 (Desember 2013) melalui telepon,” ujar Hatta di Jakarta, Minggu (5/1).

Merugi Sementara itu, PT Pertamina menegaskan keputusan menaikkan harga LPG ini karena mengalami kerugian besar di sektor penjualan gas elpiji. Tak tanggung-tanggung BPK menyatakan kerugian perusahaan plat merah ini hampir mencapai Rp 7 triliun dalam distribusi gas.

VP Corporate Communicatin Ali Mudakir mengatakan laba Pertamina secara keseluruhan tahun lalu lebih Rp 25 triliun. Namun menurutnya itu tidak masuk ke dalam semua sektor.

Pasalnya perusahaan ini tidak bisa melakukan subsidi silang jika salah satu sektornya mengalami kerugian.

“Subsidi silang gimana aturannya.

Jadi tidak sehat korporatenya,” ujarnya, Jakarta, Minggu (5/1). = GAM/ABD

HARGA LPG

Partai Demokrat Tolak Kenaikan Elpiji JAKARTA- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro menolak kebijakan Pertamina menaikan harga jual elpiji 12 kg walau pun itu golongan non-subsidi, karena kenaikkannya mencapai 68 persen.

“Keputusan Pertamina menaikan harga elpiji 12 kg pasti akan berdampak pada inflasi yang membebani rakyat,” kata Edhie Baskoro di Jakarta, Minggu Dalam keterangan tertulisnya, Sekjen PD itu menegaskan, Partai Demokrat tidak setuju dan me-

nolak kenaikan harga gas alam cair atau elpiji 12 kilogram oleh Pertamina. Kenaikan harga elpiji 12 kilogram, apalagi dengan kenaikan lebih dari 60 persen, jelas akan menimbulkan inflasi yang membebani rakyat.

“Pemerintah telah menstabilkan inflasi akibat kenaikan BBM tahun lalu sehingga lonjakannya tidak besar. Dalam keadaan itu, Pertamina perlu bertindak benar dengan mencegah dirinya mengambil kebijakan yg bisa kembali menaikan harga,”

tambah dia.

Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan agar kenaikan harga elpiji 12 kg oleh Pertamina ditinjau kembali.

Ekonomi harus terjaga tetapi dalam cara yang tidak dengan membebani rakyat, demikian Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono yang disampaikan juru bicara Rachland Nashidik. = ANT/ADILAZUARDI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

NASIONAL

SENIN 6 JANUARI 2014 SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III No. 0274 | TAHUN II I

33

Dirut PLN Diadukan ke Polda Direktur dan Manajer PT. DEI Melakukan PHK Sepihak Terhadap Anggota PPMI JAKARTA- Serikat Pekerja Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI), mengirim undangan secara terbuka kepada Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar dan Ketua Komisi IX DPR yang juga Ketua Panja Outsourcing BUMN, RibkaTjiptaning untuk hadir dan menjadi saksi di Polda Metro Jaya.

Ini terkait sikap Direktur dan Manajer PT. Data Energi Infomedia (DEI) yang diketahui dan bersama-sama PT. PLN (Persero) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap semua anggota PPMI yang bertahun-tahun bekerja sebagai Karyawan Pelayanan Teknik (YANTEK) PT. PLN (Persero) Area Ciputat Posko Pamulang Tangerang Selatan. ”Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Direksi PT. PLN (Persero) melalui PT. DEI berkantor di Cilandak, Jakarta Selatan melakukan PHK terhadap semua anggota PPMI yang bertahuntahun bekerja sebagai Karyawan Pelayanan Teknik (YANTEK) PT. PLN (Persero) Posko Pamulang Tangerang Selatan secara keji dan tidak manusiawi,” jelas Kuasa Hukum PPMI dan para korban, Eko Novriansyah Putra, SH di Ja-

karta, Sabtu (4/1).

Seperti diketahui, DPP PPMI mengadukan Dirut PT PLN, Lala Arif Manager Area, Dodik Supervisor Area PLN Ciputat, Dirut PT. DEI Paul August L, dan Rudi Ginting ke Polda Metro Jaya atas dugaan telah terjadinya tindak pidana pemberangusan serikat pekerja (Union Blusting), sekaligus penghinaan dan pelecehan terhadap Lembaga Tinggi Negara.

Sesuai dengan Surat Tan-

da Bukti Lapor Nomor: STBL/ 22/1/2014/ PMJ/Dit Reskrimsus diuraikan bahwa tindakan PHK tersebut merupakan bentuk nyata serangkaian intimidasi dalam memberangus serikat pekerja yang dilakukan perusahaan (PLN, dan Vendornya-red) terhadap pekerja anggota serikat pekerja PPMI. Dan ini jelas merupakan tindak pidana sebagaimana ketentuan UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Tindakan PHK tersebut juga

jelas melanggar dan mengangkangi hasil rekomendasi Komisi IX DPR terkait hasil Panja Outsourcing BUMN. Dalam poin (4) disebutkan bahwa tidak boleh ada PHK dan hentikan rencana PHK terhadap pekerja/buruh baik yang berstatus PKWT maupun PKWTT. Lebih lanjut, Eko menegaskan, keputusan PHK tersebut merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap lembaga tinggi negara dan keputusannya. “Bahwa atas

tindakan pelecehan dan penghinaan terhadap rekomendasi Komisi IX DPR maka sesuai bunyi rekomendasi itu sendiri yakni pada Poin (10) “Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Kepolisian RI agar memproses secara hukum dan menindak tegas tindak pidana ketenaga kerjaan yang terjadi di Perusahaan BUMN di seluruh Indonesia,” katanya.

Karena itu ujar Eko yang juga didampingi Presiden dan Sekjen DPP PPMI, mengundang secara terbuka sejumlah pejabat negara untuk hadir dan menjadi saksi pelapor di Polda Metro Jaya.

Selain Menakertrans dan Ketua Komisi IX/ Ketua Panja Outsourcing BUMN, undangan terbuka ini juga ditunjukan kepada anggota Panja Outsourcing BUMN DPR yakni Poempida Hidayatullah, Irgan Chairul Mahfiz, Rieke Diah Pitaloka, Indra, Sri Rahayu dan Sumarjati Arjoso.

Namun sayang, meski ditunggui puluhan korban, pengurus dan para pekerja PLN se-Jabodetabek yang ikut memberikan dukungan moral, Menakertrans dan para anggota panja DPR RI tidak tampak. “Kawan-kawan tadi memang kecewa, tapi kita masih tunggu Pak Menteri dan para anggota Panja DPR untuk menjadi saksi pelapor saat prosesnya nanti, karena ini demi kehormatan mereka juga”, pungkas pengacara alumni Unibraw Malang ini. = GAM/ABD

KENAIKAN HARGA LPG

Hikam: Ada Kepentingan Politik Sontoloyo JAKARTA- Keputusan PT Pertamina menaikkan harga gas elpiji non subsidi kemasan 12 kg secara mendadak di awal tahun 2014 hanya sandiwara sebagai bagian permainan pencitraan.

Langkah PT Pertamina ini tak ubahnya sebuah sinetron menjelang Pemilu 2014.

“Inilah contoh untuk kesekian kali, kebijakan pubilk sontoloyo, dibuat oleh para sontoloyo, untuk kepentingan politik sontoloyo.

Mungkin saja, kalau seandainya protes keras tidak membahana dan mengancam ketenangan para priyantun di Istana, sudah disiapkan strategi lain. Yaitu pem-

berian BLSM alias balsem nanti sekitar bulan Maret dengan alasan membantu rakyat yang kesulitan keuangan gara-gara harga elpiji naik,” ujar pengamat politik AS Hikam yang dituliskan di halaman Facebook miliknya pagi ini (Minggu, 5/1).

Menurut Hikam, nuansa politisasi dibalik kenaikan elpiji sangat kental. Apalagi ada kesan, kenaikan ini akan mudah dibatalkan jika ada desakan kuat dari masyakat.”Jadi, ini tidak lebih sebuah sinetron politik yang tidak menarik,” ujarnya.

Dugaan pencitraan dibalik kenaikan elpiji ini sulit diela-

kan. Apalagi, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) secara tegas menolak kenaikan yang dilakukan PT Pertamina (Persero) tersebut.

“Partai Demokrat Tidak setuju dan menolak kenaikan harga ELPIJI 12 kilogram oleh Pertamina karena dgn kenaikan harga ELPIJI 12 gram. Apalagi dengan kenaikan lebih dari 60 persen akan menimbulkan inflasi ataupun kenaikan harga yang akhirnya akan membebani rakyat,” kata Ibas di Jakarta Sabtu (4/1).

Demi mendengar penolakan Ibas, Presiden SBY yang mulamula menganggap alasan di balik

kenaikan harga BBM sekadar pertimbangan bisnis, telah mmerintahkan penyelidikan kenapa terjadi kenaikan elpiji seperti itu.

Partai Amanat Nasional (PAN) juga tidak menyetujui kenaikan harga elpiji 12 kilogram. DPP PAN, melalui wakil ketumnya Drajat Wibowo meminta pemerintah segera membatalkan kebijakan baru tersebut. “Keputusan menaikkan harga gas elpiji memang kewenangan korporasi.

Tapi, dampak yang ditimbulkan dari kenaikan tersebut sangat luar biasa sehingga harus melibatkan instansi-instansi terkait seperti pemerintah,” jelasnya.

“Memang diakuinya gas elpiji bukan kebutuhan pokok karena yang memakai bukan rakyat miskin, melainkan kalangan menengah ke atas. Tapi, PAN melihat kenaikan harga gas elpiji dari Rp 86 ribu menjadi Rp 140 ribu per tabung ini akan berdampak ke masyarakat baik langsung maupun tidak langsung,” paparnya yang tampak didampingi Ketua Fraksi PAN DPR, Tjatur Sapto Edy. Drajat menegaskan, waktunya sangat tidak tepat menaikkan harga elpiji 12 kg sehingga wajar jika rakyat merasa terpukul. = GAM/ABD

4

KORAN MADURA

NASIONAL

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

HARGA LPG 12 KG NAIK

SBY-Hata Dinilai Membohongi Publik JAKARTA - Wakil Bendahara Umum yang juga anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar DPR Bambang Soesatyo menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan besannya yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa melakukan kebohongan publik karena pura-pura tidak tahu dengan rencana kebijakan Pertamina menaikkan harga elpiji sebesar 68 persen.

Pasalnya sebagai badan usaha milik negara (BUMN), segala kegiatan dan keputusan Pertamina seharusnya diketahui pemerintah.

Apalagi, Pertamina sebelumnya menegaskan bahwa kenaikan harga elpiji ini sudah dilaporkan kepada pemerintah.

“Kalau Presiden dan Menko Perekonomian mengatakan naiknya harga elpiji 12 kilogram sebagai aksi korporasi Pertamina, pernyataan ini sarat kebohongan. Kenaikan harga itu tidak mendadak, melainkan sudah direncanakan dan diketahui pemerintah,” ujar Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (5/1).

Menurutnya, Pertamina telah melaporkan rencana kebijakan perubahan harga elpiji 12 kilogram kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Mekanisme pelaporan ini sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun

2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Elpiji. . “Karena kenaikan harga elpiji berdampak sangat luas dan signifikan terhadap kehidupan rakyat, Jero Wacik pasti tidak berani bertindak sendirian. Dia akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia ini.

Keputusan menaikkan harga Elpiji ini juga harus dikonsultasikan dengan Presiden SBY sebelum memberikan masukan final pada Pertamina. Dan, Pertamina harus tetap tunduk pada pemerintah. Apalagi, Pertamina mengelola komoditas yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. “Jadi, kalau tidak disetujui SBY, Pertamina tidak akan berani menaikkan harga gas elpiji,” tegasnya.

Dia juga menilai, instruksi Presiden SBY kepada Wapres Boediono agar mengadakan rapat koordinasi dengan para pihak terkait untuk menyikapi kenaikan harga gas elpiji hanya kamuflase belaka untuk mengelabui publik, seolah-olah dia tidak tahu perihal kenaikan elpiji ini.

“Ini sebagai kebohongan dan kepura-puraan belaka,” ujar Bambang. = GAM/AJI/ABD

istimewa

KURA-KURA DALAM PERAHU. Pernyataan Presiden bahwa Pertamin tidak melakukan koordinasi soal kenaikan harga LPG 12 kg dinilai Bambang Soesatyo sebagai kepura-puraan saja. Ia menduga ada motif politik di balik kenikan harga LPG 12 kg yang terkesan mendadak ini.

ant/widodo s. jusuf

AKSI CILIWUNG BERSIH. Warga menggunakan rakit bambu ketika membersihkan sampah di sepanjang Banjir Kanal Barat, Sungai Ciliwung, Kelurahan Jati Pulo, Jakarta Barat, Minggu (5/1). Aksi Ciliwung Bersih tersebut digelar untuk mendorong, mengajak dan menggugah setiap warga menjaga kebersihan di lingkungannya serta tidak membuang sampah ke aliran sungai.

Publik Mulai Tak Percaya Parpol Hanya 9,4 Persen yang Masih Benar-benar Percaya JAKARTA-Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik menjelang pemilu 2014 semakin tergerus.

Mayoritas masyarakat menyatakan tidak percaya dengan kinerja dan performa partai politik.

“Hanya 9,4% saja yang masih percaya dengan partai politik. Sisanya sebanyak 40% tidak percaya dan 39,2% kurang percaya,” kata Direktur Riset Cirus Surveyors Group, Kadek Dwita Apriani dalam diskusi bertema ‘Missing Point Dalam Penyerapan Aspirasi Rakyat’ di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu (5/1).

Menurutnya, krisis kepercayaan atas parpol lantaran salah satu pilar demokrasi tersebut terjerembab dalam berbagai kasus korupsi.

“Banyak parpol yang tersangkut kasus korupsi sehingga menyebabkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat,” katanya.

Penelitian yang dilakukan Cirus Surveyors Group ini digelar pada pertengahan Desember lalu. Respondennya adalah penduduk yang berusia 17 tahun dengan komposisi 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan sebanyak 2.200 orang.

Responden yang diwawancarai lewat metode tatap muka tersebar pada 220 desa atau kelurahan di 33 provinsi.

Sementara itu, pengamat politik, Burhanudin Muhtadi menilai kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah kader Partai Demokrat secara beruntun membuat elektabilitas atau tingkat keterpilihan partai berlambang bintang Mercy tersebut menurun. Bahkan, kepercayaan publik semakin menurun menyusul mantan Ketum PD, Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Hambalang dan atau proyek-proyek lain oleh KPK. Jargon partai bersih yang digembar-gemborkan dinilai belum dapat memulihkan kepercayaan publik.

“Demokrat tidak rebound. Hal ini

memunculkan sejumlah pertanyaan, apakah publik sudah jenuh dengan isu yang melibatkan kader Demokrat atau publik masih menunggu langkah selanjutnya?,” katanya.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman tak menampik penurunan tersebut. Dia menggap penurunan tersebut sebagai hukuman publik atas perkara yang menjerat okum asal partainya.

Karena itu, dia tetap percaya partainya akan tetap melesat dan dipercaya publik pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 mendatang. “Ada cara untuk meyakinkan kembali, yaitu dengan kerja keras para kader, terutama untuk tidak melanggar aturan (korupsi),” ujar Hayono.

Meski demikian, Hayono mengklaim bahwa pihaknya dapat berpengaruh pada pemulihan imej partai demokrat. Salah satunya dengan kerja keras kader dengan mulai menjalankan konvensi di 11 kota. “Tahun ini sudah menjadi tugas kami untuk memastikan, reformasi itu tidak gagal,” imbuhnya. = GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

EKONOMI

SENIN 6 JANUARI 2014 SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III No. 0274 | TAHUN II I

55

IKK

Konsumsi Rumah Tangga Menguat JAKARTA-Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada bulan Desember 2013 mengindikasikan konsumsi rumah tangga semakin menguat. Hal ini tercermin dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2013 menjadi 116,5 dari sebelumnya 114,3 pada bulan lalu.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi A Johansyah mengatakan kenaikan IKK terutama didorong oleh membaiknya optimisme konsumen terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan baik pada saat ini maupun 6 bulan mendatang. Selain itu, meningkatnya pembelian barang tahan lama dan penghasilan saat ini juga semakin mendorong peningkatan IKK pada Desember 2013.

Menurutnya, survei juga mengindikasikan meredanya tekanan kenaikan harga pada 3 bulan mendatang (Maret 2014) dengan indeks ekspektasi harga yang lebih rendah, baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun sebelumnya.

ant/fiqman sunandar

KAPAL TENGKER MINYAK TERBAKAR. Kapal tanker MT. Sumber Mutiara IX terbakar di Pelabuhan laut Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulut, Sabtu (4/1). Kapal yang mengangkut BBM jenis premium, solar dan minyak tanah sebanyak 700 kilo liter itu diduga mengalami hubungan arus pendek yang menyebabkan meledak dan terbakar. Akibat peristiwa itu dua dari 14 ABKnya belum diketahui nasibnya.

Batasan Omzet Pengusaha Kecil Wajib PPN Dinaikkan Dari Sebelumnya Rp600 Juta Menjadi Rp4,8 Miliar Setahun

kenaikan IKK terutama didorong oleh membaiknya optimisme konsumen terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan baik pada saat ini maupun 6 bulan mendatang

Difi A Johansyah

Direktur Eksekutif Dep. Komunikasi BI

Namun untuk ekspektasi yang lebih panjang, tekanan kenaikan harga pada 6 bulan mendatang (Juni 2014) diperkirakan semakin menguat. Hal ini tercermin pada angka indeks yang terus menunjukkan peningkatan sejak Maret 2014. “Meningkatnya permintaan menjelang Pemilu Presiden (9 Juli 2014) dan permintaan masyarakat menghadapi bulan puasa pada akhir Juni 2014 diperkirakan menjadi pendorong utama tekanan kenaikan harga tersebut,” pungkasnya. = GAM

JAKARTA- Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan batasan omzet pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau menjadi wajib PPN dari sebelumnya Rp600 juta setahun menjadi Rp4,8 miliar setahun.

Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2013 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2014.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3A UU PPN, bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

“Dengan adanya PMK ini, artinya pengusaha dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar seta-

hun dan memilih menjadi Non PKP, tidak diwajibkan menjadi PKP dan menjalankan kewajiban perpajakann yang melekat,” ujar Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak, Chandra Budi di

Jakarta, Sabtu (4/1).

Dia menjelaskan, Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan dengan maksud untuk mendorong Wajib Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 mil-

iar setahun lebih banyak berpartisipasi menggunakan Skema Pajak Penghasilan (PPh) Final menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berjalan sejak Juli 2013 lalu karena tidak kuatir lagi dengan efek perpajakan PPN-nya. Sehingga dengan naiknya batasan omzet ini, maka bagi PKP dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dan memilih untuk menjadi non PKP, tidak diwajibkan lagi untuk membuat Faktur Pajak dan tidak perlu lagi melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sehingga biaya kepatuhan perpajakan (cost of compliance) menjadi lebih rendah.

Secara umum, katanya, dengan adanya aturan ini akan memudahkan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga, dengan adanya kemudahan ini ditambah kemudahan lain yang telah ada, maka Wajib Pajak akan menjadi lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. = GAM

6

KORAN MADURA

EKONOMI

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

PERTUMBUHAN EKONOMI

Inflasi dan Neraca Perdagangan Membaik JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi Desember 2013 masih berada dalam tren menurun sejalan dengan prakiraan bank sentral. Inflasi pada bulan ini tercatat 0,55% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan pola historisnya dalam lima tahun terakhir.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi A Johansyah mengatakan perkembangan ini

Dengan masih berlanjutnya tren penurunan inflasi ini, BI memperkirakan inflasi dapat terus menurun menuju kisaran target 4,5±1% pada tahun 2014

Difi A Johansyah

Direktur Eksekutif Dep. Komunikasi BI

terutama dipengaruhi oleh masih berlanjutnya koreksi harga bahan pangan, sebagaimana tercermin pada inflasi volatile food yang hanya mencapai 0,79% (mtm). Angka ini lebih rendah dibandingkan historisnya untuk bulan Desember yang di atas 1% (mtm).

Proses koreksi harga tersebut bahkan mampu meredam tekanan inflasi dari kelompok administered price yang pada bulan ini meningkat akibat kenaikan harga pada kelompok bahan bakar rumah tangga, menyusul kebijakan pengalihan biaya transportasi LPG kepada konsumen.

“Realisasi inflasi Desember 2013 sebesar 8,38% (yoy) sesuai dengan prakiraan BI pada RDG tanggal 12 Desember 2013, bahwa inflasi keseluruhan tahun 2013 dapat lebih rendah dari 8,5%,” jelasnya di Jakarta, Sabtu (4/1).

BI katanya beberapa kali merevisi lebih rendah prakiraan inflasi 2013 sejalan dengan perkem-

bangan inflasi dan proses konsolidasi ekonomi serta langkah-langkah penguatan koordinasi kebijakan BI dan Pemerintah dalam pengendalian inflasi. “Dengan masih berlanjutnya tren penurunan inflasi ini, BI memperkirakan inflasi dapat terus menurun menuju kisaran target 4,5±1% pada tahun 2014,” urainya.

Sementara itu, jelasnya membaiknya neraca perdagangan Indonesia pada November 2013 mendukung proses penurunan defisit transaksi berjalan ke depan.

Pada November 2013, neraca perdagangan surplus sebesar 0,78 miliar dolar AS, lebih tinggi dari surplus pada Oktober 2013 sebesar 0,03 miliar dolar AS. Dia mengatakan, perbaikan neraca perdagangan utamanya disebabkan oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan nonmigas menjadi sebesar 1,97 miliar dolar AS, dari 0,78 miliar dolar AS pada bulan Oktober 2013. Perbaikan neraca perdagangan nonmigas didukung oleh menurunnya impor nonmigas sebesar -8,12% (mtm) dan peningkatan ekspor nonmigas sebesar 1,5% (mtm) yang bersumber dari peningkatan ekspor batubara dan CPO. Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas masih belum menunjukkan perbaikan, dengan defisit yang melebar dari USD 0,75 miliar menjadi 1,19 miliar dolar AS. Pelebaran defisit neraca perdagangan migas terutama disebabkan oleh meningkatnya impor migas sebesar 13,5% (mtm) menjadi 3,94 miliar dolar AS, sementara ekspor migas hanya tumbuh 1,1% (mtm) menjadi 2,75 miliar dolar AS. “Sejalan dengan perbaikan neraca perdagangan ini, berbagai respons kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dan BI dalam mendorong perbaikan defisit transaksi berjalan diperkirakan dapat terus mendukung menurunnya defisit transaksi berjalan ke depan,” pungkasnya. = GAM

OJK Siap Lanjutkan Proses Akuisisi Bank Akuisisi yang Telah Dilakukan BI Bisa Ditinjau Ulang

antara foto/andika wahyu

AKUISISI BANK. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad (tengah) didampingi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto (kedua kiri) dan para Anggota Dewan Komisioner OJK Nurhaida (kiri), Nelson Tampubolon (kedua kanan) dan Kusumaningtuti Sandriharmy Soetion bersiap memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin (23/12). Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah Hadad menyatakan siap melanjutkan proses akuisisi bank yang belum dituntaskan oleh Bank Indonesia (BI) .

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melanjutkan proses akuisisi bank yang belum dituntaskan oleh Bank Indonesia (BI). Namun demikian, OJK bisa saja membatalkan proses akuisisi tersebut. “Nanti kita lihat kelengkapan administrasinya ya. Jadi kan nanti yang nangani itu orangnya sama juga. Jadi yang selama ini tangani perizinan di BI itu juga yang akan tangani di OJK,” kata anggota Dewan Komisioner OJK, Nelson Tampubolon di Jakarta, Sabtu (4/1).

Menurutnya, OJK bisa saja melanjutkan proses akuisisi yang belum rampung oleh BI. Namun OJK memiliki kewenangan untuk melihat kembali proses akuisisi yang dilakukan, meski orang yang memantau proses adalah orang yang sama.

Karena itu, Nelson berharap agar proses akuisisi yang dilakukan memang dapat terus berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan semuanya. “Tapi, mudah mudahan

masalah administrasi bisa kita lanjutkan karena mungkin dokumendokumen sama saja”, jelas Nelson Lebih lanjut Nelson mengatakan akan menghargai berbagai keputusan yang telah ditetapkan oleh BI terkait keputusan yang berkaitan

yang selama ini tangani perizinan di BI itu juga yang akan tangani di OJK

Nelson Tampubolon Anggota Dewan Komisioner OJK

dengan pengaturan dan pengawasan industri perbankan sebelum dialihkan kepada OJK, termasuk berbagai

keputusan krusial seperti fit and proper test direksi bank.

Bila BI sudah memutuskan untuk menetapkan suatu direksi bank, maka OJK tidak akan menganggu kebijakan itu. Namun, tidak dipungkiri bisa saja ada evaluasi kembali. “Gini, kalau sudah ditentukan di BI tidak lulus berapa tahun kita tetap anggap itu sebagai suatu keputusan otoritas kecuali kalau mereka ajukan gugatan ke BI”, katanya.

Menurut Nelson, hal itu tidak akan dirubah oleh OJK. OJK akan tetap mempertahankan apa yang sudah ditetapkan oleh BI. Tidak dipungkiri keputusan itu bisa saja berubah bila ada gugatan dan gugatan tersebut dimenangkan dalam putusan pengadilan. “Nah, nanti kita ikuti bagaimana PTUN-nya. Kalau sudah dikutip disana itu jadi kepuitusan otoritas. Jadi saya rasa kita harus tetap memegangnya”, ungkap Nelson. (gam) = GAM

KORAN MADURA

LINTAS NUSANTARA

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

7

PENIPUAN BERMODUS CPNS

Kembali Makan Korban Semarang - Korban penipuan dengan modus dijanjikan diterima menjadi pegawai negeri sipil (PNS) melalui seleksi kembali terjadi dan korban melapor ke Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Sulasno (58), warga Jakarta Timur, melaporkan Parjimin alias Sajad Habidin SH MH, warga Bukit Beringin Timur, Ngaliyan, ke sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Semarang, Minggu, atas dugaan penipuan dengan modus dapat memasukkan seseorang sebagai PNS. Sulasno menuturkan dirinya sudah membayar sekitar Rp115 juta kepada terlapor.

“Dia kenalan saudara ipar saya yang kerja di Pengadilan Negeri Semarang, katanya bisa bantu masukkan anak saya jadi PNS kepolisian,” tuturnya.

Pelapor mengaku mengenal Parjiman pertama kali

pada Juli 2012. Saat itu, lanjut dia, terlapor mengaku bisa membantu masuk jadi PNS di kepolisian asal bersedia membayar Rp50 juta.

Uang tersebut, menurut dia, dibayarkan oleh saudaranya yang merupakan kenalan terlapor. Kemudian, terlapor sempat mendatangi pelapor di Jakarta dan minta uang lagi Rp50 juta dengan alasan anaknya sulit lulus.

“Parjimin juga minta Rp15 juta, alasannya untuk uang seragam,” katanya.

Setelah beberapa lama tidak ada kejelasan, Sulasno kemudian menelusuri langsung proses seleksi peneri-

maan PNS di kepolisian. Dari penelusuran itu, ia mendapati anaknya tidak pernah terdaftar dalam proses seleksi.

“Parjimin selalu mengelak dan meminta bersabar,” tambahnya.

Merasa ditipu, korban mendatangi Parjimin dan meminta uang yang pernah diberikannya dikembalikan. Namun, lanjut dia, Parjimin mengaku uang tersebut sudah habis dan hanya memberikan jamin sebuah sertifikat tanah.

Ia mengungkapkan sertifikat tanah yang dijaminkan itu ternyata atas nama orang lain.

Karena tidak ada itikad baik dari Parjimin, korban akhirnya melapor ke polisi.

Sebelumnya, dalam sepekan terakhir Polrestabes Semarang juga menerima dua laporan dugaan penipuan bermodus calo CPNS. = ANT/MK

KEBAKARAN

Pangkalan BBM di Tanah Bumbu-Kalsel Terbakar Banjarmasin - Pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Minggu, terbakar dan api cepat membesar.

Anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) Provinsi Kalsel, Diedin, kepada Antara di Banjarmasin, melaporkan pangkalan solar tersebut terbakar pada Minggu (5/1) sekitar pukul 13.00 wita.

Dalam kebakaran yang menimbulkan asap tebal bewarna hitam itu membuat pangkalan tersebut ludes hingga rata dengan tanah dan tak tersisa apapun.

“Bukan hanya pangkalan BBM jenis solar yang hangus terbakar, tapi tiga kapal nelayan yang berdekatan dengan lokasi tersebut pun ludes ikut terbakar,” katanya.

Kebakaran pangkalan solar itu terjadi di kawasan Jalan Fitri Anor gang Bornea, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

“Nama pangkalan yang terbakar menurut dari data yang masuk ke Tagana Kalsel ada-

lah pangkalan 5999, tapi untuk penyebab sendiri masih dalam penyelidikan pihak berwajib,” terangnya kepada Antara.

Dalam musibah kebakaran itu, hingga saat ini tidak ada laporan atau informasi di lapangan yang menyebutkan adanya korban jiwa, sehingga yang dialami korban pemilik pangkalan hanyalah kerugian materi.

Ditaksir dari musibah itu, korban diperkirakan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah, apalagi ditambah dengan adanya tiga kapal nelayan yang terbakar di dekat kawasan tersebut.

Kasus terbakarnya pangkalan solar itu telah ditangani oleh pihak kepolisian setempat dan tempat kejadian pun dipasang garis polisi untuk sementara waktu.

“Kita tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadi kebakaran di pangkalan tersebut, jadi untuk penyelidikan dan guna mengetahui apa penyebabnya semua kita serah ke pihak yang berwajib,” tuturnya. = ANT/MK

LAVA PIJAR GUNUNG SINABUNG Lava pijar mengalir dari puncak Gunung Sinabung tampak dari Desa Jeraya, Karo, Sumut, Minggu (5/1).

MEDIA

Televisi Harus Sajikan Tontonan Sehat Jambi - Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengharapkan agar media televisi menyajikan tontonan sehat dengan mesinerjikan empat fungsi televisi yaitu fungsi pemantau sosial, hubungan sosial, media sosialisasi media hiburan.

Himbauan tersebut disampaikan gubernur pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-6 Jambi TV dan peresmian gedung Kantor Jambi TV di Jambi, Minggu.

Ia mengatakan, akhirakhir ini muncul sorotan efek negatif dari media televisi, dimana sebagain besar pelaku industri televisi cenderung menerapkan jalan pintas untuk mengeruk keuntungan.

“Sedangkan efek positifnya masih jauh dari harapan dan perlu kerja keras serta kesadaran untuk terus menyeimbangkan kepentingan tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi dari seluruh jaja-

ran media, agar fungsi media dapat secara efektif berperan dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa di tengah era informasi yang tiada batas dan dapat diakses dimana dan kapan saja.

“Saya berharap seluruh media elektronik dan media cetak lainnya dapat memainkan peran untuk tetap membangun karakter, nilai-nilai moral dan budaya, dan kepribadian kita di tengah gencarnya pengaruh globalisasi dan informasi, yang salah satunya dapat berpengaruh terhadap penurunan jati diri kita sebagai anak negeri,” kata gubernur.

Hasan Basri Agus mengungkapkan, secara faktual, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Jambi TV telah memberikan arti penting, dalam rangka percepatan pencerdasan dan peningkatan wawasan masyarakat di Bumi “Sepucuk Jambi Sembilan Lurah”.

Oleh karena itu, seiring dengan pertambahan usia dan seiring dengan dinamika perubahan zaman dewasa ini maka peran Jambi TV dalam membangun karakter anak negeri, khususnya bagi generasi muda saat ini menjadi besar dan signifikan pengaruhnya terhadap penguatan jati diri.

“Saya yakin Jambi TV mampu memberikan kontribusi positif sesuai dengan perannya, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat,” katanya.

Sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, sudah menjadi kewajiban bagi Jambi TV untuk mampu memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, bahkan diharapkan mampu menjadi alat kontrol, perekat sosial, dan melestarikan budaya untuk kepentingan seluruh masyarakat. = ANT/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO 8 8

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

MADURA

Gili Iyang Pulau Lempengan Surga

salam songkem

Gas Ganas enaikan gas elpiji kian tak terkendali. Untuk ukuran 12 kilogram, harganya kini mencapai Rp 117.708 per tabung. Padahal semula harganya sudah tinggi, mencapai Rp 70.200 per tabung.

Ada kenaikan cukup kuat, nyaris mencapi Rp 10.000. Kenaikan harga elpiji ini tentu sangat tajam. Sangat mencekik rakyat. Makin membuktikan gas elpiji itu menjadi gas ganas,karena ledakannya memporakporandakan bangunan dan seisinya, juga harganya kian terbukti membuat panas nyaris semua rakyat diatas bumi ini.

Pemerintah yang seharusnya melindungi rakyatnya, justru tidak bisa berbuat banyak. Rakyat dibiarkan kian tergencet. Setelah kenaikan harga BBM naik, harga sembako melejit, kini gas elpiji pun, yang mulai menjadi kebutuhan rakyat ikut-ikutan melonjak melangit. Rakyat semakin tak berdaya, terhimpit kenaikan harga berbagai barang kebutuhannya. Penderitaan rakyat ini sama sekali tidak membuat pemerintah terketuk. Buktinya pemerintah hanya bisa menyesalkan kenaikan harga elpiji. Penderitaan rakyat hanya dijawab dengan sebuah pernyataan penyesalan yang mengalir dari mulut pemangku kekuasaan tertinggi di negeri ini.

Padahal yang dibutuhkan rakyat bukanlah sekedar ucapan penyesalan. Rakyat butuh perlindungan dan pengayoman. Rakyat yang kini sedang mengalami sakit ekonomi, tidak dapat lagi berkeluh kesah, selain terhadap pemerintah. Namun ketika pemerintahnya sendiri pun tak berkutik menangani kasus kenaikan harga elpiji, kepada siapa lagi rakyat akan menjerit. Jangan sampai pemerintah terus menerus menjadikan rakyat sebagai sapi perah. Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, jangan sampai menari di atas penderitaan rakyat.

Rakyat sebagai konsumen tidak berdaya. Tidak mungkin lagi menghindar dari elpiji, karena sudah menjadi kebutuhan. Apalagi mau kembali memakai minyak tanah, sudah tidak mungkin lagi.(*)

OPINI

SENIN 6 JANUARI 2014 No. 0274 | TAHUN III

Indonesia dengan berbagai pulau seperti pecahan surga yang dianugerahkan Tuhan kepada penduduknya.

Hal ini bisa dilihat dengan berbagai macam potensi yang berada di dalamnya, meskipun acapkali pemerintah belum mampu menangkap pecahan surga itu sebagai basis dari prioritas program yang harus dilakukan, bukan hanya sekedar dicanangkan atau direncanakan.

I

mplikasinya adalah masyarakat kepulauan tetap termaginalkan, terpinggirkan, dan sering mendapat stigma jauh dari kemajuan alias jumud, katro’, bebal, pagan, dhisah, dan semacamnya.

Pembangunan infrastruktur bagi masyarakat pedesaan seharusnya menjadi tugas yang paling bagi pemerintah untuk disegerakan, baik pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Seharusnya, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bersinergi, berkoordinasi, melakukan konsolidasi di dalam mengembangkan masyarakat pedesaan, sehingga tidak ada yang merasa termaginalkan, tidak ada disparitas yang cukup tinggi antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, sehingga acapkali memperkeruh pola hubungan atau relasi keduanya. Hal ini, terjadi di berbagai provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk Madura sebagai sebuah suku terbesar ketiga di Indonesia, dengan topografi yang dikelilingi oleh pulau dengan berbagai fenomena masyarakat,

potensi ekonomi, agama, heterogenitas budaya yang menjadi penanda bagi kearifan lokal (local wisdom), dengan berbagai falsafah hidup yang dipegang semenjak mereka baru pertama kali menghirup udara di tanah Madura.

Kalau kita lihat peta pulau Madura bentuknya seperti badan sapi yang secara simbolik memiliki makna dan membawa filosofi hidup bagi masyarakat Madura itu sendiri. Madura, terdiri dari empat Kabupaten, yaitu: Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Madura, memiliki sejarah yang sangat panjang, dan tercermin di dalam babad tanah Madura.

Madura merupakan salah satu etnis suku dengan populasi penduduk yang sangat besar, meskipun kita tahu bahwa di Madura tidak hanya sekedar etnis Madura yang hidup, melainkan ada etnis cina, arab, bugis dan semacamnya. Hal ini bisa dilihat dari berbagai arsitektur bangunan, rumah adat, tempat ibadah bagi agama lain selain Islam. Mereka hidup berdampingan dengan penuh kerukunan, tidak pernah terjadi kekerasan atau kekacauan atas nama agama tertentu. Falsafah hidup berdampingan dengan suku dan agama lain merupakan salah satu piranti kultural yang dikembangkan dan dipegang teguh oleh masyarakat Madura.

Arsitektur sebagai penanda bahwa khazanah kebudayaan yang diilhami oleh semangat pluralisme yang berkembang di dalam masyarakat Madura.

Hal ini bisa dikatakan bahwa orang Madura bukanlah sebuah kelompok yang mengedepankan semangat etnosentris, melainkan manusia Madura secara kultural dapat dipahami sebagai realitas dengan semangat heteronomi, yakni dengan membaca pelbagai tanda lintas sektoral dan kultural yang datang dan pergi. Manusia Madura tidak hidup dalam ekslusifitas et-

nosentris, yang acapkali disandingkan bagi manusia Madura yang keras (carok), melainkan mereka dapat hidup berdampingan dengan kelompok etnis apapun.

Jadi, manusia Madura memiliki kepribadian secara kultural yang terintegrasi dalam bangunan nilai-nilai, meskipun dari sisi infrastruktur masih sangat jauh dari harapan sebagai masyarakat yang mengakui bahwa Madura adalah salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gili Iyang dan Lempengan Surga Gili Iyang merupakan sebuah pulau timur yang ada di kabupaten Sumenep, yakni sebuah pulau dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, karena belum ada pelabuhan yang dibangun oleh pemerintah daerah, sekaligus jalan darat ketika sampai belum mencerminkan sebagai jalan transportasi yang patut untuk dilewati, padahal pulau Gili Iyang memiliki potensi alam yang dapat dikembangkan untuk masa yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui instansi terkait seharusnya melakukan eksplorasi potensi alam dan budaya yang ada di pulau tersebut.

Menurut Penelitian yang dilakukan tim Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklin LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) menunjukkan bahwa di pulau Gili Iyang terdapat pusat oksigen sebesar 20,9 persen dengan level eksposif limit (LEL) sebesar 0,5

persen. Di tempat lain biasanya nilai level eksposif limit (LEL) sebesar 0,05 persen. Kandungan oksigen tersebut sebagai salah satu indikator masyarakat di Pulau Gili Iyang memiliki rata-rata usia lebih panjang dibanding daerah lain, meskipun tidak melakukan olah raga atau perawatan kesehatan yang khusus. (http:// giewahyudi.com/wisata-pulaugiliyang-perlu-didukung-infrastruktur-yang-baik/).

Hal tersebut di atas, setidaknya menjadi cambuk bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pulau Gili Iyang dalam bentuk nyata, yakni dengan membangun infrastruktur untuk bisa sampai ke pulau Gili Iyang, semacam penyediaan alat transportasi dan pelabuhan yang layak, sehingga akses ke pulau Gili Iyang bisa ditempuh dengan cepat.

Gili Iyang sebagai pusat oksigen, akan memberikan energi positif bagi pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur di pulau tersebut, sekaligus mempersiapkan masyarakatnya, baik secara pemikiran, budaya dan semacamnya, sehingga masyarakat pulau Gili Iyang tidak terkejut ketika investasi dari luar masuk ke pulau tersebut.

Maka, tugas pemerintah, tokoh agama, budayawan harus bersinergi untuk menjadikan pulau Gili Iyang sebagai sebuah pulau dengan potensi wisata kesehatan. Sinergitas antar pemangku kepentingan akan menjadikan pulau Gili Iyang sebagai pulau dengan potensi wisata kesehatan, sekaligus untuk mengurangi pelbagai bentuk eksploitasi dari orangorang yang tidak bertanggungjawab, lantaran kita tahu bahwa dengan membangun pulau tersebut, maka akan terjadi silang kepentingan, baik secara politik, agama dan budaya= *) Budayawan dan Dosen di STKIP PGRI Sumenep.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@ gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

= WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

LINTAS JATIM

KORAN MADURA

SENIN 6 JANUARI 2014

SENIN 6No. JANUARI 2014| |TAHUN No. 0274 |IIITAHUN III 0274

99

BPJS-LPG Ibarat Madu dan Racun Kenaikan LPG, Pukulan Telak bagi Masyarakat SURABAYA - Awal tahun ini rakyat dikejutkan oleh dua fenomena yang bisa diibaratkan sebagai madu dan racun. Diresmikan bersamaan pada 1 Januari 2014, Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) bagaikan madu yang bisa membantu dari segi kesehatan masyarakat. Namun kenaikan harga LPG (elpiji) yang mencapai 70% untuk tabung 12 kg meracuni anggaran rumah tangga masyarakat.

Ditemui di Surabaya, pakar anti korupsi, Dr. Ulul Albab menanggapi adanya indikasi perpecahan antar- koalisi berkenaan dengan isu tersebut. "Kita lihat saja, akan ada anggota koalisi yang di masa-masa seperti ini yang ingin keluar dengan ikut arus publik," ujarnya, Minggu (5/1).

Dia menerangkan bahwa memasuki tahun politik, isu seperti ini biasa dimainkan agar ada sosok yang ditampilkan sebagai pahlawan. "Ini permainan politik murahan," ungkapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bagaimana strategi permainan murahan ini. Dalam kasus seperti ini akan ada anggota koalisi yang memancing agar ada tokoh tert-

entu yang dikeluarkan dari koalisi. "Dengan demikian maka yang bersangkutan akan lepas dari dosa-dosa pemerintahan pada kabinet Indonesia bersatu jilid dua," tegasnya.

Di satu sisi BPJS memberi dampak positif untuk masyarakat, hanya saja dalam permainan seperti ini, tokoh Surabaya ini menyayangkan imbas lain dari politik madu dan racun yang menimpa masyarakat. "Sayang sekali jika harga Elpiji harus naik di tengah melemahnya rupiah. Ini pukulan telak bagi masyarakat," ujarnya.

Kendati rakyat yang selalu menjadi korban, namun dia berpendapat bahwa rakyat sudah tidak dapat dibodoh-bodohi lagi. Untuk itulah dia mengajak

Dr. Ulul Albab

Pakar Anti Korupsi masyarakat untuk menyaksikan plot-plot yang akan terjadi berikutnya. "Mari kita saksikan bersama-sama. Mungkin sebentar lagi kita akan melihat isu koalisi retak," ujarnya.

Menurut dia, sah-sah saja jika pertamina memberlakukan harga pasar untuk tabung elpiji 12 kg apabila dinilai sebagai konsumsi masyarakat kelas atas. "Tapi masalahnya pemerintah tidak cukup kuat mengawasi kelas menengah ke atas tersebut untuk

tidak menggunakan Elpiji 3 kg," tegasnya.

Dari sudut pandang inilah Ulul berpendapat bahwa wajar bila masyarakat mengaitkan kenaikan harga elpiji sebagai pengalihan isu. Berangkat dari fenomena ini, Ulul Albab menerangkan bahwa akan muncul perdebatan publik yang menyita energi. "Lihat saja faktanya sekarang tabung 3kg sudah mulai langka ‘kan? Rakyat pasti akan segera disibukkan dengan kepentingan mereka," ujarnya Menurutnya perhatian masyarakat akan kasus korupsi yang belum selesai pasti akan tersita. "Rakyat pasti akan berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri, berita-berita penyelesaian kasus korupsi tidak akan sempat mereka perhatikan lagi," tandas mantan Rektor Unitomo, Surabaya.

Hanya saja fenomena kenaikan elpiji dia nilai sebagai fenomena yang dipaksakan untuk rakyat. Menurutnya, kenaikan elpiji ini adalah tindak lanjut dari isu penangkapan teroris yang tidak berhasil menyita perhatian publik. Fakta di lapangan menu-

rut pengamatannya, masyarakat adem-adem saja menanggapi isu tersebut. Berbeda dengan penggerebekan terduga teroris awalawal dulu.

"Sekarang kita tinggal tunggu saja reaksi publik, apakah kenaikan eliji 12 kg itu mereka menjadi panik atau biasa-biasa saja. Tapi bagaimanapun kasus korupsi harus diselesaikan dengan atau tanpa perhatian masyarakat," pungkas Ulul yang juga pernah menjabat Ketua 2 ICMI, Surabaya ini.

Menurutnya, apa yang sudah dipaparkan oleh Pertamina semakin memperjelas ketergantungan Indonesia kepada pihak luar.

“Ini semakin memperjelas juga kacaunya manajemen migas Indonesia kepada dunia,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakannya, dulu masyarakat diminta beralih dari minyak tanah ke gas dalam rangka mengurangi beban subsidi.

Dan memang pada saat itu di gas Indonesia berlimpah. “Sekarang, kok dengan alasan yang sama gas elpiji naik karena biaya impor naik. Inilah mungkin, quo vadis pemerintah era ini?” ujarnya. = G ARMADIANTO SEMERU

JELANG PEMILU

Gus Sholah: Tekan Golput dengan Capres Alternatif SURABAYA - Pengasuh Ponpes Tebuireng, Jombang, KH Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) Ketua Komite Konvensi Rakyat memimpin Konvensi Rakyat Capres Alternatif 2014 di Surabaya, Minggu (5/1). Konvensi tersebut bertujuan meminimalisir jumlah Golput dalam Pilpres 2014. Acara tersebut diisi dengan debat publik dan diikuti tujuh kandidat yang di klaim pilihan rakyat.

"Tujuh tokoh yang dideklarasikan sebagai bakal Capres alternatif hasil Konvensi Rakyat itu, diharapkan bisa menekan jumlah golput dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2014," kata Gus Sholah, Minggu (5/1).

Capres alternatif yang mengikuti konvensi itu, di antaranya Prof. Sofjan Siregar (Rektor Islamis University of Europe, Rotterdam, Belanda), DR Anni Iwasaki (Aktifis Perempuan yang

KONVENSI Suasana konvensi rakyat yang digelar di Hotel Mojopahit Surabaya, Minggu (5/1).

tinggal di Jepang), Ricky Sutanto (Pengusaha dan Aktifis Pemberdayaan Masyarakat), Isran Noor (Bupati Kutai Timur), Tony Ardi

(Mantan Aktifis), Rizal Ramli (Ekonom yang juga Mantan Menko Perekonomian dan Menkeu di era Gus Dur), juga Yusril Ihza

ddy/koran madura

Mahendra (Politisi PBB, Mantan Menkumham di era Megawati Soekarnoputri dan Mensesneg di era SBY).

Gus Solah juga berharap, dengan munculnya tujuh bakal capres alternatif ini, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan tentang siapa yang layak memimpin pemerintahan Indonesia 2014-2019. "Dengan adanya kandidat alternatif ini, setidaknya yang 50 persen itu, bisa turut memilih berdasar partai berdasar suara hatinya," ujar mantan pasangan Wiranto pada Pilpres edisi 2004 silam itu.

Menurut Gus Sholah, mereka yang diajukan dalam Konvensi Rakyat itu, merupakan orang-orang yang dinilai rekam jejaknya bagus. "Dari 25 orang yang mendaftar, hanya 7 orang ini yang sangat bagus rekam jejaknya dan layak kita ikutkan dalam konvensi," jelas Gus Sholah.

Debat publik 'Capres Rakyat' putaran pertama ini digelar di Hotel Mojopahit, Jalan Tunjungan, Surabaya. Rencananya Konvensi Rakyat Capres Alternatif 2014 itu, akan di gelar di enam daerah di antaranya Surabaya, Makassar, Medan, Samarinda, Bandung, Jakarta. = DODI BASHORI

10

KORAN MADURA

LINTAS JATIM

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

Ungkap Kejanggalan Pemilukada SURABAYA – Statemen Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad tentang koruptor besar di Jatim bisa jadi mulai mendekati kenyataan. Hal ini terlihat dari kasus suap yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Muchtar ternyata tidak berhenti pada kasus sengketa Pemilukada Gunung Mas dan Lebak saja. Namun juga merembet ke daerah lain, termasuk Jawa Timur. KPK mulai membidik korupsi di Jawa Timur dengan menjadikan Pemilukada-nya sebagai pintu masuk.

2.014 EKOR BURUNG

han/koranmadura

Ketua PP Muslimat, Khofifah Indar Parawansa saat menyaksikan pelepasan 2.014 ekor burung di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (5/1) .

MENDUKUNG LANGKAH NASDEM

Khofifah Saksikan 2.014 Ekor Burung SURABAYA - Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa, Minggu (5/1), kembali muncul di Surabaya, pasca kekalahannya dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur, 29 Agustus 2013 silam.

Kemunculannya kali ini dalam rangka mendukung langkah Partai Nasional Demokrat (NasDem) melestarikan lingkungan dengan melepas sekitar 2.014 ekor burung dari jenis Kutilang, Prenjak, Perkutut dan burung Pipit di Taman Bungkul, Surabaya, kemarin.

Kepada wartawan, Khofifah mengaku memberi apresiasi yang tinggi terhadap langkah NasDem tersebut. Ia berharap, aksi tersebut diikuti oleh pihak lain sehingga warga Surabaya tidak perlu ke luar negeri jika ingin menikmati kicauan burung. " Kita tidak perlu ke Singapura dan Malaysia, jika ingin meli-

hat burung-burung terbang bebas dan mendengar kicauannya, asal di Surabaya kita bisa melakukan hal serupa," tandasnya.

Karena itu, Khofifah mengusulkan kepada Walikota Surabaya Tri Rismahari yang selama ini konsen membangun lingkungan dengan baik dapat mengimbangi dengan melestarikan burung di taman-taman kota. Khofifah mengakui dulu dia sering melihat banyak tanaman Anggrek dan menemukan indahnya suara burung di daerah pegunungan.

Namun, kini suara-suara burung itu sudah jarang dia temukan dimana-mana, karena yang terlihat di Surabaya sekarang adalah hutan-hutan 'beton' yang menjulang. Menurut Khofifah, Walikota sebaiknya mengingatkan para pengembang baru yang ingin mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Surabaya,

agar menanam pohon Kersen dan Cemara. Karena itu, akan menjadi habitat tumbuh kembang burung secara baik.

“Sekarang, lingkungan hidup kita sudah pada posisi yang membutuhkan perhatian. Kalau burung dilepas maka membutuhkan habitat tumbuh kembang secara baik. Biasanya burung itu akan tumbuh dengan baik kalau ada pohon Kersen dan Cemara,” urainya.

Sementara itu, Partai Nasional Demokrat (NasDem) meminta masyarakat untuk tidak menangkap dan memperjualbelikan burung Kutilang. Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP NasDem, Sri Sajekti Sudjunadi, akan sangat indah apabila taman-taman di Kota Surabaya menjadi habitat yang nyaman bagi burung. = E HANA DIMAN

Menanggapi hal tersebut, calon Gubernur Jatim dari jalur Independen, Eggi Sudjana angkat bicara. Eggi berharap, putusan MK tentang Pemilukada Jatim agar tidak berhenti pada pengusutan soal kejanggalan proses sidangnya, tetapi juga KPK diminta untuk mengungkap aspek tipikornya.

Eggi bahkan menilai, jika ternyata Akil juga terlibat dalam sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013, maka menurutnya kemenangan SoekarwoSyaifullah Yusuf sebagai kemenangan ilegal.

“Jika Akil juga terbukti dalam sengketa Pemilukada Jatim, maka hasil putusannya batal demi hukum. KPK harus minta keterangan Hamdan sebagai hakim yang nangani kasus itu,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (05/01).

Putusan sengketa Pemilukada Jatim yang memenangkan pasangan Soekarwo-Gus Ipul, masih menyisakan beberapa persoalan. Pasalnya, Akil ditangkap pada saat sengketa Pemilukada Jatim mendekati hari putusan, termasuk juga proses sidangnya yang dipan-

dang janggal.

Eggi Sudjana yang berpasangan dengan Moh. Sihat pada saat mencalonkan diri, juga berharap agar KPK mampu menembus hubungan kasus Pemilukada Jatim dengan kasus korupsi di Jawa Timur yang ditengarai sebagai korupsi kelas wahid.

“Abraham kan bilang di Jawa Timur ada korupsi yang luar biasa, ini hasil pemilukada-nya janggal, ya KPK harus mampulah menembusnya,” pungkas Eggi yang menempati posisi buncit saat pemilukada jatim 2013 lalu.

Sebelumnya, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi juga mengatakan, KPK harus fokus kepada indikasi suap Pemilukada Jatim yang melibatkan tersangka Akil Mohctar. “Sudah selayaknya KPK harus mengarah ke Jawa Timur karena berkaitan dengan Akil Mochtar,” ujar Ucok saat dihubungi Aktual.co di Jakarta, Kamis (02/01).

Dia menjelaskan, penyelesaian sengketa-sengketa Pemilukada yang ditangani Akil Mochtar dipastikan terindikasi suap. = DODI BASHORI

KINERJA IBU-IBU

Warga Surabaya Berharap PKK Masuk Raperda RT/RW SURABAYA - Sejumlah warga di Kota Surabaya berharap agar kinerja ibu-ibu yang tergabung dalam PKK atau Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga masuk dalam Raperda Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

"Selama ini kinerja ibu-ibu PKK sama dengan pengurus RT dan RW. Tapi selama itu juga kurang mendapat perhatian dari

pemerintah kota. Jika pengurus RT/RW mendapatkan biaya transport, tapi ibu-ibu PKK tidak," kata Ketua RT 4/RW 11 Medayu Utara, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Sutekno saat pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya di kampung setempat, Minggu (5/11).

Menurut dia, selama ini kinerja ibu-ibu PKK dalam program Posyandu dan kegiatan-kegiatan ibu rumah tangga lainnya rutin dilakukan.

Bahkan, lanjut dia, kinerja ibu-ibu PKK lebih bisa terlihat manfaatnya di masyarakat. "Kami berharap ini diperhatikan pemkot. Jika perlu sarana dan prasarana pendukung kegiatan PKK dibantu," katanya.

Hal sama juga diungkapkan Ketua RW 11 Medayu Utara Suparto. Ia mengatakan peran ibu-ibu PKK sangat penting dalam penunjang pemberdayaan masyarakat.

"Pemberdayaan ekonomi di tingkat kampung selama ini yang

jalan juga dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Maka peran mereka harus diperhatikan pemkot," katanya.

Mendapati hal itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya Herlina mengatakan pihaknya akan menampung aspirasi dari warga Medayu Utara tersebut. "Kebetulan saat ini, komisi C sedang membahas Raperda Pembentukan RT dan RW sehingga itu bisa dimasukkan dalam raperda," katanya.

Herlina mengatakan dalam

pembahasan raperda tersebut sempat ada usulan memberikan uang transport kepada pengurus PKK dan sarana penunjungan kegiatan PKK. Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim sebelumnya mengatakan draf raperda pembentukan RT/RW perlu dikoreksi karena dalam salah satu pasal disebutkan adanya larangan Ketua RW dan RT masuk dan terlibat dalam Partai Politik. = ANT/DIK

KORAN MADURA

LINTAS JATIM

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

11

SAMBUT KEMENANGAN

Bonek Turun Jalan

LUAPKAN KEGEMBIRAAN

ari armadianto/koran madura

Bonek Mania konvoi keliling Pusat Kota Surabaya, Minggu (5/1) meluapkan kegembiraan atas kemenangan Persebaya menjadi juara Divisi Utama dan melaju ke ISL.

KPU Jangan Memihak SURABAYA - DPRD Provinsi Jawa Timur meminta kepada Tim Seleksi (Timsel) calon anggota KPU Provinsi Jawa Timur agar tidak meloloskan calon anggota KPU yang berafiliasi kepada partai tertentu, agar lembaga penyelenggara pemilu di Jawa Timur kembali dipercaya warganya.

"Jangan sampai kasus pilgub Jawa Timur terulang kembali. Ada komisioner KPU yang pro terhadap. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalaludin Alham kepada Koran Madura, Minggu (5/1) kemarin.

Untuk diketahui, dalam pilkada Jawa Timur, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Andry Dewanto Achmad dituding pro terhadap pasangan Berkah dalam pilgub Jatim 2013, akibat tindakannya mem-broadcast- pesan

melalui BBM yang isinya "Saksikan keunggulan Cagub PKB Khofifah IP dlm debat kandidat di Metro TV live dr Gramedia Expo malam ini jam 19.00 WIB. Sebarkan..:)". Akibat tindakannya tersebut, Andry berurusan dengan DKPP. Karena tidak ingin kasus serupa terjadi, Jalal meminta agar timsel benar-benar merekomendasikan 10 nama calon anggota KPU Jatim yang benar-benar independen ke KPU Pusat. Anggota KPU yang baru, kata Jalal, harus

bisa berdiri ditengah-tengah.

"Tidak ke kanan atau ke kiri, bekerja proporsional dan profesional untuk mengabdi pada bangsa, dunia dan akhirat. Jaga kepercayaan rakyat, karena sekali lagi rakyat dikecewakan akan sulit untuk memulihkan," tandasnya.

Menanggapi permintaan tersebut, Ketua Timsel Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Aribowo kepada Koran Madura, Minggu (5/1) mengatakan, seluruh pelamar calon anggota KPU bukan partisan partai politik.

"Kami sudah melakukan seleksi administrasi terhadap 203 pelamar, tak satupun partisan parpol, termasuk 5 orang komisioner KPU Jatim yang sekarang," katanya.

Dari 203 tersebut, 33 orang dinyatakan gugur. Sedangkan 170 lainnya lolos dan hari ini mengikuti tahapan berikutnya, yakni test psikologi, termasuk 5 orang komisioner KPU Provinsi Jawa Timur yang masih aktif yakni Andry Dewanto Ahmad, Nadjib Hamid, Sayekti Suindiyah, Agus Mahfudz Fauzi dan Agung Nugroho. Sebelumnya mereka telah melewati tes tulis dan kesehatan. Setelah 3 tes tersebut selesai, timsel akan menjumlahkan skor nilai masing-masing peserta. Peserta yang lolos tahap II ini akan diambil 20 orang. Kemudian, 20 orang ini akan menjalani proper dan wawancara dengan timsel. Selanjutnya timsel akan mengambil rangking 10 besar. = E HANA DIMAN

SURABAYA – Bonekmania, pendukung Persebaya melakukan aksi turun dengan berkonvoi mengelilingi Pusat Kota Surabaya, Minggu (5/1). Aksi tersebut sebagai luapan kegembiraan setelah Persebaya menjadi Juara Divisi Utama dan berhasil lolos promosi di Indonesia Super League (ISL).

Pantauan Koran Madura, ratusan supporter bola beratribut hijau ini, berkumpul di Jalan Simpang Dukuh yang merupakan Markas Persebaya dan Yayasan Suporter Surabaya. Mereka berkonvoi menggunakan motor dan mobil dengan pengawalan ratusan Sabhara Polrestabes Surabaya.

Dalam pengamanan polisi juga menyiapkan 1 unit mobil water cannon di depan Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo.

Kabagops Polrestabes Surabaya, AKBP Sudamiran mengatakan pihaknya menyiapkan 341 personil Sabhara dan Intel guna mengamankan kegiatan konvoi tersebut.

"Konvoi ini bergerak dari Simpang Dukuh, dilanjutkan ke Jalan Gubernur Suryo, Panglima Sudirman dan kembali lagi ke Markas Persebaya di Jalan Simpang Dukuh," jelas AKBP Sudamiran saat ditemui di sela-sela konvoi Bonek Mania di Jalan Simpang Dukuh, Surabaya.

Persebaya dibawah kendali Diar Kusuma Putra ini mampu mengantar Tim Bajul ijo menjadi juara Divisi Utama dan mengantarkannya ke ISL. Namun sayangnya, saat ini masih terjadi dualisme Persebaya. Para Bonek menganggap Persebaya 1927, yang musim lalu bermain di Indonesian Premier League (IPL), sebagai Persebaya yang asli. Akan tetapi PSSI justru mengakui Persebaya ISL yang dibentuk dari tim bernama Persikubar Kutai Barat dan berhasil menjuarai Divisi Utama PT Liga Indonesia musim lalu. = G ARMADIANTO SEMERU

POLWAN BERJILBAB

Khofifah: Saya Siap Sumbang Jilbab untuk Polwan SURABAYA - Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa mengatakan siap menyumbang dan memenuhi kebutuhan jilbab bagi Polwan Muslimah di seluruh Indonesia jika masalah dana menjadi kendala penerapan kebijakan tersebut.

"Kalau Polri tidak memiliki alokasi anggaran pengadaan bagi Polwan yang ingin berjilbab, saya siap membantu berapapun

kebutuhan yang diperlukan," ujarnya saat meresmikan Yayasan Radiant Indonesia (YRI) di Jalan Jambangan Kebon Agung Surabaya, Minggu (5/1).

Ia mengapresiasi kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman yang mempersilahkan Polwan berjilbab.

Menurut dia, di samping untuk melaksanakan tugas, jilbab sekaligus mengamalkan Syariat Islam.

Khofifah yang pernah menjabat Menteri Pemberdayaan

Perempuan era Presiden KH Abdurrahman Wahid itu mengaku awal Desember 2013 sudah mengirim pesan singkat melalui sms kepada Kapolri Jenderal Sutarman.

Hanya saja, hingga saat ini belum mendapat respon dari Kapolri yang juga pernah menjabat sebagai ajudan pribadi (Alm) Presiden Abdurrahman Wahid tersebut. "Kalau nanti dijawab, saya mau pastikan berapa kebutuhannya, warna,

dan bahannya seperti apa. Saya bersama teman-teman siap mengkoordinir membantu berapapun jilbab yang dibutuhkan, bahkan bisa lebih," kata mantan Calon Gubernur Jawa Timur di Pilkada 2013 tersebut.

Sejumlah kerabat Khofifah yang sudah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya membantu pengadaan jilbab Polwan, antara lain Arzeti Bilbina, Neno Warisman, dan lainnya.

Menurut dia, jika negara tak sanggup mengalokasikan anggaran untuk kepentingan kaum muslimah melaksanakan Syariat Islam merupakan sebuah ironi. Pasalnya, subsidi BBM yang nilainya mencapai triliunan bisa teratasi. "Pencerahan suatu kaum itu bisa terjadi antara ulama atau kiai dan umara atau pemerintah bisa bersatu. Ini yang diinginkan bersama dan semoga segera terealisasi," kata Khofifah. = ANT/DIK

12

LINTAS JATIM

KORAN MADURA

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

Ketua KPU Siap Diperiksa KPK SURABAYA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad, hari ini siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap sengketa pilgub Jawa Timur, dengan tersangka mantan Ketua KPK Akil Mochtar.

"Besok (hari ini) pukul 10.00 WIB, saya siap diperiksa KPK sebagai saksi. Sekarang (tadi malam) saya dalam perjalanan ke bandara Juanda untuk terbang ke Jakarta pukul 19.40 WIB," kata Andry kepada Koran Madura melalui BBM, tadi malam.

Andry sempat izin pada panggilan pertama KPK pada Selasa, 31 Desember 2013 lalu karena mengikuti rangkaian test dan wawancara kesehatan se-

leksi calon anggota KPU Provinsi Jatim periode 2014-2019, di RS Unair Kampus C Surabaya. Kemudian ia menerima panggilan kedua dari KPK, Sabtu (4/1) dua hari yang lalu. Surat panggilan dikirim dengan jasa layanan pengiriman JNE. Pada pemeriksaan ini, Andry tidak didampingi siapapun, termasuk kuasa hukum. Menurutnya, ia tidak perlu didampingi karena yakin dirinya tidak mengetahui adan-

Andry Dewanto Ahmad Ketua KPU Jawa Timur

ya dugaan suap dalam sengketa pilgub Jawa Timur.

"Saya tidak tahu soal suap di pemilukada Jawa Timur menyangkut diri saya selaku Ketua KPU Provinsie Jawa Timur maupun pribadi. Dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan hakim atau pegawai MK secara langsung ataupun tidak langsung di luar sidang. Saya hanya melaksanakan tugas selaku termohon, membantah semua alat bukti dan saksi pemohon (Berkah) di dalam persidangan MK," tandasnya.

Dalam pemeriksaan hari ini, Andry membawa sejumlah dokumen, antara lain, SK penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat, SK hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pilgub, SK pasangan calon terpilih, Pu-

tusan MK dan Putusan DKPP. Ia yakin tidak mengetahui kasus suap dalam sengketa pilgub Jawa Timur yang diajukan pasangan Berkah ke MK. Pada perkembangannya, mantan Ketua MK diduga menerima suap dalam penanganan sengketa Pemilukada Jawa Timur . Meski pada saat pembacaan vonis pilkada Jatim pada 7 Oktober 2013, Akil tidak ikut serta dalam pembacaan putusan yang hasilnya gugatan Berkah ditolak dan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) tetap terpilih kembali sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jatim 2014-2019, karena terlebih dahulu ditahan KPK. = E HANA DIMAN

RUMAH SAKIT

Perbanyak Ruang Kelas III

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kanit II Sat Reskoba Polrestabes Surabaya Iptu Henry Eko Irawan menunjukkan barang bukti sabu-sabu dan tersangka di Mapolrestabes Surabaya.

JADI BANDAR SABU

Dua Warga Madura Ditangkap SURABAYA – Peredaran Narkoba yang bersumber dari pulau garam Madura kian memprihatinkan. Kali ini Mohammad Agus (25) warga Lenteyan, Sampang Madura dan Salehudin (26) warga Balanan Sapling, Madura di tangkap Unit Idik II Satreskoba Polrestabes Surabaya di Jl Basuki Rahmad, Surabaya, saat mengantar pesanan Narkoba jenis Sabu.

Dari tangan kedua tersangka, petugas mendapatkan dua plastik berisi sabu 80,88 gram, satu buah kotak yang dilakban, dua unit mobil Honda Brio dan Daihatsu Xenia milik tersangka yang disewa serta dua buah handphone.

Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti mengatakan, penangkapan terhadap dua tersangka kurir Narkoba jenis sabu

ini dilakukan lewat operasi rahasia polisi yang menyamar alias undercover buy. Saat itu, anggota polisi yang menyamar berhasil meyakinkan dua kurir ini bahwa dirinya sedang membutuhkan suplai sabu dalam jumlah besar karena banyak pesanan dari pelanggan.

Pada waktu dan tempat yang dijanjikan, pesanan itu diantar oleh kedua tersangka ini. Saat itulah, polisi membuka penyamarannya dan langsung menangkap mereka. ”Kedua tersangka yang ditangkap merupakan bandar yang akan mengantar pesanan langganannya.

Selama ini keduanya sudah empat kali melakukan transaksi di tempat yang sama,” terang Suparti sambil menyebut lokasi resto cepat saji di kawasan Jl Basuki Rahmad.

Pada petugas penyidik yang

memeriksa keterangannya, Agus mengaku sabu itu didapatnya dari AS warga luar Surabaya yang langsung mengantar ke Madura saat ada pesanan. Bapak satu anak ini mengaku mendapat untung 50 ribu per gramnya. “Saya jual dengan cara dibikin paket per gram agar mendapat keuntungan lebih banyak,” terangnya.

Sementara Kanit II Sat Reskoba Polrestabes Surabaya Iptu Henry Eko Irawan mengatakan, bahwa timnya saat ini sedang mengejar AS pemasok barang yang saat ini ditetapkan sebagai DPO. “Namun bisa jadi itu hanya nama asal sebut agar pemasok yang asli tak bisa tertangkap. Hal itu lumrah dalam dunia atau jaringan Narkoba,” tegasnya. = DODI BASHORI

SURABAYA – Dua rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya, yakni Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Soewandhie dan RS Bakti Dharma Husada (BDH) akan memperbanyak kelas III bagi pasien di luar askes dan belum terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Aku nggak mau nanti kamar kelas III full , lalu jadi alasan rumah sakit menolak pasien,” tegas Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Minggu (5/1).

Risma menjelaskan, kamar kelas VIP diturunkan ke kelas I, kelas I diturunkan ke kelas II, kelas II diturunkan ke kelas III. “Tiap kelas saya down grade kelas supaya bisa menampung banyak pasien, khususnya kamar kelas III lebih banyak,”ujar Risma.

Ia mengaku khawatir jika ternyata kelas III dengan tarif Rp.40.000/hari tersebut akan penuh oleh warga yang tercover oleh program yang 1 Januari 2014 tersebut diluncurkan. “Kalau kepepet, Puskesmas yang sudah memenuhi syarat, saya akan buka kelas III,” imbuhnya.

Risma menuturkan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki 48 rumah sakit rujukan di Surabaya, selain puskesmas. “Tapi Pemkot Surabaya cuma mengkoordinir 2 rumah sakit, RSD Soewandi dan RS BDH. Maka itu kami berusaha jangan sampai kami kekurangan kamar kelas III,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya,

Febria Rahmanita menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait JKN kepada warga beberapa bulan sebelum pergantian tahun 2014.

Untuk saat ini, kartu JKN belum jadi karena masih dalam masa transisi yang kemungkinan memakan waktu tiga bulan.

“Kartu JKN belum terbit, tapi kita terima dulu kartu lama (Jamkesmas biru, Askes maupun Jamsostek - red). Kalau kartu JKN-nya jadi, kartu akan diganti,” ujarnya.

Selain peserta BPJS, Pemkot juga menampung pasien tak mampu dengan syarat mereka melampirkan keterangan miskin dan KTP Surabaya di mana biayanya ditanggung oleh Pemkot Surabaya.

Selain mendown grade, Tahun 2014 Pemkot Surabaya akan memperluas RSD Soewandhie untuk menambah jumlah kamar rawat inap, kamar operasi dan ruang ronsen. Perluasan yang sedikitnya memakan 20 rumah warga tersebut diharapkan tidak ada pasien yang waiting list.

Menyandang status rumah sakit tipe B ini, selama ini ruang operasi yang ada di lantai 1 jumlahnya hanya 2 unit sehingga tidak seimbang dengan jumlah pasien. Maka akan dibangun 3 kamar operasi lagi yang akan dipakai untuk pasien rawan inap. Sedangkan 2 kamar operasi yang lama dikhususkan bagi pasien IGD. = G ARMADIANTO SEMERU

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

PROBOLINGGO

KORAN MADURA

SENIN 6 JANUARI 2014

SENIN 6No. JANUARI 2014| |TAHUN No. 0274 |IIITAHUN III 0274

13 13

Harga Elpiji Terancam Bergejolak Diskoperindag Segera Pantau Pasar PROBOLINGGO – Kenaikan harga gas elpiji 12 kg sebesar 60 persen terancam bergejolak. Pasalnya, kenaikan harga tersebut dinilai terlalu tinggi. Sehingga nanti rencana kenaikan itu akan berimbas terhadap inflasi.

Kepala Diskopindag Kota Probolinggo, Zainullah saat dikonformasi terkait hal itu enggan untuk memberikan komentar. Alasannya, kenaikan harga elpiji 12 kg tersebut masih belum ditetapkan oleh pemerintah. “Saya belum bisa memberikan komentar terlalu jauh. Karena itu masih belum diputuskan oleh pemerintah,” tandasnya kepada wartawan, Minggu (5/1).

Menurut dia, kenaikan harga elpiji 12 kg sebesar 60 persen tersebut jelas akan bergejolak di masyarakat. Terbukti sekarang saja, kenaikan itu sudah menjadi tarik ulur. “Jelas nanti akan bergejolak,” kata Zaenullah.

Untuk mengantisipasi terjadinya gejolak itu, pihak Diskopindag segera mengambil langkah dengan melakukan pemantauan pendistribusian gas elpiji itu di tingkat pasar.

Rencana pemantauan pasar itu, rencananya akan dilakukan Senin (6/1) atau Selasa (7/1) mendatang. “Kita akan segera melakukan pemantauan pasar untuk melihat perkembangannya,” katanya.

Zaenullah menjelaskan, harga elpiji 12 kg kini berkisar 70 ribu di pasaran. Jika kenaikan tersebut sebesar 60 persen, maka harganya akan naik berli-

pat ganda menjadi Rp.125 ribu sampai Rp.130 ribu di pasaran.

Sementara itu, sejumlah ibu rumah tangga (RT) saat dimintai komentarnya soal kenaikan harga elpiji 12 kg, berharap agar pemerintah membatalkan kenaikan itu. Alasannya, kenaikan tersebut dinilai tidak logis hingga mencapai 60 persen. “Kami menilai kenaikan harga itu tidak logis karena lebih dari separuh persen,” ujar seorang ibu RT, Ny. Aisyah asal warga Kecamatan Kademangan.

Dia mengatakan, rencana kenaikan elpiji yang selangit tersebut, justru akan menambah beban bagi masyarakat bawah.

Apalagi, kini juga dihadapi oleh sejumlah bahan pokok yang juga mengalami kenaikan di pasaran. “Kalau semuanya naik, masyarakat akan semakin terbebani,” tandasnya.

Berbeda dengan Ny. Sundari.

Jika harga elpiji 12 kg mengalami kenaikan 60 persen, maka tidak menutup kemungkinan gas elpiji 3 kg juga akan mengalami kenaikan. “Kalau harga hal itu sampai terjadi, maka masyarakat akan merubah pola hidupnya menggunakan kayu bakar ketimbang menggunakan gas elpiji,” katanya. = UGI

GEDUNG BARU

fud/koran madura

Pemkab Probolinggo mempunyai gedung serbagunabaru Bekas Gedung Eks Gedung DPRD yang terletak di jalan raya Ahmad Yani Kota Probolinggo.

MENUNGGU SERAH TERIMA

Gedung Joyo Lelono Belum Diaktifkan PROBOLINGGO – Gedung Eks DPRD Kabupaten Probolinggo yang terletak di jalan raya Ahmad Yani Kota Probolinggo, akhirnya direnovasi menjadi Gedung Serbaguna dengan nama Joyo Lelono.

Saat ini gedung tersebut masih belum bisa digunakan untuk umum meski pengerjaannya sudah rampung.

Menurut Kepala Bagian Umum Hudan Syarifuddin mengatakan untuk revitalisasi gedung sudah rampung pada akhir Desember kemarin. Tetapi untuk saat ini gedung tersebut masih belum bisa dipakai.”Gedung serbaguna sendiri baru bisa difungsikan setelah penyerahan dari Dinas PU ke Bupati, baru nanti diresmikan,” ujarnya, Minggu (5/1) kemarin.

Penggunaan gedung serba-

guna tersebut, lanjut Hudan, diperkirakan dalam bulan ini sudah bisa dipakai karena revitalisasi sudah selesai semua dan siap pakai.”Perkiraan bulan ini sudah bisa difungsikan mas, tapi untuk lebih jelasnya konfirmasi ke Dinas PU dulu.”terangnya.

Terkait hal ini, Kepala Dinas PU Cipta Karya, Priyono, belum bisa dimintai konfirmasi, saat dihubungi telpon selulernya juga tidak ada jawaban.

Sementara itu, Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Santoso, menjelaskan bulan ini sudah bisa difungsikan, tetapi saat ini masih di utamakan untuk keperluan pemerintahan.

Kalau untuk umum masih menunggu rujukan dari Pemkab. ”Gedung serbaguna itu juga bisa dipakai masyarakat

umum maupun perorangan, tetapi ada mekanisme tertentu, termasuk biaya sewa.

Nantinya uang sewa itu akan masuk kas Daerah/Pemerintah setempat.”tandasnya.

Ia mengatakan, untuk revitalisasi gedung tersebut dimulai 20 Juli 2013 kemarin, dan selesai pada akhir Desember 2013 lalu, termasuk semua fasilitas juga sudah dibenahi.”Gedung serbaguna mempunyai fungsi untuk dipergunakan dalam acara-acara khusus.Seperti acara – acara rapat dan acara pertemuan,”timpalnya.

Perlu diketahui, perihal besaran dana yang dianggarkan untuk renovasi bekas gedung DPRD Pemkab Probolinggo menjadi gedung serbaguna menelan angaran sebesar Rp 815 juta. = FUD

PILEG

Caleg Demokrat Jangan Takut Wacana Floating Penguasa PROBOLINGGO – Santernya wacana intervensi ploting pengusaha terhadap pemilu legeslatif 9 April 2014 mendatang, membuat Partai Demokrat (PD) tidak gentar. Bahkan, PD menganggap wacana itu hanya sebuah isapan jempol.

“Intervensi untuk memploting caleg siapa yang jadi itu saya kira tidak bisa dilakukan oleh siapapun,” ujar Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Probolinggo, Dedi Irawan kepada wartawan,

Minggu (5/1).

Menurut dia, sebagai pengurus partai, pihaknya menghimbau kepada semua caleg PD agar tidak termakan oleh isu ploting.

Pasalnya, untuk menentukan siapa yang mendapatkan dukungan pada pemilu legeslatif, rakyatlah yang bisa menentukan. “Untuk mendapatkan dukungan itu, rakyatlah yang bisa menentukan,” tandasnya.

Dedi menjelaskan, pada pemilu legeslatif mendatang, rakyat sudah tidak bisa dikelabuhi. Ka-

rena rakyat kini sudah mulai cerdas menentukan pilihannya untuk memilih seorang wakil rakyat.

Hanya saja, untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan suara pada pileg mendatang, PD akan terus melakukan konsulidasi dan memperkuat saksi di setiap TPS. “Kita akan perkuat saksi nantinya untuk mengantisipasi terjadinya peluang kecurangan,” timpalnya.

Pada pileg mendatang, PD mempunyai target sebanyak 12 kursi. Untuk memenuhi target

tersebut, PD akan terus melakukan konsulidasi dengan menghimbau agar caleg rajin turun ke masyarakat (turba). “Tanpa itu jangan harap seorang caleg bisa jadi,” katanya.

Dedi menambahkan, untuk memenuhi target kursi tersebut, ada strategi khusus yang akan dijalankan. Namun pihaknya tidak bisa menjelaskan secara detail tentang strategi tersebut. “Kita tidak bisa menjelaskan soal itu.

Karena setiap partai itu mem-

punyai strategi masing-masing,” kilahnya.

Dengan target sebanyak 12 kursi itu, Dedi berharap setiap Daerah Pemilihan (Dapil) mendapatkan sebanyak 2 kursi. Hanya saja, Dapil daerah mana saja yang menjadi perioritas PD, lagi-lagi Dedi enggan menjelaskan.“Kalau soal itu, mungkin bulan Pebruari atau Maret, kita baru bisa menjelaskan dapil mana yang menjadi perioritas mendapatkan kursi,” pungkasnya. = UGI

14

PROBOLINGGO

KORAN MADURA

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

Anggaran BLH Mencapai Rp 22,5 M PROBOLINGGO – Anggaran belanja di kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) tahun 2014 mencapai 22,5 miliar. Angka fantastis itu peruntukannya untuk belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL).

Hal ini disampaikan Kepala BLH Kota Probolinggo, Budi Krisyanto saat peluncuran “Aku Bangga Berkarya Bersama BLH” (AB4) di kantor BLH. “BTL itu senilai 7,3 miliar dan BL senilai 15,3

miliar,” katanya kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Besarnya anggaran BLH tersebut, kata dia, untuk mendukung sejumlah pelaksanaan program yang ada di BLH Kota Proboling-

go. Di kantor BLH sendiri terdapat 12 program serta sebanyak 65 program kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi pemkot Probolinggo.

“Jadi anggaran belanja itu peruntukannya untuk pelaksanaan pencapaian program yang sudah diagendakan,” terang dia.

Menurut mantan Kepala Bapeda Kota Probolinggo itu menjelaskan, dari beberapa program

tersebut terdapat program yang diprioritaskan.

Seperti peningkatan kinerja, pengelolaan sampah serta pengendalian pencemaran dan pengrusakan terhadap lingkungan hidup.“Selain itu masih banyak lagi program yang kita perioritaskan,” imbuh dia.

Seperti menyangkut peningkatan pengendalian polusi, pengelolaan Ruang Tata Hijau (RTH),

konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan lain sebagainya.“Nah, untuk memenuhi target itu, kita perlu melakukan peningkatan terhadap kompetensi SDM yang ada,” katanya.

Peningkatan SDM tersebut melalui pengawasan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasaranan yang memadai. = UGI

ANTISPASI KEBUSUKAN BIBIT

Petani Bawang Merah Lakukan Pengasapan

fud/koran madura

PROSESI SUMPAH. Supandi (59) warga Desa Kelampok Kecamatan Besuk Kabupaten Pobolinggo saat diambil sumpah pocong karena tuduhan ilmu santet, Minggu (5/1).

DIDUGA MILIKI ILMU SANTET

Warga Nekat Sumpah Pocong PROBOLINGGO - Garagara dituduh memiliki Ilmu santet, Supandi (59) warga Desa Kelampok Kecamatan Besuk Kabupaten Pobolinggo, nekat melakukan sumpah pocong demi menghapus fitnah kepada dirinya.

Dalam pengambilan sumpah tersebut, ratusan warga berduyun-duyun melihatnya. Sumpah pocong itu dipimpin oleh KH. Ainul Hasan.

Menurutnya, sumpah yang dilakukan oleh Supandi, bermula dari tuduhan Arifin (45) bahwa beliau memiliki Ilmu santet. Padahal Arifin sendiri masih ada ikatan saudara dari beliau.

“Isu tersebut sudah di terimanya sejak 10 tahun lalu. Namun akhirnya Supandi memilih untuk melaksanakan sumpah tersebut sebagai bentuk pembuk-

Jangan mudah menuduh seseorang dalam memiliki ilmu tersebut. Karena hal tersebut justru menimbulkan fitnah,”

KH. Ainul Hasan Pemimpin Sumpah

tian dan ingin menghapus dirinya dari tuduhan tersebut. Kalau dia tidak memiliki ilmu hitam tersebut,” terang Ainul Hasan ,Minggu (5/1) kemarin.

Pengambilan sumpah pocong, lanjut Ainul Hasan, memang sering dijadikan alat oleh masyakat

terhadap tuduhan memiliki ilmu santet. Agar tidak terjadi persoalan yang mengarah kepada kriminalisasi.

“Jangan mudah menuduh seseorang dalam memiliki ilmu tersebut. Karena hal tersebut justru menimbulkan fitnah,”tandasnya.

Sementara itu, Kapolsek Besuk, AKP Mahmud, mengatakan, prosesi pengambilan sumpah tersebut di hadiri oleh semua keluarganya dan tokoh masyarakat. Bahkan dari perangkat desa pun juga menghadiri acara tersebut.

“Agar kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. Kalau ada permasalahan dimasyarakat harus di selesaikan dengan musyawarah. Sehingga tidak menimbulkan persoalan lain sesudahnya,” pungkasnya. = FUD

PROBOLINGGO - Untuk menghindari dari kebusukan bibit, para petani bawang merah dalam musim penghujan malakukan upaya pengasapan bibit bawang.

Salah satu petani bawang merah Mahrus (45) asal Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, mengatakan, dirinya secara rutin melakukan pengasapan ketika sudah musim hujan tiba. Karena dengan upaya tersebut, bibit bawang yang dimilikinya bisa terselamatkan dari kebusukan.“Kalau hujan hawanya dingin sehingga akan mudah bibit bawang merah akan rusak,” katanya Minggu, (5/1).

Mahrus, mengakui saat ini banyak petani yang menyimpan bibit untuk persiapan musim tanam. Biasanya petani melakukan penanam tanam bawang ketika bulan 3 dan 4 mendatang. Pasalnya hujan di bulan tersebut sudah mulai berkurang.

“Sebelum bulan tersebut, persedian bibit yang akan ditanam petani harus secara rutin dilakukan pengasapan. Sehingga bibit bawang akan keras dan tidak mudah untuk busuk, “tandas Mahrus.

Selain untuk mengeraskan bibit bawang, lanjut Mahrus, kupu-kupu tidak mudah hinggap ke bibit bawang karena panasnya pengasapan tersebut. Karena kupu-kupu bisa bertelu di akat bawang dan menjadi ulat.“Bibit bawang bisa kempes karena dimakan ulat yang ditimbulkan oleh kupu –kupu tersebut,” ucapnya.

Menurutnya, bibit yang ditaruh oleh petani sangat bervariasi tergantung kemampuan ekonomi yang dimilikinya.

Terkadang ada yang menaruh bibit bawang 1 Kwintal sampai dengan 1 ton bibit. Semakin luas lahan yang dimilikinya, maka semakin banyak bibit yang akan ditaruh.

“Kalau tidak taruh bibit sendiri maka dia akan kesulitan mendapatkan bibit. Karena harga bibit pada musim tanam akan mahal dan jarang bibit untuk dijual,” terangnya.

Sebelum bulan tersebut, persedian bibit yang akan ditanam petani harus secara rutin dilakukan pengasapan. Sehingga bibit bawang akan keras dan tidak mudah untuk busuk,”

Mahrus Petani

Sementara itu, Eto (45), salah satu pengusaha dan penjual bibit bawang merah Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, mengatakan kalau secara rutin dirinya menjual bibit bawang untuk ditanam.

“Untuk mecegah kerugian dirinya selalu melakukan pengasapan ketika musim hujan tiba. Dengan pengasapan maka bibit bawang bisa bertahan secara lama sampai bisa bertahan delapan bulan lebih,” ungkapnya. = FUD

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

OLAHRAGA

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 2014 0274 | TAHUN III SENIN 6 JANUARI

No. 0274 | TAHUN III

15 15

London Utara Milik Arsenal LONDON - Bentrokan dua tim London Utara, antara Arsenal versus Tottenham Hotspur di Stadion Emirates, Minggu (5/1) dini hari WIB pada ajang Piala FA akhirnya dimenangi Arsenal dengan skor meyakinkan 2-0. Dengan kemenangan Arsenal ini, maka Tottenham pun tersingkir dari kejuaraan sepakbola tertua tersebut. Dua gol “The Gunners” pada laga tersebut masing-masing dicetak oleh Santi Cazorla dan Tomas Rosicky.

Penampilan tim Meriam London itu membuat sang pelatih Arsene Wenger girang. Menurutnya, para pemain bermain baik baik saat menyerang maupun bertahan.

“Pertandingan dimainkan pada kecepatan yang bagus dan saya pikir kami mengontrol dengan cukup baik dua sisi permainan: pertahanan dan serangan. Kami selalu terlihat disiplin dan ketat di lini belakang. Setiap kali, ketika permainan kami berdasar pada pergerakan dan cepat, umpan-umpan yang tajam, kami terlihat berbahaya,” kata Wenger sebagaimana ditulis di website resmi Arsenal.

Wenger juga secara khusus memberikan pujian kepada pemain mudanya, Serge Gnabry.

Gnabry bermain penuh pada laga itu dan memberi umpan matang untuk gol Cazorla. “Dia bermain bagus pada beberapa pertandingan di luar kandang seperti saat

bermain di Swansea, Crystal Palace, dan secara umum pada hari ini dia telah menunjukkan bahwa dia adalah kualitas. Dia tampil sangat bagus. Dia masih sangat muda. Dia lahir pada 1995, tapi punya kualitas. Dia cerah dan punya otak sepakbola yang bagus,” pujinya.

Sementara pelatih Tottenham Tim Sherwood menilai, kekalahan timnya dari rival sekota disebabkan oleh kelelahan dan krisis pemain. Tercatat sejumlah pemain Tottenham sedang dalam perawatan di antaranya Jan Vertonghen, Paulinho, Younis Kaboul, Sandro, dan Andros Townsend.

Meski demikian, secara permainan, “The Lilywhites” sebenarnya mampu mengimbangi permainan Arsenal, bahkan menguasai jalannya pertandingan.

Emanuel Adebayor dan kawankawan menguasai permainan 54% berbanding 46% milik Arsenal.

Spurs melepas total 13 tendan-

THE GUNNERS MENANG.

Pemain Arsenal Sergey Gnabry (kiri) berebut bola dengan bek Tottenham Hotspur Vlad Chiriches pada pertandingan babak ketiga Piala FA di Stadion Emirates, London, Minggu (5/1) dini hari.

gan di mana tiga tepat sasaran, sementara tuan rumah punya 14 percobaan dan lima di antaranya on target.

Sherwood jelas kecewa dengan hasil yang diraih timnya, namun cukup puas dengan performa yang ditampilkan anak-anak asuhnya. “Saya kecewa dengan hasilnya, tapi kami tidak mempermalukan diri sendiri. Kami menunjukkan bahwa kami berada di level yang sama dengan Arse-

TIBA DI MILAN

Keisuke Honda Siap Beraksi MILAN - Gelandang internasional Jepang yang merumput di CSKA Moscow Keisuke Honda akhirnya tiba di AC Milan pada Minggu (5/1) dini hari WIB untuk membela klub kota mode Italia yang kini lagi terpuruk. Honda pun tak sabar lagi mengenakan seragam “I Rossoneri” dan membantu tim itu merambat naik ke papan atas klasemen sementara Liga Serie A Italia.

Honda tiba di Bandar Udara Malpensa, Milan, Sabtu (4/1) petang waktu setempat atau Minggu (5/1) dini hari WIB. Kedatangannya ini merupakan rangkaian dari transfer yang telah disepakati sejak Desember lalu.

Honda bergabung dari CSKA Moskow dengan status cumacuma setelah kontraknya di klub Rusia itu habis. Pemain 27 tahun itu akan mengenakan seragam bernomor punggung 10 yang memang tak terpakai sebelumnya.

Kabar menyatakan Milan telah berhasil menjual lebih dari seribu buah jersey tersebut.

“Saya senang berada di sini dan saya sangat bersemangat. Saya siap bermain, saya tidur pulas sepanjang penerbangan, dan saya tak sabar bertemu dengan rekan setim baru saya. Saya pikir saya bisa banyak berkontribusi, sesuatu yang lebih untuk tim. Saya telah menunggu untuk waktu yang lama. Ini adalah mimpi yang jadi kenyataan, AC Milan selalu jadi klub legendaris untuk saya, saya jadi penggemar sejak kecil,” kata Honda.

Kendati mengaku siap, Honda belum bermain saat “Setan Merah” dari Italia itu menjamu Atalanta, Senin (6/1) malam WIB tadi.

Ia menyaksikan pertandingan itu dari bangku penonton. Honda baru akan diperkenalkan kepada publik pada Rabu (8/1) lusa waktu setempat dan akan melakukan debut saat Milan bertandang ke Sassuolo, akhir pekan depan. = aji/DAR

nal. Ini adalah laga keenam dalam 17 pertandingan untuk kami dan kami mungkin jadi tim dengan skuat paling kecil di liga melihat jumlah pemain cedera yang kami miliki,” kata Sherwood.

Pelatih 44 tahun itu melanjutkan, “Kami kelelahan. Kami sedikit kehilangan ketajaman tapi itu bisa saja terjadi kapanpun.

Para pemain telah menunjukkan karakter yang hebat dan saya bangga dengan mereka.”

Cardiff Menang Sedangkan pada laga terpisah di St James Park beberapa jam sebelumnya, pelatih anyar Cardiff City, Ole Gunnar Solksjaer langsung memberi kesan positif kepada pendukung klub barunya itu, setelah memetik kemenangan 2-1 atas tuan rumah Newcastle United sekaligus menyingkirkan “The Magpies” dari Piala FA. = sky sports/aji/DAR

TRANSFER PEMAIN

Lewy Milik Bayern JERMAN- Striker Borussia Dortmund Robert Lewandowski yang akrab disapa Lewy dipastikan hengkang ke rival utama mereka, Bayern Muenchen mulai musim panas mendatang. Kepindahan striker internasional Polandia ini meningkatkan ketegangan antar kedua rival Bundesliga Jerman tersebut.

“Die Roten” secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mengontrak Lewandowski selama lima tahun.

“Kami sangat puas bisa merampungkan transfer ini. Lewandowski adalah salah satu striker terbaik di dunia. Ia akan semakin menambah kekuatan Bayern dan memberikan kami dorongan.” ujar Chairman Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenige.

Transfer ini sekaligus mengakhiri rumor yang selama ini berkembang. Lewandowski memang gencar dihubungkan dengan Bayern sejak musim panas lalu. Lewandowski mengikuti jejak striker Dortmund lainnya, Mario Gotze yang lebih dulu menyeberang dari Signal Iduna Park ke Allianz Arena. = aji/DAR

16

KORAN MADURA

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

KORAN MADURA

Olahraga

KEBANGGAN

LONDON

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

16

DUKA UNTUK EUSEBIO Legenda Portugal Eusebio meninggal dunia. Hal ini mendapat perhatian dari kapten Portugal dan juga superstar Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Melalui akun twitter pribadinya @Cristiano mengucapkan belasungkawa untuk pendahulunya itu.

“Selalu abadi #Eusebio, rest in peace.”

Bentrokan dua tim asal London Utara, antara Arsenal melawan Tottenham Hotspur di Stadion Emirates, Minggu (5/1) dini hari WIB pada ajang Piala FA akhirnya dimenangi Arsenal dengan skor meyakinkan 2-0. Dua gol ‘The Gunners’ --julukan Arsenal-- pada laga tersebut masing-masing dicetak oleh Santi Cazorla di menit ke-31’ dan Tomas Rosicky pada menit ke-62’.

Kemenangan Arsenal ini sekaligus membuat Tottenham Hotspur tersingkir dari kejuaraan sepakbola tertua di negeri Ratu Elizabeth tersebut.

SELENGKAPNYA OLAHRAGA | 15

LIVEONTV Senin, 6 Januari 2014 AREMA vs HAMBURG SV 19:00 WIB di MNCTV

MILAN vs ATALANTA 21:00 WIB di Global TV

Selasa, 7 Januari 2014 REAL MADRID vs CELTA VIGO 01:00 WIB di RCTI

Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

SANTI CAZORLA | ARSENAL

CRISTIANO RONALDO Kapten Portugal

KEISUKE HONDA SIAP BERAKSI DI MILAN LEWANDOWSKI MILIK BAYERN OLAHRAGA | 15

KORAN MADURA

SENIN

6 JANUARI 2014 No. 0274 | TAHUN III

DUA TOKO SEMBAKO TERPANGGANG

PEMKAB KURANG BERTANGGUNGJAWAB

SUMENEP | B

SAMPANG | I

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

17

PEREMPUAN PENDOBRAK ZAMAN

Neter Kolenang | P

Taneyan Lanjang MENUNTUT.

Mahasiswa Universitas Wiraraja saat berorasi di gerbang pintu masuk kampus, Minggu (5/1). Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi AMUG menuntut pihak kampus mengubah sistem paket pembayaran SPP ke SKS.

UNIJA PERLU

BERBENAH

Polisi Bubarkan Paksa Aksi Mahasiswa SUMENEP - Setelah empat hari mahasiswa menduduki dan menyegel kampus Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep, akhirnya polisi membubarkan paksa aksi mereka, Minggu (5/1).

Pembubaran terhadap penyegelan mahasiswa tersebut karena dinilai telah mengganggu aktivitas pendidikan di kampus.

Sehingga pihak kampus memanggil polisi untuk membubarkan paksa aksi tersebut.

Beberapa informasi yang dihimpun Koran Madura, pembubaran itu atas inisiatif Ikatan Keluarga Orang Tua Mahasiswa (IKOMA). IKOMA menilai bahwa aksi tersebut telah membuat aktivitas belajar mengajar di kampus itu lumpuh, termasuk telah mencoreng nama baik kampus.

IKOMA bekerjasama dengan pihak kepolisian mengusir paksa mereka dari kampus tersebut. Tak peduli hujan deras, pihak kepolisian berhasil membobol pintu masuk yang disegel mahasiswa, termasuk lalu lalang mahasiswa yang awalnya menjaga ketat pintu. Bahkan salah satu dari mereka, Hazmi dibawa ke Mapolres untuk diminta klarifikasi terkait dengan aksi segel.

Menanggapi hal tersebut, Presiden BEM Universitas, Buhara sangat menyayangkan aksi bubar paksa tersebut. Padahal permintaan mahasiswa hanya ingin pihak rektorat menemui mereka dan menyampaikan tentang alasan perubahan paket ke SKS. “Saya sangat menyesalkan sikap kampus yang seperti ini. Kami bukan preman, kami adalah mahasiwa, dan mereka yang melakukan aksi demi kepentingan mahasiswa. Ini adalah cara yang salah, ini adalah cara preman,” katanya, saat turun tangan ikut memediasi tentang pem-

MAHASISWA Menggugat Unija 4 November 2013 Rektor diminta transparan terkait keuangan kampus 2 Januari 2014 Rektor diminta mengubah sistem paket pembayaran SPP ke SKS 3-4 Januari 2014 Mahasiswa menduduki kampus selama dua hari 5 Januari 2014 Polisi membubarkan paksa mahasiswa M. Kamil Akhyari

Ach. Sunandar

bubaran paksa tersebut.

Seharusnya, lanjut Buhara, sebagai akademisi harus menggunakan cara-cara yang mendidik. “Ini kan tidak jauh beda dengan cara preman, kok kampus yang katanya bergengsi dan berkualitas dalam menyelesaikan masalah pakai cara preman,” jelasnya.

Ketika ditanya langkah BEM Universitas, Buhara menegaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil semua BEM Fakultas dan UKM-UKM untuk membicarakan lebih lanjut terkait dengan pembubaran aksi mahasiswa.

Sementara Purek I Mohammad Harun saat hendak dikonfirmasi tidak bersedia memberikan komentar. Ia tak begitu memperdulikan wartawan saat hendak melakukan wawancara terkait pembubaran paksa. = SYAM-

KORAN MADURA KORAN 18 PROBOLINGGO B MADURA

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

SUMENEP

SENIN 6 JANUARI 2014 No. 0273 | TAHUN III

BANTUAN REHAB MUSALA

Tak Diterima Utuh

SUMENEP - Bantuan pembangunan fasilitas tempat ibadah di Kecamatan Gili Genting diduga terjadi penyimpangan. Syaiful Anam, warga setempat, pembagunan rehab Musala Nurul Khatimah, Desa Jati, Kec Gili Genting diduga disunat. Bantuan rehab untuk musala sebesar Rp 2,5 juta hanya dicairkan sebesar Rp 1,5 juta.

Syaiful mempertanyakan kemana bantuan sebesar Rp 1 juta yang tidak dicairkan. Padahal untuk memperoleh bantuan tersebut harus mengajukan proposal pada Pemkab Sumenep, dan dalam proposal tersebut harus dicantumkan struktur kepengurusan musala.

Proses pencairan itu, menurutnya, harus melalui pihak ketiga. undangan yang diberikan pemkab pada lembaga penerima diterima pihak ketiga, MS. Ia menantang siapapun untuk membeberkan dugaan tersebut.

“Lagi-lagi dana bantuan rehab masjid dicairkan melalui oknum berinisal MS. Pencairannya dengan cara dicicil, pertama sebesar Rp 2 juta.

Bantuan rehab masjid itu dilunasi lantaran pemilik Masjid Ar Rahmah, Sutarman menuntut kejelasan bantuan tersebut. Lantaran sudah ramai, akhirnya bantuan rehab masjid sebesar Rp 4 juta itu dibayar tunai,” kata Syaiful pada Koran Madura.

Sementara Kabag Kesmas Pemkab Sumenep Choinur Rasyid menepis dugaan terjadinya penyimpangan dalam proses pemberian bantuan rehab musala dan masjid tersebut.

Dia memastikan informasi itu tidak benar baik terkait bantuan musala yang disunat maupun bantuan rehab masjid yang pencairannya samapi dua kali (2 termin).

“Tidak benarlah soal penyimpangan bantuan dana rehab itu.

Sebab, semua diasalurkan pada rekening sasaran peneriman bantuan. Kan di proposal pengajuan yang sudah disetujui Bupati, sudah mencatumkan struktur kepengurusan lembaga penerima baik ketua, maupun bendahara. Selain kedua orang tersebut, maka dana tersebut tidak bisa dicairkan atau diterima di bank,” pungkasnya. = ALI RIDHO/MK

ali ridho/koran madura

REHAB: Salah Musala di Pulau Dili Raja yang menerima bantuan rehabilitasi dari Pemkab Sumenep.

ahmad sai/koran madura

CARI KERANG

Tiga pelajar memanfaatkan libur sekolah akhir semester dengan mencari kerang di bibir pantai di Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Minggu (5/1).

Harga Kerang perkilonya Rp 1.500

Dua Toko Sembako Terpanggang Camat: Masih Proses Penyelidikan Lebih Lanjut SUMENEP - Kebakaran yang melanda dua toko milik Joni (31) dan Hendri (42), warga asal Kepulauan Sapeken, Kecamatan Sapeken, Sabtu (4/1) pukul 15.30 diduga akibat terjadinya penimbunan BBM. Informasinya, ebakaran hebat yang menghanguskan dua toko sembako dan pakaian bekas itu diduga karena ada warga yang membongkar bensin lokasi tersebut. Saat melakukan pembongkaran mesin, ia tak tidak mengira kalau di sampingnya ada orang yang sedang menyulut rokok, sehingga saat bensin yang dibongkar tumpah, terjadilah kebakaran.

Namun Camat Sapeken, Ainur Rosyid, belum bisa menje-

laskan sebab kebakaran tersebut. Kabar adanya orang yang menyulut rokok itu juga masih belum pasti. Sebab dari beberapa saksi, punya persepsi yang berbeda.

“Oleh karena itu, kami dan pihak kepolisian Sapeken masih melakukan penyelidikan terhadap sebab terjadinya kebakaran itu. Tetapi yang jelas, kabar yang beredar itu tidak benar,” jelasnya, Minggu (5/1) kepada Koran Madura.

Ia menegaskan bahwa kabar yang beredar bahwa toko itu sebagai tempat penimbunan BBM tidak benar. Menurutnya, toko yang terbakar itu bukan tempat penimbunan BBM, tetapi hanya kios. “Kami masih belum bisa memberikan komentar lebih banyak terkati dengan itu, sebab saat terjadi kebakaran hanya kios, bukan tempat penimbunan BBM,” jelasnya.

Dalam peristiwa kebakaran itu sebanyak tiga orang mengalami luka bakar, di antaranya, Joni (31), Engkang (35), dan Edi (27). Semuanya hingga saat ini sedang dilakukan perawatan intensif untuk proses penyembuhan luka bakan disekujur tubuhnya korban tersebut. Bahkan selain ketiganya juga ada

seorang warga bernama Marsak (40) mengalami luka di bagian kepala akibat dijatuhi reruntuhan atap saat menyelamatkan barang milik korban.

Akibat kebakaran itu, kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai hingga ratusan juta rupiah. Semua barang yang dimiliki oleh korban, tidak ada satu pun yang tersisa, seluruhnya hangus menjadi arang dan rata dengan tanah.

Masyarakat berharap kepada pemerintah agar segera memberikan tempat khusus warga ketika ingin membongkar bahan bakar yang ingin dijual eceran, karena kejadian ini harus dijadikan pelajaran sehingga kedepan tidak kembali terjadi. = SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

SUMENEP

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

C 19

DUGAAN PERAMPASAN BBM

APMS Tidak Mengampuni SUMENEP – Aksi demonstrasi massa di Kecamatan Arjasa terhadap APMS (agen premium, minyak dan solar) ternyata berdampak. Pihak APMS yang dipimpin Moh. Iksan (42), melaporkan 7 orang warga Desa Bilis-bilis dan Desa Batu Guluk, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, ke Polres Sumenep.

Laporan itu terkait adanya dugaan perampasan BBM (bahan bakar minyak) oleh 7 warga.

Dugaan perampasan BBM oleh sejumlah warga itu bermula, saat ratusan warga Kepulauan Kangean unjuk rasa masalah BBM ke kantor APMS. Ratusan masyarakat kepulauan menghadang kapal tanker pemuat BBM yang akan memasok ke APMS setempat. Saat kapal bersandar di pelabuhan Batu Guluk, sejumlah warga itu langsung memburu kapal. Lalu, sejumlah warga itu langsung melakukan pembelian BBM ke kapal tanker itu.

Aksi pembelian langsung itu dihadang pihak petugas kepolisian. Untuk selanjutnya pihak APMS juga melakukan pelarangan membeli langsung ke kapal tanker. Namun, warga tidak mengindahkan, tetap melakukan pembelian. Kendati demikian, aksi pembelian itu tidak berlangsung lama, sebab petugas kepoli-

sian langsung melarang. Sehinga, warga melakukan pembelian ke APMS. Hanya saja, aksi itu malah dituding sebagai perampasan, sehingga mereka dilaporkan ke Polres Sumenep.

Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto, membenarkan adanya laporan dugaan perampasan BBM oleh pihak APMS. Bahkan, pihaknya sudah menindaklanjuti laporan itu.

Salah satunya, dengan melayangkan surat panggilan kepada 7 orang terlapor. ”Ini panggilan yang kedua kali,sebelumnya sudah pernah dipanggil namun tidak datang,” ujarnya.

Mantan Kapolsek Prenduan ini mengungkapkan, 7 terlapor itu dipanggil dengan status saksi. ”Sampai detik ini masih berstatus saksi. Semuanya tergantung pada

hasil penyelidikan. Apabila memang ada bukti cukup bisa saja dinaikkan menjadi tersangka.

Semuanya tergantung pada alat bukti,” ungkapnya.

Ahmad Yani (30), tokoh masyarakat Kangean, menyayangkan sikap arogan pemilik APMS. Sebab, pembelian BBM

ke dispenser itu sudah berdasarkan kesepakatan kesepakatan muspika. Namun oleh pengelola APMS justru dilaporkan telah melakukan perampasan pasokan BBM. ”Masyarakat membeli BBM langsung ke dispenser, karena mereka betul-betul membutuhkan BBM. Dan itu sudah atas

dasar kesepakatan bersama dengan muspika,” ungkapnya saat dihubungi, Minggu (5/1).

Yani menambahkan, pihaknya siap menghadapi laporan pemilik APMS pada kepolisian.

Bahkan Yani siap menghadirkan ratusan warga Kepulauan Kangean yang saat itu ikut berunjuk rasa, serta bersamasama membeli BBM ke dispenser langsung. ”Kami minta diperiksa semua warga yang ikut unjukrasa, bukan tujuh orang saja sebagaimana laporan pengelola APMS,” pungkasnya.

Informasinya, BBM yang ditengarai dirampas warga berjumlah sekitar 8000 liter. BBM tersebut dibeli oleh warga ke dispenser APMS. Namun oleh pemilik APMS, warga malah dilaporkan telah merampas pasokan BBM dari Pertamina ke APMS. Akibatnya tujuh warga Kepulauan Kangean, harus berurusan dengan petugas kepolisian.

Tujuh warga Kepulauan Kangean yang dilaporkan pemilik APMS ke polisi, masing-masing, Hairul (35), Yanto (32), Zainuddin (40), dan Ahmad (34), asal warga Desa Bilis-Bilis. Selain itu , Hasan (42) dan Ismullah (49), keduanya warga Desa Batu Guluk. = JUNAEDI/YAT

PENGADAAN KAPAL BESAR

Pemkab–Dishub Masih Beda Persepsi SUMENEP – Rencana pengadaan tender fisik kapal yang direncanakan akan dilakukan pada awal tahun 2014 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep masih menuai masalah.

Salah satunya, ketidaksingkronan dalam segi anggaran antara pihak pemkab dengan instansi yang menangani, yakni Dinas Perhubungan (Dishub) setempat.

Beberapa waktu lalu, Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengatakan, pemkab merencanakan pelaksanaan tender fisik kapal besar itu antara bulan Januari hingga Februari 2014. Pemkab mengaku telah selesai melakukan serangkaian perencanaan mengenai pelaksaan tender fisik itu sendiri, baik dari gambar kapal, maupun besaran anggaran yang dinilai sudah cukup untuk pembelian kapal besar itu.

Anggaran yang telah terkumpul, menurut orang nomor satu di ujung timur Pulau Ma-

Ilustrasi kapal angkutan laut. Terkait pengadaan kapal besar di Sumenep, Pemkab dan Dishub masih beda persepsi.

dura, saat ini sudah mencapai Rp 33 miliar. Pemkab pada akhir tahun lalu telah mendapat suntikan dana sebesar Rp 19 miliar.

Namun, besaran anggaran yang telah dilontarkan oleh bupati itu berbeda dengan yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) setempat. Hery Koentjoro mengatakan, sampai saat ini anggaran untuk pembelian kapal yang direncanakan itu masih ter-

kumpul sebesar Rp 28 miliar. ”Untuk saat ini dana pengadaan kapal itu masih tekumpul sebesar Rp 28 M,” katanya.

Menurutnya, dana 28 miliar itu didapat dari bantuan Pemerintah Provinsi Jatim melalui dana bantuan keuangan daerah sebesar Rp 22 miliar. Sementara sisanya bersumberkan dari dana APBD Sumenep. ”Jadi APBD hanya menyumbang Rp 6 M untuk pen-

gadaan kapal itu,” terangnya.

Kata Hery, dana sebesar Rp 28 itu telah cukup untuk melakukan pelelangan, karena sudah melebihi dari target pengadaan kapala yang telah disepakati bersama. ”Untuk pengadaan kapal, diperkirakan menghabiskan sebesar Rp 27 M. Makanya kalau tidak ada halangan akan dilakukan tender fisik pada tahun 2014 ini,” ujarnya.

Walaupun pesiapan sudah matang dilakukan oleh pemkab, pihaknya tidak bisa memastikan lelang itu akan dilakuka pada awal tahun ini, sesuai dengan yang dikatakan oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Sampai saat ini dokumen pelaksaan lelang fisik itu masih belum bisa dijakdikan pijakan. ”Saat ini masih dalam tahap penyusunan dokumen. Jadi dokumen yang ada itu masih belum menjadi dokumen yang resmi karena masih belum mendapat

disposisi dari Pemprov Jatim,” katanya Saat ini, menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep masih dalam tahap penyusunan dokumen, yang nantinya akan diajukan ke Pemprov Jatim. ”Ketika pengajuan itu diterima, maka boleh dokumen itu dijadikan pijakan dalam pelaksanaan tender kapal itu. Namun kalau masih direvisi maka dokumen itu masih belum bisa dijadikan patokan resmi. Maka sebab itu, cepat dan tidaknya itu tergantung dari pemprov,” terangnya.

Ketika dokumen itu sudah diresmikan oleh pemprov, maka sebelum melakukan lelang, masih harus membuat pengumuman, setelah itu masih harus dibentuk kepanitiaan terlebih dahulu, baru setelah itu pelelangan bisa dilakukan. ”Jadi cepat dan tidaknya itu menungu keputusan dari pemprov,” terangnya. = JUNAEDI/MK

D 20

KORAN MADURA

SUMENEP

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

Dishutbun Masih Akan Dipanggil Terkait Dugaan Penyimpangan APBD Jatim SUMENEP – Adanya dugaan penyimpangan bantuan pengembangan bibit jambu minte di Kecamtan Ambunten terus bergulir di DPRD Sumenep. Untuk menindaklanjuti dugaan itu, dewan bakal memanggil Dinas Kehutan Dan Perkebunan (Dishutbun) setempat.

Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi dugaan penyimpangan dana APBD Jatim 2013.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Proyogi mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan adanya dugaan bantuan pengembangan bibit di dishutbun. Untuk lebih jelasnya, pihaknya akan memertanyakan masalah ini ke dinas terakait. ”Sebagai wakil rakyat kiranya menjadi kewajiban kami untuk menindaklanjuti permasalahan itu,” katanya.

Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan waktu pemanggilan instansi terkait itu. Kemungkinan akan dilakukan pekan depan. ”Pekan ini sudah ada pemanggilan, tapi hari apa kami belum bisa memastikan. Jadi, bisa dilihat perkembangannya,” ungkapnya.

Politisi PDIP ini menuturkan, pihaknya juga akan memanggil poktan penerima. Sedangkan poktan yang menerima di kecamatan Ambunten itu sebanyak

lima kelompok. Yakni, poktan Sekar Wangi, Bunga Sumekar, Jaya Murni, Suka Maju, Bunga Kamboja. ”Kami harapkan dalam pertemuan nanti sudah ada penyelesaian,” ungkapnya.

Kendati demikian, apabila memang dalam pertemuan itu ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka bisa jadi pihaknya akan memberikan rekomendasi ke jalur hukum. ”Jadi, semua keputusan itu tergantung nanti hasil pertemuan. Kalau tidak ada kerugian negara bisa diselesaikan dengan baik, namun jika sebaliknya ya monggo ke jalur hukum,” tuturnya.

Bambang menambahkan, adanya dugaan penyimpangan itu sebenarnya akibat dari lemahnya satker dalam mengawasi bantuan tersebut. Termasuk komunikasi yang dibangun dengan legislatif cukup lemah. ”Adanya program itu

KRIMINAL

Pencurian Sapi Masih Terjadi SUMENEP - Kabar adanya kasus penncurian sapi kembali terjadi. Kali ini kasus tersebut menimpa Salamet, warga Desa Lenteng Timur, Kec Lenteng. Sapi yang dirawatnya itu tiba-tiba raib, Minggu (5/1) sekitar pukul 04.00.

Saat hendak memeriksa keberadaan sapinya di kandang, Salamet kaget karena melihat sapi yang terdapat dikandangnya sudah tidak ada. Padahal, semalam sapi tersebut masih ada di kandang tersebut.

Melihat sapinya di kadang sudah tiada, akhirnya yang bersangkutan memberitahukan pada tetangga sekitarnya tentang sapi yang diduga dicuri malaing tersebut.

Informasi dari S, warga setempat, mengatakan, sapi tersebut sebenarnya bukan milik Salamet. Sebab, Salamet hanya merawat sapi dengan sistem bagi hasil. Sapi tersebut milik Salim yang diserahkan pada Salamet untuk dirawat. Jika dijual, harga sapi tersebut mencapai Rp 10 juta.

Kapolsek Lenteng AKP M Syakrani saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui kabar tentang hilangnya sapi tersebut.

Menurutnya, pihak Polsek belum menerima laporan dari warga. =ALI RIDHO/MK

MINTA PENJELASAN. Sejumlah Ketua Kelompok Tani Dari Kecamatan Ambunten saat mendatangi kantor Dishutbun Sumenep, beberapa waktu lalu. Mereka meminta kejelasan adanya dugaan penyimpangan dalam program pengembangan bibit Jambu mente melalui APBD Jatim 2013 kami tidak tahu. Kami baru tahu saat sudah ada masalah semacam ini. Jadi, tempat mengadu masalah saja,” ungkapnya kecewa.

Setidaknya, terang dia, kalau ada program yang di luar APBD Sumenep hendaknya ada komunikasi yang baik dengan legislatif.

Itu bukan masalah yang jelek, melainkan supaya pengawasan dari bantuan itu bisa dilakukan bersama-sama. ”Ketika pengawasan dilakukan secara maksimal

insya Allah penyelewenangan bantuan itu bisa diminimalisir,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabi Perkebunan Dishutbun Nasah Bandi enggan memberikan komentar terkait masalah ini. Sebab, yang bertanggungjawab dan menangani program itu adalah Kasi Industri Dishutbun Sumenep, Hadi Prayitno. Sementara Hadi Prayitno sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi.

Senin (30/12), sejumlah ketua kelompok tani dari Kecamtan Ambunten, mendatangi kantor Dishutbun dan juga kantor DPRD Sumenep. Mereka meminta kejelasan adanya dugaan penyimpangan dalam program pengembangan bibit jambu minte, karena sampai saat ini pencairan banutan itu masih simpang siur.

Informasinya, pencairan bantuan yang dikucurkan melalui dana APBD Jatim tahun 2013 terjadi indikasi penyimpngan, karena seharusnya kelompok tani itu menerima bantuan berupa barang, yakni berupa kambing sebanyak 5 ekor, namun bantuan itu diuangkan dengan tanpa persetujuan para ketua kelompok tani sebagai penerima. Bahkan dari 5 ekor kambing itu hanya diuangkan sebesar Rp Rp 2 juta perkelompok tani.

Walaupun telah diunagkan, bantuan itu tidak sampai utuh pada kelompok tani, melainkan kelompok tani hanya menerima Rp 1.800.000 sementara 200 ribunya ditengarai disunat. Sementara bantuaan barang yang lain, seperti bibit minte, bibit jagung dan bukasi sudah diterima oleh para kelompok tani. = JUNAEDI/YAT

PENERANGAN

Pengelola PLTD Masih Dirahasiakan SUMENEP - Masih belum adanya kejelasan operasi PLTD yang baru, membuat kalangan dewan asal kepulauan berang. Salah satunya Darul Hasyim Fath yang hingga kini masih belum mengetahui pasti terkait pembanguan PLTD baru yang sudah menghabiskan anggaran Rp 1 miliar tersebut.

Kekecewaaan Darul terhadap pemkab lantaran tidak jelasnya siapa pengelola PLTD yang baru itu. Pasalnya, serah terima dari pemkab terhadap PLTD juga belum jelas.

Akibatnya pengadaan mesin PLTD baru meski sudah lama tiba di Masalembu, namun dibiarkan tanpa ada pengerjaan proyek PLTD tersebut.

Jika hingga Januari ini belum dikerjakan, tentu pemkab ingkar janji.

Namun ESDM berdalih tidak kunjung dikerjakann-

nya proyek PLTD baru itu lantaran masih terkendala cuaca yang buruk.

“Ini bukan soal tidak mau dikerjakan, tapi lantaran cuaca akhir-kahir ini masih tidak mendukung. Sering hujan menyebabkan pengerjaan proyek itu tertunda lanataran pihak pengelola yang berasal dari Surabaya terkendala cuaca buruk. Akibatnya, transportasi kapal ke Pulau Masalaembu tidak bisa beroprasi,” kata Kabid ESDM Pemkab Sumenep Dayat.

Terkait tidak kunjung ditentukannya pengelola PLTD Masalembu, Dayat membantah soal tidak adanya penentuan siapa pengelola PLTD itu. Justru dia menegaskan bahwa pengelola PLTD baru Masalembu sudah ditentukan. Hanya saja ketika ditanya siapa pengelolaanya, Dayat enggan menyebutkan

Yang jelas pengelola PLTD yang baru nantinya berasal dari Surabaya.

DAYAT

Kabid ESDM Pemkab Sumenep

nama pengelola PLTD baru tersebut.

“Yang jelas pengelola PLTD yang baru nantinya berasal dari Surabaya. Makanya saat ini pengelola PLTD yang baru kesulitan transportasi akibat cuaca yang tak kunjung membaik. Sehingga

cepat tidaknya pengerjaan proyek tersebut bergantung baik tidaknya cuaca,” katanya menjelaskan melalui saluran teleponnya.

Dia berjanji secepatnya pengerjaan proyek PLTD akan dikerjakan. Dia juga memastikan sesuai dengan target semula yakni awal Januari. “Sesuai rencana awal, 7 Januari besok bakal segera dikerjakan PLTD yang baru tersebut. Tapi lagilagi, itu bergantung cuaca,” pungkasnya.

Soal serah terima pada pengelola PLTD yang baru juga sudah ditentukan.

Hanya saja memang persoalan cuaca yang membuat rencana itu berantakan.

Sehingga jika cuaca tak kunjung membaik, pihaknya tidak bisa dipersalahkan dalam konteks lambannya pengerjaan proyek PLTD tersebut. =ALI RIDHO

KORAN MADURA

SUMENEP

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

E 21

CUACA EKSTREM

Ombak Hantam Belasan Rumah

DEMAM PEMILU

sudah ambruk. Sementara 13 rumah lainnya kerusakannya tidak terlalu parah.

Hamdan (40), salah satu pemilik rumah mengaku, meski seringkali rumahnya dihantam ombak, tetapi sampai sejauh ini masih belum ada perhatian dari pemerintah. “Mestinya daerah ini dibangun tangkis laut atau penahan ombak, Mas, sehingga ketika datang ombak besar, ada penahan ombak. Selama ini malah rumah kami yang jadi penahan ombak,” jelasnya.

Semana ini, menurutnya, belum ada korban. Tetapi meski tidak ada korban, kondisi ombak besar sangat mengkhawatirkan warga. “Bahkan kami kadang harus mengungsi ke tetangga yang rumah agak jauh dari pantai, sebab kami khawatir, rumah kami tiba-tiba roboh dikikis oleh ombah besar,’ akunya sembari mengaku resah.

Untuk mengantisipasi hal itu, dirinya dan warga sedang bergotong royong membentengi rumahmenggunakan sak yang berisi pasir. Namun, diakui oleh warga, benteng yang dibuatnya itu tidak akan bertahan lama. =SYAMSUNI/MK

Seorang pekerja menata kalender bergambar berbagai calon legislatif (caleg) partai politik berbagai daerah.

Menjelang pileg 2014 permintaan kalender dan atribut caleg semakin meningkat.

Peserta Pemilu itu Partai atau Caleg?

Pasal 22E ayat 3 menyebut peserta pemilihan umum untuk memilih DPR/DPRD adalah partai politik. Sudah cukup jelas dan tanpa perlu penafsiran karena ini termasuk ayat kauniyat.

syamsuni/koran madura

SUMENEP- Curah hujan yang tinggi ditambah dengan angin yang kencang beberapa pekan terakhir membuat sedikitnya lima belas rumah di Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten rusak. Belasan rumah rusak diterjangan ombak karena tidak dibangun penahan ombak.

Menurut penuturan warga, setiap terjadi hujan dan angin kencang dipastikan belasan rumah itu menjadi sasaran ombak. Bahkan tak jarang air sampai naik ke atas rumah.

Sehingga mengancam keselamatan warga yang berada di pinggir pantai desa ini.

Pantauan Koran Madura, Minggu (5/1), belasan rumah tersebut rusak dan ambruk, bahkan dikhawatirkan, belasan rumah tersebut akan roboh.

Menurut penuturan warga, rumah mereka rusak bahkan sebagian temboknya sudah ambruk, sebab tidak kuat menahan gempuran ombak.

Dari sekitar 15 rumah rusak yang dekat dengan pantai tersebut dua di antaranya mengalami rusak parah, bahkan tembok bangunannya

RETAK. Pondasi rumah warga di Desa Ambunten Timur Kecamatan Ambunten retak akibat ombak yang mengantam rumahnya

Tetapi masalah muncul manakala pemilu dibuat dengan sistem proporsional terbuka. Peran partai yang menurut undang-undang sebagai peserta pemilu seakan berpindah kepada caleg. Di sinilah kedaulatan partai tercerabut dan menyebabkan biaya politik menyentuh level yang sangat tinggi.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta belum lama ini, politisi PDI Perjuangan Pramono Anung menduga biaya kampanye terendah berada di sekitar Rp. 300 juta dan tertinggi Rp. 6 miliar. Data ini didapat dari hasil penelitian. Bahwa ada sejumlah caleg DPR yang mengeluarkan dana kampanye kurang dari Rp. 300 juta dan lebih dari Rp. 6 miliar, ini tentu case. Tetapi rata-rata menurut Pramono Anung dalam bukunya, Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi, biaya caleg berada pada kisaran Rp. O,3 miliar hingga Rp. 6 miliar.

Suasana pemilu yang memberatkan ini sampai ke caleg DPRD di Madura. Politisi PBB di Pamekasan misalnya, M Suli Faris, menyayangkan sistem pemilu yang member kesan abai terhadap undang-undang. Dengan model proporsional terbuka pasca putusan Mahkamah Konstitusi beberapa tahun yang lalu, posisi partai politik melemah.

Ini ditandai dengan peran partai

yang terkalahkan peran caleg di dalam pemilu. Partai hanya dianggap sebagai kendaraan tempat caleg menumpang dan setelah itu ada kesan caleg boleh berada di situ atau tidak berada di kendaraan yang ditumpanginya.

Sistem proporsional terbuka gagal menjadikan caleg sebagai etalase partai politik dan kader militant saat ini nyaris tak dijumpai. Suli mengaku dari awal tidak sependapat dengan Mahkamah Konstitusi yang memuja liberalisme politik. Ini didasari berbagai fakta politik yang menjauhkan pemilu dari peserta sahnya sesuai undang-undang. Oleh karena itu, dia meminta Negara tidak terusmenerus membiarkan laku politik sebagaimana peristiwa saat ini.

Sebab, out put pemilu dari model proporsional terbuka tidak bisa menjamin kualitas caleg terpilih.

“Kalau biaya sudah pasti jauh lebih atau bahkan sangat mahal,” katanya.

Pria yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD Bangkalan ini mengurai biaya pemilu.

Pertama, kalau saja pemilih hanya memilih tanda gambar parpol, biaya kertas bisa dipastikan susut berikut pelipatannya. Kedua, pemilih tidak bingung karena kertas suara simpel, hanya berisi gambar

parpol, dan tidak ada nama caleg di surat suara. Ketiga, saat parpol meraih 1 atau lebih, diserahkan kepada partai politik yang telah membuat aturan internal.

Keempat, caleg dari parpol diumumkan saja dan caleg dengan skoring tertinggi tidak harus berada di nomor urut 1. Tetapi pasca penghitungan hasil pemilu, parpol harus menetapkan caleg skoring tertinggi dan nama itu yang dikirim ke KPU untuk ditetapkan sebagai caleg terpilih. “Itu hanya tawaran solusi agar sistem pemilu tidak sliberal seperti saat ini,” kata pria yang juga caleg PBB untuk DPRD Pamekasan ini.

KPU Sumenep tidak ingin bersuara secara lebih teknis terkait sistem pemilu saat ini. Sebagai suatu sistem, KPU merasa tidak berwenang untuk mengomentari lebih jauh tentang sistem pemilu yang dikeluhkan. Anggota KPU Sumenep Mohammad Ilyas tidak menampik ada politisi yang menyayangkan sistem pemilu yang dinilai menyedot cost lebih dalam.

Dia juga mengakui sistem politik seperti saat ini berpotensi transaksional mengacu keluhan politisi.

Tetapi sebagai komisioner di tingkat kabupaten, lulusan magister psikologi ini tidak punya pilihan lain kecuali melaksanakan karena aturannya menghendaki sistem proporsional terbuka. “Dari sisi kami berdiri, tak layak berkomentar karena kami hanya melaksanakan aturan,” dia menjelaskan. = ABDUR RAHEM

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO 22 F

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

MADURA

ASET DAERAH

Dinas Pendapatan Mencetak SPPT 2014 PAMEKASAN - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pamekasan mulai mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 2014 untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah itu.

Pengelolaan PBB telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terhitung sejak 1 Januari 2014 dan tidak lagi menjadi kewenangan Kantor Perlayanan Pajak Pratama (KPP Pratama). Dengan demikian, hasil penarikan PBB akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat.

Kepala DPPKA Pamekasan, Taufikurrahman melalui Kapala Bidang Pendapatan, Sudiono mengatakan SPPT yang dicetak itu akan dibagikan kepada para pemilik obyek pajak sebagai bagian dari penagihan pajak. Diperkirakan, akhir bulan ini seluruh SPPT sudah tercetak dan mulai awal bulan depan sudah bisa dibagikan.

Untuk tahun pertama, jumlah SPPT yang akan dicetak sebanyak 500 ribu lembar SPPT sesuai dengan objek pajak yang masuk dengan target perolehan sebesar Rp 5 miliar. Target itu diperkirakan akan terus meningkat, karena masih ada puluhan ribu objek pajak baru yang belum masuk pada data di KPP Pratama. Hingga saat ini, kata Sudiono, instansinya tengah melakukan pendataan objek pajak baru tersebut, karena baru sebagian kecamatan yang pendataannya telah tuntas.

Sejumlah Kecamatan sudah dilakukan pendataan objek pajak baru antara lain Kecamatan Waru, Pasean, dan Batumarmar. Hasilnya ada penambahan sekitar 40 ribu lebih objek pajak baru. Padahal menurutnya masih banyak jumlah desa yang masih belum dilakukan pendataan ulang. "Jadi, praktis nanti akan banyak objek pajak baru yang didapat dari pendataan ulang itu. Untuk itu kami sudah mulai melakukan pencetakan SPPT agar setelah selesai pendataan, SPPT juga sudah siap kirim," katanya.

Salah satu faktor yang menyebabkan pertambahan jumlah objek pajak baru adalah banyaknya perubahan status kepemilikan tanah dan bertambahnya bangunan. Selain banyaknya objek pajak baru, pihaknya memperkirakan akan terjadi peningkatan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), karena beberapa lokasi yang dulunya tidak strategis menjadi lebih strategis dengan banyaknya pemukiman yang dibangun. = ali syahroni/muj/rah

PAMEKASAN

SENIN 6 JANUARI 2014 No. 0274 | TAHUN III

Pembangunan Pujasera Layak Dicurigai Diduga Nilai Anggaran Tak Sebanding Realisasi PAMEKASAN - Proyek pembangunan los tempat jajanan berupa Pujasera yang terletak di pantai wisata Talang Siring, Desa Montok, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, diduga tidak sesuai dengan Anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Sebab untuk membangun tempat yang akan dijadi tempat berjual makan itu, Pemkab menghabiskan anggaran yang cukup besar, yaitu senilai Rp 930 juta. Sedangkan bila diamati di lokasi tersebut, bangunan itu hanya berukuran kecil dengan lantai dan atap yang sederhana.

Berdasarkan informasi yang dihimpun koran kita ini, bangunan tersebut akan digunakan sebagai tempat makan lesehan bagi para pengunjung. Sedangkan los lainnya akan diperuntukkan bagi para penjual jajanan di dekat pantai.

Diduga kuat nilai anggaran yang dikucurkan Pemkab tak sebanding dengan pembangunan yang terlaksana, sehingga Pujasera tersebut menjadi sorotan para aktivis di Pamekasan. Salah satunya Aliansi Anti Korupsi (Arak) menduga adanya ban-

Salah satu pujasera yang diduga tidak sesuai aturan. Pemerintah diminta segera melakukan penertiban agar tidak diikuti bangunan lainnya

gunan tersebut banyak diambil keuntungannya. Sehingga perlu adanya semacam pengecekan ulang dengan rincian dan segala macam bahan yang digunakan untuk pembangunan tersebut. �Tidak mungkin anggarannya mencapai sembila ratusan juta, toh bangunan hanya seperti itu.

Kalaupun iya dibuat apa saja, kalau hanya bangunan tidak masuk akal menghabiskan anggaran Rp 930 juta,� kata ketua Arak Miftah.

Menurutnya, kuat dugaan jika memang anggarannya Rp 930 juta

ada main mata antara pihak rekanan dengan panitia lelang. Sehingga anggaraan yang cukup besar tersebut hanya menghasilkan bangunan yang hanya sederhana.

Menanggapi penilaian miring tersebut, Kapala Bagian Pembangunan Pamekasan, Basri Yulianto mengatakan bangunan pujasera sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Menurut dia, anggaran sebesar Rp 930 juta itu tidak hanya dibuat bangunan Pujasera.

Namun juga digunakan untuk membangun turap penahan

gelombang, mengingat di pinggir lokasi wisata itu sudah banyak penahan ombak yang sudah perlu diperhatikan karena mulai ada yang rusak.

Ditannya rinciannya terkait penggunaan anggaran dan CV pemenang proyek tersebut, Basri enggan menanggapinya dengan alasan sudah lupa. Namun pihaknya memastikan anggaran sebesar Rp 930 juta tersebut tidak hanya digunakan untuk Pujasera. =ali syahroni/rah

PERSALINAN

Kasus Kematian Ibu Melahirkan Meningkat PAMEKASAN - Minimnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kandungannya sejak dini menjadi salah satu kendala menekan jumlah kematian ibu melahirkan. Terbukti selama tahun 2013 di Kabupaten Pamekasan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi dari tahun 2012 lalu. Jika pada tahun 2012 lalu jumlah ibu yang meninggal dunia setelah melahirkan sebanyak 11 orang. Pada tahun 2013 jumlahnya meningkat, mencapai 13 orang dengan penyebab ke-

matian yang beragam.

Data di Dinas Kesehatan (Dinkes) menyebutkan penyebab kematian saat melahirkan itu karena penyakit bawaan yang diderita ibu yang bersangkutan.

Penyakit yang mendominasi penyebab kematian ibu adalah haemoragic post partum (HPP) atau perdarahan pasca persalinan. Selain itu, tercatat penyakit pre eklamsi berat (PEB) atau komplikasi kehamilan jadi penyebab nomor dua kematian ibu saat melahirkan. Selanjutnya,

karena penyakit bawaan lainnya, seperti jantung.

Dari 13 ibu yang meninggal dunia, sebanyak 5 orang meninggal karena penyakit HPP. Meninggal karena PEB sebanyak 4 orang. Sedangkan 4 orang meninggal karena berbagai penyakit diluar itu.

Dari data itu, mayoritas kasus kematian ibu melahirkan itu meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Slamet Martodirdjo Pamekasan, yaitu sebanyak 11 orang meninggal

di rumah sakit, 1 orang meninggal di polindes, dan 1 orang lagi meninggal dalam perjalanan saat akan dirujuk ke rumah sakit di Surabaya.

Kepala Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga), Hartatik melalui Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Balita Dinkes Pamekasan, Ratna Lindasari mengatakan faktor meninggalnya ibu melahirkan murni disebabkan oleh penyakit bawaan sebelum masa hamil. =ali syahroni/rah

PAMEKASAN PEMERINTAHAN DESA

PJs Kades Tanjung Hanya Menjalankan Amanah PAMEKASAN - Sukarji, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, tidak mau berpolemik soal penolakan sebagian warga desa setempat atas pengangkatan dirinya sebagai Pjs. Sebab ia hanya sebagai pelaksana amanah konstitusi yang dituangkan melalui SK Bupati Pamekasan Achmad Syafii, untuk menjalankan roda pemerintahan sementara.

Menurut Sukarji, demo warga itu terjadi karena salah paham atas informasi yang diduga disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berupa adanya informasi bahwa akan dilakukan pelantikan dirinya sebagai Pjs kepala desa menggantikan Urip Kades non aktif. Padahal acara di Balai Desa Tanjung itu hanya pemberitahuan tentang pengangkatan Pjs kepada perangkat desa setempat dan unsur BPD. Hal senada juga diungkapkan Camat Pademawu Lukman Hakim.

Menurutnya pengangkatan Sekdes sebagai Pjs itu sudah prosedural, untuk menggantikan jabatan kepala desa yang berhalangan. Pengangkatan Sukarji sebagai Pjs itu merupakan usulan desa yang disetujui BPD setempat yang diajukan melalui kecamatan setempat.

Meski demikian pihaknya akan menyampaikan aspirasi masyarakat itu kepada Bupati, karena pengangkatan Pjs itu merupakan kewenangan Bupati. Aspirasi itu akan disampaikan sebagai bahan evaluasi. Mengenai kesalahpahaman warga, pihaknya sudah meluruskan, bahwa tidak ada pelantikan Pjs atau Plt kepala desa. "Pengangkatan ini sudah prosedural, tetapi karena ada penolakan, nanti akan kami sampaikan kepada Bupati," katanya usai unjukrasa.

Sementara itu, ketua Komisi A DPRD Pamekasan Iskandar mengingatkan Bupati agar tetap berpegangan terhadap peraturan daerah (Perda) yang berlaku. Dimana pengangkatan Pjs itu harus dari sekretaris desa (Sekdes). Dikatakan penunjukan Pjs di Desa Tanjung itu sudah sesuai prosedur, karena Sukarji yang diangkat sebagai Pjs merupakan Sekretaris Desa (Sekdes) Tanjung.

Menurut Iskandar, kalaupun ada penolakan atau ada riakriak dibawah, hal itu merupakan kasus lain yang harus dipilah dan butuh ketegasan. Sebab jika riak riak itu tidak ditangani secara serius dan tegas bisa melahirkan ketidakjelasan. =akh. Fauzi/rah

KORAN MADURA

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

G 23

Polisi Seharusnya Tak Diam Karena Robohnya Pagar Pemakaman Menelan Korban Jiwa PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan meminta kepolisian dan pemkab setempat segera menelusuri penyebab jebolnya pagar pemakaman di Desa Budagan, Kecamatan Pademawu, yang memakan korban jiwa.

Permintaan itu disampaikan Suli Faris, wakil ketua DPRD setempat.

Menurut Suli Faris, jebolnya pagar pemakaman yang dibangun dengan uang negara itu perlu mendapat perhatian dari semua pihak, baik dari aparat penegak hukum maupun dari pemkab setempat. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kepastian penyebab ambruknya pagar itu.

Apakah murni faktor alam, atau karena faktor kesalahan dalam pekerjaannya. Sehingga perlu dilakukan penyelidikan mendalam termasuk mengecek kesesuaian perencanaan dengan realisasi pekerjaan.

Menurutnya jika penyebab ambruknya pagar itu murni karena faktor alam, maka hal itu bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak terutama pemkab setempat dalam membuat perencanaan pembangunan selanjutnya. Namun jika karena kesalahan pekerjaan, maka pelaksana program atau proyek harus bertanggungjawab, meski pihak keluarga korban sudah mengikhlaskan.

"Kalau nantinya ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi pekerjaannya, berarti ada unsur korupsi di dalamnya. Karena pembangunan pagar ini menggunakan keuangan negara. Maka ini yang harus ditangani secara serius oleh aparat," katanya.

Menanggapi hal itu, Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman menyatakan masih melakukan penyelidikan terhadap kejadian itu. Langkah awal yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan Pemkab Pamekasan untuk mengetahui sumber dana dan pelaksana proyek yang mengerjakan. Sejauh ini, belum diperoleh kepastian mengenai sumber dana dan pelaksananya.

Bekas runtuhan tembok pagar pemakaman sudah ditepikan. Satu sisi tembok yang tegak disanggah menggunakan bambu dan rawan ambruk.

Setelah data itu diperoleh, pihaknya baru akan menentukan langkah selanjutnya. Jika memang ditemukan unsur pidana, ia menyatakan akan memproses secara hukum.

"Kami koodinasikan dulu dengan Pemda. Kami belum peroleh jawaban dan masih menunggu dari dari Pemda. Jadi, kami mohon waktu untuk menyelidiki penyebab ambruknya pagar itu," katanya.

Informasi yang dihimpun koran ini menyatakan pembangunan pagar pemakaman berukuran 49 meter x 2.10 meter itu bersumber dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Program itu dibawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BapemasPemdes) Pamekasan, yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Menurut Efendi, warga di sekitar lokasi, pembangunan pagar ini sebenarnya sudah dikhawatirkan warga sejak awal.

Kekhawatiran warga ini dinilai cukup beralasan, karena pekerjaan yang dibangun di tanah labil itu tidak menggunakan beton Foot Plat dan Slop. Tembok pagar itu hanya menggunakan

kolom yang tidak kuat menahan beban pagar.

"Kami sudah khawatir sejak awal, karena pembangunan pagar ini tidak memenuhi standar.

Tapi saya tidak tahu, apakah perencanaannya memang begitu atau seperti apa," katanya.

Sementara itu, keluarga korban meninggal dunia sudah mengikhlaskan kejadian itu dan tidak akan menempuh jalur hukum. Keputusan keluarga korban ini disampaikan Sutristro, kakek Kholis, korban meninggal dunia (MD), saat dikunjungi di rumah duka di Dusun Kedungdung, Desa Budagan, Kecamatan Pademawu, pada Minggu (5/1) kemarin.

Menurut Sutrisno, keputusan keluarga ini diambil dengan beberapa pertimbangan. Diantaranya, agar tidak membebani keluarga yang hidup dengan serba kekurangan.

"Kalau kami berperkara tentunya butuh biaya. Sedangkan keadaan keluarga sudah tidak mampu. Makanya kami putuskan tidak menempuh jalur hukum, agar tidak mengeluarkan biaya dua kali," katanya.

Menurut Sutrisno, meski sudah diselesaikan secara kekeluargaan, namun ibu korban

masih shock dan mengurung diri di kamar. Ia tidak merespon pertanyaan maupun pembicaraan orang-orang yang menemuinya, karena Kholis yang masih duduk di bangku MTs ini merupakan anak semata wayangnya. Apalagi, sesaat sebelum kejadian, korban masih mengantar ibunya belanja ke sebuah pertokoan di sekitar lokasi kejadian.

Kesepakatan keluarga ini sudah disampaikan kepada aparat maupun kepada kepala desa setempat yang datang ke rumahnya. Pihak kepala desa setempat juga sudah menyatakan kesiapannya untuk menyumbang biaya pengurusan jenazah dan biaya lainnya hingga hari ke-100 dari meninggalnya korban.

Dapat diberitakan tembok pagar pemakaman di Kampung Lombang, Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu itu roboh saat diguyur hujan deras hingga mengenai korban. Selain menelan satu korban meninggal dunia, kejadian ini juga mengakibatkan dua korban terluka, yaitu Ayu dan Ragil Usman. Sedangkan Horrimah, rekan korban lainnya dipastikan selamat. = akh. fauzi/rah

H 24

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

BPJS Belum Dipahami Utuh Karena Sosialisasi Tidak Menyeluruh PAMEKASAN - Keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) termasuk program-program yang dijalankan belum sepenuhnya dipahami masyarakat, karena minimnya sosialisasi tentang program itu yang menyentuh langsung terhadap lapisan masyarakat paling bawah.

Jangankan mereka yang tinggal di wilayah perdesaan, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan juga tidak memahami secara utuh program BPJS yang saat ini digalakkan pemerintah. Mereka hanya mengetahui informasi itu dari iklan di televisi.

Salah seorang pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan yang minta namanya tidak disebutkan, saat dimintai komentarnya tentang BPJS mengatakan tidak paham dengan program tersebut.

Ia hanya mengerti bahwa program jaminan sosial itu merupakan pengganti jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

“Itu kan program pengganti Jamkesmas. Saya tahunya dari iklan di televisi,” katanya.

Ia mengakui sampai saat ini sosialisasi program tersebut hanya sebatas di iklan-iklan me-

dia. Sementara sosialisasi secara langsung belum pernah ia terima, sehingga tidak memahami secara utuh tentang program tersebut. Salah seorang warga Desa Pagendingan, Kecamatan Galis, Zainiyah mengaku dirinya juga tidak tahu tentang program tersebut. Sebab ia dan warga lain belum pernah menerima penjelasan tentang BPJS dan manfaatnya.

Ibu empat anak itu khawatir jika ada salah satu keluarganya yang sakit, ia tidak bisa mengikuti program itu, karena tidak tahu

persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Zainiyah hanya mengetahui ada BPJS melalui iklan di telivisi yang isinya hanya pemberitahuan, bahwa ada perubahan nama yang semula Askes, Jamsostek, Jamkesmas, dan jaminan lainya digabung menjadi satu yakni BPJS. Wakil Ketua Komis D DPRD Pamekasan, Juhaini mengaku kecewa atas kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bawah tentang pelaksanaan program jaminan sosial kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Madura. Ia juga mengaku belum mengetahui secara lengkap soal program tersebut, meski program itu sudah mulai dijalankan. Ia hanya berharap program itu dapat menghapuskan perbedaan layanan terhadap masyarakat miskin, kelas menengah dan kelas diatasnya.

“Terus terang, kami sendiri tidak paham dengan program ini.

Hanya kami berharap BPJS bisa menghilangkan perbedaan pe-

layanan yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Pamekasan, Ismail Bey menyampaikan instansinya hanya bertugas memberikan pelayanan kepada pasien BPJS. Sementara mengenai proses sosialisasi menjadi kewenangan BPJS Madura, di Jalan Raya Panglegur, Pamekasan.

Sementara itu, Kepala BPJS Madura di Pamekasan, Hernina Agustin menjelaskan sementara ini pihaknya hanya melakukan sosialisasi melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama saja. Selanjutnya ia berencana melakukan sosialisasi secara menyeluruh. =fakih amyal/muj/rah

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

I 25

DOKUMEN PEMKAB

Ada Arsip Rusak Terendam Banjir PAMEKASAN - Ribuan dokumen penting di komplek perkantoran milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan di Jl Jokotole terancam rusak akibat terendam banjir pada Sabtu (4/1) lalu.

Di komplek perkantoran itu terdapat beberapa instansi seperti Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Badan Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintahan Desa (BapemasPemdes), Kantor Inspektorat, Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) serta sejumlah instansi lainnya. Di lokasi itu pada Minggu (5/1), sejumlah pegawai masuk kantor untuk bersih-bersih dan menyelamatkan dokumen dan peralatan kantor setelah air surut.

Dokumen yang terkena air dikeluarkan dari ruang kantor untuk dijemur di halaman. Seperti di kantor Dispendukcapil, posko PNPM serta di kantor lain yang ada di komplek tersebut. Meski belum kering, dokumen-dokumen itu kembali dimasukkan ke dalam ruangan saat hujan kembali turun. Sedangkan dokumen yang dipastikan rusak dan tidak terselamatkan, dipungut oleh sejumlah pemulung yang sudah datang ke lokasi itu sejak pagi. Dokumen yang dipungut itu dimasukkan dalam sak besar sampai 8 sak.

Salah satu pegawai yang namanya enggan disebut mengatakan, dokumen kantor-kantor yang berada di lokasi itu dipastikan basah dan terancam rusak terutama dokumen yang disimpan dilantai maupun yang disimpan lemari bagian bawah. Sebab, ketinggian air di dalam kantor mencapai 60-70 cm meter saat kejadian berlangsung. Selain dokumen, sejumlah peralatan kantor juga rusak.

Kepala Dispendukcapil, Mohammad Alwi mengatakan banyak dokumen yang terendam banjir. Ia belum memastikan jumlah dokumen yang rusak, namun diperkirakan mencapai ribuan dokumen.

Dokumen yang dipastikan terendam, berkas pengajuan dari masyarakat, seperti pengajuan akta kelahiran dan Kartu Keluarga.

Meski demikian, kerusakan data pengajuan itu dipastikan tidak akan berdampak pada pengurusan administrasi kependudukan karena sudah dipindah ke data komputer.

Sementara itu, dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan kartu susunan keluarga (KSK) dipastikan tidak ada yang rusak, karena yang disimpan di Kantor Dispendukcapil merupakan salinan dan berkas aslinya sudah diserahkan ke masyarakat. =AKH fauzi/muj/rah

Seorang warga sedang menunjukkan salah satu dokumen yang rusak akibat terendam banjir.

Kasus Wahono Mengguncang Kepolisian Nur Amin: Polres Tak Pernah Meminta Uang Jaminan Tahanan PAMEKASAN – Kabar yang menyatakan ada oknum kepolisian meminta uang jaminan dari salah seorang tersangka penganiayaan, Wahono, membuat pihak kepolisian angkat bicara. Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan mengaku tak pernah meminta uang sebesar Rp 5 juta kepada Wahono, tersangka penganiayaan, sebagai uang jaminan untuk tidak ditahan atau pengalihan status menjadi tahanan luar.

Kepala Satuan Reskrim Polres, Ajun Komisaris Nur Amin mengatakan tim penyidik bersikap profesional dalam menangani kasus saling lapor tersebut dan mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melapor ke Propam. “Kalau ada tim penyidik atau anggota kami yang meminta uang jaminan atau apapun, silakan lapor ke Propam,� kata Nur Amin.

Ia menegaskan penyidik tidak akan meningkatkan status Wahono dari saksi menjadi tersangka, tanpa diperkuat keterangan saksi dan bukti. Peningkatan status itu, karena penyidik berkeyaki-

nan terhadap kebenaran keterangan saksi dan bukti yang ada.

Nur Amin mengatakan selama tahun 2013, sedikitnya 1.799 kasus perkelahian yang berujung saling lapor diterima dan sudah diproses secara hukum. Sehingga timnya sudah memiliki pengalaman dalam menangani kasus saling lapor antara pihak yang merasa menjadi korban dengan mengkaji keterangan saksi yang didukung dengan alat bukti.

Dalam kasus yang melibatkan warga Dusun Birnyi, Desa Artodung, Kecamatan Galis, Pamekasan itu, kata dia, penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan sejumlah

saksi diantaranya Arfan, Suhairiyah, Aprialita, Mohammad Said, Dwi Yulianti, dan Agus Subroto selaku saksi pelapor. Keterangan mereka yang juga disertai alat bukti mengarahkan pada penetapan Wahono sebagai tersangka.

Ketua Forum LSM Pamekasan, Heru Budi Prayitno meminta penyidik yang menangani kasus tersebut bersikap profesional.

Sebab kasus berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat. Sekalipun demikian, kata Heru, siapapun tidak bisa mengintevensi kerja penyidik yang keputusannya merupakan keputusan hukum yang harus dihormati.

Wahono, 42, merupakan korban penganiyaan dan pengeroyokan. Awalnya warga Dusun Birnyi itu awalnya berstatus korban penganiyaan dan pengeroyokan saat diproses di Polsek Galis.

Tetapi, setelah kasus itu ditangani Satreskrim Polres, statusnya berubah menjadi tersangka. Sementara, Agus Subroto dan Zahra pelaku yang dilaporkan Wahono ke Polsek Galis, belum ditahan,

sekalipun statusnya tersangka.

Kasus ini, terjadi pada November tahun lalu. Wahono melapor ke Polsek Galis atas penganiyaan yang dilakukan tetangganya, Agus Subroto dan Zahra. Saat berkas laporan itu sudah berada di Kejaksaan Negeri Pamekasan, ia dilaporkan balik ke Polres Pamekasan, dengan tuduhan penganiayaan pula.

Wahono mengaku bingung setelah dirinya mendapat surat panggilan kedua oleh Polres Pamekasan dengan status sebagai tersangka. Padahal salah satu saksi yang dihadirkan dalam laporan penganiyaan tersebut, yakni Yuliatin alias Titin menyatakan tidak melihat pria tersebut melakukan pemukulan kepada Agus Subroto dan ayahnya, Zahra.

Sebaliknya, ia yang dikeroyok keduanya hingga berdarah dan mengalami luka di bagian dahi serta mata kanan. Ia menyatakan bukti visum terhadap luka itu sudah disampaikan sebagai penguat laporannya ke Polsek Galis. =fakih amyal/rah

KORAN 26 PROBOLINGGO J

KORAN MADURA

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

MADURA

SAMPANG

SENIN 6 JANUARI 2014 No. 0274 | TAHUN III

KECELAKAAN

1 Patah Tulang, 2 Luka Parah SAMPANG - Mobil carry dengan nopol M 1826 N menabrak pohon Sukarno (mimba) di Jalan Rajawali Gang III, Desa Aeng Sareh, Kelurahan Polagan, Kecamatan Kota Sampang, Minggu (5/1) sekitar pukul 12.45 WIB. Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang terjadi tepat di tikungan arah Pangarengan-Sampang itu mengakibatkan sang sopir H Dzaman (40) patah tulang dan dua penumpang lainnya luka parah.

Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Sampang untuk mendapatkan perawatan medis.

Kejadiannya berawal saat mobil warna biru tua itu melaju dari arah barat ke timur menuju Kota Sampang tiba-tiba tergelincir dari jalan raya. Setelah itu langsung oleng dan menabrak pohon Sukarno. ”Tiba-tiba mobilnya (carry) itu terpelintir dan menabrak pohon mimba. Padahal waktu itu tidak gangguan apapun. Pasalnya jalan ini (Jalan Rajawali Gang III) sedang sepi dari lalu lalang kendaraan,” kata saksi mata Nuruddin (25) kepada Koran Madura.

Dugaan sementara, sopir yang mengendarai mobil carry tersebut sedang mengantuk. Itu berdasarkan hasil olah TKP (tempat kejadian perkara) petugas lalu lintas Polres. ”Penyebab kecelakaan terebut sementara diduga karena sopirnya mengantuk. Pasalnya, keadaan mobil itu terpelintir ke got terlebih dahulu dari pada menabrak pohon.

Tetapi hal itu masih dugaan sementara,” kata Ipda Buntoro, Kanit Laka Polres Sampang saat ditemui di TKP. Ketiga korban tersebut adalah H Dzaman (40) yang menjadi sopir sekaligus suami dari ibu Fadliyah (32) dan Hasan (19 bulan) yang merupakan anak dari mereka. Ketiganya dibawa ke RSUD Sampang dengan bantuan warga setempat dan aparat kepolisian juga ikut datang membantu juga mengatur arus jalan yang sempat macet selama kurang lebih dua jam.

Kendati demikian Fadliyah (32) dan Hasan (19 bulan) dibawa terlebih dahulu kerumah sakit, karena warga sangat kesulitan maupun pihak kepolisian, sedangkan H.Dzaman sendiri terakhir kali setelah berasil dilepaskan dalam mobil yang dalam keadaan terjepit sebelumnya. ”Semua korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara kerugian dari kecelakaan ini ditaksir mencapai Rp 10 juta,” pungkas Bintoro. =AKHMAD ANIS/LUM

Puluhan massa dari Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, mendatangi Pemkab Sampang. Mereka ingin mempertanyakan dugaan kecurangan pelaksanaan pilkades pada Desember 2013.

Pemkab Kurang Bertanggung Jawab Massa Tak Bisa Bertemu Bupati SAMPANG – Kali ini giliran warga dari Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, mendatangi kantor Pemkab Sampang. Jumat (3/1) sekitar pukul 09.00, massa mendatangi kantor pemkab untuk bertemu bupati dan wakil bupati terkait dugaan kecurangan pelaksanaan pilkades, namun tak ditemui.

Sekertartis Daerah (Sekda) pun juga tidak bisa menemui puluhan massa. Alasannya, seluruh pentolan pemkab sedang menghadiri rapat. Aksi unjuk rasa itu hanya ditemui Kepala Bagian pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Didik Adi Pribadi dan Asiseten 1 Soeharjanto.

Pada pemilihan kepala desa, Senin (30/12/2013) sempat mengalami kericuhan dan penghitungan surat suara hingga harus dilakukan di halaman Pemkab Sampang. Warga ingin menindaklanjuti dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pilkades Sawah Tengah itu, namun tak bisa ketemu orang nomor satu di kabupaten tersebut.

Sebelum bertemu kabag pemdes, warga sempat melakukan orasi di depan Kantor Pemkab Sampang, namun perwakilan massa tersebut langsung dipersilakan masuk ke dalam gedung pemkab untuk menyampaikan aspirasinya.

Alan Kaisan, koorlap aksi,

mengatakan, dirinya sangat kecewa karena tidak bisa bertemu Bupati A Fannan Hasib, Wakil Bupati Fadilah Budiono, serta Sekda Puthut Budi Santoso.

“Ada apa ini. Kenapa setiap ada demo pentolan Pemkab Sampang tidak mau menemui massa, padahal kami inilah rakyatnya. Jangan takut menghadapi rakyat, apalagi saya tidak butuh kalian (Kabag Pemdes dan Asisten 1), kemana bupati dan wakil bupati," tegasnya dengan lantang di ruangan aula pemkab.

Padahal, katanya, dirinya sudah melayangkan surat pemberitahuan bahwa pada saat itu dirinya hendak menyampaikan aspirasinya. Sehingga, inilah yang menjadi amarah bagi dirinya terhadap kinerja pemkab setempat.

“Bagaimana kinerja pemerintahan kalau sudah seperti ini, apa tidak dikatakan bahwa pemkab bodoh kalau sudah mengabaikan rakyatnya ini. Terus terang, saya

kecewa apalagi saya sudah kirim surat pemberitahuan bahwa saya akan berdemo," tuturnya.

Namun demikian, Alan tetap menyampaikan beberapa tuntutan yang menjadi keluhan terkait adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pilkades beberapa waktu lalu.

Dirinya menegaskan bahwa diadakanya pilkades itu ada indikasi kecurangan. Terkuak dengan adanya surat suara yang

Bagaimana kinerja pemerintahan kalau sudah seperti ini, apa tidak dikatakan bahwa pemkab bodoh kalau sudah mengabaikan rakyatnya ini.”

Alan Kaisan Koorlap Aksi

tidak sah sebanyak 280. Bahkan, meski pihaknya meminta untuk dilakukan penghitungan dan mencocokan data yang ada, akan tetapi pihak kecamatan dan juga panitia Pemilihan kepala desa (P2KD) setempat

juga tidak menggubrisnya.

“Kami warga disini ingin perhitungan surat suara diulang, karena ada dugaan kecurangan.

Waktu kami meminta agar semua P2KD dan juga Camat setempat juga dihadirkan untuk membahas masalah ini malah tidak ada tanggapan,” jelasnya.

Alan menambahkan, jika tuntutanya tidak bisa siap membahas masalah tersebut, dan tidak ada kebijakan dari bupati. Maka dirinya juga berjanji, akan siap mengerahkan massa yang lebih besar. "Kalau ini tidak ada keputusan saya yakin akan kembali demo dengan besar-besaran," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten 1 dan juga Kabag Pemdes hanya bisa mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hal tersebut kepada bupati dan waki bupati. Demikian pula dengan adanya P2KD. Sehingga, pihaknya akan memanggil terhadap P2KD dan juga camat setempat untuk diajak menyelesaikan masalah tersebut.

“Apa yang menjadi tuntutan para pemdemo akan kami sampaikan kepada bapak Bupati.

Mungkin, Senin depan akan saya undang semuanya, termasuk dari pihak dari warga Sawah Tengah,” paparnya. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN MADURA

SAMPANG

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

K 27

KESEHATAN

Leptospirosis Kembali Menelan Korban

Pedagang menempelkan hiasan pada replika mesjid yang disebut "panjang" untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad di Lopang gede, Serang, Banten, Minggu (5/1).

Panjang yang dijual seharga Rp80.000 hingga Rp100.000 per buah digunakan sebagai tempat menampung barang sedekah seperti makanan, sembako, dan pakaian yang diarak kemudian dibagikan kepada fakir miskin saat perayaan hari lahir Nabi Muhammad.

P2KD untuk Mengelabuhi

SAMPANG - Penyakit urine tikus (leptospirosis) kembali memakan korban. Hj Hamidah (45), warga Jalan Agus Salim Kelurahan Banyuanyar Kec/Kota Sampang meninggal dunia karena penyakit tersebut, Jumat (3/1) malam.

Rumsiyah (42), keponakan korban, mengatakan, pasca banjir yang terjadi pada ahir Desember 2013, Hj Hamidah memang mengalami demam serta pusing. Karena dianggap sakit biasa, pihak keluarga hanya membawa ke dokter umum.

"Kalau sakitnya itu sudah sejak tanggal 30 Desember, tapi kami tidak tahu kalau terdiagnosa leptospirosis. Jadi hanya berobat ke dokter umum di puskesmas saja,"ucapnya.

Lanjut Rumsiyah, diketahuinya korban menderita leptospirosis, saat dibawa ke RSUD Sampang.

Bahkan, salah satu dokter yang menangani korban mendiagnosa jika korban terkena penyakit tersebut.

Hal itu menyusul lantaran kondisi

Kabag Pemdes: Memang Ada Rekaman yang Memancing Reaksi SAMPANG – Penundaan pelaksaan pemilihan kepala desa di enam desa di Kecamatan Omben berbuntut.

Adanya bukti rekaman oknum kecamatan setempat dengan salah satu calon kepala desa menimbulkan konflik yang berujung pada aksi demo ke kantor Pemkab Sampang, beberapa waktu lalu.

Dalam isi rekaman itu, oknum kecamatan menyampaikan bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) hanyalah untuk mengelabuhi pihak luar atau calon kades lain. Dengan demikian, pihak kecamatan seakan sudah benar dalam menjalankan tugas.

"Ini yang menimbulkan adanya gejolak yang ada di bawah yang kemudian terjadilah suatu polemik kecil," ucap Nur Hasan (42), salah satu tokoh masyarakat di Desa Temoran Kecamatan Omben.

Korlap aksi Aliansi Masyarakat Omben Menggugat (Amog) itu menilai kebijakan pemerintah masih sangat lemah.

Itulah mengapa beberapa waktu lalu pemkab didatangai oleh warga dari enam desa di Kecamatan Omben.

Dikatakan Nur Hasan, seharusnya pelaksanaan pilkades di

Kecamatan Omben tidak harus dilaksanakan pada tahun 2015, seperti dalam surat edarkan Mendagri. Pasalnya, masa berakhir jabatan kades di wilayahnya itu sudah berakhir pada 2013. Apalagi pemerintah daerah diperkuat dengan adanya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, serta diperkuat dengan adanya perda dan perbup.

"Pemkab jangan lemah, kan sudah ada dan diperkuat sama PP, Perda, Perbub. Apalagi pembentukan P2KD di desa ini tidak sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2006 yang seharusnya setelah dibentuk P2KD maksimal dua hari itu baliho pilkades sudah dipasang, kenapa sampai 15 lebih tidak ada," jelasnya.

Dirinya berharap, pihak pemerintah setempat tidak memvonis untuk tidak melaksanakan pilkades pada tahun ini. Sebab,

SE Mendagri hanya sebatas imbauan dan tidak mempunyai hukum yang mengikat.

"Kami berharap khususnya Bupati agar tidak memvonis untuk tidak diadakannya pilkades, SE Mendagri itu hanya imbuan yang tidak mempunyi hukum mengikat, dan itu bisa dilanggar atau tidak dihiraukan karena pemerintah daerah dikuatkan dengan UU No 32 Tahun 2004, PP No 72 Tahun 2005 dan semua itu harus berpedoman ke kabupten yang mempunyai kekuasaan, apalagi bisa dilakukan atau di tidak hanya atas dasar kekuatan melalui pengdilan, MA, atau MK," tegasnya.

Pemerintah diminta lebih tegas seperti Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Bojonegoro yang akan tetap melakukan pilkades pada tahun 2014. "Kenapa Sampang tidak bisa, padahal acuannya kabupaten Pamekasan ada 2 desa, dilaksanakan Januari ini, dan Kabupaten Bojonegoro ada 218 desa yang masa jabatannya kades berakhir bersamaan dengan pileg yakni bulan April.

Tetapi, Kabupaten Sampang masa jabatan kades berakhir 2013 di Kecamatan Omben tidak bisa dilaksankan," jelasnya.

Diriya menambahkan, jika dalam waktu dekat tidak ada keputusan dan kebijkan dari apa yang telah diinginkan warga enam desa Kecamatan Omben, dirinya tidak segan-segan dirinya akan melakukan aksi demo besar-besaran.

"Kami tidak akan tinggal diam. Kalau tidak ada keputusan dengan tidak dilaksanakannya pilkades di enam desa ini maka akan mengadili dengan aksi lebih besar lagi, dan akan menuntut keadilan secara hukum ke PTUN," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Didik Adi Pribadi membenarkan terkait beredarnya rekaman salah satu oknum pihak kecamatan yang sengaja hanya untuk mengelabuhi pelaksanaan pilkades 2014. Bahkan, pihaknya juga mengaku sudah melakukan koordinasi dengan camat setempat, terkait kebenaran isi rekaman itu.

"Memang ada isi rekaman itu yang memancing reaksi masyarakat, dan ini sudah saya telusuri kepada camat setempat," tuturnya. =RYAN HARIYANTO/MK

PENDERITA LEPTOSPIROSIS. Keluarga korban saat menunjukkan foto Hamidah, korban penderita leptospirosis.

tubuh korban terus melemah. Namun, karena kondisi sudah parah serta telat mendapat penganganan medis nyawa Hj Hami tidak bisa tertolong.

"Taunya saat di periksa di RSUD Sampang, ternyata kena liptospirosis. Ya kita kaget, Mas. Masuk rumah sakit kemarin jam 2 siang terus tadi malam Sabtu (3/1) sekitar pukul 23.30 Wib meninggal dunia.

Kata dokter penyakitnya sudah parah dan telat dibawa kerumah sakit," tuturnya.

Sementara itu, pihak RSUD Kabupaten Sampang sejauh ini belum bisa dikonfirmasi terkait kembali adanya penderita leptospirosis yang meninggal dunia tersebut.

Dengan meninggalnya Hamidah menjadikan rentetan korban akibat leptorpirosis di Kabupaten Sampang terus berlanjut. Bahkan saat musim penghujan sebelumnya, puluhan warga Sampang terserang dan 9 di antaranya meninggal dunia karena mengidap penyakit serupa. =RYAN HARIYANTO/MK

L 28

KORAN MADURA

KORAN MADURA

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

POLITIK

Semua Parpol Sudah Menyerahkan Rekening BANGKALAN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Fauzan Djakfar menjelaskan semua partai politik peserta pemIlu di wilayah itu telah menyerahkan laporan rekening dana kampanye.

“Tidak ada satu pun partai politik peserta pemilu yang tidak menyerahkan laporan rekening dana kampanye. Ini berarti semua caleg di masing-masing parpol tidak akan ada yang dicoret,” kata Fauzan Djakfar.

Ia menjelaskan sesuai dengan ketentuan, partai politik yang tidak menyerahkan laporan rekening dana kampanye pemilu legislatif, maka calegnya akan dicoret. Di Kabupaten Bangkalan, menurut Ketua KPU, jumlah partai politik peserta pemilu legislatif yang akan meramaikan pesta demokrasi 2014 ini sebanyak 12 partai.

Masing-masing Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 2, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan nomor urut 4, dan Partai Golongan Karya (Golkar) dengan nomor urut 5.

Selanjutnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan nomor urut 6, Partai Demokrat (PD) dengan nomor urut 7, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor 8, lalu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan nomor urut 9.

Berikutnya adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan nomor urut 10, lalu Partai Bulan Bintang (PBB) dengan nomor urut 14 dan terakhir Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan nomor urut 15.

“Penyerahan laporan rekening dana kampanye itu telah diserahkan masing-masing pengurus partai pada 28 Desember 2013,” katanya menuturkan.

Di Bangkalan, jumlah pemilih sebagai yang terdata dalam DPT sebanyak 956.742 orang. Rinciannya terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 465.640 orang dan pemilih perempuan sebanyak 491.102 orang.

Jumlah pemilih sebanyak 956.742 orang ini akan menggunakan hak pilihnya di 2.557 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 273 desa dan 8 kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan.

Dari jumlah itu sekitar 50 persen diantaranya merupakan pemilih pemula, yakni calon pemilih yang baru pertama kali berhak menggunakan hak suaranya pada pemilu di Indonesia. = ANT/RAH

BANGKALAN

SENIN 6 JANUARI 2014 No. 0274 | TAHUN II I

Pelabuhan Kamal Kian Pasti Menuju Mati Tahun ini Merugi Rp 8 Miliar

doni heriyanto/koran madura

SEPI. Pelabuhan Kamal dari hari ke hari semakin kehilangan peminatnya dan berdampak pada timbulnya kerugian hingga miliaran rupiah.

BANGKALAN - Semenjak ada jembatan Suramadu, pelabuhan Kamal yang dikelola PT. ASDP menjadi tempat pelabuhan yang semakin sepi. Setidaktidaknya tak seramai saat Suramadu belum berfungsi.

Pelabuhan tersebut bagaikan kian pasti menuju mati. Sebab yang dulunya ramai dengan kendaraan lalu-lalang, kini telah kehilangan para penggemarnya.

Bahkan disaat hari-hari tertentu pun, yang biasanya selalu ramai dan macet cukup panjang, kemacetan itu kini tak lagi dijumpai.

Hingga pelabuhan tersebut mendatangkan kerugian terus menerus.

Akibat sepinya pengguna

jasa penyeberangan KamalSurabaya, kondisi pelabuhan semakin memprihatinkan. Apalagi dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), semakin membuat pelabuhan Kamal berada di ujung tanduk kebangkrutan. Biaya operasinal yang cukup tinggi tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Disinyalir dalam setahun ini, PT. ASDP harus menanggung kerugian Rp 8 miliar. Sungguh pun begitu, ternyata tidak ada tindakan apapun dari Pemkab Bangkalan untuk menanggulangi kerugian yang terjadi. ‘’Ya, kita akui bahwa kondisi saat ini sangat memprihatinkan.

Masyarakat tidak lagi berminat menggunakan jasa anggkutan kapal,” ungkap Supervisi Operasional PT. ASDP, Khairil Anwar.

Menurutnya, setiap hari hanya terdapat 100-200 kendaraan

saja yang menggunakan jasa kapal yang disediakan. Mirisnya, kendaraan bus akhir-akhir ini tak lagi melewati pelabuhan Kamal dan tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Dengan kondisi seperti ini, pihaknya harus menanggung kerugian cukup besar akibat pendapatan yang sangat minim. Diakui pendapatan setiap harinya selalu tidak sebanding dengan biaya oprasional kapal.

“Sebelum ada Suramadu kendaraan yang melintasi selat menggunakan kapal mencapai 700-800 kendaraan. Akan tetapi saat ini kendaraan sangat minim dan hanya meraup pendapatan Rp 5-6 juta untuk satu kapal. Secara keseluruhan dengan empat kapal yang dioperasikan hanya menghasilkan Rp 31 juta,” paparnya.

Padahal, kata Khairil, biaya operasional untuk satu kapal

sekali jalan mencapai RP 1 juta, jika ditotal dengan empat armada, menjadi Rp 4 juta belum lagi ditambah biaya lainnya. Sedangkan jam operasi kapal mulai pukul 5.30 -11.30 WIB. Sehingga pengeluaran yang begitu tinggi menjadi penyebab setiap tahunnya harus menanggung kerugian sebesar Rp 8 M. Kondisi demikian, berbanding jauh dari tahun sebelumnya, pihaknya bisa meraup keuntungan Rp 78 juta setiap 24 jam.

“Kapal itu, setiap jam melakukan delapan kali trip (perjalanan), ya kalikan saja biaya operasionalnya.

Sedangkan pendapatan sangat kecil. Kami sangat menyayangkan sikap pemerintah setempat. Tidak ada upaya solusi konkrit terhadap permasalahan ini. Pemerintah harus tegas, kalu mau ditutup ya ditutup saja, jangan dibiarkan tidak jelas,” sesalnya.

Untuk menutupi kerugian tersebut, lanjutnya, pihak PT. ASDP harus menggunakan subsidi silang dari pelabuhan Gili Manuk Banyuwangi dan pelabuhan lainnya yang dikelola PT. ASDP. Sebab jika tidak menggunakan subsidi silang pelabuhan Kamal akan benar-benar ditutup dan tidak beroprasi lagi.

Momen-momen penting sudah tidak bisa lagi dijadikan harapan dan tidak seramai dulu. Apalagi masyarakat lebih memilih menggunakan jembatan Suramadu sebagai alternatif untuk mempercepat mobilitas mereka.

“Harapannya bagaimana agar pelabuhan bisa ramai kembali, yang paling penting bisa tetap bertahan, karena keberadaan Suramadu sangat menyita perhatian masyarakat. Kalau bisa roda dua dialihkan ke kapal untuk menghindari terjadinya sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pengendara. Soalnya, hanya di Suramadu tol itu dilewati kendaraan roda dua,” tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan pantuan Koran Madura sepinya pengguna jasa penyeberangan berdampak pada masalah sosial.

Efek sosial tersebut, para pedagang kecil mayoritas gulung tikar dan hanya sedikit yang bertahan itupun bisa dihitung dengan jari.

Kondisi demikian, tidak seperti dulu yang bisa dijadikan harapan untuk menunjang sektor perekonomian. = DONI HERIYANTO/RAH

M 29

KORAN MADURA

BANGKALAN

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

AKHIR JABATAN

DPRD Berharap Pesangon BANGKALAN – Ramainya uang pesangon yang akan diberikan kepada anggota DPR RI, rupanya membuat kecewa DPRD. Seab wacana pemberian uang pesangon tersebut hanya diperuntukkan bagi anggota legislatif pusat, sedangkan itu tidak berlaku bagi anggota yang duduk di daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Munawwar Cholil sangat menyayangkan adanya diskriminasi soal jatah pesangon bagi anggota legislatif. Kekecewaan ini mengindikasikan sesungguhnya DPRD juga sangat berharap ada pesangon di akhir jabatan mereka.

Dia menyatakan diskriminasi tersebut dapat dilihat karena jatah pesangon hanya diperuntukkan bagi anggota DPR-RI, sedangkan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota tidak ada.

Hal tersebut tentunya membuat kecemburuan kalangan legislatif daerah. Pasalnya, anggota legislatif merupakan kedudukan pengabdian kepada masyarakat.

“Ironisnya lagi, hingga saat ini anggota dewan tidak pernah

mendapat gaji ke- 13 maupun tunjungan pensiun seperti yang diterima Bupati,” keluh Munawwar.

Padahal menurut Undang Undang (UU) nomor 32/ 2004 tentang otonomi daerah (otoda), disebutkan bahwa pemerintah daerah itu adalah bupati dan DPRD Kabupaten Bangkalan.

Yang seharusnya tidak ada perbedaan hak antara Bupati dan DPRD. Oleh karena itu, pihaknya mengaku akan mengusulkan kepada Pemkab Bangkalan melalui Sekretaris DPRD (Sekwan) Bangkalan untuk mengadakan kerja sama dengan Yanarti sebagai sebuah yayasan atau sebuah lembaga asuransi yang mewadahi seluruh anggota legislatif.

Hal itu penting agar nasib masa depan mereka yang akan mengakhiri masa pengabdiannya lebih terjamin.

“Kita akan mencoba membicarakan tentang hal itu.

Sebab jabatan legislatif juga merupakan bentuk pengabdian masyarakat,” ucapnya. = RIDWAN/RAH

KETENAGAKERJAAN

Pemkab Akan Fasilitasi BPJS BANGKALAN - Langkah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk menjamin setiap tenaga kerja dalam keanggotaannya didukung pemerintah kabupaten Bangkalan. Minimnya anggota jaminan sosial yang terdaftar masih menjadi permasalahan BPJS. Oleh karena itu, Pemkab Bangkalan mengaku akan memfasilitasi mengenai pelaksanaan program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Hal itu untuk mewujudkan program pemerintah, meskipun Pemkab sendiri belum mengetahui pasti program nasional tersebut, karena masih minimnya sosialisasi.

“Kita akan mengkaji terlebih dahulu mengenai program tersebut, termasuk ikut membantu memsosialisasikan program tersebut, karena sudah diamanahkan undang-

undang,” kata Hasanuddin Buchori, Asisten Kesra Pemkab Bangkalan.

Menurutnya, bagi tenaga kerja yang memang patut untuk mendapatkan jaminan, tentunya kita akan mendukung langkah BPJS tersebut.

Apalagi bagi tenaga kerja dengan resiko lebih tinggi, seperti pekerja pada perusahaan jasa konstruksi.

Sebelum itu dilakukan, tentunya pihak BPJS harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi agar program BPJS yang baru tersebut dapat diketahui.

Termasuk manfaat apa yang diberikan kepada masyarakat, dengan ikut program yang dimaksud.

“Masyarakat juga perlu tahu manfaat bagi dirinya saat menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan ataupun Kesehatan,” terangnya. = RIDWAN/RAH

ant/eric ireng

GERAKAN SATU JUTA POHON. Sejumlah aktivis Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia (YPPI), menggelar aksi cinta lingkungan, saat Car Free Day di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (5/1). Aksi dengan membawa replika pohon dan sejumlah poster ajakan cinta lingkungan tersebut, dalam rangka menyambut Hari Gerakan 1 Juta Pohon yang diperingati tiap 10 Januari.

Anggaran Desa Rentan Dikorupsi Perlu Ada Pengawasan Khusus BANGKALAN – Dengan disahkannya Undang-Undang Desa oleh DPR RI, setiap desa akan memperoleh dana rata-rata sekitar Rp 1 miliar per tahun. Anggaran desa yang diatur oleh UU Desa tersebut sangat berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi, sehingga tidak boleh tidak membutuhkan adanya pengawasan khusus. ”Dengan adanya UU tersebut, kami sangat setuju. Sebab anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa,” kata Fatkhurrahman, Ketua DPC PDI Perjuangan Bangkalan, kemarin (5/1) Akan tetapi, nantinya realisasi anggaran tersebut butuh pengawasan ketat. Sebab dana tersebut dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Sebaliknya, malah akan menjadi bancakan oknum-oknum

aparat desa. Meskipun dana tersebut tidak turun langsung kepada pejabat desa.

Berdasarkan informasi, alokasi anggarannya yang diberikan tidaklah sama, disesuaikan dengan kondisi desa, jumlah penduduk, luas wilayah, infrastruktur desa, dan sebagainya. Peruntukannya jelas, untuk membangun desa agar tidak tertinggal. Menurutnya, anggaran untuk desa ini diatur pada Pasal 72 yang dananya bersumber dari APBN dan paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus.

Pengelolaan keuangan desa ini, nantinya dilimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Sebelumnya anggaran untuk desa

cuma berasal dari APBD. Dalam Pasal 73 UU Desa ini disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pada ayat (2) RAPBD Desa diajukan kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Musyawarah Desa. “Butuh kerjasama semua pihak agar anggaran tersebut tidak mudah diselewengkan,” terangnya.

Selama ini, masyarakat membangun desa dengan mengandalkan dana PPIP dan PNPM. Dengan adanya tambahan dana tersebut, tentunya masyarakat di desa lebih maju lagi dalam mengembangkan desanya. Pastinya dengan pengawasan pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pengawasan lainnya. = RIDWAN/RAH

N 30

LIPSUS

KORAN MADURA

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

SEPAK BOLA

P-MU Jangan Jadi Kacang Lupa Kulitnya PAMEKASAN - Isu akan dilepaskannya Persepam dari klub sepak bola Madura United memancing kekecewaan warga Pamekasan. Meski kebenaran isu itu belum jelas, namun wacana itu tersebar luas di kalangan penggemar bola di Madura. Ditambah dengan adanya beberapa baliho besar, salah satunya di pertigaan Tangkel, Bangkalan atau jalan akses menuju Jembatan Suramadu, yang bertuliskan Madura United FC, sebuah nama yang direncanakan akan menggantikan nama Persepam Madura United (PMU).

Baliho yang di dalamnya terdapat gambar Ahsanul Qosasih (AQ) bersama empat bupati di Madura itu, bertuliskan One Life, One Love, One Club, Madura United FC. Isu itu diperkuat dengan pernyataan dalam sebuah akun facebook Persepam Madura United, yang menyatakan pengelola klub tersebut akan mengembalikan Persepam ke Pemkab Pamekasan sejak 25 Januari mendatang.

Terlepas apakah baliho yang menghilangkan nama Persepam tersebut, merupakan provokasi yang dilakukan beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab, untuk memecah belah kekompakan masyarakat Madura dalam mendukung PMU, atau hanya cara untuk mengukur kecintaan masyarakat pulau garam terhadap klub tersebut, yang pasti hal itu telah benar-benar mengusik ketenangan warga Pamekasan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, juga sempat beredar rumor, nama Persepam akan dibuang. Rumor itu sontak mendapat kecaman dari masyarakat Pamekasan. Bahkan ada beberapa komunitas suporter akan memboikot pertandingan, jika nama Persepam dihilangkan.

Sejumlah pencinta sepak bola di Pamekasan yang tergabung dalam klub suporter Tretanmania menyatakan Madura United tidak bisa serta-merta menanggalkan

akh.fauzi/koran madura

MEMANCING KEKECEWAAN. Baliho P-MU yang tidak lagi mencantumkan nama Persepam yang dipajang di pertigaan Tangkel, Bangkalan atau jalan akses menuju Jembatan Suramadu memancing kekecewaan warga Pamekasan.

keberadaan Persepam di tubuh klub tersebut. Sebab sejarah masuknya klub Madura itu ke kancah utama liga sepak bola Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari peran serta Persepam.

Salah satu suporter fanatik Persepam, Hamsun Bisri mengaku sangat kecewa, jika pengelola PMU mengganti klubnya dengan nama Madura United FC. Sebab menurut pria pengagum Zainal Arif, Madura United tidak akan pernah ada, tanpa adanya Persepam. Sehingga sangat tidak masuk akal jika Persepam dihilangkan.

Ia mengatakan, kalau Persepam benar-benar dilepas dari Madura United, maka badan liga harus mendiskualifikasi keikutsertaan klub tersebut di ajang kompetisi Indonesia Super Liga (ISL). Karena, yang memiliki nama di Badan Liga Indonesia adalah Persepam. Sementara Madura United hanyalah tambahan nama, agar citra Madura lebih terangkat dengan sepak bola yang lahir dari Pamekasan itu.

"Kalau mau pisah dengan Persepam, maka Madura United harus mulai dari Divisi III Liga Amatir," jelasnya.

Ia berharap rencana tersebut dikaji ulang, karena akan berdampak pada menurunnya dukungan masyarakat, terutama warga Pamekasan. Reaksi juga datang dari Bupati Pamekasan,

Achmad Syafii. Mantan anggota Badan Anggaran DPR RI itu, bahkan mengancam akan menggugat manajemen P-MU, jika nama Persepam dihilangkan.

"Saya pertama kali orang yang sakit hati, dan dipastikan saya bersama masyarakat Pamekasan, akan menggugat manajemen," katanya.

P-MU tidak bisa berkompetisi di ISL saat ini, tanpa persepam yang dimulai sejak divisi III, II, I , Divisi Utama. Karenanya, bila tibatiba setelah berada dipuncak, lalu mau melepaskan Persepam, itu sama artinya dengan kacang lupa kulitnya,�

Achmad Syafii

Bupati Pamekasan Menurut Syafii, P-MU tidak boleh melupakan sejarah, bahwa apa yang saat ini dicapai klub tersebut tidak lepas dari keberadaan Persepam, yang pada saat bergabung dengan Madura United sudah masuk di Divisi Utama.

"P-MU tidak bisa berkompetisi di ISL saat ini, tanpa persepam

yang dimulai sejak divisi III, II, I , Divisi Utama. Karenanya, bila tibatiba setelah berada dipuncak, lalu mau melepaskan Persepam, itu sama artinya dengan kacang lupa kulitnya," kata Syafii.

Syafii menyatakan klub Persepam yang dibentuk pada 2003 lalu untuk naik ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi, harus tertatih-tatih dan membutuhkan waktu yang panjang.

Dan setelah sudah masuk di ISL, kata dia, banyak pihak yang mau memanfaatkan hasil jerihpayahnya. Padahal saat masih di jenjang bawah, nyaris tidak ada yang mau meliriknya.

Syafii mengutip perkataan Bung Karno, yang menyatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. P-MU menjadi klub besar, karena Persepam yang berjuang dengan tertatih-tatih.

Persepam dan tambahan nama Madura United, kata dia, dimaksudkan untuk membangun kekompakan klub dalam mendapat dukungan dari masyarakat Madura. Sementara di Badan Liga Indonesia yang terdaftar tetap nama Persepam, meski sudah ada tambahan nama Madura United.

Ia sendiri hingga saat ini dirinya belum menerima informasi yang pasti mengenai rencana perubahan nama tersebut. Meski mengaku sering berkoordinasi dengan pimpinan pengelola P-MU, Ahsanul Qosasih (AQ),

namun tidak pernah terlontar rencana membuang nama Persepam.

Untuk itu, untuk memastikan hal tersebut, ia memerintahkan Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (Disporabud) setempat bertanya langsung kepada manajemen P-MU. Sementara itu, Manajer Administrasi Persepam Madura United, Jhon Jualianto mengatakan manajemen tidak pernah mengajukan perubahan nama ke PT. Liga Indonesia dari Persepam Madura United menjadi Madura United FC. Ia juga memastikan Persepam dengan Madura United, harus ada dalam satu kesatuan karena perubahan nama itu tidak memungkinkan jika ingin mempertahankan status yang diraih saat ini.

Bahkan, kata Jhon, jika Persepam dilepas dari Madura United, maka yang tetap berhak berkompetisi di ISL, adalah Persepam, sedang klub Madura United FC harus menjalani kompetisi sejak liga amatir.

Ia yakin isu itu sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan keberhasilan klub Madura tersebut, yang di dalamnya terdapat klub Persepam. Persepam Madura United yang lebih dikenal sebagai P-MU merupakan klub lokal asal Kabupaten Pamekasan yang pada awalnya berlaga pada liga amatir PSSI di Divisi III. Pada tahun 2008 Persepam mulai masuk promosi ke Divisi ll bersama Persesa, klub bola Kabupaten Sampang.

Setahun kemudian, tepatnya pada 2009 Persepam mendapat kemujuran karena bisa masuk promosi ke Divisi l dikarenakan kuota peserta saat itu masih kurang. Saat itu Persepam berada di posisi ke-4 wilayah timur bersama Persewangi, Kabupaten Banyuwangi.

Tahun 2010, klub asal Kabupaten Pamekasan itu mendapatkan gelar juara III setelah bertanding melawan Perseru, klub asal Kabupaten Serui, Papua di Stadion Karawang sehingga berhak promosi ke Divisi Utama.

Pada tahun 2011-2012 Persepam dapat mempersatukan supporter Madura di bawah panji klub namanya berubah menjadi Persepam Madura United (P-MU).

Tahun ini, klub tersebut masih satu-satunya klub dari Madura berhak maju ke liga profesional tertinggi di Indonesia yaitu Liga Super Indonesia bersama dengan Barito Putra dan Persita Tanggerang. = FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KOMUNITAS

31 O

KORAN MADURA

SENIN 6 JANUARI 2014

SENIN 6No. JANUARI 2014| |TAHUN No. 0274 |IIITAHUN III 0274

MUSLIMAT-FATAYAT NU

Dumbu’ Berrassa, Sopre Berkatta

Sedikit demi sedikit akhirnya jadi bukit. Ungkapan pepatah itu memotivasi kaum hawa Gapura melakukan gerakan penghematan beras melalui dumbu’an beras (jimpitan beras). Sesendok beras memang tidak cukup berarti. Namun, apabila dilakukan setiap hari atau bahkan setiap kali akan memasak hasilnya cukup berarti.

Hasil sesendak beras yang dijimpit tiap hari atau tiap kali akan memasak dalam seminggu minimal sudah bisa mengumpulkan satu gelas beras, bahkan lebih. Tanpa merasa terbebani, dalam seminggu sudah berhasil menghemat satu gelas beras.

Isnaini (28), salah satu contohnya. Hampir satu tahun setengah sejak PAC Fatayat dan Muslimat NU Gapura, Sumenep, melaksanakan program dumbu’an beras, dirinya berserta anggota yang lain, setiap kali akan memasak menyisakan satu sendok makan beras.

Ia menyediakan wadah khusus di samping tempat pengambilan beras untuk memudahkan melakukan dumbu’an beras tiap kali akan memasak.

Menurut anggota Fatayat asal Dusun Pangabasen Desa Gapura Timut itu, bahkan sebagian temannya di Fatayat tak hanya menjumpit tiap kali akan memasak. “Ada yang adumbu’ (menjimpit) tiap kali ada keperluan untuk mengambil beras, seperti mau melayat dan menyumbang pernikahan.”

Namun, bukan lantas tidak ada yang melakukan jumpitah hanya satu kali dalam sehari.

Tapi, karena dilakukan secara konsisten setiap hari dalam seminggu beras yang berhasil dihemat juga cukup lumayan.

Beras yang telah dijimpit dikumpulkan kepada pengurus ranting bersamaan dengan pertemuan rutin masing-masing Fatayat dan Muslimat. Dan

setiap dua pekan atau sebulan sekali, pengurus rating dari masing-masing desa yang bertanggung jawab atas program tersebut mengumpulkan hasil beras yang telah diuangkan kepada pengurus anak cabang Gapura.

Ketua Ranting Fatayat Gapura Timur, Hj. Sri Ruhaidah menceritakan, dalam satu bulan rantingnya minimal menghasilkan dua gantang beras.

Setiap gantang biasanya dijual Rp. 22.000, lebih murah dari harga pasaran yang mencapai Rp. 25.000.

Program yang dilakukan anggota Fatayat dan Muslimat NU Gapura ini tak hanya mendapatkan dukungan dari kaum ibu-ibu. Keluarga dari anggota Fatayat dan Muslimat NU yang mengikuti program ini juga merasa senang dan riang. Menurut H. Hamdani, dumbu’an beras kesempatan baginya untuk membantu meringankan kebutuhan orang lain.

Masfiyah (42), sejak bergabung dengan kegiatan dumbu’an beras setiap bulan berhasil menyisakan empat gelas beras. Empat gelas beras hampir setara dengan satu liter. Memang tidak seberapa jika hanya dilakukan satu keluarga. Tapi jika dilakukan 1.000 orang, dalam sebulan setidaknya telah melakukan penghematan satu ton beras.

Data PAC Fatayat Gapura menunjukkan, se-Kecamatan Gapura ada 13 ranting Fatayat.

Masing-masing ranting Fatayat anggotanya 35, 50 hingga

DUMBU’AN BERAS Berdiri : 24 Juni 2011 Pendiri : PAC Muslimat-Fatayat NU Gapura Visi : Gerakan sosial perempuan demi terwujudnya kemandirian

organisasi dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah masalah keumatan Kegiatan : Produksi minuman herbal, kajian, pengumpulan beras,

penanaman toga, penerbitan bulletin, membuka warung

herbal.

Sekretariat : Kantor MWC NU Gapura Lt 1, Jalan Raya Gapura Sumenep.

dok fatayat

TANAM TOGA. Anggota Muslimat dan Fatayat NU saat melakukan penanaman toga. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan jimpitan beras perempuan NU di Kecamatan Gapura.

100 orang. Sedangkan Muslimat, dari 17 desa di Kecamatan Gapura ada 8 ranting yang aktif.

Masing-masing ranting anggotanya juga cukup beragam, mulai dari 30 hingga 70 orang.

Dumbu’an beras sendiri sudah berlangsung sejak Juli 2011.

Hasil beras yang telah diuangkan mencapai jutaan rupiah.

Uang yang telah dihasilkan dikelola oleh Tim 9, sebutan tim khusus yang mengelola keuangan beras jimpitan anggota Fatayat dan Muslimat NU. Menurut Fithratul Qayyimah, anggota Tim 9, uang tersebut akan dikelola untuk mewujudkan balai pengobatan alami (BPA). Sejak Mei 2012 sudah dilakukan penanaman tanaman obat di lahan milik Ketua Muslimat Anak Cabang Gapura, di Desa Mandala.

Beras hasil jimpitan selain digunakan untuk membiayai penanaman tanaman obat, menurutnya, disalah satu ranting Fatayat dan Muslimat di Gapura ada yang digunakan untuk membantu pembangunan masjid.

Adumbu’ Banni Ngolak Tim 9 yang dibentuk PAC Fatayat dan Muslimat NU Gapura saat ini sudah mulai merasakan hasil jerih perjuangan kegiatan dumbu’an beras yang tidak lepas dari kendala dan rintangan. Rp. 8 juta hasil jimpitan beras yang telah diuangkan patut diapresiasi. Namun, Fithratul Qayyimah merasa belum puas dengan hasil angka itu.

Dirinya berharap, anggota program dumbu’an beras lebih giat lagi. Pasalnya, saat ini anggota kurang telaten dan sering lupa untuk melakukan jimpitah, sehingga ketika waktunya membawa beras langsung mengambil begitu saja (ngolak) bukan menjimpit (banni adumbu’).

“Itu tidak baik. Kegiatan ini tujuannya bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan beras, tapi juga bagaimana melatih keistiqamahan (konsistensi) dan kesabaran,” jelas Fithratul Qayyimah.

Ia bercerita, suatu hari pernah ditelfon salah seorang pengurus ranting penaggung jawab

pengumpulan beras tersebut.

Pengurus itu menceritakan, salah seorang anggotanya menyerahkan uang sebagai ganti dari jimpitan. “Dengan tegas saya katakan, tolak,” ceritanya.

Tak hanya itu, kepada pengurus yang ada di ranting, jika ada anggota yang mengetahui beras yang dikumpulkan bukan hasil jimpitan, ia memerintahkan untuk mengembalikan kepada pemiliknya.

Ia meminta, anggota lebih giat lagi mengikuti program tersebut dengan cara yang jujur. Menurutnya, belakangan ini sebagian anggota malas untuk menjimpitnya sehingga ketika hendak mengumpulkan langsung mengambil begitu saja.

Selain itu, juga kualitas beras yang semakin tidak bagus.

Ketika kelak program jangka panjang, adanya balai pengobatan alami, terwujud dan bisa membantu msayarakat umum, program jimpitan beras baru bisa dikatakan sukses sesuai dengan jargonnya: “Dumbu’ Berrassa, SopreBberkatta”. = M KAMIL AKHYARI

KORAN MADURA PROBOLINGGO 32KORAN

NETER KOLENANG

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

MADURA

P

SUMIATI

Perempuan Pendobrak Zaman

untuk Negeri Bahari

Tak ada yang menyangka, sosok yang sederhana, tetapi luar biasa. Itulah ungkapan yang cukup tepat kita kalungkan bagi Sumiati, perempuan pendobrak zaman. Awal bertemu, kita takkan percaya bahwa ia adalah perempuan yang hebat, sebab ia tampil apa adanya.

Tetapi ketika berbincang jauh dan mengenal lebih dekat, maka semua orang saat berjumpa dengannnya akan dibuat takjub. Iya, Sumiati, perempuan kelahiran 21 Juli 1963 itu benar-benar menjadi pendobrak zaman ketika di akhir tahun 2007 lalu ia ditahbiskan sebagai perempuan hebat, menerima penghargaan sebagai Juara Pertama Pembina Tenaga Kerja Wanita Terbaik dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

A

pa yang membuatnya menjadi perempuan hebat. Satu kunci yang membuat kita bisa belajar banyak darinya, semagat dan tekad. Sebab bagi Sumiati setiap sesuatu itu tidak mudah diraihnya; memang perlu perjuangan tiada henti. Karena ia menjadi hebat berawal dari sebuah hobi yang kemudian menjadi potensi; membuat kerajinan kalung dan gelang, akhirnya menjadi usaha dan menampung ribuan karyawan.

Putri pasangan dari H. Nurwahid (alm.) dan Asmawati ini memang sejak remaja menyukai seni desain. Hobinya tak lain adalah membuat kerajinan gelang dan kalung dengan menyamai dan kemudian menguntai kerang dan mutiara. Sederhana, hanya kerang, tetapi berhasil menghasilkan kreativitas. Saat bercerita kepada jurnalis Koran Madura, pada saat ia baru menekuni hobinya itu, di tanah kelahirannya, Madura, kerajinan kerang dan mutiara belum mengundang perhatian banyak kalangan. Tetapi taka pa baginya, semangat baja yang terus tertanam tak sedikitpun menguranginya untuk terus mencari celah untuk menciptakan sesuatu yang unik dari kerang dan mutiara.

“Tepat pada tahun 70-an, yakni pada tahun 1979, saya pun beranikan unjuk gigi ke Bali, tanpa ditemani seorang teman, ia hanya seorang diri mengundi nasib di sana.

Saya banyak mendengar kerajinan Bali begitu indah dan sangat terkenal. Terbesit keinginan saya untuk belajar dan mencari pengalaman di Bali,” ujar perempuan yang beranak tiga terebut.

Merangkak, belajar berdiri hingga bisa berlari memang merupakan proses yang tidak mudah dilakukan. Tetapi ia yakin sudah saatnya ia belajar beridiri.

Sehingga, langkah awal yang diambil dirinya adalah menyewa sebuah kios di Pasar Seni Kuta dengan beranggotakan pegawai lima orang.

Peluang Pasar Global Sungguh, proses dan tekad yang sungguh-sungguh pasti akan menuai

hasil yang memuaskan. Hal itu bermula saat ada seorang wisatawan mencanegara punya kesempatan berkunjung ke pernak-pernik yang terbuat dari kerang.

Pertama kali mengunjungi kiosnya itu, mereka langsung terkesima dengan hasil karyanya, hingga orang Amerika itu memborong 3000 pasang gelang. Berawal dari peluang terbukanya kran global, ia pun kian yakin kalau usahanya ini akan mendapat tempat di hati banyak orang, termasuk di luar negeri.

“Akhirnya, nasib baik itu datang lagi, karena menang start, maka dagangannya pun menjadi langganan warga Amerika, bahkan dipastikan setiap tiga bulan datang ke kios saya untuk membeli 5.000 pasang kalung,” ucapnya sambil memegang sertifikat penghargaan dari Bapak Presiden SBY. Ah, benar-benar perempuan penuh gagasan, ia tak ingin berhenti di situ, agar usahanya itu tidak hanya eksis di Bali, ia pun harus mengambil sebuah keputusan untuk memperbesar kemampuan, agar supaya lebih gesit memenuhi pesanan. Sehingga pada tangga 6 Agustus 1991, usahanya itu kemudian beralih ke badan usaha CV. Sumiati (sebelum ke PT Sumiati). Karena sebagai salah satu syaratnya harus menambah karyawan, maka ia pun memperbesar jumlah tenaga kerja menjadi 12 orang. Sementara olah produksi unggulannya adalah gelang, kalung dan anting, yang kesemuanya terbuat dari manik-manik. Namun, pada perkembangan selanjutnya, hingga penghujung tahun 1990-an, Sumiati telah meragamkan hasil produksinya dengan aneka benda kerajinan dari bahan baku keramik, lilin, kayu dan kaca.

Siapapun tak bisa berkata banyak saat ia membuat terobosan baru ketika pada bulan Februari 1997, CV itu kemudian dibuah lagi menjadi PT Sumiati Ekspor Internasional. Badan usahanya ini dari waktu ke waktu hingga tenggat waktu 2013 lalu, ia sudah mampu menampung 1000 orang karyawan, baik pe-

rempuan maupun lelaki. “Sampai saat ini, kerajinan yang kami produksi hampir 95% materialnya merupakan hasil sumber alam dalam negeri, hanya 5% yang impor. Hasil produksi dijual 100% ke luar negeri, antara lain ke Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Spanyol, Polandia, Prancis, Italia, New Zealand, Thailand dan Kanada,” ujarnya.

Maka tak salah jika Prodak yang diambil dari kekayaan lokal di Sumenep itu, saat ini di ekspor ke wilayah ke luar negri itu memiliki omzet tiap bulan Rp 4.5 hingga 5 Miliyar perbulan. Sungguh, Sumiati, mengubah kekayaan lokal daerahnya, menjadi bahan yang sangat mahal di negeri orang lain. Saat ini, dari hasil kreasinya sendiri, Sumiati mampu mengubah 10 ribu macam kerajinan yang laku dijual di pasaran internasional. Bukan bakat, tetapi tekad.

Memberdayakan Perempuan Selain itu, patut kita ajungkan jempol baginya karena ternyata ada jiwa RA Kartini dalam dirinya. Mengapa tidak, usaha yang ia bangun sejak umur 20 tahun itu ternyata menampung banyak pekerja perempuan. Ada nilai pemberayaan dalam usaha PT Sumiati. Makanya, ia namakan usahanya adalah Sumiati, agar sejarah mencatat bahwa nama Sumiati abadi.

Hal yang juga penting dicatat oleh sejarah, selain memperkerjakan 75 persen dari kalangan perempuan, ternyata tidak hanya memperhatikan karyawan, kepada masyarakat pun Sumiati mempunyai perhatian nyata. Bahkan Bhakti sosial merupakan bagian yang menyatu dengan jati PT Sumiati Ekspor Internasional. Bayangkan, setiap tahun perusahan tersebut juga menyediakan beasiswa bagi murid-murid yang tak mampu, akses pendidikan bagi anak-anak yatim-piatu menjadi semangat yang menyatu. Pula menjadi pendukung bagi program-program bagi penyandang cacat, menyumbang setiap kali ada musibah di Indonesia.

Kini, diusianya yang tidak muda lagi, Sumiati tetap semangat menatap hasil jerih payahnya untuk tetapi eksis dalam persaingan global. Sebentar lagi, pada bulan Februari, kerajinan tangannya akan dipamerkan di Jepang dan Hongkong. Yang membuat dirinya menjadi kebanggaan bersama di bali, terutama perempuan Madura, karena setiap orang Madura datang ke Bali dan meminta kerja, maka ia pun mengiyakan, tanpa pikir panjang, hanya satu yang ia inginkan, menciptakan lapangan pekerjaan bagi perempuan Madura. =syamsuni