Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166
Email kupastuntas7@gmail.com
WWW.KUPASTUNTAS.CO
Rp4000 | JUMAT, 1 NOVEMBER 2019
Nelayan dan WCS Tolak Izin Tambang PT 555 Berpotensi Merusak Konservasi Laut Pantai Timur Berdampak Mematikan Pencaharian Nelayan Kuala Penet Nelayan dan Wildlife Conservation Society (WCS) selaku mitra Balai TNWK, menolak izin pengerukan pasir laut yang diberikan kepada PT Sejati 555 Nuswantara Sejahtera di Pulau Sekopong yang berada di perairan Labuhan Maringgai, Lampung Timur.
Lampung Timur (Kupas Tuntas) ANGGOTA WCS, Sugio mengatakan, gundukan pasir di Pulau
Sekopong yang kini dieksplorasi PT 555 berbatasan langsung dengan hutan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) tepatnya di wilayah Resort Kuala Wako, Kuala Kambas dan Sekapok. Sehingga, jika pengerukan pasir laut terus dilakukan, akan berdampak pada aspek sosial dan lingkungan. Menurut Sugio, aktifitas tambang pasir laut di Pulau Sekopong dikha-
watirkan akan mematikan usaha nelayan yang ada di pesisir Labuhan Maringgai, terutama wilayah Kuala Penet. Sebab, Pulau Sekopong merupakan lokasi paling strategis untuk mencari ikan dan tempat singgah sementara sejumlah nelayan usai melaut. “Untuk dampak lingkungan akan >> Baca
Nelayan Hal 9
DJBC Musnahkan Barang Tanpa Cukai Senilai Rp7 Miliar BANDAR LAMPUNG - KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat memusnahkan 10.100.406 batang rokok tanpa pita cukai, 149,4 liter minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) serta 300 ribu gram tembakau iris tanpa pita cukai serta hasil pengolahan tembakau ekstrak dan esens ebanyak 5,11 liter di Tempat Penimbunan Pabean PT Fortuna Mulia Indonesia, Bandar Lampung, Kamis (31/10). Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Zaky Firmansyah menjelaskan, barang yang dimusnahkan itu merupakan hasil dari pengumpulan selama 17 bulan. Ia mengungkapkan, total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp 7 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 4 miliar. Dikatakan dia, pemusnahan barang milik negara ini sebagai wujud nyata tugas community protector serta bentuk sinergi antara Bea Cukai dengan Kejaksaan. "Selain kerugian nilai material, terdapat juga kerugian immaterial apabila barang tersebut beredar di pasaran bebas. Bukan hanya terganggunya pertumbuhan industri rokok, minuman alkohol, vape dalam negeri, tapi juga dapat meningkatkan kerawanan sosial," ujar Zaky. Ia menerangkan, sepanjang Januari hingga September 2019, ada 15 kasus yang ditangani Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat terkait barang milik negara berupa MMEA dan hasil tembakau. Dari jumlah kasus tersebut, 11 kasus diantaranya telah berhasil disinergikan dengan >> Baca
DJBC Hal 9
PULAU SEKOPONG - INILAH gundukan pasir yang biasa disebut warga setempat Pulau Sekopong di perairan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, yang ditengarai menjadi lokasi tambang pasir laut yang izinnya sudah dikantongi PT Sejati 555 Nuswantara Sejahtera. Foto dibidik baru-baru ini. Foto: Ist
Proyek Rigit Beton Rp27 Miliar di Way Kanan
Kontraktor Diduga Pinjam Perusahaan Lain Way Kanan (Kupas Tuntas) KONTRAKTOR yang mengerjakan proyek peningkatan jalan rigit beton ruas Blambangan Umpu-Sri Rejeki dan Sri Rejeki-Pakuan Ratu senilai Rp27 miliar di Way Kanan, diduga
meminjam perusahaan lain. JR, seorang kontraktor di Way Kanan menuturkan, kontraktor yang mengerjakan proyek jalan rigit beton tersebut berinisial Tpk, warga Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan pemilik perusahaan, lanjut dia, adalah pengusaha terkenal di Bandar Lampung berinisial A.
“Tpk dan A ini masih kerabat, makanya Tpk bisa meminjam perusahaan A untuk mengerjalan proyek jalan ruas Blambangan Umpu-Sri Rejeki dan Sri Rejeki-Pakuan Ratu. Memang nama perusahaan beda tapi itu milik satu kontraktor,” jelasnya, Kamis (31/10). Ditanya alamat perusahaan
yang diduga fiktif karena tidak ditemui di lokasi, JR menyatakan jika itu memang sudah menjadi modus permainan para kontraktor supaya tidak mudah diakses pihak lain. "Ini yang namanya sudah memakai ilmu tingkat dewa. >> Baca
Kontraktor Hal 9
Polda Tangkap Penghina Bupati Pesibar di Facebook Ditetapkan Tersangka, Terancam 4 Tahun Penjara Bandar Lampung (Kupas Tuntas)
Foto: Ricardo/Kupas Tuntas
DIPERIKSA - PELAKUpenghina bupati Pesibar di Facebook sedang diperiksa penyidik di ruangan Subdit V Cyber Crime pada Ditreskrimsus Polda Lampung, Kamis (31/10).
PETUGAS Subdit V Cyber Crime pada Ditreskrimsus Polda Lampung menangkap penghina Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Agus Istiqlal, melalui media sosial Facebook.
Pelaku Ali Ardha (51), warga Gunung Kemala Timur, Kecamatan Way Krui, Pesisir Barat ini diamankan dari tempat persembunyiannya di Kabupaten Pesawaran, Rabu (30/10). Ali diciduk berdasarkan laporan kepolisian yang dilayangkan Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal. Diduga, Ali
melakukan tindak pidana pencemaran nama baik Agus Istiqlal di media sosial Facebook. "Ada beberapa postingan pelaku di Facebook yang salah satunya menjelek-jelekkan sosok kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat," jelas Penjabat Sementara Kasubdit V Cyber Crime
pada Ditreskrimsus Polda Lampung, Kompol Rahmad Mardian, Kamis (31/10). Rahmad menerangkan, Ali dalam postingannya di Facebook menjelek-jelekkan Agus Istiqlal menggunakan bahasa daerah. "Pelaku dengan meng>> Baca
Polda Hal 9
Ruwa Jurai
Bung Kupas ...
Anggaran Daerah Jadi Atensi Disperkim Bandar Lampung Tutup Enam Tempat Usaha KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi anggaran dana daerah. Pasalnya, anggaran daerah yang akan dikucurkan pada tahun 2020 cukup fantastis mencapai Rp800 triliun. Zainal Hidayat, SH Mendagri Tito Karnavian ingin ada pengawasan yang ekstra agar penggunaan anggaran daerah yang akan dikucurkan ke provinsi maupun kabupaten/kota tidak terjadi penyimpangan. Dengan adanya keterlibatan KPK dalam melakukan pengawasan, diharapkan penggunaan anggaran daerah sesuai dengan peruntukannya. KPK melalui Wakil Ketuanya Alexander Marwata berjanji akan lebih fokus dalam pengawasan pada lima hal. Di antaranya infrastruktur, SDM dan investasi. Yang menarik, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah membeberkan temuannya terkait modus korupsi anggaran daerah yakni dengan memindahkan dana APBD ke rekening pribadi para bendaharawan menjelang akhir tahun anggaran. >> Baca
Anggaran Hal 9
Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung menutup enam tempat usaha karena belum mengantongi izi, Kamis (31/10).
Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEENAM tempat usaha yang ditutup yakni kafe di Jalan Way Pengubuan, tempat usaha di depan Kafe S h a b u k u y To m y u m S u k i Steamboat di Jalan Pangeran Antasari, kafe berbentuk Box Kontener Stacy Baby House di Jalan Antasri, PT SGC Ready Bix di Jalan Arif Rahman
Hakim dan kafe serta lapo tuak di Terminal Rajabasa. PT SGC Ready Bix yang ditutup bergerak dalam usaha pembuatan beton bangunan. Sementara lapo tuak di terminal Rajabasa yang ditutup juga dikeluhkan sering terjadi keributan.. Dalam penertiban ini, tembok bangunan di kafe di Jalan Way Pangubuan Pangubuan terpaksa dibongkar menggunakan bogem atau palu besar. Kepala Disperkim Bandar Lampung, Yustam Effendi mengatakan, empat titik tempat usaha yang ditutup dilakukan pembongakaran bangunan, dan dua tempat udaha di Terminal Rajabasa dilakukan penyegelan. “Ada empat tempat usaha yang oleh pemiliknya sudah dilakukan pembongkaran sendiri. Untuk PT SCG Rea-
dymix Indonesia sudah sempat diberi teguran namun tetap tidak mengurus perizinan. Maka kini kami bong-
kar,” ujarnya. Ia melanjutkan, ke depan >> Baca
Diperkim Hal 9