Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Kamis, 24 Oktober 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | KAMIS, 24 OKTOBER 2019

Tambang Pasir Ilegal di Lampung Timur

IPW: Pemkab Bisa Lapor ke Polda Lampung  Kapolres Lamtim Janji Razia ke Lokasi  Camat Labuhan Maringgai Sebut Razia Selalu Bocor Indonesia Police Watch (IPW) menyarankan Pemkab Lampung Timur untuk melapor ke Polda Lampung, guna mengatasi maraknya tambang pasir ilegal di wilayah setempat. Jika tidak ada tindak lanjut, maka Pemkab bisa melapor ke institusi kepolisian yang lebih tinggi.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) MARAKNYA tambang pasir ilegal di Kabupaten Lampung Timur

juga mendapat tanggapan dari Indonesia Police Watch (IPW). IPW tidak menampik jika keberadaan tambang pasir ilegal diduga akibat dibekingi oknum aparat.

Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, laporan kepolisian sangatlah dibutuhkan untuk memberantas maupun menutup tambang pasir ilegal di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim). Pane

mengatakan, laporan itu harus dilakukan oleh Pemkab Lamtim ke Polda Lampung.

"Jadi gini, kalau Pemkab (Lamtim) merasa dirugikan, mereka bisa melaporkan ini ke polisi, atau masyarakat lapor ke polisi. Jadi, kalau misalnya laporan mereka tidak ditindaklanjuti, masyarakat >> Baca

IPW Hal 9

 Publik Tunggu Kinerja Kabinet Indonesia Maju

Jokowi: Jangan Ada Menteri Terlibat Korupsi JAKARTA - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik para menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan membantunya menjalani roda pemerintahan dalam 5 tahun ke depan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Sebelum dilantik, Jokowi sempat memperkenalkan jajaran menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Merdeka, Jakarta. Pelantikan para pembantu Jokowi >> Baca

Jokowi Hal 9

Anggota Kabinet Indonesia Maju: LANTIK MENTERI BARU - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik 38 menteri dan pejabat setingkat menteri baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10). INSERT: PRESIDEN Jokowi sempat memperkenalkan jajaran menteri dan pejabat setingkat menteri baru sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta.

Foto: Lpt6

Honorer DKP Lapor ke LBH Bandar Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas) AKIBAT tidak terima gaji selama 7 bulan, pegawai honorer Dinas Kelautan dan Per-

ikanan (DKP) Provinsi Lampung melapor ke kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung.

Pegawai honorer minta bantuan LBH Bandar Lampung untuk memperjuangkan agar gaji se-

lama7 bulan itu bisa dibayarkan.

Pasalnya, mereka bekerja sesuai SK Gubernur Lampung tentang pengangkatan tenaga honorer pada April 2019.

"Dua orang (pegawai honorer DKP) sudah melapor ke

LBH Bandar Lampung. Kemarin baru diregistrasi, hari ini kita proses," kata Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan kepada Kupas Tun>> Baca

Honorer Hal 9

 Jalan Tol Rawan Peredaran Narkoba

Kapolda: Bandar Sering Jual Nama Pejabat Bandar Lampung (Kupas Tuntas) JALAN Tol Trans Sumatera (JTTS) kini makin rawan jadi lokasi peredaran narkoba.

Untuk memuluskan aksinya,

bandar sering menjual nama pejabat saat diperiksa polisi.

Hal itu disampaikan Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto dalam acara Rapar Koordinasi Teknis (Ra>> Baca

Kapolda Hal 9

Foto: Tampan/Kupas Tuntas

SAMPAIKAN PEMAPARAN - KAPOLDA Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto menyampaikan pemaparan seputar peredaran narkoba di Lampung dalam acara Rakornis Ditresnarkoba Polda Lampung di Swissbel Hotel, Bandar Lampung, Rabu (23/10).

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Mohammad Mahfud 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhajir Effendy 4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan 5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto 6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno 7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian 8. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Marsudi 9. Menteri Agama: Fachrul Razi 10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly 11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati 12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim 13. Menteri Kesehatan: dokter Terawan 14. Menteri Sosial: Juliari Batubara 15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah 16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita 17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto 18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif 19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono 20. Menteri Perhubungan: Budi Karya 21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G. Plate 22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo 23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya 24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo 25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar 26. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan: Sofjan Jalil 27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa 28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo 29. Menteri BUMN: Erick Thohir 30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki 31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama 32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati 33. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro 34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali 35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko 36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung 37. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia 38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Menanti Kinerja Menteri Baru PRESIDEN Jokow Widodo (Jokowi) resmi melantik 34 menteri dan 4 pejabat setingkat Zainal Hidayat, SH menteri yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Rabu (23/10).

Ada 22 wajah baru yang masuk dalam jajaran kementerian, termasuk sejumlah tokoh muda seperti Nadiem Anwar Makarim.

Pasca pelantikan, memang belum direspon secara positif oleh pelaku pasar ekonomi. Ini bisa ditunjukan dengan pergerakan angka bursa saham di Bursa Efek Jakarta yang masih merah. Memang masih terlalu dini, jika menilai kualitas dan kapasitas para menteri yang baru dilantik. Harapan perbaikan pertumbuhan ekonomi masih terbuka lebar, sepanjang para menteri bisa menunjukkan kinerja yang bisa mendukung iklim investasi.

Jokowi menyadari perang dagang antara Amerika Serikat dan China masih menghantui sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia. Apalagi, Indonesia masih banyak memasok bahan industrinya dari negara >> Baca

Menanti Hal 9

DPRD Way Kanan Sidak Proyek Rigit Beton Senilai Rp27 M Komisi III DPRD Kabupaten Way Kanan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pengerjaan proyek rigit beton senilai Rp27 miliar, Rabu (23/10).

Way Kanan (Kupas Tuntas) PEMERIKSAAN itu dilakukan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan ketidakberesan dalam pengerjaan rigit beton di dua ruas jalan yang ada di Kabupaten Way Kanan.

Yakni ruas jalan Blambang Umpu-Sri Rejeki yang dikerjakan PT Segitita Permai Perkasa dengan alokasi anggaran Rp11.100.850.000 dan

ruas jalan Sri Rejeki-Pakuan Ratu dikerjakan PT Indoteknik Prima Solusi dengan anggaran Rp16.587.210.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung TA 2019.

Sidak dipimpin Ketua Komisi III DPRD Way Kanan

Tukiman Ngalimun, didampingi Sekretaris Hamim Akbar dan 4 anggota Adinata, Sairul Sidiq, Muharis dan Lukman.

Menurut juru bicara Komisi III DPRD Kabupaten Way Kanan Hamim Akbar,

sidak dilakukan menindaklanjuti adanya laporan masyarakat yang masuk.

“Dalam pengaduan itu disebutkan bahwa proyek pengerjaan jalan rigit beton >> Baca

DPRD Hal 9

2

Kamis, 24 Oktober 2019

BANDAR LAMPUNG

Operasi Zebra Krakatau 2019

7 Prioritas Pelanggaran Jadi Sasaran Polisi Promosikan Kopi, Disperin Incar Kampus Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

CEK PERSONEL - WAKAPOLDA Lampung, Brigjen Pol Sudarsono, mengecek personel saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Zebra Krakatau 2019 yang berlangsung di Mapolresta Bandarlampung, Rabu (23/10).

Polda Lampung beserta jajarannya mulai menggelar razia lalu lintas dengan sandi Operasi Zebra Krakatau 2019, yang dimulai secara serentak pada Rabu (23/ 10) hingga 5 November 2019 mendatang.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) WAKAPOLDA Lampung, Brigjen Pol Sudarsono, mengatakan, Operasi Zebra ini dilakukan untuk mewujudkan dan memelihara kamtibmas keselamatan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas.

“Operasi ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas keselamatan berlalu lintas dan menekan tingkat kecelakaan lalu lintas,” ujar Sudar-

sono kepada awak media usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Krakatau 2019 di Mapolresta Bandar Lampung.

Disampaikan Wakapolda, sebanyak 363 personel di Jajaran Polda Lampung dikerahkan dalam operasi ini. “Ini (Operasi Zebra) dilaksanakan selama 14 hari mulai 23 Oktober sampai 5 November 2019. Sasaran dalam operasi ini adalah penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas,” jelasnya.

Masih kata Wakapolda,

ada tujuh prioritas yang menjadi sasaran polisi, yakni pengemudi yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat bermotor, pengemudi yang surat izinnya tidak sesuai dengan kendaraan maupun peruntukannya.

Selanjutnya, pengemudi yang masih di bawah umur, pengendara yang melanggar ketertiban lalu lintas, kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, kendaraan yang memasang lampu isyarat (Lampu Rotator atau Strobo) dan kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas.

Jenderal bintang satu ini berharap, dengan digelarnya Operasi Zebra dapat menjadi penyadaran kepada para pengendara untuk lebih taat dalam berlalu lintas. Sebab, kata dia, berkendara dengan baik dapat mengurangi risiko kecelakaan berlalu lintas.

“Baik itu fatalitas yang mengakibatkan korban meninggal dunia maupun korban luka-luka, dengan dilaksanakan Operasi Zebra ini, mudah-mudahan dapat mengurangi angka kecelakaan tersebut,” ucapnya.

Ia pun berpesan kepada personel yang terlibat dalam Operasi Zebra agar tetap menjalankan tugas pokok hariannya disamping serta melaksanakan tugas Operasi Zebra. “Kepada para personil yang menjalani Operasi Zebra, saya berpesan, jalani tugas dengan ikhlas dan mengedepankan prinsip P3 (Proaktif, Partner Shifdan dan Problem Solving). (Ricardo)

KAMPUS menjadi tempat sasaran Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Lampung untuk terus melakukan upaya mengenalkan kopi Lampung, terutama di kalangan mahasiswa.

Jika sebelumnya Disperin mendatangi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, pada Selasa (22/10), kali ini, Disperin menyambangi Universitas Teknokrat Indonesia, Rabu (23/10).

Menurut Kepala Disperin Lampung, Bayana, tujuan digelarnya road to campus untuk melakukan sosialisasi dan advokasi kopi. “Dengan road to campus ini diharapkan setiap perguruan tinggi di Lampung

nantinya bisa ikut serta pada kegiatan Festival Kopi 2019 yang akan berlangsung pada 6-9 November mendatang di Taman Gajah Enggal, Bandar Lampung,” kata Bayana.

Dikatakan Bayana, peran mahasiswa juga penting dalam mempromosikan kopi Lampung. “Perguruan Tinggi juga penting. Karena festival kopi ini milik semua masyarakat Lampung,” jelasnya.

Bayana meyakini dengan kedatangannya ke kampus seperti Teknokrat dan UIN, akan dapat memaksimalkan dan memeriahkan seluruh rangkaian pada acara Festival Kopi.

Sementara itu, Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, Nasrullah Yusuf, mengatakan, pihaknya akan mengirimkan mahasiswanya ke Festival Kopi 2019 sebanyak-banyak-

nya sesuai dengan kuota yang diminta oleh Disperin Provinsi Lampung. “Kemudian, festival kopi ini juga memasyarakatkan kepada mahasiswa agar mereka juga bisa mengonsumsi kopi, yang juga bisa meningkatkan peredaran darah, dan lainnya,” kata Nasrullah.

Pada dasarnya, kata dia, pihaknya selalu siap untuk turut serta dalam pembangunan Provinsi Lampung.

Terlebih, dalam memeriahkan Festival Kopi yang akan memecahkan rekor MURI. “Antusias mahasiswa sangat tinggi. Kita harus siap memeriahkan Festival Kopi ini.

Karena kampus merupakan agent of change, itu kita harus turut membantu membangun Pemerintah di dalam rangka menyukseskan pembangunan pendidikan,” ujarnya. (Erik)

KI Pusat: Informasi Publik Hak Semua Warga Negara Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SEBANYAK 47 peserta calon komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung periode 2019-2023, menjalani seleksi tes tertulis di Gedung Pusiban, Kantor Pemprov Lampung, Rabu (23/10).

Para peserta diberikan 100 soal berupa pilihan ganda dan tiga soal essai dengan batas waktu penyelesaian selama dua jam. Dalam seleksi tes tertulis itu, dikawal langsung oleh Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik KI Pusat, M. Syahyan.

“Saya minta setiap orang yang terpilih dalam seleksi komisioner KI Provinsi Lampung ini nantinya harus benarbenar memahamai transparansi informasi atau Undang-

Foto: Erik/Kupas Tuntas

TES TERTULIS - 47 peserta calon komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung periode 2019-2023, menjalani seleksi tes tertulis di Gedung Pusiban, Kantor Pemprov Lampung, Rabu (23/10).

undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Syahyan.

Undang-undang KI, kata Syahyan, pada hakekatnya ingin merubah sistem pemerintahan yang dulunya tertutup menjadi terbuka. “Jadi kita ingin orang yang terpilih nantinya mengetahui hakekat tentang undang-undang itu," jelasnya.

Dikatakan Syahyan, dalam rangka mengamalkan undang-undang itu, setiap badan publik diwajibkan meningkatkan pelayanan informasi untuk akses kepada masyarakat. “Salah satu ciri negara demokrasi adalah keterbukaan informasi publik. Mendapatkan informasi itu merupakan hak setiap warga negara," tegasnya.

Tantangan terbesar saat ini, menurutnya, adalah masih adanya pejabat publik yang belum memiliki komitmen untuk memberikan transparansi informasi kepada publik.

Selain itu, tambahnya, sumber daya pejabat yang menangani tentang keterbukaan informasi juga belum begitu berkualitas sehingga tak maksimal dalam memberikan pelayanan informasi.

Sementara itu, Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KI Lampung, Budiono, mengatakan, hasil dari tes tertulis ini akan diranking dari nilai tertinggi hingga terendah.

"Kita nanti (tim seleksi) akan memilih antara 20 sampai 25 orang yang nantinya bisa lanjut pada tahapan tes selanjutnya," kata Budiono.

Pihaknya, kata Budiono, memberi kesempatan uji publik kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan kepada tim seleksi mengenai peserta selama 15 hari setelah pengumuman hasil tes tertulis.

“Selanjutnya, hasil uji publik tersebut akan diklarifikasi pada saat tes wawancara," ujarnya. (Erik)

Kamis, 24 Oktober 2019

BANDAR LAMPUNG

3

Pasar Tugu Gelap, Bau dan Kumuh Memprihatinkan. Inilah yang dikeluhkan oleh para pedagang Pasar Tugu Bandar Lampung.

Pasalnya, kondisi basement yang digunakan oleh pedagang di pasar tersebut gelap, bau dan kumuh.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) AKIBATNYA, para pedagang tidak lagi berjualan di basement tersebut karena dinilai kondisinya sudah tidak layak untuk ditempati. Seperti yang diungkapkan salah satu pedagang Pasar Tugu, Said (54) saat ditemui Kupas Tuntas di lokasi, Rabu (23/10).

“Kami terpaksa harus berjualan dipinggir jalan, karena di dalam sudah nggak layak ditempati, kita kan cari duit atau pembeli bukan cari tempat, apalagi kalau Hujan, pasti banjir, makanya kita keluar," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKL) Pasar Tugu, Yayan,

mengakui, jika keadaan Pasar Tugu telah lama terlantar.

Di mana, lapak-lapak jualan yang jumlahnya ratusan, kini hanya tersisa 15 pedagang yang bertahan karena tempatnya sudah tidak layak.

“15 pedagang yang bertahan itu karena sudah tidak ada tempat lagi di atas, makanya mereka masih bertahan, yah keluhannya seperti kebersihan, lampu, blower, air yang kadang menggenang kalau lagi hujan," ujarnya.

Dijelaskan Yayan, basement ini didirikan pada tahun 2015 dan dikelola oleh PT Prabu Makmur dibawah pimpinan Ferry Soelisthio alias Alay.

Pengelolaan basement ini juga mulai kurang maksimal setelah Alay tidak lagi mengelolanya secara langsung.

“Basement ini dibangun atas inisiasi Pemkot Bandar Lampung menanggapi unjuk rasa dari para pedagang, tapi hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian. Makanya sekarang pedagang banyak yang keluar dari basement itu, makanya kalau tumpah sampai ke jalan," jelasnya.

Selain itu, lanjut Yayan, penyebab para pedagang akhir-

Lelang Jabatan Kapolsek Maringgai Sepi Peminat Bandar Lampung (Kupas Tuntas) POLDA Lampung melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) membuka lelang terbuka untuk posisi jabatan Kapolsek Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Lelang jabatan dibuka sejak 18 Oktober hingga 25 Oktober 2019. Namun, sampai Rabu (23/10), belum ada yang berminat mendaftar.

“Belum, belum ada pendaftar.

Itu ka terbuka sampai 25 Oktober. Mungkin nanti pendaftarnya ada, di menit-menit terakhir,” kata Kepala Biro SDM Polda Lampung, Kombes Pol Novian Saputra, saat dikonfirmasi, Rabu (23/10).

Ada sejumlah syarat yang harus dimiliki bagi anggota

Kepolisian yang berminat untuk menjabat sebagai Kapolsek Labuhan Maringgai.

Seperti yang tertera pada spanduk yang dipasang di Mapolda Lampung.

Dalam spanduk tersebut, tertulis pendaftaran untuk ikut seleksi dimulai dari tanggal 18 sampai 25 Oktober 2019. Bagi yang ingin mengikuti seleksi harus memiliki dua syarat secara administrasi dan teknis.

Jabatan Kapolsek nantinya akan diduduki oleh berpangkat Komisaris Polisi (Kompol).

Untuk diketahui, lelang jabatan di tubuh Polri memiliki dasar hukum sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Ricardo)

Bulog Lampung Jamin Stok Beras Aman Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PERUM Bulog Divre Lampung sepanjang tahun 2019 hingga 22 Oktober, telah menyerap beras dari hasil petani lokal sebanyak 51.198 ton atau 50,15 persen dari target penyerapan yang ditetapkan yakni 102.079 ton.

Kepala Bulog Divre Lampung, Faisal mengaku, saat ini pihaknya masih terus melaksanakan pengadaan selama masih terdapat panen. Sebab, menurutnya Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah penyangga stok beras di Sumatera.

"Bulog telah melakukan pemerataan stok melalui move ke berbagai daerah antara lain, Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Bengkulu.

Jadi tak akan terjadi penumpukan stok beras berlebih di gudang," kata Faisal saat memberi pemaparan pada konferensi pers di Hotel Batiqa Bandar Lampung, Rabu (23/10).

Selain itu, lanjutnya, dalam menghadapi akhir tahun dengan ritme kenaikan harga, pihaknya telah siap dengan ketahanan stok yang aman untuk satu tahun lebih, dan dipastikan distribusinya akan mudah terjangkau kepada 15 kabupaten/kota se-Lampung, karena stok beras tersebar di

“

Bulog telah melakukan pemerataan stok melalui move ke berbagai daerah antara lain, Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Bengkulu 12 gudang milik Bulog.

"Kita melaksanakan intervensi pasar dengan memenuhi stok beras melalui kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang telah mencapai angka 17.651 ton beras. Dibandingkan dengan tahun 2018, capaian KPSH di tanggal 22 Oktober 2019 tersebut meningkat 17,24 persen dari total KPSH di tahun 2018 sebesar 15.056 ton beras," paparnya.

Harga beras yang stabil juga menurutnya merupakan hasil dari kegiatan KPSH yang secara massive dilaksanakan oleh Bulog bekerjasama dengan pemda dan satgas pangan secara terus menerus, serta melalui berbagai saluran mulai dari distributor, pedagang di pasar, Toko Pangan Kita (TPK), Rumah Pangan Kita (RPK) ataupun langsung ke masyarakat sebagai konsumen akhir. (Erik)

Foto: Sule/Kupas Tuntas

KUMUH - INILAH penampakan lapak basement Pasar Tugu yang dikeluhkan para pedagang karena kumuh dan bau, Rabu (23/10).

nya memilih pindah ke bagian atas karena tidak sanggup membayar cicilan. Ia menceritakan, awalnya para pedagang melakukan pinjaman di satu bank, di mana uang itu untuk membeli lapak yang ada di basement sebesar Rp15 juta, namun karena tidak sanggup untuk membayar, akhirnya setelah pembangunan, pedagang pindah lagi ke atas.

"Saya mewakili para pedagang, memohon bantuan pemerintah untuk mengambil sedikit kebijakan dan memperhatikan pedagang, karena kasian juga mereka dulu berdagang, karena terlantar jadi nggak berdagang lagi," kata dia.

Pengembang Segera Perbaiki BANDAR LAMPUNG PT Prabu Makmur selaku pengelola saat dikonfirmasi melalui Nicholas Stanley Soelistio yang merupakan anak dari Ferry Soelisthio atau Alay, menegaskan, segera memperbaiki keadaan fasilitas yang rusak. Selain itu, kata Nicholas, direncanakan lapak basement akan digra-

tiskan setelah perbaikan.

"Mulai hari Jumat kami akan lakukan pembersihan. Dan Senin yang akan datang, akan kita siapkan fasilitas blower dan sistem penerangannya, nanti kalau sudah clear kirakira satu minggu selesai," tegas dia saat ditemui di Dinas Perdagangan Bandar Lampung, Rabu (23/10).

Nico sapaan Nicholas, menjelaskan, bahwa pihaknya sebagai fasilitor akan mencoba memfasilitasi semua keluhan-keluhan para pedagang, apabila ada kerusakan akan segera diperbaiki.

"Saya pun sebenarnya baru di sini, tapi saya bakal rapihin dan rubah pasar jadi lebih baik. Dibantu pak Kadis Perdagangan, semuanya akan diperbaiki mulai dari blower, sistem kebersihan air dan sampah, penerangan lampu di seluruh titik, serta water pump akan dilakukan perbaikan," tegasnya lagi.

Nico membantah apabila pedagang yang tersisa hanya 15 orang saja. Ia mengaku, dari jumlah 400 pedagang, saat ini yang masih bertahan sebanyak 30 persen yakni 150 pedagang.

Kedepannya setelah diperbaiki, kata Nico, kios yang seharga Rp60-70 juta dan lapak emperan seharga Rp15 juta itu akan digratiskan selama dua sampai tiga 3 bulan.

“Kalau pedagang merasa kurang akan diperpanjang kembali. Intinya kita fleksibel, yang terpenting kita semua bisa meningkat, rapih, dan terdata, serta semuanya keisi dan lancar semua. Tapi untuk pengisian lapak yang kosong kita dahulukan pedagang yang sudah membeli lapak. Selebihnya baru pedagang luar," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Bandar Lampung, Adiansyah, mengaku sudah bersepakat dengan pihak pengembang untuk memperbaiki fasilitas yang ada.

"Saya berharap setelah fasilitas sudah terpenuhi, diharapkan tidak ada lagi alasan pedagang berjualan di pinggir jalan. Kita juga meminta pengembang ini jangan mungut (sewa) dulu ke pedagang. Gratiskan dulu lah. Dua bulan, kalau kurang bisa tambah jadi tiga bulan," ungkapnya. (Sule)

BUKA TENIS CUP - WALI Kota Bandar Lampung, Herman HN, membuka kejuaraan piala tenis wali kota cup ke-V 2019, di GOR tenis Pahoman, Bandar Lampung, Rabu (23/10).

Foto: Sri/Kupas Tuntas

Wali Kota Cup Momentum Lahirkan Bibit Atlet Tenis Bandar Lampung (Kupas Tuntas) WALI Kota Bandar Lampung, Herman HN, berharap kejuaraan Tenis Lapangan Wali Kota Cup ke-V 2019, bisa menjadi ajang yang melahirkan bibit-bibit atlet tenis di Kota Bandar Lampung.

Hal itu diungkapkan Herman HN, saat membuka Wali Kota Cup 2019 di GOR Tenis Pahoman, Bandar Lampung, Rabu (23/10). “Harapan saya, kompetisi ini dapat mengharumkan nama Kota Bandar Lampung dan

Provinsi Lampung,” ujarnya.

Dikatakan Herman, bahwa pertandingan Tenis Piala Wali Kota Cup ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya, dengan tujuan mampu melahirkan bibit-bibit atlet tenis yang dapat mewakili Provinsi Lampung di kancah Nasional.

“Ini tahun ke lima, dan sudah berlangsung setiap tahunnya.

Semoga dengan dilakukannya pertandingan seperti ini, Kota Bandar Lampung mampu melahirkam para atlet tenis yang berpotensi di Provinsi Lampung," ungkapnya.

Orang Nomor Satu di Kota Tapis Berseri ini menegaskan, kompetisi tenis Wali Kota Cup ini tidak hanya untuk memperebutkan piala bergelir, melainkan juga sebagai ajang silaturahmi dan meningkatkan serta menumbuhkan minat olahraga dan hidup sehat.

“Jadi masyarakat bisa segar semua dan bisa bertanding di mana-mana," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Bandar Lampung, Ariawan, menambahkan, pertandingan Wali Kota Cup ini diikuti oleh empat regu yang berasal dari dalam dan

luar Kota Bandar Lampung.

Hadiah yang diperebutkan, kata Ariawan, yakni uang pembinaan dengan total sebesar Rp28 juta.

"Pertandingan ini akan dilaksanakan sampai 27 Oktober, dan akan memperebutkan juara satu Rp10 juta, juara dua Rp8 juta, dan juara tiga Rp5 juta. Kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan kita terhadap program pemerintah dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, khususnya dalam cabang tenis lapangan," pungkasnya. (Sule)

Pilwakot Bandar Lampung 2020

Ambil Formulir, Yusuf Kohar Berharap Dukungan PKS Bandar Lampung (Kupas Tuntas) YUSUF Kohar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bandar Lampung, menyambangi Kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedatangannya ke kantor PKS untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon (Balon) Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020 mendatang.

Pada kesempatan itu, Yusuf Kohar berharap PKS dapat mendukungnya dalam Pilwakot Bandar Lampung 2020 mendatang. “Ya, saya berharap PKS bisa merekomendasikan kita supaya bagus kota ini (Bandar Lampung), masa kita harus kalah sama Palembang dan Kota Bandung," ujar Kohar di

Kantor PKS, Rabu (23/10).

Diungkapkan Kohar, bahwa pada Pilwakot lima tahun silam, juga di usung oleh PKS, dan pada waktu itu Herman HN dan Yusuf Kohar.

“Tetapi sekarang saya sendiri yang maju sebagai Wali Kota Bandar Lampungnya, bukan jadi wakil, dan diharapkan penilaian dari teman-teman PKS ini bisa mendukung kita lah," harapnya.

“Tadi sebelum kesini (Kantor PKS), kita juga habis dari mengembalikan berkas ke Partai Nasdem,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pendaftaran Terbuka PKS, Raden Cik Awang, mengatakan, PKS membuka pendaftaran terbuka untuk calon wali kota maupun wakil wali kota Bandar Lampung.

Foto: Sri/Kupas Tuntas

AMBIL FORMULIR - YUSUF Kohar saat mengambil ambil formulir pendaftaran di Kantor PKS untuk pilwakot Bandar Lampung 2020, Rabu (23/10).

“Kita buka dari 21 sampai 25 Oktober 2019. Untuk pengembalian berkasnya kita tutup tanggal 27 Oktober,” ujarnya.

Hingga Rabu (23/10), sudah ada enam calon yang mengambil berkas, yakni

untuk pendaftaran wali kota ada empat yaitu Eva Dwiana, Rycko Menoza, Firmansyah dan Yusuf Kohar. Sedangkan untuk pendaftar wakil walikota, yaitu Hamidi Hanafiah dan Yonasyah. (Sri)

4

Kamis, 24 Oktober 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Herwanda Pratama.

Redaktur : Oscar.

Asred: Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: Pjs. H.M Hutagalung.

Sekretaris Marketing : PutriAndini.

Staf Marketing : Dwi Puspita Sari.

PemimpinRedaksi Kupastuntas.co : Pjs.TampanFernando.

StafOnline: Mitha(Koordinator),Widya Firmadana,SigitPamungkas, BudimanLuky,CandraMurti Ayuningtyas,IsmadiyahWulandari.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Lambar Dapat Jatah 179 Formasi CPNS Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) tahun ini menerima jatah kouta penerimaan CPNS sebanyak 179 formasi.

Lampung Barat (Kupas Tuntas) KEPALA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Lambar, Nukman,

mengatakan, jika pihaknya telah menerima penetapan formasi untuk rekrutmen CPNS tahun 2019. Dimana Pemkab Lambar mendapat kouta sebanyak 179 orang.

"Penetapan kouta itu dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB) No: 694 Tahun 2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Lambar, dimana kouta rekrutmen CPNS untuk Pemkab Lambar ditetapkan sebanyak 179 formasi," jelasnya, Rabu (23/10).

Ke-179 formasi itu rin-

cianya 46 untuk formasi tenaga guru, 67 formasi tenaga kesehatan, dan 66 formasi tenaga teknis lainya.

Menurut Nukman, dengan diterimanya formasi rekrutmen CPNS ini, pihaknya juga telah mengutus Juremi selaku Kabid Kepegawaian bersama staf untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait teknis pelaksanaan rekrutmen CPNS itu.

Soal proses dan jadwal rekrutmen CPNS itu lanjut dia, pelaksanaanya akan merujuk pada panitia seleksi di pemerintah pusat.

"Untuk proses dan jadwal pelaksanaan pendaftarannya, itu masih menunggu petunjuk dari nasional karena pelaksanaan dan jadwalnya ditetapkan pusat," kata Nukman.

Ia menambahkan, jumlah kouta formasi yang diberikan BKN jika dibandingkan dengan usulan masih sangat jauh. Dimana usulan kebutuhan pegawai Pemkab Lambar yakni mencapai 1.599 dengan rincian 478 orang untuk guru, tenaga kesehatan 241 orang dan tenaga teknis lainnya 880 orang. (Dbs/Iwan)

50 ASN Ikut Sosialisasi Peta Jalan Reformasi Birokrasi

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Usai Menikah, DPO Pencuri Mobil Diringkus Polisi Pringsewu (Kupas Tuntas) TEKAB 308 Polsek Pardasuka Polres Tanggamus menangkap Langgeng (19) yang sebelumnya ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus pencurian mobil pada medio November 2018 lalu.

Isar (39), warga Dusun Suka Agung, Pekon Suka Agung, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus.

Kapolsek Pardasuka AKP Martono mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto mengungkapkan, saat itu korban kehilangan satu unit mobil Pickup T 120 berwarna hitam dari teras rumahnya Senin (12/11) sekitar pukul 24.00 WIB. "Saat itu korban sedang tidur dan tiba tiba mendengar suara mobil hidup, karena merasa curiga korban langsung keluar dan ternyata mobilnya sudah

tidak ada," kata Kapolsek, Rabu (23/10).

Kapolsek mengatakan, pelaku yang merupakan warga Desa Mojo Kerto, Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah ini baru menikah dua hari lalu. Dia ditangkap petugas Selasa (22/ 10) sekitar pukul 01.00 WIB. "Pelaku ditangkap di Sendang Ayu, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah dan langsung di bawah ke Mapolsek Pardasuka untuk penyidikan lebih lanjut," paparnya.

Dikatakan Kapolsek, kepada petugas Langgeng mengaku turut serta dalam melakukan pencuria mobil korban bersama dua orang rekannya David Renaldi dan Indika Dwi Bara yang sudah menjalani hukuman. "Tersangka berperan mengawasi dan membawa mobil, dia mengaku belum sempat mendapat uang sebab saat itu mobil masih berada sama temannya," tandasnya. (Manalu)

KRIMINAL

Spesialis Curanmor Dibekuk Polisi PRINGSEWU - SUSILO (43) ditangkap Polsek Sukoharjo Polres Tanggamus lantaran diduga telah melakukan Pencurian Sepeda Motor (Curanmor).

Dari tangan warga Pekon Waringinsari Barat, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu ini, petugas mengamankan hasil kejahatannya yakni sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru hitam Nopol 8608 UV. Dari penangkapan tersebut terungkap, ternyata selama ini tersangka adalah spesialis pencuri motor di pesawahan dan perkebunan di Kecamatan Sukoharjo. Tersangka yang berprofesi sebagai buruh muat genteng tersebut mengaku telah 7 kali melakukan pencurian motor di pesawahan dan perkebunan.

Kapolsek Sukoharjo Iptu Deddy Wahyudi, mengungkapkan tersangka Susilo alias Sus ditangkap Selasa (22/10) pukul 15.00 WIB berdasarkan laporan tanggal 14 Oktober 2019 tentang Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor atas nama korban Sardi (56) warga Pekon Pandansari Selatan Kecamatan Sukoharjo Pringsewu.

"Hasil penyelidikan, tersangka dapat teridentifikasi dan ditangkap di Pekon Panggung Rejo, dikuatkan dengan adanya sepeda motor milik korban yang dikuasainya," ungkap Iptu Deddy Wahyudi mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, Rabu (23/10).

Iptu Deddy menjelaskan, bahwa Curanmor terjadi bermula pada saat korban berangkat dari rumah untuk pergi kesawah menyiram tanaman gambas dengan menggunakan sepeda motor Suzuki warna Biru hitam Nopol 8608 UV. Setibanya di lokasi korban memarkirkan kendaraanya di pinggir kebun yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi sawahnya. Namun saat hendak pulang, sepeda motornya telah hilang. (Manalu)

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

FOTO BERSAMA - PESERTA Sosialisasi Peta Jalan Reformasi Birokrasi foto bersama, Rabu (23/10).

Pringsewu (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Pringsewu mensosialisasikan Peta Jalan Reformasi Birokrasi yang diikuti sebanyak 50 ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (23/10).

Kegiatan berlangsung di aula utama kantor Sekretariat Daerah Pringsewu yang dibuka Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Drs.Zulfuad Zahari mewakili

Bupati Pringsewu. Sementara selaku nara sumber yakni Inspektur Hj.Endang Budiati dan Kepala Bagian Organisasi Tata Kelola Pemerintahan Waskito.

Membacakan sambutan tertulis Bupati Pringsewu H.Sujadi, Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Kemasyarakatan dan SDM Zulfuad Zahari mengatakan, bergulirnya era reformasi membawa konsekuensi pada perubahan ke arah yang lebih baik terkait fungsi penyelenggaraan pemerin-

tahan dengan mengakomodasi praktik-praktik sistem pemerintahan yang baik, atau yang lazim disebut reformasi birokrasi.

"Pemerintah, baik pusat maupun daerah dituntut untuk selalu berupaya menyempurnakan berbagai kelemahan yang ada demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Oleh karena itu, sambungnya, agar reformasi birokrasi dapat berjalan se-

cara terarah, sinergis dan sistematis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, diperlukan peta jalan (road map) yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip clean and good governance, yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait fungsi Aparatur Sipil Negara. (Manalu)

ď Ž Begal Gasak Motor Pedagang Ikan Asin

Korban Ditodong Pakai Pisau Lalu Didorong Pringsewu (Kupas Tuntas) AKSI pembegalan mulai marak terjadi di Pringsewu.

Kali ini korbannya Murniati (40) seorang perempuan pedagang ikan asin warga Pekon Bumi Arum, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

Murniati dibegal oleh dua orang pria yang tidak dikenal saat dalam perjalanan menuju Pasar Sarinongko Pringsewu Selasa (22/10) sekitar pukul 04.30 WIB. Korban dibegal sekitar 1 km dari rumahnya tepatnya di depan rumah Mantri Lasono perbatasan Pekon Bumi Arum dengan Pekon Rejosari.

Menurut penuturan korban, sebelum dibegal dia masih sempat disalib oleh seorang pedagang sayuran lainnya yang hendak belanja ke pasar Sarinongko.

"Saya bawa motornya pelan-pelan, namun dipepet dua orang laki laki dengan mengendari sepeda motor salah satu dari mereka langsung mengambil kontak motor kemudian turun dan mengancam dengan meng-

gunakan pisau sambil mendorong saya hingga terjatuh dari atas motor," ujar Murniati, Rabu (23/10).

Saat di begal, korban mengaku sangat ketakutan dan hanya bisa pasrah ketika sepeda motor miliknya dibawah kabur oleh pelaku ke arah Rejosari.

"Setelah pelaku kabur baru saya menjerit minta tolong mendengar jeritan saya, pak Mantri Lasono langsung keluar rumah dan sempat berusaha mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor tapi tidak berhasil," jelasnya.

Ia mengatakan, saat melakukan aksinya kedua pelaku mengenakan helm dan penutup wajah dan sama sekali tidak bersuara. "Lokasinya agak gelap tapi samar samar saya lihat postur tubuh keduanya berperawakan kecil mereka memakai motor gawir jenis bebek," ungkapnya.

Akibat kejadian itu, Murniati kehilangan sepeda motor beat warna hitam plat BE 4043 QU, satu kardus ikan asin (8 klg), plastik 5 kg serta tabung gas ukuran 3 kg yang ditaro di te-

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

KORBAN BEGAL - MURNIATI korban begal saat ditemui di pasar Sarinongko Pringsewu, Rabu (23/10).

beng kap motor. "Tas saya tidak diambil karena ketutupan jilbab dan jaket yang saya pake," kata dia.

Husen (50) suami korban mengatakan sudah hampir 5 tahun ini istrinya jualan ikan asin dan setiap harinya berangkat subuh ke pasar. Menurut Husen, dua tahun silam istrinya pernah mau dibegal di dekat pasar Sarinongko. Namun saat itu istrinya selamat karena dalam waktu bersamaan ada

motor yang datang dari belakang. "Motor istri saya yang diambil begal baru dibeli setahun lalu, rencanannya mau melapor ke Polisi masih nunggu pak bayan," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah Kapolsek Pringsewu Kota Kompol Basuki Ismanto mengaku belum ada laporan masuk perihal peristiwa begal tersebut. "Belum ada laporan masuk sampai saat ini," singkatnya. (Manalu)

Kamis, 24 Oktober 2019

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA

Warga Jabar Tewas Terlindas Fuso

Foto : Reza/Kupas Tuntas

KECELAKAAN - JENAZAH korban Laka Lantas di Jl. Ahmad Yani Kecamatan Gedong Tataan diangkut mobil ambulance, Rabu (23/10).

Sumitro (31) warga KP. Bungur Pandak, Desa Bojong Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, harus meregang nyawa di jalan Ahmad Yani tepatnya di Desa Bernung Kecamatan Gedongtataan, setelah terjatuh dari kendaraan yang ia gunakan dan dirinya terlindas kendaraan Fuso yang melaju dari arah berlawanan.

Pesawaran (Kupas Tuntas) AGUNG pengendara yang berada di belakang mobil Fuso, mengatakan, kejadian kecelakaan terjadi begitu cepat, kejadian bermula ketika pengendara sepeda motor melaju dari arah Pesawaran menuju arah Bandar Lampung, yang tiba tiba terjatuh kejalur sebelah kanan.

"Kebetulan kendaraan

saya ini berada di belakang mobil Fuso yang melindas pengendara motor yang jatuh ini, entah kenapa tiba tiba pengendara motor ini terjatuh dari kendaraannya, dan posisi terjatuhnya ini tepat di bawah ban Fuso," jelasnya saat di lokasi kejadian, Rabu (23/10).

Hal senada juga disampaikan, oleh Nuri selaku warga Desa Bernung, dirinya menjelaskan, keadaan jalan saat kejadian memang cukup padat, sehingga ken-

daraan tidak bisa melaju dengan cepat.

"Walaupun padat namun pengendara sepeda motor ini terlihat buru buru dan juga tidak menggunakan helm, tapi kalau jalur dari arah Bandar Lampung ke Pesawaran mereka padat merayap," paparnya.

Kapolres Pesawaran AKBP Popon Ardianto Sunggoro yang dalam hal ini diwakili oleh Kasatlantas Polres Pesawaran, AKP I Wayan Budiarta, mengatakan, kecelakaan diduga berjalan dengan kecepatan tinggi dan akan menyalip kendaraan yang berada di depannya.

"Setibanya di TKP, pada saat akan mendahului kendaraan di depannya, pengendara sepeda motor ini, menyerempet bagian be-

lakang kendaraan yang berjalan didepannya. Kemudian pengendara terjatuh kekanan jalan, pada saat bersamaan datang truck fuso hino nopol BE 9687 YA sehingga pengendara motor, terbentur ban sebelah kanan belakang kendaraan truck fuso hino tersebut," jelasnya.

Rabu (23/10).

Ia juga mengatakan, korban pengendara sepeda motor meninggal ditempat, dan oleh petugas jenazah dibawa ke RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung.

"Akibat kejadian ini, korban meninggal dunia atas nama Sumitro warga Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dengan luka dibagian kepala yang cukup parah," paparnya.

Atas kejadian ini, Kasatlantas Polres Pesawaran, menghimbau kepada masyarakat yang melintasi wilayah hukum Polres setempat, agar lebih berhati hati dalam berkendara, mengingat jalan yang masih sempit.

"Ya saya minta pada para pengendara, baik roda empat ataupun roda dua, agar berhati hati, dan taatilah segala peraturan lalulintas dan kelengkapan keamanan dalam berkendara," tutupnya. (Reza)

5

Polres Metro Gelar Ops Zebra Krakatau serta sasaran yang telah ditetapkan," terangnya.

Sementara, Kasat Lantas Polres Metro AKP Muliawati Nurtya Kusnadi menyebut bahwa terdapat beberapa sasaran prioritas pada operasi tersebut. Diataranya keabsahan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan surat kendaraan bermotor STNK dan BPKB. "Dalam operasi ini juga kami akan menindak pengemudi Ranmor yang melakukan pelanggaran lalulintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Dan pengemudi yang melanggar rambu dan marka jalan, berat muatan dan pelanggaran lalulintas lainnya," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat yang berkendara agar mematuhi peraturan lalulintas.

"Lengkapi surat-surat kendaraan anda dan patuhi peraturan lalu lintas Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan," tandasnya. (Han)

Metro (Kupas Tuntas) PELAKSANAAN Operasi Zebra Krakatau 2019 dimulai kemarin Rabu (23/10) Itu ditandai dengan apel helar pasukan yang berlangsung dihalaman Mapolres Metro.

Dalam pelaksanaannya, Sat Lantas Polre Metro bakal menindak tegas pengendara yang melakukan pelanggaran dengan sangsi tilang.

Wakapolres Metro KOMPOL Hendriansyah dalam apel tersebut menjelaskan, Operasi Zebra Krakatau 2019 yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 23 Oktober 2019 hingga 5 November 2019.

"Apel gelar pasukan ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kesiapan personil maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan Operasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai tujuan

“

Lengkapi surat-surat kendaraan anda dan patuhi peraturan lalu lintas Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan

”

Anna Morinda dan Akhmad Khusaini Jabat Wakil Ketua

31 Kampung di Tulang Bawang Adakan Pilkakam Serentak Tulang Bawang (Kupas Tuntas) SEBANYAK 31 kampung di Tulangbawang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) serentak. Rencananya, Pilkakam serentak akan dilaksanakan pada 12 Desember 2019 di 13 kecamatan.

Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Tulangbawang Syahril mengatakan, pilkakam serentek tahun ini merupakan kali ketiga diselenggarakan di Tulangbawang.

Dari total 147 kampung yang ada di 15 kecamatan di Tulangbawang, sebanyak 31 kampung akan melaksanakan pemilihan serentak setelah masa jabatan kepala kampung definitif habis.

“Tahapan Pilkakam saat ini sudah sampai di tahap penambahan waktu bagi kampung yang masih me-

miliki satu bakal calon atau belum ada yang mendaftar,” kata Syahril didam pingi Kasubbag Otonomi Daerah Wayan Wilarahula, Rabu (23/10).

Syahril menerangkan, tahapan penjaringan dan pendaftaran bakal calon pilkakam serentak telah dimulai sejak 20 hingga 22 Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan waktu bagi kampung yamg masih memiliki satu bakal calon atau belum memiliki bacalon, 23 sampai 24 Oktober dan 25 Oktober sampai 21 November dilanjutkan verifikasi kelengkapan berkas bakal calon.

Mantan Sekretaris Ba dan Kepegawaian, Pela tihan, dan Pendidikan (BKPP) itu mengaku, dalam proses Pilkakam serentak p i h a k n y a h a n y a s e batas mengawasi proses pem i lihan agar berjalan sesuai prosedur.

“Semuanya ada di kampung, baik penjaringan atau

penyaringan dilakukan panitia pemilihan kepala kampung. Kami hanya mengawasi saja,” beber Syahril.

Dijelaskannya, beberapa syarat menjadi bakal calon kepala kampung di antaranya, berpendidikan serendahnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba dengan dibuktikan melalui surat bebas narkoba yang dikeluarkan BNN. “Ijazah paket juga bisa digunakan untuk mendaftar bacalon, yang penting minimal pendidikan SMP. Kalau bukti bebas narkoba harus keluar dari BNN bukan dari rumah sakit,” ungkapnya.

Dia menambahkan, siapapun dapat mendaftarkan diri untuk ikut dalam kontestasi pilkakam serentak.

“Calonnya bukan hanya dari kampung setempat atau tetangga. Bahkan dari provinsi lain juga bisa. Selama masih di wilayah NKRI,” tandasnya. (Rl)

Pemkab Tuba Terima 108 Formasi CPNS Tulang Bawang (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang telah menerima formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Tulangbawang Penliyusli PNR mengatakan, dari 2.768 usulan

penambahan PNS untuk Tulangbawang, KemenPAN-RB hanya menyetujui 108 kuota CPNS dalam rekrutmen di tahun 2019.

“Untuk Tulangbawang kita mendapatkan kuota 108,” ungkapnya, Rabu (23/10).

Sementara itu terkait formasi, Penli belum bisa menyampaikannya. “Untuk formasinya belum bisa kita bocorkan, karena kita masih menunggu pengumuman serentak dari MenPAN-RB bersama Provinsi. Insyaallah 25 Oktober besok,” jelasnya.

Sementara itu, terkait

rekrutmen PPPK, Penli menjelaskan pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Pusat.

“Kemungkinan tahun depan, kita masih coba untuk mengusulkan,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, ada tiga formasi yang menjadi prioritas dari usulan rekrutmen, yaitu tenaga pendidik sebanyak 1596, tenaga kesehatan 350, dan tenaga teknis 822 orang.

Hanya saja memang kuota yang disetujui masih jauh dari pendataan tersebut. (Rl)

PELANTIKAN ANNA Morinda, SE, MM dari Fraksi PDIP sebagai Wakil Ketua I dan Akhmad Khusaini dari Fraksi PKS sebagai Wakil Ketua II yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Metro.

Foto: Ist

DPRD Kota Metro menggelar pengambilan sumpah janji Pimpinan Dewan periode 2019 -2024 di ruang Paripurna DPRD setempat yang dipimpin Ketua DPRD Sementara, Subhan, Rabu (23/10).

Metro (Kupas Tuntas) PIMPINAN Dewan yang diambil sumpah janjinya itu masing-masing Anna Morinda, SE, MM dari Fraksi PDIP sebagai Wakil Ketua I dan A k hmad Khusaini dari Fraksi PKS sebagai Wakil Ketua II. Pengambilan sumpah janji Pimpinan Dewan sendiri dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Metro.

Anna pun kemudian memimpin jalannya Paripurna dan juga berkesempatan mengambil sumpah janji terhadap Wahid As’ari dari

Partai Kebangkitan Bangsa yang belum ikut dilantik pada tanggal 19 Agustus 2019 lalu karena tengah melaksanakan ibadah Haji.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua I DPRD Metro Anna Morinda menyampaikan ucapan terima ka sih atas partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Legislatig bulan Aprel lalu sehingga terpilih 25 orang menjadi anggota DPRD Kota Metro.

"Apresiasi juga kepada KPU Bawaslu Kota Metro karena sudah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sehingga terlaksana dengan sukses. Ucapan terimakasih juga ia sam-

paikan kepada Dandim dan Kapolres Kota Metro dan jajarannya yang mampu mewujudkan suasana pemilu dengan aman tanpa ada kendala yang berarti," ungkap Anna. “ Trima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayakan 25 anggota Dewan. Kepada semua Anggoat Dewan mari kita bekerja sama dan bergotong royong sampaikan aspirasi masyarakat mari kita laksanakan fungsi yang melekat mulai pembahasan Raperda, anggaran dan pengawasan,”imbuhnya.

Sementara, Wali Kota Metro, Achmad Pairin dalam sambutannya berharap kedepan para Pimpinan dan Anggota Dewan bisa bersinergi dengan Eksekutif dalam melakaanakan pembangunan di Kota Metro. (Adv)

6

Kamis, 24 Oktober 2019

LAMPUNG UTARA KAMTIBMAS

PERIKSA PASUKAN - KAPOLRES Lampura AKBP Budiman Sulaksono bersama Plt Bupati Lampung Utara Budi Utomo memeriksa pasukan pada apel di halaman Mapolres setempat, Rabu (23/10).

Gelar Apel Konsolidasi Operasi Zebra

Foto: Ist

LAMPUNG UTARA - POLRES Lampung Utara (Lampura) gelar apel konsolidasi Operasi Zebra Krakatau 2019 dipimpin Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono di halaman Mapolres setempat, Rabu (23/10).

Kapolres Lampung Utara, AKBP Budiman Sulaksono mengatakan, apel konsolidasi ini dilakukan dalam rangka untuk mengecek personel maupun kelengkapan sarana dan prasarana Polri yang telah digunakan selama pelaksanaan Operasi Mantap Brata Krakatau 2018.

Selanjutnya, kata Kapolres, jajarannya kembali akan melaksanakan Operasi Zebra Krakatau 2019 di wilayah Kabupaten Lampung Utara selama 14 hari (23/10-5/11) dan akan dilakukan penindakan secara permisif dan preventif.

“Sasaran Operasi Zebra tentang keabsahan surat kendaraan, SIM, menggunakan rotator, batas berat muatan yang berlebih, pengendara di bawah umur, dan pengendara yang tidak mematuhi rambu lalu lintas," paparnya. Ia berharap, pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau 2019 bisa berlangsung lancar, sehingga masyarakat bisa meningkatkan kesadaran dalam berkendara serta menekan angka kecelakaan. (Sarnubi)

Kejari Lampura Selamatkan Uang Negara Rp5,9 Miliar Dalam kurun waktu sembilan bulan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara (Lampura) berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp5,9 miliar.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) KEPALA Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Yuliana Sagala mengatakan hasil dari

pemberian bantuan hukum dan pertimbang hukum oleh Kejari Lampura melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) sejak Januari-Oktober 2019, telah berhasil memulihkan keuangan negara lebih dari Rp5,9 miliar.

"Pemulihan keuangan negara ini melalui penegakan kepatuhan pelaksanaan program JKN KIS dari BPJS Kesehatan, dan penegakan kepatuhan dalam kewajiban pembayaran iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Yuliana Sagala, Rabu (23/10).

Selain itu, lanjut dia, Kejari Lampura juga berhasil me-

mulihkan keuangan negara dalam bentuk sertifikat ta nah yang ditaksir mencapai Rp250 juta.

“Untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, jajaran kami saat ini juga sedang menjalankan program Jaksa Pengacara Negara Bisa ( JPN Bisa) yang dijalankan dengan konsep mengusung penegakan hukum secara preventif, korektif dan rehabilitatif. Program ini telah dioptimalkan me lalui Bidang Datun dan dikemas dalam suatu inovasi,” terangnya.

Program ini, lanjut Yuliana

Sagala, fokus diberikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Utara dengan cara Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mendatangi desa-desa melakukan sosialisasi dan dialog tanya jawab dengan warga.

"Semua ini dilakukan tidak lain tujuannya adalah wujud dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang akan terus berusaha mengoptimalkan pelayanan kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Lampung Utara, meliputi Pemda, BUMN, BUMD dan masyarakat umum," jelasnya. (Sarnubi)

Dinas Perikanan Support Komunitas Ikan Hias Lampung Utara (Kupas Tuntas) DINAS Perikanan Kabupaten Lampung Utara mensupport kehadiran komunitas pecinta ikan hias yang diberi nama “Betta Lampung Utara”.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Utara, Sanny Lumi mengatakan, kehadiran komunitas Betta Lampung Utara menjadi wadah bagi para pecinta ikan hias khususnya jenis ikan Betta atau ikan Cupang.

Dikatakan, komunitas ikan hias merupakan potensi dari sektor perikanan yang bisa menjadi sarana hiburan dan sarana edukatif bagi masyarakat.

"Kami sangat mendukung dengan adanya kelompokkelompok atau komunitas

bagi para pencinta ikan hias di Kabupaten Lampung Utara," kata Sanny, baru-baru ini.

Sanny juga mengajak semua pihak untuk bersamasama membangun sektor perikanan, sehingga bisa menjadi salah satu komoditas yang bisa diandalkan selain sektor pertanian.

"Kami akan menunggu kawan-kawan untuk duduk bersama menjalin komunikasi, untuk mencari solusi terbaik dengan tujuan membangun dan memajukan sektor perikanan, khususnya ikan hias di wilayah Kabupaten Lampung Utara," pungkasnya.

Diketahui, hasil keputusan bersama para pecinta ikan hias jenis Cupang sepakat membentuk Komunitas Betta di wilayah Kabupaten Lampung Utara. (Sarnubi)

LAMPUNG TIMUR PEMERINTAHAN

Hadiri Syukuran di Masjid Mapolres LAMPUNG TIMUR - BUPATI Lampung Timur, Zaiful Bokhari menghadiri acara doa bersama dan syukuran atas susksesnya pengamanan Pemilu 2019 di Masjid Al-Ihlas Mapolres Lamtim, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Selasa ( 22/10).

Hadiri pada acara ini Dandim 0429/Lamtim Letkol Kav. Muhammad Darwis, Kapolres Lamtim AKBP. Taufan Dirgantoro, Kasdim Mayor Kav. Joko Subroto, Wakapolres Kompol Suparman serta Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi.

Kapolres Lampung Timur AKBP. Taufan Dirgantoro mengatakan, acara syukuran dan doa bersama dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas kesuksesan menggelar Pemilu 2019. “Keberhasilan tugas ini bukan hanya peran TNI-Polri saja, melainkan ada campur tangan dan dukungan semua pihak yang bersatu padu dan bahu membahu untuk mewujudkan Lampung Timur aman, damai dan sejuk,” kata Kapolres.

Ia berharap kondisi seperti ini akan senantiasa terjaga dengan diiringi soliditas dan sinergitas yang kuat antara semua pihak.

Sementata Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran Kodim 0429/Lamtim dan Polres Lamtim yang telah bersama-sama mewujudkan Pileg, Pilpres dan Pelantikan Presiden dan Wapres dengan selamat dan suskes.

"Semoga apa yang telah kita lakukan bersama buat bangsa dan negara ini akan dicatat sebagai amal kebaikan, serta kedepan Lampung Timur akan lebih baik dalam segala hal termasuk infrastruktur serta semakin kondusif," ujar Zaiful. (Rls)

KEAGAMAAN

Sekda Apresiasi Perayaan Hari Santri LAMPUNG TIMUR - SEKRETARIS Daerah Kabupaten Lampung Timur Syahrudin Putera mengapresiasi kemeriahan acara peringatan Hari Santri Nasonal di Lapangan Petrus Desa Banjarrejo 38, Kecamatan Batanghari, Selasa (22/10).

“Saya terharu dan bangga melihat kekompakkan, kebersamaan sekaligus semangat para santri dalam memperingati Hari Santri.

Karena ternyata hujan dan panas tidak melunturkan semangat mereka,” kata Syahrudin.

Ia berharap, momen tersebut bisa menjadi sarana instropeksi sehingga dapat meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. “Marilah peringatan ini kita jadikan momentum sebagai wadah berinstropeksi diri kita dan sekaligus menjadi titik bangkit untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang, sehingga kita tidak menjadi orang yang rugi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, mengingat sejarah perjuangan para santri terdahulu, Syahrudin berpesan agar para snatri masa kini bisa meneladaninya. “Para santri dengan caranya masing-masing bergabung dengan seluruh elemen bangsa melawan penjajah, menyusun kekuatan di daerah-daerah terpencil, mengatur strategi, mengajarkan tentang arti kemerdekaan, kebhinekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia, hendaknya semangat itulah yang perlu kita teladani pada saat ini,” jelasnya.

Pada acara ini, Syahrudin juga meresmikan Koperasi Jangkar (Jaringan Kader) NU dan pembukaan Festival Seribu Rebana. (Rls)

Foto: Ist

TERIMA KOMISARIS BANK LAMPUNG - BUPATI Lamtim Zaiful Bokhari didampingi Sekretaris BPKAD Sofia Kifli, menerima audiensi komisaris Bank Lampung Sukadana di ruang k Bupati, Rabu (23/10).

Bupati Zaiful Terima Komisaris Bank Lampung Bupati Lampung Timur (Lamtim), Zaiful Bokhari didampingi Sekretaris BPKAD Sofia Kifli, menerima audiensi komisaris Bank Lampung Sukadana di ruang k Bupati, Rabu (23/10).

Lampung Timur (Kupas Tuntas) USAI pertemuan, Komisaris Independent Bank Lampung Sukadana, Lukman Hakim mengatakan dalam audiensi tersebut Bank Lampung melaporkan perkembangan usaha termasuk langkah-langkah yang dilakukan ke depan.

“Kami melaporkan secara lengkap kondisi Bank Lampung sampai dengan hari ini,

kemudian rencana kedepan apa. Karena memang Bank Lampung memerlukan langkah-langkah yang lebih intens dalam rangka meningkatkan kapasitasnya dari buku satu ke buku dua dan menjadi regional champion di Provinsi Lampung,” jelas Lukman.

Kepala Divisi Kredit Bank Lampung Sukadana, Irfan Gani menambahkan pada pertemuan itu direksi dan komisaris Bank Lampung melaporkan kepada bupati terkait perkembangan Bank Lampung dalam dua tahun terakhir.

“Dan ini nanti bagian dari evaluasinya di dalam rapat RUPS, sehingga ke depan

pemegang saham akan mengarahkan Bank Lampung ke arah yang dianggap lebih efektif dan pencapaiannya lebih baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Timur Zaiful menyampaikan Bank Lampung melaporkan terkait modal, laporan serta perkembangan Bank Lampung saat ini.

“Bank Lampung melaporkan kepada bupati sebagai pemegang saham terkait dengan modal disetor. Lampung Timur kan waktu itu mendekati Rp10 miliar, namun saat ini belum bergerak masih sama dengan tahuntahun yang lalu. Bank Lampung ingin menyampaikan itu,” terang Zaiful. (Adv)

Kamis, 24 Oktober 2019

LAMPUNG TENGAH

Komisi IV Panggil OPD Mitra Kerja

BANTU KURSI RODA - KETUA TP PKK Lampung tengah Elya Lusiana Loekman memberikan bantuan korsi roda pada warga tidak mampu di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Putra Rumbia, kemarin.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas)

Foto: Towo/ Kupas Tuntas

Kecelakaan Maut di Lampung Tengah

Korban Terbakar Dalam Grand Max Teridentifikasi Identitas dua penumpang Grand Max nomor polisi BD 9157 EZ yang hangus terbakar usai bertabrakan dengan truk nomor polisi BE 8135 QP, akhirnya bisa diungkap.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) HAL itu terungkap saat keluarga korban memeriksa kedua jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya (RSUD DSR) Gunung Sugih, Lampung Tengah.

Kedua korban adalah Asep Syarifudin (22) selaku pengemudi Grand Max dan Asep Sudrajat (20), warga Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai, Kabupaten Prambumulih,

Sumatera Selatan.

Menurut Basar (60), orang tua Asep Syarifudin, selama ini anaknya bekerja sebagai sopir. "Kerjaannya sopir. Saat kejadian berangkat sekitar pukul 00.00 WIB bersama rekannya dari rumah hendak ke Jepara, Lampung Timur untuk mengambil buah melon. Kerjanya ya ambil buahbuahan," kata Basar saat ditemui di ruang jenazah RSUD DSR, Rabu (23/10).

Ketika berangkat, kata Basar, Asep berpamitan dengan ibunya. "Pamitan de-

ngan ibunya pukul 23.00 WIB sebelum berangkat. Saya sudah tidur," ujarnya sambil meneteskan air mata tak kuasa menahan sedih.

Basar mengaku, tahu kabar kecelakaan yang menimpa anaknya dari Facebook sekitar pukul 22.00 WIB Selasa (22/10). "Dapat kabar saudara dari Facebook. Berangkat semalam ke Lamteng. Asep Syarifudin ini anak bungsu dari empat bersaudara," ungkapnya sembari mengatakan tak punya firasat apa-apa.

“Rencananya, anak saya akan dimakamkan di Pasir Putih, Desa Rangaitri Tunggal, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Mau dimakamkan di tempat ne-

neknya," ujarnya.

Sementara untuk jasad Asep Sudrajat, lanjut Basar, mau dimakamkan di Prabumulih. "Kalau temennya, kata pihak keluarganya mau dibawa ke Prabumulih," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, kecelakaan maut melibatkan truk memuat bata dengan Grand Max terjadi di Jalan Lintas Timur ( Jalintim) KM 266-267 di Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah, Selasa (22/10) pukul 04.30 WIB. Akibat tabrakan itu, 6 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 7 mengalami luka-luka. Korban meninggal adalah 4 penumpang truk dan dua penumpang Grand Max. (Towo)

KOMISI IV DPRD Lampung Tengah akan memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja, untuk diajak berdiskusi terkait program kerja yang akan dilaksanakan.

Ketua Komisi IV, Wayan Eka Mahendra men je laskan pihaknya telah me lakukan rapat internal komisi untuk menyusun program kerja dalam satu bulan kedepan. Dan di sepakati omisi IV akan melakukan pemanggilan untuk melakukan tatap muka (perkenalan) semua semua OPD mitra kerja.

“Di awal ini, kami akan undang para kepala OPD yang menjadi mitra kerja kami untuk mempererat silaturahmi. Tatap muka dulu kita, berkenalan dengan rekan-rekan OPD di eksekutif,” ujarnya, Rabu (23/10).

Ia menjelaskan komisi IV akan melakukan pengawasan terhadap semua program yang dilak sanakan oleh mitra kerja, khususnya yang terkait dengan program Nawa Cita Presiden yang menjadi prioritas.

“Salah satunya pada bidang pendidikan dan ke-

7

budayaan yang memprioritaskan enam program yang merujuk pada Nawa Cita. Seperti PIP lalu kemajuan kebudayaan dan digitalisasi sekolah, penguatan pendidikan karakter, zonasi pendidikan dan revitalisasi pendidikan vokasi,” ujarnya.

Dikatakan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan untuk memastikan bahwa program pemerintah pusat benar-benar on the track di Lampung Tengah, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Ia menambahkan, ko misi IV akan terus mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak di Lampung Tengah. “Seperti PIP yang dirancang untuk membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin dan rentan kemiskian, agar tetap mendapatkan layanan pendidikan formal dan non formal,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, pihak nya akan memastikan semua program pemerintah betul-betul tepat sasaran.

“Jika ada kendala yang dihadapi, maka akan kita urai dan kita cari sol u sinya,” paparnya.

Diketahui, beberapa OPD yang menjadi mitra komisi IV yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Bagian Administrasi dan Kemasyarakatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

 Kasus Penyitaan Senpi Mantan Bupati Empat Lawang

Kapolres: Perkaranya Akan Dilimpahkan ke Polda Pihak Polres Lampung Selatan akan melimpahkan perkara kepemilikan senjata api (senpi) mantan Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan, Syahril Hanafiah, ke Polda Lampung. Senpi itu disita saat dilakukan pemeriksaan di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (19/10) lalu.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) KAPOLRES Lampung Selatan AKBP M Syarhan, melalui Kasubbag Humas Iptu Budi Purnomo menjelaskan kepemilikan senpi mantan bupati Empat Lawang itu legal. Karena, memiliki dokumen lengkap.

Hanya saja, lanjut diam buku kepemilikan senpi dengan No.pol : BPSA/SML-353/ X/2017 yang dikeluarkan oleh Mabes Polri tanggal 20 Oktober 2017 telah habis masa berlakunya pada tang-

gal 20 Oktober 2018.

"Surat-suratnya lengkap, cuma masa kepemilikannya belum diperpanjang dan expired. Oleh karenanya, senjata apinya kami sita, dan pemilik dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan," jelasnya usai mengikuti kegiatan Apel Gelar Pasukan Ops Zebra Krakatau 2019 di lapangan Korpri Pemkab Lampung Selatan, Rabu (23/10).

Ia menjelaskan, barang bukti yang disita dari tangan mantan bupati Empat Lawang yakni satu pucuk senjata api dan 43 butir peluru kaliber 9 MM. "Keterangan dari pihak

yang bersangkutan, Dia mau mengikuti kegiatan Kapolda Cup Jawa Timur," jelasnya.

Ia menegaskan, akan melimpahkan kasus tersebut ke Polda, karena kondisinya lintas provinsi. "Mungkin dalam waktu dekat akan kita limpahkan (ke Polda Lampung).

Sejauh ini orang yang bersangkutan sangat kooperatif.

Kenapa kita lakukan penyitaan, karena berkenaan dengan surat edaran Kapolri, bahwa barang-barang seperti itu digudangkan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden. Mungkin orang ini tidak tahu," tandasnya.

Diketahui, senpi milik bupati Empat Lawang disita pada 19 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di wilayah Pelabuhan Bakauheni. Senpi yang disita berupa merek CZ Shadow berikut 43 butir amunisi kaliber 9 MM. (Dirsah/Edu)

Investasi di Lamsel Naik 10 Persen Lampung Selatan (Kupas Tuntas) KEMUDAHAN mengurus izin berusaha yang digalakan oleh Pemerintah Pusat, membawa dampak positif bagi iklim investasi di Kabupaten Lampung Selatan.

Melalui pengurusan izin usaha berbasis aplikasi Online Single Submission (OSS) ditambah dengan keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera ( JTTS), mendorong in-

vestasi di Lamsel meningkat lebih dari 10 persen menjelang akhir tahun 2019.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan Martoni Sani saat dihubungi, membenarkan hal tersebut.

Salah satu jenis investasi yang mulai dilirik oleh para investor yakni di bidang pariwisata dan perhotelan.

Martoni menjelaskan, saat ini telah ada invenstor yang

berencana akan membangun hotel berkapasitas bintang 4 di Desa Merakbelantung, Kecamatan Kalianda.

"Iya, dokumen perizinannya (IMB) sedang diurus. Ini jelas dapat mendukung kemajuan sektor pariwisata Lampung Selatan," jelasnya, Rabu (23/10).

Selain itu, lanjut dia, saat ini telah ada MoU antara pemerintah, pemilik lahan dan investor, untuk pengembangan wisata terpadu di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni. (Dirsah/Edu)

Lampung Selatan

Lagi, Pemkab Lamsel Raih WTP

Foto: Ist

SERAHKAN PIAGAM WTP - KEPALA Kanwil Dirjen Perbendaharaan Perwakilan Provinsi Lampung Sofandi Arifin menyerahkan piagam WTP kepada Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto di ruang Bupati Lampung Selatan, Rabu (23/10).

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Pusat.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PENGHARGAAN berupa piagam dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut diberikan atas keberhasilan Pemkab Lampung Selatan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2018.

Perolehan itu menjadi yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Sebelumnya, Pemkab Lampung Selatan juga berhasil mendapat predikat WTP atas penyusunan Laporan Keuangan pada 2016 dan 2017.

Adapun, penghargaan itu diserahkan Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan

Perwakilan Provinsi Lampung Sofandi Arifin kepada Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto di ruang Bupati Lampung Selatan, Rabu (23/10) “WTP ini bukanlah suatu tujuan akhir. Tapi ini merupakan sarana yang menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Pemkab Lampung Selatan ini sudah baik,” ujar Sofandi Arifin ditemui usai acara.

Menurutnya, diraihnya WTP tersebut telah melalui proses penilaian tahapan yang panjang. Dimana Kabupaten Lampung Selatan telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan sebaik-baiknya sehingga berhasil meraih WTP. “Ini (WTP) harus diperta-

hankan, jangan cuma hanya sesaat, tetapi ditahuntahun berikutnya harus dipertahankan terus. Sehingga apabila bisa sampai lima kali berturut-turut akan mendapat plakat dari pemerintah pusat,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengatakan, perolehan opini WTP itu merupakan hasil kerja keras semua pihak.

Nanang berharap, dengan opini WTP, pemerintah daerah semakin terpacu untuk bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat Lampung Selatan.

“Penghargaan ini bukanlah suatu kebanggaan.

Tetapi ini adalah tantangan kedepan agar kami bisa lebih baik lagi,” kata Nanang. (Dirsah/**)

8

Kamis, 24 Oktober 2019

WAY KANAN

Bank Syariah Diharapkan Jadi Solusi Keuangan Way Kanan (Kupas Tuntas) UNTUK mempermudah memberikan pelayanan kepada nasabah yang ada di Kecamatan Pakuan Ratu, Negara Batin dan Negeri Besar Bank Syariah Way Kanan membuka kantor kas cabang di Karya Tiga Kecamatan Pakuan Ratu.

Acara peresmian pembukaan kantor kas cabang di Karya Tiga di hadiri pula oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Camat Pakuan Ratu, Anggota Dewan Doni Ahmad Ira, Kepala Kampung, Kepala sekolah dan kepala Puskesmas se-Kecamatan Pakuan Ratu, Rabu (23/10).

Direktur Bank Syariah Way Kanan, Suryantini, berharap dengan kehadiran Kantor Cabang Bank Syariah di Karya Tiga ini, dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan menjadi solusi keuangan masyarakat serta melepaskan masyarakat dari jeratan rentenir, dikarnakan Bank Syariah akan memberikan pelayanan pembiayaan berupa pembiayaan asyik bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Pakuan Ratu dan sekitarnya.

"Saat ini Bank Syariah Way Kanan telah membuka tiga kantor cabang untuk mempermudah pelayanan, sesuai dengan jargon kami dekat dan hadir di tengah-tengah masyarakat Way Kanan,"ungkapnya Sementara itu di tempat yang sama Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya dalam sambutannya mengatakanPemkab menyambut baik atas peresmian kantor

BERI SAMBUTAN - BUPATI Way Kanan, Raden Adipati Surya memberikan sambutan pada peresmian pembukaan kantor kas cabang di Karya Tiga, Rabu (23/10).

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

“

Mudah-mudah dengan adanya kantor kas cabang Bank Syariah ini dapat mempermudah perekonomian masyarakat

”

kas cabang Bank Syariah Way Kanan di Karya Tiga Kecamatan Pakuan Ratu.

“Mudah-mudah dengan adanya kantor kas cabang Bank Syariah ini dapat mempermudah perekonomian masyarakat. Tidak lupa juga saya mengajak agar masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada disekitar kantor cabang kas Bank Syariah Way Kanan, agara dapat memamfaatkan Bank Syariah semaksimal mungkin karena Bank Syariah merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Way Kanan, dimana keuntungannya masuk PAD dan bisa digunakan untuk membangun Way Kanan yang kita cintai ini,”ungkapnya.

Ia pun berharap dengan diresmikan kantor cabang kas Karya Tiga Pakuan Ratu ini, dapat membantu masyarakat untuk memperlancar usaha para petani dan masyarakat yang ada disekitar dengan program kredit lnya, dan untuk Bank Syariah tingkatkan pelayanan kepada nasabah.

“Berikan senyum dan komunikasi yang baik agar dapat meningkatkan penabung di Bank Syariah,"ungkapanya. (Sandi)

Jumlah Pelanggaran Lalin Terus Alami Peningkatan Polres Way Kanan menggelar apel pasukan Operasi Zebra Krakatau 2019 dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat guna mewujudkan Kamseltibcarlantas di Lapangan Polres Way Kanan, Rabu (23/10).

Way Kanan (Kupas Tuntas) KAPOLRES Way Kanan, AKBP Andy Siswantoro mengatakan, kemarin, Rabu (23/ 10), menandakan dimulainya Operasi Zebra Krakatau 2019, dimana Operasi ini akan dilaksanakan selama 14 hari dimulai pada tanggal 23 Oktober sampai dengan 05 No-

vember 2019 dengan cara bertindak penegakan hukum disertai kegiatan Preemtif dan Preventif secara selektif prioritas.

"Adapun sasaran Operasi Zebra Krakatau 2019 menyesuaikan dengan trend karakteristik di kewilayahaan antara lain mulai dari keabsahan surat - surat kendaraan R2 / R4 yang tidak sesuai dengan ketentuan

perundang - undangan (STNK dan TNKB), pengemudi yang tidak memiliki SIM, pengemudi R2 / R4 yang menggunakan lampu isyarat lalu lintas ( Rotator/Strobo ),”ucapnya.

Selain itu kendaraan yang melanggar berat muatan, tidak sesuai peruntukanya dan layak jalan. Pengemudi yang surat izin mengemudi tidak sesuai kendaraan atau peruntukannya, pengemudi kendaraan yang masih di bawah umur dan yang melanggar rambu, selanjutnya marka dan peraturan lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Andy melanjutkan, untuk

diketahui jumlah kecelakaan lalu lintas pada Operasi Zebra Krakatau tahun 2018 dibanding dengan tahun 2017 secara kuantitas mengalami peningkatan termasuk secara kualitas korban meninggal dunia dan luka berat mengalami peningkatan.

Sedangkan jumlah pelanggaran tahun 2018 di banding dengan tahun 2017 mengalami peningkatan, dari hasil evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa dominasi pelanggaran adalah pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm SNI dan pengemudi roda empat yang tidak penggunaan safety belt. (Sandi)

TANGGAMUS

Operasi Zebra Sasar 7 Jenis Pelanggaran Tanggamus (Kupas Tuntas) SEMATKAN PITA KAPOLRES Tanggamus, AKBP Hesmu Baroto menyematkan pita operasi kepada personil yang terlibat dalam Operasi Zebra Krakatau 2019 Polres Tanggamus, Rabu (23/10).

Foto : Sayuti/ Kupas Tuntas

Polres Tangkap Pembawa Kayu Hasil Ilegal Logging di Register 39 Polres Tanggamus mengamankan satu unit mobil pick up L300 yang membawa kayu jenis sonokeling diduga hasil pembalakan liar di hutan lindung Register 39 KPH Batu Tegi, Selasa malam (22/10) sekitar pukul 21.00 WIB. Tanggamus (Kupas Tuntas) DARI penangkapan itu, polisi juga mengamankan sopir pick up L300 berinisial H (30), warga Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, yang membawa 12 balok kayu jenis sonokeling.

Polisi butuh beberapa hari melakukan penyelidikan dan pengintaian untuk bisa memergoki pengangkutan kayu illegal logging ini. Dan pada Selasa (22/10) malam polisi akhirnya berhasil menangkap

pick up yang dikendarai H saat melintas di Pekon Datar Lebuay, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus.

Kapolsek Pulaupanggung, Iptu Ramon Zamora mengatakan, penangkapan terhadap tersangka dilakukan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari warga pengelola hutan kemasyarakatan (HKm) Register 39 yang mengeluhkan aksi pembalakan liar di wilayah tersebut.

"Tersangka yang kita amankan, perannya sebagai supir L 300 yang mengangkut kayu jenis sonokeling tersebut dari wilayah register 39,

sekitar pukul 21.00 WIB," kata Iptu Ramon mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, Rabu (23/10).

Dikatakan Ramon, dari penangkapan itu, pihaknya telah melakukan pengembangan untuk mengetahui siapa pemilik kayu sonokeling yang diambil secara illegal dari hutan register 39 tersebut.

"Setelah kita dapatkan informasi, kami langsung melakukan penggerebekan ke rumah tersangka pemilik kayu, namun pelaku sudah terlebih dahulu melarikan diri, dan telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO)," katanya.

Saat ini, polisi sudah menetapkan 4 orang tersangka yang berhasil kabur saat penggerebekan, termasuk si pemilik kayu.

"Barang bukti yang ber-

hasil kami amankan, 12 balok kayu sonokeling yang dimuat dalam kendaraan mobil L 300 dengan nomor plat palsu BE 8404 UP, 3 golok, mesin pemotong kayu kecil, sebuah senter, 2 meteran, 2 buah HP, dan sejumlah kunci mesin," terang Ramon.

Polisi masih melakukan pengembangan terkait kasus pembalakan liar, yang sudah meresahkan masyarakat tersebut.

Atas perbuatannya melakukan pengangkutan kayu hasil illeggal logging tersangka dijerat pasal 83 ayat 1 hurup B, UU RI nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan.

"Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 2,5 Miliar," tegas Iptu Ramon Zamora. (Sayuti)

KEPOLISIAN Resor (Polres) Tanggamus mulai menggelar Operasi Zebra Krakatau 2019, Rabu (23/10).

Ada 7 jenis pelanggaran yang menjadi sasaran polisi dalam operasi kali ini sesuai tren karakteristik.

Selama 14 hari kedepan, Polres Tanggamus dibantu personel TNI Kodim 0424/ Tanggamus dan Dinas Perhubungan akan bekerja secara maksimal menggelar Operasi Zebra Krakatau 2019, dengan menyasar tujuh poin penindakan yang menjadi fokus petugas di lapangan.

Tujuh jenis pelanggaran yang akan ditindak itu adalah, keabsahan surat-surat kendaraan R2 atau R4 yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ( STNK dan TNKB).

Kemudian, pengemudi yang tidak memiliki SIM, Pengemudi R2 R4 yang menggunakan Lampu Isyarat Lalu Lintas (Rotator/ Strobo), Kendaraan yang melanggar berat muatan tidak sesuai peruntukannya dan laik jalan.

Selanjutnya, pengemudi yang surat Izin mengemudi tidak sesuai kendaraan atau peruntukannya, pengemudi kendaraan yang masih dibawah umur dan pengemudi yang melanggar rambu marka dan peraturan lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Kapolres Tanggamus, AKBP Hesmu Baroto, saat memimpin apel gelar Operasi Zebra Krakatau 2019 di Mapolres Tanggamus, Rabu (23/ 10) mengatakan Opersi Zebra Krakatau 2019 dilaksa-

nakan dalam rangka cipta kondisi pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu tahun 2019 serta untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

Dimana, katanya, operasi ini akan dilaksanakan selama 14 hari dimulai pada tanggal 23 Oktober sampai dengan 5 November 2019 dengan cara bertindak penegakan hukum disertai kegiatan premtif dan preventif secara selektif.

"Untuk mencapai tujuan dan sasaran operasi Zebra 2019, maka operasi ini akan dilaksanakan dengan mengutamakan tindakan kepolisian di bidang lalu lintas meliputi 80 persen penegakan hukum, 20 persenya preemtif dan preventif," kata Hesmu Baroto.

Pada kesempatan itu, Hesmu Baroto memberikan penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan selama melaksanakan Operasi Zebra Krakatau 2019, yakni agar melaksanakan tugas dengan ikhlas dan mengedepankan prinsip 3P (Proaktif, Parnership dan Problem Solving).

"Utamakan faktor keamanan dan keselamatan baik petugas maupun masyarakat dalam melaksanakan tugas, hindari tindakan-tindakan kontraproduktif yang dapat merusak citra Polri dan Lakukan tugas operasi ini dengan baik dan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Usai pelaksanaan gelar pasukan, Kapolres AKBP Hesmu Baroto memimpin Latihan Pra Operasi (Latpra Ops) Zebra di Aula Wirasatya Mapolres Tanggamus. Ia kembali berpesan agar personil melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. (Sayuti)

Kamis, 24 Oktober 2019

SAMBUNGAN

IPW ... atau Pemkab bisa menyampaikan protes ke pimpinannya. Kenapa anak buahnya, tidak menindaklanjuti," kata Neta, Selasa (22/10).

Laporan kepolisian tersebut, lanjut Pane, menjadi dasar bagi Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto untuk memerintahkan jajarannya. Jika tidak melakukan hal itu, sambung dia, maka polisi akan merasa canggung.

"Jadi mereka harus lapor resmi saja. Sehingga itu menjadi bukti, sehingga Kapolda bisa memerintahkan Kapolres bertindak. Kalau hanya sekadar lisan-lisan, polisi juga agak rikuh," ujarnya.

Masih kata Pane, laporan ke polisi itu juga bertujuan untuk menjerat para oknum aparat yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.

Dikatakan, laporan kepolisian itu akan menjadi dasar bagi Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto untuk mencari dan mendalami apakah ada keterlibatan oknum dan melakukan penindakan.

"Keterlibatan oknum itu sudah jadi rahasia umum.

Apalagi kalau tidak dilaporkan secara formal, mereka malah bermain di situ. Jadi dengan adanya laporan formal, diharapkan oknum yang bermain bisa ditindak secara formal juga oleh Kapolda.

Jadi, bupati harus lapor ke Polda jangan ke Polres," sarannya.

Di tempat terpisah, Kapolres Lampung Timur AKBP Taufan Dirgantoro saat dihu-

Dari Hal 1

bungi berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Taufan mengatakan, segera memerintahkan personelnya untuk melakukan razia di wilayah yang diduga ada aktifitas galian pasir ilegal.

"Segera akan kami tindak lanjuti," ujar Taufan. Ia menegaskan, jika memang terbukti ada pertambangan pasir ilegal, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku.

Namun, ia mengaku, selama ini belum mengetahui di mana saja titik-tiktik tambang pasir ilegal yang ada di wilayah hukum Lamtim. "Memang ada galian pasir ya mas, kalau ada di wilayah mana ya," tanya Kapolres kepada Kupas Tuntas.

Sementara itu, Camat Labuhan Maringgai, Indrawati mengatakan pihak pemerintah sudah sering menginstruksikan untuk tidak melakukan penggalian pasir.

Bahkan, pada 2018 pernah ada operasi gabungan dari kepolisian, kejaksaan, Satpol PP, namun petugas tidak menemukan adanya aktifitas ekplorasi pasir ilegal.

"Sepertinya setiap mau ada operasi, informasi bocor.

Ya kami tidak menuduh siapa-siapa tapi kenyataan seperti itu," ujar Indrawati.

Sedangkan Camat Pasir Sakti yang memiliki wilayah terluas galian pasir ilegal, memilih bungkam saat dihubungi.

Camat enggan memberi keterangan saat dikonfirmasi

Kapolda ... kornis) Ditresnarkoba Polda Lampung di Swissbel Hotel, Bandar Lampung, Rabu (23/10).

Kapolda mengatakan, selama Januari hingga Oktober 2019 sudah ada 1.954 tersangka narkoba yang diamankan. Sementara barang haram yang disita berupa ganja 505,2 kg, sabu 171,9 kg, pil ekstasi 54.268 butir, psikotropika 20.574 butir dan tembakau gorilla 443,15 kg.

Menurut Kapolda, kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin massif dan sudah masuk kategori darurat narkoba. Jumlah pecandu narkoba juga terus bertambah.

Saat ini ada sebanyak 6,4 juta penduduk Indonesia yang menjadi pecandu narkoba.

Bahkan untuk wilayah Lampung, kata dia, bukan lagi sekedar daerah transit, tetapi sudah menjadi daerah peredaran. Tak hanya di daerah perkotaan, narkoba sudah marak digunakan hingga ke desa dan daerah perbatasan.

“Penggunaan narkoba di daerah perbatasan cukup tinggi. Seperti perbatasan Lampung-Sumatera Selatan.

Banyak penduduk di sana itu pecandu narkoba. Sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba secara masif dan konfrehensif,” kata Kapolda.

Kapolda juga membeberkan, para bandar dan pengedar yang terus berinovasi dengan cara-cara baru untuk menyelundupan narkoba saat melintas di Provinsi Lam-

pung. Mulai dari menjual nama pejabat hingga memanfaatkan situasi bencana.

“Lampung ini salah satu daerah potensial peredaran narkoba, maka modus operandinya juga terus berubah.

Yang terakhir kita dapat adalah modus operandi modifikasi mobil. Di bagian bawah dibuat tambahan tangki yang jadi tempat narkoba,” kata Purwadi.

Ada pula penyelundupan narkoba dengan modus mengantar paket barang atau makanan. Namun ternyata di dalam paekt itu disembunyikan narkoba.

“Modus lainnya yaitu dengan menjual nama pejabat dan menggunakan mobil mewah. Saat akan diperiksa polisi, pengemudi langsung menyebut salah satu nama pejabat agar polisi enggan menggeledah isi mobil. Tapi sewaktu dibongkar ternyata di dalam mobil membawa narkoba,” terangnya.

Kapolda pun mengingatkan agar personel Polda Lampung harus kreatif di lapangan dan ekstra dalam mengecek kendaraan. Ia juga meminta anggotanya terus berkoordinasi dengan semua stakeholder dalam pengungkapan.

“Di Lampung ini untuk moda transportasi lewat Jalan Lintas Sumatera sudah sulit, yang mudah itu lewat tol, pasti (penyelundupan) menggunakan jalan tol. Sehingga kedepan penjagaan di Bakauheni harus lebih ketat.

Tidak hanya polisi, tetapi dari

Menanti ... lain. Tidak berlebihan, jika Jokowi menekankan kepada para pembantunya untuk meninggalkan sikap monoton, dan berpacu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih berkutat pada angka 5 persen.

Setidaknya ada tujuh pesan yang disampaikan Jokowi usai memperkenalkan para pembantunya itu. Pertama, seluruh anggota kabinet harus menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi.

Kedua, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden dan wakil presiden.

maraknya tambang pasir ilegal di wilayah Pasir Sakti.

Sementara itu, sumber di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung menyebutkan, aktivitas penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lampung Timur diback up oknum aparat penegak hukum sudah menjadi rahasia umum.

"Ya di lingkaran aparat penegak hukum, oknum polisi yang bermain, karena ada juga sampai oknum Babinsa (Bintara Pembina Desa) nya bermain. Jadi kalau bupatinya bilang tidak ada izin, tinggal ditertibkan saja. Kalau kami diminta saksi ahli sudah sering," kata sumber yang enggan ditulis namanya ini, Selasa (22/10).

Ia menyatakan, dugaan ini bisa dibuktikan ketika setiap kali pihaknya ingin melakukan inspeksi mendadak ke target lokasi tambang pasir ilegal untuk penertiban. Karena penertiban selalu saja gagal, diduga sudah diketahui duluan oleh pelakunya.

Ia juga memastikan, tidak ada tambang pasir di Lamtim yang legal atau resmi. Karena sesuai dengan rencana wilayah, bupati setempat tidak pernah mau ada tambang pasir di wilayahnya.

"Kalau tambang pasir tidak ada yang legal, karena bupatinya tidak mau mengeluarkan rekomendasi untuk penerbitan izin tambang pasir," ujarnya. (Agus/ Ricardo/Erik)

“

Dari Hal 1

"Maka para bandar narkoba itu harus dimiskinkan. Sama seperti hukuman pelaku korupsi yang dibuat miskin" BNN, Bea Cukai dan lainnya, menambah anggota yang sudah ada untuk sweeping pengguna jalan,” tandasnya.

Sementara Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Shobarmen menambahkan ke depan penindakan terhadap para bandar narkoba harus semakin ditingkatkan. Tak cukup lagi hanya sekedar dipenjara, karena dinilai tidak begitu memberikan efek jera.

Terbukti, dengan banyaknya pelaku narkoba yang sudah dipenjara tapi kembali menjalani profesi serupa.

"Maka para bandar narkoba itu harus dimiskinkan.

Sama seperti hukuman pelaku korupsi yang dibuat miskin," kata Shobarmen.

Ia berharap, ke depan para bandar narkoba bisa dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Jadi sudah ada beberapa sampel di Polda yang lain, bandar bisa dikenakan pasal TPPU. Sehingga kita bisa rampas semua harta bandar narkoba, tapi itu kalau dia (bandar) tidak bisa membuktikan darimana sumber harta itu," ujarnya. (Tampan) Dari Hal 1

Pesan ketiga semua harus kerja cepat, kerja keras dan kerja yang produktif.

Keempat, jangan terjebak rutinitas kerja yang monoton.

Pesan kelima, kerja berorientasi pada hasil nyata. Pesan keenam, selalu mengecek masalah di lapangan dan temukan solusinya. Serta terakhir, semua harus serius dalam bekerja. Jokowi mengancam tidak akan sungkan-sungkan mencopot menteri yang tidak serius bekerja.

Harapannya, tentu para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju ini bisa menunjukkan kemampuannya untuk membantu Jokowi mengan-

tarkan Indonesia sejajar dengan negara maju lainnya pada 2045. Jokowi optimis hal itu bisa terwujud sepanjang para menteri bisa bekerja secara profesioanl sesuai tupoksinya.

Di tengah-tengah nada pesimis dari sebagian pihak, semangat optimis harus terus diusung oleh para pembantu presiden ini. Jika memang tidak mampu menjalankan pesan presiden, lebih bijak jika memilih mengundurkan diri daripada harus diberhentikan. Karena negara ini memang butuh putraputri terbaik, untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. (**)

Jokowi ... itu berdasarkan surat Keputusan Presiden (Keppres) 113/ 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 (lengkap lihat tabel).

Selain melantik jajaran menteri, Jokowi juga melantik Jaksa Agung ST Burhanuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

Pengangkatan Burhanuddin berdasarkan Keppres 114/P 2019 tentang Pengangkatan Jaksa Agung. Kemudian pengangkatan Pramono berdasarkan Keppres 115/P 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet.

Terakhir, Bahlil dilantik berdasarkan Keppres 117/P 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Presiden Joko Widodo sempat memberikan pesan kepada 34 orang menteri dan 4 orang pejabat setingkat menteri agar tidak korupsi selama menjabat.

“Saya juga telah meme-

Dari Hal 1

rintahkan kepada seluruh anggota kabinet yang tadi telah saya umumkan untuk yang pertama jangan korupsi. Ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi,” kata Jokowi.

Kedua, lanjut Jokowi, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden dan wakil presiden. Pesan ketiga adalah semua harus kerja cepat, kerja keras dan kerja yang produktif.

“Keempat, jangan terjebak rutinitas kerja yang monoton,” ungkap Presiden.

Pesan kelima, kerja berorientasi pada hasil nyata. “Sudah saya sampaikan tugas kita bukan hanya menjamin ‘sent’ tapi ‘delivered’,” kata Presiden.

Pesan keenam, selalu mengecek masalah di lapangan dan temukan solusinya. “Terakhir, semua harus serius dalam bekerja, saya pastikan yang tidak serius bekerja, yang tidak sungguh-sungguh hati-hati bisa saya copot di tengah jalan,” ungkap Presiden.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memilih meninggalkan Gojek dan bergabung

Honorer ... tas, Rabu (23/10).

Menindaklanjuti atas laporan itu, lanjut Chandra, pihaknya dalam dua hari kedepan akan mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan kepala DKP Provinsi Lampung.

"Paling lama Jumat (25/10) depan kita minta klarifikasi dari Pemprov, karena kita lihat itu ada SK Gubernur.

Kita minta klarifikasi karena gubernur yang sekarang tidak bisa lepas tangan, sebab itu berkaitan dengan jabatan, bukan siapa orangnya. Karena itu SK gubernur, bukan SK Muhammad Ridho Ficardo atau Arinal Djunaidi," jelas Chandra.

Masih kata Chandra, pihaknya akan memberi waktu kepada gubernur Lampung untuk memberikan klarifikasi paling lama empat hari setelah surat dari LBH itu disampaikan.

"Paling lama kita minta empat hari harus ada jawaban. Kalau memang tidak ada jawaban, dan kalau dari pelapor menginginkan ada tindakan hukum apakah itu gugatan, kita akan lakukan itu," tegasnya.

Menurut dia, efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Lampung tak bisa menjadi alasan untuk tidak menggaji 35 tenaga honorer di DKP Lampung. Karena, hal itu sudah menjadi tanggung jawab Pemprov ketika sudah

dalam Kabinet Indonesia Maju, bukan tanpa alasan.

Nadiem Makarim mengatakan pendidikan merupakan solusi di segala sektor pemerintah dan satu-satunya solusi jangka panjang untuk semua negara adalah generasi mendatang.

“Kenapa saya mau menerima jabatan yang berat ini, karena saya mengerti cara untuk mentransformasi generasi muda untuk siap di masa depan. Salah satu caranya adalah dengan pendidikan,” terangnya.

Sementara untuk menyiapkan kebutuhan tenaga kerja masa depan, mantan CEO Gojek itu juga menekankan pentingnya pendidikan berbasis teknologi. Dalam proses pencapaian visi ini, Nadiem menyebut bahwa pendidikan berbasis kompetensi dan karakter menjadi penting.

“Semua masalah bisa dipecahkan dengan meningkatkan kualitas generasi muda kita,” tegas Nadiem.

Ia mengaku mendapat pesan khusus dari Presiden Jokowi untuk menyiapkan SDM-SDM yang siap kerja. (Net) Dari Hal 1

mengangkat tenaga kerja.

"Kayak mana mempekerjakan orang tapi tidak memberi haknya. Karena perbuatannya kan mengangkat, otomatis ketika dipekerjakan maka harus diberikan haknya dong. Mau ada atau tidak ada anggaran itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menggaji," ujarnya.

Ia melanjutkan, jika pun nanti para honorer itu akan dirumahkan, namun tetap saja harus diberikan hak honorer selama masa kerjanya.

"Kalau dirumahkan kan SK-nya dicabut, kalau SK dicabut lihat nanti mereka menginginkan tindakan apa, mereka bisa menggugat juga, karena alasannya harus jelas," ungkapnya.

Mengingat banyaknya honorer yang belum terima gaji, ia menyatakan kemungkinan kedepan LBH Bandar Lampung akan membuka posko pengaduan bagi tenaga honorer tersebut.

Sebelumnya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan Pemprov tak memiliki porsi anggaran untuk menggaji 35 honorer tersebut. Sehingga, kata dia, sejak sebelum Agustus 2019 lalu para pegawai honorer itu diminta untuk tak lagi berkantor di DKP. Menurut Fahrizal, saat ini anggaran Pemprov Lampung defisit. Untuk membangun infrastruktur pun terpaksa harus melakukan rasionalisasi

DPRD ... sebesar Rp27 miliar lebih ini diduga bermasalah dalam pekerjaannya,” kata dia.

Hamim menguraikan, sidak Komisi III langsung ke lokasi pengerjaan proyek yakni di ruas jalan Blambangan Umpu-Sri Rezeki dan Sri Rejeki-Pakuan Ratu yang total anggarannya mencapai Rp27 miliar lebih.

“Kita sudah melihat secara langsung pengerjaan proyek tersebut, apa yang kita dapat dari sidak akan kita tindaklanjuti dan kita bahas pada rapat di komisi III secepatnya guna menindaklanjuti permasalahan ini,” ujar Hamim.

Ia berjanji, akan segera menginformasikan hasil rapat membahas temuan sidak di kedua proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Provinsi Lampung itu.

“Nanti akan kita kabari secepatnya, perkembangan hasil sidak Komisi III terhadap proyek rigid beton senilai 27 miliar lebih ini," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya,

9

di semua pos anggaran, termasuk tukin (tunjangan kinerja) pejabat diturunkan.

“Oleh karena situasi APBD kita terbatas, dan tidak mungkin kita menambah anggaran untuk membayar tenaga kerja yang memang tidak dibutuhkan. Jadi di APBD perubahan kemarin kita melakukan rasionalisasi. DKP dari sebelum Agustus sudah memberikan warning kepada pegawai honorernya," ujar Fahrizal saat ditemui di kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, Selasa (22/10).

Menurut Fahrizal, dalam pengangkatan pegawai honorer harus melalui prosedur, terutama harus dipastikan instansinya membutuhkan tambahan pegawai honorer dan harus dipastikan di dalam organisasi perangkat daerah itu ada alokasi anggaran untuk membayar gajinya.

"Jadi bukan apa-apa, karena memang anggarannya tidak ada. Dan menurut anjab (analisa jabatan) memang dibutuhkan tidak sebanyak itu. Jadi siap-siap saja untuk mencari pekerjaan yang lain sambil menunggu penerbitan surat pemutusan hubungan kerja," ujarnya.

Masih kata Fahrizal, pihaknya akan mengevaluasi kebutuhan tenaga honorer di setiap OPD di lingkungan Pemprov Lampung. Ketika masih ada OPD yang membutuhkan tenaga honorer, maka bisa diusulkan. (Erik) Dari Hal 1

pengerjaan dua paket proyek jalan provinsi berupa rigit beton senilai Rp27 miliar lebih di Way Kanan dikeluhkan warga setempat karena diduga terjadi banyak kejanggalan dan tidak sesuai bestek.

Proyek pertama dikerjakan PT Segitiga Permai Perkasa, berupa peningkatan jalan ruas Blambangan Umpu-Sri Rejeki senilai Rp11.100.850.000.

Dan proyek kedua dikerjakan PT Indoteknik Prima Solusi, berupa pembangunan ruas jalan Sri Rejeki-Pakuan Ratu senilai Rp16.587.210.000.

Pantauan di lokasi pada 2 Oktober 2019 lalu, dalam pengerjaan proyek jalan ruas Blambangan Umpu-Sri Rejeki pihak perusahaan tidak memasang plang proyek. Sehingga, warga tidak mengetahui spesifikasi proyek yang sedang dikerjakan.

Sementara untuk pengerjaan proyek rigit beton di ruas jalan Sri Rejeki-Pakuan Ratu pihak perusahaan sudah memasang plang proyek. Namun, dalam plang proyek itu

tidak disebutkan panjang dan lebar jalan yang sedang dikerjakan.

Selain itu, dalam pengerjaan jalan rigit beton ditemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya, kegiatan pemadatan badan jalan setelah penyiraman sabes hanya menggunakan eskavator. Padahal, semestinya pemadatan menggunakan alat berat jenis vibro agar tanah menjadi padat dan tidak labil lagi.

Kejanggalan lainnya, untuk pemakaian besi hanya menggunakan besi 10 inci dan 8 inci banci, untuk membuat kerangka penguat badan jalan sebelum dicor. Pemasangan cincin untuk kerangka besi juga berjarak 30 cm. Informasi yang didapat Kupas Tuntas, semestinya besi yang digunakan adalah besi 8 dan 10 inci cash dan jarak pemasangan cincin paling jauh 15 cm. Hingga berita dilansir, Direktur PT Segitiga Permai Perkasa maupun PT Indoteknik Prima Solusi belum bisa dikonformasi. (Sandi)

10 Gisella Siap Bawa Kasus Video Syur Mirip Dirinya ke Ranah Hukum Kamis, 24 Oktober 2019

Gisella Anastasia saat ini tengah banyak dibicarakan oleh warganet. Garagaranya adalah beredar sebuah video syur mirip dirinya.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - GISELLA Anastasia sendiri sudah dengan tegas membantah tuduhan bahwa wanita yang ada dalam video tersebut adalah dirinya. Melalui sambungan telepon pada Selasa (22/10), Gisella Anastasia buka suara.

"Ya, saya tahu diri saya.

Menurut saya, itu bukan saya. Kalau saya salah ngomong takutnya orangnya makin aneh. Tapi itu bukan saya, saya yakin sekali," tegas Gisella Anastasia.

Lebih lanjut, Gisella Anastasia sepertinya tidak akan tinggal diam menghadapi masalah yang sedang menimpanya ini. Gisella Anastasia siap berjuang melawan tuduhan-tuduhan tersebut demi sang putri tercintanya, Gempita Nora Marten.

Demikian disampaikan Gisella melalui unggahan di Instagram Story-nya pada Selasa (22/10) malam.

Dalam unggahan tersebut, Gisella Anastasia menyertakan potret Gempi yang tengah tertidur.

"Demi kamu kali ini aku ga akan diam saja. Kali ini aku harus membela martabat seperti yg seharusnya," tulis Gisella.

Gisella juga mengatakan akan bertindak sesegera mungkin. Sebelum masalah ini semakin besar dan semakin mengikis mentalnya sendiri.

"Sebelum mental ini mulai terkikis akan kejamnya kata-kata karna pandangan dan stigma.

Kali ini aku harus bicara," lanjutnya. (Lp6)

Gisella Anastasia

SELEBRITI

Umumkan 34 Menteri, Iwan Fals: Enggak Beres Copot JAKARTA - MUSIKUS LEGENDARIS Iwan Fals menanggapi pengumuman para menteri kabinet Jokowi dan KH Ma'ruf Amin.

Dia turut bersyukur dan mengucapkan selamat bekerja kepada para menteri terpilih. "Alhamdulillah kabinet sudah terbentuk, tinggal kerjanya dah," tulis Iwan Fals lewat akun Twitter miliknya, Rabu (23/10).

Tidak hanya itu, pelantun Bongkar tersebut juga menyampaikan pesan untuk kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurutnya bagi menteri yang tidak bisa bekerja, harus dipecat. "Enggak beres copot," sambung Iwan Fals. Diketahui,

Dukung Pengembangan dan Promosi Wisata

Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma'ruf Amin akhirnya mengumumkan nama-nama menteri di kabinet. (Jpnn)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tuba Gelar Pelatihan Pengembangan SDM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) menggelar pelatihan pengembangan SDM di bidang pariwisata, di Hotel Le'man, Unit 2, Rabu (23/10).

Tulang Bawang (Kupas Tuntas) KEPALA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tuba, Drs Ismet saat membacakan sambutan tertulis Bupati Tulang Bawang Winarti mengatakan, tujuan digelarnya pelatihan pengembangan SDM di bidang Pariwisata adalah untuk mempromosikan pa-

KEHILANGAN TELAH hilang satu buah STNK Mobil Xenia 1.300 Cc, warna merah marun tahun 2011, Nopol: BE 2553 AG, a.n Poltak Pakpahan, diperkirakan hilang di Kalianda pada bulan Juli 2019

HOTEL HOTEL LUSYJln.Diponegoro Nomor186Bandarlampung100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIA PARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

riwisata serta sadar wisata guna mendukung pengembangan Wisata di Kabupaten Tulang Bawang.

"Dalam pelatihan pengembangan SDM dibidang Pariwisata, Dinas Pariwisata mengundang para pelaku usaha seperti Jasa Perhotelan dan Rumah Makan agar setiap pelaku bisnis dapat menanamkan modalnya dibidang Pariwisata,” jelasnya.

Ditambahkan Ismed, kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari yang bertempat di Hotel Le 'man, Kecamatan Banjar Agung Unit II dengan di ikuti 100 peserta yang bergerak di jasa perhotelan dan Rumah Makan. “Dalam kegiatan ini kita menghadirkan konsultan Perencanaan Pariwisata Provinsi Lampung Saluddin S.H., M. Si,” tutupnya. (Adv)

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. Abadi Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman.

Hub. 0853 8456 5777. Jln. P.Antasari No. 171 B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu.

CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

ARSITEKTUR KARYA arsitek, 3D, RAB, pemborong, renovasi rumah, plafon, baja ringan, besi tralis dan pembuatan pagar besi. Tlp. 0823 7596 0367

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!!

Syarat lengkap langsung Cair!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2.

Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek.

3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha).

07215613282.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

JUAL BELI LOGAM MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788

KECANTIKAN MADEENASKINCLINIC Rahasia Kecantikan Halal & Natural.

Mau Wajah Cantik Alami, Berkilau & CerahAlami?Yangpastitanpatindakan operasi, Madeena Skin Clinic punya solusinya. Karena Cantik itu dirawat bukan diedit. Tlp : (0721) 5607 387 WA:0818207797/08117917797 JL. Pangeran Antasari Ruko 3AB, Kedamaian,B.Lampung,35121

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909, 081272193361 , 0811919121 SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/Nasional, b. Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/ Reuni/Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f. Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229.

Untuk info lengkap hub. Lim Sriyani 081279165253

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jl. Soe karno Hatta No. 52 D Suka bumi Indah, Ban darlampung. Telp : 0721-709216/ 081398800360 KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

PENGISIAN RACUN API CAHAYA ABADI, men jual berbagai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso 138 C (Dpn RS BudiMedika) Hb. 0851 07520099/081278001238

Kamis, 24 Oktober 2019

EKONOMI

11

Kemenkeu Rilis Tarif Baru Cukai Rokok Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi merilis tarif baru cukai rokok.

Jakarta (Kupas Tuntas) KEPUTUSAN ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Beleid ini diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 18 Oktober dan diundangkan pada 21 Oktober.

Dalam PMK 152/2019, tertulis bahwa batas waktu pelekatan pita cukai yang telah dipesan

dengan tarif lama masih dapat dilekatkan paling lambat tanggal 1 Februari 2020. Sedangkan, batasan harga jual eceran (HJE) per batang atau gram untuk tiap jenis hasil tembakau baru mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Salah satunya, tarif cukai sigaret kretek mesin (SKM) golongan pertama yang naik menjadi Rp 740 per batang. Batasan harga jual eceran untuk SKM golongan pertama ini ditetapkan paling rendah Rp 1.700 per batang. Tarif sebelumnya berdasarkan PMK 146/2017, tarif cukai golongan pertama adalah Rp 590 per batang dengan HJE paling rendah Rp 1.120 per batang.

Sementara itu, SKM golongan kedua dikenakan tarif cukai Rp 470 per batang dengan HJE

lebih dari Rp 1.275 per batang. Sementara, untuk SMK golongan II B dengan HJE Rp 1.020 sampai dengan Rp 1.275 per batang, tarif cukainya sebesar Rp 455 per batang.

Menurut PMK 146/ 2017, tarif cukai SKM golongan II A ditetapkan Rp 385 per batang yang berlaku untuk rokok dengan HJE lebih dari Rp 895 per batang. Sedangkan, SKM golongan II B dengan harga jual eceran Rp 715 sampai dengan Rp 895 per batang, tarif cukai Rp 370 per batang.

Apabila dihitung secara rata-rata, kenaikan tarif CHT pada tahun depan sebesar 21,55 persen. Nilai tersebut di bawah rencana kenaikan tarif yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani sebesar 23 persen pada beberapa waktu lalu. (Rpk)

Pelaku Usaha Diminta Tingkatkan Perlindungan Konsumen Jakarta (Kupas Tuntas)

UNIVERSITAS TERBUKA PERGURUAN TINGGI NEGERI PELOPOR PENDIDIKAN JARAK JAUH

PENDAFTARAN SETAHUN 2X Desember - Januari Juni - Juli Keunggulan Kuliah di UT

Dra. Sri Ismulyaty, M.Si. Kepala UPBJJ-UT Bandar Lampung

MENERIMA MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA

S-1

- Dapat Belajar Kapan Saja dan Dimana Saja - Ada Tutorial Online dan Tutorial Tatap Muka Atas Permintaan Mahasiswa (ATPEM) - Tidak Perlu Meninggalkan Pekerjaan

1. Fakultas Ekonomi

1. Ekonomi Pembangunan 2. Manajemen 3. Akuntansi

2. Fakultas Hukum, Sosial, dan Ilmu Politik

1. Ilmu Administrasi 2. Ilmu Komuniskasi dan Informasi 3. Ilmu Sosial, Hukum, dan Humaniora

3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

1. Pendidikan bahasa dan Seni (PBS) 2. Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 3. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) 4. Ilmu Pendidikan 5. Pendidikan Dasar

4. Fakultas Sains dan Teknologi (FST)

1. Matematika 2. Statistik 3. Biologi

Seluruh Program Studi Terakreditasi B

PROGRAM PASCA SARJANA

1. Ilmu Administrasi

1. Magister Adm. Publik (MAP) 2. Magister Adm. Publik (MAP Online)

2. Manjemen

1. Magister Manjemen (MM) * Bidang Minat : a) Manjemen Keuangan b) Manjemen Keuangan (Online) 2. Magister Manjemen (MM) * Bidang Minat : a) Manajemen Pemasaran b) Manajemen Sumber Daya Manusia c) Manajemen Sumber Daya Manusia Online

3. Ilmu Kelautan

S-2

1. Magister Ilmu Kelautan (MMP) * Bidang Minat : a) Manajemen Perikanan (MMP) b) Manajemen Perikanan (MMP Online)

4. Pendidikan

1. Magister Pend. Matematika (MPMt) Magister Pend. Matematika (MPMt Online) 2. Magister Pendidikan Dasar (MPDr) ( Belum Terakreditasi) 3. Magister Pendidikan Bahsa Inggris (MPBI) ( Belum Terakreditasi)

Informasi Pendaftaran : Jl. Soekarno-Hatta No. 108 B Rajabasa Bandar Lampung 35144 Telp. (0721) 704772/ 5610713 Fax. (0721) 709026, 773736

0822 6634 6634

UNIVERSITAS NEGERI KE-45 Hallo UT : 1500024

Homepage : http://www.lampung.ut.ac.id Email : ut-bandarlampung@ut.ac.id

DIREKTORAT Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengajak para pelaku usaha meningkatkan perlindungan konsumen. Salah satunya dengan mematuhi kewajiban pendaftaran petunjuk penggunaan dan jaminan layanan purnajual produk elektronika dan produk telematika.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono saat membuka acara diseminasi "Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Layanan Purnajual Bagi Produk Elektronika dan Telematika" di Jakarta, Selasa (22/10). Veri menyampaikan, berdasarkan hasil pengawasan PKTN, pada 2016 hingga 2018 terdapat kenaikan tingkat kepatuhan pelaku usaha terkait kewajiban pendaftaran petunjuk penggunaan dan jaminan layanan purnajual. Pada 2016, tingkat kepatuhan hanya sebesar 24,58 persen. Sedangkan pada 2018 meningkat menjadi 66,81 persen.

"Diharapkan tingkat kepatuhan terus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Sehingga tujuan perlindungan konsumen, khususnya untuk produk elektronika dan produk telematika dapat

terwujud," ujar Veri.

Veri menjelaskan, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagagan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika. Perubahan Permendag untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, kebijakan perizinan di bidang perdagangan, dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Dia menjelaskan, pada Permendag 78 tahun 2019 tersebut telah ditetapkan 75 jenis produk elektronika dan produk telematika yang sebelumnya berjumlah 45 jenis produk. Pada permendag ini, produk yang diatur wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri."Sementara untuk produsen dan importir produk tersebut diwajibkan melakukan pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan," lanjut Veri.

Selain itu, lanjut dia, diwajibkan untuk memberikan pelayanan purnajual selama masa jaminan dan setelah masa jaminan.

Pada Permendag tersebut juga ditetapkan kewajiban pendaftaran

nomor identitas telepon seluler internasional (International Mobile Equipment Identity/IMEI) untuk produk telematika, khususnya telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet.

Veri menambahkan, dalam Permendag ini, produsen, importir, dan pelaku usaha baik distributor, agen, sub-agen, distributor, subdistributor, maupun pengecer produk telematika wajib menjamin nomor IMEI produk telematika yang menggunakan teknologi seluer.

"Nomor IMEI harus terdaftar dalam sistem yang dikembangkan Kementerian Perindustrian dan dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika," kata Veri.

Sebelumnya, kata dia, ketentuan mengenai petunjuk penggunaan dan jaminan layanan purnajual bagi produk elektronika dan produk telematika telah diatur dalam Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/5/ 2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purnajual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.

"Kebijakan pendaftaran nomor IMEI tidak hanya bermanfaat melindungi konsumen namun juga dapat menambah pemasukan negara melalui kepatuhan pembayaran pajak oleh pelaku usaha," ucapnya. (Rpk)

Subsidi Bunga KUR Capai Rp 7,55 T Jakarta (Kupas Tuntas) PEMERINTAH terus menunjukkan keberpihakan kepada UMKM untuk meningkatkan akses pada sumber pembiayaan. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati mengatakan realisasi pembayaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2019 hingga 15 Oktober 2019 sebesar Rp 7,55 triliun.

"Jumlah tersebut mencapai 63,03 persen dari target subsidi senilai Rp 11,98 triliun," ujar Yuana dalam Forum Koordinasi

Pemantapan Pelaksanaan Pembayaran Subsidi Bunga atau Margin KUR 2019 di Jakarta, Selasa (22/10).

Untuk mendukung pelaksanaan program KUR, pemerintah memberikan subsidi bunga KUR. "Subsidi untuk KUR Mikro sebesar 10,5 persen, KUR Kecil 5,5 persen, dan KUR Penempatan TKI 14 persen," ucap Yuana yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Subsidi Bunga KUR. Yuana menambahkan, KPA melakukan verifikasi pembayaran subsidi bunga KUR atas tagihan yang diajukan

penyalur KUR berdasarkan data yang terdapat dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dikembangkan Kementerian Keuangan. Realisasi penyaluran KUR 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 sebesar Rp 102,021 triliun yang telah disalurkan kepada 3,6 juta debitur.

Target penyaluran KUR 2019 adalah Rp 140 triliun naik dari 2018 Rp 123,8 triliun. Rinciannya, untuk KUR Mikro sebesar Rp 62,51 triliun (3.340.324 debitur), KUR Kecil Rp 38,89 triliun (254.905 debitur), dan KUR Penempatan TKI Rp 602,972 juta (34.366 debitur). (Rpk)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | KAMIS, 24 OKTOBER 2019

BERI PENGHORMATAN MAHFUD MD tiba di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (23/ 10) sekitar pukul 12.25 WIB. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu sempat memberikan penghormatan kepada para pegawai Kemenko Polhukam.

Mahfud MD Janji Tuntaskan Kasus HAM Foto : Ist

Mahfud MD dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Jakarta (Kupas Tuntas) MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menggantikan Wiranto yang me-

ngemban tugas sejak 26 Juli 2016. Salah satu janjinya adalah menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, janji yang sejak 5 tahun lalu diucapkan Jokowi, tapi tak juga terealisasi.

"Saya akan lihat, ada berapa yang mungkin, yang perlu dilihat kedaluwarsanya kasus itu, kemudian manfaat dan mudaratnya dalam setiap agenda penyelesaian itu," kata Mahfud usai pelantikan

di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10).

Untuk dapat melakukan itu, Mahfud mengatakan akan menghidupkan lagi Undang-Undang nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi K e b e n a r a n d a n R e k o ns i liasi (KKR).

"Kita dulu sudah pernah ada UU rekonsiliasi dan kebenaran. Itu penting untuk dibuka lagi. Dulu dibatalkan oleh MK dan MK memerintahkan supaya dihidupkan tapi di-

perbaiki lagi isinya,� ujarnya.

Mahfud heran mengapa sampai saat ini belum ada perbaikan terhadap undangundang tersebut. Dalam Pasal 3 UU KKR, disebutkan kalau KKR dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, dan mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.

KKR diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga meminta dan mendapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer. Sayangnya UU KKR dibatalkan Mahmakah Konstitusi (MK) akhir 2006 lewat putusan nomor 006/PUU/IV/2006.

MK mengatakan peraturan ini secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945. Mahfud MD adalah sipil pertama yang menjabat Menkopolhukam. Sebelumnya jabatan ini selalu diemban militer. "Saya baru sadar malam. Pak Hendropriyono sampaikan pesan selamat jadi Menkopolhukam sipil murni pertama," kata Mahfud. (Tirto)