Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Rabu, 18 Desember 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | RABU, 18 DESEMBER 2019

PT Hanura Putra Menunggak Pajak Parkir 768 Juta  Hotel Marcopolo Belum Bayar Pajak 316 Juta BANDAR LAMPUNG - PT Hanura Putra selaku pengelola parkir di areal RSUD Abdul Moeloek menunggak bayar pajak parkir sebesar Rp768 juta, kepada Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung. >> Baca

PT Hal 9

BELUM BAYAR PAJAK - PETUGAS BPPRD Kota Bandar Lampung memasang stiker bertuliskan “belum melunasi kewajiban pajak daerah” di areal parkir RSUD Abdul Moeloek, Bandar Lampung, Selasa (17/12). Pasalnya, pengelola parkir PT Hanura Putra belum membayar pajak sebesar Rp768 juta.

Foto: Sule/Kupas Tuntas

Peredaran Narkoba Dalam Lapas Sulit Diberantas Saat Ada Sidak Napi Selalu Diberitahu Peredaran maupun pengendalian narkoba dari dalam lapas maupun rutan yang melibatkan wargabinaan atau narapidana (napi), sudah bukan lagi menjadi rahasia umum.

Pemberantasan narkoba dalam lapas sulit diberantas, karena ada indikasi setiap ada sidak selalu bocor.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) JL yang merupakan mantan narapidana kasus narkoba yang pernah mendekam di Lapas Way Hui mengungkapkan, masuknya narkoba ke dalam lapas sudah bukan menjadi rahasia umum.

"Sudah hal biasa yang gitu-gitu di dalam (lapas maupun rutan) bang. Kalau misalkan ada sidak atau

sidak internal, itu barang sudah diamanin duluan sama napinya," kata JL kepada Kupas Tuntas, Selasa (17/12).

JL mengungkapkan, dalam proses pengamanan barang haram tersebut (narkoba) tidak hanya aman dari sidak petugas lapas saja.

Namun, juga akan aman jika ada sidak dari instansi lain ataupun instansi gabungan.

"Kalau mau ada sidak, kita itu sudah dikasih tahu bang. Mau ada

sidak nih. Itu ya (seperti hp atau narkoba) pasti sudah diamanin," ungkapnya.

Ia menambahkan, keberadaan narkoba di lapas dan rutan sebenarnya bukan barang aneh. Menurutnya, hampir semua mantan penghuni rutan maupun lapas pasti bisa bercerita mengenai penggunaan narkoba di dalam.

“Mengenai seberapa besar peredarannya, tergantung dari rutan atau lapasnya. Jadi sudah kayak

Ruas Jalan Tol KM 191 Tubaba Berlubang (Kupas Tuntas)

Ruas Hal 9

Peredaran Hal 9

KPK Panggil Tamanuri dan Bachtiar Basri

Tulangbawang Barat

>> Baca

>> Baca

 Kasus Suap Bupati Lampura Nonaktif

 PT Hutama Karya Janji Lakukan Perbaikan

RUAS Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tepatnya disekitar KM 190191 Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) terdapat lubang yang perlu diwaspadai pengguna jalan.

Pasalnya, jika kurang hati-hati bisa memicu terjadi kecelakaan.

Pada ruas jalan tol Lampung dari arah Sumatera Selatan menuju Bakauheni, sedikitnya ada sekitar empat lubang, dan dua lubang diantaranya cukup dalam dan lebar.

seperti rahasia umum bagi narapidana. Mereka sudah mengetahui.

Ah itu sudah banyak," pungkasnya.

Perkataan yang sama disampaikan residivis narkoba T, yang saat ini masih mendekam di Lapas Rajabasa, Bandar Lampung. Ia sempat diamankan petugas sipir Lapas Rajabasa, karena kedapatan menyimpan paket kecil sabu. Selanjutnya, T diserahkan ke Direk-

Foto: Irawan/Kupas Tuntas

BANDAR LAMPUNG - KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Tamanuri sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait proyek di Dinas PU-PR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara.

Tamanuri yang berasal dari Daerah Pemilihan Lampung II itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara (AIM). Tamanuri juga merupakan ayah dari Agung Ilmu Mangkunegara.

"Yang bersangkutan (Tamanuri) dijadwalkan

BERLUBANG - RUASJalan Tol Trans Sumatera tepatnya disekitar KM 190-191 Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulangbawang Barat terdapat lubang yang perlu diwaspadai pengguna jalan, Selasa (17/12).

>> Baca

KPK Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Parkir Dana di Kasino ANGGARAN yang begitu besar dikelola oleh sebuah daerah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, ternyata membuat sejumlah kepala daerah tergiur untuk cobacoba mengendapkannya agar bisa mendapat keuntungan dari bunga yang diterima. Jika dana Zainal Hidayat, SH itu diparkir dalam sebuah bank pemerintah atau swasta, mungkin masih bisa sedikit dimaklumi.

Namun, bagaimana jika dana itu diparkir di pusat perjudian atau kasino. Tentu saja akan langsung menuai kritik. Pasalnya, sesuai aturan yang berlaku seorang kepala daerah sudah diambil sumpah dan janji untuk tidak melakukan perbuatan tercela saat menjabat, salah satunya tidak terlibat perjudian.

Hal itu lah yang kini diungkap Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin yang menyatakan pihaknya mendapati sejumlah transaksi kepala daerah yang menyimpan uang senilai Rp50 miliar di kasino luar negeri, Pernyataan itu disampaikan dalam Refleksi Akhir Tahun di Kantor >> Baca Parkir Hal 9

Sepanjang 2019 Terjadi 115 Kasus Kekerasan Anak dan 30 Kekerasan Perempuan di Lampung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung mencatat sepanjang tahun 2019 terjadi 115 kasus kekerasan anak dan 30 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Kepala UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pember d ayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung, Amsir kepada Kupas Tuntas, Selasa (17/12).

Ia mengatakan, jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan tahun 2019 mengalami kenaikan, dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebanyak 90 kasus.

"Adanya peningkatan ini dikarenakan kesadaran masyarakat yang berani melaporkan apa yang dirasakan saat mengalami kekerasan rumah tangga,” kata Amsir.

Selain itu, kata dia, ini juga berkat petugas di lapangan yang terus memberikan edukasi ke masyarakat untuk melaporkan apabila mengalami kekerasan rumah tangga, sehingga bisa di rujuk ke UPTD P2TP2A Provinsi Lampung.

Amsir menerangkan, UPTD P2TP2A bisa menjadi tempat rujukan dari 15 ka-

Foto: Sule/Kupas Tuntas

KEKERASAN ANAK NAIK - KEPALA UPTD P2TP2A Provinsi LampungAmsir (kiri) sedang memberi keterangan terkait kasus kekerasan anak yang naik selama 2019 di kantornya, Selasa (17/12).

bupaten/kota. Apabila di daerah tersebut tidak ada psikolog klinis, maka dapat di rujuk ke UPTD P2TP2A. "Apabila sudah masuk di sini, banyak penanganan yang dilakukan, seperti ke-

kerasan fisik, kita bisa visum atas rekomendasi kepolisian.

Kemudian penanganan KDRT, perebutan hak asuh anak.

Jadi tinggal bagaimana dan >> Baca

Sepanjang Hal 9

2

Rabu, 18 Desember 2019

BANDAR LAMPUNG

Sarana-Prasarana SLB Belum Memadai

DBH Triwulan III 2019 Akhirnya Cair Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMBAYARAN hutang dana bagi hasil (DBH) berupa pajak daerah dan rokok bagi 15 pemerintah kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung, telah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk triwulan III 2019.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Lampung, Minhairin menjelaskan, total pajak daerah untuk 15 kabupaten/kota adalah sebesar Rp228.822.264.359 dan sudah dibayarkan pada Senin (16/12) lalu. Sedangkan total pajak rokok sebesar Rp75.314.297.937 dan sudah dibayarkan pada Jumat (13/12).

Dengan telah dibayarkan DBH itu, kata dia, maka sudah masuk ke rekening kas daerah masing-masing. "Sudah kita bayarkan, sudah di teken SPM (Surat Perintah Membayar)-nya," ujar Minhairin, Selasa (17/12).

Dikatakannya, penyaluran DBH pajak daerah itu berdasarkan surat keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/ 784/VI.03/HK/2019. Sementara penyaluran DBH pajak rokok berdasarkan surat keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/785/VI.03/HK/2019.

Namun begitu, untuk DBH triwulan IV tahun 2019 yang masih terhutang sebesar Rp216,9 miliar, akan dibayarkan pada tahun anggaran 2020. Begitu juga DBH triwulan IV 2019 akan dibayar di tahun berjalan. (Erik)

Foto: Sri/Kupas Tuntas

HADIRI GEBYAR - KEPALA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Sulpakar, saat menghadiri acara Gebyar Disabilitas, di Gedung Golkar, Pahoman, Bandar Lampung, Selasa (17/12).

Sarana dan prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Lampung dinilai belum memadai. Hal itu diakui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Sulpakar.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PADAHAL SLB menjadi satu-satunya tempat menun-

tut ilmu dari anak-anak difabel yang ada di Provinsi Lampung.

“Kita sadari bahwa sarana dan prasarana SLB saat ini masih jauh dari apa yang kita harapkan,” kata dia seusai menghadiri Gebyar Disabilitas, di Gedung Golkar, Pahoman, Bandar Lampung, Selasa (17/12).

Ia menegaskan, bahwa sarana dan prasarana bukan karena dikesampingkan melainkan bertahap untuk dipenuhi. “Kita lihat kondisi fiskal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga, yang mana harus kita bagi-bagi dengan program yang lain-

nya,” jelasnya.

Sulpakar mengaku bahwa pada tahun 2020 mendatang, Pemprov Lampung akan membangun tiga unit SLB yang tersebar di tiga kabupaten di Lampung. Yakni di Pesawaran, Pesisir Barat dan Lampung Barat.

“Berdasarkan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), untuk membangun tiga unit SLB di Provinsi Lampung.

Maka di tahun 2020 mendatang, kita akan bangun tiga unit SLB baru," kata dia.

“Disabilitas ini menjadi perhatian khusus. Oleh kare-

na itu, ini menjadi prioritas gubernur. Semoga tahun depan sudah bisa terealisasi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Khusus Disdikbud Lampung, Hana Kurniati, menambahkan, dengan APBD yang dialokasikan Pemprov Lampung, diharapkan bisa memfasilitasi semua kebutuhan bagi para peserta disabilitas.

"Kita harapkan anggaran yang nantinya dialokasikan itu, untuk melayani para anak berkebutuhan khusus (ABK),” kata dia. (Sri)

613 Pelamar CPNS Pemprov Sanggah Hasil Seleksi Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MEMASUKI satu hari masa sanggah rekrutmen Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019, setidaknya sudah ada 613 pelamar CPNS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang menyanggah atas hasil seleksi administrasi per Selasa (17/12) hingga pukul 13.00 WIB. Dari jumlah yang dicatat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung tersebut, sementara dua sanggahan di antaranya sudah dijawab oleh administrator pada waktu yang sama.

Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi BKD Provinsi Lampung, Moh Rolib mengungkapkan, peserta seleksi yang tak memenuhi syarat saat pengumuman hasil seleksi administrasi kebanyakan karena tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

"Kalau tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan

otomatis pada sistem bisa menolak. Kekeliruan dari adminnya bisa ditinjau lagi pada masa sanggah. Tapi kalau persyaratan yang fatal seperti ada yang tidak dilampirkan itu tidak bisa kita bantu," jelas Rolib, Selasa (17/12).

Sementara itu, salah satu pelamar CPNS Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang

tak lulus seleksi administrasi, Yana Sari, memanfaatkan masa sanggah yang berlangsung hingga 19 Desember 2019.

Adapun alasan dirinya tidak memenuhi syarat dari verifikator dikarenakan scan ijazah dan transkip nilai dianggap tidak jelas. Selain itu, tidak melampirkan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran.

Namun, Yana mengklaim seluruh persyaratan administrasi itu sudah terpenuhi semua dan jelas terlihat.

“Transkip nilai sudah terlihat jelas, memang ada sedikit bercakan air di pinggir, namun untuk nilai terlihat jelas.

Surat keterangan sehat sudah jelas dari Kabupaten Pesawaran," ungkapnya.

Yana mendaftar pada jabatan atau jenis formasi sebagai Pelaksana Pemula Polisi Pamong Praja di Pemkab setempat. (Erik)

Rabu, 18 Desember 2019

BANDAR LAMPUNG

3

Pinjaman KUR Naik, Suku Bunga Turun Foto: Ist

HADIRI FGD KEMARITIMAN - TOKOH Lampung yang juga Staf Ahli Kapolri, Irjen Pol Ike Edwin, menghadiri acara FGD strategi kemaritiman Lampung, yang berlangsung di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Pemprov Lampung, Selasa (17/12).

KKP Dorong Wisata Bahari di Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) siap bersinergi guna meningkatkan industri perikanan dan mendorong tempat wisata bahari di Provinsi Lampung menjadi objek pilihan.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) strategi kemaritiman Lampung, yang berlangsung di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Pemprov Lampung, Selasa (17/12).

“Saya berharap dengan hadirnya komunitas ini bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, juga untuk turut mengawal dan mengawasi wilayah kemaritiman Indonesia khususnya dari upaya illegal fishing,” ujar M Zulficar Mochtar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Edarwan, menjelaskan, bahwa di Provinsi Lampung memiliki banyak pariwisata bahari seperti Teluk Kiluan hingga Pantai Gigi Hiu. Edarwan menuturkan, bahwa potensi pariwisata Lampung sangat luar biasa. Di mana, terdapat 124 pulau dengan garis pantai 1500 km lebih.

Sementara Tokoh Lampung yang juga Staf Ahli Kapolri Irjen Ike Edwin, yang hadir dalam acara tersebut, mengatakan, bahwa saat ini masyarakat Lampung baru makan rata-rata 36 kg/tahun. Sedangkan ratarata nasional adalah 54 kg.

Dengan demikian, kata mantan Kapolda Lampung ini, hal itu harus menjadi perhatian. “Potensi yang belum tergali dari laut Indonesia mencapai Rp3.000 triliun. Dan saat ini baru tergali Rp225 triliun. Kalau potensi ini dioptimalkan, bangsa kita akan berdaulat," pungkasnya. (Dbs)

Pemerintah Pusat akan menaikkan besaran pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), pada tahun 2020 mendatang, dari Rp25 menjadi Rp50 juta. Kemudian bunga yang sebelumnya 7 persen menjadi 6 persen.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

TERKAIT hal itu, Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, mendorong koperasi dan perusahaan perbankan agar menaikan be-

saran jumlah KUR bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tapis Berseri.

“Hasil pertemuan dengan Presiden beberapa waktu lalu, menyebutkan jumlah nominal pinjaman KUR ditambah dari Rp25 juta men-

jadi Rp50 juta, tanpa anggunan dengan bunga 6 persen," ujar Herman, Selasa (17/12).

Menurut Herman, kebijakan tersebut tak lain untuk mendorong perekonomian daerah. Sebab kalau UMKM meningkat dapat mengurangi pengangguran.

“Ini tidak lain mendorong UMKM supaya lebih maju lagi, dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Jika sudah maju dapat mengurangi pengangguran. Dapat me-

ngangkat pengganguran menjadi karyawan," ucapnya.

Herman menegaskan, Pemkot Bandar Lampung siap melakukan pendampingan bagi masyarakat yang akan melakukan peminjaman.

“Kalau kurang modal kita bantu dampingi, banyak bank yang bisa meminjamkan KUR di Bandar Lampung, dan kalau untuk perdagangan itu Rp100 juta jadi Rp200 juta setiap tahun," tandasnya. (Sri)

DIRESMIKAN - WALI Kota Bandar Lampung, Herman HN, meresmikan kawasan konservasi sungai Permata Biru, Sukarame, dengan melakukan peletakan batu pertama untuk sarana dan prasarana, Selasa (17/12).

Foto: Sri/Kupas Tuntas

Aksi Curanmor Terekam BRI Salurkan Dana CSR di Permata Biru Kamera CCTV Bandar Lampung

Kompol Rosef Effendi Kasat Reskrim Polresta Balam

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) AKSI pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di halaman parkir KFC Kedaton di Jalan ZA Pagar Alam, Bandar Lampung, terekam kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di restauran cepat saji tersebut. Dalam rekaman tampak dua pelaku pencurian.

Berdasarkan video yang didapat Kupas Tuntas, aksi kedua bandit jalanan itu terjadi pada Senin (16/12) lalu sekitar pukul 08.45 WIB. Dalam rekaman CCTV, awalnya dua pelaku pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor matic jenis Honda Beat, masuk ke dalam parkiran. Para pelaku mengenakan helm lengkap dan jaket hitam hingga penutup wajah.

Awalnya kedua pelaku tidak langsung memarkirkan

motornya melainkan tetap berada diatas sepeda motornya sambil memantau situasi sekitar. Tak selang berapa lama kemudian, datang seorang perempuan berkerudung merah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih.

Korban pun langsung memarkirkan kendaraannya tanpa melihat area sekitar dan kemudian masuk ke dalam. Dalam hitungan detik saja, salah satu pelaku yang dibonceng turun dari motornya dan langsung menyambangi motor korban. Setelah kontak motor korban berhasil dijebol, pelaku langsung kabur dan hanya meninggalkan helm milik korban di parkiran.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Rosef Effendi, membenarkan kejadian tersebut. Saat ini, kata dia, aksi curanmor tersebut ditangani Polsek Kedaton. “Ya, korbannya sudah membuat laporan di Polsek Kedaton. Saat ini masih dalam penyelidikan,” kata Rosef, Selasa (17/12).

Dengan maraknya kembali aksi curanmor ini, Mantan Kapolsek Natar ini, mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap setiap aksi pencurian, khususnya sepeda motor.

Rosef juga meminta masyarakat untuk menambah kunci pengaman pada kendaraannya. (Dbs)

(Kupas Tuntas) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di daerah aliran sungai (DAS) di wilayah Permata Biru, Sukarame, Bandar Lampung, Selasa (17/12).

Wakil Pimpinan BRI wilayah Bandar Lampung, Armansyah, mengatakan, selain melakukan pembersihan su-

(Kupas Tuntas) SEKITAR 300-an paket proyek di Bandar Lampung untuk tahun 2020 mendatang yang sudah mengantri untuk dilelang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Bandar Lampung, Soni Rahadiyan, Selasa (17/12).

“Berdasarkan data yang

sudah masuk ke kami untuk tahun depan (2020), ada sekitar 308 lebih paket proyek yang akan dilelang. Itu (308 paket) khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) saja.

Beberapa waktu lalu ada sonding dari Dinas Pendidikan mau lelang juga 14 paket konsultan dan pengawas, tapi otomatis fisiknya akan lebih dari 14 paket,” jelasnya.

Soni mengakui, bahwa beberapa dinas lain juga

lurkan bantuan sarana dan prasarana di beberapa Sekolah Luar Biasa (SLB), pelatihan 1.000 UMKM dan sosialisasi budaya sadar bahaya narkoba.

Sementara itu dalam kesempatan itu, Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, secara langsung yang meresmikan kawasan konservasi sungai Permata Biru, Sukarame, dengan melakukan peletakan batu pertama untuk sarana dan prasarana.

“Saya minta pemberian Rp500 juta dari BRI ini berupa fisiknya, jangan berupa uang tunai,” kata Herman.

Dengan adanya pemberian bantuan berupa CSR dari BRI ini, kata Herman, bisa membuat Kota Bandar Lampung, lebih baik lagi.

“Saya minta pengawasannya ini dari BRI sendiri, karena uangnya bukan dari kami. Dan nanti kita lihat supaya jangan menyalahi aturan,” jelasnya. (Sri)

Hari Juang TNI AD, Korem 043 Gelar Syukuran Bandar Lampung (Kupas tuntas) DALAM rangka memperingati Hari Juang TNI AD ke-74 yang jatuh setiap pada 15 Desember, Korem 043/Garuda Hitam (Gatam), menggelar acara syukuran bersama Forkopimda dan elemen masyarakat di Makodim 0410 Bandar Lampung, Selasa (17/12).

Dalam sambutannya, Komandan Korem (Danrem) 043/Gatam, Kolonel Inf. Taufiq Hanafi, menegaskan, bahwa TNI harus profesional dan dekat dengan masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya, kerja sama dan bantuannya yang diberikan oleh seluruh masyarakat Lampung. Kami juga mohon doa restu masyarakat Lampung, di usia ke-

308 Paket Proyek PU Siap Dilelang Bandar Lampung

ngai, pihaknya juga membangun sarana dan prasarana berupa taman serta pengolahan sampah.

“Kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandar Lampung dan juga melibatkan masyarakat sekitar,” kata Armansyah.

Dengan diadakannya kegiatan ini, Ia berharap masyarakat dapat menjaga fasilitas yang telah disalurkan.

Selain konservasi DAS, lanjut Armansyah, BRI juga menya-

sudah melakukan klarifikasi ke LPBJ untuk turut melakukan lelang proyek pengadaan barang dan jasa di Bandar Lampung pada tahun anggaran 2020 mendatang.

“BKKBN sudah klarifikasi ke kita, mereka ada satu paket. Kemudian Dinas Pertanian satu paket, Kominfo satu paket. Bagian Umum satu paket outsourcing dan Dinas Perhubungan rencananya empat paket marka

74 ini, agar TNI AD di jajaran Korem 043/Gatam, dapat lebih profesional dan lebih dekat dan manunggal dengan rakyat,” ujar Taufiq.

Taufiq juga mengimbau kepada seluruh prajurit, PNS

dan anggota Persit, pada momentum HUT TNI AD tahun 2019 ini, untuk lebih giat lagi dan semangat dalam bekerja.

Untuk diketahui, selain menggelar syukuran, Korem 043/Gatam juga memberikan

bantuan tali asih kepada panti asuhan Riadu Solihin, Veteran Kota Bandar Lampung, Warakawuri, serta perwakilan 10 bedah rumah Kota Bandar Lampung yang bekerja sama dengan pihak BRI. (Shl)

BERI TALI ASIH - DANREM 043/Gatam Kolonel Taufiq Hanafi didampingi istri, saat memberikan bantuan tali asih kepada panti asuhan Riadu Solihin, dalam rangka memperingati Hari Juang TNI AD ke-74, Selasa (17/12).

Foto: Ria/Kupas Tuntas

jalan,” kata dia.

Menurutnya, saat ini sudah berjalan dan dalam Perpres boleh melaksanakan tender untuk 50 hari, pengawas dan konsultan 20 hari.

“Secara aturan diizinkan, hanya saat belum ke luar perda dan perwali belum bisa kontrak, jadi batasan melaksanakan laporan hasil pelelangan saja,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, selama tahun 2019, ULPBJ Bandar Lampung mencatat ada sebanyak 400 paket yang dilelang dengan nominal

Rp524 miliar lebih (Januari sampai November).

Di mana, jumlah paket yang dilelang melalui LPJB di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menggunakan Sistem Informasi Kerja Penyedia Jasa (SIKAP) itu, didominasi oleh Dinas PU dan Dinas Pendidikan "Dinas PU kisaran 320 paket, untuk Dinas Pendidikan 40-an paket konsultan dan pengawasan, ketiga Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan yang lainnya kisaran 2 sampai 5 paket,

merata," kata Soni.

Jumlah 400 paket itu, lanjut Soni, khusus yang ditenderkan ke LPSE SIKAP. Jika bentuk proyeknya non tender, tidak dikerjakan LPJB melainkan dilakukan OPD masingmasing mengunakan Pejabat Pengadaan.

"Itu data seyogyanya pengadaan langsung paket yang dilelang dengan nilai Rp200 juta ke bawah barang jasa lainnya kontruksi itu masingmasing OPD, agar mereka bisa terekap dengan baik oleh mereka," pungkasnya. (Sri)

4

Rabu, 18 Desember 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Herwanda Pratama.

Redaktur : Oscar.

Asred: Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati.

ManagerKeuangan: Andi Wira.

StafKeuangan: Ketut Meri Andani.

ManagerMarketing: LindaRosmalaDewi.

Sekretaris Marketing : Dwi Puspita Sari.

Staf Marketing : Agung Adhie Utama.

PemimpinRedaksi Kupastuntas.co : Donald Harris Sihotang.

StafOnline: Mita Wijayanti,WidyaFirmadana, BudimanLuky, CandraMurti Ayuningtyas.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

PKK Pesisir Utara Mengolah Sabut Kelapa dan Aren Pesisir Barat (Kupas Tuntas) DALAM rangka meningkatkan peran aktif kelembagaan yang ada di Pekon, khususnya Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga (PKK), Apdesi Kecamatan Pesisir Utara, menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi kader PKK, Selasa (17/12).

Adapun perwakilan empat Pekon yang mengikuti kegiatan tersebut, yaitu PKK Pekon Negeri Ratu, Pekon Kotakarang, Pekon Way Narta dan pekon Padang Rindu.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Camat Pesisir Utara, Ermen Patria tersebut disambut gembira oleh para kader, dikarenakan ini yang pertama dilakukan peningkatan kapasitas kader PKK tingkat Pekon.

Ketua TP PKK Kecamatan Pesisir Utara, Kuswati, berharap peran PKK semakin baik kedepannya. Dan semua

pihak dapat mendukung eksistensi PKK, khususnya para Peratin (Kepala Desa).

"Kami mengapresiasi pihak pekon yang sudah banyak mendukung dan terkait tugas fungsi PKK yang luas dan berkaitan dengan persoalan sehari-hari ibu-ibu agar pekon dapat memberikan perhatian lebih," ujarnya.

Dilanjutkannya, untuk program PKK Pesisir Utara, yakni pelatihan pengolahan sabut kelapa, yang bahan bakunya melimpah dan juga pelatihan untuk mengolah aren menjadi gula dengan bentuk dan kemasan yang lebih menarik.

"Semoga kedepan ini dapat terwujud, pelatihnya juga akan kita cari dari ibu yang sudah sukses ataupun pihak lain yang kompeten, sehingga ini bisa menjadi produk unggulan desa atau prukades. Mininal menjadi penghasilan tambahan untuk ibu-ibu dengan memanfaatkan limbah sabut kelapa dan air sadapan pohon aren,"tandasnya. (Nova)

Tiga Dosen Unila Lakukan Penelitiaan Konservasi Anggrek Lampung Barat (Kupas Tuntas) TIGA dosen Universitas Lampung (Unila) melakukan penelitian Konservasi Anggrek Alam di Kebun Raya Liwa (KRL).

Diketaui tiga dosen tersebut yakni, Dr. Mahfud, M.Sc., Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si. Dan Drs. Tundjung Tripeni H., M.S, yang merupakan Dosen Biologi Fakultas MIPA Jurusan Biologi Universitas Lampung dengan judul Penelitian Konservasi Anggrek Alam di Kebun Raya Liwa.

Kepala Balitbang Lampung Barat (Lambar), Tri Umaryani mengatakan, dengan semakin banyaknya penelitian tentang anggrek khususnya anggrek koleksi KRL,

diharapkan memberikan dampak yang positif untuk menjaga keberlangsungan koleksi anggrek di KRL. Ia menjelaskan, anggrek merupakan salah satu tanaman hias berbunga yang tidak kalah indah dengan tanaman lainnya, menurutnya Anggrek memiliki bentuk dan corak bunga yang beraneka ragam dan indah dipandang mata.

"Berdasarkan pola pertumbuhannya anggrek dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu monopodial dan simpodial. Anggrek monopodial memiliki bentuk pertumbuhan memanjang dan umumnya tumbuh lurus ke atas pada satu batang, bunga keluar dari sisi batang, ketiak daun dan bukan pada puncak titik tumbuh tanamanm”ucapnya. (Iwan)

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Takaran Tak Sesuai, Dua Nosel SPBU Kembahang Disegel

LAKUKAN PENYEGELAN DISKOPERINDAG Lambar melakukan penyegelan dua alat takar BBM di SPBU Kembahang, Selasa (17/12).

Foto : Satoris/Kupas Tuntas

Dinilai tidak sesuai atau berada di bawah ambang batas toleransi, satu nosel (alat takar) Bahan Bakar Minyak (BBM) miliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kembahang, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat disegel pihak Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Lampung Barat, Selasa (17/12).

Lampung Barat (Kupas Tuntas) DARI 16 nosel yang ada di SPBU setempat, dua diantaranya alat takar BBM jenis Pertalite telah disegel. Sementara pihak SPBU kembahang mengaku kondisi itu disebabkan oleh adanya

gangguan pada mesin.

Kabid Perdagangan Diskoperindag Lambar, Sri Hartati mendampingi kepala Diskoperindag Drs. Ahmad Hikami mengatakan, penyegelan dua alat takar BBM di SPBU Kembahang itu dilakukan karena berada di bawah batas toleransi sehingga merugikan konsumen.

“Ada dua alat takar kita segel karena tidak sesuai atau berada di bawah batas toleransi, dan mereka sudah kami minta untuk segera melakukan perbaikan,” ungkap Sri. Terkait temuan itu, ia memastikan tidak ada sanksi khusus, karena usai di perbaiki pihaknya akan kembali melakukan tera ulang, apabila telah sesuai maka kedua nosel tersebut kembali di perbolehkan untuk beroperasi.

“Kalau sudah di perbaiki akan kita cek lagi, kalau sudah sesuai silahkan beroperasi, karena kegiatan ini sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen dan pembinaan terhadap pedagang agar ber-

tindak jujur sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, pengelola SPBU Kembahang Iwal mengaku hanya satu nosel yang disegel oleh Diskoperindag, hal itu karena melebihi batas toleransi. Namun pihaknya memastikan segera melakukan perbaikan terhadap mesin tersebut.

“Hanya satu yang disegel, karena melebihi batas toleransi, tapi kami pastikan tidak ada unsur kesengajaan, karena namanya mesin jalan dan saat ini kami sudah memanggil tekhnisi untuk melakukan perbaikan,” terang Iwal.

Salah satu pengemudi travel yang enggan disebutkan namanya mengaku sejak dulu curiga terkait pengisian bensin di SPBU itu, oleh karenanya hanya diwaktu tertentu saja, ia melakukan pengisian.

"Saya isi BBM di SPBU kembahang hanya diwaktu tertentu saja disaat bensin saya benar benar kandas dan itupun hanya saya isi secukupnya saja untuk menjangkau SPBU lain yang ada di Lampura,”ungkapnya.

Wakil Bupati Lambar, Mad Hasnurin mengapresiasi penyegelan satu Alat takar di SPBU kembahang.

“Alat takar yang tidak sesuai untuk tetap disegel jangan dipergunakan dulu sebelum normal, jangan sampai masyarakat sebagai konsumen dirugikan" kata Mad Hasnurin. (Satoris)

534 Pelamar CPNSD Pringsewu Buat Sanggahan Pringsewu (Kupas Tuntas) HARI pertama masa sanggahan dibuka, beberapa pelamar CPNSD yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mendatangi Kantor BKPSDM Pringsewu untuk menyampaikan sanggahan secara langsung, Selasa (17/12).

Salah satunya ialah Ade Ayu warga Pringsewu. Ia ikut melamar formasi Pendidikan Guru Bahasa Indonesia SMP. Namun berkasnya dinyatakan TMS lantaran transkip nilai yang dia dikirim dinyatakan hitam putih.

"Pada hal yang saya upload adalah berkas asli, saya tidak tahu kenapa berubah jadi hitam putih," ungkapnya.

Ade menceritakan, tahun 2018 kemarin ikut melamar CPNSD di Kabupaten Pesisir Barat dan saat itu Ade lulus SKB bersama dua peseta lainnya.

"Berkas yang saya upload sama dengan tahun kemarin, dengan sanggahan ini saya berharap ada pertimbangan dari panitia sehingga saya bisa mendapat kesempatan," ungkap wanita ber-

kacamata tersebut.

Beda dengan Yusrizal warga Kenanga Pringsewu yang memilih formasi guru agama Islam. Berkasnya dinyatakan TMS lantaran melamar dengan ijazah Kependidikan Islam (KI). Pada hal menurut dia, KI serumpun dengan Pendidikan Islam. "Tahun kemarin saya ikut melamar dan tidak ada masalah dengan berkas ijazah tersebut," ujarnya.

Pelamar lainnya Aris Munandar mengaku bingung berkasnya dinyatakan TMS. "Kami ada 10 orang yang melamar guru olahraga berasal dari Kampus dan Jurusan yang sama. Berkas kami juga sama tapi anehnya hanya 6 dari kami yang berkasnya dinyatakan memenuhi syarat (MS)," imbuh Aris Munandar.

Terpisah, Kabid Pengadaan Pemberhentian Penilaian Kinerja dan Informasi PNS Dany Samantha mewakili Kepala BKPSDM setempat M Dawam Rahardjo, mengatakan dari 14.946 pelamar CPNSD di Pringsewu sekitar 1700 berkas pelamar dinyatakan tidak memenuhi

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

SAMPAIKAN SANGGAHAN - ADE Ayu salah satu pelamar TMS mendatangi Kantor BKPSDM Pringsewu untuk menyampaikan sanggahan, Selasa (17/12).

syarat (TMS).

Dari jumlah tersebut, kata dia, kebanyakan berkas TMS akibat kesalahan surat tanda registrasi (STR).

"Misalanya ada yang kadaluarsa, ada yang upload fotocopy yang seharusnya asli, kemudian kualifikasi pendidikan serta salah mengirim foto," ungkapnya.

Dany mengatakan, pada hari pertama masa sanggahan dibuka, sudah 534 pelamar TMS yang mengirimkan sanggahan lewat by

sitem ke BKN pusat. "Banyak juga yang datang ke kantor BKPSDM untuk menyampaikan sanggahan secara langsung," ujarnya.

Terkait sanggahan tersebut, Dany mengatakan agar mereka yang telah mengirimkan sanggahan menunggu keputusan akhir dari pusat. "Jika tidak ada perubahan keputusanya akan diumumkan tanggal 26 Desember mendatang dan yang memutuskan adalah pusat," tandasnya. (Manalu)

Kakon di Pringsewu Kurang Patuh Penyetoran Pajak Pringsewu (Kupas Tuntas) MAYORITAS Kepala Pekon (Kakon) di Pringsewu lebih suka 'mengendapkan' uang hasil pungut pajak dari setiap belanja Dana Desa (DD) ketimbang menyetorkan langsung.

Hal itu diungkapkan Inspektur Pringsewu Endang Budiati, Selasa (17/12).

Endang mengatakan, pajak dimaksud adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh (Pajak Penghasilan) dan pajak atas pengadaan konsumsi (makan dan minum).

"Jadi uangnya disimpan dulu tidak langsung mereka disetor," ungkap Endang.

Menurut Endang, sebelum disetor uang hasil pungutan pajak tersebut disimpan dulu pada kas pekon. "Seharusnya, uang hasil pungut pajak atas belanja dana desa langsung disetor setiap kegiatan selesai. Tapi nyatanya para kepala pekon baru menyetor setelah tim dari Inspektorat turun," ujar Endang.

Saat disinggung apakah para kakon sengaja menyimpan uang dengan tujuan untuk mendapatkan bunga bank, Endang mengatakan tidak seperti itu karena Inspektorat mengetahui rekening koran mereka. "Selama ini sudah kita lakukan pembinaan dan mereka juga kerap Diklat, jadi kami harap

agar kepala pekon memiliki kesadaran," ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pringsewu Supendi mengatakan, dana desa (DD) yang direalisasikan ke 126 pekon di Kabupaten Pringsewu, besarannya sesuai dengan nilai yang sudah ditetapkan.

Menurut Supendi dana dari pusat masuk ke kas daerah kemudian didistribusikan ke masing-masing kas desa secara utuh.

Pemungutan pajak, kata dia, dilakukan pada setiap kegiatan masing-masing pekon yang kemudian disetorkan ke instansi pajak.

"Realisasi DD itu terbagi ke

dalam tiga termin. Kemudian, untuk pencairan dari termin pertama ke kedua harus melalui verifikasi, apakah sudah selesai atau belum kegiatan pada termin pertama," ungkapnya.

Ia mengatakan verifikasi dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP). Setelah ada rekomendasi dari DPMP baru pencairan DD termin selanjutnya diproses BPKAD. Berdasarkan data dari BPKAD total Dana Desa yang diterima Kabupaten Pringsewu tahun 2019 yakni sebesar Rp.129.567.419.000, ditambah Alokasi Dana Pekon (ADP) sebesar Rp.65.347.

044.000. (Manalu)

Rabu, 18 Desember 2019

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA

5

Buang Sampah Sembarangan Denda 500 Ribu Pemerintah Kota (Pemkot) Metro melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat bakal memberikan sanksi terhadap warga yang masih nakal membuang sampah sembarangan.

Metro (Kupas Tuntas) KEPALA Satpol PP Metro, Imron menyampaikan bahwa mulai hari ini, Rabu (18/ 12), akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarang. Bahkan, pihaknya akan menempatkan petugas di sejumlah titik rawan buang sampah di Bumi Sai Wawai.

"Mulai hari Rabu pagi. Tim kami pelaksana perda Sampah dibawah koordinator DLH akan melaksanakan penjagaan dititik rawan pembuangan sampah. Dan akan kami tindak ditempat berupa sanksi administrasi," ujar Imron, Selasa (17/12).

Ia juga akan menerapkan sanksi sosial sebagai efek jera, dengan cara memviralkan warga yang bandel mengotori lingkungan lewat

membuang sampah.

"Kita akan terapkan sanksi sosial dengan cara memviralkan pelakunya. Itu sebagai wujud efek jera. Karena sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi, dan banner serta spanduk larangan membuang sampah juga sudah dipasang namun masih banyak saja warga yang membuang sampahnya sembarangan ditempat yang jelas dilarang," terangnya.

Imron juga menjelaskan bahwa penerapan sanksi tersebut berdasarkan surat perintah tugas nomor : 800/ 1211/SPINT/D-10/2019. Dalam surat tersebut tertera peraturan walikota nomor 33 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan sanksi administrasi pasal 67 ayat 2 dan 3 Perda Kota Metro nomor 1 tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga.

Jelang Nataru, Harga Sembako Merangkak Naik

Foto : Reza/Kupas Tuntas

PASAR GEDONG TATAAN - KONDISI pasar Gedong Tataan, di desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Selasa (17/12).

Pesawaran (Kupas Tuntas) MENJELANG Natal dan Tahun Baru (Nataru) sejumlah harga kebutuhan bahan pokok mulai merangkak naik. Hal ini diungkapkan oleh Sulami salah satu pedagang di Pasar Gedong Tataan, Selasa (17/12).

"Ya, memang belakangan ini sejumlah harga sembako naik mas, terutama kebutuhan harga bumbu dapur, mungkin menjelang natal dan tahun baru mas," ungkapnya.

Menurutnya, ada sejumlah sembako yang mengalami kenaikan jelang Nataru. "Seperti Bawang merah mas sekarang harga perkilonya sudah mencapai Rp30 ribu harganya naik sudah seminggu ini, telur juga naik, Minggu kemarin harga perkilonya Rp20 ribu, tapi sekarang sudah mencapai Rp24 ribu perkilonya dan bahan bumbu dapur lainnya," ujarnya.

Ia pun menyampaikan, harga tersebut bisa terus

merangkak naik menghadapi Nataru. "Kemungkinan bisa naik terus mas, apalagi menjelang natal dan tahun baru, harga kebutuhan biasanya naik semua, tapi karena kebu tuhan ya mau gimana lagi mas," sampainya.

Sementara itu, Tiyas salah satu warga menuturkan bahwa, dirinya memang harus mengeluarkan uang lebih untuk belanja jelang Nataru.

"Memang biasanya menjelang hari-hari tertentu itu harga sembako naik mas, tidak tahu kenapa, apalagi sembako, inikan memang kebutuhan pokok, karena kebutuhan mau tidak mau ya dibeli mas, walaupun cukup berat karena harus mengeluarkan biaya lebih," tuturnya.

Ia pun berharap, Pemerintah Daerah bisa melakukan antisipasi ataupun mencarikan solusi terkait hal ini. "Harapannya sih, harganya bisa stabil terus mas, biar kita tidak berat kalau belanja kebutuhan rumah," harapnya. (Reza)

Jelang Hari Raya Natal, Polsek Gelar Patroli Rutin Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) POLSEK Lambu Kibang mulai melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam rangka Cipta Kondisi (Cipkon) menjelang perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru).

Patroli dipimpin langsung oleh Kapolsek Lambu Kibang, Iptu. A.Cik Wijaya, Selasa (17/12). “Hari ini kita melaksanakan kegiatan patroli rutin untuk menyambut peray aan Natal dan Tahun Baru 2020, yang berlokasi di Tiyuh Kibang Budi Jaya, Tiyuh Gunung Sari dan

daerah perbatasan Tiyuh Pagar Dewa dan Tiyuh Gunung Terang,� kata Cik Wijaya.

Dalam kegiatan tersebut, Cik Wijaya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi-aksi yang melanggar hukum menjelang Nataru, seperti mengkonsumsi Minuman Keras (Miras), mengguna kan knalpot racing dan menyalakan petasan yang berdaya ledak besar.

Selain itu, Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas dan memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan kegiatan yang positif. (Rahmad/Irawan)

Foto : Johan/Kupas Tuntas

PASANG SPANDUK - SATPOL PP bersama DLH Metro memasang spanduk bertuliskan sanksi terhadap warga yang membuang sampah sembarangan, Selasa (17/12).

"Selain itu, dasar yang menguatkan lainnya adalah SK Walikota Metro nomor : 726/KPTS/D-10/2019 tentang pembentukan tim pelaksana sanksi administrasi Perda Kota Metro nomor 1 tahun 2018 tentang pemanfaatan

lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga," tandasnya.

Dari data yang dihimpun media, dalam surat perintah tugas yang dikeluarkan Pemerintah Kota Metro tertanggal 12 Desember 2019 itu

ditandatangani sekertaris daerah Kota Metro Ir. A. Nasir AT, MM. Dalam perintah surat tersebut petugas tim gabungan diminta melakukan operasi non yustisi mulai tanggal 17 hingga 19 Desember 2019 mendatang.

Sementara, penerapan sanksi administrasi bagi pembuang sampah sembarangan dibagi atas tujuh kategori pelanggaran. Besaran denda berkisar mulai dari Rp. 150 Ribu hingga Rp. 500 Ribu. (Han)

Lahan Pertanian di Metro Banyak Dialihfungsikan Tempat Wisata Metro (Kupas Tuntas) DALAM mendongkrak perekonomian, banyak lahan-lahan pertanian yang ada di Kota Metro dialihfungsikan menjadi tempat wisata baru, guna mendongrak pendapatan masyarakat.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Metro, Tri Hendriyanto membenarkan hal tersebut. Menurutnya, alih fungsi tersebut dilakukan oleh masyarakat dikarenakan pendapatan yang relatif lebih besar daripada dijadikan tempat untuk bercocoktanam.

"Memang benar, banyak lahan persawahan atau per-

tanian di Kota Metro ini yang dialihfungsikan menjadi tempat wisata. Tetapi itu dilakukan oleh pemilik lahan sendiri, bukan dari pemerintah," ucapnya.

Meskipun demikian, Hen dri tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, alih fungsi lahan tersebut itu adalah hak dari masing-masing pe milik lahan.

"Ya saya tidak ada masalah kalau misal banyak masyarakat yang membuka lahan untuk dijadikan tempat wisata, karena itu jugakan lahan mereka sendiri, terserah dia mau ditanam apa, kalau dijadikan tempat wisata ya itu juga bagus, karena bisa menambah penghasilan mereka dan juga

bisa menjadikan Kota Metro itu terkenal akan banyaknya pariwisatanya, karena itu jugakan sesuai dengan visi misi Kota Metro sebagai Kota Wisata Keluarga," ungkapnya.

Hendri juga mengungkapkan, jika tempat pariwisata yang bukan milik pemerintah tersebut tidak ada kordinasi kepada pemerintah terkait.

"Untuk perizinan pembuatan tempat wisata itu ya memang tidak ada izin ke Dinas terkait, karena memang tidak peraturannya, karena memang itu lahan pribadi dari warga. Tetapi meskipun demikian, kami juga tidak lepas tangan menanggapi hal tersebut, kami juga terus memantau tum-

buh kembangnya," tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, bahwa dirinya tidak akan mempersulit warganya yang ingin tumbuh kembang dalam berkreasi dan berinovasi.

"Ya terserah masyarakat mau seperti apa, kalau pemerintahnya itu bijak ya biarkan tumbuh dulu atau berkembang dulu, biar mereka itu semangat dulu, kalau nanti pemerintah langsung terapkan peraturan ini ini ini, ya rakyat akan takut, sehingga tidak bisa menjadikan masyarakat itu berkembang.

Dengan begitu jugakan perputaran uang di Kota Metro ini akan semakin besar dan membuatkan perekonomian masyarakat akan tumbuh,"tandasnya. (Rani)

Tangani Lahan Kritis, Dendi Lakukan Penanaman Pohon Pesawaran (Kupas Tuntas) DALAM menangani lahan kritis yang berpotensi bencana, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona bersama pihak terkait melakukan penanaman pohon di Desa Bayas Jaya Kecamatan Way Khilau,Selasa (17/12).

Selain Bupati, kegiatan tersebut dilangsungkan bersama siswa, masyarakat dan Pejabat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka melaksanakan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS).

Dalam sambutannya, Dendi mengatakan bahwa dalam rangka penanggulangan lahan kritis yang berdampak pada pengendalian perubahan iklim, penanganan lahan kritis merupakan perbaikan penting dari perbaikan lingkungan.

"Oleh karena itu pemerintah pusat melalui Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan bermaksud memberikan bantuan bibit unggul sebanyak 2.600 batang kepada Masyarakat Desa Bayas Jaya.

Harapan kami penyerahan bibit ini dapat di tindak lanjuti dengan penanaman dan pemeliharaan sehingga pohon yang di tanam dapat tumbuh dengan baik guna perbaikan lingkungan," kata dia.

Ia juga memaparkan bahwa atas nama Pemerintahan Kabupaten Pesawaran dan Masyarakat mengucapkan Terimakasih Kepada semua pihak khusus nya kepada

Foto : Reza/Kupas Tuntas

PENANAMAN POHON - BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona saat melakukan penanaman pohon di Desa Bayas Jaya Kecamatan Way Khilau,Selasa (17/12).

(UNDP) yang telah memberikan bantuan bibit kepada Masyarakat Desa Bayas Jaya melalui Proyek Cross Cutting Capacity Development (CCCD) untuk melaksanakan 3 konvensi PBB yang berkaitan dengan isu degradasi lahan, perubahan Iklim Biodversitas.

"Selain itu Desa Bayas Jaya memiliki dua Air Terjun yang insya Allah di beri nama air terjun Kusuma Sari dan Kusuma Jaya, mempunyai banyak manfaat khususnya bagi desa, air terjun tersebut merupakan destinasi wisata sebagai salah satu alternatif hiburan untuk itu saya berpesan kepada kita semua khususnya masyarakat agar kiranya air terjun yang me-

rupakan aset berharga untuk selalu di jaga," ucapnya.

Dendi juga mengimbau kepada masyarakat Bayas Jaya agar bantuan tersebut dapat benar-benar di manfaatkan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat tanpa merusak lingkungan.

Selain itu, Direktur PPDAS yang diwakili Dr. Mahendra Harjianto menuturkan bahwa rangkaian program besar Kementerian Kehutanan diantaranya adalah membangun kembali hutan-hutan yang sudah rusak.

"Kami bekerja sama dengan CCCD PROJECT menanam tanaman kayu tapi jangan sampai di rusak lagi, ini adalah aset, ini adalah

modal jangan sampai air sungai disini menjadi keruh dan jangan sampai terjadi banjir bandang, " tandasnya.

Ia juga menyebutkan, Daerah Aliran Sungai (DAS) Pesawaran berpotensi terjadi banjir bandang apabila hutannya rusak.Karena banyak sekali sungai-sungai kecil yang ada di Kabupaten Pesawaran yang berpotensi banjir.

"Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Pesawaran yang sudah mendukung program kami. Kami berpesan kepada semua lapisan masyarakat agar menjaga hutan jangan sampai sejengkalpun tanah kosong, " tegas dia. (Reza)

6

Rabu, 18 Desember 2019

LAMPUNG UTARA

17 Pelamar CPNS Ajukan Sanggahan Lampung Utara (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

BERI BANTUAN - KAPOLRES Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono memberi bantuan kepada Mat Ali, penderita kanker hati dengan mendatangi rumahnya, Selasa (17/12).

Kapolres Lampung Utara Bantu Penderita Kanker Kapolres Lampung Utara (Lampura), AKBP Budiman Sulaksono membantu korban penderita penyakit kanker hati Mat Ali dengan mengunjungi rumahnya, Selasa (17/12).

Lampung Utara (Kupas Tuntas) KEDATANGAN Kapolres menindaklanjuti adanya informasi seorang warga yang mengharapkan bantuan untuk proses pengobatan. Pasalnya, selama ini warga ini terkendala biaya untuk berobat.

Dihadapan keluarga Mat Ali, Kapolres AKBP Budiman Sulaksono mengatakan, turut prihatin dengan kondisi Mat Ali yang mederita sakit kanker dan kedatangannya t khusus menjenguk dan memberikan motivasi, dan memberikan tali asih serta tidak lupa mendoakan agar Mat Ali

segera diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali.

"Sudah kewajiban kita sebagai sesama untuk saling peduli, semoga bantuan yang kita berikan dapat sedikit meringankan beban keluarga dan kita sangat berharap Mat Ali dapat sembuh kembali," kata AKBP Budiman Sulaksono.

Sementara Ratna Liza, istri Mat Ali menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, khususnya Kapolres Lampung Utara yang telah menyempatkan diri untuk melihat kondisi suaminya.

"Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pak Kapolres Lam-

pung Utara yang sudah menyempatkan diri mau membesuk suami saya, semua ini berkat bantuan abang dan media, yang sudah menyampaikan keluhan kami sehingga diketahui banyak orang kalau kami benarbenar lagi membutuhkan bantuan dan uluran tangan untuk biaya berobat suami saya," ujarnya.

Ia berharap, bantuan yang sudah diberikan sejumlah pihak, bisa membantu pengobatan suaminya sehingga bisa pulih dan sehat kembali. “Sekali lagi terima kasih, bantuan ini sangat bermanfaat untuk membiayai pengobatan suami saya,” ungkapnya. (Sarnubi)

SEBANYAK 17 pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) melakukan penyanggahan. Sanggahan tersebut disampaikan melalui email.

Kepala Sub Bidang Pengadaan Pegawai, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampura, Hantara mengatakan, hingga kini sudah ada ada 17 pelamar yang ajukan sanggahan ke BKPSDM. Dikatakan, sanggahan yang disampaikan juga sudah ditanggapi langsung oleh BKPSDM Lampura. Sanggahan yang masuk berupa adanya pengaduan salah upload data pelamar.

“Seperti tidak melampirkan surat melamar pekerjaan, salah tujuan permohonan surat lamaran pekerjaan, tidak melampirkan ijazah atau hanya melam-

pirkan surat keterangan lulus,” jelasnya, Selasa (17/12).

Ia menambahkan, sempat ada seorang pelamar yang datang langsung ke Pemkab Lampung Utara sekitar pukul 08.00 WIB. Peserta tersebut datang bermaksud untuk mengecek apakah dirinya termasuk terdaftar di Pemkab Lampura atau di kementerian.

Namun setelah diteliti nomor pendaftarannya, ternyata peserta tersebut terdaftar sebagai peserta di kementerian. “Jadi kami bilang ke peserta tunggu pengumuman peserta yang lulus seleksi berkas dari kementerian yang dilamar,” ujarnya.

Hantara menyebut, waktu sanggahan berlangsung hingga tanggal 19 Desember 2019.

Peserta masih bisa melakukan sanggahan hingga waktu yang ditentukan. Diketahui, hasil verifikasi tahap pertama terhadap 2.830 berkas, terdapat 69 berkas pelamar CPNS dikatagorikan tidak memenuhi syarat (TMS). (TL)

KEAGAMAAN

PTSP Kemenag Terapkan 97 Pelayanan LAMPUNG UTARA - KANTOR Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara (Lampura) sudah bisa menerapkan 97 pelayanan, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Selasa (17/12). Peresmian penerapan 97 pelayanan itu dilakukan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Suhaili.

Turut hadir pada acara itu Plt Bupati Lampura, Budi Utomo.

Kepala Kantor Kementerian Agama Lampura, Qomaru Zaman mengatakan peresmian PTSP sudah jauh dirancang. Dikatakan, PTSP bagian dari komitmen dari kementerian agama.

“Bentuk pelayanan ada 97 pelayanan, seperti pelayanan haji, pelayanan madrasah yang ada di Kemenag. Semoga kedepan semakin baik dan profesional,” ujarnya.

Sementara Plt Bupati Lampura, Budi Utomo mengungkapkan dirinya mendukung dengan adanya PTSP di kementerian agama setempat.Dengan begitu memiliki komitmen pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Sehingga dapat memotivasi dalam menjalankan pemerintahan yang profesional dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Diharapkan dapat pelayanan cepat, tepat dan murah, guna menjadi instansi yang bersih, cepat dalam pelayanan yang seusai dengan reformasi birokrasi,” ungkapnya. (TL)

LAMPUNG TIMUR

Ajukan 10 Ranperda ke DPRD Lamtim Lampung Timur (Kupas Tuntas) PEMKAB Lampung Timur mengajukan 10 rancangan peraturan daerah (Ranperda) ke DPRD setempat pada tahun 2020 mendatang. Hal itu disampaikan Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera saat acara rapat paripurna penyampaian dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2020 di Ruang Sidang DPRD setempat, Senin (16/12).

“Pemerintah Daerah Lampung Timur telah mengusulkan 10 rancangan peraturan daerah kepada DPRD Kabupaten Lampung Timur yang kiranya dapat disetujui sebagai Propemperda tahun 2020,” kata Syahrudin Putera.

Ke 10 Ranperda itu adalah Ranperda pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Lampung Timur tahun 2019-2037, retribusi dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan laut, pembentukan siaran radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, peru-

bahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Timur dan perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan PDAM Way Guruh.

Selanjutnya, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, perubahan APBD tahun 2020, APBD TA 2021, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 serta perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

“Dengan disepakatinya nanti Propemperda 2020 ini, kami berharap rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam propemperda Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun kedepan,” ujarnya. Disamping itu, lanjut diam untuk dapat menyelesaikan Propemperda tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya kerjasama yang baik antara DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. (Rls)

Foto: Ist

KEGIATAN NEMUI NYIMAH - STAF Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Nur Syamsu menghadiri kegiatan Nemui Nyimah di Balai Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Selasa (17/12).

Pemkab Lamtim Gelar Kegiatan Nemui Nyimah Dalam rangka mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus mendengar langsung aspirasi warga, Pemkab Lampung Timur (Lamtim) menggelar kegiatan Nemui Nyimah di Balai Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Selasa (17/12).

Lampung Timur (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

TANDATANGANI BERITA ACARA - SEKDA Kabupaten Lamtim Syahrudin Putera menyaksikan pimpinan DPRD menandatangani berita acara penetapan Propemperda Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2020 di Ruang Sidang DPRD setempat, Senin (16/12).

HADIR pada acara ini mewakili bupati, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Nur Syamsu. Hadir pula para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala bagian, camat, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Sebelumnya, kegiatan Ne-

mui Nyimah digelar setiap hari Kamis di Gedung Pusiban Komplek Pemda Lampung Timur. Namun kini acara tersebut digelar di kecamatan-kecamatan.

“Memang awalnya Nemui Nyimah ini kan setiap hari Kamis di Gedung Pusiban Komplek Pemda Lampung Timur. Kita ubah menjadi ke kecamatan langsung, dan di kecamatan itu tidak mesti di kecamatan bisa juga di desa-

nya. Tujuannya supaya lebih dekat dan mempermudah masyarakat untuk bertemu dengan pemerintah kabupaten,” kata Nur Syamsu.

Menurut Nur Syamsu, kegiatan Nemui Nyimah adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. “Silahkan saja aspirasi apa, bisa juga saran atau masukan yang bertujuan untuk membangun Lampung Timur,” ujarnya.

Nur Syamsu menjelaskan, kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan dua kali dalam satu bulan. Dan dalam setiap kegiatan akan ada pelayanan gratis berupa pelayanan eKTP, pelayanan kesehatan,

serta mobil perpustakaan.

“Kami serahkan kepada camatnya kira-kira di mana tempat yang memungkinkan.

Disamping itu juga di acara Nemui Nyimah ini juga kan kita ada pelayanan. Jadi silahkan masyarakat menikmati itu gratis,” ungkapnya.

Nur Syamsu mengakui, pada acara Nemui Nyimah kali ini banyak masyarakat yang mengangkat infrastruktur sebagai pokok pembicaraan. “Kita akan tetap semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, seperti Bupati yang punya program dalam 2020 ini untuk infrastruktur tidak kurang dari Rp250 miliar,” pungkasnya. (Adv)

Rabu, 18 Desember 2019

LAMPUNG TENGAH

Ellya Hadiri Tasyakuran Ponpes Tri Bhakti Al Ikhlas

Foto: Towo/Kupas Tuntas

HADIRI TASYAKURAN - KETUA Tim Penggerak PKK Lamteng, Ellya Lusiana Loekman menghadiri acara tasyakuran pembangunan sarana sanitasi kesehatan lingkungan di Pondok Pesantren (Ponpes) Tri BhaktiAl Ikhlas di Kampung Bumi Mas, Kecamatan Seputih Agung, Selasa (17/12).

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Lampung Tengah, Ellya Lusiana Loekman menghadiri acara tasyakuran pembangunan sarana sanitasi kesehatan lingkungan di Pondok Pesantren (Ponpes) Tri Bhakti Al Ikhlas di Kampung Bumi Mas, Kecamatan Seputih Agung, Selasa (17/12).

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) PERWAKILAN Ponpes Tri Bhakti Al Ikhlas, Slamet Wongso mengatakan, sangat bersyukur mendapat bantuan langsung dari Kementerian Kesehatan Re-

publik Indonesia.

"Kami ucapkan terima kasih kepada ibu bupati yang bersedia hadir, dalam kegiatan yang berlangsung sangat sederhana. Ini tentunya menjadi harapan baru bagi kami kedepan, agar semakin baik lagi menerapkan pola hidup bersih dan

sehat," jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Lamteng, Edi Sunarko menerangkan, Ponpes Tri Bhakti Al Ikhlas merupakan satu dari sekian banyak pondok pesantren yang ada di Lampung Tengah, yang beruntung mendapatkan bantuan.

"Sesuai instruksi Bupati Lampung Tengah Bapak Loekman Djoyosoemarto yang menginginkan pelayanan cepat dan pemerataan pembangunan wila yah, kami berangkat ke Jakarta untuk mencari pro-

gram-program di Kemen terian Kesehatan. Dan ka mi bersyukur, tidak butuh waktu lama pengajuan kita disetujui pemerintah pu sat, dan pilihannya jatuh kepada Pondok Pesantren Tri Bhakti Al Ikhlas ini," paparnya.

Dilanjutkan Edi Sunarko, bupati punya program kerja jemput sakit pulang sehat, serta komitmen Lam pung Tengah bebas stunting 2023 mendatang. Oleh karenanya, kata dia, Pemkab Lamteng mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat aktif dalam pe nerapan pola hidup bersih dan sehat.

Ketua TP PKK Pemkab Lamteng, Ellya Lusiana Loekman menerangkan bagian dapur dan fasilitas MCK yang dibangun harus memiliki sanitasi yang baik, untuk menjaga kesehatan lingkungan.

"Sebab, dari dapur lah makanan yang kita kon sumsi sehari-hari dipro duksi. Lalu, aktifitas ke bersihan di dua ekosistem ini memang cenderung harus terjaga dengan baik.

Alasan itulah kenapa sa nitasi kesehatan ling k u ngan dua bagian itu di bangun," tandasnya.

Hadir pada acara ini, jajaran Puskesmas Seputih Agung, aparat kampung setempat, aparat kecamatan, dinas kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama se tem pat. (Towo)

Kapolres: Hari Ibu Momentum Kebangkitan Bangsa Lampung Tengah (Kupas Tuntas) KAPOLRES Lampung Tengah, AKBP I Made Rasma menjadi inspektur pada upacara memperingati Hari Ibu ke 91 di lapangan Mapolres setempat, Selasa (17/12).

Upacara tetap berlangsung khidmat, meski dibawah guyuran hujan rintikrintik. Pada upacara kali ini melibatkan personel Polwan sebagai petugas.

Dalam sambutannya, Kapolres mengatakan peri-

7

ngatan Hari Ibu merupakan sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Menurut Kapolres, perempuan merupakan sumber daya insani penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Masih kata Kapolres, ibu mempunyai peranan penting untuk menjadi pengayom dan pelidung terhadap perempuan dan anak.

Kapolres juga berpesan kepada Polwan untuk menghindari segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang akan merusak citra Polwan. “Semoga di Hari Ibu ini Polwan semakin profesional, moderen dan terpercaya,� ungkapnya. (Rls)

Foto: Ist

BERI PENGHARGAAN - KAPOLRES Lampung Tengah AKBP I Made Rasma memberi penghargaan kepada personel usai upacara memperingati Hari Ibu ke 91 di lapangan Mapolres setempat, Selasa (17/12).

LAMPUNG SELATAN

Pemkab Siap Terapkan Nomenklatur Baru Pemkab Lampung Selatan (Lamsel) siap menerapkan nomenklatur baru di lingkungan sekretariat setempat untuk tahun 2020. Hal itu menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 56/2019 tentang pedoman nomenklatur dan tata kerja sekretariat di provinsi dan kabupaten/kota.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) Plt Kepala BKD dan Kepala Bagian Organisasi Lamsel, Puji Sukanto menjelaskan, nomenklatur baru mengacu pada Perbup Nomor 33/2019 tentang perbup ketiga perubahan atas perbup Nomor 36/2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi serta tata kerja perangkat daerah.

"Sarananya sudah kita siapkan semua. Kalau tidak ada halangan, Pemkab Lampung Selatan siap dengan nomenklatur baru," jelasnya, kemarin.

Kendati demikian, lanjut diam implementasi Permendagri ini menjadi dileman, manakala munculnya aturan baru dari

Kemenpan-RB soal pemangkasan pejabat eselon III dan IV. "Makanya hari ini digelar rapat soal reaktualisasi eselon III dan IV yang dilaksanakan oleh pihak BKD provinsi dan bagian organisasi provinsi. Tapi secara prinsip kita siap, tinggal menunggu pelaksanaan saja," kata Puji Sukanto.

Sementara itu, Kepala Bappeda, Wahidi Amin menegaskan, pihaknya telah menyiapkan anggaran belanja langsung bagi penerapan nomenklatur baru tersebut.

"Sudah semua dianggarkan di APBD 2020. Untuk langkah antisipasi, slot kegiatan sudah kita siapkan. Namun untuk gaji dan tunjangan kinerja masih mengakomodir jabatan lama," tegasnya.

Terpisah, Kepala BPKAD, Injti Indriati menerangkan, pihaknya siap membayar kalau sudah sesuai ketentuan dan prosedur.

"Sudah dianggarkan untuk nomenklatur baru, jad 2020 langsung "running and go"," tandasnya.

Untuk diketahui, susunan nomenklatur baru meliputi Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum dan Bagian Kerjasama. Bagian tersebut dibawah koordinasi Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Sedangkan untuk bagian yang dibawah koordinasi Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan meliputi Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Sumber Daya Alam.

Sementara itu, untuk bagian dibawah koordinasi Asisten Bidang Administrasi Umum meliputi Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan. (Dirsah/Edu)

Ratusan Pelamar TMS Ajukan Sanggahan Lampung Selatan (Kupas Tuntas) RATUSAN pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang tidak lolos dalam seleksi administrasi karena tidak memenuhi syarat (TMS), melayangkan sanggahan. Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Daerah (BKD) Lamsel, Ad Jono men-

jelaskan, banyak hal yang menyebabkan peserta tidak lolos dalam seleksi administrasi.

Diantaranya, berkas yang diupload adalah fotokopi, surat tanda regestrasi (STR) khusus telah habis masa berlakunya, salah upload berkas dan ijazah yang diupload tidak sesuai dengan formasi yang dilamar.

"Yang paling dominan, salah upload berkas. Misalnya, surat

lamaran tidak diupload, yang diupload malah transkrip nilai.

Itu bisa langsung dicek di website sscnbkn.go.id," jelasnya, kemarin.

Ia menyatakan, tercatat yang telah melakukan sanggahan sekitar 150 orang. "Tentunya jumlah ini masih bisa bertambah, karena masa sanggahan ini dilaksanakan dari tanggal 17-19 Desember," kata Jono. (Dirsah/Edu)

Kantah Bagikan Seribuan Sertipikat PTSL

Foto: Ist

BAGIKAN SERTIPIKAT - PEGAWI Kantah ATR/BPN Lamsel membagikan seribuan sertipikat tanah untuk masyarakat melalui program PTSL tahun 2019 di Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Selasa (17/12).

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) KANTOR Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Lampung Selatan membagikan seribuan sertipikat tanah untuk masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 di Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Selasa (17/12).

Kasubsi Pengadaan Tanah Kantah Lampung Selatan, Haikal Hardiansyah menjelaskan, jumlah sertipikat yang diserahkan di Desa Bangunan sebanyak 1.200-an lebih bidang/sertipikat.

Haikal pun mengimbau masyarakat penerima sertipikat tersebut dapat mengecek terlebih dahulu sertipikat yang diserahkan, agar apabila ada kesalahan dapat segera diajukan ke Kantah Lampung

Selatan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan.

"Jangan diganti sendiri, jadi aspal sertipikatnya. Serahkan ke kami biar bisa kita benahi. Dan juga tolong sertipikatnya dipotokopi dan yang asli disimpan ditempat yang aman, agar kalau hilang masih ada potokopi yang dapat proses," tandasnya.

Selain itu, pihak Kantah pun mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan batas tanah mereka, agar tidak diserobot oleh pihakpihak lain.

Sementara itu, Camat Palas Rika Wati mengucapkan terima kasih kepada pihak Kantah ATR/BPN Lampung Selatan. Pasalnya, dengan pembagian sertipikat tersebut legalitas tanah milik masyarakat menjadi jelas.

"Ini adalah momen terindah, karena sejak tahun

1980 masyarakat tidak pernah mendapatkan program ini. Harapan kita, dengan adanya penyerahan sertipikat ini tidak ada lagi orang yang mengganggu hak bapak dan ibu," kata Rika.

Ia meminta agar masyarakat dapat memanfaatkan sertipikat itu secara bijak, tidak menjadi anggunan di bank untuk hal-hal yang tidak penting.

"Kalau pun memang ada kebutuhan yang mendesak, tolong dipikirkan untuk cicilannya, jangan sampai nanti justru di sita oleh bank," kata Rika.

Tak lupa Rika berpesan, setelah dibagikan sertipikat itu artinya masyarakat harus melakukan pembayaran terhadap PBB, yang menjadi kewajiban kepada pemerintah. "Makanya itu, tolong sadar terhadap kewajiban bapak-ibu kepada negara," tandasnya. (Dirsah/Edu)

8

Rabu, 18 Desember 2019

WAY KANAN

Inspektorat Gelar Sosialisasi Pelaporan Korupsi Way Kanan (Kupas Tuntas) INSPEKTORAT Kabupaten Way Kanan menggelar Sosialisasi dan Internalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi (PPMPTPK) tahun 2019 yang berlangsung di GSG Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan, Selasa (17/12).

Dengan dimoderatori oleh Plt Sekretaris Inspektorat, Falahudin, itu berlangsung dengan sangat interaktif di antara para peserta yang terdiri dari Kepala Kampung maupun Badan Perwakilan Kampung dari Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Negara Batin dan Negeri Besar yang membantu terkait tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur di Kampung.

Pada acara tersebut narasumber Irban Wil 4 Inspektorat Kabupaten, Sunaryo, dengan presentasi makalah yang berjudul “Mengawal Dana Desa Untuk Kesejahteraan dan Kemakmuran Masyarakat”, kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Rawan Utara, Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu Maryon, SH dan Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Way Kanan Iptu Burhan.

Dalam presentasi Sunaryo menghadirkan desa atau di Kabupaten Way Kanan yang disebut Kampung dapat diminta untuk memperbaiki diri karena pengaduan

dari masyarakat tidak akan ada jika Dana Desa dilaksanakan sesuai aturan, tidak ada penyelewengan dan manfaatnya dapat dilihat oleh semua masyarakat Kampung.

“Pengaduan masyarakat juga tidak akan ada jika ada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat didukung,”ucapnya.

Ada tiga konsep, yaitu tiga garis pertahanan yang harus dilakukan oleh Kampung yaitu dengan melakukan manajemen Desa, fungsi pengendalian serta audit internal yang harus dilakukan dengan penuh pertimbangan Kampung, serta juga harus melakukan keterbukaan informasi juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kampung.

Diketahui, kegiatan ini merupakan rangkaian acara ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Blambangan Umpu pada 3 Desember 2019 lalu dan di Kecamatan Way Tuba pada 11 Desember 2019 lalu. (Sandi)

“

Pengaduan masyarakat juga tidak akan ada jika ada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat didukung

”

Bunda PAUD: Kembangkan Potensi Anak Sejak Dini BERI SAMBUTAN - BUNDA PAUD Way Kanan, Dessy Afriyanti Adipati membuka kegiatan pembinaan Bunda PAUD seKabupaten Way Kanan di GSG Pemkab Way Kanan, Selasa (17/12).

Foto : Sandi/Kupas Tunas

Bunda PAUD Hj. Dessy Afriyanti Adipati membuka kegiatan pembinaan Bunda PAUD se-Way Kanan, yang berlangsung di GSG Pemkab setempat, Selasa (17/12).

Way Kanan (Kupas Tuntas) DALAM kegiatan tersebut turut hadir Ketua Umum Himapaudi Way Kanan Hj. Thurismawaty Edward Antony, Ketua GOPTKI Way Kanan Ibu Vorian Melita Saipul, Hj. Aseptina dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sebagai narasumber, Forkompimda, Para Staf

Ahli Bupati dan Asisten Sekda, Kepala dan unsur Ins tansi Vertikal dan SKPD Kabupaten Way Kanan, Serta Organisasi Wanita seKabupaten Way Kanan.

Dalam sambutannya, Dessy Afriyanti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan khususnya PAUD serta masyarakat yang telah ber sama-sama berkomitmen

memajukan dunia pendidikan anak usia dini di Kabupaten Way Kanan.

“Dengan komitmen dan kerja keras kita semuanya pada pada 13 Desember 2019 lalu, kita mendapatkan Himpaudi Award penghargaan ini sekaligus kado terindah bagi saya karena bertepatan dengan hari ulang tahun saya," ungkapnya.

Menurut Dessy, pendidikan pertama anak adalah dari keluarga sehingga kita harus mengimbau agar orang tua dapat memberikan edukasi kepada anak di keluarga tidak hanya sekolah serta pendidikan kasih sa-

yang karena pendidikan bukan hanya tentang membaca, menulis dan berhi tung tetapi juga tentang akhlak dan kasih sayang sehingga dapat mencip takan peserta didik yang baik dan berakhlak mulia, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Way Kanan.

"Sehingga terjalin harmonisasi bunda-bunda Paud baik itu yang di kabupaten, kecamatan maupun di kelurahan atau pun desa. Dan dapat meningkatkan PAUD berkualitas di Way Kanan," tandasnya. (Sandi)

TANGGAMUS

1.750 Nelayan Tanggamus Dapat Asuransi BNNK Tanggamus Tes Urine di Kantor Kecamatan Tanggamus (Kupas Tuntas)

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

PERBAIKI JARING - SEJUMLAH nelayan payang sedang memperbaiki jaring yang rusak yang oleh nelayan setempat disebut "ngiteng". Kini para nelayan ini dilindungi asuransi saat mereka bekerja.

Sebanyak 1.750 nelayan yang tersebar diwilayah Kabupaten Tanggamus diasuransikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus. Langkah ini diambil agar para nelayan setempat terlindungi ketika terjadi risiko kerja atau pada saat melaut.

Tanggamus (Kupas Tuntas) PARA nelayan ini memiliki kartu asuransi nelayan setelah diverifikasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus. Dimana kartu asuransi nelayan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Tanggamus, Dewi Handajani, usai upacara memperingati Hari Nusantara, Hari Bela Negara, Hari Kesetiakawanan Sosial dan Hari Ibu tahun

2019, di lapangan Pemkab setempat, Selasa (17/12).

Menurut Bupati, Dewi Handajani, pemerintah memberi berhatian serius kepada para nelayan. Diantaranya sepertiaitu dalam Udangundang Nomor 6 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan pembudidaya ikan dan penambak garam.

"Undang-undang ini mengamanatkan perlindungan asuranai bagi nelayan. Dimana, asuransi akan diberlakukan bagi seluruh wilayah Indonesia.Kartu asuransi nelayan ini, memberikan banyak manfaat bagi kehidupan nelayan karena kartu ini berfungsi sebagai jaminan keselamatan ketika bekerja,"

ujar Dewi.

Menurut Dewi, manfaat yang akan dirasakan antara lain apabila nelayan mengalami musibah pada saat melakukan aktivitas menangkap ikan hingga meninggal dunia akan mendapatkan nilai manfaat sebesar Rp200 juta. Kematian akibat di luar aktivitas penangkapan ikan mendapat nilai manfaat maksimal Rp160 juta.

Kemudian, kecelakaan yang mengakibatkan cacat permanen, mendapatkan nilai manfaat maksimal sebesar Rp100 Juta, dan masih banyak lagi manfaat yang didapatkan oleh nelayan pemegang kartu asuransi tersebut. (Sayuti)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tanggamus bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tanggamus, menggelar tes urine di Kantor Kecamatan Wonosobo, Selasa (17/12).

"Jadi memang kita melaksanakan ini secara dadakan, harapanya ialah ini menjadi shock terapi, serta peringatan bagi pegawai di Kabupaten Tanggamus ini, untuk tidak mencoba narkoba. Karena bagaimana pun bentuknya, ini tentunya akan mempengaruhi kinerja dari seluruh jajaran," kata Kepala BNNK Tanggamus, Kolbidi Sementara, Irban 3 Inspektorat Tanggamus, Rusdi menegaskan, apapun yang menjadi hasil dari test urine

ini, berdasarkan instruksi dari Bupati akan dikembalikan sesuai dengan peraturan yang mengikat baik itu bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga kerja sukarelawan (TKS).

Sehinga, kata dia, jika terindikasi narkoba akan diterapkan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.

"Semua dinas, kecamatan, akan diterapkan hal serupa, dan sekali lagi kita tidak melihat ini sebuah eksekusi tetapi menitikberatkan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk jauhi narkoba. Karena apabila terindikasi dan terbukti melalui urinenya, pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas," ujarnya.

Jumlah pegawai yang diperiksa tes urinenya sebanyak 29 orang yang hadir dari 44 pegawai yang ada di Kecamatan Wonosobo. (Sayuti)

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

GELAR UPACARA - JAJARAN Pemkab Tanggamus menggelar upacara Hari Nusantara, Hari Bela Negara, Hari Kesetiakawanan Sosial dan Hari Ibu tahun 2019 dalam satu upacara di lapangan Pemkab setempat, Selasa (17/12/2019).

Rabu, 18 Desember 2019

SAMBUNGAN

PT ...

Akibat tunggakan tersebut, BPPRD Bandar Lampung langsung memasang stiker di lokasi parkir RSUD Abdul Moeloek, Selasa (17/12). Stiker bertuliskan "Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah" ini ditempel di setiap pintu masuk dan keluar parkir.

Kepala BPPRD Bandar Lampung, Yanwardi mengatakan, penyegelan dilakukan sebagai bentuk upaya penagihan pajak kepada pihak ketiga atau pengelola parkir RSUD Abdul Moeloek yakni PT Hanura Putra. Dikatakan, apabila pengelolaan parkir RSUD Abdul Moeloek dilakukan atau dikelola oleh pihak ketiga, harus tetap membayar pajak parkir.

"Pajak parkir yang belum dilunasi oleh PT Hanura Putra ini tidak sedikit, karena perusahaan tersebut sudah mengemplang pajak sejak 2017, dengan besaran perbulannya 20 juta rupiah. Jadi kalau dijumlahkan sampai sekarang itu sebesar 768 juta rupiah,” terang Yanwardi, kemarin.

Ia menegaskan, sepanjang UU Nomor 28 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah masih berlaku, pihaknya akan tetap lakukan penagihan pajak parkir. “Kita sudah banyak menunggu, dan ini kan sudah akhir tahun, dan kita kan ada target PAD, jadi kita harus tegas," ujarnya.

Yanwardi menerangkan, tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan bukan tindakan semau-maunya. Bahkan, kata dia, tindakan penyegelan ini sudah dilaporkan ke KPK. Ia mengungkapkan, dalam

Dari Hal 1

surat teguran yang dilayangkan ke pihak ketiga tersebut juga berisikan apabila tidak ada penyelesaian dalam waktu 3 kali 24 jam, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan arahan dari KPK. "Jadi apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan prosedur. Kita nggak salah.

Dan kalaupun mau dilapor ke gubernur, saya yakin Pak Arinal mengerti dengan persoalan ini dan tahu hukum.

Karena kalau memang itu parkir pemerintah, maka kita tidak akan mengambil. Tapi kalau ada pihak ketiga maka akan ditarik pajak. Jadi kita sudah sesuai dengan prosedur," kata dia.

Ia menambahkan, pihaknya telah menyegel dua titik.

Selain di lokasi parkir RSUD Abdul Moeloek, pihaknya juga menyegel Hotel Marcopolo terkait pajak hotel.

Dikatakan, untuk Pajak Hotel Marcopolo sudah menunggak pajak selama 10 bulan yakni sejak bulan Februari hingga November 2019 sebesar Rp316.100.000.

"Untuk tempat-tempat wajib pajak yang sudah kita segel baik reklame, hotel, restoran, parkir, dan hiburan kurang kebih ada 40 titik.

Beberapa sudah melakukan pembayaran, tinggal ini saja yang masih membandel.

Kalau ini tidak diindahkan juga, maka sesuai arahan KPK akan kita tunda perizinannya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum RSUD Abdul Moeloek menegaskan, perbuatan yang dilakukan BPPRD Bandar Lampung telah melecehkan pihak Provinsi Lampung.

KPK ... diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AIM terkait dengan tindak pidana korupsi suap proyek di Dinas PU-PR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (17/12).

Selain itu, lanjut Febri, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk Agung Ilmu Mangkunegara, yaitu mantan Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri.

Dalam kasus ini, KPK total telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, yakni Agung Ilmu Mangkunegara, Raden Syahril (orang kepercayaan Agung), Kepala Dinas PU-PR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin (SYH), Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri (WHN) serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Chandra Sa-

Dari Hal 1

fari (CHS) dan Hendra Wijaya Saleh (HWS).

Dalam kasus ini, Agung diduga menerima suap terkait dengan proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dengan total sekitar Rp1,2 miliar.

Untuk Dinas Perdagangan, diduga penyerahan uang kepada Agung dilakukan oleh Hendra kepada Wan Hendri melalui Syahril.

Hendra menyerahkan uang Rp300 juta kepada Wan Hendri, kemudian Wan Hendri menyerahkan uang Rp240 juta kepada Syahri. Namun, sejumlah Rp60 juta masih berada pada Wan Hendri.

Dalam OTT, KPK menemukan barang bukti uang Rp200 juta sudah diserahkan kepada Agung, kemudian diamankan dari kamarnya.

Uang itu diduga terkait

Peredaran ... torat Reserse Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Saat berada di Direktorat Narkoba Polda Lampung inilah, Kupas Tuntas sempat berbincang-bincang dengan T terkait kondisi di dalam Lapas Rajabasa.

T mengatakan, bisnis narkoba di dalam lapas sudah sangat gila-gilaan. Bahkan, kata T, dirinya telah menjadi korban atau persaingan dalam bisnis narkoba tersebut.

"Di dalam itu persaingan bang. Saya kalau nggak kayak begini (bisnis narkoba dari dalam lapas), mana bisa bertahan hidup bang. Semua itu didalam lapas perlu uang.

Nggak ada uang, mampus kita didalam bang," ungkap T. Menurut T, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi penyalahgunaan narkoba dari dalam lapas. Bahkan, lanjut dia, napi pengendali peredaran narkoba pun ada.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi mengatakan perlunya memperketat penga-

Menurutnya, lahan parkir RSUD Abdul Moeloek masih dalam sengketa terkait masalah pajak pengelolaan parkir. Pasalnya, lanjut dia, dalam Permendagri tentang BUMD maka pihak rumah sakit punya pleksibilitas dalam penataan wilayah rumah sakit.

Ia menerangkan, pengelola parkir ini sudah bayar pajak ke rumah sakit sebagai pendapatan rumah sakit, sehingga tidak mungkin diminta lagi sama Kota Bandar Lampung.

“Rumah sakit ini juga melayani masyarakat Bandar Lampung, kenapa tidak diatur saja bahwa parkir ini sudah bayar di rumah sakit dan tinggal meminta laporan,” ujarnya.

Ia menerangkan, terkait aturan pajak maka provinsi dan kota punya sikap sendirisendiri dalam menerjemahkan aturan tersebut. “Masa pajak mau bayar dua kali, seharusnya tinggal lapor saja, tidak perlu ditarik lagi, toh ini untuk melayani masyarakat Bandar Lampung," ungkapnya.

Anindito juga mengatakan, pihaknya merasa keberatan dengan adanya penempelan stiker, karena lahannya milik provinsi bukan kota. Menurutnya, RSUD Abdul Moeloek adalah BMUD dan sudah menjadi layanan umum daerah yang memiliki pleksibiltas keuangan.

"Kita akan laporkan hal ini ke gubernur, karena kita di bawah naungan provinsi.

Maka tadi kita tanya ada tidak surat perintah tugas (SPT).

Provinsi punya sikap dan kota punya sikap sendiri, artinya harus duduk bareng bukan menggunakakan caranya seperti ini," kata dia. (Sule)

dengan tiga proyek di Dinas Perdagangan, yaitu pembangunan Pasar Tradisional Desa Comook Sinar Jaya, Kecamatan Muara Sungkai Rp1,073 miliar, pembangunan Pasar Tradisional Desa Karangsari, Kecamatan Muara Sungkai Rp1,3 miliar, dan konstruksi fisik pembangunan pasar rakyat tata karya (DAK) Rp3,6 miliar.

Selain itu, Agung diduga telah menerima uang beberapa kali terkait dengan proyek di Dinas PU-PR, yaitu sekitar Juli 2019 diduga Agung telah menerima Rp600 juta, sekitar akhir September 2019 diduga Agung telah menerima Rp50 juta, dan pada tanggal 6 Oktober 2019 diduga menerima Rp350 juta. Hingga berita ini dilansir, baik Tamanuri maupun Bachtiar Basri belum bisa dihubungi. (Ant) Dari Hal 1

wasan pada rutan dan lapas untuk menghambat masuknya barang-barang yang dilarang termasuk narkoba.

"Perlu dievaluasi lagi. Maka dari itu harus lebih intensif lagi pengawasan lalu lintas barang yang masuk itu," ujar Edi saat dihubungi, Selasa (17/12).

Ia menegaskan, pihaknya akan memberi sanksi jika ada petugas rutan dan lapas yang terbukti terlibat melindungi barang yang dilarang itu hingga bisa masuk ke dalam lapas.

"Kalau untuk aparat sudah jelas ketentuannya, sejauh mana keterlibatannya dalam hal apa, larangannya kan ada, kode etik yang tidak boleh dilanggar, sanksi ada tingkatannya," paparnya.

Lebih lanjut dikatakannya, begitu pun juga bagi narapidana yang bersangkutan akan dapat ganjaran jika diketahui menyelipkan narkoba di dalam lapas.

Dimintai tanggapannya, Pengamat Hukum Universitas Lampung, Yusdianto menyatakan razia yang dilakukan pihak Kemenkumham

Lampung di setiap lapas dan rutan di Lampung kurang efektif, untuk menghentikan peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan.

Menurut Yusdianto, razia itu salah satu cara saja, tapi tidak bisa menghentikan praktik yang selama ini terjadi.

Dikatakan, jika oknum aparat lapas maupun rutan masih terindikasi bekerja sama dengan bandar narkoba, maka apapun model razia yang dilakukan tidak akan bisa memberantas peredaran narkoba dalam lapas dan rutan.

"Kurang efektif razia itu, yang benar adalah sistemnya harusnya diubah, sehingga model peredaran narkoba bisa dihentikan," kata dia.

Yusdianto menyarankan, untuk menghentikan peredaran di lapas dan rutan, pihak lapas dan rutan harus menggunakan sistem digital atau semua harus berbasis digital.

Sedangkan saat ini petugas lapas hanya sebagai keamanan lapas saja. "Jadi hubungan aparat lapas dan napi semua harus berbasis digital," ujarnya. (Oscar/Sule/Erik)

9

PWI Gelar Seminar 100 Tahun Indonesia Jakarta (Kupas Tuntas) PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Pusat akan menggelar seminar “100 Tahun Indonesia” di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 17, Jakarta Pusat, hari ini Rabu (18/12).

Sejumlah pembicara akan hadir dalam seminar ini, di antaranya Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan Bupati Jember Faida.

Seminar ini melanjutkan seminar jilid pertama yang

terselenggara dengan baik pada Oktober lalu. Sehingga PWI melanjutkan seri diskusi yang amat penting yaitu Seminar 100 Tahun Indonesia Jilid II "Mimpi Tokoh Muda untuk Indonesia 2045".

Menariknya, dalam serial diskusi ini, PWI Pusat konsisten menggali pemikiran orisinil dari putra-putri terbaik daerah yang masih aktif menjabat pimpinan daerah.

Peran para tokoh dan kepala daerah tentu seharusnya tidak dikecualikan dalam upaya mempersiapkan generasi Indonesia Emas. Dari mereka juga diharapkan ada langkah-langkah strategis dalam menyiasati bonus demografi, dengan warna ter-

sendiri sesuai kekhasan daerah masing-masing seiring perkembangan teknologi digital.

Dari parlemen, akan ada anggota Komisi III DPR RI Hillary Brigitta Lasut. Untuk kalangan akademisi yang akan menyampaikan pandangannya adalah peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth.

Peserta yang akan hadir dalam diskusi tersebut antara lain dari pengurus PWI Pusat, Tokoh Pers, Wartawan, Organisasi Pemuda, Partai Politik, Mahasiswa, Pengusaha, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, dan masyarakat umum. (Rls)

Pimpinan KPK Terpilih Dilantik 20 Desember Jakarta (Kupas Tuntas) PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih mulai mengikuti program induksi sebelum dilantik, Selasa (17/12). Pimpinan baru KPK akan dilantik Presiden Jokowi pada Jumat (20/ 12) siang di Istana Merdeka, Jakarta. "(Induksi) Sampai Kamis, karena kita persiapan pelantikan Jumat (20/12). Jadi Jumat pelantikan pukul 14.00 WIB di Istana," kata Wakil Ketua KPK terpilih, Lili Pintauli Siregar, di gedung KPK, Selasa (17/12).

Lili mengatakan hari ini (kemarin) materi induksi lebih banyak tentang pencegahan. Mereka juga akan diberi materi penindakan pada esok hari (hari ini).

"Mungkin besok (hari ini), karena kan besok bicara penindakan. Jadi besok soal

Korsupgah plus penindakan sampai sore," ujarnya.

Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri, juga mengikuti induksi ini. Usai mengikuti induksi hari pertama, Firli mengaku belum dapat undangan resmi untuk pelantikan Jumat nanti.

"Saya belum tahu karena belum ada pemberitahuan, tapi informasi dari protokol KPK, pelantikan akan dilaksanakan hari Jumat, tapi hari ini (kemarin) saya belum dapat undangan resminya," kata Firli.

"Sesuai kesepakatan dengan pimpinan KPK bahwa kami berlima pimpinan KPK periode 2019-2023 lebih ingin dekat dengan KPK, sehingga program induksi yang dilakukan lebih awal, dalam rangka menggali dan berbagi dari KPK dengan calon pimpinan yang baru," kata Firli.

Firli mengatakan materi induksi itu di antaranya tugas pokok dan fungsi KPK. Dia menyebut belum ada pembicaraan soal kasus yang

Ruas ...

Sehingga bisa mengganggu pengemudi apabila kepergok di lubang tersebut.

Padahal, baru sekitar satu bulan JTTS Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

"Saya kalau ke Pemda Tubaba sering lewat jalan tol masuk dari gerbang tol Lambu Kibang keluar di gerbang tol Penumangan, dan disekitar KM 190-191 itulah ada sekitar empat lubang di tengah jalan," kata Ali, Warga Kecamatan Pagar Dewa, Selasa (17/12).

Tori, Warga Kecamatan Lambu Kibang juga menya-

Dari Hal 1

takan hal sama bahwa ada beberapa lubang di ruas jalan tol di Tubaba. "Agak heran juga, baru saja beropeasi tapi kok jalan tol ini sudah rusak. Ya kita pengendara yang harus berhatihati," ungkapnya.

Pantauan di lokasi pada Selasa pagi, terdapat dua lobang yang cukup lebar dan dalam di KM 191. Kemudian di sekitar KM 190 juga terdapat dua lubang panjang. Selain itu, ada batu split yang bertaburan sehingga bisa membahayakan pengendara.

Menanggapi hal itu, pihak pengelola tol, PT Hutama

Parkir ...

PPATK, Jakarta, Jumat (13/12).

Memang, Kiagus Ahmad Badaruddin tidak membeberkan secara detail siapa nama kepala daerah tersebut. Termasuk, apakah dana yang diparkir di kasino tersebut milik pribadi atau milik daerah. Karena, ia tak ingin membuat gaduh soal temuan pencucian uang oleh kepala daerah itu. Menurutnya, PPATK hanya ingin melakukan pencegahan sesuai kewenangannya.

Setidaknya PPATK sudah memberikan sinyal, jika masih ada kepala daerah yang coba-coba mengeruk keuntungan secara instan, dengan memparkirkan dananya entah itu milik daerah atau pribadi di kasino.

Mempermainkan uang APBD untuk mendapat keun-

Karya (HK) berjanji akan memperbaiki lubang pada jalan tol di KM 191 Kecamatan Pagar Dewa, Tubaba tersebut.

Kepala Cabang PT HK tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, Yoni Satyo mengatakan, perbaikan akan dilakukan dengan cara tambal sulam pada jalan tol yang berlubang. Namun sebelum itu, pihaknya sedang menginventarisir kerusakan yang ada.

"Segera akan kita perbaiki (jalan tol berlubang). Sekarang sedang kita inventaris kerusakannya," ungkap Yoni, kemarin. (Irawan/Erik) Dari Hal 1

tungan pribadi, juga pernah dilakukan mantan Bupati Lampung Timur Satono. Satono memparkirkan uang APBD mencapai Rp100 miliar lebih ke Bank Tripanca milik Sugiarto Wiharjo alias Alay. Sampai akhirnya, Bank Tripanca tidak bisa mengembalikan dana simpanan milik Pemkab Lampung Timur tersebut. Bahkan, hingga kini Satono masih menjadi buronan kejaksaan akibat kasus tersebut.

Kembali ke dana kepala daerah yang parkir di kasino, aparat penegak hukum harus bisa mengungkapnya sampai tuntas. Jika tidak, kasus seperti ini bisa diiikuti kepalakepala daerah yang lain, dengan tujuan bisa mendapatkan bunga atau keuntungan dari dana yang disimpan tersebut.

Sepanjang ... apa yang diharapkan terkait kasus yang dialami," ujarnya.

Menurut Amsir, untuk di Lampung kekerasan pada anak yang lebih dominan adalah kekerasan seksual.

Hal ini diakibatkan konten sosial media yang begitu vul-

ditangani KPK. Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap kelak pimpinan KPK baru tidak asal saja mengeluarkan SP3.

"Kasus yang belum selesai, harapan kami diteruskan dan jangan di-SP3-kan dulu.

Karena beberapa kasus perkembangannya belakangan menjanjikan. Hanya waktu yang kemudian tidak bisa kita tuntaskan di periode kami," ujar Agus.

Agus menyampaikan hal itu setelah memaparkan refleksi 4 tahun memimpin KPK bersama 4 pimpinan lainnya, yaitu Laode M Syarif, Alexander Marwata, Basaria Pandjaitan, dan Saut Situmorang.

Kelak, pada 21 Desember mendatang, mereka akan digantikan Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango. Satu orang lagi, yaitu Alexander, melanjutkan kepemimpinannya pada periode berikutnya bersama Firli Cs. (Dtc)

Meskipun dana yang disimpan milik pribadi kepala daerah, namun itu sudah melanggar aturan karena sudah masuk perbuatan tercela. Dan si kepala daerah bisa dihentikan secara tidak hormat.

Apalagi, jika dana yang disimpan di kasino adalah dana APBD daerah setempat. Tentu saja pelanggaran hukumnya akan lebih kompleks.

Pertanyaannya, apakah informasi PPATK ini hanya akan sekadar menjadi perbincangan dan bahan diskusi di televisi dan bahasan di media massa?

Atau akan menjadi data awal yang bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum untuk bisa mengungkap siapa sebenarnya oknum kepala daerah yang terlibat di dalamnya, termasuk motifnya melakukan hal itu. (**) Dari Hal 1

gar dan mudah diakses, sehingga pelaku tidak bisa menguasasi diri.

"Kami menginbau kepada masyarakat ketika mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah

tangga, Jangan pernah takut untuk melaporkan ke instansi yang menangani kasus-kasus kekerasan. Seperti di provinsi P2TP2A. Sehingga kami bisa bantu, kasus apa yang dihadapi dan bisa melayani apa yang diharapkan," ungkapnya. (Sule)

10

Rabu, 18 Desember 2019

SELEBRITI

Syahrini Berharap Dapat Momongan Tahun 2020 Di pengujung tahun 2019, Syahrini sudah memiliki harapan untuk kehidupannya pada tahun 2020.

masih tetap diberikan waktu dan kesehatan agar dapat menjalani aktivitasnya sebagai penyanyi dan istri yang baik.

Hal itu disampaikan Syahrini saat ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

"Pastinya bisa diberikan

KUPAS TUNTAS JAKARTA - TAHUN depan, Syahrini berharap

kesehatan, terus mendukung suami, menghormati pekerjaan, dan cita-cita saya dikabulkan," kata Syahrini.

Meski terlihat sudah memiliki semuanya, Syahrini mengaku masih sangat banyak impian yang belum terwujud pada tahun 2019. Untuk itu, ia berharap

dapat menggapai impiannya pada tahun 2020 mendatang. "(Cita-cita) Kalau ditulis banyak banget. Didoain aja pokoknya supaya terkabul," ucapnya.

Syahrini tidak menyebutkan secara detail impian dan keinginannya yang belum

terwujud. Namun dari banyaknya impian itu, salah satunya adalah memiliki momongan. "Itu (punya

anak) salah satunya," ujar Syahrini singkat.

Beberapa waktu lalu Syahrini memang sempat dikabarkan tengah berbadan dua. Namun dalam beberapa kesempatan, setiap kali dikonfirmasi kebenaran terkait hal tersebut, Syahrini selalu mengelak. (Lp6)

Syahrini & Reino Barrack

Vanessa Angel Bagi-bagi Hadiah Setelah Menikah Jefri Nichol ke Mana-mana Harus Didampingi Perawat

KUPAS TUNTAS JAKARTA - AKTRIS Vanessa Angel kembali menjadi perbincangan di media sosial. Setelah menikah diam-diam, dia kini membagikan sejumlah hadiah untuk para pengikutnya di media sosial.

Hal tersebut diumumkan Vanessa Angel lewat akun Instagram miliknya. Dia mengaku ingin memberikan

puluhan hadiah bagi 35 warganet beruntung.

"Hadiah pernikahanku dan mas. Kami mau bagi-bagiin hadiah buat netizen tercinta," tulis Vanessa Angel dengan menyertai foto tengah dipeluk suami, Senin (16/12).

Unggahan pemain sinetron Heart Series 2 itu langsung menuai reaksi dari warganet. Ribuan komentar ditulis para followers yang

menanti hadiah dari idolanya.

Sebelumnya, Vanessa Angel dikabarkan menikah dengan seorang pengusaha di kawasan Cinere, Depok, pada Minggu (15/12).

Kabar itu dibenarkan oleh manajer Vanessa Angel, Joana. Dia mengatakan bahwa pernikahan tersebut dilakukan di kediamannya.

"Kemarin sore," kata Joana, Senin (16/12).

Sayang, Joana merahasiakan identitas suami Vanessa Angel. "Pengantin prianya mereka minta tidak di-publish, yang pasti sudah sah suami istri," ucap Joana.

Tidak banyak hal yang disampaikan Joana terkait pernikahan Vanessa Angel.

Dia merasa tidak berhak untuk banyak berkomentar soal hari bahagia mantan pacar Dwi Andhika itu. (Jpnn)

Aida Saskia Sudah 10 Kali Ingin Bunuh Diri KUPAS TUNTAS JAKARTA - PENYANYI dangdut Aida Saskia buka suara terkait aksi bunuh diri yang dilakukannya, barubaru ini. Pelantun Ayam Jago itu mengakui bahwa aksi nekatnya meminum racun itu bukan prank.

“Percobaan bunuh diri dan live di Instagram itu betul,” kata Aida Saskia ditemui di kawasan

Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).

“Walaupun disangka prank, tetapi aku sampai dibawa ke rumah sakit untuk menghilangkan racun itu,” sambungnya.

Aida mengatakan, dia memang sengaja meminta manajemen untuk mengatakan bahwa aksi konyolnya itu prank. “Biar keluarga tidak panik,” jelas Aida.

Dia mengakui bahwa dirinya menderita bipolar.

Sehingga, ketika ada masalah hebat dirinya ingin melukai diri sendiri.

“Ada beberapa tekanan yang bikin penyakitku kambuh. Karena kan penyakit itu kambuh enggak boleh sendirian,” ungkapnya. Dia mengakui sudah hampir 10 kali mencoba mengakhiri hidupnya. (Jpnn)

Sempat Berseteru, Melly Doakan Vidi KUPAS TUNTAS JAKARTA - VIDI Aldiano saat ini masih dalam proses recovery usai operasi kanker ginjal di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena Singapura.

Banyak rekan-rekan artis yang mendoakannya segera pulih seperti sedia kala, termasuk dari Melly Goeslaw yang beberapa waktu lalu sempat kecewa diperlakukan

KECANTIKAN MADEENASKINCLINIC Rahasia Kecantikan Halal & Natural.

Mau Wajah Cantik Alami, Berkilau & CerahAlami?Yangpastitanpatindakan operasi, Madeena Skin Clinic punya solusinya. Karena Cantik itu dirawat bukan diedit. Tlp : (0721) 5607 387 WA:0818207797/08117917797 JL. Pangeran Antasari Ruko 3AB, Kedamaian,B.Lampung,35121

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020 SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/Nasional, b. Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/ Reuni/Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f. Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229.

Untuk info lengkap hub. Lim Sriyani 081279165253

bak bahan lelucon di acara pesta Halloween.

Doa kesembuhan untuk Vidi dilontarkan di sela-sela Konser Berdua Melly Goeslaw dan Hedi Yunus di Harrs Hotel & Convention Festival Citylink Bandung.

“Saya minta doanya yang teramat dalam, teman saya Vidi terkena kanker ginjal sudah menjalani opersi, sa-

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. Abadi Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman.

Hub. 0853 8456 5777. Jln. P.Antasari No. 171 B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu.

CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

ngat muda belia,” ucap Melly di hadapan penonton.

Salah satu yang menyaksikan konser merekam momen itu dan mengirimkannya video kepada Vidi.

“Dapat kiriman video ini, makasih banyak teh @melly goeslaw, aku haru sekali, mohon doanya terus ya,” tulis Vido melalui Instagram Storynya. (Jpnn)

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/ Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha). 0721 5613282.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

MUSIK JUAL BELI LOGAM MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788

SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

SANGGAR BUNGA TERIMAPESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909, 081272193361 , 0811919121

Aida Saskia

KUPAS TUNTAS JAKARTA - AKTOR Jefri Nichol telah dibebaskan secara bersyarat dari rehabilitasi narkoba di RSKO Cibubur, Jakarta Timur sejak Sabtu (14/12). Meski sudah bebas, dia mengaku harus tetap dalam pengawasan.

Jefri Nichol bahkan mengatakan dirinya selalu didampingi perawat ke mana pun pergi.

"Dari tanggal 14 aku sudah rawat jalan dalam pengawasan khusus. Jadi aku ke manamana sama perawat, selalu didampingi oleh satu orang," kata Jefri Nichol di kawasan Kemang, Jakarta, Senin (16/12).

Pemain 'Habibie & Ainun 3' itu menyebut dirinya harus menjalani kontrol selama rawat jalan. Meski demikian, Jefri Nichol diperbolehkan untuk beraktivitas maupun bekerja.

"Aku boleh pulang, boleh kerja tapi tetap didampingi sama perawat," ucap cowok berdarah Minangkabau itu.

Kemunculan pertama Jefri Nichol setelah bebas rehabilitasi terjadi saat gala premiere film Habibie & Ainun 3. Dia hadir mengejutkan rekan pemain film, tamu undangan, serta awak media.

Jefri Nichol sebelumnya divonis 7 bulan rehabilitasi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut menyusul keputusan majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (11/11).

Menurut majelis hakim, vo-

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jl. Soe karno Hatta No. 52 D Suka bumi Indah, Ban darlampung. Telp : 0721-709216/ 081398800360 KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

PENGISIAN RACUN API CAHAYA ABADI, men jual berbagai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso 138 C (Dpn RS BudiMedika) Hb. 0851 07520099/081278001238

nis Jefri Nichol bakal dikurangi dengan masa penahanan dan rehabilitasi. Sehingga pemain film Dear Nathan itu hanya perlu menjalani sisa masa rehabilitasi sekitar tiga bulan.

Jefri Nichol ditangkap Satuan Reserse Narkotika Polres Metro Jakarta Selatan di kediamannya, kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada 22 Juli 2019. Saat operasi penangkapan, pihak berwajib menemukan barang bukti berupa ganja 6,01 gram yang disimpan di lemari pendingin.

Pada Agustus 2019, Jefri Nichol dipindahkan untuk menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur. Dia harus menjalani sisa masa rehabilitasi sebelum resmi bebas tanggal 14 Desember lalu. (Jpnn)

Rabu, 18 Desember 2019

EKONOMI

11

Libur Akhir Tahun, BI Siapkan Rp 105 Triliun Bank Indonesia (BI) menyiapkan uang tunai sebesar Rp 105 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seluruh Indonesia menjelang Natal dan akhir tahun 2019.

Jakarta (Kupas Tuntas) UNTUK itu, BI menyediakan 1.414 titik layanan penukaran uang di seluruh wilayah NKRI termasuk di

daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil) sampai dengan 31 Desember 2019.

"Menjelang Natal dan akhir tahun 2019, BI memperkirakan adanya peningkatan kebutuhan uang kartal (uang kertas dan logam), sesuai pola musiman," kata Direktur Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan di Jakarta, Selasa (17/12).

Menurut Junanto, BI memperkirakan kebutuhan uang tunai secara nasional mengalami peningkatan hingga Rp 105 triliun atau meningkat 7,2 persen dibandingkan de-

ngan tahun sebelumnya.

Uang itu terdiri dari uang pecahan besar (UPB) dan uang pecahan kecil (UPK) masing-masing sebesar Rp 100,7 triliun dan Rp 4,3 triliun.

BI, katanya, mengantisipasi kebutuhan uang tunai dan kegiatan transaksi sistem pembayaran menjelang Natal dan akhir tahun 2019 dengan mempersiapkan layanan kas, baik melalui jaringan kantor Bl maupun jaringan perbankan, dan infrastruktur sistem pembayaran nontunai yang lancar dan terjaga.

Layanan tersebut meru-

pakan sinergi BI dengan perbankan untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat menjelang Natal dan akhir tahun 2019. Kegiatan yang mengambil tema 'Rupiah, Sahabat Untuk Semua' dilakukan dengan ekstensifikasi layanan penukaran melalui kas keliling dan titik penukaran di pusat kegiatan maupun di kantor cabang perbankan.

Untuk memastikan kegiatan transaksi nontunai berjalan dengan lancar dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, katanya,

Kadin Minta Utamakan Budi Daya Benih Lobster Jakarta (Kupas Tuntas) KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai budi daya lobster di dalam negeri harus diutamakan ketimbang melalukan ekspor benih lobster. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan pengembangbiakan lobster jauh lebih bernilai dan menguntungkan.

"Potensi benih lobster sangat banyak di Indonesia dan bernilai tinggi. Sebaiknya utamakan budi daya seluas-luasnya," kata Yugi, Selasa (17/12).

Ia menerangkan, Indonesia menjadi salah satu sentra pengembangbiakan

lobster di dunia. Letak geografis Indonesia yang di lalui oleh garis khatulistiwa dan berbatasan dengan laut hindia menjadi keunggulan dalam mengembangkan lobster.

Lebih lanjut, keberadaan lobster di Indonesia yang baru memiliki berat 250 gram juga sudah bisa bertelur dengan jarak masa bertelur hanya tiga bulan. Hal itu mencerminkan bahwa pengembangan lobster di Tanah Air harus mengutamakan pengembangbiakan dalam negeri karena nilai yang didapat bisa berlipat-lipat.

"Ekspor benih lobster sebaiknya solusi terakhir karena masih banyak pro dan kontra," kata Yugi.

Soal infrastruktur, Yugi menilai sarana dan prasa-

rana pembudidaya lobster sudah ada sejak lama. Namun memang, masih diperlukan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk masyarakat pembudidaya lobster di pesisir. Di satu sisi Yugi juga meminta pemerintah untuk terus melakukan evaluais terhadap bantuan di sektor kelautan dan perikanan yang selama ini di berikan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hasan Aminuddin menilai ekspor bebas benih lobster hanya akan merugikan para nelayan dan petambak. Oleh karena itu, pihaknya menolak rencana pembukaan kembali keran ekspor benih lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Saya kira kalau ekspor benih lobster kembali dibebaskan pasti sangat merugikan rakyat. Tentunya kami di Komisi IV DPR RI kalau langkah itu merugikan rakyat banyak pasti tidak setuju," ujarnya.

Seharusnya, kata Hasan, bantuan pemerintah berpihak kepada petani dan nelayan, bukan kepada pengusaha besar. Namun kenyataannya selama ini bantuan pemerintah lebih menguntungkan kepada pengusaha besar. Bahkan bantuan tersebut tidak bisa mengentaskan kemiskinan.

"Walaupun (ekspor benih) benar menurut undang-undang tapi merugikan rakyat, maka secara otomatis wakil rakyat dan akan menolak," ujar Hasan. (Rpk)

Ekspor Pertanian Meningkat Dibandingkan Sektor Lain Jakarta (Kupas Tuntas) PERTANIAN menjadi satu-satunya sektor non migas yang mengalami kenaikan ekspor pada November. Pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu adalah 4,42 persen.

Sedangkan, industri pengolahan dan pertambangan dan lainnya masing-masing mengalami kontraksi 1,66 persen dan 19,09 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, secara nilai, totalekspor pertanian pada November mencapai 334,3 juta dolar AS. Sedangkan, tahun lalu adalah 320,1 juta dolar AS. "Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan adalah sarang burung, kopi dan rumput laut," ujarnya dalam konferensi pers di kan-

tornya, Jakarta, Senin (16/12).

Tapi, Suhariyanto mengatakan, kontribusi ekspor pertanian terlampau kecil, yakni 2,39 persen dari keseluruhan kinerja ekspor November.

Oleh karena itu, dorongannya terhadap pertumbuhan ekspor pun tidak menjadi signifikan.

Sementara itu, nilai ekspor industri pengolahan pada November 2019 adalah 10,58 miliar dolar AS, turun dibandingkan November 2018, 10,76 miliar dolar AS. Beberapa produk yang mengalami penurunan adalah besi dan baja hingga kendaraan bermotor roda empat dan lebih.

Penurunan terdalam terjadi pada ekspor sektor pertambangan. Nilainya pada bulan lalu adalah 1,98 miliar dolar AS, sedangkan tahun lalu dapat mencapai 2,45 miliar dolar AS. "Penyebab-

nya, harga batu bara yang turun dari tahun lalu," tutur Suhariyanto.

Secara total, nilai ekspor Indonesia pada November adalah 14,01 miliar dolar AS. Nilai ini menurun dibandingkan November 2018 maupun Oktober 2019 yang masingmasing adalah 14,85 miliar dolar AS dan 14,93 miliar dolar AS. Sementara itu, nilai akumulasi ekspor Januari sampai November 2019 adalah 153,1 miliar dolar AS. Nilai tersebut turun 7,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, 165,7 miliar dolar AS. Berdasarkan HS 2 digit, kontraksi paling dalam terjadi pada golongan barang bijih, terak dan abu logam (HS26). Penurunannya mencapai 45,61 per sen dari 5,03 miliar dolar AS pada Januari-Novem-

ber 2018 menjadi 2,74 mi liar dolar AS. "Komoditas ini biasa dikirim ke China, Jepang dan Korea Selatan," kata Suha riyanto.

Di sisi lain, peningkatan terbesar terjadi pada kapal, perahu dan struktur ter apung yaitu hingga 52,73 persen dari 159,2 juta dolar AS pada Januari-November 2019 menjadi 243,1 juta dolar AS pada periode yang sama di tahun ini. Negara tujuan komoditas ini adalah Si ngapura dan China.

BPS mencatat, neraca dagang Indonesia pada periode Januari hingga November 2019 sudah me ngalami defisit 3,11 miliar dolar AS. Sementara nera ca dagangnonmigas masih tumbuh positif 5,2 miliar dolar AS, neraca dagang migas mengalami defisit 8,3 miliar dolar AS. (Rpk)

BI juga terus mengoptimalkan sistem pembayaran nontunai yang diselenggarakan oleh BI melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Menurut dia, BI telah melaksanakan pengujian terhadap seluruh infrastruktur guna memastikan terselenggaranya layanan sistem pembayaran secara aman, lancar dan efisien khususnya apabila terjadi peningkatan volume transaksi pada akhir tahun.

"BI juga terus berkoor-

dinasi dengan peserta sistem pembayaran, guna memastikan optimalnya kegiatan sistem pembayaran," katanya.

BI mendorong masyarakat menukarkan uangnya di lokasi penukaran resmi untuk mencegah risiko uang palsu dan untuk menjaga kualitas uang. Masyarakat diimbau agar selalu memperhatikan ciri keaslian rupiah dengan dilihat, diraba dan diterawang serta merawat rupiah dengan 5 Jangan (Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, Jangan Dibasahi). (Rpk)

Permintaan Domestik Dorong Defisit Neraca Perdagangan Jakarta (Kupas Tuntas) NERACA perdagangan Indonesia (NPI) pada November 2019 mencatat defisit 1,33 miliar dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Oktober, NPI mengalami surplus 0,17 miliar dolar AS. Dalam siaran persnya, Direktur Departemen Komunikasi, Junanto Herdiawan menyampaikan Bank Indonesia memandang per k e m b a n g a n neraca perdaganganpada November 2019 mengindikasikan permintaan domestik tetap baik. "Peningkatan impor barang konsumsi menggambarkan daya beli yang tetap terjaga," katanya, Senin (16/12).

Sementara itu, pening katan impor barang modal mencerminkan keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap baik. Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan ketahanan eksternal, termasuk prospek kinerja neraca perdagangan.

Defisit NPI November 2019 dipengaruhi kenaikan impor barang konsumsi sesuai pola musiman jelang akhir tahun serta kebutuhan impor untuk kegiatan produktif. Di tengah kinerja ekspor yang belum kuat sejalan kondisi global yang belum pulih, perkemb a ngan tersebut mengakibatkan neraca perdagangan nonmigas mencatat defisit.

Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas

juga meningkat didorong oleh peningkatan impor migas yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor migas pada November 2019.

Secara umum perkembangan ini sejalan dengan prakiraan sebelumnya sehingga defisit transaksi berjalan pada 2019 berada sekitar 2,7 persen dari PDB. Neraca perdagangan nonmigas pada November 2019 tercatat defisit 0,30 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya yang mencatat surplus 1,01 miliar dolar AS. Di satu sisi, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan impor nonmigas barang konsumsi, termasuk bahan makanan, sesuai pola musiman akhir tahun.

Selain itu, impor barang modal juga naik, seperti mesin/peralatan listrik serta pesawat mekanik. Di sisi lain, kinerja ekspor nonmigas belum kuat, seperti komoditas bijih, kerak dan abu logam; besi dan baja; serta bahan bakar mineral, di tengah ekspor komoditas lemak dan minyak hewan/nabati yang meningkat.

Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas pada November 2019 meningkat menjadi sebesar 1,03 miliar dolar AS, dari defisit 0,84 miliar dolar AS pada bulan sebelum nya. Peningkatan defisit tersebut didorong oleh naiknya impor migas baik dalam bentuk minyak mentah, hasil minyak, dan gas, meskipun kinerja ekspor migas juga meningkat didorong oleh naiknya ekspor minyak mentah dan gas. (Rpk)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | RABU, 18 DESEMBER 2019

ď Ž Kinerja KPK Era Agus Rahardjo

PENDIDIKAN

539 Penyidikan, 608 Tersangka

Ancam Cabut KIP Mahasiswa

Masa kepemimpinan Agus Rahardjo dkk sebagai Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 segera berakhir dalam hitungan hari.

Jakarta (Kupas Tuntas) BERDASARKAN laporan kinerja periode 2016-2019, disebut fungsi penindakan merupakan hal yang paling menarik perhatian masyarakat.

Dalam kurun waktu empat tahun tersebut KPK telah melakukan 498 penyelidikan, 539 penyidikan dan 433 penuntutan. Di mana sebanyak 286 perkara sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah) dan 383 perkara dalam tahap eksekusi.

Selain Agus Rahardjo yang menjadi ketua, komisioner KPK pada periode ini yakni, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif, dan Alexander Marwata.

Dari lima orang tersebut, Alexander Marwata terpilih kembali untuk menjadi komi-

soner KPK periode 2019-2023.

"Selama empat tahun terakhir, ada 608 tersangka yang kami tangani dalam berbagai modus perkara," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (17/12).

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjadi strategi penindakan KPK acap kali berfungsi sebagai pintu masuk untuk membongkar suatu perkara. Dalam periode pimpinan Jilid IV ini, lembaga antirasuah tersebut telah melakukan 87 OTT dengan total 327 tersangka.

Beberapa contoh pengembangan perkara dari OTT antara lain, suap dana hibah Kemenpora kepada KONI yang menjerat eks Menpora Imam Nahrawi, perkara suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi yang kemudian menyeret eks Gubernur Jambi Zumi Zola dan 11 anggota DPRD. “Sifat suap yang tertutup, pelaku memiliki kekuasaan dan alat bukti yang cenderung sulit didapatkan membuat praktik suap akan lebih dapat dibongkar melalui metode OTT. Selain itu, OTT dapat membongkar persekongkolan tertutup yang hampir tidak mungkin dibongkar dengan metode penegakan hukum konvensional," kata Saut.

Rangkaian OTT KPK dan kasus yang ditangani KPK memasuki 10 daftar teratas isu utama KPK. Sejumlah kasus yang ramai diperbincangkan adalah kasus korupsi proyek e-KTP (120.881), kasus suap perizinan Meikarta (18.512), kasus suap proyek PLTU Riau-I (15.541), dan kasus korupsi RAPBD Jambi (12.424). Pada 2016, KPK melanjutkan penanganan perkara korupsi e-KTP yang sudah dimulai sejak 2014. KPK pun menetapkan 12 tersangka lain dalam perkara yang merugikan negara Rp2,3 triliun ini dalam empat tahun terakhir.(Cnn)

JAKARTA - KEMENTERIAN Agama (Kemenag) membuat persyaratan mahasiswa penerima program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di perguruan tinggi keagamaan tidak boleh terpapar paham radikalisme. Jika terpapar, KIP tersebut bisa dicabut.

Seperti diketahui, KIP Kuliah adalah program andalan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang diusung sejak kampanye Pilpres 2019.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Arskal Salim, mengatakan syarat tersebut akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2020/2021.

"Salah satu persyaratan yang kita tentukan di situ sebagai persyaratan umum adalah tidak terindikasi terpapar oleh radikalisme.

Mengapa kita menentukan syarat itu? Karena kita harapkan yang bersangkutan kan sebagai aset bangsa, SDM yang unggul yang akan kita siapkan nanti," kata dia, Selasa (17/12).

Arskal menyampaikan aturan itu ditujukan kepada 17 ribu orang penerima KIP kuliah yang tersebar di 750 perguruan tinggi negeri keagamaan, baik negeri maupun swasta, di bawah naungan Kementerian Agama.

Dia beralasan pemerintah tidak ingin mahasiswa penerima KIP Kuliah malah mendukung paham dan gerakan yang akan mengganggu keutuhan NKRI. Negara ingin peserta didik yang mereka biayai mendukung keutuhan bangsa dan negara."Kita tidak ingin NKRI yang sudah diproklamasikan di 1945 itu bisa kolaps. Kita ingin ini bisa sampai akhir zaman karena [NKRI] ini kesepakatan leluhur bangsa ini ya, dan itu juga sejalan dengan ajaran agama," ungkapnya.

Arskal berkata Kemenag akan memperketat seleksi penerima KIP Kuliah. Hal itu dilakukan guna mencegah orang yang terpapar radikalisme lolos dan mendapat beasiswa. “Ada nanti surat pernyataan semacam pertanggungjawaban mutlak tidak terpapar indikasi oleh radikalisme. Kalau nanti setahun-dua tahun dia terpapar, bahkan menjadi pendukung militan segala macam, ya beasiswa KIP Kuliah kita pertimbangkan untuk kita cabut," ucapnya.

Dalam masa kampanye, Jokowi memperkenalkan tiga "kartu sakti" sebagai bentuk bantuan pemerintah. Jokowi-Ma'ruf mengusung Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja. (Cnn)