Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Selasa, 27 November 2018

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | SELASA, 27 NOVEMBER 2018

Jokowi-Ma'ruf Galang Suara Emak-emak Pengamat : Suara Pasangan Nomor Urut 01 di Sumatera Belum Menggembirakan

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Ma’ruf Amin lebih fokus membidik suara dari kaum perempuan. Ma’ruf berkeyakinan suara ibu-ibu akan menentukan kemenangan.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) UNTUK mendulang suara dari kaum hawa di Provinsi Lampung, Cawapres Ma’ruf Amin mengukuhkan tim Relawan Srikandi Provinsi Lampung yang diketuai istri Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana di Balai Krakatau Bandar Lampung, Senin (26/11).

Dalam sambutannya, Ma'ruf mengungkapkan, pihaknya optimis dengan target suara di Provinsi Lampung untuk mendukung kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Menurutnya, dengan melihat semangat yang ditunjukan kaum ibuibu yang tergabung dalam Srikandi Lampung, membuatnya optimis target 70 persen suara di Lampung akan tercapai bahkan lebih.

"Kenapa saya begitu yakin, ka-

rena pada hakikatnya suara kaum ibu-ibu adalah suara yang menentukan dalam Pemilu 2019 mendatang. Pasalnya, kaum ibu-ibu adalah tiang negara karena masa depan anak-anak ditentukan oleh ibu-ibu," ungkap Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Ma'ruf pun mengungkapkan, seluruh wilayah di Indonesia banyak sekali deklarasi-deklarasi yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Itu artinya lanjut dia, masyarakat paham kalau JokowiMa'ruf Amin berkampanye tanpa hoax dan tanpa fitnah.

"Saat ini masyarakat sudah paham dan mengerti tentang buruknya hoax di media sosial.

Oleh karena itu, kami sangat menghindari cara-cara berkampanye yang menerbarkan ujaran kebencian, hoax dan fitnah," tegasnya.

Ma'ruf melanjutkan, masyarakat saat ini juga sudah paham, bagaimana kinerja Jokowi selama menjabat. Sudah banyak pem-

Foto: Sule/Kupas Tuntas

DULANG SUARA PEREMPUAN - UNTUKmendulang suara dari kaum hawa di Provinsi Lampung, Cawapres nomor urut 01 Ma’rufAmin mengukuhkan tim Relawan Srikandi Provinsi Lampung yang diketuai istri Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana di Balai Krakatau Bandar Lampung, Senin (26/11).

bangunan yang dilakukan oleh Jokowi, seperti pembangun insfrastruktur jalan tol, bandara, dermaga, dan juga meningkatkan dunia pendidikan seperti adanya

Kartu Indonesia Pintar.

"Karena kepuasan masyarakat kepada kinerja Jokowi lah yang meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu TKN (Tim

Kampanye Nasional) juga menargetkan paling sedikit 70%. Tetapi untuk Provinsi Lampung, melihat >> Baca

Jokowi Hal 8

Jembatan Timbang Way Urang Tindak 1.735 Kendaraan Overload Sidang Zainudin Dikawal Ketat Personel Polda  Kemenhub Usulkan Denda Rp1 Juta Lampung Selatan (Kupas Tuntas) J E M B ATA N T i m b a n g Wa y Urang di Lampung Selatan resmi beroperasi pada Oktober 2018 silam. Selama 42 hari beroperasi, petugas di jembatan ini telah menindak ribuan kendaraan yang kelebihan muatan dan kelebihan ukuran atau over dimension dan over loading (ODOL).

Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Lampung dan Bengkulu, Rahman Sujana mengatakan, sejak dibuka dan diresmikan Oktober 2018, kendaraan masuk 1.967 unit, sebanyak 69 persen atau 1.735 itu melanggar.

"Rincian over dimension ada 28 kendaraan atau sekitar 2,03 persen, serta overloading sebanyak 1.375 >> Baca

Jembatan Hal 8

Foto : Ist

KUNJUNGAN KERJA - DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Jembatan Timbang Way Urang, Lampung Selatan, Senin (26/11).

BANDAR LAMPUNG - PENGADILAN Tipikor Tanjung Karang hingga saat ini belum menerima berkas perkara Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho dan AnjarAsmara. Sehingga jadwal sidang perdana dugaan suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Lampung Selatan dan tindak pidana pencucian uang pun belum dapat dipastikan kapan digelar.

"Kita belum terima berkasnya. Berkas dari penyidik KPK baru akan diserahkan ke jaksa.

Sehingga jadwal sidang belum diagendakan. Berkas >> Baca

Sidang Hal 8

Obat-Makanan Ilegal Marak di Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BALAI Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung musnahkan ribuan jenis obat dan makanan ilegal bernilai Rp 12,8 miliar. Pemusnahan dilakukan di Kantor BBPOM Bandar Lampung, Senin (26/11).

Kepala BBPOM Bandar Lampung, Syamsuliani mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk

komitmen BBPOM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan ilegal yang berisiko bagi kesehatan.

Barang yang dimusnahkan merupakan hasil dari pengawasan sepanjang tahun 2018.

Dia memaparkan, obat dan makanan ilegal yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 1.723 item yang terdiri dari 130.308 kemasan.

“Adapun rinciannya, Obat 306 item sebanyak 50.984 kemasan, obat tradisional 213 item sebanyak 8.799 kemasan, suplemen kese-

Bung Kupas ...

hatan 2 item 108 kemasan, kosmetik 926 item sebanyak 58.365 kemasan," ujar Syamsuliani di Kantor BBPOM Bandar Lampung.

Sedangkan untuk pangan, lanjut Syamsuliani, terdiri dari 276 item sebanyak 12.052 kemasan, termasuk 1 item produk sebanyak 100 kardus pangan kadaluarsa hasil pengawasan kantor BPOM di Kabupaten Tulangbawang senilai Rp80 Juta. “Nilai total keekonomian obat >> Baca

Obat Hal 8

Ruwa Jurai

Emak-emak Jadi Rebutan PT ASDP Ingin Terminal Pelabuhan Bakauheni Seperti Terminal Bandara

ADA fenomena baru dan menarik yang terjadi selama masa kampanye Pemilu 2019. Kaum ibu atau biasa akrab disapa emakemak yang biasanya hanya jadi pelengkap dalam sebuah pesta demokrasi, kini justru menjadi rebutan, khususnya bagi pasangan calon presiden (Capres) dan Zainal Hidayat, SH calon wakil presiden (cawapres).

Awalnya, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengusung semboyan “partai emak-emak” untuk menarik simpatik kaum perempuan.

Hasilnya cukup lumayan, cukup banyak kaum hawa yang terang-terangan menjadi pendukung pasangan nomor urut 02 ini. Dalam berbagai kesempatan turun di daerah, Cawapres Sandiaga Uno selalu dikelilingi ibu-ibu.

Kondisi ini yang kemudian disikapi kubu pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Baik Jokowi maupun Ma’ruf tidak ingin kehilangan suara kaum perempuan. Keduanya pun lalu mendeklarasikan “Relawan Srikandi” di sejumlah daerah termasuk Provinsi Lampung, untuk merekrut suara kaum ibu.

Jika menilik dari komposisi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum >> Baca

Emak-emak Hal 8

PT ASDP Indonesia Ferry ingin mewujudkan terminal eksekutif Pelabuhan Bakauheni dan merak seperti terminal bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I dan II. Lampung Selatan (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi, dalam diskusi di atas KMP Port Link rute Pelabuhan Bakauheni, Lampung menuju Merak, Banten, Senin (26/11).

"Terminal baru nanti teman-teman bisa lihat sendiri,

lebih bagus dari terminal Angkasa Pura, saking kerennya Starbucks sudah masuk," kata Ferry Ira Puspadewi.

Ira menegaskan, tujuan membangun terminal eksekutif di Pelabuhan Merak dan Bakauheni semata-mata untuk mengubah budaya serta perilaku penumpang menjadi lebih bersih, tertib dan teratur yang memang harus dimulai dari infrastruktur, layaknya di kereta api dan moda udara.

“Yang membahagiakan adalah kami bukan industri yang dikenal 'high profile' tapi kami senang, karena infrastruktur fisik diubah, maka perilaku orang berubah," katanya.

Ia mengaku, belajar dari Singapura yang pada tahun

Foto: Ant

BERI PEMAPARAN - DIREKTUR Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi memberikan paparan kepada awak media di KMP Portlink dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, Senin (26/11).

1970-an masih sangat tidak teratur, namun seiring dengan perubahan drastis dari sisi fasilitas publik, maka perilaku masyarakatnya pun berubah.

"Jadi ada 'shifting culture' yang luar biasa dan itu pula yang akan kami lakukan,"

katanya.

Ira menuturkan, progres Terminal Eksekutif Merak sudah mencapai 98,8 persen dan Terminal Eksekutif Bakauheni 99,2 persen dan akan diresmikan (soft launching) >> Baca

PT Hal 8

2

Selasa, 27 November 2018

BANDAR LAMPUNG

Pemprov Dorong PLN Hasilkan Cadangan Listrik 30 Persen Foto : Tampan/Kupas Tuntas

PEMANGKASAN POHON - PETUGASPLN Bandar Lampung melakukan pemangkasan dahan pohon yang mengenai kabel listrik di luar area PKOR Way Halim, Senin (26/11). Pemangkasan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pohon tumbang yang dapat mengganggu arus listrik.

Pemerintah Provinsi Lampung mendukung PT PLN menghasilkan cadangan listrik Ideal sebanyak 30 persen. Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat mengatakan, saat ini cadangan listrik di Lampung sekitar 6 persen dan pertumbuhan permintaan listrik setiap tahunnya antara 6 persen hingga 11 persen.

Bandar Lampung

Kementerian PUPR Bangun 22 Rusun di Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun 22 rumah susun (rusun) di Provinsi Lampung selama periode 2015-2018. Rusun tersebut diperuntukkan bagi santri, mahasiswa, dan aparatur sipil negara (ASN).

“Pembangunan rusun disamping untuk pekerja, MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), TNI/Polri, mahasiswa, juga santri di pondok pesantren. Ini merupakan bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam penyediaan rumah dan penataan kawasan lingkungan pendidikan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Senin (26/11).

Menteri Basuki mengatakan pembangunan rusun salah satunya untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM), khusus terhadap santri dan mahasiswa dalam menimba ilmu.

Adapun sebanyak 22 rusun yang telah dibangun terdiri atas 11 rusun santri pondok pesantren, 4 rusun mahasiswa dan 7 rusun ASN/Polri.

Seluruh rusun yang dibangun telah dilengkapi fasilitas dasar yakni jaringan air bersih, sanitasi dan listrik.

Rusun untuk santri umumnya memiliki 8-12 kamar tipe

barak yang dapat menampung 216 santri/mahasiswa, sedangkan rusun mahasiswa menggunakan kamar tipe 24 yang dapat dihuni 2 orang.

Sementara rusun ASN diperuntukan bagi ASN yang belum menikah maupun yang sudah berkeluarga.

Rusun yang dibangun tahun 2015 sebanyak tiga menara yakni Rusun Ponpes Wali Songo, Rusun Polri di Bandar Lampung dan Mesuji.

Pada 2016, dibangun lima menara rusun yakni di Ponpes Al Hikamus Salafiyah di Lampung Tengah, Ponpes Mahad Aliy Tarbiyatul Mubalighin di Kota Metro, Ponpes Madinah di Lampung Timur dan Rusun Mahasiswa Itera.

Pada 2017, Kementerian PUPR membangun empat menara rusun terdiri atas satu rusun Ponpes Riyadul Ulum di Lampung Timur, dua rusun ASN di Kotabaru dan Mesuji serta 1 Rusun Mahasiswa Itera.

Pada 2018, Kementerian PUPR membangun 6 menara rusun terdiri atas 3 rusun ponpes yakni di Ponpes Assyaroniyyah di Lamtim, Insan Cendekia di Lamsel dan Darul Huffadz di Tuba. Kemudian 2 rusun ASN di Bandar Lampung dan Tubaba serta 1 Rusun Unila. “Pada 2018, pembangunan rusun di Lampung ditambah sebanyak 3 menara rusun ponpes dan 1 Rusun Mahasiswa Itera,” tutup Basuki. (Rls)

Kemenaker Promosi Kopi Lampung Melalui Pelatihan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEMENTERIAN Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung mengadakan inkubasi bisnis pelatihan barista (peracik kopi) professional di Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (BBPPK dan PKK) Lembang.

Selain untuk memopulerkan kembali kopi lokal asal Lampung, pelatihan barista ini juga memberikan bekal dasar kepada para peserta yang ingin menjadi barista andal dan membuka wirausaha mandiri .

Kepala BBPPK dan PKK Kemenaker, Nana Mulyana mengatakan melalui pelatihan barista ini, pemerintah terus mendorong agar peserta pelatihan barista berani memulai wirausaha dengan membuka kafe dan kedai kopi.

“Selain memberikan pelatihan barista professional, kita juga mendorong tumbuhnya wirausaha-wirausaha muda yang berani mengembangkan bisnis kopi di berbagai daerah,” kata Nana Mulyana, Senin (26/11).

Nana mengatakan, dengan tumbuhnya wirausaha di bisnis kopi ini diharapkan dapat mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperbanyak

kesempatan kerja bagi generasi milenial. “Pelatihan barista semakin diminati seiring berkembangnya industri kopi dan mewabahnya kafe dan kedai kopi di Indonesia. Hal itu memberi peluang kerja sebagai barista yang menjadi sebuah profesi baru yang cukup menjanjikan," kata Nana.

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Barista BBPPK dan PKK Lembang, Agus Wijayanto menambahkan dalam pelatihan barista ini, peserta diarahkan agar menguasai dasardasar pengetahuan tentang kopi seperti sejarah, jenis kopi dan peluang usahanya.

Juga dibekali teknik-teknik meracik dan menyeduh kopi mulai cupping, manual brew, espresso based, cappuccino serta latte art.

"Para peserta pelatihan juga mendapatkan pendampingan dalam manajemen dan pengembangan bisnis kopi sehingga ke depannya Peserta pelatihan juga diharapkan membuka wirausaha di bidang kopi," kata Agus.

Untuk menjamin kualitas peserta pelatihan barista, kata Agus, BBPPK dan PKK juga melakukan uji kompetensi khusus bagi peserta lulusan pelatihan yang diadakan BBPPK dan PKK yang telah bekerja sebagai barista ataupun peserta pelatihan yang berhasil membuka kedai/cafe kopi di berbagai daerah. (Rls)

(Kupas Tuntas) “ARTINYA, cadangan tiap tahun juga harus membesar.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung sangat menanggapi positif dan mendukung terkait upaya PT PLN membangun pembangkit baru dan transmisi baru dalam mencapai cadangan listrik Ideal minimal 30 persen,” kata Taufik saat menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PLTU Tarahan, Lampung Selatan, Senin (26/11).

Taufik Hidayat menjelaskan Pemprov Lampung terus berupaya mendukung PLN me-

ningkatkan cadangan listrik, khususnya di Lampung. Salah satunya dengan mengundang Investor ke Provinsi Lampung.

“Kita terus berupaya dalam mengundang investor ke Provinsi Lampung sesuai kewenangan dan potensi daerah yang kita miliki. Kita welcome terhadap investor yang ingin membangun tenaga listrik di Lampung,” jelas Taufik.

Terkait perkembangan kondisi kelistrikan di Sumatera, Direktur PT PLN Regional Sumatera, Wiluyo Kusdwiharto, menjelaskan beban puncak pada Oktober mencapai 5520 MW dengan daya pembangkit listrik yaitu 5839 MW. Sehingga cadangan listrik hanya 319 MW.

Untuk Provinsi Lampung beban puncak pada Oktober mencapai 1005 MW dengan daya pembangkit listrik yaitu 671 MW. “Secara umum cadangan listrik kita sekitar 6 persen, tentunya cadangan ini sangat tipis atau kritis, karena pertumbuhan permintaan listrik setiap tahunnya antara 7-9 persen,” jelas Wiluyo.

Dia menerangkan cadangan listrik idealnya adalah minimum 30 persen. Dalam meningkatkan cadangan listrik di Provinsi Lampung. Wiluyo menjelaskan pihaknya akan membangun transmisi baru dari Sumsel ke Lampung yaitu GumawangKayuagung-seputih BanyakMenggala. Dengan adanya dua transmisi tersebut diharapkan mampu menambah kehandalan pasokan listrik ke Lampung, guna menghindari terjadinya pemadaman listrik di Provinsi Lampung.

“Dalam meningkatkan cadangan listrik di Lampung, kami juga akan membangun PLTGU

berkapasitas 2x100 MW di Tarahan,” ujar dia.

Sementara, Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Tamsil Linrung, menjelaskan kunjungan Komisi VII DPR RI dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan.

Harapannya, kunjungan ini mampu menjadi solusi dalam meningkatkan target cadangan listrik ideal 30 persen. Dia menjelaskan PLTU Tarahan berjalan sesuai perencanaan. Namun secara umum cadangan listrik di Lampung masih rendah sekitar 6 persen. “Dalam meningkatkan jumlah cadangan listrik tersebut, PLN sedang membuat perencanaan untuk membangun PLTU mulut tambang,” kata Tamsil.

Untuk itu, dia berharap berbagai pihak mampu bersinergi dan mendukung program PLN dalam mencapai target ideal tersebut. “Oleh karenanya kita harus mensupport program PLN guna mencapai target cadangan listrik yang Ideal,” tandasnya. (Rls)

KUNJUNGAN KERJA - Plt Asisten III Pemprov Lampung Taufik Hidayat turut menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PLTU Tarahan, Lampung Selatan, Senin (26/11).

Foto : Ist

Kemenhub Siapkan Dermaga Alternatif Merak-Bakauheni Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DIREKTORAT Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan dermaga alternatif di jalur penyeberangan Merak-Bakauheni, yaitu Dermaga Margagiri-Ketapang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menjelaskan dermaga alternatif tersebut untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat Tol Trans Sumatera Lampung-Palembang resmi beroperasi.

“Kita antisipasi jauh hari sebelum jalan tol dibangun, kita akan bangun dermaga batu di dua lokasi di Margagiri dan

Ketapang sebagai alternatif Merak-Bakauheni," katanya dalam diskusi di atas KMP Portlink lintas Bakauheni-Merak, Senin (26/11).

Budi menjelaskan kajian terhadap Dermaga Margagiri-Ketapang telah dilakukan sejak 2014, tetapi sampai saat ini pembangunannya masih belum bisa dilaksanakan. Menurut Budi, Bank Pembangunan Asia (ADB) yang merupakan pihak pemberi pembiayaan dermaga tersebut belum mengeluarkan hasil kajian dan studi kelayakan atau feasible study (FS).

"Tapi setelah sekian lama itu mandek enggak tahu kenapa. Akhirnya kami ketemu ADB dan mereka akan review lagi FS itu soal kemungkinan-

nya feasible secara ekonomis atau enggak," katanya.

Karena itu pula, ia belum bisa menyusun anggaran untuk pembangunan kedua dermaga tersebut. “Sampai sekarang belum diberikan ke kami itu FSnya dan karena masih belum pasti, saya belum bisa menyiapkan anggaran buat pembebasan lahan di kedua tempat tersebut," katanya.

Antisipasi lain yang dilakukan adalah dengan fokus mengoperasikan kapal-kapal dengan ukuran 5.000 GT ke atas pada lintas Merak-Bakauheni dan sebaliknya sesuai dengan PM 88/2014.

“Kalau untuk penumpang, yang dibawah 5.000 GT enggak jadi masalah, tapi kalau untuk mengangkut mobil dan

motor bisa lebih banyak diangkut oleh kapal di atas 5.000 GT. Jadi nanti semuanya diangkut dengan kapal tersebut mengingat Tol Lampung sampai Palembang sudah selesai dibangun dan akan segera operasional," katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dirjen Budi juga menyampaikan ada sejumlah operator kapal baru yang mengajukan izin untuk pengoperasian kapal di lintas penyeberangan Merak-Bakauheni.

“Tol Lampung ke Palembang ini kan sudah selesai, jadi saya dapat banyak permintaan untuk menerbitkan izin operasi kapal dari operator-operator baru. Tetapi, sesuai dengan moratorium yang ada izin tidak saya kasih," katanya. (Ant/Ktn)

Rektor Unila Wisuda 9 Mahasiswa Penghapal Alquran Bandar Lampung (Kupas Tuntas) REKTOR Universitas Lampung, Hasriadi Mat Akin mewisuda sembilan Mahasiswa Penghafal Quran (MPQ) di Masjid Alwasii Universitas Lampung, Minggu (25/11). Pada Wisuda Tahfidz 30 Juz itu para orang tua dan keluarga ikut hadir menyaksikan momen haru bertajuk “Mem bumikan Alquran Selamatkan Negeri Muliakan Generasi”.

Ustad Hasan Basri selaku pembimbing program MPQ Unila mengatakan, sejak tahun 2016 MPQ dibentuk sebagai sarana pembinaan dan tempat berkumpulnya para mahasiswa Unila menghafal Alquran.

“Dua tahun berjalan kita sudah melahirkan 15 penghafal Alquran. Sebelumnya

Foto : Ist

WISUDA MAHASISWA - UNIVERSITAS Lampung kembali mewisuda mahasiswa program magister, profesi, sarjana, dan diploma periode II tahun akademik 2018/2019, di Gedung Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, beberapa waktu lalu. Unila tetap menggelar wisuda di PKOR lantaran GSG Unila masih tahap renovasi total.

kami mewisuda 6 tahfidz dan saat ini mewisuda 9 tahfidz.

Ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Lampung karena telah mendukung

penuh program tahfidz ini,” ujarnya.

Dia menjelaskan, santri yang ada di Masjid Alwasii seluruhnya berjumlah 114,

terdiri dari laki-laki dan perempuan. Para santri menghafal Alquran kemudian menyetorkan hapalan kepada para pembimbing baik ustad maupun ustadzah, juga dibantu oleh para mentor,” terangnya.

Rektor Unila, Hasriadi Mat Akin mengungkapkan ucapan selamat kepada para orang tua yang telah mendorong dan memberi semangat anak-anak mereka sehingga dapat menghafal Alquran 30 juz. “Nanti di akhirat para orang tua akan diberi gelar yang sangat besar, melebihi dunia dan seisinya.”

Ia pun menambahkan, Unila membuka jalur prestasi khusus yang salah satunya berupa tiket masuk Unila tanpa tes bagi para penghafal Alquran minimal 10 juz,” terangnya. (Tampan)

Selasa, 27 November 2018

BANDAR LAMPUNG

3

Hakim-Jaksa Cecar Kakanwil Kemenkum HAM Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, kembali menggelar sidang lanjutan kasus tindak pidana narkotika yang menjerat Kepala Lapas Kalianda nonaktif, Muchlis Adjie, Senin (26/11).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PADA sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosman Yusa, menghadirkan sejumlah saksi. Yakni dua napi yang sekamar dengan Marzuli (berkas terpisah) yaitu Rizki dan Uwan, mantan sopir Kalapas, Mirza (pegawai Lapas), dan serta Kepala Kanwil Kemenmkum HAM Lampung, Bambang Haryono.

Dihadapan Majelis Hakim

yang dipimpin Mansyur dan JPU, Bambang Haryono, dicecar sejumlah pertanyaan seputar izin cuti Muchlis Adjie dan keberadaan CCTV di dalam Lapas Kalianda, termasuk mengenai fasilitas yang diterima warga binaan.

Bambang mengatakan, bahwa mengenai cuti Kalapas itu tanggal 7 Mei, sedangkan kejadian tanggal 6 Mei. Karena itu, menjadi tanggungjawab dari Muchlis Adjie.

Sedangkan mengenai fasilitas yang diberikan kepada

64 Reklame Liar Dibongkar

warga binaan itu ada SOPnya, dan kalau melampaui SOP itu menjadi tanggung jawab dari Kalapas dalam hal ini Muchlis Adjie.

"Dia (Muchlis) izin cuti terhitung dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2018, untuk pergi ke Bogor. Pengungkapan kasus itu terjadi tanggal 6 Mei. Maka tanggungjawab ada di Kalapas," kata Bambang saat memberikan kesaksian.

“Jadi, tanggal 6 itu tanggung jawab Lapas ada di Kalapas?" tanya Ketua Majelis Hakim Manshur.

"Iya. Kalapas. Tanggal 7, itu tanggung jawab Pelaksana Harian atau Plh," jawab Bambang.

Sementara, JPU Rosman

Yusa, menanyakan kepada Bambang tentang ruang kontrol CCTV yang ada di Lapas Kalianda. Bambang mengaku mengetahui keberadaan ruang kontrol CCTV yang berada di ruangan Kalapas.

Ditanya terkait adanya penghapusan rekaman CCTV yang dimintakan oleh oknum sipir, Rechal Oksa (berkas terpisah), Bambang mengakui mendapat informasinya. “Kunci ruangan Kalapas yang ada ruang kontrol CCTV, Kalapas sendiri yang memegang atau KPLP," kata Bambang.

Sementara itu, saksi lainnya, Mirza, supir pribadi Muchlis Adjie, membenarkan telah menerima sejumlah uang dari Marzuli Yunus (na-

pi) sebesar Rp5 juta untuk keperluan perjalanan dinas Muchlis Adjie yang saat itu berada di Bandar Lampung.

“Januari 2016, ada Rp5 juta dikirim pakai rekening BRI. Waktu itu lagi ada kegiatan di Bandar Lampung," ujar Mirza.

Kiriman uang Rp5 juta dari Marzuli Yunus tersebut diberitahukan ke Muchlis Adjie.

Kemudian dipakaikan untuk membeli buah tangan kepada teman Muchlis Adjie.

"Sisanya buat hiburan, nyanyi di Karaoke. Saya bukakan dua room, satu buat saya, dan satu room lagi buat Pak Muchlis," terangnya.

Mendengar kesaksian Mirza, Muchlis Adjie, keberatan.

Menurut dia, biaya untuk

membayar hiburan tersebut dibayar menggunakan uang pribadinya. "Saat itu saya kasih kartu ATM. Saya minta untuk dibayarkan, kalau tidak salah biayanya Rp9 sampai Rp10 juta. Saya keberatan, kesaksian Mirza tidak benar," ungkapnya kepada hakim.

Muchlis Adjie kemudian bertanya kepada Mirza. "Kan saat itu saya kasih ATM untuk bayar.

Uang dari Marzuli kan saya bilang pegang saja," katanya.

Hakim kemudian meminta Mirza menjelaskan ulang tentang uang tersebut. "Iya, Yang Mulia. Bayarnya pakai ATM. Uang dari Marzuli itu saya pakai buat beli oleh-oleh kepada teman Pak Muchlis," tandasnya. (Kardo)

BERI KESAKSIAN - KEPALA Kanwil Kemenkum HAM Lampung, Bambang Haryono, memberi kesaksian dihadapan majelis hakim terkait kasus yang menjerat Kalapas Kalianda nonaktif, Muchlis Adjie, di Pengadilan Negeri Kelas IATanjungkarang, Senin (26/11).

Foto: Kardo/Kupas Tuntas

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SEBANYAK 64 reklame liar yang terpasang di wilayah Bandar Lampung, Senin (26/11) siang, dibongkar. Puluhan reklame itu diketahui tidak memiliki izin atau izinnya telah kadaluarsa.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Bandar Lampung, Yustam Effendi, menjelaskan, pembongkaran reklame liar tersebut melibatkan Dinas PMPTSP, BPPRD, dan Satpol-PP Bandar Lampung.

“Berdasarkan hasil rapat beberapa waktu lalu, tim sepakat mulai melakukan penebangan hari ini (kemarin). Tadi kita bagi tiga titik, yakni di Jalan Tulang Bawang, di bawah flyover Gajah Mada, dan Jalan Antasari," ujar Yustam saat mengawasi penebangan reklame liar di Jalan Antasari, tepatnya depan Gang Pulau Bacan.

Yustam mengatakan, bahwa penebangan dilakukan bertahap sampai tiga hari ke depan.

Hingga siang ini, sudah 9 titik reklame yang dibongkar, termasuk yang berukuran kecil.

Sementara untuk baliho berjenis bando (yang melintang di tengah jalan) akan dilakukan penebangan pada malam hari karena dikhawatirkan meng-

ganggu lalu lintas apabila siang hari. “Sebelumnya sudah dilakukan imbauan dan teguran sampai tiga kali, tapi tidak juga dilakukan pemiliknya untuk mengurus izin, makanya kita tebang hari ini (kemarin)," tegasnya.

Ia berharap, penebangan ini dapat menjadi peringatan bagi seluruh pengusaha advertising agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan Pemkot. “Kita juga mengimbau agar pengusaha advertising melengkapi perizinan dan membayar pajak/ retribusi,” imbaunya.

Sementara, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Ito Saibatin, yang turut mengawasi penebangan menambahkan, bahwa 64 reklame yang ditebang sudah direkap oleh pihak Pemkot. Jumlah ini masih mungkin bertambah karena belum selesai direkap semua.

"Kita sudah pernah undang pihak advertising, kita minta data dimana saja titiknya dan jumlahnya berapa. Ada sekitar 30-an perusahaan advertising di Bandar Lampung," terangnya.

Ito mengaku, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari reklame pada Tahun 2017 dan 2018 sekitar Rp41 miliar. Dengan penertiban ini, diharapkan PAD dari perizinan dan pajak reklame bisa bertambah di tahun mendatang. (Farhan)

KAMTIBMAS

Lomba Kicau Burung Ajang Silaturahmi BANDAR LAMPUNG - SEBANYAK 1.140 peserta dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Lampung bahkan dari luar Lampung, mengikuti lomba burung kicau Danramil Panjang Cup 2018, yang diselenggarakan di Lapangan Baruna Ria, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Minggu (25/11).

Menurut Danramil 410-01/Panjang, Mayor Arm Muskardi, selaku ketua penyelenggara, lomba burung kicau digelar untuk membangun silaturahmi sesama anak bangsa yang tergabung dalam komunitas pecinta burung.

“Saya berharap melalui lomba ini, kita dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkap Muskardi.

Ia juga berharap, komunitas burung kicau dapat menumbuh kembangkan usaha yang berkaitan dengan budidaya. Dan diharapkan nantinya akan melahirkan para wiraswasta baru.

Sementara itu, Kapolsek Panjang, Kompol Sofingi, pun menyampaikan agar kegiatan ini dijadikan sebagai ajang silaturahmi sesama penggemar dan pecinta burung berkicau.

"Hendaknya kegiatan perlombaan burung kicau ini diadakan dan diagendakan dalam bentuk jadwal sehingga menjadi agenda bagi kita. Sekaligus kami berharap kepada seluruh peserta untuk tetap menjaga kamtibmas di tahun politik ini," harapnya.

Camat Panjang, Ahmad Nurizki Erwandi, sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Danramil 410-01/Panjang. “Saya sangat mengapresiasi Danramil Panjang atas pelaksanaan lomba burung kicau ini. Saya berharap kedepannya kalau bisa diadakan lomba kicau Uspika Panjang," ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan lomba burung kicau Danramil Panjang Cup 2018, yakni Ketua FKTM Panjang, Ketua FKPPI, Pengurus Pusat Raja Wali Indonesia Bpk. Bustomi (Mantan Bupati Way Kanan), dan para ketua Tim Perhimpunan Penggemar dan Pecinta Burung Berkicau se-Provinsi Lampung. (Edu)

30 PSK Terjaring Razia di Bandar Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PULUHAN wanita pekerja seks komersial (PSK) yang kerap mangkal di sejumlah ruas jalan di Bandar Lampung, terjaring razia petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bandar Lampung.

Dalam razia yang gencar dilakukan Pol PP selama satu bulan (Oktober-November), berhasil mengamankan sedi-

kitnya 30 PSK. Tak hanya PSK, petugas juga menciduk puluhan anak jalanan (Anjal), anak punk, gelandangan dan pengemis (gepeng) yang berkeliaran di Bandar Lampung.

“Selama satu bulan kami lakukan razia, ada 30 orang PSK dan gepeng sekitar 60an orang yang kami amankan. Semuanya langsung kita beri pengarahan dan diserahkan ke Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan," kata Kepala Satpol PP Kota Ban-

dar Lampung, Paryanto, Senin (26/11).

Paryanto menegaskan, pihaknya akan terus rutin melakukan razia untuk memberantas penyakit masyarakat (pekat). “Hari ini saja (kemarin), kami amankan lima orang gepeng, anjal dan anak punk,” jelas Paryanto.

Mereka, kata Paryanto, diamankan dilokasi berbeda, yakni di Pasar Koga, Pasar Ramayana dan sejumlah lampu merah di Bandar Lampung.

Adapun tim penertiban yang diturunkan dalam razia rutin ini yakni 14 hingga 18 orang petugas Satpol PP dan dari Dinsos. “Tim bergerak pada siang dan malam hari. Selain razia pekat, kita juga telah menertibkan orang gila sebanyak 10 orang. Semuanya sudah kita serahkan ke Dinsos. Razia ini juga akan terus berlangsung, sampai habis semua pekat di Bandar Lampung ini," pungkasnya. (Wanda)

Oknum Dosen Cabul Divonis 16 Bulan Penjara Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Chandra Ertikanto, oknum dosen di salah satu Universitas di Bandar Lampung, selama satu tahun empat bulan (16 bulan).

Terdakwa Chandra dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap mahasiswi bimbingannya berinisial D. Majelis Hakim yang dipimpin Nirmala Dewita, mengatakan, perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 29 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. “Berdasarkan keterangan saksi, ahli, terdakwa dan barang bukti yang terungkap

dalam persidangan, terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sesuai dengan dakwan Jaksa Penuntut Umum (JPU),” kata Nirmala, Senin (26/11).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chandra Ertikanto selama satu tahun empat bulan penjara. Menetapkan barang bukti berupa pakaian korban saat terjadi pencabulan, menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan," ujar Nirmala saat membacakan amar putusannya.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut dua tahun penjara. Atas putusan tersebut, terdakwa maupun JPU menyatakan menerima.

Untuk diketahui, dalam surat dakwaan JPU, terungkap bahwa Chandra melakukan perbuatan asusila terhadap D, mahasiswinya se-

banyak tiga kali.

Peristiwa itu berlangsung di kampus ketika korban hendak melakukan bimbingan skripsi kepada Chandra.

Perbuatan pertama terjadi pada 13 November 2017 di ruangan Chandra.

Saat itu terdakwa meminta korban mencari proposal skripsi milik mahasiswa lain sebagai contoh proposal skripsi bagi korban. Setelah korban menemukan contoh proposal, tiba-tiba terdakwa mengambil proposal itu. Namun, saat mengambil proposal, terdakwa dengan sengaja menyentuh bagian intim korban.

Peristiwa kedua terjadi pada 29 November 2017. Dimana, korban bersama temannya mendatangi Chandra untuk berkonsultasi terkait skripsi.

Namun, perbuatan serupa terulang lagi. Dan ketiga terjadi pada 5 Desember 2017 siang,

juga di ruangan terdakwa.

Saat korban berada di dalam ruangan, terdakwa menutup pintu, lalu meminta korban berjanji tidak marah atas perbuatannya. Tak hanya itu, terdakwa meminta kepada korban untuk mengulangi perbuatannya.

Namun, korban menolak.

Seketika terdakwa marah dan mengancam tidak membantu korban untuk lulus jika tidak memenuhi kemauan terdakwa. Korban tetap menolak dan akhirnya pergi keluar ruangan.

Saat keluar gedung kampus, korban menangis dan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada temannya.

Kemudian hari itu juga korban pulang ke Metro. Sesampai di rumah, korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibunya, hingga akhirnya terdakwa dipolisikan oleh keluarga korban. (Kardo)

4

Selasa, 27 November 2018

PRINGSEWU - TANGGAMUS - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Dana Sertifikasi Guru Honorer Belum Dibayar Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Lenistan Naenggolan Korwil : Redaktur Pelaksana : Tampan Fernando Redaktur : Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Surya Sanjaya.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: Tutor Manalu.

Lampung Barat : Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

Pesisir Barat : Nova.

Lampung Utara : Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

Tulang Bawang : Erwin (Ka. Biro), Edwin.

Tulang Bawang Barat : Kadarsyah (Ka. Biro), Ari Irawan.

Way Kanan : Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Indro Wibowo.

Mesuji : Gusti.

Pracetak : Damar Singgih Wicaksono(Ka. Pracetak), Widya Firmadana, Rozaedi, Haykal M N. Sekretaris Redaksi : Frima Dayu Siallagan ManagerKeuangan: Linda Rosmala Dewi.

Staf Keuangan : Andi.

Manager Marketing : Indah Dwi Putri.

Sekretaris Marketing : Desisonia Lilia Hadiputeri.

Staf Online : Mitha (Koordinator), Mediyansyah, Sigit Pamungkas, Citra.

Pemasaran : Marozi, Hendra, Dodi, Sigit Darmaji.

Security : Andreas Syafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

Desain Medsos: Dian Permana, Citra.

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Disdik Tanggamus Sebut Terbentur Regulasi Baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus belum bisa membayarkan dana sertifikasi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) triwulan kedua dan ketiga, karena adanya regulasi baru.

Tanggamus (Kupas Tuntas) KEPALA Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tanggamus, Aswien Dasmie, menuturkan, Pemkab Tanggamus belum bisa mem bayarkan dana ser tifikasi guru triwulan dua dan tiga seperti yang di keluhan para guru PNSD (bukan guru honorer), karena ada regulasi baru yakni Permendikbud Nomor 10 tahun 2018 tentang juknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru PNSD. "Kami sih mau-mau saja membayarkan (dana sertifikasi guru PNSD), karena

uangnya ada. Tetapi kalau dibayar itu melanggar aturan, yakni Permendikbud Nomor 10 tahun 2018 tentang juknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru PNSD," kata Aswien, Senin (26/11).

Menurut A. Dasmi, terkait adanya regulasi baru ini sehingga berdampak tidak bisa dibayarnya dana sertifikasi guru triwulan dua dan tiga, pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan bagian hukum, Kejsksaan, Polres, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Dari hasil pertemuan itu

diputuskan, tidak dibayarkan.

Kalau kami sih maunya dibayarkan, tapi itu menabrak aturan. Bisa kena TPTGR (tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi) kita, bahkan bisa kena Tipor (tindak pidana korupsi, ini bahaya," kata dia.

Meski demikian, menurutnya, bagian hukum Pemkab Tanggamus masih melakukan kajian, agar dana sertifikasi ini bisa dibayarkan.

"Tapi sampai hari ini saya belum menerima hasil kajian itu. Dan yang pasti, untuk triwulan empat akan kita bayar karena para guru sudah memperbaiki ber kas," katanya.

Lebih jauh A. Dasmi mengatakan, dihentikan tunjangan sertifikasi triwulan dua dan tiga, menyusul adanya Permendikbud No 10 tahun 2018 tentang juknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan

Puluhan Kepala Pekon Dilantik Serentak

PARLEMENTARIA

Lampu Penerangan Jalan Harus Ditambah PRINGSEWU - ANGGOTA DPRD Kabupaten Pringsewu Hendra Gunawan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat harus menambah Lampu Jalan.

Menurutnya, lampu jalan sangat diperlukan untuk penerangan jalan khususnya pada malam hari sehingga bagi pejalan kaki, dan pengendara motor dapat melihat lebih jelas jalan yang akan dilalui.

Selain itu, dengan tersedianya lampu jalan seperti ditempat tempat yang rawan terjadi tindakan kriminal dan kecelakaan maka keselamatan berlalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan bisa lebih terjamin.

"Maka dari itu lampu jalan harus dipasang sesuai peruntukannya dan kami meminta kepada Pemkab Pringsewu untuk lebih banyak lagi memasang lampu jalan di titik titik tertentu sampai ke tingkat Pekon sebagaimana sesuai harapan masyarakat," ujar Hendra, Senin (26/11).

Menurutnya, lampu jalan juga sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran perekonomian masyarakat.

"Banyak petani di Pringsewu khususnya dipekon pekon yang berangkat subuh dan pulangnya malam hari dengan demikian tentu peran lampu jalan sangatlah mereka butuhkan," tandasnya.(Manalu**)

Ganggu Lalin, Satpol PP Tertibkan Ternak Liar Pesisir Barat (Kupas Tuntas) KEBIASAAN masyarakat melepas ternak secara liar masih saja terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Barat (pesibar) khususnya di Kota Krui. Akibatnya tidak hanya memakan tanaman penduduk juga mengancam keselamatan pengendara.

Bahkan ternak liar tersebut dibiarkan pemilik berkeliaran di tempat umum.

Dan juga kawasan wisata seperti di Pantai Labuhan Jukung Krui Kecamatan Pesisir Tengah, masih terlihat banyak hewan ternak yang sengaja diliarkan oleh pemiliknya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pesibar, Syaikhul Anwar, mengatakan bahwasannya pihaknya akan menindak tegas terkait hal tersebut.

"Mulai minggu depan kita akan melakukan razia ternak. Kita akan mulai khusus wilayah kota krui dulu" ujar Syaikhul.

“

Jangan sampai hewan ternak mengganggu keselamatan dan ketentraman masyarakat

�

Dilanjutkan Syaikhul, bagi pemilik hewan ternak yang melepas liarkan maka akan diberikan sanksi sesuai perda nomor 12 pasal 17 tentang trantibum.

"Bisa juga mengajukan sanksi pidana, karena melakukan pembiaran, sehingga mengancam keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat" ungkap Syaikhul.

Ditandaskannya, puhahanya mengimbau kepada pemilik ternak agar memelihara ternak sesuai ketentuan.

"Jangan sampai hewan ternak mengganggu keselamatan dan ketetraman masyarakat" pungkasnya. (Nova)

guru PNSD. Dimana, pada pasal 13, dicantumkan bahwa PNSD dalam golongan ruang II, III, atau IV yang memiliki sertifikat pendidik, diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan sesuai dengan sertifikasi pendidikannya. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana memenuhi semua kriteria penerima tunjangan profesi. Maka tunjangan profesinya akan dibayarkan setelah ada perubahan menjadi jabatan fungsional guru berdasarkan Surat Keputusan dari Badan Kepegawian Daerah.

"Alasan penghentian tunjangan sertifikasi guru PNSD tersebut belum mempunyai Surat Keputusan Jabatan Fungsional ( Jafung). Sementara SK Jafungnya baru mereka terima bulan September lalu," terang A. Dasmi. (Sayuti)

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

PELANTIKAN - BUPATI Pringsewu Sujadi melantik Kepala Pekon dari Kecamatan Pardasuka, Ambarawa dan Gadingrejo, di GSG Kecamatan Pardasuka, Senin (26/11).

Pringsewu (Kupas Tuntas) BUPATI Pringsewu Sujadi melantik secara serentak tiga belas Kepala Pekon (Kepala Desa) dari Kecamatan Pardasuka, Ambarawa dan Gadingrejo, di GSG Kecamatan Pardasuka, Senin (26/11).

Para Kepala Pekon yang dilantik, yakni, Jevi Hardi

(Kapekon Pardasuka), Wildan (Kapekon Tanjung Rusia), Nursalim (Kapekon Wargomulyo), Subali (Kapekon Sukorejo), Syafrizal (Kapekon Pardasuka Selatan), Mukhlis Sulistyo (Kapekon Pujodadi), kesemuanya di Kecamatan Pardasuka.

Selanjutnya Muhadi (Kapekon Parerejo), Ngadik (Kapekon Klaten), Darmawan (Kapekon Tulungagung), ke-

semuanya di Kecamatan Gadingrejo. Kemudian, AlHuda (Kapekon Ambarawa), Agus Wahyono (Kapekon Sumberagung), Didi Handoko (Kapekon Margodadi), serta Rokhmat (Kapekon Ambarawa Timur), kesemuanya di Kecamatan Ambarawa.

Acara pelantikan dihadiri para pejabat dan jajaran pemerintah kabupaten, ketua TP-PKK Hj.Nurrohmah

Sujadi, DPRD, muspida, para camat dan kepala pekon, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat beserta tokoh pemuda.

Bupati Pringsewu Hi.Sujadi dalam sambutannya berpesan, agar selalu memegang sumpah jabatan yang telah diucapkan.

Menurutnya, Kepala Pekon juga harus berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan Lembagalembaga Pekon, BHP, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama serta tokoh adat, disamping harus mampu menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat Pekon secara keseluruhan.

Sebab, kata dia, keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintahan pekon, pertamatama yang akan dinilai adalah pelayanan kepada masyarakat.

"Pelajari dengan baik dan seksama berbagai peraturan dan undang-undang mengenai pemerintahan, termasuk Undang-undang Tentang Desa, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan tugas sebagai kepala desa,� katanya.

Sementara itu, pada siang harinya, sebanyak dua belas Kepala Pekon di Kecamatan Pagelaran dan Pagelaran Utara juga turut dilantik. (Manalu)

Dihadapan Slankers, Parosil Ajak Tangkal Hoaks Lampung Barat (Kupas Tuntas) BUPATI Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus mengajak masyarakat untuk menangkal berita hoaks. Hal tersebut disampaikannya ketika menyapa ratusan masyarakat dalam rangka Rally Wisata Lambar yang di selenggarakan oleh Slank Fans Club (SFC) Lambar dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Lambar dan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata setempat.

"Kebanyakan masyarakat menilai negatif terhadap para slankers, tetapi pada kenyataannya club ini menyelenggarakan kegiatan positif seperti yang di selenggarakan pada hari ini. Slankers penting untuk dirangkul, karena merupakan bagian dari masyarakat Lambar juga," kata Parosil saat

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

FOTO BERSAMA - ANGGOTA Slank Fans Club Lambar dan Ikatan Motor Indonesia Lambar serta Dinas Pariwisata setempat foto bersama usai acara Rally Wisata Lambar, Senin (26/11).

memberikan sambutan pada acara yang bertempat di Rest Area Puncak Sumberjaya, Minggu (25/11) tersebut.

Selanjutnya, pria yang akrab disapa Pakcik ini juga mengajak para Slankers yang juga merupakan IMI tersebut bahwa menjelang pesta demokrasi pihaknya berharap suasana kondusif dan aman di Lambar harus selalu dijaga bersama, me-

ngingat karena kaum milenial pasti menggunakan media sosial dan di dalam media sosial ada banyak berita.

"Semua harus dapat memilah mana berita yang benar dan berita bohong atau Hoax. Maka dari itu diharapkan kita semua dapat menjauhi berita hoax tersebut, karena jika salah langkah atau salah menyikapi lalu menyebar berita

hoax maka bisa menjadi fitnah," tegasnya.

Selain itu, dirinya juga meminta agar para Slanker mempromosikan semua pariwisata yang ada di Lambar melalui jejaring sosial agar Lambar semakin terkenal dan juga menjaga nama baik Lambar saat kedatangan tamu atau wisatawan, sehingga para wisatawan merasa nyaman ketika datang ke kabupaten yang kita cintai ini.

"Kita harus sama-sama menjaga keutuhan NKRI dan jangan mudah terpengaruh dengan paham-paham radikal yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa ini," pungkasnya.

Dalam Rally wisata tersebut selain dihadiri Parosil terlihat hadir Kapolres Lambar AKBP Doni Wahyudi, Anggota DPRD Lambar, Kepala OPD, Ketua dan anggota IMI Dan SFC Lambar. (Iwan)

Selasa, 27 November 2018

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA - WAY KANAN

5

Sekolah Dilarang Tarik Iuran Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Metro, Ria Andari mengungkapkan komite sekolah tidak diperbolehkan menerima pungutan uang dari peserta didik atau orang tua yang sifatnya wajib dan mengikat.

Metro (Kupas Tuntas) "INI yang menjadi persoalan. Pemerintah juga anggarannya tidak cukup untuk mem-backup secara keseluruhan. Makanya kita minta partisipasi masya-

rakat," katanya sebelum mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro, Senin (26/11).

Pada sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan yang digelar di Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Rabu (31/10), bulan lalu, masyarakat sebagai orang tua dari murid yang

bersekolah di Kota Metro mengkritisi mengenai mekanisme dan batasan wewenang yang dimiliki oleh komite sekolah.

Masyarakat mengaku keberatan dengan adanya rapat komite yang tidak menyertakan seluruh orang tua murid. Tambah lagi, dari rapat tersebut terdapat keputusan bahwa terdapat nominal uang yang harus dibayar oleh orang tua.

Namun, Ria menilai bahwa adanya pungutan yang

nominalnya ditentukan secara sepihak yaitu oleh Komite Sekolah tanpa musyawarah, yang melibatkan orang tua murid ini, bukanlah merupakan pelanggaran.

Padahal, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan Komite Sekolah dilarang memungut dana pada murid atau wali murid.

"Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dengan sangat tegas dilarang melakukan pungut-

Lomba PKK-KB Kesehatan

Tiyuh Tunas Asri Terpilih Wakili Tubaba

LIHAT BAZAR TIM PKK berkeliling di beberapa bazar yang berada di perlombaan Kesatuan Gerak PKKKB, Senin (26/11).

Foto : Irawan/Kupas Tuntas

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) PENILAIAN lomba kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung, Tiyuh Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Terpilih sebagai Tiyuh dan kecamatan Yang mewakili Kabupaten Tubaba. Senin (26/11).

Kegiatan Kesatuan Gerak PKK Tahun 2018 kali ini Mengusung Tema "Melalui Kesatuan Gerak PKK-KB-Ke-

sehatan Kita Gerakan Keluarga Dan Masyarakat hidup Sehat Menuju Indonesia Sejahtera". Tema Tersebut di angkat agar dapat lebih meningkatkan kerjasama lintas sektor masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Dalam Sambutannya Ketua Tim Penggerak, Kornelia Umar, menyampaikan bahwa dalam penilaian intensif terhadap kesatuan gerak PKK-KB-Kesehatan Sudah di mulai Sejak Bulan Juli Sampai November 2018.

"Kami Lakukan Penilaian

terhadap kegiatan dimaksud untuk Tingkat Kabupaten, Dan yang terpilih adalah Tiyuh Tunas Asri sebagai kesatuan pelaksana gerak terbaik PKK-KB-Kesehatan Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan penilaian intensif ini sudah kami mulai sejan juli lalu dan berakhir pada November ini." Ujarnya.

Program dan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tiyuh tersebut, antara lain meliputi, pembinaan pada kelompok dasawisma, serta pembinaan pada PKK RW dan RT.

Kornelia Umar juga memaparkan, bahwa kegiatankegiatan yang sedang berjalan adalah Pelayanan IV A, peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua Kelompok Dasawisma dan Kader yang meliputi pencatatan, penyuluhan, dan mengaktifkan penyuluhan gizi, Bina Keluarga Balita.

Selain melakukan lomba tersebut juga terdapat beberapa bazar yang di gelar oleh Tiyuh Tunas Asri yang di ikuti oleh Beberapa Tiyuh Yang ada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Dalam bazar tersebut banyak menjual makanan jajanan serta Pernak-pernik kesenian yang di buat secara kreatif oleh masyarakat Tubaba.

Dengan terselenggarakan nya acara ini dapat menjadi wahana yang stategis untuk memamacu keberhasilan program Kesrak PKK Di Kabupaten Tubaba supaya kegiatan kesehatan tersebut dapat menanamkan prilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga, kesehatan lingkungan, melaksanakan posyandu serta menerapkan Pokja-pokja Posyandu. (Irawan/Bas/Lucky)

Dinkes Deklarasi Cegah BAB Sembarangan Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) telah menyelenggarakan Deklarasi Desa Open Defecation Free (ODF), bertujuan supaya masyarakat tidak Buang Air Besar (BAB) Sembarangan.

Majril, Sekretaris Dinkes Tubaba mengatakan, pada tahun 2018 sudah ada 16 tiyuh menjadi Desa ODF dari 103 desa yang ada di Kabupaten Tubaba.

"Alhamdulillah di tahun 2018 ini ada 16 tiyuh yang sudah melakukan Deklarasi Desa ODF yaitu Kecamatan

Tumijajar (Tiyuh Margo Mulyo, Tiyuh Margodadi, Gunung Timbul dan Daya Asri ), Kecamatan Pagar Dewa (Tiyuh Pagar Dewa Suka Mulya), Kecamatan Lambu Kibang (Tiyuh Gilang Tunggal Makarta, Lesung Bakti Jaya, Mekar sari jaya, Pagar Jaya dan Kibang Mulya Jaya)," ungkapnya belum lama ini.

"Kecamatan Gunung Terang (tiyuh Toto mulyo), kecamatan Tulangbawang tengah (tiyuh Tirta makmur dan panaragan jaya utama) dan kecamatan way kenanga (tiyuh indraloka 2) serta ada 17 Tiyuh ( 8 Tiyuh di Kec. Lambu Kibang dan 9 Tiyuh di Kec. Gunung Terang) yang sudah di verifikasi untuk Desa ODF harapannya tahun

2019 mendatang 17 Tiyuh yang ada di Kecamatan Lambu Kibang dan Gunung Terang bisa melakukan Deklarasi Desa ODF,"tutur Majril.

Majril mengatakan, selama ini banyak penduduk baik yang tinggal di desa maupun perkotaan masih BAB Sembarangan, terutama mereka yang tinggal di pinggiran sungai dan kebun.

"Melalui deklarasi ini kami harapkan agar Kepala Desa dan para kader untuk dapat membantu masyarakat membuat jamban sehat permanen, sehingga akan terhindar dari ancaman berbagai penyakit seperti diare, hepatitis dan cacingan," cetusnya.

Ia menerangkan, Diskes Tubaba telah bekerjasama

dengan pihak Danramil 41201/TBT (Babinsa) dan Babinkamtibnas untuk membantu membuat jamban sehat sebagai stimulan bagi keluarga tidak mampu, untuk tahun 2019 pun akan dilakukan hal serupa agar cita - cita masyarakat desa yang bebas dari BAB Sembarangan dapat terwujud.

Majril berharap agar program di tahun 2019 semua desa bebas dari BAB Sembarangan dapat terwujud, dengan kerjasama seluruh lintas sektor, baik pemerintah maupun swasta. "Semoga melalui Deklarasi Desa ODF masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak BAB Sembarangan,"tegasnya.

(Irawan/Bas/Lucky).

Pengamanan Lalulintas, Polres Kerahkan Puluhan Personel Pesawaran (Kupas Tuntas) JAJARAN Satlantas Polres Pesawaran kerahkan puluhan personel untuk pengaturan Lalulintas pada saat jam padat.

Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Pesawaran AKBP Popon Ardiyanto Sunggoro didampingi Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP Ridho Rafika, Senin (26/11).

"Satlantas Polres Pesawaran rutin melaksanakan Pengamanan, Pengaturan lalu lintas di pagi hari yang dilaksanakan di daerah rawan kemacetan dan rawan pelanggaran lalu lintas," ungkapnya.

Menurutnya, puluhan personel dikerahkan untuk melakukan kegiatan ter-

Foto : Reza/Kupas Tuntas

BANTU MENYEBRANG - JAJARAN Polres Pesawaran saat melakukan pengamanan jalur lalu lintas pada jam sibuk di wilayah hukum Polres Pesawaran, Senin (26/11).

sebut. "Kekuatan personil Satlantas Polres Pesawaran dalam pengamanan arus lalu lintas kita turunkan sebanyak 37 Personil dan 2 Personil dalam Penerangan dikmas lantas," ujarnya.

Ditambahkannya, dalam kegiatan tersebut personel ditempatkan pada titik daerah

rawan macet. "Metode giat yang kita laksanakan yaitu dengan melaksanakan pengaturan lalu lintas disetiap penggal jalan (perempatan, pertigaan), melaksanakan pengaturan dan penyebrangan anak sekolah di sekolahsekolah yang berada dipinggir jalan, memberikan penin-

dakan, peneguran terhadap pelanggar lalu lintas yang kasat mata atau yang melintasi wilayah gatur lantas dan memberikan penerangan dikmas lantas memberikan himbauan keselamatan berkendara untuk berkeselamatan," tambahnya.

Ia pun mengaku tujuan dari kegiatan tersebut untuk menciptakan Kamseltibcar di wilayah hukum Polres Pesawaran. "Tujuan yang ingin kita capai yaitu memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna jalan serta mengurangi kepadatan, kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas pada daerah rawan laka dan rawan macet guna terciptanya situasi kamseltibcar lantas yang kondusif," akunya. (Reza)

an dari peserta didik atau orang tua atau walinya," ujar Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Biro Hukor) Dian Wahyuni.

Ria sendiri membenarkan, bahwa antara komite dan orang tua harus bermusyawarah untuk melakukan analisis mengenai apa saja yang dibutuhkan sekolah sebagai penunj a n g e f e k t i f i t a s p e m be lajaran. Lalu, jika ada be saran nominal yang harus dibayarkan untuk meme -

nuhi kebutuhan itu, harus disepakati bersama dan tidak boleh mengikat atau dipaksakan.

"Contoh, sekolah butuh satu komputer. Akhirnya komite bahas bersama-sama dengan orang tua, mari kita duduk bareng. Jadi komite bersama-sama orang tua membahas ini. Tetapi ini bukan laju mutlak ditentukan.

Tetapi atas dasar musyarawah berdasarkan kemampuan masing-masing," tuturnya. (Firman)

Asyik Konsumsi Ekstasi, Mirwanto Diringkus Polisi Way Kanan (Kupas Tuntas) SATNARKOBA Polres Way Kanan meringkus pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi di Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kasatnarkoba Iptu Andre Try Putra, menjelaskan kronologis penangkapan yakni pada Jumat (23/11) sekitar pukul 23.00 wib, anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah hiburan organ tunggal di Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung, Kabupten Way Kanan dan ada indikasi penyalahgunaan Narkoba.

"Mendapat informasi ter-

Peserta Umroh Pesawaran Alami Peningkatan Pesawaran (Kupas Tuntas) JUMLAH peserta perjalanan umroh di Kabupaten Pesawaran terus mengalami peningkatan.

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona saat melepas peserta jamaah umroh di Aula Pemkab Pesawaran, Senin (26/11).

"Kami bersyukur sejak adanya kegiatan perjalanan umroh ini selalu ada peningkatan setiap tahunnya, dari 50 peserta, menjadi 110 peserta hingga saat ini," ungkapnya.

Menurutnya, ditengah adanya keterbatasan dirinya merasa senang bisa terus memfasilitasi masyarakat Pesawaran untuk berangkat ke tanah suci. "Mau saya sih 500 ribu jiwa masyarakat Pesawaran bisa berangkat umroh semua, tapi karena adanya keterbatasan terkait anggaran makanya kami pun dituntut untuk selektif guna menentukan masyarakat yang akan berangkat

“

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan motivasi kepada masyarakat serta meningkat hubungan harmonis

sebut, anggota langsung melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan sekitar pukul 01.30 wib didapati seorang pria yakni Mirwanto (33) warga Kampung Mujirahayu, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, sedang membelah narkotika jenis ineks di lokasi," ujarnya, Senin (26/11).

Sehingga pelaku Mirwanto beserta barang bukti satu butir sisa pakai Narkotika yang diduga narkotika jenis ekstasi langsung diamankan tanpa perlawanan dan pelaku langsung dibawa ke Polres Way kanan.

"Akibat perbuatannya, Mirwanto dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009, Tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun paling lama 20 tahun," ungkapnya. (Indro) umroh," ujarnya.

Ditambahkannya, semua kegiatan ini bisa berjalan berkat seluruh lapisan masyarakat dan petunjuk Allah SWT. "Yang memberangkatkan masyarakat ini, bukan saja sepenuhnya saya maupun pak Wakil (Eriawan) tapi Allah SWT yang menentukan, tapi kami lah yang dijadikan perantara untuk menunjuk siapa yang akan berangkat," tambahnya.

Ia pun berharap, para peserta perjalanan umroh dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. "Kami disini hanya ingin menitip doa, agar proses pembangunan di Kabupaten Pesawaran dapat segera ada percepatan untuk kesejahteraan masyarakat Pesawaran," harapnya.

Sementara itu, Kabag Kesosmas Setdakab Pesawaran Razak menuturkan bahwa, pada kegiatan ada sebanyak 110 orang jamaah yang diberangkatkan umroh.

"Pada tahun 2018 ini, ada sebanyak 91 orang laki-laki dan 19 orang wanita yang diberangkatkan umroh, dengan peserta termuda berusia 22 tahun sebagai Hafidz Alquran dan Muhamad Fuad berusia 79 tahun sebagai peserta yang paling tua," tuturnya.

Ia pun mengaku ada beberapa kriteria masyarakat yang bisa ikut dalam kegiatan ini. "Sesuai regulasi yang bisa ikut dalam kegiatan ini adalah pejuang agama islam seperti pengurus masjid, marbot, muadzin, guru ngaji petugas pengurus nikah, pensiun PNS, dan swasta," akunya.

Ia pun menerangkan bahwa, tujuan kegiatan ini adalah wujud kepedulian Pemkab Pesawaran dalam menjalankan ketaatan bagi umat muslim. "Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan motivasi kepada masyarakat serta meningkat hubungan harmonis antara Pemerintah terhadap masyarakat guna menambah wawasan pembinaan umat," tutupnya. (Reza)

6

Selasa, 27 November 2018

LAMPUNG UTARA

Bupati Minta Apdesi Tingkatkan Harkat-Martabat Desa Bupati Lampung Utara (Lampura) Agung Ilmu Mangkunegara minta Musyawarah Cabang (Muscab) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lampung Utara periode 2018-2023 dapat melahirkan generasi yang mampu meningkatkan harkat dan martabat desa.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Bupati Agung saat membuka acara tersebut di Gedung Serba Guna (GSG) Islamic Center Kotabumi, Senin (26/11).

Agung mengatakan, Apdesi harus ada regenerasi, salah satunya dengan me-

laksanakan muscab.

"Tujuan muscab memilih kepengurusan, ketika sudah terbentuk susun rencana dan strategi yang baru. Meningkatkan harkat dan martabat desa," kata Agung.

Hasil Muscab Apdesi Kabupaten Lampung Utara memutuskan memilih Edwaf Syahputra sebagai ketua. Edwar mendapatkan dukungan 93

suara dan Sulki memperoleh 48 suara serta Alwan 41 suara.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD Apdesi Lampung, Suardi Buyung, mengapresiasi jalannya muscab yang berlangsung dengan baik dan lancar. "Inilah sebagai bentuk sebuah demokrasi.

Dan dapat dijadikan contoh bagi kabupaten lain," ujarnya.

Sementara itu, Edwar Syahputra selaku Ketua Apdesi Lampura terpilih mengatakan, dirinya akan terus memperjuangkan aspirasi hak-hak kepala desa, perangkat desa, serta lembaga-lembaga lainnya agar lebih sejahtera di masa mendatang. (Sarnubi)

Puting Beliung Rusak 27 Rumah-2 Sekolah Foto: Ist

SERAHKAN MOBIL - KAPOLRES Lampung Utara menyerahkan mobil Toyota Innova Warna Putih milik korban pembunuhanAbdullah Fitri Setiawan alias Dufi yang ditemukan wargadi Desa Candi Mas Kecamatan Abung Selatan, kepada Kanit Reskrim Polsek Nunggal Polres Bogor, kemarin.

Kapolres Lampung Utara Serahkan Mobil Dufi ke Polres Bogor Lampung Utara (Kupas Tuntas) KAPOLRES Lampung Utara menyerahkan mobil Toyota Innova Warna Putih milik korban pembunuhan Abdullah Fitri Setiawan alias Dufi yang ditemukan wargadi Desa Candi Mas Kecamatan Abung Selatan, kepada Kanit Reskrim Polsek Nunggal Polres Bogor, kemarin.

Penyerahan BB tersebut langsung dilakuikan Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, kepada Kanit

Reskrim Polsek Nunggal Polres Bogor Iptu Enjo Sutarjo.

Kapolres Lampung Utara, AKBP Budiman Sulaksono mengatakan, dengan diserahkannya barang bukti kendaraan roda empat yang diduga kuat milik korban pembunuhan tersebut, maka secara khusus jajarannya akan membantu penyidik Jawa Barat untuk melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku yang sengaja meninggalkan kendaraan itu di Lampung Utara.

Diketahui mobil yang diserahkan itu merupakan salah

satu kendaraan yang masuk dalam daftar pencarian barang bukti khusus R4 jenis Toyota Innova Warna Putih tahun 2012 Plat B 1906 SZI. Kanit Reskrim Polsek Nunggal, Iptu Enjo Sutarjo, yang diperintahkan mengambil barang bukti tersebut menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Lampung Utara bersama jajaran dan khusus kepada warga masyarakat Lampung Utara yang dengan kesadaran memberitahukan kepada pihak kepolisian atas keberadaan kendaraan tersebut. (Sarnubi)

Lampung Utara (Kupas Tuntas) BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Utata mencatat ada 27 rumah warga dan 2 gedung sekolah yang rusak akibat tersapu angin puting beliung di Kecamatan Bunga Mayang dan Abung Selatan, baru-baru ini.

Kepala BPBD Lampung Utara, Karim SR mengatakan, atas musibah tersebut terdata oleh jajarannya ada 27 rumah warga yang terdampak bencana angin puting-beliung di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Dari 27 rumah itu 15 rumah ada di Kecamatan Bunga Mayang dan 12 rumah di Kecamatan Abung Selatan.

"Totalnya ada 27 rumah warga yang terkena musibah bencana alam itu. Selain rumah

warga juga ada beberapa gedung milik pemerintah, seperti SDN 2 Sukadana Udik dan SDN 2 Mulyorejo, Kecamatan Bunga Mayang," kata Karim SR, kemarin.

Menurutnya, bersama tim penanggulangan bencana daerah termasuk unsur kecamatan telah melakukan evakuasi terhadap korban. Selanjutnya melakukan pendataan agar dapat dibantu oleh pemerintah daerah. Sesuai instruksi langsung Bupati Agung Ilmu Mangkunegara belum lama ini, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan ditengahtengah masyarakatnya.

"Tim penanggulangan bencana daerah turun untuk membantu warga terdampak musibah itu. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Lampung Utara akan segera merealisasikan pro-

gram bantuan bagi warga terdampak angin puting-beliung di Desa Sukamaju, Kecamatan Bunga Mayang.

Sebagaimana dikatakan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, bahwa pihaknya telah memberikan bantuan awal pada masyarakat yang tertimpa musibah tersebut. Namun, itu bukan semata-mata bantuan diberikan, akan tetapi berkelanjutan kedepannya. Khususnya bagi mereka yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah dan membutuhkan perhatian khusus.

"Dari tim tanggap bencana daerah sudah turun dan memberikan bantuan pada tahap awal, dan ini akan berlanjut pada bantuan-bantuan lain. Khususnya mereka yang rumahnya rusak atau tertimpa kayu, sehingga membutuhkan bantuan segera," kata Bupati, baru-baru ini. (Sarnubi)

LAMPUNG TIMUR

Zaiful Minta Siswa Lebih Hormati Guru Lampung Timur (Kupas Tuntas) PENGURUS PGRI Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, menggelar peringatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-73 sekaligus memperingati Hari Guru Nasional di Lapangan Merdeka Kecamatan Purbolinggo, Senin (26/11).

Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari, serta Camat Purbolinggo Akih Sunaryo.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “Insya Allah kegiatan kita pada pagi hari ini nanti dapat menggugah siswa-siswi agar dapat lebih menghormati

bapak ibu guru yang telah mendidik mereka dengan sabar dan tekun. Karena para dewan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa” kata Zaiful.

Lebih lanjut Zaiful menjelaskan, semua guru harus beryukur dengan adanya peringatan HUT PGRI ke-73 sekaligus Hari Guru Nasional. “ Dan alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan jalan sehat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI),” ungkapnya.

Peringatan HUT ke-73 PGRI dan Hari Guru Nasional 2018 dimeriahkan dengan acara jalan sehat yang dilepas Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari.

Dilanjutkan penampilan polisi cilik Polres Lamtim, lomba bola voli antar guru PAUD, TK, SD, SMP dan SMA serta lari karung antar guru. (Adv)

PEMERINTAHAN

Penerimaan PBB Capai 93,6 Persen LAMPUNG TIMUR- BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) optimistis penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2018 terealisasi 100% menjelang akhir 2018. Hingga Senin (26/11), penerimaan Pemkab sektor PBB P2 tersebut sudah terealisasi sejumlah Rp14,510 miliar atau 93,62% dari total target Rp15,5 miliar.

Sekretaris Bapenda Kabupaten Lamtim, Taufik Hidayat mengatakan, setelah APBD Perubahan 2018 penerimaan dari sektor PBB-P2 ditargetkan sejumlah Rp15,5 miliar. Target penerimaan PBB-P2 itu tersebar di 24 kecamatan se-Lamtim.

“Dari 24 kecamatan itu, empat kecamatan ditargetkan penerimaan dari sektor PBB P-2 diatas Rp1 miliar. Keempat kecamatan dimaksud yaitu, Sekampung Udik ditargetkan sejumlah Rp1,366 miliar, Batanghari Nuban (Rp1,164 miliar), Sekampung (Rp1,026 miliar) dan Sukadana (Rp1,638 miliar),” jelasnya, kemarin.

Sedangkan 20 kecamatan lainnya, ditargetkan penerimaan dari sektor PBB P-2 tersebut bervariasi antara Rp143,705 juta hingga Rp998,032 juta. “Jadi empat kecamatan itu penerimaan PBB P-2 nya ditargetkan rata-rata diatas Rp1 miliar. Sedangkan 20 kecamatan lainnya ditargetkan bervariasi dari Rp143,705 hingga Rp998,032 miliar,” kata Taufik. Karena itulah kata dia, pihaknya optimistis bahwa target PBB-P2 Lamtim 2018 akan terealisasi 100% menjelang berakhirnya tahun anggaran 2018 nanti. Sebab untuk merealisasikan target itu, pihaknya sejak jauh hari sudah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi ke masyarakat dan menyampaikan surat edaran, peringatan dan teguran kepada seluruh camat mengenai target penerimaan PBB. (LP)

Foto: Ist

HADIRI SURVEI AKREDITASI - WABUP Lamtim Zaiful Bokhari menghadiri acara SurveiAkreditasi Program Khusus SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) edisi I di Rumah Sakit Permata Hati Kecamatan Way Jepara, Senin (26/11).

Wabup Lamtim Hadiri Survei Akreditasi di RS Permata Hati Wakil Bupati (Wabup) Lampung Timur (Lamtim) Zaiful Bokhari menghadiri acara Survei Akreditasi Program Khusus SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) edisi I di Rumah Sakit Permata Hati Kecamatan Way Jepara, Senin (26/11).

Lampung Timur (Kupas Tuntas) SNARS merupakan standar nasional akreditasi rumah sakit yang telah dite tapkan oleh KARS dan su dah mulai diberlakukan pada 1 Januari 2018 di seluruh Indonesia.

“Kita berharap bahwa rumah sakit ini dapat memberikan pelayanan terbaik

bagi masyarakat di Lampung Timur setelah dilakukan akreditasi,” kata Zaiful.

Adapun beberapa kriteria yang dinilai pada survei antara lain, pencegahan dan pengendalian infeksi, hak pasien dan keluarga, sasaran keselamatan pasien rumah sakit, serta kewenangan dan kompetensi staf.

Untuk diketahui survei akreditasi ini merupakan bentuk komitmen Rumah

Sakit Permata Hati untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut diawali pertemuan dengan Tim Surveior dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) yakni, Dr. Rosman Napitupulu, dan Rospita.

Dalam kesempatan tersebut, Zaiful berharap hasil survei nantinya dapat memuaskan dan bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Setelah kita melihat kondisi Rumah Sakit Permata Hati ini dari segi perlengkapan, Alhamdulillah rumah sakit ini siap melayani pasien dan tentunya kita berharap bahwa rumah sakit

ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Lampung Timur,” ujarnya.

Apalagi lanjut Zaiful, RS Permata Hati adalah satusatunya rumah sakit di Kecamatan Way Jepara yang memberikan pelayanan terhadap BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan).

“Oleh karena itu tentunya pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyambut baik atas dilakukannya survei terhadap rumah sakit ini, dan mudah-mudahan hasilnya nanti sangat memuaskan untuk rumah sakit dan kita semua,” ujarnya. (Adv)

Selasa, 27 November 2018

LAMPUNG TENGAH

Warga Serahkan Dua Pucuk Senpira Polres Lampung Tengah menerima dua pucuk senjata api rakitan (Senpira) dari warga setempat, Senin (26/11).

Penyerahan senpi jenis revolver diterima Kanitreskrim Polsek GunungsugihAiptu Wahyu didampingi Kanitintelkam Bripka M. Arief Kurniawan.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) Kasatreskrim Polres Lamteng, AKP Firmansyah mengatakan, senpi rakitan diserahkan oleh Agus (40), warga Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunungsugih, dan Sugiono (65), tokoh masyarakat Kampung Sinar Banten, Kecamatan Bekri. ”Dua senjata api ilegal itu diserahkan oleh warga se-

cara sukarela,” kata Firmansyah. Firmansyah pun mengimbau, masyarakat yang menyimpan atau menguasai senpi tanpa izin agar segera diserahkan.

“Kita terus imbau warga agar menyerahkan senpi tanpa izin. Mudah-mudahan masyarakat memiliki kesadaran, kita akan jamin tidak akan ditindak bagi masyarakat yang akan menyerahkan secara sukarela,” tandasnya. (Towo)

7

APEL ASN BUPATI Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto menjadi Pembina pada kegiatal apel ASN di lingkungan Pemkab Lampung Tengah, Senin (26/11).

Foto: Towo/ Kupas Tuntas

Loekman Jabat Ketua IOF Lampung Tengah (Kupas Tuntas) BUPAT I Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto dikukuhkan menjadi Ketua IOF (Indonesia Offroad Federation) Kabupaten Lampung Tengah. Pengukuhan dilaksanakan usai even Offroad Pepadun 5 yang dilaksanakan se lama dua hari. Pengukuhan Loekman berlangsung di

rumah dinas wakil bupati, Minggu (25/11).

Pembina IOF Lampung, AKBP Dono Sambodo menjelaskan, dengan dibentuknya pengurusan yang baru diharapkan siap bekerja sama dengan Pemda untuk menggelar even offroad pepadun berikutnya.

“Jangan sampai nantinya hanya ada struktur organisasi, namun tidak bekerja.

Saya ingin tahun depan event Pepadun 6 lebih me-

riah dengan hadiah yang lebih banyak dan banyak peserta dari daerah lain,” pesannya.

Sementara Anang Hendra Setiawan selaku Wakil Ketua IOF Lampung Tengah mewakili Loekman mengatakan, akan berupaya agar kegiatan Offroad Pepadun 6 tahun depan lebih meriah. “Apalagi, nantinya juga akan ada adventure memperkenalkan desyinasi wisata Lampung Tengah,” jelasnya. (Towo)

Gagal Nikah, Pemuda Gantung Diri Lampung Tengah (Kupas Tuntas)

Foto: Towo/Kupas Tuntas

SERAHKAN SENPIRA - DUA warga Lampung Tengah menyerahkan dua pucuk senjata api rakitan (Senpira) kepada petugas Polsek Gunungsugih, kemarin.

DIDUGA akibat gagal melangsungkan per nikahan, JK seorang pemuda (22) nekad gantung diri di dalam gubuk pada areal perkebunan kelapa sawit di Kampung Kotabaru, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah, kemarin. Korban adalah warga Kampung Sumbersari, Kecamatan Padang Ratu.

Kapolsek Padang Ratu, Kompol Indra Harlianto

menjelaskan, dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) tidak ditemukan bekas kekerasan fisik pada korban. Diduga korban meninggal dunia akibat gantung diri (bunuh diri). Jasad JK ditemukan sekitar pukul 07.30 WIB. Menurut Kompol Indra, tiga hari sebelum dite mukan gantung diri, JK pernah mengancam akan bunuh diri apabila gagal melangsungkan pernikahan. ”Latar belakang korban melakukan gantung diri diduga depresi dengan

gagalnya melangsungkan pernihakannya dengan wanita yang dicintai,” ujar Kompol Indra.

Masih kata Kompol Indra, di bagian tubuh korban terutama leher terdapat bekas memar akibat ikatan tali.

Sedangkan di bagian mulut mengeluarkan cairan kekuningan. ”Kami sudah menyerahkan jenazah kepada keluarganya untuk dikebumikan.

Sedangkan kasus gantung diri tersebut kini ditangani Polsek Padang Ratu,” terang Kompol Indra. (Towo)

LAMPUNG SELATAN PEMERINTAHAN

Pemkab Dapat Bantuan Bus Sekolah LAMPUNG SELATAN - PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) setempat, menerima bantuan satu unit bus sekolah dari Kementerian Perhubungan.

Kepala Dishub Lampung Selatan, Anasrullah menyatakan, bantuan bus sekolah tersebut akan disalurkan ke kabupaten setempat pada awal bulan Desember mendatang.

"Insya Allah, tanggal 3-5 Desember pihak kementerian akan datang ke sini lagi, dan rencananya akan menyerahan bantuan bus sekolah itu,” ujarnya, Senin (26/11).

Ia pun menyampaikan, bila Dinas Perhubungan Lampung Selatan akan kembali mengajukan permohonan bantuan serupa kepada pihak kementerian untuk tahun 2019 mendatang.

"Kita usulan sebanyak 3 unit lagu bus sekolah ini di tahun depan," kata Anas. Mantan Kasat Pol-PP dan Damkar Lampung Selatan itu menyatakan, bila permohonan bantuan bus sekolah tersebut, dalam upaya menekan angka terjadinya kecelakaan, mengingat tingginya angka kecelakaan lalulintas yang mencapai 338 kasus pada tahun 2017 dan sebagian besar melibatkan para pelajar.

"Berdasarkan data angka kecelakaan tahun 2017, 72,2 persen dialamai oleh pelajar yang masih berusia produktif," jelasnya.

Disisi lain, usulan bantuan itu karena fasilitas umum yang ada saat ini tidak memenuhi standar pelayanan maksimum (SPM). Pasalnya, sebagian pelajar menggunakan sepeda motor dalam melakukan aktivitas menuju pusat-pusat kegiatan pendidikan. (Dirsah/Edu)

PEMERINTAHAN

Janji Bahas Kades Pakai Uang PBB LAMPUNG SELATAN - Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto belum mau mengomentari terkait penggunaan sebagian uang tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh sejumlah kepala desa (kades).

Namun demikian, politisi PDI-P itu menyatakan, dalam waktu dekat ini pihak akan segera melakukan pembahasan kasus penggunaan uang setoran PBB tersebut.

"Nanti dululah. Besok akan kita bahasa masalah ini," ujar Nanang sambil naik mobil usai menghadiri rapat paripurna DPRD Lampung Selatan, Senin (26/11).

Ditempat yang sama, Plt Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan, Badruzzaman, tidak menampik kabar penggunaan dana tagihan PBB yang digunakan oleh sejumlah kades.

"Benar, ada kejadian seperti itu. Tapi hanya sebagian saja," ujarnya. Ia memperkirakan, uang yang digunakan itu berasal dari setoran PBB yang diterima kepala dusun dari masyarakat, kemudian disetorkan ke kades.

"Mungkin kepepet karena ada kebutuhan mendesak. Jadi uang tagihan dari masyarakat yang disetorkan oleh kadus digunakan terlebih dahulu. Kalau nilainya hanya sebagian, tidak semua," kata Badruzzaman.

Untuk diketahui, kasus penggunaan uang setoran PBB oleh kepala desa ini terungkap berdasarkan hasil dari laporan para camat dalam rapat percepatan penagihan PBB yang digelar Aula Dinas Kesehatan beberapa lalu Yusri Staf Ahli Bupati Keuangan saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, karena selaku pemimpin rapat tersebut mengatakan, bila pihaknya dalam waktu dekat ini akan memanggil pihak-pihak terkait, melalui asisten bidang pemerintahan dan kesra. (Dirsah/Edu)

Suporter Sriwijaya FC Bentrok di Jalinpatim Massa pendukung klub sepak bola Sriwijaya FC yakni Singa Mania dan Sriwijaya Mania, terlibat bentrok Jalan Lintas Pantai Timur (Jalinpatim) di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Senin (26/11) sekitar pukul 05.00 WIB. Lampung Selatan (Kupas Tuntas) TAWURAN antar suporter klub kebanggan masyarakat Palembang itu terjadi, akibat saling ejek saat menyaksikan pertandingan club kesayangan mereka Sriwijaya FC melawan Persija Jakarta di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Bekasi, Jawabarat beberapa waktu lalu.

Tawuran antar suporter pendukung SFC itu memuncak saat rombongan suporter Singa Mania melempari ekelompok suporter Sriwijaya Mania yang sedang beristirahat di sebuah rumah makan di tepi jalan lintas pantai timur ( Jalinpatim) Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang.

Tak terima atas pelemparan itu, akhirnya suporter Sriwijaya ikut-ikutan mela-

kukan pelemparan terhadap kendaraan yang mengangkut rombongan Singa Mania.

Aksi ini pun terus berlanjut. Rombongan kedua suporter ini kembali bertemu di lokasi simpang lima Ketapang, sekitar pukul 06.30 WIB, dan saat itu aksi saling lempar pun kembali berulang.

Untungnya, aksi tawuran antar pendukung club SFC ini dapat dilerai oleh anggota TNI dan Polri yang bertugas di daerah setempat. Menurut penuturan warga setempat, aksi tawuran antara suporter itu melibatkan puluhan orang.

"Kabarnya sih, sama-sa-

TERLIBAT BENTROK - MASSA pendukung klub sepak bola Sriwijaya FC yakni Singa Mania dan Sriwijaya Mania, terlibat bentrok Jalan Lintas Pantai Timur (Jalinpatim) di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Senin (26/11) sekitar pukul 05.00 WIB. Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

ma pendukung Club Sepakbola Sriwijaya FC. Kita nggak tahu penyebabnya apa.

Yang pasti aksi saling lempar tadi benar itu di Ruguk dan simpang lima ketapang," kata Muklisin.

Hingga pukul 17.00 WIB kemarin, sekitar 70 orang suporter SFC itu masih berada di lokasi simpang lima Ketapang, selebihnya telah melakukan perjalanan pulang ke Palembang. Keberadaan mereka masih, dipantau oleh sejumlah aparat keamanan Koramil 03/Kecamatan Penengahan, Satlantas, Satpol-PP Kecamatan Ketapang dan masyarakat setempat. (Dirsah/Edu)

8

Selasa, 27 November 2018

SAMBUNGAN

Menag Ingin Pembayaran Haji Mengacu Kurs Dolar AS Jakarta (Kupas Tuntas) MENTERI Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengusulkan pembayaran haji tahun 2019 ditetapkan dengan kurs Dolar. Hal itu karena pemerintah harus merogoh kocek besar untuk membayar selisih kurs Dolar pada pelaksanaan haji sebelumnya 2018.

"Untuk biaya haji 2019 kami Kemenag memang mengusulkan agar penetapan biaya haji itu ditetapkan dengan US Dolar. Kenapa karena lebih dari 95 persen pembayaran penyelenggaraan haji dilakukan dengan mata uang asing dengan Dolar dan saudi riyal (SAR)," kata Lukman, dalam Raker bersama Komisi VIII di Komplek DPR Jakarta, Senin (26/11).

Lukman mengatakan, sebenarnya 95 persen pembayaran penyelenggaraan haji dilakukan dengan mata

uang asing dengan Dolar (USD) dan Saudi Riyal (SAR).

Sementara penggunaan Rupiah tidak sampai lima persen, apalagi kurs Rupiah selalu berfluktuasi atau mengalami perubahan.

Dia menambahkan, pada pelaksanaan haji 2018 yang ditetapkan dengan Rupiah, pemerintah harus menggunakan relokasi anggaran Rp 530 miliar untuk membayar selisih kurs Dolar yang ketika itu ditetapkan hanya Rp 13.388. Akan tetapi pada pelaksanaannya kurs Dolar mencapai Rp 15.000.

"Untuk jadi catatan kita di tahun 2018 kita terpaksa menggunakan sampai Rp 530 miliar relokasi anggaran hanya untuk membayar kurs Dolar yang ketika itu kita tetapkan hanya Rp 13.388, tapi ternyata pada pelaksanaannya Dolar sampai menyentuh Rp 15.000. Jadi terpaksa dikeluarkan cukup besar," ungkap Lukman.

Dengan mengusulkan pe-

PT ... jelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2019.

Dia menyebutkan sudah ada beberapa perusahaan retail, terutama asing yang akan mengisi gerai-gerai terminal eksekutif tersebut.

Penyelesaian terminal, antara lain interior terminal, gerai komersial, garbarata dan tes comissioning, meliputi alur pergerakan, sistem, fasilitas dan layanan.

"Ke depannya ini juga akan menjadi mal bagi masyarakat Cilegon," ujar Ira. Ia melanjutkan, seiring dengan peningkatan pelayanan, tarif pun akan naik.

"Terminal dari segi tarif pasti

berubah terminal eksekutif Rp65.000," katanya.

Selain itu, ASDP juga membangun empat kapal eksekutif, yaitu KMP Sebuku, KMP Batumandi, KMP Portlink dan KMP Portlink III. "Kapal-kapal ini hanya akan menempuh waktu berlayar setengahnya, dari dua jam menjadi satu jam saja," katanya. Kemudian dermaga eksekutif di Dermaga 6 Merak dan Dermaga 7 Bakauheni yang akan disediakan garbarata untuk transfer penumpang dari terminal ke kapal.

Selanjutnya, aksesibilitas di Pelabuhan Merak akan

disiapkan jalur akses masuk melalui Terminal Terpadu Merak dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Cilegon.

Perubahan infrastruktur tersebut juga menyambut rampungnya Jalan Tol Trans Sumatera di mana pergerakan penumpang dan barang akan semakin meningkat.

"Setelah adanya Tol Trans Sumatera, yang terjadi profil konsumen berubah, walaupun ada moda baru, ayam hidup atau pisang mentah dari Lampung enggak mungkin naik pesawat, untuk itu kita memerlukan pengaturan yang baru," imbuhnya. (Ant) Dari Hal 1

dengan pesta demokrasi emak-emak.

Pertanyaanya kemudian, apakah pasangan caprescawapres yang menguasai suara kaum perempuan akan berhasil memenangkan Pilpres 2019? Jika berkaca pada jumlah mata pilih perempuan yang ditetapkan KPU, kemungkinan besar hasilnya akan tegak lurus dengan komposisi jumlah mata pemilih tersebut. Meskipun selisihnya hanya berkisar 100.000 suara dengan kaum pria.

Yang pasti, secara psikologis kaum perempuan akan lebih mudah disentuh melalui perasaan atau pendekatan emosinal. Berbeda dengan kaum pria, yang lebih mengedepankan rasional.

Prediksinya, siapapun pa-

Sidang ... perkaranya belum masuk ke PN," ujar Humas PN Tanjung Karang Manshur, Senin (26/11).

Namun, jika berkas perkara berikut alat bukti dan tersangka sudah dilimpahkan ke Penuntut umum, maka dalam waktu dekat sidang akan digelar di PN Tipikor Tanjung Karang.

Ia mengatakan, persidangan itu nantinya akan dikawal ketat oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Lampung. Sebab, perkara tersebut dinilainya sebagai kasus yang besar.

"Melihat perkara tersebut, nanti akan diadakan pengawalan. Ini kasus yang besar.

Jika dianalisa, akan ada pengawalan dari Polda Lampung," ungkapnya.

Sementara Waka Polda Lampung Brigjen Pol Angesta Romano Yoyol ketika dikonfirmasi menyatakan kesiapannya untuk menerjunkan petugas Brimob.

Untuk pengawalan tersebut, ia belum dapat merinci seberapa besar jumlah per-

netapan pembayaran biaya perjalanan ibadah haji menggunakan Dolar, menurut Lukman tidak ada kewajiban membayar kurs Dolar lagi pada tahun 2019. Pemerintah tidak ingin mengulang membayar selisih kurs tersebut.

"Oleh karenanya akan lebih aman bagi semua untuk penetapan biaya haji dengan USD, sehingga pelunasan yang dilakukan oleh jamaah terkait dengan selisih yang harus dibayarkan dari setoran awal yang sudah mereka bayarkan itu tinggal dikaitkan dengan berapa nilai kurs Rupiah pada saat pembayaran dilakukan. Sehingga tidak ada yang dirugikan dengan ketentuan seperti ini," ujar Lukman.

Ia melanjutkan, meskipun membuat acuan pembayaran biaya haji menggunakan Dolar, masyarakat tetap membayar dengan Rupiah.

Nantinya saat pelunasan biaya haji tergantung berapa kurs Rupiah saat itu. (Dtc) Dari Hal 1

Emak-emak ...

(KPU), rasanya sangat wajar dan logis bisa pasangan capres dan cawapres kemudian berlomba-lomba menarik simpatik kaum perempuan.

Berdasarkan hasil penetapan DPT KPU, tercatat jumlah mata pilih sebanyak 185.732.093 suara. Terdiri dari jumlah pemilih laki-laki 92.802.671 dan pemilih perempuan 92.929.422.

Ternyata pemilih kaum perempuan lebih banyak.

Dampaknya, saat ini ibuibu terlihat lebih aktif dibandingkan kaum pria untuk dihadirkan dalam sebuah kampanye. Dalam berbagai kampanye yang digelar kedua pasangan, kaum perempuan selalu mendominasi dalam tingkat kehadiran.

Tidak berlebihan, jika pesta demokrasi saat ini identik

Jokowi ...

sangan capres-cawapres yang mampu melakukan pendekatan emosional lebih intens dengan kaum emakemak, maka akan mendulang suara dominan.

Berikutnya, jangan sampai kemudian setelah pasangan capres-cawapres yang berhasil mendulang suara emakemak, saat memimpin nanti justru mengesampingkan kepentingan dan aspirasi kaum hawa. Jangan sampai pendekatan terhadap emak-emak saat kampanye ini, nantinya hanya menjadi kepentingan sesaat. Solusinya, tidak berlebihan kaum emak-emak menyondorkan kontrak politik dengan pasangan capres-cawapres, agar kepentingannya tetap dikedepankan setelah pasangan tersebut terpilih. (**) Dari Hal 1

sonel yang bakal disiagakan.

"Pasti dikawal. Kita hingga saat ini belum menerima permohonan pengawalan dari PN Tanjung Karang. Sifat pengawalan dari kami itu menunggu hingga ada permintaan," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan terkait dugaan suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kabupaten Lampung Selatan ke Pengadilan Tipikor Tanjung Karang.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menerangkan, pelimpahan dilakukan karena penyidikan terhadap kasus itu telah selesai. "Penyidik telah melakukan pelimpahanan barang bukti dan 3 tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2018 ke penuntutan (tahap 2)," ujar Febri

dalam keterangan tertulis, Jumat (23/11).

Febri menambahkan, terhadap adik dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu, KPK juga melimpahkan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan nilai sekira Rp 67 miliar. "Sidang rencananya akan dilakukan di PN Tipikor pada PN Tanjung Karang, Lampung," imbuhnya.

Jaksa Penuntut Umum ( JPU) KPK Wawan Yunarwanto menambahkan, tiga tersangka Bupati non aktif Lampung Selatan Zainudin Hasan, anggota DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho, Kadis PU-PR Lampung Selatan Anjar Asmara rencananya akan menjalani tahapan sidang pada awal Desember 2018.

"Akhir November penyidikan terhadap ketiganya di KPK akan rampung. Kemungkinnan awal Desember sudah bisa dimulai sidangnya," ungkapnya kepada awak media, baru-baru ini. (Ricardo)

semangat ibu-ibu di Lampung, saya yakin mampu melebih target yakni 75% suara," kata dia.

Sementara Ketua Srikandi Provinsi Lampung Eva Dwiana mengatakan, Srikandi Lampung baru berdiri selama 2 bulan yang merupakan wadah ibu-ibu rumah tangga yang tangguh dan juga wanita muda.

Meskipun Srikandi Lampung terdiri dari ibu-ibu, pihaknya yakin dapat berkontribusi untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf secara mutlak di Provinsi Lampung.

"Saya yakin, kami kaum ibuibu bisa membantu dari lintas partai, untuk membantu dan mempermudah dalam mensosialisasikan kemenangan Jokowi Ma'ruf," ungkapnya.

Eva juga mengungkapkan, pihaknya bersama seluruh anggota Srikandi Lampung sedang memulai menempelkan pamlet dan stiker dan mensosialisasikan programprogram Jokowi-Ma'ruf dari rumah ke rumah di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi

Dari Hal 1

Lampung.

"Kita memang bergerak dari rumah-rumah, tetapi kami juga akan bersatu dengan organisasi-organisasi yang memiliki satu tujuan yakni untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf secara mutlak yakni 70 persen suara di Provinsi Lampun. Bahkan, kami optimis dapat meraih suara yang diminta oleh Ma'ruf Amin sebanyak 75 persen suara," ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Lampung (Unila), Dedi Hermawan menilai, kedatangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf yang secara berturut-berturut ke Lampung untuk berkampanye, sangatlah wajar. Karena berdasarkan hasil survei-survei terakhir, prediksi suara keduanya di Pulau Sumatera khususnya Lampung masih belum mengembirakan atau belum aman.

"Oleh karena itu, mau tidak mau tim sukses me-

Obat ... dan makanan yang dimusnahkan di tahun 2018 ini senilai Rp12,8 miliar,” kata Syamsuliani.

Syamsuliani mengungkapkan, jenis pelanggaran yang ditemukan adalah mengedarkan obat Tanpa Ijin Edar (TIE) atau tanpa keahlian dan kewenangan, obat tradisional TIE dan atau mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), suplemen Kesehatan TIE, Kosmetik TIE dan atau mengandung bahan berbahaya serta pangan TIE dan kadaluarsa.

Jika dibandingkan hasil pengawasan pada 2017 temuan obat dan makanan tidak memenuhi ketentuan 2.093 item dengan nilai keekonomian Rp686.353.000. “Di tahun ini mengalami penurunan dalam jumlah item, namun terjadi peningkatan dari nilai keekonomian. Dimana pada tahun 2017 nilai ekonominya Rp 12,1 miliar," ungkapnya.

Setelah secara simbolis melakukan pemusnahan secara simbolis obat dan

Dari Hal 1

makanan ilegal hasil pengawasan, selanjutnya Syamsuliani bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Kusnadi melakukan pelepasan sepuluh unit mobil truk yang mengangkut barang-barang ilegal terse but menuju pemusnahan akhir di Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

Diketahui, peredaran makanan, obat, dan kosmetik ilegal di Provinsi Lampung masih marak. Setiap kali BBPOM menggelar sidak baik di pasar tradisional maupun modern, selalu ditemukan produk yang bermasalah.

Mulai dari bahan bakunya yang terlarang hingga beredar tanpa izin.

Lemahnya penegakan hukum bagi penjual dan distributor barang-barang ilegal itu diduga kuat menjadi alasan pedagang tidak kapok. Sebab selama ini petugas hanya melakukan penyitaan tetapi tidak ada sanksi hukum yang tegas.Hal ini disampaikan

Jembatan ... kendaraan atau 100 persen," paparnya di UPPKB Way Urang, Lampung Selatan, Senin (26/11).

Rahman menyebutkan, penindakan terhadap kendaraan melanggar termasuk penundaan perjalanan (bisa sampai 1x24 jam), surat peringatan pelanggaran ODOL hingga penurunan barang.

“Jadi kita siapkan gudang di situ misalnya ada kendaraan yang harus menginap. Pembiayaan penurunan barang semua ditanggungkan ke pihak yang melanggar," jelasnya.

Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi mengatakan, pemerintah berupaya memperbaiki konsep supaya citra jembatan timbang tidak seperti dulu yang dianggap sebagai lokasi terjadinya praktik-praktik pungutan liar (pungli).

“Kita accountable dan terbuka, apa yang dipekerjakan dipertanggungjawabkan ke masyarakat dan pengemudi.

Jadi kalau ODOL terlihat di display, pengemudi jadi tahu dia melanggar berapa. Kita tidak main-main kepada para pelanggar," tegasnya.

Budi Setiyadi juga mendorong realisasi transparansi layanan jembatan timbang dengan konsep baru yang lebih bersih. “Jembatan timbang yang gelap dan kotor itu jangan-jangan cerminan kinerja kita yang belum transparan, jembatan

ngarahkan pasangan tersebut untuk hadir di Sumatera khusunya di Lampung. Dan sesuai data menunjukan di Lampung ini posisi suaranya masih belum bagus. Sehingga kehadiran mereka untuk memperbaiki elektibitas suaranya di Provinsi Lampung," terang Dedi.

Dedi juga menerangkan, pastinya tim sukses setiap calon sudah memetakan kawasan diseluruh wilayah seIndonesia untuk mendulang suara, mengingat waktu yang pendek untuk mengunjungi setiap daerah atau provinsi di Indonesia.

"Provinsi Lampung me rupakan daerah yang cukup menantang untuk di k u njungi, karena termasuk daerah yang berpontensial untuk meraih suara. Mengingat, jumlah pemilih yang banyak dan jumlah data suara pada Pemilu 2014 yang lalu masih kecil. Maka dari itu calon presiden dan wakil presiden nomor 01 diarahkan ke Provinsi Lampung," pungkasnya. (Sule)

Ketua Ya yasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung, Subradayani.

Untuk itu, ia mendesak BBPOM Lampung dan Polda tak hanya menggelar razia, tetapi menangkap aktor pembuat kosmetik palsu di wilayah Lampung.

“Selain bisa merugikan masyarakat, tentu saja kosmetik palsu memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat juga," ujar Subradayani.

Selama ini, kata dia, tindakan tegas masih ja rang diberlakukan terhadap pembuat dan pengedar kosmetik palsu tersebut. Maka seharusnya penegak hukum dan instansi terkait tidak perlu ragu untuk menerapkan langkah tegas sesuai UU. “Selain BBPOM harus ada instansi atau penegak hukum yang terlibat, seperti kepolisian. Kalau hanya sekedar razia yakin saja, masalah ini nggak akan pernah selesai.

Harus ada efek jera,” tandasnya. (Erik/Wanda) Dari Hal 1

timbang itu harus terang dan bersih," katanya.

Budi menyatakan, bahwa konsep dan skema baru pembangunan Jembatan Timbang Way Urang akan diaplikasikan pada pembangunan jembatan timbang baru di seluruh Indonesia.

“Tujuannya adalah untuk menghidupkan jembatan timbang di seluruh Indonesia agar berbeda dari dulu. Dibangun dengan skema dan konsep baru seperti Way Urang ini," katanya.

Jembatan Timbang Way Urang yang diresmikan pada Oktober 2018 memang diakui Budi sangat berbeda dengan jembatan timbang sebelumnya. Menurut dia, pihaknya kini berusaha membuat citra jembatan timbang tidak seperti dulu yang dianggap sebagai lokasi sarat praktikpraktik pungutan liar atau pungli. Di samping itu, Budi juga akan menciptakan layanan yang lebih akuntabel dengan menerapkan tilang elektronik (e-tilang).

Usulkan Denda Rp1 Juta Kementerian Perhubungan juga mengusulkan kepada Mahkamah Agung menerapkan denda maksimal hingga Rp1 juta bagi pengemudi truk yang melanggar aturan kelebihan muatan. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan usulan itu sudah disampaikan secara lisan kepada Mahkamah Agung agar hakim di Indonesia mengenakan denda pelanggaran kelebihan mua-

tan Rp1 juta.

“Keinginan saya denda Rp 1 juta agar para pengusaha jera," kata Budi Setiyadi.

Selama ini, menurutnya, denda kepada pengemudi truk pelanggar aturan overdimention dan overload (ODOL) terlalu ringan yaitu rata-rata Rp250.000 per pelanggaran. Padahal denda sebesar itu masih sangat kecil dibandingkan dengan tingkat kerusakan jalan akibat truk ODOL yang dihitung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 43 triliun per tahun.

Oleh karena itu, dia akan menghadap ke Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat edaran agar semua hakim yang menyidangkan kasus pelanggaran muatan menerapkan denda maksimal. Budi melanjutkan pihaknya telah mengoperasikan 42 unit UPPKB di seluruh Indonesia guna menegakkan aturan hukum tentang pelanggaran kelebihan muatan.

Penindakan pelanggaran berupa tilang, penundaan perjalanan 1x24 jam dan surat peringatan untuk pelanggaran over dimention.

Untuk penindakan berupa penurunan muatan sebagai konsekuensi pelanggaran kelebihan muatan, Budi menegaskan wajib ditanggung oleh para pengusaha angkutan barang termasuk truk.

"Jembatan timbang adalah pengawasan, risiko terhadap biaya penurunan barang tanggung jawab pengusaha," ujarnya. (Tmp/Trb)

Selasa, 27 November 2018

IKLAN PENGISIAN RACUN API CVCAHAYAABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub.085107520099/081278001238

KOLAM CV. LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/ Nasional, b. Resepsi pernikahan, c . Peraya a n Ulang Ta h u n / Khitanan, d. Seminar/Reuni/Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman. Hub. 0853 8456 5777.Jln.P.AntasariNo.171B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A,BumiWaras,Telukbetung.Telp:(0721) 5605056,HP:081321214893.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak?

Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/ Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek.3.Bukutabungangaji+ATM.4.

IjazahTerakhir+SlipGaji.5.FotocopyKTP danKK.JlRayaHajumena,No.28Natar, Lamsel(SampingYamaha).07215613282.

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, PestaBonataon, DalamdanLuarKota.Hubunginsegera: 085216105475. Drs. Edison E. Sinurat.

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

9

JUAL BELI LOGAM MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788

10

Selasa, 27 November 2018

SELEBRITI

Ahmad Dhani Nyanyi Bohemian Anna Morinda Pimpin Rhapsody di Ruang Sidang Rapat Paripurna 6 Raperda DPRD Kota Metro mengadakan rapat paripurna pembicaraan tingkat II tentang pengambilan keputusan bersama terhadap 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Metro, sekaligus menandatangani KUA dan PPAS RAPBD tahun Anggaran 2019, di Ruang Sidang DPRD Kota Metro, Senin (26/11/2018).

Metro (Kupas Tuntas) RAPAT Paripurna di pimpin Ketua DPRD Kota Metro, Anna Morinda dan dihadiri Walikota Metro, Achmad Pairin dan Wakil Walikota Metro, Djohan, Anggota DPRD, anggota Forkopimda, Kepala Dinas/badan, lemtekda, Parpol, Ormas.

Walikota Metro Achmad Pairin mengatakan, 6 Raperda Kota Metro yang telah dibahas bersama diantaranya: Raperda Kota Metro tentang pengelolaan barang milik daerah, Raperda Kota Metro tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Metro Nomor 4 tahun 2014, tentang kawasan tanpa rokok, Raperda Kota Metro tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Metro Nomor 5 tahun 2012, tentang retribusi perizinan tertentu.

Kemudian, Raperda Kota Metro tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah kota metro nomor 4 tahun 2012, tentang retribusi jasa usaha, Raperda Kota Metro tentang perubahan keempat atas Peraturan daerah kota metro nomor 2 tahun 2012, tentang pajak daerah, Raperda Kota Metro tentang

perubahan kedua atas Perda Kota Metro Nomor 5 tahun 2011, tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Walikota Metro menjelaskan mengenai Raperda Kota Metro tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Metro Nomor 5 tahun 2012, tentang retribusi perizinan tertentu. Dimana perizinan tertentu termasuk dalam retribusi izin gangguan.

“Hal ini dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/2 ten-

tang tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 20 17, yang mengamatkan bahwa segera mencabut peraturan daerah yang terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan,” ujar Achmad Pairin.

Dalam kesempatan tersebut pula, Walikota Metro menyinggung mengenai retribusi perizinan yang meliputi retribusi izin trayek mengenai objek dan subjek retribusi. “Untuk itu juga perlu direvisi ulang, sehingga perlu dilakukan perubahan dan peraturan daerah yang ada perlu disempurnakan sesuai dengan ketentuan,” tandasnya.

Adapun kegiatan ini dilanjutkan dengan penandatanganan KUA dan PPAS RAPBD tahun Anggaran 2019 di depan anggota rapat hari ini. (Adv)

Foto: Ist

TANDATANGI KUA PPAS RAPBD - KETUA DPRD Kota Metro, Anna Morinda menandatangani KUA dan PPAS RAPBD tahun Anggaran 2019 disaksikan Walikota Metro, Achmad Pairin dan Wakil Walikota Metro, Djohan dalam rapat paripurna tentang pengambilan keputusan bersama terhadap enam raperda Kota Metro dan penandatangan KUAdan PPAS RAPBD tahun 2019 yang berlangsung di gedung DPRD setempat, Senin (26/11).

KUPAS TUNTAS JAKARTA - ADA momen menarik terjadi sebelum sidang kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Ahmad Dhani, kemarin (26/ 11) dimulai. Saat menunggu majelis hakim datang, pentolan Dewa 19 itu bernyanyi di ruang sidang.

Ahmad Dhani melantunkan lagu Bohemian Rhapsody milik band idolanya, Queen. Hal tersebut spontan membuat awak media yang berada di lokasi bergegas merekamnya.

Suami Mulan Jameela itu dengan suara khasnya menyanyikan Bohemian Rhapsody begitu lancar.

Tidak lama memang, namun momen tersebut cukup menarik perhatian para pengunjung pengadilan. "Sudah ya, sudah ya," kata Ahmad Dhani mengakhiri nyanyiannya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (26/11).

Seperti diketahui, ayah Al Ghazali ini kembali harus menjalani sidang terkait kasus ujaran kebencian. Kali ini sidang beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebelum sidang dimulai Ahmad Dhani sempat meladeni wawancara awak media. Banyak hal yang dibicarakannya termasuk soal film Bohemian Rhapsody.

Ahmad Dhani resmi dituntut dua tahun penjara terkait kasus ujaran kebencian. Tuntutan itu dibacakan oleh jaksa Hardiniyanti.

Dalam kasus tersebut, jaksa menilai Dhani terbukti bersalah karena menyebar

Ahmad Dhani

ujaran kebencian melalui media sosial, Twitter.

"Terdakwa terbukti secara sah menimbulkan kebencian antar golongan," kata Hardiniyanti.

Terkait tuntutan itu, Ahmad Dhani langsung memberi komentarnya usai sidang. Dia menilai tuntutan ini tidak jelas. Sebab menurutnya jaksa tidak menyebut kepada siapa ujaran kebecian tersebut ditujukan dalam kicauannya. "Siapa yang saya beri ujaran kebencian? Orang Cina, orang Arab, agama Islam, agama Kristen? Enggak ada," ujara Ahmad Dhani.

Pentolan Dewa 19 ini

kembali membandingkan kasus yang menjeratnya dengan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahmad Dhani merasa bahwa tuntunan jaksa hanya untuk menyamakan hukumannya dengan Ahok.

"Ini adalah tuntutan balas dendam, supaya sama dengan Ahok," ungkap Ahmad Dhani.

Merespons tuntutan jaksa, Ahmad Dhani dan kuasa hukumnya berencana mengajukan pleidoi. Pembelaan bakal disampaikan dalam waktu paling lambat dua pekan ke depan. "Saya akan ajukan pledoi," tutupnya. (Jpnn)

Peringati Hari Guru Nasional

Pemprov Lampung Ajak Guru Tingkatkan Kompetensi M Ridho Ficardo Gubernur Lampung

Bachtiar Basri Wakil Gubernur Lampung

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, mengajak guru selalu meningkatkan kualitas agar memiliki kompetensi yang sesuai perkembangan zaman.

cara bendera peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 73 PGRI 2018, di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (26/11/2018).

Peringatan mengusung tema 'Meningkatkan profesionalisme guru menuju pendidikan abad XXI'. Tema ini dipilih guna meniscayakan peningkatan profesionalisme menyangkut sikap mental dan komitmen para guru.

"Untuk itu, diperlukan guru yang profesional, guru yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang supercepat tersebut.

Hal ini guna untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dengan kompetensi global," kata Hamartoni.

Walaupun teknologi informasi berkembang demikian cepat dan sumber belajar begitu mudah diperoleh, peran guru sebagai pendidik tidak tergantikan kemajuan teknologi tersebut. Tugas utama guru adalah mendidik,

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) "ATAS nama pribadi dan pemerintah, saya mengucapan selamat kepada semua guru dan tenaga kependidikan Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, komitmen, dan segala ikhtiar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Hamartoni.

Ucapan itu disampaikan saat membacakan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, pada upa-

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi setiap peserta didik. "Oleh sebab itu, profesi guru sangat lekat dengan integritas dan kepribadian, guru tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya," kata Hamartoni.

Dia menyebutkan, dalam perluasan akses, pemerataan mutu, dan percepatan terwujudnya guru profesional, tahun depan Kemendikbud akan menerapkan kebijakan sistem zonasi. "Kebijakan sistem zonasi diharapkan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh tanah air," ujar Hamartoni.

Dalam pidato tersebut, Hamartoni menyampaikan terdapat tiga ciri guru profesional yang harus dimiliki para guru. "Pertama, guru profesional adalah guru yang memenuhi kompetensi dan keahlian inti sebagai pendidik. Kedua, guru yang profesional hendaknya mampu membangun kesejawatan.

Ketiga, guru yang profesional hendaknya mampu merawat jiwa sosialnya," kata dia.

Hamartoni mengatakan bangsa ini menitipkan amanah kepada para guru untuk memelihara, mengembangkan jati diri, dan membentuk karakter generasi penerus bangsa. Agar, bangsa ini menjadi bangsa tangguh, mandiri, berdaya saing, dan penuh toleransi. "Di pundak bapak dan ibu guru, kami gantungkan masa depan bangsa ini," ujar Hamartoni. (**)

Foto: Ist

BACAKAN PIDATO - Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, membacakan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke- 73 PGRI 2018, di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (26/11).

Selasa, 27 November 2018

EKONOMI

11

BPJS Kesehatan Dapat Suntikan Rp 5,6 Triliun SURABAYA - BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 5,6 triliun dari Kementerian Keuangan. Suntikan dana tersebut untuk melunasi tunggakan yang belum dibayarkan ke rumah sakit mitra kerja sama.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebutkan suntikan dana itu merupakan review kedua yang dihasilkan dari rapat dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Jadi hasil review kedua yang baru bersifat sementara itu adalah sudah diputuskan pemerintah akan menyuntik lagi dana subsidi Rp 5,6 triliun. Jadi ini akan segera berproses," kata Fachmi ditemui di Universitas Airlangga Surabaya, Senin (26/11).

Dia menjelaskan, review kedua tersebut merupakan lanjutan dari pertama yang dihasilkan sekitar dua bulan lalu. Dimana saat itu hasilreview pertama memutuskan pemerintah menyuntik dana tambahan Rp 4,9 triliun, yang itu sudah dibayarkan kepada rumah sakit yang ditunggak, hanya saja belum melunasi semua tunggakan.

Mengenai suntikan dana tambahan tersebut, BPJS Kesejatan sudah mengirimkan surat ke Kemenkeu terkait proses administratif pencairan dana. Proses administratif tersebut terkait penggunaan dana pemerintah yang besar itu.

Dia berjanji, begitu suntikan dana tambahan tersebut cair, pihaknya akan segera mengoptimalkannya untuk membayar tunggakan-tunggakan rumah sakit beserta denda-denda yang sesuai ketentuan. Dana tersebut akan segera didistribusikan ke rumah sakit seluruh Indonesia sesuai dengan tagihan-tagihan masuk yang sudah diverifikasi.

"Kami mohon kepada rumah sakit untuk tetap melayani dengan baik. Komitmen ini komitmen kami bersama unuk tetap menjaga program ini tetap berkelanjutan," ujarnya. (Ant/Rpk)

Kemenhub Kaji Pencabutan Subsidi Pesawat Perintis Jakarta (Kupas Tuntas) KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan wacana untuk mencabut subsidi harga untuk pesawat dan kapal perintis yang melayani jalur jalur daerah terpencil yang selama ini tidak tercover oleh kapal maupun pesawat komersial. Semula langkah subsidi ini diterapkan oleh pemerintah untuk bisa meringankan beban maskapai agar tetap mau beroperasi menjadi penghubung daerah terpencil.

"Awalnya masih disubsidi karena memang untuk bisa mutup gap marginmaskapai dan kapal yang memang kerap kali okupansinya tidak terpenuhi," ujar Kepala Bagian Organisasi dan Humas Ditjen Hubla, Gus Rional, Senin (26/11).

Namun, melihat perkembangan saat ini jalur perintis yang semula memang okupansinya tidak maksimal seiring berjalannya waktu saat ini rutenya sudah ramai.

Hal ini yang membuat pemerintah mempertimbangkan opsi untuk mencabut subsidi yang selama ini diberikan kepada jalur jalur perintis ini.

"Kalau rute nya sudah mulai ramai memang seyogyanya tidak disubsidi lagi.

Karena kan sudah bisa menutupi operasionalnya," ujar Gus Rional.

Apalagi, kata Gus Rional alokasi subsidi tersebut bisa dialihkan ke rute lain yang selama ini mungkin kebutuhannya tinggi namun okupansinya masih belum maksimal. Hal ini sejalan kata Gus Rional atas prinsip pemerataan dan akses satu harga untuk semua harga komoditas dari satu daerah ke daerah lain.

"Sehingga kita bisa membuka rute perintis yang baru.

Tetapi sepertinya hal ini masih dikaji lagi seperti apa mekanismenya," ujar Gus Rional.

Disisi lain, Direktur Angkutan Udara Kemenhub, Maria Kristi Endah Murni menjelaskan pengkajian kebijakan ini akan melibatkan seluruh pihak. Ia mengatakan hal ini jangan sampai hanya kebijakan dari pemerintah pusat.

Saat ini pemerintah masih ingin mendengar kondisi di lapangan dengan mendengar juga masukan dari pemda dan operator maskapai.

"Kami masih mau diskusi dan mengkaji ini bersama pemda dan operator maskapai juga," ujar Maria kepada Republika.(Ant/Rpk)

Foto : Ist

BEBASKAN PUNGUTAN - PEMERINTAH memutuskan untuk membebaskan pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya. Hal ini diterapkan lantaran harga minyak kelapa sawit mengalami penurunan drastis selama sepekan terakhir. Tampak seorang pekerja sawit sedang mengangkut hasil panen sawit.

Pemerintah Gratiskan Pungutan Ekspor Produk Sawit Pemerintah memutuskan untuk membebaskan pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya. Hal ini diterapkan lantaran harga minyak kelapa sawit mengalami penurunan drastis selama sepekan terakhir.

Jakarta (Kupas Tuntas) "SETELAH diskusi kami komite pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) sepakat bahwa pungutan kelapa sawit dan turunannya diputuskan untuk dinolkan sementara," kata Darmin

dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Se nin (26/11).

Darmin menjelaskan, rapat komite pengarah BPDP KS membahas pergerakan harga minyak kelapa sawit (CPO) di dunia yang turun dengan cepat dalam sepe kan terakhir. Dia mengatakan, sepekan lalu, harga

CPO masih bertengger di level 530 dolar AS per ton.

Sementara, saat ini harga CPO sudah mencapai 420 dolar AS per ton.

"Kami melihat ini sudah mendesak terutama bagi petani dan semua pemain kelapa sawit," kata dia.

Saat ini, pengenaan pungutan dari BPDP KS adalah sebesar 50 dolar AS per ton untuk produk CPO. Kemudian, pungutan untuk turunan pertamanya sebesar 30 dolar AS dan turunan kedua sebesar 20 dolar AS per ton.

Darmin menyampaikan, jika harga CPO membaik

menjadi 500 dolar AS maka pungutan akan diterapkan kembali dengan tarif lebih rendah dari tarif normal. Tarif pungutannya yakni sebesar 25 dolar AS per ton untuk CPO, 10 dolar AS per ton untuk turunan pertama, dan 5 dolar AS per ton untuk turunan kedua.

Kemudian, jika harga kembali membaik di atas 549 dolar AS per ton maka pungutan akan kembali seperti normal.

"Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan harga yang begitu rendah yang banyak pihak itu sudah rugi," kata Darmin. (Rpk)

Bantu RTM, Kementan Siapkan Rp 2 Triliun Jakarta (Kupas Tuntas) KEMENTERIAN Pertanian melanjutkan program pengembangan peternakan unggas lokal yang berbasis sumber daya genetik negeri sendiri.

Setelah sukses dengan program Kementan Bekerja, yang membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui ternak unggas lokal sebanyak 10 juta ekor sejak Agustus sampai pertengahan Desember 2018, Kementan akan melanjutkan tahun 2019 sebanyak 20 juta ekor dengan anggaran sedikitnya Rp 2 Triliun.

Himpuli (Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia) mengapresiasi program Kementan Bekerja, yang akan memberikan ban-

tuan 20 juta ekor unggas lokal kepada 400 ribu Rumah Tangga Miskin (RTM) di 20 propinsi mulai awal 2019. Menurut Ketua Himpuli, Ade M Zulkarnain, kebijakan Kementan yang melanjutkan program Kementan Bekerja pada 2019 adalah bukti dukungan atau komitmen dalam mengembangkan peternakan di pedesaan yang berbasis unggas lokal, baik ayam maupun itik.

Apalagi dengan anggaran yang disiapkan diperkirakan lebih dari Rp 1,5 Triliun yang berasal dari APBN. RTM tidak hanya mendapat bantuan ternak tetapi juga kandang, pakan dan obat-obatan.

“Kami berterima kasih serta sangat mengapresiasi dan akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk mewujudkan sekaligus mensukseskan program tersebut,”

kata Ade Minggu (25/11).

Program Bekerja yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga miskin itu adalah kelanjutan dari program yang sama pada tahun ini.

Sejak Agustus 2018, Kementan telah membagikan hampir 10 juta ekor ayam lokal dan itik di 10 propinsi. Setiap RTM menerima 50 ekor ayam lokal yang tujuannya untuk diternakkan sehingga mereka bisa mendapat penghasilan tambahan.

Menurut Ade, keberhasilan itu menepis keraguan sebagian kalangan peternakan terutama untuk penyediaan ternaknya. "Himpuli telah mengkonsolidasikan peternak-peternak unggas lokal supaya bisa memenuhi kebutuhan Kementan Bekerja,” ujarnya.

Program Kementan Bekerja 2019 kabarnya sudah harus dimulai pada awal 2019 yang realisasi pelaksanaannya akan dilakukan antara lain oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Penenelitian dan Pengembangan Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan.

“Langkah Kementan ini sudah jelas dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya genetik ayam negeri sendiri menuju cita-cita unggas lokal menjadi tuan rumah di Negeri Sendiri,” ujar Ade. Dari bantuan 50 ekor ayam diharapkan RTM bisa memperoleh pendapatan dari hasil menjual telur maupun dari penjualan ternaknya yang sudah dikembangbiakkan. (Rpk)

BPS Kesulitan Mendata Transaksi Toko Online Jakarta (Kupas Tuntas) BADAN Pusat Statistik (BPS) kesulitan mendata transaksi jual beli di toko online alias e-commerce.

Mendata perdagangan di sektor digital ini diakui memakan waktu tak sebentar,

meskipun sudah dimulai sejak awal 2018.

"Yang untuk e-commerce kita masih butuh waktu ya.

Agak susah karena memang ini sesuatu yang baru," kata Kepala BPS Suhariyanto di Seminar Satu Data Indonesia menuju Era Revolusi Industri 4.0 di Swiss-Belhotel, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Dia mengatakan, yang jadi kendala adalah sulitnya mengajak pelaku e-commerce berpatisipasi dalam memberikan datanya ke BPS. "Di negara manapun punya kendala untuk ajak partisipasi pelaku e-commerce. Tapi kita harapkan pelan pelan lah ya," sebutnya.

Sementara sekarang, BPS baru mengetahui gambaran besarnya saja dari perdagangan di e-commerce, yaitu komoditas yang paling banyak dibeli lewat online, misalnya fashion, alat kecantikan, alat elektronik, tiket, pemesanan hotel dan lain sebagainya.

Diakuinya, sebenarnya para pelaku e-commerce sudah cukup aktif memberikan data, namun data yang diterima BPS masih kurang.

"Jadi nampaknya saya masih perlu duduk lagi dengan teman-teman pelaku untuk menunjukkan bahwa

data ini memang penting untuk menyusun bagaimana big picture dari e-commerce Indonesia, jadi perlu waktu," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, BPS pada awal Januari 2018 memulai pendataan transaksi yang mencakup nilai dan volume di sektor digital ekonomi alias e-commerce.

Pendataan dilakukan sebagai upaya pemerintah mendorong pengembangan digital ekonomi yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (roadmap ecommerce) 2017-2019.

"Kami berharap pengumpulan data dilakukan minggu pertama dan minggu kedua Januari 2018 dan referensi waktu 2015-2016 tiwulanan dan 2017 bulanan," kata Kepala BPS Suhariyanto pada 15 Desember 2017. (Dtc)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | SELASA, 27 NOVEMBER 2018

Alat Bantu Coblos untuk Tunanetra Disiapkan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan desain surat suara dan desain alat bantu coblos atau template bagi pemilih tunanetra pada Pemilu17 April 2019 mendatang.

Komisioner KPU Lampung Divisi Hukum, M. Tio Aliansyah, mengatakan hal ini berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor:1775/PL.02-Kpt/01/ KPU/XI/2018 tentang desain suara dan desain alat bantu coblos bagi pemilih tunanetra pada Pemilu 17 April 2019 mendatang.

"KPU RI telah menetapkan desain surat suara dan alat bantu tamplate untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota," kata Tio, Senin (26/11).

Ia mengatakan, jenis surat suara untuk pilpres sesuai dengan jumlah pasangan calon. Kemudian untuk DPR RI sejumlah 80 jenis surat suara, sesuai dengan jumlah daerah pemilihan. Lalu untuk DPD RI sejumlah 34 jenis surat suara, sesuai dengan jumlah provinsi.

Untuk DPRD Provinsi sejumlah 272 jenis surat suara, sesuai dengan jumlah dapil.

Selanjutnya untuk DPRD kabupaten/kota sejumlah 2.206 jenis surat suara, sesuai

dengan jumlah dapil.

"Kemudian untuk pemungutan suara ulang ditetapkan sebanyak 1.000 surat suara setiap kabupaten/kota untuk pilpres dan 1.000 surat suara pada setiap dapil masingmasing tingkatan. Surat suara diberi tanda khusus berupa tulisan pemilu ulang dalam bentuk stempel," jelas dia.

Selanjutnya, ukuran surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sejumlah dua Pasangan Calon dengan ukuran 22 x 31 cm. Kemudian untuk Pemilu Anggota DPR paling banyak 10 calon dengan ukuran 51 x 82 cm.

Selanjutnya DPD dengan ukuran 45 x 55 cm untuk memuat paling banyak 27 calon. Kemudian surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dengan jumlah 10 calon dan paling banyak 12 calon menggunakan ukuran 51 x 82 cm.

Lalu, surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota maksimal 10, dan paling banyak 12 calon menggunakan ukuran 51 x 82 cm.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Perencanaan dan Logistik, Erwan Bustami, menambahkan, mengenai surat suara dan desain alat bantu coblos bagi pemilih tunanetra akan di validasi.

"Tanggal 30 November 2018 ini lagi mau validasi surat suara dulu di KPU RI, terkait pengadaan e-katalog oleh KPU RI," singkatnya. (LP)

PENYERAHAN LOGISTIK TINTA LOGISTIK tinta sidik jari untuk Pemilu pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) pada 17 April 2019, sudah tiba di Kantor KPU Mesuji dan KPU Bandar Lampung, yang diserahkan oleh Perusahaan Ekspedisi Cabe Raya, Senin (26/11).

Foto : Ist

Caleg Dicoret dari DCT

PKS Gugat KPU Lampung ke MA Pasca caleg Rifa’i dicoret dari DPT berdasarkan keputusan KPU Provinsi Lampung, DPW PKS Lampung berencana ajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) UNTUK diketahui, Rifa’i dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019, karena terbukti melakukan pelanggaran administrasi sebagai caleg yang masih berstatus Direktur PD Pasar Tapis Berseri.

Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono, mengatakan, pencoretan Rifa’i dilakukan

karena sampai saat ini tidak ada ajuan koreksi putusan Bawaslu Lampung oleh PKS yang masuk ke Bawaslu RI. “Iya, kami sudah memastikan dan melakukan pencoretan terhadap Rifa'i sebagai caleg, ini dilakukan setelah menerima surat dari Bawaslu Lampung dengan nomor 302/ K-LA/PM.05.0I/XI/2018, yang menyatakan mencabut surat penundaan pencoretan terhadap caleg tersebut," ujar Nanang, Senin (26/11).

Nanang menuturkan, setelah mendapat surat tersebut, KPU Lampung melakukan pleno untuk berita acara kronologis yang akan disampaikan ke partai politik.

Sebelumnya dilakukan penundaan, dikarenakan, dari pihak partai ada upaya koreksi yang diajukan kepada Bawaslu RI.

"Dengan begitu kita langsung menetapkan total caleg yang ikut serta dalam Pemilu 2019 mendatang. Untuk DPRD Provinsi Lampung berjumlah 968 caleg, dan akan segera kami laporkan ke KPU RI untuk dibuat desain surat suara, karena tanggal 30 November, divisi teknis akan ke Jakarta untuk menyampaikan laporan ini," bebernya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah. Dikatakan Khoiriyah, bahwa sampai saat ini Bawaslu Lampung belum mendapat informasi adanya upaya koreksi dari PKS di Bawaslu RI. "Belum ada informasi soal koreksi. Kalau tidak ada, KPU harus menindak putusan tersebut. Kalau ada, masih ada waktu 14 hari proses koreksi di Bawaslu RI," kata dia.

Sementara, Sekretaris Polhukam DPW PKS Provinsi Lampung, Siddik Efendi, menegaskan, tidak akan melakukan koreksi ke Bawaslu RI, melainkan akan mengajukan gugatan hasil putusan KPU ke Mahkamah Agung (MA).

"Setelah kami kaji, percuma saja kita melakukan koreksi itu, sebab hari itu tidak memungkinkan melakukan upaya koreksi ke Bawaslu RI, karena KPU juga sudah memplenokan," kata Siddik.

Dengan demikian, tegas Siddik lagi, pihaknya akan menempuh perkara ini ke MA.”Kami masih menunggu surat keputusan dari KPU Lampung, dan akan melakukan langkah selanjutnya. Setelah itu, kami akan mengajukan sengketa ke MA, karena undang-undang pemilu bisa diselesaikan di MA," jelasnya. (Sule)

Bawaslu RI: Upayakan Pencegahan Daripada Penindakan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DALAM melakukan pengawasan menghadapi Pemilu 2019 mendatang, Bawaslu hanya perlu memaksimalkan upaya pencegahan atau preventif.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI Divisi Penindakan, Ratna Dewi Petalolo, usai memberikan pengarahan kepada pengawas pemilu kabupaten/kota seProvinsi Lampung, di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin (26/11).

“Untuk menghadapi Pemilu 2019 mendatang, Bawaslu hanya perlu memaksimalkan dalam menyusun

kerja pencegahan,” kata Ratna.

Dikatakan Ratna, Bawaslu Lampung harusnya lebih mudah dalam menentukan dan melakukan pencegahan disejumlah titik rawan selama Pemilu 2019, terutama pada titik-titik yang menjadi wilayah sejarah terjadinya dugaan pelanggaran pada pilkada (Pilgub 2018) atau pemilu terakhir.

"Menurut saya, kinerja Bawaslu Lampung sampai saat ini sudah cukup baik, hal tersebut dikarenakan adanya SDM yang berpengalaman dan konsolidasi organisasi yang cukup bagus, sehingga penguatan kelembagaan mempersiapkan jajaran pengawas pemilu juga sudah melakukan dengan baik.

Sehingga sampai hari ini saya

tidak melihat kendala teknis baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan yang perlu dikhawatirkan," ungkap Ratna.

Provinsi Lampung, kata dia, masuk dalam kategori tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Namun, ia yakin dengan bekal pengalaman saat Pilgub 2018 lalu, Bawaslu Lampung mampu melakukan tupoksinya sebagai lembaga pengawas dengan baik.

Ratna membeberkan, untuk Provinsi Lampung didominasi oleh laporan adanya politik uang, meskipun banyak yang tidak terbukti, tetapi hal inilah yang mesti dijadikan kewaspadaan pada Pemilu 2019 mendatang, mengingat pada Pemilu 2019,

banyak kegiatan seperti pilpres dan pileg, tentu harus lebih diwaspadai.

"Bawaslu Lampung tentu sudah memetakan titik rawan tersebut. Sehingga setiap aktivitas peserta pemilu harus mampu sudah terdeteksi dimana, kampanye bentuknya apa, aktifitas bentuknya seperti apa, hal itu bisa terekam pada saat pengajuan pemberitahuan kampanye ke Bawaslu dan KPU. Jadi pengalaman pada Pilgub menjadi pelajaran penting bagi mereka dalam menyusun peta titik rawan, dan potensi pelanggaran dan pencegahannya," jelasnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, mengatakan, ada atensi khusus dari Bawaslu RI agar melaksanakan proses pelanggaran sesuai prosedur, kemudian dilihat dari semua aturan secara utuh.

Karena, menurutnya, masa kampanye yang telah berlangsung kurang lebih 2 bulan ini masih banyak terjadi dugaan pelanggaran.

Terutama soal pelaksana kampanye, banyak yang belum menyerahkan siapa pelaksana kampanyenya, meskipun sebagian sudah.

"Tim kampanye capres sudah, tetapi tim kampanye dari parpol caleg-caleg yang berkampanye belum semuanya yang didaftarkan. Jadi kalau belum mendaftarkan diri tidak bisa berkampanye, dan bisa saja dibubarkan apabila tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye," ungkapnya. (Sule)