Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Selasa, 18 September 2018

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | SELASA, 18 SEPTEMBER 2018

Pemda Bersih-bersih PNS Koruptor Lamsel 9 Pegawai, Pringsewu 5, Bandar Lampung 3 PNS Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PSN) yang pernah terlibat kasus korupsi mulai teridentifikasi. Di Kabupaten Lamsel ada 9 PNS, Pringsewu 5 PNS pernah tersandung korupsi dan Kota Bandar Lampung ada tiga PNS mantan koruptor.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SANKSI bagi para PNS mantan koruptor yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap/inkracht dari pengadilan negeri sudah tegas, harus dipecat secara tidak hormat sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor: 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap ASN Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa pemerintah daerah (Pemda) pun mulai mengindentifikasi PNS yang pernah terjerat kasus korupsi. Di Pemkot Bandar Lampung misalnya, berdasarkan data BKD setempat ada ada tiga oknum PNS yang pernah terlibat kasus korupsi. Yakni Welson (PNS Dinas PU divonis satu tahun), Helendrasari (mantan Kepala SMPN 24) dan Ayu Septaria (mantan bendahara SMP 24) yang >> Baca

Pemda Hal 8

BERI KETERANGAN KETUABawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah memberi keterangan terkait aturan pemasangan iklan caleg di media cetak maupun elektronik usai menghadiri rakor di Hotel Sheraton Bandar Lampung, Senin (17/9).

Foto: Sule/Kupas Tuntas

ď Ž Pileg 2019

Kampanye Di Luar Jadual Bisa Dipidana BANDAR LAMPUNG - BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung mewarning caleg agar tidak melakukan kampanye di luar jadual yang sudah ditetapkan per tanggal 23 September 2018 mendatang.

Pasalnya, untuk tahapan kampanye terutama pemasangan iklan di media cetak maupun elektronik hanya diberikan waktu selama 21 hari dimulai sejak 24 Maret sampai 13 April 2019.

Penegasan itu disampaikan Ketua Bawaslu Lam>> Baca

Kampanye Hal 8

Polda Bongkar Kasus Human Trafficking Gadis Lampung Dibawa Hingga ke Papua Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TIM Tekab 308 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung berhasil membongkar kasus perdagangan manusia (human trafficking) dengan menjanjikan korbannya untuk menjadi pekerja di hotel di Sorong, Papua Barat.

Pelaku diketahui bernama Febi Yuliana Dewi warga Jalan Udang II, Gang Bakri II, Kelurahan Garuntang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung melalui Kasubdit III Jatanras AKBP Ruli Andi Yunianto menjelaskan, tersangka ternyata berbohong terhadap korbannya berinisial NEPB yang masih

Bung Kupas ...

berusia 19 tahun, warga Kota Bandar Lampung. Bukannya jadi pekerja di hotel, korban malah dipekerjakan sebagai terapis panti pijat di Galaxy Spa yang berada di Jalan Pendidikan, Sorong, Papua Barat.

Terbongkarnya perdagangan manusia ini berawal dari adanya laporan yang disampaikan ibu >> Baca

Polda Hal 8

Ruwa Jurai

Tak Manusiawi POTRET kehidupan guru honorer di tanah air masih jauh panggang dari api. Berbeda jauh dengan kondisi guru PNS yang bisa mendapatkan penghasilan dobel dari gaji dan sertifikasi.

Padahal, keberadaan guru honorer sangat membantu untuk pemerataan tenaga pendidik, Zainal Hidayat, SH khususnya di sekolah-sekolah yang berada di daerah pelosok.

Realita inilah yang dialami para guru honorer di Kabupaten Lampung Barat dan mungkin juga sejumlah daerah lain di Provinsi Lampung. Di Lampung Barat, para guru honorer menjerit karena hanya diberi upah Rp50 ribu sebulan. Itu pun dibayarkan untuk tiga bulan sekaligus saat pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Lebih miris lagi, para guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun ini pun tertutup kesempatan untuk menjadi guru PNS. Pasalnya, mereka terbentur batas usia maksimal 35 tahun dan gelar akademik yang minimal harus sarjana atau strata1 (S1).

Tidak berlebihan, jika kemudian puluhan guru honorer ini pun mengadukan nasibnya di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya >> Baca

Tak Hal 8

22 Tahun Mengabdi, Guru Honorer Hanya Diupah Rp50 Ribu/Bulan Nasib para guru honorer katagori dua (K2) di beberapa daerah hingga kini cukup memprihatinkan. Di Kabupaten Lampung Barat misalnya, guru honorer harus perpeluh dengan gilasan zaman dengan mengandalkan gaji sebesar Rp 50ribu per bulan. Padahal, jasanya mengajar untuk mencerdaskan anak didik bangsa sudah berkisar puluhan tahun.

Lampung Barat (Kupas Tuntas) MERASA terabaikan, puluhan guru honorer K2 dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Barat ini pun mendatangi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, Senin (17/9). Mereka mengadukan nasibnya yang

hingga kini tak ada perbaikan dari Pemda setempat.

Salah satu guru honorer, Mulyani mengatakan, di Lampung Barat ada sekitar 150 orang tenaga honorer K2 dan rata-rata sudah bekerja di atas 14 tahun. Bahkan ada yang sudah 22 tahun mengajar. “Kalau begini kami merasa tersingkir dan dianaktirikan. Kok malah tenaga honorer yang baru yang diangkat," ungkap Mulyani sa-

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

SAMPAIKAN KELUHAN - PULUHAN guru honorer K2 di Kabupaten Lampung Barat mendatangi Kantor BKPSDM setempat, Senin (17/9) untuk menyampaikan keluhannya kepada Kepala BKPSDM, lantaran hingga kini tak ada peningkatan gaji dan pengangkatan PNS.

at menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BKPSDM Lambar.

Mulyani mengaku, sudah mengajar sebagai guru agama di SDN Sukarame Keca-

matan Belalau selama 22 tahun. Mirisnya, selama 22 tahun dirinya tak pernah mendapatkan upah layak. Ia >> Baca

22 Tahun Hal 8

2

Selasa, 18 September 2018

BANDAR LAMPUNG

Dokter Tolak Pasien BPJS Harus Disanksi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana merasa geram terhadap banyaknya polemik yang terjadi di beberapa Rumah Sakit (RS) swasta di Kota Bandar Lampung. Terutama sikap arogan dari oknum dokter yang menolak pasien peserta BPJS. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) REIHANA menegaskan, sangat tak etis jika seorang dokter di RS yang telah melakukan kerja sama (MoU) dengan pihak BPJS tetapi tak mau menerima pasien BPJS. Untuk itu Reihana meminta manajemen RS swasta agar bersikap tegas kepada dokter

tersebut. Ia pun mengingatkan jangan sampai kasus serupa terjadi lagi.

“Saya tak mau lagi ada rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS tapi dokter malah menolak pasien BPJS, kan aneh. Dokter tidak bisa beralasan tidak melayani pasien BPJS, kalau masih ingkar tolong dokter itu diberi sanksi,” tegas Reihana saat hearing di Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Senin (17/9).

“Kalau dia tak mau melayani pasien BPJS, maka dokter itu silakan membuat rumah sakit sendiri," timpalnya.

Menurut Reihana, di tahun 2019 persyaratan untuk bekerjasama dengan BPJS harus lebih baik demi kepentingan pelayanan. Berkaca dari beberapa kasus yang terjadi akhirakhir ini, pihak BPJS dan RS juga diminta meningkatkan koordinasi. Sehingga masyarakat tak merasa dirugikan dan terlayani dengan baik.

“Yang perlu diingat orang yang datang ke rumah sakit itu adalah orang sakit, jadi dilayani dengan baik saja mungkin pasien masih merasa sakit, apalagi jika dilayani dengan tidak baik," katanya.

Reihana menyadari dalam

(Kupas Tuntas) PERKAWINAN anak usia dini di Provinsi Lampung masih terbilang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase anak yang menikah di bawah umur 18 tahun pada 2017 mencapai 21,06 persen.

Angka itu memang masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 25,7 persen. Namun angka perkawinan anak di atas 10 persen merata tersebar di seluruh Provinsi Indonesia. Tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai 37 persen.

Untuk menekan perkawinan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggalakkan kampanye stop perkawinan anak dengan melibatkan perwakilan siswa SMA dari tiga kabupaten/kota. Yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran.

Kadis PPPA Provinsi Lampung, Dewi Budi Utami mengatakan, keterlibatan siswa sekolah dalam kampanye ini

diyakini mampu memberikan pengetahuan bagi generasi muda tentang bahaya perkawinan anak.

“Anak-anak yang kita ikutsertakan dalam kampanye adalah yang tergabung di forum anak, mereka telah dibekali materi yang akan dikampanyekan ke sekolahsekolah di tiga daerah itu.

Kalau kita pilih orang tua yang kampanye kan bisa saja tak didengarkan, makanya kita pilih siswa untuk kampanye karena pesan yang disampaikan mereka diyakini akan ditangkap dengan baik oleh teman-teman sebayaknya," ujar Dewi usai membuka kampanye di Hotel Marcopol, Senin (17/9).

Dia berharap kasus perkawinan anak di Provinsi Lampung bisa menurun karena secara mental, fisik, dan ekonomi, anak dinyatakan belum siap dan masih jauh dari kata ideal untuk menikah muda, sehingga akan memperpanjang rantai kemiskinan.

Menurutnya berbagai faktor penyebab terjadinya perkawinan anak seperti pergaulan bebas, hingga masalah ekonomi keluarga. Dimana

ngawasan terus menjalankan kewajibannya.

Di sisi lain, anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Abdullah Fadri Auli mengatakan, ketika pasien datang dengan kondisi yang mengkhawatirkan, pihak RS seharusnya lebih

Foto : Erik/Kupas Tuntas

BAHAS LAYANAN KESEHATAN - KOMISI V DPRD Provinsi Lampung menggelar hearing terkait layanan kesehatan dengan pihak rumah sakit swasta di Bandar Lampung, BPJS dan Pemprov Lampung di ruang rapat komisi V, Senin (17/9).

Perkawinan Anak Mencapai 21 Persen Bandar Lampung

memberikan pelayanan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sehingga perlu belajar dari masalah-masalah yang ada.

Dalam hal ini Dinas Kesehatan sebagai pembina wilayah yang memiliki fungsi pe-

orang tua menuntut anaknya cepat menikah karena dianggap akan memperbaiki kondisi ekonomi.

“Untuk mengurus diri sendiri saja anak-anak itu belum sanggup, apa lagi mengurus rumah tangga. Makanya setelah menikah potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga lebih besar. Kita berupaya untuk memutus rantai kemiskinan dan menginginkan mereka menggapai cita-cita mereka terlebih dahulu," harapnya.

Kabid Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, Dinas PPPA, Narso mengatakan, terdapat lima klaster konvensi hak anak yang harus terpenuhi yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

“Untuk menjadikan anak sebagai generasi penerus harus dilakukan pembinaan sedini mungkin. Kita tahu umur ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun sedangkan perempuan 20 tahun. Tapi kalau di umur 12 tahun saja sudah menikah maka yang ditakutkan berdampak buruk bagi kesehatan bayi dan keselamatan ibunya," ujar Narso. (Erik) PEMBEKALAN KAMPANYE - DINAS Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung menggelar pembekalan kampanye stop perkawinan anak, di Hotel Marcopolo, Senin (17/9).

Foto : Erik/Kupas Tuntas

mengedepankan fungsi sosial dibandingkan persoalan bisnis.

“Yang namanya masyarakat awam beda dengan petugas medis dan dokter. Masyarakat awam ketika perutnya sakit saja bisa membuat geger masyarakat kampung, tetapi mungkin tenaga medis menganggapnya biasa saja karena sudah sering menangani hal yang serupa.

Yang seperti ini jangan sampai dianggap remeh oleh dokter.

Saya berharap pihak RS mengerti dengan psikologi orang awam," tegasnya.

Angota Komisi V lainnya, Yandri Nazir mengatakan, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga harus berkomitmen dalam membina anggotanya. Sehingga setiap pasien yang datang dapat ditangani dengan baik. “Karena harus ditindak tegas kalau ada kasus seperti ini. Semua rumah sakit jangan membeda bedakan pasien yang datang berobat," katanya. (Erik)

Jabatan Sekda Provinsi Lampung Dilelang Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BADAN Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung membuka pendaftaran lelang jabatan Sekretaris Daerah Provinsi mulai tanggal 17 September hingga 1 Oktober mendatang.

Kabid Pengadaan Pegawai BKD Provinsi Lampung, Rendi Reswandi mengatakan, rekrutmen ini dilakukan berdasarkan surat pengumuman Nomor: 04-09/ PANSEL-JPTM/2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda Provinsi Lampung.

“Pemprov Lampung sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan seleksi ini,” ujar Rendi di ruang kerjanya, Senin (17/9).

BKD juga telah membentuk panitia seleksi dan sekretariat panitia seleksi lewat Keputusan Gubernur. Syarat jabatan untuk bisa mendaftar seleksi lelang sekda adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diutamakan eselon II A, dan maksimal berumur 58 tahun terhitung tanggal 17 November 2018. “Eselon II A itu tak hanya terbuka untuk Provinsi Lamping saja tetapi seluruh Indonesia, asumsi kita dua bulan seleksi lelang jabatan Sekda ini bisa selesai," ujar Rendi.

Untuk tim panitia seleksi terdiri dari lima orang yang diketuai oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri, Dr. Suhajar Diantoro, dengan beranggotakan dari akademisi Universitas Lampung Dr Ayi Ahadiat, Prof Yulianto, Dr Ari Darmastuti, dan akade-

misi UIN Raden Intan Lampung Erina Pane.

“Panitia seleksi nantinya akan menetapkan tiga nama yang diyakini layak untuk direkomendasikan ke Gubernur dan dilanjutkan ke Mendagri yang menentukan satu nama melalui Tim Penilai Akhir dengan beranggotakan dari Menpan RB, BKN, Seskab, dan Unsur terkait lainnya," jelasnya.

Menurutnya, pengisian jabatan definitif Sekda melalui tata cara yang tercantum dalam UU Nomor 5 tahun 2014, PP 11 tahun 2017, dan Perpres Nomor 3 tahun 2018.

“Bagi yang berminat mendaftarkan bisa melihat informasi lebih jelas tentang pengumuman dan lainnya dengan mengunjungi website resmi BKD Privinsi Lampung di http://web.bid4dokin.net,” tutupnya. (Erik)

Bandara Radin Inten II Sabet Anugerah Prima Utama Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SEBAGAI salah satu Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Perhubungan, Bandara Radin Inten II Lampung Selatan patut berbangga. Bandara komersial di Lamsel ini mendapat anugerah tertinggi penilaian bandara dalam lingkup pengelolaan Kemenhub, yakni Piala Prima Utama.

Anugerah tersebut diterima langsung oleh Kepala Bandara Radin Inten II Asep Kosasih Samapta dari Men-

hub Budi Karya di Jakarta, Senin (17/8). Acara itu digelar dalam rangka Peringatan Hari Perhubungan Nasional Ke-47.

Asep Kosasih menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada masyarakat Lampung atas dukungannya kepada Bandara Radin Inten II. “Piala ini menjadi motivasi kami untuk terus berbenah diri dan memberikan pelayanan serta keamanan bagi masyarakat Lampung," kata Asep.

Asep menjelaskan, penilaian tersebut sudah dilakukan oleh tim penilai yang

merupakan unsur gabungan sejak lima bulan yang lalu.

“Ada banyak kategori yang masuk dalam penilaian. Mulai dari kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, dan respon terhadap komplain. Kualitas pelayanan menjadi faktor utama dalam penilaian,” jelas Asep.

Menurut Asep, ada 30 item yang masuk dalam penilaian kualitas pelayanan. Di antaranya, kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, dan pengaduan. (Trb)

Cerita Bayana: Bertaruh Nyawa Atasi Konflik Kepala Biro Humas dan Protokol Povinsi Lampung, Bayana berbagi pengalaman kepada jajaran Kupas Tuntas selama belasan tahun mengabdi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sejumlah jabatan sudah dijalaninya, mulai dari Lurah hingga Kabiro Humas Pemprov saat ini.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SELAMA bertugas banyak pengalaman yang sudah diterima, baik suka maupun duka. Tak jarang ia harus pulang larut malam untuk mengikuti berbagai kegiatan, hingga bertaruh nyawa saat harus melerai warga yang terlibat bentrok.

Saat masih menjabat Camat Natar, Lampung Selatan, ia bahkan pernah berupaya meredam bentrokan antar kampung lantaran salah paham.

Bahkan sampai ada 1 korban

tewas. Untuk mengantisipasi serangan balasan dari desa tetangga, Bayana harus berkoordinasi dengan Polsek dan Koramil setempat.

“Waktu itu saya bahkan harus turun tengah malam untuk meredakan keributan.

Waktu itu ada beberapa rumah warga yang dibakar, dan saya minta warga yang diserang agar sembunyi dan matiin lampu rumah. Sementara warga desa yang menyerang untuk kembali ke desanya,” kata Bayana di ruang kerjanya, Senin (17/9).

Dalam mengatasi konflik seperti ini, Bayana menyampai-

kan satu poin penting, yaitu harus jadi pemimpin yang netral, sehingga semua warga dari kedua belah pihak bisa percaya.

Konflik semacam ini, kata dia, juga harus diatasi hingga ke akar masalahnya. Jika tidak, maka kemungkinan konflik itu bisa memuncak di kemudian hari.

“Sebagai pemimpin kita harus memposisikan di tengah, netral. Tidak ada memihak kemana pun. Maka masyarakat akan percaya kepada kita untuk menyelesaikan masalah itu,” kata dia.

Menjadi Camat di Natar, sambung dia, memang punya tantangan yang besar. Sebab Natar merupakan kecamatan yang sangat besar dengan sekitar 22 desa. Bahkan lebih besar dari Kota Metro. Bahkan beberapa potensi konflik di Natar sempat mencuat, namun berhasil diredam oleh Bayana.

Dengan prestasinya itu, Bayana bahkan sempat dipanggil jadi pembicara di Jakarta.

“Untuk mendamaikannya kita panggil kedua pihak dengan cara kekeluargaan. Kita potong sapi dan makan bersama.

Kemudian keadaan di sana kembali kondusif,” ceritanya.

Saat ini, Bayana dipercaya oleh Gubernur Ridho Ficardo menjadi Kabiro Humas dan Protokol. Ia mengaku awalnya tak ada pengalaman, terutama yang berurusan dengan pemberitaan di media. Saat ini, ia pun fokus menyiapkan semua agenda di Pemprov Lampung.

Sembari menjadi gerbang untuk menyampaikan berbagai informasi kepada awak media.

Kepada para stafnya, Bayana selalu menekankan agar bekerja maksimal dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. Bayana me-

Foto : Tampan/Kupas Tuntas

GELAR KUNJUNGAN - DIRUT Kupas Tuntas Donald Harris Sihotang didampingi Pempus dan Pemred Kupas Tuntas berdiskusi dengan Kabiro Humas Protokol Provinsi Lampung Bayana saat kunjungan ke Kantor Humas Pemprov, Senin (17/9).

ngaku tidak segan memberikan sanksi kepada staf Humas yang tidak disiplin. “Itu kalau ada staf yang tidak apel saya suruh larilari keliling lapangan,” ujarnya.

Terakhir pesan dia, sebagai ASN harus bekerja jujur. Jangan sampai ada yang melakukan pelanggaran dan jadi ‘ASN nakal’. “Karena saya dari awal sudah dididik Wajib Militer dan ditugaskan di Lapas Nusakam-

bangan. Tugas yang palingpaling parah sudah saya jalani, jadi kalau dapat tempat yang baik seperti ini (Kantor Pemprov), kerjanya harus bagus,” tandasnya.

Adapun, dalam kunjungan Kupas Tuntas ini dihadiri Dirut Kupas Tuntas Donald Harris Sihotang, Pemred Zainal Hidayat, Pimprus Suhaili, beberapa staf dan redaktur. (Tampan)

Selasa, 18 September 2018

BANDAR LAMPUNG

3

Kasus Pungli, Dua Kapolres Pasrah Tujuh oknum anggota Polri di Provinsi Lampung mendapat teguran dari Propam Polda Lampung karena ketahuan melakukan pungutan liar (Pungli).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DIKETAHUI, dua oknum berpangkat Bripda dari Satlantas Polres Mesuji, ketahuan memungut sejumlah uang terhadap supir truk di Jalur Lintas Timur tepatnya di Simpang Brabasan. Keduanya ketahuan karena telah viral di media sosial.

Selanjutnya, lima orang oknum Satlantas Polres Lampung Tengah diketahui berpangkat Brigadir ketahuan memungut sejumlah uang terhadap masyarakat yang ingin membuat SIM. Mereka ketahuan setelah dilakukan pengecekan oleh tim gabungan Mabes Polri dan Propam Polda Lampung.

Saat ditemui di Mapolda Lampung dalam rangka sosialisasi tentang pengamanan menjelang Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

Kapolres Mesuji AKBP Edi Purnomo memilih pasrah. Menurut dia, sejauh ini dirinya selaku pimpinan selalu mengingatkan para anggotanya untuk bekerja sesuai tugas.

"Tiap apel sudah diingatkan. Tapi ada saja yang ngeyel. Saya tidak bisa berkomentar lebih jauh, kan sudah ditangani Propam, semua keputusan ada di Propam," ujarnya, Senin (17/9).

Dia menyampaikan, bahwa kedua oknum berpangkat Bripda itu merupakan anggota yang baru saja ditugaskan di Satlantas. "Dulu mereka di Shabara, baru saja kita pindah ke Satlantas. Sejauh ini tidak ada pelanggaran yang pernah dilakukan, ini baru perdana," katanya.

Hal senada disampaikan Kapolres Lamteng, AKBP Slamet Wahyudi, memilih bungkam saat ditanya awak media soal keterlibatan ang-

Kapolda Inginkan Masyarakat Percaya Polisi Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto: Kardo/Kupas Tuntas

DIWAWANCARAI - KAPOLRES Lampung Tengah,AKBP Slamet Wahyudi saat diwawancarai awak media terkait kasus Pungli SIM yang melibarkan anggotanya, di Mapolda Lampung, Senin (17/9).

gotanya. Sejumlah pertanyaan tidak dijawab dengan gamblang. "Semua sudah diproses sama Propam. Saya dan Kasatlantasnya juga masih baru menjabat. Saya tidak tahu menahu soal kegiatan mereka," kilahnya.

Beredar informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, disebutkan bahwa Bripka H yang turut diamankan karena perkara itu adalah kerabatnya. Kapolres memilih diam.

Tidak membenarkan atau

membantahnya. Dia terlihat terburu-buru masuk mobil dinasnya sambil dihalangi oleh ajudannya sehingga kepalanya membentur pintu mobil saat hendak masuk.

Kabid Propam Polda Lampung, Kombes Pol Hendra Supriatna hingga kini masih memberikan keterangan yang sama sejak kasus pungli yang dilakukan oknum Polri mencuat di media. "Masih kita periksa. Dan mereka sudah kita beri pembinaan khusus," ucapnya. (Kardo)

BEBERAPA waktu lalu, Kapolri Jendral Tito Karnavian menyampaikan, bahwa tingkat kepercayaan institusi Polri di mata masyarakat sudah meningkat.

Di Provinsi Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto sebagai Kapolda setempat ingin mewujudkan hal itu sehingga survei tersebut dapat bertahan.

Hal tersebut disampaikannya, saat bersilaturahmi ke Lamban Kuning Kerajaan Kepaksian Skala Bghak, Minggu (16/ 9) malam. Kapolda pun mempunyai semboyan "Tiga P" dalam memimpin Polda. Hal ini pula yang dianjurkan untuk dilakukan anggotanya.

Tiga P itu adalah, proaktif, partnership dan problem solving. Pertama, proaktif yang dimaksudkan adalah bagaimana caranya petugas kepolisian sudah mengetahui terlebih dahulu apa persoalan yang ada di tengah masyarakat. Kedua, partnership, bagaimana caranya dengan keterbatasan yang dimiliki petugas kepolisian dari segi personil, anggaran dan sarana prasarana mampu menyelesaikan setiap persoalan.

“Dan ketiga yakni, problem solving, dimaksudkan untuk

Foto: Farhan/Kupas Tuntas

Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Tak Kuat Menanjak, Kontainer Tabrak Dua Truk (Kupas Tuntas) DIDUGA tak kuat menanjak, dan kehabisan angin rem, sebuah truk kontainer bermuatan kacang menabrak dua truk dibelakangnya.

Kecelakaan beruntun tersebut terjadi di Jalan. Ir. Sutami, Way Laga, kecamatan Sukabumi, Senin, (17/9) siang.

Akibat kecelakaan itu, dua

mobil truk fuso nopol BE 9095 BE, dan BE 9098 AU yang memuat batu split untuk pengerjaan proyek pembangunan jalan tol mengalami rusak berat di bagian depan, dan harus berhenti beroperasi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, dua mobil truk fuso nopol BE 9095 BE dan BE 9098 AU bermuatan yang mengalami kerusakan berat saat ini masih terparkir di lokasi kejadian. Sedangkan truk

kontainer sudah tidak ada di lokasi karena hanya mengalami kerusakan ringan di bagian belakang.

Salah satu sopir truk fuso, Wasis mengatakan, kecelakaan bermula ketika kontainer tidak kuat menanjak di tanjakan jalan Ir. Sutami yang juga berliku-liku.

Kemudian mobil kontainer tersebut juga diduga kehabisan angin rem sehingga menabrak mobil di belakangnya.

"3 mobil, satu kontainer, dua

fuso. Kontainer aman, udah berangkat, cuma kena buntut.

Kontainer nggak kuat nanjak, abis angin juga mungkin, mundur, nabrak," terang Wasis.

Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kecelakaan ini.

"Aman, alhamdulillah loncat semua kita," sambung Wasis diamini oleh rekan-rekannya.

"Yang penting sudah clear, bos kontainernya juga sudah kesini tadi ganti rugi," tutup Wasis. (Farhan)

Oktober, Urus Perizinan di Balam Secara Online Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandar Lampung segera menerapkan pengurusan perizinan secara online. Sehingga diharapkan bisa mempermudah masyarakat dan investor mengurus perizinan usaha.

Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bandar Lampung menggelar workshop kerjasama perizinan online selama empat hari sejak Senin (17/9) di Hotel Marcopolo.

Sekda Kota Bandar Lampung, Badri Tamam mengatakan, kegiatan itu digelar dalam rangka memberikan pembekalan kepada pegawai. Menurutnya, perizinan secara online ini bekerjasama dengan DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Pelatihan ini digelar agar pelayanan semakin mudah, cepat dan berbasis IT. Jadi petugasnya diberikan pembekalan, karena ini aplikasi, perlu diberi pengenalan ke-

pada petugasnya," kata dia seusai membuka acara itu.

Ia berharap, dengan adanya aplikasi perizinan online tersebut, dapat mengurangi hambatan dan penyimpangan saat izin masih diproses secara manual. Pihaknya juga mengundang perwakilan DPMPTSP Kabupaten Tanggamus dan Lampung Selatan agar bisa bersama belajar menerapkan perizinan online ini.

"Kami juga berharap dengan adanya perizinan seca-

(Kardo)

Herman Minta Tes CPNS Bersih Tanpa Calo

KECELAKAAN - INILAH kondisi Truk yang mengalami kecelakaan di Jalan. Ir. Sutami, Way Laga, kecamatan Sukabumi, Senin, (17/9) siang.

Bandar Lampung

setiap petugas kepolisian dapat menyelesaikan persoalan yang ada karena itu adalah bagian dari tugas. Namun semua itu harus diiringi dengan keikhlasan dan ketulusan. Agar semuanya dapat dijalankan dengan baik," ujarnya, usai mendengarkan kata sambutan Perdana Menteri Paksi Pak Skala Bghak Irjen Pol Ike Edwin. Dalam sambutan Ike Edwin mengatakan, bahwa Lampung termasuk Provinsi yang rawan dengan Narkotika, dan tindak kejahatan konvensional seperti pencurian dengan kekerasan. "Di jaman saya, Lampung disebut Pak Buwas dari Kepala BNN RI tidak rawan narkoba lagi. Urutan Lampung semula di posisi keenam, lalu menjadi ke-16," kata Ike Edwin saat mengenang kinerjanya saat menjabat Kapolda Lampung di 2016 lalu.

Menurut dia, penurunan posisi itu dibarengi dengan program yang disebut rembuk pekon. Tak hanya itu, kala itu Ike Edwin kerap melakukan kunjungan di beberapa tempat untuk mendengarkan keluhan dari masyarakat. "Itu saya lakukan agar menghindari adanya surat kaleng ke Mabes Polri. Sehingga seluruh keluhan itu dapat disampaikan ke saya waktu menjabat Kapolda," ungkapnya.

ra online melalui aplikasi ini.

Investasi bisa masuk dengan mudah. Investor tidak perlu datang ke Bandar Lampung tapi cukup melalui aplikasi saja," ujarnya.

Sekretaris DPMPTSP Bandar Lampung, Fachruddin menjelaskan, Kabupaten Deli Serdang dipilih karena menjadi daerah percontohan penerapan izin online yang telah direkomendasikan langsung oleh KPK RI. "Oleh karena itu kami mengambil ilmunya

disana difasilitasi KPK. Dengan sistem melalui aplikasi ini pemohon izin bisa memantau proses secara online dan transparan," kata dia.

Rencananya aplikasi perizinan Pemkot Bandar Lampung akan diluncurkan 16 oktober mendatang sekaligus penandatanganan MOU antara Walikota Herman HN dan Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan. "Untuk nama aplikasinya masih rahasia," ujarnya. (Farhan)

BERI SAMBUTAN SEKDABandar Lampung Badri Tamam memberi sambutan dalam acara workshop kerjasama perizinan online, di Hotel Marcopolo, Senin (17/9).

Foto: Farhan/Kupas Tuntas

WALIKOTA Bandar Lampung, Herman HN mengharamkan Pungutan Liar (Pungli) dalam penerimaan CPNS. Bahkan ia mengatakan akan memenjarakan oknum yang melakukan Pungli jika sampai terbukti.

“Nggak ada itu pakai-pakai duit, seperak pun jangan ada, kalau ada langsung sikat saja,” ujar HermanHN, usai menghadiri Rapat paripurna di DPRD Kota Bandar Lampung,, Senin (17/9).

Ia pun mengimbau agar para pendaftar nanti tak percaya dengan calo. Menurut dia uang tak akan menjamin si pendaftar bisa diterima atau tidak.

“Jangan percaya sama calo. Ini semua sudah me-

makai komputerisasi, jadi uang tidak akan menjamin.

Main murni saja, karena tidak ada yang boleh mirip-mirip pakai uang,” tandasnya.

Aksi pungli pun menurut Herman, dianggap sama dengan kegiatan haram yang biasa disebut judi.

Herman juga meminta jikalau kedapatan ada oknum yang melakukan hal demikian, dapat segera dilaporkan dan dijebloskan kedalam penjara. “hari itu langusng jeblosin ke penjara!

Pungli itu walaupun sedikit uangnya sama saja, itu tidak baik namanya,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mengumumkan alokasi penerimaan CPNS 2018 yang berjumlah 453 orang yang akan dimenepati tenaga kesehatan sebanyak 197 orang, guru 210 orang, dan tenaga teknis sebanyak 30 orang. (Wanda)

Bank Pasar Diubah Jadi PT Waway Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandar Lampung segera melakukan perubahan bentuk badan hukum, dan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung (Perseroda).

Raperda perubahan tersebut diajukan Walikota Herman HN dalam sidang paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (17/9).

Herman HN mengatakan, diajukannya Raperda tersebut untuk meningkatkan fungsi dan peran bank perkreditan rakyat. Hal itu berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2017 tentang pengelolaan bank

perkreditan rakyat milik pemerintah daerah.

Di dalam Permendagri itu, bank perkreditan rakyat milik Pemda perlu melakukan perubahan badan hukum, dan nama perusahaan menjadi perseroan terbatas. "Tentunya kami berharap dapat dibahas dan disetujui oleh dewan menjadi peraturan daerah dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Herman.

Herman mengungkapkan, dengan adanya perubahan itu, maka strukturnya pun akan berubah. "Nambah nambah direktur, komisaris. Kalau kantor sudah megah," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Bandar Lampung, Wiyadi mengatakan, atas usulan tersebut pihaknya akan membahas sesegera mungkin agar bisa secepatnya disahkan. "Sehingga apa yang kita harapkan untuk pembangunan Kota Bandar Lampung ini tidak terhambat," tandasnya. (Lp)

4

Selasa 18 September 2018

DirekturUtama: Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

PemimpinRedaksi/ Penanggungjawab: Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

WakilPemimpinPerusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Lenistan Naenggolan Korwil : RedakturPelaksana: Tampan Fernando Redaktur: Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan BandarLampung: Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

LampungTimur: Surya Sanjaya.

LampungSelatan: Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

LampungTengah: Sutowo.

Pesawaran: Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

PesisirBarat: Nova.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro),Edwin.

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Indro Wibowo.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak), WidyaFirmadana, Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: NilaAyuKusumaDewi ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi,FrimaDayuSiallagan.

ManagerMarketing: Indah Dwi Putri.

Sekretaris Marketing : DesisoniaLiliaHadiputeri.

StafOnline: Mediyansyah(Koordinator), Aprohan,SigitPamungkas, Citra, Mita.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

DesainMedsos: DianPermana,Citra.

Photographer: YogaAdiPratama.

KupastuntasTV: PrayogoDanuPutra.

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

OLAHRAGA

Juara O2SN Terima Bantuan TANGGAMUS - PENJABAT (Pj) Bupati Tanggamus, Zainal Abidin, menyerahkan bantuan kepada siswa SMPN 1 Air Naningan Ujang Santani Juara 1 O2SN cabang Atletik Tingkat Provinsi Lampung, dan pelatih Al Sunardi Guru Olahraga SMPN 1 Air Naningan.

Pemberian bantuan itu dilakukan pada momen pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tahun 2018 Tingkat Nasional, di Sport Center Universitas Muhammadyah Jogyakarta, Senin (17/9).

Bantuan itu diterima Ketua MKKS Kabupaten Tangggamus, Zulpajri, yang disaksikan Kadis Pendidikan, Aswin Dasmi beserta jajarannya, Kaban Bappeda Hendra Wijaya Mega, Seketaris BPKAD Suadi. O2SN Tingkat Nasional akan berlangsung dari tanggal 17 September 2018 hingga 22 September 2018.

“Saya berharap bantuan Pemda ini dapat memberikan motivasi kepada saudara Ujang Santani dan Pelatih Al Sunardi untuk dapat meraih hasil terbaik yang dapat mengharumkan Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus khususnya,” kata Zainal Abidin. (Sayuti)

KRIMINAL

Pelaku Curanmor Terancam 9 Tahun TANGGAMUS - TERSANGKA pencurian kendaraan bermotor (curanmor), Arman (27), berikut barang buktinya, dilimpahkan oleh Polsek Pugung Polres Tanggamus ke Kejari Tanggamus cabang Talang Padang, Senin (17/9).

Kapolsek Pugung Ipda Mirga Nurjuanda, mengatakan, pelimpahan tersebut berdasarkan surat Kejaksaan, tentang pemberitahuan hasil penyidikan tersangka Arman telah lengkap alias P21.

“Karena berkas perkara sudah P21, penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti (pelimpahan tahap II) kepada jaksa untuk dilimpahkan ke Pengadilan," kata Mirga.

Lanjut Mirga, bahwa tersangka Arman ditangkap di Kampung Batu Tunu, Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Selasa (17/7) lalu, saat bekerja proyek bangunan di wilayah tersebut.

"Penangkapan tersangka berdasarkan laporan korban Kamsan (25), kerugian sepeda motor Yamaha Vega-R B 6300 TGM," jelas Mirga.

Mirga menjelaskan, dalam melakukan aksi kejahatannya, tersangka tidak sendirian, namun bersama temannya bernama Sunari alias Isun (27), warga Pekon Sukaagung, Kecamatan Bulok Tanggamus, yang terlebih dahulu ditangkap.

"Modus kejahatan yang dilakukan tersangka, dengan berpurapura menanyakan alamat ketika bertemu korban di Jalan Dusun Sugiwaras Pekon Tanjung Kemala, kemudian temannya mengajak ngobrol korban, lalu tersangka memukul korban menggunakan kayu. Sehingga korban terjatuh. Lantas keduanya membawa sepeda motor korban," bebernya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam Pasal 365 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara. (Sayuti)

“

berpura-pura menanyakan alamat ketika bertemu korban di Jalan Dusun Sugiwaras Pekon Tanjung Kemala, kemudian temannya mengajak ngobrol korban

PRINGSEWU - TANGGAMUS - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

JALAN RUSAK – JALAN Podosari yang merupakan jalan penghubung Kabupaten Pringsewu-Lampung Tengah, rusak parah. Pengendara harus berhati saat melintas di jalan tersebut, Senin (17/9).

Foto : Haykal/Kupas Tuntas

Siswa SMA Hilang Saat Lompat ke Air Terjun Adi Mirsofi (16), seorang anggota Pramuka SMA Islam Kebumen, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, hilang saat mandi di Sungai Sangarus Curup Jarum Pekon Datar Lebuay, Kecamatan Air Naningan, Tanggamus, pada Minggu (16/9) sore.

Tanggamus (Kupas Tuntas) HINGGA pukul 21.30 WIB, Senin (17/9) , pencarian korban terus dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Diduga korban terhisap pusaran air dan hilang terseret derasnya aliran sungai Sangarus.

Informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa naas itu terjadi saat rombongan Pramuka pelajar SMA Islam

Kebumen sebanyak 62 orang termasuk pendamping terdiri dari putra dan putri berangkat menuju Curup Jarum Pekon Datarar Lebuay Kecamatan Air Naningan dalam rangka hiking.

Setelah melakukan beberapa kegiatan Pramuka, sekitar pukul 12.00 WIB, rombongan tiba dilokasi Curup Jarum dan langsung beristirahat untuk makan siang dan sholat.

Pada saat acara bebas, ada beberapa orang anak yang

mandi di sungai dan ketika teman korban beranjak ingin kedarat, korban menyusul untuk mandi dan melompat dari atas batu ke sungai.

Karena korban diduga tidak bisa berenang, korban pun terseret arus sungai.

Melihat kejadian itu, salah satu teman korban berusaha menolong, namun tidak bisa dan akhirnya korban tenggelam dan menghilang. “Adi terjun pas di tengah air terjun. Kalau kata warga, posisinya pas di titik air terhisap. Kemungkinan Adi terhisap dan tersangkut bebatuan," kata Imron (25), pembina Pramuka SMA Islam Kebumen.

Camat Airnaningan, Talut, mengatakan, pencarian korban sudah dilakukan sejak

hilangnya korban dilanjutkan Senin (17/9) oleh tim gabungan Basarnas Tanggamus bersama anggota TNI/Polri, BPBD dan dibantu warga setempat mulai dari pagi hingga sore, namun belum menemukan korban.

"Korban yang hilang pada hari Minggu siang dan sampai Senin sore belum berhasil ditemukan, tim gabungan masih akan terus melakukan pencarian bersama warga dan keluarga korban," kata Talut.

Pencarian korban yang tenggelam dilakukan dengan cara penyisiran di sepanjang Sungai Sangarus, juga ada warga yang melakukan penyelaman di lokasi pertama kalinya korban hilang. (Sayuti)

Empat Kendaraan Lebihi Tonase Terjaring Operasi Odol Mesuji (Kupas Tuntas) DINAS Perhubungan (Dishub) Mesuji bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, melakukan operasi over dimensi dan over load (Odol), di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Mesuji, Senin (17/9).

“Kendaraan yang kena operasi ada empat kendaraan, dan semuanya itu melebihi tonase dan dimensi,” kata Kepala Dishub Mesuji, Widada.

Widada menegaskan, bahwa Odol akan terus dilaksanakan sampai tidak ada lagi kendaraan yang melanggar. “Ya, akan terus kami lakukan sampai tidak ada lagi kendaraan yang melanggar Odol," jelasnya.

Dikatakan dia, bahwa

RAZIA – DISHUB Mesuji bersama Satpol PP setempat melakukan operasi Odol di sejumlah ruas jalan Kabupaten Mesuji, Senin (17/9).

Foto : Gusti/ Kupas Tuntas

kendaraan yang terkena operasi hari ini (kemarin), akan mengikuti sidang di Pengadilan Menggala.

“Mereka yang kena operasi Odol, akan di sidang di Menggala, surat kendaraan

mereka kami tahan," tegasnya.

Disamping itu, Kabid Keamanan dan Ketertiban Umum pada Satpol PP Mesuji, Dedy Agus Maryanto, mengaku, siap menjalankan

perintah dengan menjaga Aset Daerah Mesuji.

“Kami diperintahkan untuk membantu Dishub Mesuji menjaga aset daerah terkait insfratruktur jalan," singkatnya. (Gusti)

Komplotan Curas Diringkus, Dua Ditembak Lampung Barat (Kupas Tuntas) APARAT Polres Lampung Barat (Lambar) menangkap empat komplotan pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) yang kerap meresahkan pengendara sepeda motor.

Mereka ditangkap di Kawasan Wisata Rest Area, Pekon Simpang Sari, Kecamatan Sumberjaya, Senin (17/9) dinihari sekitar pukul 01.00 WIB. Kapolres Lambar, AKBP Tri Suhartanto, menjelaskan, para pelaku merupakan warga Lampung Utara, berinisial RI (24), AD (23), AAH (20) dan AS (18).

“Komplotan ini kita tang-

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

DIAMANKAN – EMPAT pelaku pencurian dengan kekerasan diamankan aparat Polsek Sumberjaya, pada Senin (17/9) dinihari sekitar pukul 01.00 WIB.

kap kurang dari 24 jam, usai beraksi pada Minggu (16/9) sore, di Kawasan Rest Area Sumber jaya,” kata Kapol-

res, Senin (17/9).

Pasca penangkapan, kata Tri, dua pelaku melakukan perlawanan, sehingga pe-

tugas terpaksa menghadiahi timah panas di masing-masing kedua pelaku tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, lanjut Tri, para pelaku berangkat dari Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, me ngendarai dua unit sepeda motor. Dan sesampainya di Kawasan Rest Area, ke mudian beraksi.

“Mereka mempunyai peran masing-masing. Dua orang mengawasi kondisi sekitar dan dua lagi sebagai eksekutor,”terangnya.

Kini, tambah Tri, para pelaku sudah diamankan di Mapolres Lambar guna pemeriksaan lebih lanjut. “Barang bukti yang kami amankan ada tiga unit sepeda motor,” ujarnya. (Iwan)

“

Selasa 18 September 2018

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA - WAY KANAN

5

PEMBANGUNAN

BSPS Harus Tepat Sasaran

BERI SAMBUAN – SEKDA Kabupaten Tulang Bawang, Anthoni, memberikan sambutan dalam acara sosialisasi dan rapat koordinasi teknis BSPS NAHP LOAN Tahun 2018, di Aula Pemkab setempat, Senin (17/9).

Foto : Edwin/ Kupas Tuntas

Sayembara Tangkap Maling Berhadiah Uang Lantaran sering terjadi pencurian di Suku V dan VI Tyuh Penumangan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tubaba, warga mengadakan sayembara kepada siapa saja yang menangkap maling akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai.

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) BERDASARKAN informasi yang didapat, selama bulan September 2018, tercatat 8 kejadian pencurian dengan modus pencurian.

Yang terakhir, pelaku berhasil membobol tiga rumah warga dalam waktu semalam dan membawa kabur satu unit sepeda motor.

“Kami menggelar sayembara bagi warga siapa saja

yang berhasil menangkap pencuri akan diberikan uang, bahkan hingga jutaan rupiah,” kata Ketua RT Suku V dan VI Tiyuh Penumangan, Ngemom, Senin (17/9).

Menurut Ngemon, kejadian pencurian terjadi setiap memasuki malam hari mulai dari Magrib. “Jadi pas warga sedang melaksanakan ibadah sholat Magrib, maling beraksi. Apalagi semalam warga Tulung senai mergokin pencuri itu lagi, dan sore nya ada penjambretan

HP di perempatan," ungkap Ngemom.

Geram dengan aksi pencurian tersebut, kata Ngemom, perangkat desa setempat sepakat membuat jadwal ronda malam sekaligus mengadakan sayembara berhadiah. “Sayembara tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat musyawarah. Jika berhasil menangkap maling akan diberi uang tunai, tapi hal itu masih menunggu surat pernyataan dari Kepalou Tiyuh,” jelasnya.

Ia kembali menegaskan, bagi siapa saja yang berhasil menangkap maling di kawasan Tiyuh Penumangan akan diberikan uang senilai Rp1 juta/satu orang yang ikut

DPRD Kota Metro Sahkan APBD Perubahan

Foto : Djohan/Kupas Tuntas

TANDATANGAN – WALI Kota Metro,Achmad Pairin, menandatangani keputusan terhadap Raperda Kota Metro tentang Perubahan APBD TA 2018, di Gedung DPRD setempat, Senin (17/9).

dalam ronda. “Kita sepakat bahwa siapapun itu harus ditindak, meskipun itu anak saya sendiri, kalau memang mencuri,”tegasnya.

Ngemom mengatakan, aksi pencurian dalam rumah di Penumangan mulai meresahkan warga setempat.

Bahkan, beberapa warga sempat memergoki pencuri, tetapi lagi-lagi berhasil lolos.

“Tapi penangkapan itu, tentunya harus dengan berdasarkan barang bukti," ujar dia.

Sementara, informasi yang diperoleh Kupas Tuntas, aparat kepolisian juga terus melakukan penyelidikan terkait maraknya aksi pencurian di Tiyuh Penumangan. (Irawan)

TULANGBAWANG - PEMKAB Tulang Bawang (Tuba) menggelar sosialisasi dan rapat koordinasi teknis percepatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) National Affordable Housing Program (NAHP) LOAN Tahun 2018.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tuba, Anthoni, berharap, program tersebut dapat terlaksana secara tetap sasaran. Dia menekankan agar para aparaturnya dapat bekerja maksimal sehingga penerima bantuan memang berhak untuk menerima.

Terlebih lagi bantuan tersebut ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan tujuan untuk meningkatkan keswadayaan rumah tidak layak huni.

“Jangan ada pungutan seperak pun. Kalau bisa kita yang ikut membantu. Ini kan program untuk orang yang tidak mampu," kata dia, saat membacakan sambutan tertulis Bupati Tuba, Winarti, di Aula Lantai ll pemkab setempat, Senin (17/9).

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukimanan Rakyat Kabupaten Tuba, Meilan Aziz, mengatakan, terdapat 500 unit rumah yang akan mendapatkan bantuan di wilayahnya.

"Ada 500 unit rumah yang menerima bantuan. Tersebar di delapan kecamatan dan 13 kampung se Tulangbawang," tukasnya. (Edwin)

Inspektorat Bentuk Klinik Konsultasi Pengawasan Metro (Kupas Tuntas) INSPEKTORAT Kota Metro menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) setempat untuk dapat melakukan konsultasi terkait hal apa saja yang berkaitan dengan masalah.

Terlebih lagi, klinik konsultasi ini dalam pembentukannya merupakan tindaklanjut dari banyaknya temuan masalah dalam pengelolaan keuangan dan juga kinerja.

“Klinik konsultasi dibentuk untuk menangani berbagai kekurangan dibidang pengelolaan uang. Klinik konsultasi juga merupakan bentuk inovasi inspektorat Kota Metro yang ditujukan bagi OPD untuk mengatasi masalah-masalah itu. Diharapkan, dengan inovasi ini terutama dalam pengelolaan keuangan berjalan se-

suai ketentuan," kata Inspektur Inspektorat Kota Metro, Jihad Helmi, Senin (17/9).

Sementara, kata Jihad, ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh OPD yang hendak berkonsultasi, yakni, pemohon melakukan pendaftaran dengan menyerahkan surat tugas, pemohon mengisi blangko pendaftaran yang tersedia di tempat pelayanan, pemohon menunggu diruang konsultasi, pelaksanaan konsultasi oleh petugas yang ditunjuk, konsultasi selesai, pemohon dapat meninggalkan tempat pelayanan.

“Klinik konsultasi ini, dalam pelaksanaannya tidak dikenakan biaya sedikitpun alias gratis. Semua OPD bisa berkonsultasi apa saja. Tapi, ingat sudah tiga hari KPK ada di Metro. Semuanya harus hatihati. Harus waspada. Jangan coba-coba. Demikian juga saber pungli," pesan Helmi. (Johan)

DD Tahap III di Tuba Siap Dikucurkan Tulang Bawang (Kupas Tuntas) SEBANYAK 145 dari 147 kampung di Tulang Bawang (Tuba) telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana desa (DD) tahap II. Laporan tersebut juga sekaligus untuk mengajukan pencairan DD tahap III atau 40 persen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ kelurahan Kabupaten Tuba, Yen Dahren, mengatakan, 145 kampung telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban DD tahap II sekaligus mengajukan pencairan DD tahap III. “Hampir 90 persen kampung sudah menyelesaikan pertanggungjawaban untuk mengajukan pencarian tahap III," ungkapnya, Senin (17/9).

Kendati demikian, lanjutnya, dari 147 kampung yang berhak menerima DD, masih ada dua kampung yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban DD tahap II.

“

Laksanakan pembangunan sesuai ketentuan. Lakukan pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel

”

Dua kampung tersebut yaitu Kampung Karya Cipta Abadi (KCA) di Kecamatan Rawajitu Selatan dan Kampung Bakung Ilir di Kecamatan Gedungmeneng.

"Dua kampung masih dalam proses peninjauan.

Kampung KCA belum selesai karena status kampung masih dalam tahap proses peninjauan. Sementara Kampung Bakung Ilir belum menyelesaikan laporan, masih terus kita dorong," katanya.

Mantan Kepala Kesbangpol Tuba ini, mengaku, untuk mengoptimalkan penyaluran DD, pihaknya telah berkoordinasi dan menyampaikan laporan realisasi

pencairan tahap I dan tahap II kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN).

"Informasi yang kita terima dari KPPN Cabang Kotabumi dalam rapat forum diskusi tanggal 6 September lalu, untuk proses transfer DD tahap III dari RKUN ke RKUD akan dilakukan pada Minggu ke IV bulan September. Alhamdulillah Kabupaten Tuba menjadi Kabupaten pertama di Lampung yang sudah menyampaikan laporan realisasi dana desa tahap I dan tahap II," bebernya.

Ia berharap, ke depan nya pemerintahan kampung dapat lebih mandiri dalam mengelola kampung dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan, pembangunan kampung dan memanf aatkan kekayaan alami kampung masing-masing.

"Laksanakan pembangunan sesuai ketentuan.

Lakukan pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel," pesannya. (Edwin)

Pengedar Sabu Diciduk Saat Transaksi Way Kanan (Kupas Tuntas) BT (41), warga Kampung Srimenanti, Kecamatan Negara batin, Kabupaten Way Kanan, diringkus Anggota Unit Satreskrim Polsek Negara Batin, saat akan melakukan transaksi narkotika diduga jenis sabu di Kampung Karta Jaya, Kecamatan Negara Batin, Minggu (16/9) malam.

Kanit Reskrim Polsek Negara Batin, Ipda Banik, membenarkan penangkapan pe-

ngedar sabu tersebut. Ia mengatakan, bahwa sebelumnya anggota unit Satreskrim Polsek Negara Batin mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa pelaku BT sering melakukan transaksi narkoba di Kampung Karta Jaya, Kecamatan Negara Batin.

“Mendapati informasi itu, anggota langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka saat melintas di Jalan Kampung Karta Jaya Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan," ujarnya, Senin (17/9).

Dari hasil penggeledahan, kata Banik, ditemukan barang bukti berupa satu buah plastik kecil berisikan narkotika diduga jenis sabu, dua buah plastik kecil, satu perangkat bong, tiga buah korek api, satu buah kaca pirek dan uang tunai Rp179 ribu.

"Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku BT dijerat Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika," tandasnya. (LP)

6

Selasa, 18 September 2018

LAMPUNG UTARA

Wakapolres Periksa Kelangkapan Personel Launching Program Back To Masjid Lampung Utara (Kupas Tuntas) MEMPERINGATI Tahun Baru Islam 1440 Hijriah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) STKIP Muhammadiyah Kotabumi melaunching program Back To Masjid. Sekertaris Umum HMI komisariat STKIP Muhammadiyah Diana Ali, mengatakan dalam rangka memperingati 1 Muharam 1440 Hijriah HMI komisariat STKIP Muhammadiyah menggelar sholawat dan launching desa binaan yang acaranya dilaksanakan di Masjid Baitussalam, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi.

Menurutnya, program back to masjid itu selain diambil dari visi misi formatur terpilih HMI cabang Kotabumi Ade Andre Irawan, ini juga menjadi wahana berdakwah kader himpunan.

"Sudah seyogyanya kader HMI kembali memulai gerakan dakwah dari Masjid. Kegiatan ini tidak sampai disini, karena HMI komisariat STKIP Muhammadiyah juga akan melanjutkan misi dakwahnya sebagai insan pengabdi untuk masyarakat secara berkelanjutan dengan program desa binaan. Insya Allah selama 2 bulan kedepan pengurus HMI Komisariat STKIPM akan memberikan pengajaran kemasyarakat untuk anak-anak," papar Diana Ali, kemarin.

Dijelaskannya, pengajaran

yang akan dilakukan tersebut diantaranya, tentang Agama Islam, Bahasa Inggris, Matematika, dan Bahasa Indonesia.

"Kelurahan Sindang Sari menjadi kelurahan perdana, sebagai percontohan program desa binaan HMI komisariat STKIPM," ujar Diana Ali, yang sekaligus ketua pelaksana kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan itu, Ade Andre Irawan selaku formatur terpilih HMI Cabang Kotabumi mengatakan dirinya sangat mengapresiasi kegiatan HMI Komesariat STKIPM, karena sudah saatnya kader HMI kembali ke Masjid dan kembali mengabdikan dirinya untuk masyarakat.

"Jika kita melihat problematika yang terjadi ditubuh Indonesia hari ini nilai-nilai keislaman kita perlahan-lahan mulai meluntur sehingganya masyarakat kita mudah sekali terprovokasi dengan isu-isu perpecahan, harapan saya dengan kegiatan yang dilakukan HMI komisariat STKIPM mampu memberikan manfaat positif untuk masyarakat dan Islam," kata Ade Andre Irawan.

Acara itu dihadiri oleh Habib Abdurrahman Al-Haddad, selaku Majelis Pecinta Rasul (MPR) dan peringatan tahun baru Islam itu dikemas sebagai program kerja komisariat STKIPM dengan HMI back to masjid, dan kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat Kelurahan Sindang Sari. (Sarnubi)

Foto: Ist

BERI REWARD - WAKA Polres Lampung Utara Kompol Yustam Dwi Heno memberikan reward kepada anggota satlantas yang berpreatasi, Senin (17/9).

Guna meningkatkan kedisiplinan personel, Waka Polres Lampung Utara Kompol Yustam Dwi Heno melakukan pengecekan kelengkapan dan sikap tampang jajarannya pada apel pagi di Mapolres setempat, kemarin.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) WAKA Polres Lampung Utara Kompol Yustam Dwi Heno, seusai pelaksanaan apel pagi, didampingi Kabag Sumda dan Kasie Propam Polres setempat langsung melaksanakan penegakan penertiban dan disiplin (Gaktiplin) kepada personel Polres Lampung Utara.

Pada pemeriksaan itu, Waka Polres melakukan pemeriksaan

atas kelengkapan diri personelnya, baik dari sikap tampang, identitas dirinya terkait KTA, KTP, SIM, hingga pada pemeriksaan senjata api dinas, berikut kartu izin pemegang senjata api dinas dan kondisi senpi tersebut.

Waka Polres Lampung Utara Kompol Yustam Dwi Heno, mewakili Kapolres AKBP Eka Mulyana mengatakan, kegiatan itu secara rutin dilaksanakan guna meningkatkan disiplin personil serta mengecek kerapian dan kelengkapan personil Polres Lampung Utara sebelum melaksanakan tugasnya melayanani masyarakat. "Gaktiplin dilaksanakan secara rutin untuk meningkatkan kedisiplinan personil baik sikap tampang dan kelengkapan administrasi guna pengawasan, kesiapan dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kepolisian," kata Kompol Yustam Dwi Heno.

Menurut Waka Polres Lampung Utara itu, kegiatan tersebut diharapkannya akan dapat me-

minimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polres Lampung Utara dan mengurangi tindakan indisipliner, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. "Dari hasil pemeriksaan, didapati personil yang sikap dan tampangnya masih belum rapi, seperti rambut yang dibiarkan panjang tidak dirapikan. Sehingga diberikan sanksi kedisiplinan," ujar Kompol Yustam Dwi Heno.

Setelah acara itu, Waka Polres memberikan reward dari Kapolres Lampung Utara kepada anggota aatuan lalu lintas yang dianggap berprestasi.

Penghargaan diberikan kepada Aiptu Andriyadi dan Bripka Ferry Ari Sandy atas keberhasilan menggagalkan aksi pencurian Asset Negara berupa besi Rel Kereta Api. Lalu Brigadir Hendri Sutiawan dan Briptu Girgantoro atas keberhasilanya menangkap tangan pelaku tindak pidana Narkoba jenis ganja

saat melaksanakan tugasnya.

Waka Polres Lampung Utara Kompol Yustam Dwi Heno, mengatakan pemberian reward tersebut dengan maksud sebagai ucapan terimakasih atas keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dari pimpinan terhadap anggota yang berprestasi dan me-mi-liki loyalitas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.

Dengan pemberian reward itu diharapkan dapat memotivasi personil yang lain dalam melaksanakan tugas sehari-hari, serta senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan negara.

"Untuk semua personil Polres Lampung Utara agar dapat berlomba-lomba dalam membuat prestasi dan trobosan kreatif yang menyentuh langsung kepada masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya, untuk menyambut pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang, Polres Lampung Utara menggelar Latihan Pra Ops Mantap Brata Krakatau. Acara itu berlangsung di Aula Rekonfu Mapolres Lampung Utara.

Lat Pra Ops yang mengusung tema "Melalui Lat Pra Ops Mantap Brata Krakatau 2018 Polres Lampung Utara dan Jajaran Siap Mengamankan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Aman, Damai dan LDI Wilayah Hukum Polres Lampung Utara" itu juga dibuka oleh Waka Polres Lampung Utara Kompol Yustam Dwi Heno.

"M ari kita persiapkan dengan sungguh-sungguh dan serius, sehingga kita akan mampu mengabdikan segala kemampuan kita untuk mengamankan Pemilu 2019 dengan melibatkan beberapa fungsi operasional serta komponen terkait lainnya," kata Waka Polres. (Sarnubi)

LAMPUNG TIMUR

Anggaran Belanja Lamtim Naik 3,64 Persen Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka pada Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 pada anggaran belanja Kabupaten Lampung Timur direncanakan menjadi sebesar Rp2,2 triliun.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) HAL itu terungkap saat digelarnya rapat paripurna di ruang sidang DPRD Lampung Timur tentang penyampaian Raperda perubahan APBD Lamtim TA 2018 yang dibacakan langsung oleh Bupati Lamtim, Chusnunia Chalim, Senin (17/9).

Menurut Bupati, angka tersebut terjadi penambahan sebesar Rp.77.505.813.823,73 (77,5 miliar) atau naik 3,64% bila dibandingkan dengan anggaran belanja pada APBD murni sebesar Rp.2.131.099.762.848,50 (2,1 triliun).

“Dengan telah ditetapkannya anggaran perubahan ini, maka eksekutif dan legislatif pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama dalam membangun Kabupaten Lampung Timur.

Eksekutif dan legislatif mempunyai tanggung jawab yang sama sesuai fungsi dan kewenangannya,” ujarnya.

Yang pasti, lanjut Chusnunia, manfaat dari hasil pembangunan daerah harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur, sehingga program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat harus terus dikedepankan melalui prioritas pem-

Syahrudin: Tak Ada Keberhasilan Tanpa Disiplin Lampung Timur (Kupas Tuntas) TIDAK akan pernah ada keberhasilan hakiki tanpa didasari oleh kedisiplinan. Demikian ditegaskan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Timur, Syahrudin Putera, dalam arahannya pada apel bulanan Korpri yang digelar di halaman sekretariat Pemkab Lamtim, Senin (17/09/2018).

“Yakinlah, disiplin itu pada akhirnya kembali ke kita, dan kitalah yang akan menikmati buah dari kedisplinan itu,” ujarnya di hadapan seluruh

peserta apel. Pada kesempatan itu, Syahrudin kembali menegaskan kepada jajarannya agar tidak menganggap remeh makna disiplin, sekaligus mengajak untuk selalu menyebarkan virus kebaikan.

“Jangan pernah menganggap tidak penting atau menyepelekan makna disiplin. Karena orang yang displin itu lebih tertata pola hidupnya dan lebih tertata kesehariannya. Sehingga, akan sangat terlihat dalam kesehariannya siapa-siapa yang disiplin dan tidak disiplin,” bebernya.

Syahrudin berharap semua bisa menjadi virus yang me-

bangunan yang telah kita tetapkan pada Tahun Anggaran 2018.

Rapat paripurna penyam-

paian rancangan perubahan APBD Lamtim TA 2018 juga dihadiri Ketua DPRD Lamtim, Ali Johan Arif; serta ketiga

Wakil Ketua DPRD Lamtim yakni Ela Siti Nuryamah, Hendri Nurhadi, dan Nawawi Iskandar. Tampak pula para asis-

ten, staf ahli bupati, para kepala organisasi perangkat daerah, dan 40 anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur. (Jaya)

SERAHKAN RAPERDA - BUPATI Lamtim Chusnunia Chalim menyerahkan Raperda perubahan APBD Lamtim TA 2018 kepada pimpinan DPRD pada rapat paripurna di ruang sidang DPRD Lampung Timur, Senin (17/9).

Foto: Ist

nebarkan kebaikan, sehingga bisa menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Sebelum menutup arahannya, Syahrudin Putera yang juga secara ex officio merupakan Ketua Korpri Lampung Timur, berharap agar Korpri Kabupaten Lampung Timur dapat senantiasa meningkatkan perannya dan tidak hanya terbatas pada pragmatisme tugas pokok semata.

Apel bulanan Korpri ini merupakan apel yang dilaksanakan setiap bulan yang biasanya jatuh pada tanggal 17 setiap bulannya. Kali ini, apel bulanan Korpri diikuti oleh seluruh jajaran Pemkab Lampung Timur mulai dari pejabat Eselon II, III, dan IV beserta seluruh staf ASN dan honorer. (Jaya)

Bupati Terima Pengurus Kwarcam Lampung Timur (Kupas Tuntas) KWARTIR Cabang Lampung Timur melakukan audiensi dengan Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim, di ruang kerjanya, Senin (17/9). Audensi tersebut tak lain adalah untuk membahas persiapan pelaksanaan Perkemahan Hari Pramuka ke57, yang rencananya akan digelar pada 24-27 September mendatang.

“Kami melaporkan dengan adanya persiapan pelaksanaan Perkemahan Hari Pramuka ke-57, saat ini hampir mencapai 95 persen,” ujar

Sekretaris Cabang Paryanto di hadapan Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim.

Paryanto menambahkan, terkait lokasi perkemahan sudah bisa dipastikan mengambil tempat di Kecamatan Batanghari, sesuai dengan perencanaaan sebelumnya.

“Jadi kita laporkan kesiapan apa saja sudah kita laksanakan. Yang jelas persiapan itu sudah mendekati 95 persen,” tegasnya.

Lebih lanjut Paryanto mengatakan, saat ini kendala yang ada adalah seputar ketersediaan sarana air bersih. “Namun, sesuai arahan dan saran dari Bupati, maka kita akan berkoordinasi de-

ngan instansi terkait, mudahmudahan bisa terselesaikan,” tambahnya.

Untuk diketahui, Perkemahan Hari Pramuka ke-57 tahun 2018 mengusung tema “Pramuka Perekat NKRI” dan rencananya akan diikuti oleh 24 kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini, setiap kecamatan mengirimkan dua Regu Penggalang dan dua Sangga Penegak.

Adapun dalam kegiatan perkemahan nanti, selain akan dilaksanakan apel besar, juga akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lomba seperti pioneering, idle scott, kuliner, tenda terbaik, dan layang-layang. (Adv)

Selasa 18 September 2018

LAMPUNG TENGAH

MTA Lamteng Gelar Donor Darah Lampung Tengah (Kupas Tuntas)

Foto: Towo/Kupas Tuntas

TINJAU PELAYANAN RSUD - WAKIL Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto meninjau pelayanan RSUD Demang Sepulau Raya di Gunung Sugih, baru-baru ini.

Andy Achmad Akan Hadiri Zikir Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Zikir Nusantara Lampung Tengah (Lamteng) akan mengelar zikir dan doa bersama di Masjid Istiqlal Bandar Jaya, Minggu (23/9) sekitar pukul 12.30 WIB. Lampung Tengah (Kupas Tuntas) DALAM zikir dan doa bersama dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1440 Hijriah ini akan dihadiri Andy Achmad Sampurna Jaya selaku pendiri MUI Lamteng.

Ketua MUI Lamteng, R. Mutawali, mengatakan tema kegiatan ini adalah “Kita

Kuatkan Persatuan dan Kesatuan untuk Mendukung Program Pemerintah Lamteng agar Sukses dan Berhasil”.

"Acara zikir dan doa ini merupakan peringatan Tahun Baru Islam 1440 Hijriah.

Juga untuk mendukung program pemerintah daerah," katanya, Senin (17/9).

Dalam acara zikir dan doa ini, kata Mutawali, tidak ada ceramah-ceramah.

"Nggak ada ceramah. Ha nya zikir dan doa. Sekaligus pemberian santunan ke pada anak yatim piatu. Bukan juga kegiatan politik.

Nggak ada sangkut pautnya dengan politik. MUI Lam teng netral. Silakan pilih sesuai hati nurani dalam pilpres," ucapnya.

Ditanya kehadiran Andy Achmad Sampurna Jaya dalam acara tersebut, Mutawali membenarkanya.

"Insya Allah beliau siap hadir. Sudah komunikasi.

Katanya kangen juga ma kan pindang ikan baung," katanya.

Terkait administrasinya,

kata Mutawali, sedang diurus dengan pihak Lapas Rajabasa. "Masih diurus adminis tras inya dengan pihak lapas. Dia bisa hadir karena dalam masa bebas bersyarat," tegasnya.

Dengan zikir dan doa, kata Mutawali, semoga Lamteng aman, damai, dan sejahtera. "Mudah-muda han dengan zikir dan doa, Lamteng aman, damai, dan sejahtera. Pemimpinnya sehat dan rakyatnya se jahtera dalam lindungan Allah SWT. Karena itu, kami mengundang masyarakat Lamteng untuk hadir," ungkapnya. (Towo)

Majelis Tafsir Al Quran (MTA) Perwakilan Lampung Tengah (Lamteng) yang berpusat di Kecamatan Rumbia menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) donor darah, Minggu (16/9). Acara baksos dibuka Camat Rumbia Eko Meidiyanto dan dihadiri pengurus MTA. Ketua MTA Perwakilan Lamteng, Sukirman, mengatakan bahwa pelaksanaan donor darah dilaksankan minggu kemarin , sekaligus kegiatan kajian Al Quran gabungan oleh warga MTA dari berbagai daerah di Provinsi Lampung.

“Di antaranya warga MTA dari Perwakilan Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan dari Lampung Tengah sendiri. Kegiatan gabungan ini rutin diadakan setiap tiga bulan sekali,” ujar pensiunan guru SD di Rumbia ini, kemarin.

Donor darah yang bekerja sama dengan Unit Transfungsi Darah (UTD) PMI Cabang Lamteng, terkumpul sebanyak 60 kantong darah. Jumlah tersebut sebetulnya bisa lebih, namun ketersediaan kantong darah dari PMI terbatas. Hanya 60 kantong yang disediakan.

“Warga MTA yang mendaftarkan diri untuk didonor ada 90 orang lebih. Tapi karena terbatasnya kantong darah, yang didonor hanya 60 orang saja,” katanya didampingi jajaran pengurus

7

MTA Rumbia lainnya.

Menurut Sukirman, acara baksos ini merupakan implementasi amalan yang diperoleh dari hasil mengaji warga MTA selama ini. “Dan membantu warga yang memerlukan darah. Kami berharap kegiatan seperti ini akan berkelanjutan dan dengan kapasitas yang lebih besar,” harapnya.

Untuk diketahui, MTA Perwakilan Lamteng resmi berdiri di Kecamatan Rumbia sejak 21 Desember 2015.

Sampai sekarang, tercatat 111 warga yang aktif mengikuti kajian Alquran setiap hari Ahad. Anggota saat ini bukan hanya berasal dari wilayah Lamteng saja. “Ada juga yang dari Sribawono dan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur,” imbuh Sukirman.

Sementara, Camat Rumbia, Eko Meidiyanto mengapresiasi kegiatan donor darah yang digelar oleh MTA Perwakilan Lamteng. “Ini adalah kegiatan sosial masyarakat yang sangat baik.

Untuk itu harus didukung,” kata Eko usai pembukaan.

Menurut dia, poin penting yang dapat dipetik dari kegiatan baksos tersebut, adalah sebagai sumbangsih kepada masyarakat yang membutuhkan darah. “Sebagaimana kita ketahui, jumlah orang yang mau mendonorkan darah lebih sedikit dibanding orang yang membutuhkan darah. Artinya, kegiatan seperti ini adalah upaya membantu pemerintah dalam memenuhi kuota kebutuhan darah,” katanya lagi.

Dia berharap, kegiatan donor darah oleh MTA Lamteng akan terus berkelanjutan. Terlebih, bisa ditiru oleh organisasi lain di wilayah Rumbia. “Jadi jangan hanya MTA yang baksos.

Saya harap ada organisasi lain yang meniru kegiatan serupa,” tukasnya. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Nanang Minta Mahasiwa Membangun Integritas Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Bandar Lampung, Senin (17/9).

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) KULIAH umum yang disampaikan oleh mantan anggota DPRD Lampung Selatan 2 priode itu, mengangkat tema "Membangun sumberdaya manusia melalui pembentukan pribadi yang berkarakter dan berintegritas".

Kuliah umum awal perkuliahan semester ganjil

Foto: Ist

KULIAH UMUM - Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermnto memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Bandar Lampung, Senin (17/9).

tahun akademik 2018/2019 digelar di halaman gedung C STKIP PGRI Bandar Lampung

diikuti sekitar 600 mahasiswa.

Turut hadir mendampingi staf ahli bupati Bidang Eko-

bang Syahlani, Kadisdik Lampung Selatan Thomas Americo dan dari STKIP PGRI

Bandarlampung Siti Suratini Zein, Ketua Yayasan dan pendiri STKIP PGRI Bandarlampung beserta sege nap jajaran Civitas Akademika.

Ketua STKIP PGRI Bandarlampung, Wayan Satriajaya mengaku sangat mengenal dengan orang nomor wahid di kabupaten Lampung Selatan itu.

"Beliau orangnya sangat ramah dan bersahaja. Dan perlu saya kenalkan kepada para mahasiswa, bahwa beliau ini adalah alumni dari STKIP PGRI Bandarlampung," ungkap Wayan.

Sementara itu, Nanang Ermanto menekankan terhadap pentingnya membangun karakter dan integritas yang disadarinya belakangan ini telah mengalami kemunduran.

"Generasi sekarang ini

sering kali mengedepankan hal-hal yang instan, untuk membangun bangsa ini diperlukan sumberdaya manusia yang berkarakter dan berintegritas," katanya.

Diakhir kuliahnya politisi PDI-P itu berpesan kepada para mahasiswa agar belajar dengan sungguh-sungguh dengan penuh tanggungjawab disertai dengan disiplin dan kejujuran, sehingga pada akhirnya kita semua berharap dari kampus ini akan lahir tenagatenaga pendidik yang profesional, bermoral dan berintegritas.

"Jika hal ini terwujud, maka tidak berlebihan jika saya juga berharap melalui mereka, akan lahir SDM Bangsa Indonesia yang berkarakter dan juga beritegritas," tandasnya. (Dirsah/Edu)

Pemkab Lamsel Godok Raperda RPIK Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) tahun 2018-2038.

Rapat pembahasan untuk pembuatan raperda tersebut digelar di ruang rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lampung Selatan, Senin (17/9).

Asisten Ekobang Mulyadi Saleh menjelaskan, tujuan dari pada dibuatkan Ran-

“

Hampir semuanya masuk dalam kawasan industri, kecuali daerah-daerah yang telah ada moratorium

”

perda tersebut sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Selatan tekait rencana pengembangan industri di daerah setempat.

"Insya Allah minggu-

minggu depan Ranpeda ini sudah kita usulkan ke DPRD agar dapat dilakukan pembahasan dan pengesahan," ujarnya saat diwawancarai usai kegiatan tersebut.

Ia menyatakan, dengan lahirnya Ranpeda tersebut diharapkan rencana terhadap pengembangan industri, pengelopokan serta mempunyai legitimasi dan kebijakan yang lebih jelas.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Disperin) Lampung Selatan Qorilnilwan menyebutkan, hampir semua wilayah di kabupaten berjuluk gerbang sumatera itu masuk masuk dalam kawasan industri terkecuali Kecamatan

Kalianda, Rajabasa, Bakauheni dan Penengahan, karena terbentur dengan moratorium pembatasan izin baru.

"Hampir semuanya masuk dalam kawasan industri, kecuali daerah-daerah yang telah ada moratorium," terangnya.

Ia menambahkan, dengan Ranperda tersebut akan diatur zonasi industri.

Dimana, setiap industri akan di tempatkan di daerah-daerah yang memiliki potensi.

"Contohnya, industri tambak atau sektor perikanan, itu akan diarahkan ke daerah Ketapang, sesuai dengan potensi daerahnya," kata Qorilnilwan. (Dirsah/Edu)

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

BAHAN RAPERDA RPIK - ASISTEN Ekobang Mulyadi Saleh memimpin rapat membahas Raperda terkait Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) tahun 2018-2038, kemarin.

8

Selasa, 18 September 2018

Pemda ... keduanya divonis 7 tahun penjara.

Walikota Bandar Lampung, Herman HN secara tegas mengatakan tidak ada ampun bagi PNS mantan koruptor.

“Tidak komitmen ya kita pecat. Pokoknya kita komitmen menegakkan aturan supaya daerah ini bagus," kata Herman HN, Senin (17/9).

Herman menjelaskan, memajukan Bandar Lampung ini adalah tugas bersama pemerintah, DPRD, juga dengan masyarakat. Untuk itu dia meminta, semua rakyat di Kota Bandar Lampung mendukung pembangunan yang terus berjalan ini. "Bukan kerjaan saya sendiri, tapi rakyat, DPRD, dan pemerintah. ssmua bersama menegakkan aturan," tandasnya.

Di Kabupaten Pringsewu, tercatat jumlah ASN yang tersandung kasus korupsi sebanyak 3 orang. Sedangkan 2 ASN lainnya telah pindah tugas. Wakil Bupati Pringsewu Fauzi mengatakan, ketiga ASN tersebut dua diantaranya dari OPD dan satu merupakan staf kecamatan.

“Daftar nama nama kan sudah tercatat, tinggal tahapannya bagaimana hingga sampai prosedur pemberhentian," kata Fauzi. Data yang dihimpun dari BKD Pringsewu, PNS yang pernah tersandung korupsi adalah Wasyim (Pegawai Kecamatan Pardasuka), Nasrul (Pejabat Dinas Peternakan dan Perikanan) dan Sugesti (Mantan Kadis Kominfo). Dua PNS lainnya yang sudah pindah adalah Arpho (Dinas Lingkungan Hidup) dan Ahyar (Diskoperindag).

Di Kabupaten Lampung Selatan, jumlah PNS yang pernah tersandung kasus korupsi lebih banyak. Berdasarkan data diperoleh pihak BKD Lampung Selatan dari Kantor Regional (Kanreg) V kantor Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terdapat 9 nama ASN yang terjerat kasus korupsi. Ke-9 ASN tersebut ada yang masih aktif dan ada pula yang sudah memasuki masa pensiun.

“Kalau berdasarkan SKB, mereka diberhentikan secara tidak hormat. Namun kita terlebih dahulu akan melaporkan ini secara terperinci ke bupati untuk tindaklanjut dari surat edaran mendagri tersebut," kata Kepala BKD Lamsel Akar Wibowo.

Akar menyampaikan, pihaknya masih akan melakukan validasi dan verifikasi terhadap 9 nama ASN yang masuk dalam data ASN koruptor tersebut. Karena masih ada beberapa orang yang

Dari Hal 1

masih aktif dan bertugas di kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ada yang masih aktif, ada yang pensiun dini dan ada yang memang pensiun. Untuk datanya, tidak bisa kita sampaikan, karena belum kita laporkan ke pimpinan," ujar Akar.

Ia pun menegaskan, eksekusi atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap ASN terpidana korupsi tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2018 ini.

"Pokoknya sampai dengan akhir Desember ini mereka sudah dieksekusi," tandasnya.

Sementara, Pemkab Lampung Utara melalui Inspektorat sudah membentuk tim penanganan kasus korupsi yang dilakukan ASN di daerah tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris Inspektorat Lampung Utara Sinar Berkah.

“Masalah datanya itu ada di BKD, dan untuk menyikapi surat edaran itu kita akan membentuk tim penanganan kasus," kata Sinar Berkah.

Pembentukan tim penanganan kasus tersebut, lanjut Sinar Berkah, meliputi pelanggaran ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari penerapan PP No. 53 dan lainnya. Namun ia mengaku belum bisa membeberkan data terkait jumlah ASN di Pemkab Lampura yang terlibat korupsi. Menurutnya, hal itu ada pada kewenangan kepala satker terkait.

“Untuk data jumlah ASN yang pernah terlibat korupsi unsur pimpinan lah yang memiliki hak untuk memberikan keterangan. Untuk datanya silahkan ke inspektur saja, karena itu wewenangnya," lanjutnya.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, Hamdani, ketika dihubungi melalui ponselnya tidak menjawab, begitu halnya dengan Kepala Inspektorat Mankodri.

Di Kabupaten Pesawaran, Kepala BKPSDM setempat, Zainal Arifin berharap pemerintah pusat untuk dapat memberitahukan lebih detail dan spesifik terkait pelaksanaan surat edaram mendagri tentang penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, di dalam surat edaran tersebut belum dijelaskan secara detail tentang kapan batasan waktu yang telah ditetapkan.

“Pada prinsipnya kami siap untuk melakukan pemecatan terhadap ASN yang terlibat kasus hukum korupsi, tapi kami minta penjelasan lebih mendalam seperti apa

22 Tahun ... hanya digaji Rp150 ribu per tiga bulannya yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tempat dia mengajar. Dengan penghasilan sekecil itu, ia sangat kesulitan memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Saya hanya menerima gaji Rp150 ribu per tiga bulan sekali, jadi hanya Rp 50 ribu setiap bulannya. Mana janjijanji Pejabat Pemkab Lambar yang katanya akan mengubah nasip kami? Pemda Lambar ini sudah keseringan janji dengan kami," keluhnya dengan nada kecewa.

Ditanya kenapa masih bertahan dengan gaji kecil, Mulyani merasa terbebani jika tidak menyalurkan ilmu yang dimilikinya. Namun dengan begitu ia pun terpaksa harus menerima upah yang jauh dari kata layak.

“Saya merasa terbebani jika tidak menyalurkan apa yang saya bisa, karena kita ada ilmu, jadi harus disalurkan," pungkasnya.

Guru honorer lainnya , Mardalena juga meminta agar Pemda Lampung Barat memperhatikan nasib mereka. Jangan hanya sekedar

SAMBUNGAN

teknis atau dasarnya," ungkapnya.

“Sekarang kami sedang melakukan pendataan, tapi ini kan harus ada yang dikaji dulu terkait SE kemendagri ini, misalnya apakah pegawai ASN yang sudah melakukan korupsi beberapa waktu yang lalu, kemudian dia sudah bekerja lagi selama 10 tahun mau kita pecat. Kemudian ada ASN yang korupsi tapi sudah di pensiun mau kita pecat, sedangkan dari pemerintah pusatnya saja sudah menyetujui proses pensiunannya," paparnya.

Untuk itu, sambung dia, perlu ada kajian mendetail terkait keputusan tersebut.

Meski begitu, Zainal memastikan pihaknya siap melakukan pemecatan.

“Tapi kami tidak ingin keputusan bupati untuk melakukan pemecatan itu, justru nantinya mendapatkan gugatan, karena belum adanya dasar yang kuat seperti teknis dan mekanisme mengenai implementasi dari surat edaran tersebut. Maka dari itu, kami akan berkoordinasi dulu dengan BKN untuk menindaklanjuti adanya surat edaranmendagri tersebut," timpalnya.

Pemda Harus Pro Aktif Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Lampung, Dedi Hermawan, berharap pemda pro aktif untuk menindaklanjuti surat edaran mendagri. Hal tersebut akan menggambarkan seberapa besar komitmen pemda dalam mendukung pemberantasan korupsi dan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

"Makanya surat edaran itu harus direspon secara maksimal untuk ditindaklanjuti.

Harus dipahami SE ini semangatnya kan sejalan dengan agenda nasional, agenda pemberantasan korupsi bahwa yang paling utama dibersihkan itu adalah sektor pemerintahan.

Pemerintahan ini harus dipastikan semaksimal mungkin dihuni oleh orang-orang yang clear dari persoalan tindak pidana korupsi dan yang lainnya," ujar Dedi.

Dikatakannya, rakyat berharap tinggi terhadap kepala daerah serta birokrasi agar menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan masyarat dan mewujudkan pemerintahan yang anti korupsi.

Langkah tersebut, lanjut Dedi, seharusnya diantisipasi sejak awal pelaksanaan roda pemerintahan melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, bahkan penegakan hukum lainnya. (Tim) Dari Hal 1

umbar janji akan peningkatan upah, tetapi tak pernah direalisasikan.

“Kami sudah mengabdi selama puluhan tahun, tapi nasib kami belum juga berubah. Kami sudah capek menunggu janji-janji para pejabat yang katanya akan memperjuangkan nasip kami, tapi hingga kini belum juga," kata Mardalena diamini para rekannya di depan Kantor BKPSDM. Untuk diketahui, kedatangan puluhan tenaga honorer K2 tersebut juga berkaitan dengan kebijakan Pemkab Lambar dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 untuk formasi K2. Sebab tahun ini, Pemkab hanya menerima 4 orang untuk pengangkatan honorer K2 jadi PNS. Sementara, Kepala BKPSDM Lambar, Imet Inoni mengatakan ada mekanisme dalam pengangkatan CPNS, salah satunya batasan umur.

Hal itu sesuai dengan UU ASN. Selain itu untuk tenaga honorer K2 juga harus sudah berpendidikan minimal S1, maksimal pertanggal 3 November 2013.

“Kalau melihat aturan yang ada, maka dari 177 honorer K2 hanya 11 orang saja yang masih memiliki kesempatan mengikuti tes CPNS tahun 2018 ini, itu berkaitan dengan masalah umur dan juga pendidikan para honorer K2 tersebut," ungkapnya.

Ia hanya bisa mengimbau agar tenaga honorer yang ada untuk bersatu menyampaikan aspirasi secara positif ke kepala daerah secara berjenjang, mulai dari dinas sampai dengan bupati. Sehingga pemerintah bisa melihat dengan lebih serius.

Karena jika mengacu dengan UU ASN, tidak ada harapan jadi PNS selama UU tersebut tidak direvisi.

“Sudah saya sampikan ke mereka, kapasitas BKPSDM dalam konteks kepegawaiannya untuk memperjuangkan mereka menjadi PNS sudah sejak dahulu, sejak mereka diverifikasi menjadi peserta tes K2. Bahkan sampai saat ini kita terus mengontrol bahwa data mereka masih ada di Kementerian PAN dalam konteks memperjuangkan K2," imbuhnya. (Iwan)

KPK Minta Kemenkumham Benahi Lapas Jakarta (Kupas Tuntas) KPK mengingatkan Kementerian Hukum dan HAM agar serius membenahi masalah sel mewah terkait dengan terungkapnya sel Setya Novanto di Lapas Sukamiskin. Narapidana seharusnya tidak diperbolehkan membawa barang-barang khusus dalam sel.

“Semestinya ada kete-

gasan saya kira dari pihak Kementerian Hukum dan HAM agar niat untuk melakukan perubahan yang pernah disampaikan itu tidak hanya berhenti pada lisan saja," kata juru bicara KPK Febri, Senin (17/9).

“Karena perubahan apalagi di lapas itu butuh tindakan konkret dan sikap yang konsisten. Kalau memang ada pelanggaran saya kira harus tegas juga memberikan sanksi terhadap pejabat yang ada

Polda ... korban berinisial MAR, beberapa waktu lalu. “Pelaku kita amankan dan sudah kita tanyai mengenai persoalan ini. Dan ternyata dia adalah mantan pekerja di sana," ujarnya di Mapolda Lampung, Senin (17/9).

Kasus ini, lanjut Ruli sedang didalami dan telah melibatkan Subdit VI Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dan Polres Sorong, Papua Barat.

Berdasarkan tindak lanjut yang diterima dari Polres Sorong pasca dimintai bantuan, diketahui keberadaan lokasi panti pijat Galaxy Spa benar adanya. Setelah di telusuri, terungkap ada lebih dari satu korban yang di jadikan terapis asal Provinsi Lampung.

Selama dimintai keterangan dari sang ibu, diketahui sang anak sempat berkomunikasi dan menyatakan dirinya dimintai uang Rp 30 juta sebagai uang tebusan oleh pelaku.

"Jadi si anak bicara ke ibunya agar menyiapkan uang tebusan Rp 30 juta kalau me-

Dari Hal 1

mang si anak mau keluar dari pekerjaannya," ujar Ruli menirukan kesaksian ibu korban.

Dikonfirmasi terpisah, Kasubdit IV Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung AKBP I Ketut Seregig membenarkan persoalan itu. “Benar ada informasi itu. Nanti dulu ya, kami masih lakukan pemeriksaan intensif," jawabnya singkat.

Terbongkarnya kasus ini menambah daftar kasus human trafficking yang terjadi di Lampung. Belum lama ini beberapa kasus serupa ditemukan di Lampung.; Pada Jumat 17 Agustus lalu misalnya, Polsek Panjang Bandar Lampung membongkar human trafficking di daerah Panjang.

Pelaku bernama Nurhayati alias Nur Pirang Binti Hadan Basri (50), warga Kampung Rawa Laut, Kelurahan Panjang Selatan. Dengan iming-iming sejumlah uang, Nurhayati meminta korban untuk bekerja di kafe miliknya. Kedua korban berinisial VA dan DE yang sama-sama berusia 14 tahun dan masih

Kampanye ... pung Fatikhatul Khoiriyah usai menghadiri rakor ber sama Bawaslu kabupaten/ kota se-Lampung di Hotel Sheraton Bandar Lampung, Senin (17/9).

Khoiriyah menerangkan, salah satu bahan kampanye yang dapat dilakukan oleh caleg dalam mensosialisasikan visi misinya untuk meraih simpati masyrakat adalah dengan memasang iklan di media cetak dan elektronik.

Dan terhadap iklan tersebut, dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 hanya diatur khusus selama 21 hari pada masa kampanye yakni dimulai pada tanggal 24 Maret sampai 13 April 2019 mendatang.

Ia juga mengingatkan, media massa cetak maupun eletronik dilarang menayangkan pemberitaan atau semacam upaya kampanye sebelum jadual yang sudah ditentukan.

berstatus pelajar SMP. Menurut keterangan pihak kepolisian, tersangka membujuk korban agar bersedia bersetubuh dengan tamu di kafe milik tersangka. Setelah berhasil, para korbannya harus memberikan uang setoran Rp50 ribu kepada tersangka.

Di bulan yang sama, tepatnya 16 Agustus 2018, Subdit III Jatanras Ditkrimum Polda Lampung juga membongkar komplotan yang diduga melakukan perdagangan manusia dengan cara mempekerjakan secara paksa para lansia atau cacat untuk mengemis. Penangkapan ini terjadi di Jalan Lobak, Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim.

Dari pengungkapan ini polisi mengamankan enam orang pelaku. Terungkap, modus yang digunakan komplotan ini yakni menurunkan (droping) para korbannya untuk mengemis di beberapa tempat di Bandar Lampung.

Para pelaku menggunakan motor untuk antar jemput korbannya. (Kardo) Dari Hal 1

Namun, lanjut dia, media massa tidak dimasalahkan membuat rubrik khusus pemilu tetapi harus seimbang.

Ia mencontohkan, dalam satu halaman harus memuat setengahnya untuk partai A dan setengahnya lagi harus dibagi parpol lain. Media pun diperbolehkan membuat berita tentang kegiatan kampanye parpol tetapi harus seimbang.

"Jadi tidak boleh satu parpol saja, harua semua parpol diberikan kesempatan yang sama, dan apabila melanggar akan dikenai sanksi yakni sanksi pidana," tegasnya.

Ia mengungkapkan, caleg adalah bagian peserta pemilu dan bagian yang menjadi subjek yang harus mengikuti peraturan PKPU No.23 /2018 dan juga UUNo.7/2017.

Namun, sambung dia, karena saat ini para caleg belum masuk dalam DCT, sehingga

Tak ...

Manusia (BKPSDM) Lam pung Barat pada Senin (17/9).

Mereka minta keadilan agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih laik dan manusiawi. Apalagi, saat ini jumlah guru honorer di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai 25.000 orang.

Sudah saatnya, pemerintah pusat mencari solusi untuk mengapresiasi para guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi. Jika terbentur aturan dan batas usia, paling tidak mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih manusiawi. Mengingat jasajasa mereka yang tidak sedikit untuk membantu memajukan bidang pendidikan.

Minimnya penghasilan yang didapat guru honorer sudah menjadi masalah klasik yang setiap tahun selalu muncul ke permukaan. Para pahlawan tanpa tanda jasa ini sudah kenyang dengan janjijanji dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberi kesejahteraan yang memadai.

di lapas tersebut jika memang serius ingin melakukan perubahan," sambungnya.

Febri mengingatkan lagi pernyataan Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Sri Puguh Budi Utami yang menyatakan perbaikan akan segera dilakukan. KPK menunggu tindakan nyata. “Jadi jangan sampai itu berhenti hanya pada pernyataan. Perbaikan itu harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten," tegas Febri.(Dtk)

belum dapat dijadikan subjek pelanggaran.

“Contohnya kemarin saat Bawaslu ekspos terkait APK yang berpotensi melanggar dan berkampanye di luar jadwal, itu dikarenakan ada logo dan nomor urut parpolnya,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, caleg masih diperbolehkan memasang iklan sebelum tanggal 23 September 2018 dengan syarat dalam bentuk pamflet ataupun spanduk yang hanya berisi foto sendiri dan mengucapkan mohon doa restu.

Serta tidak boleh ada logo partai dan nomor urut partai.

"Untuk pemberitaan caleg di media juga harus seimbang, tidak boleh hanya caleg itu saja. Apabila media melanggar hal tersebut maka akan dikenakan sanksi dari dewan pers atas rekomendasi dari Bawaslu," pungkasnya. (Sule) Dari Hal 1

Fakta di lapangan, janji yang diberikan ibarat angin yang berlalu. Hingga kini, nasib para guru honorer masih terpinggirkan. Padahal, mereka punya banyak jasa untuk mengantarkan anak-anak di negeri ini mengenyam pendidikan yang laik. Lalu sampai kapan para guru honorer ini akan terus memperjuangkan nasibnya?

Sudah berbagai cara dan upaya disuarakan, namun hingga saat ini respon dari pemerintah untuk memberikan upah yang lebih laik belum juga terealisasi. Bisa dibayangkan, jika para guru honorer ini tidak ada. Pemerintah akan dibuat pusing untuk mensukseskan wajib belajar sembilan tahun dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Tidak perlu saling menyalahkan menyikapi persoalan ini. Yang paling mendesak sekarang adalah bagaimana mencarikan solusi agar para guru honorer bisa mendapat upah yang lebih baik. Sehingga, mereka bisa mencukupi

kebutuhan pokoknya. Dan para guru honorer pun bisa lebih fokus dalam mengajar.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan anggaran yang lebih laik baik dalam APBN maupun APBD, untuk membayar jasa para guru honorer. Jangan dilupakan, kemajuan suatu bangsa atau negara salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan.

Ditambah era persaingan yang semakin kompetitif saat ini, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang punya daya saing. Sektor pendidikan menjadi salah satu faktor menentukan dalam meningkatkan SDM di sebuah negara.

Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Pemerintah tentu punya keterbatasan jika hanya memikul sendiri beban untuk mensejahterakan tenaga pendidik di negeri ini.

Stake holder terkait juga harus ikut peduli untuk membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. (**)

Selasa 18 September 2018

IKLAN FURNITURE CV. RAFI JAYA FURNITURE, spesialis kitchen set menyediakan pembuatan kamar set, ruang tamu, atau ruang keluarga, butik dll. harga mulai dari 1,2 jt permeter Hubungi : 081274665305 / 0811 7966609

KOLAM CV. LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

JUAL BELI MOBIL MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020 HOTEL GRIYA GATSU 63. 250 rb / malam dan juga terima kost bulanan. AC/Non AC. Jl Gatot Subroto No.63 Pahoman. Depan RM Mbok Wito . Tlp 0721 5600134 SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a.

Pesta pernikahan Adat/Nasional, b.

Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/Reuni/ Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman. Hub. 0853 8456 5777.Jln.P.AntasariNo.171B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A,BumiWaras,Telukbetung.Telp:(0721) 5605056,HP:081321214893.

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!!

Syarat lengkap langsung Cair!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2.

Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek.

3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha).

0721 5613282.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. HubungiCV.AbadiKonsultan.Tlp(0725) 42128atauBapakKelik082306533871.

9

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, PestaBonataon, DalamdanLuarKota.Hubunginsegera: 085216105475.Drs.EdisonE.Sinurat.

SANGGAR BUNGA

PENGISIAN RACUN API

TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

CVCAHAYAABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub.085107520099/081278001238

10

Selasa, 18 September 2018

SELEBRITI

Gandeng Musisi 90’an, Raffi Bikin Label Musik Setelah membuat film, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melebarkan bisnis di industri musik tanah air dengan mendirikan label rekaman bernama Rans Music.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - SEBAGAI langkah awal, mereka mengumpulkan musisimusisi senior era 1990-an, sebut saja Element, Java Jive, Bragi, Lingua, Caffeine, Candil, Bunglon dan musisi lain seperti Anto Hoed.

Para musisi itu membawakan tembang yang pernah hit di zamannya di panggung Rans Music di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (16/9) malam.

“Gue memang mau silaturahmi sama bandband yang dari dulu gue ngefans,” ujar Raffi Ahmad.

Label musik yang

diusung Raffi dan Nagita diklaim sebagai wadah kekinian untuk musisi senior. “Gue sama Nagita mau coba bisnis ini, kemarin

film. Ini mau coba gue bikin label yang kekinian. Yang milenial dan legend, ada Mas Anto Hoed, ada kang Ferdi (Element),” jelas Raffi.

“Di sini bosnya itu Nagita. Hari ini gathering seru-seruan saja. Mungkin di awal tahun depan kami baru akan rilis dan

memberitahu secara keseluruhan," sambungnya.

Menurut bapak satu anak ini, musik tidak akan pernah mati. Dia pun menginginkan

musisi yang berjaya di era 1990-an akan terus berkarya. "Musik enggak akan mati dimakan usia. Kayak Coldplay lagunya bisa dinikmati dari semua umur,” kata Raffi.

“Kalau sekarang acara musik kurang dan gue punya strategi baru kayak gini. Untuk lebih jelasnya, tunggu tanggal mainnya, di akhir tahun. Rahasia,” lanjutnya.

Sementara itu, Didi selaku drummer dari Element menambahkan, berkumpulnya dia dan musisi lainnya untuk kembali membangkitkan gairah para musisi yang berjaya pada eranya.

Terlebih Raffi menyukai musik-musik era 90’an.

“Intinya masih banyak lagi lah pokoknya. Kami mau konsepnya naikin lagi yang legend-lagend. Karena Raffi kupingnya jadul sukanya legend, jadinya kami berkumpul," kata Didi yang diamini musisi lainnya. (Jpnn)

Putus Cinta, Luna Maya Putra Soimah Dapat Ucapan Ultah dari Presiden Jokowi Pilih Liburan ke Bangkok KUPAS TUNTAS JAKARTA - PUTRA bungsu penyanyi Soimah Pancawati, Diksa Naja Naekonang merayakan ulang tahun ke-12, Minggu (16/9).

Yang spesial, Diksa mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari Presiden Joko Widodo.

Ucapan itu dikirim dalam bentuk video singkat yang diunggah Soimah di akun Instagram-nya, @showimah.

Dalam video tersebut, Jokowi mengucapkan selamat dan mengungkap doa untuk putra bungsu Soimah tersebut.

"Halo Diksa, ini Pak Jokowi, rajin belajar ya. Dan jugan lupa juga olahraga.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - LUNA Maya memilih pergi liburan ke luar negeri usai mengumumkan kabar putus dengan Reino Barack. Hal itu diungkap sahabat Luna Maya, Edric Tjandra.

Dia juga memastikan sahabatnya itu dalam keadaan baik-baik saja.

"Dia lagi ada urusan di luar negeri," kata Edric Tjandra di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Pernyataan Edric dibuktikan dengan foto-foto yang diunggah Luna Maya di akun Instagram pribadinya.

Pemain film The Doll itu terlihat tengah traveling ke New York sekaligus

menyambangi sebuah acara di sana.

Selepas menghadiri acara tersebut, Luna Maya memilih untuk melanjutkan liburan ke Thailand.

Di negara Gajah Putih tersebut, dia bertemu dengan Ayu Dewi yang juga tengah liburan romantis bersama sang suami, Regi Datau.

Dengan gaya khasnya, Ayu Dewi menyapa Luna Maya dengan sebutan Nu Yok Gal. "Wih cakep banget... New York...," kata Ayu Dewi.

Tak sekadar bertemu, keduanya juga sempat makan bersama dan menikmati kuliner khas Thailand di Northeast Restaurant. (Jpnn)

Juga jangan lupa berdoa dan beribadah, memohon ridha Allah," kata Jokowi dalam video, Senin (17/9).

"Dan selamat ulang tahun ke 12 Diksa Naja Naekonang, jadilah anak yang paling

membanggakan bagi orang tua. Selamat ulang tahun!" kata Jokowi.

Soimah mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas ucapan selamat ulang tahun kepada putranya itu.

"Maturnuwun sanget pak @ jokowi mugi2 tansah pinaringan sehat, lemah teles nggih pak (Terima kasih banyak pak Jokowi semoga selalu diberi kesehatan, Gusti Allah membalas ya pak)," tulis Soimah dalam kolom keterangan.

Unggahan ini mendapat komentar dari sahabat Soimah dan juga pengikutnya.

"Wahhh niki mewah makk...kok iso kowe mak..wah iso viral iki makk..," tulis @ivan_gunawan.

"Waddawww... mantafff ma'e @showimah aammiin yra," tulis komedian @dennycagur. (Tmp)

Nyaleg, Ahmad Dhani Banyak Bertanya ke Fadli Zon KUPAS TUNTAS JAKARTA - AHMAD Dhani dan Mulan Jameela akan mendaftarkan diri

menjadi caleg (calon legislatif). Dia berseloroh tak perlu bekal untuk maju ke politik.

"Nggak perlu, bekalnya sudah

Ahmad Dhani & Fadli Zon

banyak saya," kata Ahmad Dhani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera, Senin (17/9).

Soal keikutsertaan Mulan Jameela menjadi caleg juga persetujuan Ahmad Dhani.

Mulan disebut sudah banyak berkonsultasi dengan sang suami. "Ya tentunya," tuturnya.

Dhani juga banyak bertanya ke seniornya dalam dunia politik yakni Fadli Zon. Baginya, ia hanyalah anak baru dalam dunia tersebut. "Oh sudah, tentunya sudah. Kan tokohtokoh, pimpinan-pimpinan Gerindra kan semuanya kan mentor saya. Saya ini kan anak baru di partai.

Tentunya harus terus berkonsultasi dengan pimpinan-pimpinan sebagai anak baru," tandasnya. (Dtk)

Dari Hal 1 @a.rizkikurniawan Selain sangsi tegas meraka dicopot, para koruptorpun perlu dijatuhkan hukuman sesuai dengan KUHAP yg berlaku. lalu laporkan harta kekayaan mereka Min. Diaudit kembali dan harta kekayaan mereka hasil dr korupsi diserahkan kebadan pengelola kekayaan negara. @agus.muhlasin Hukum mati. Biar yang lain makin jera. Biar takut. Kalo masih dibiarin hidup nanti dia masih bisa menikmati hasil korupsinya.

PEMPROV Lampung dengan tegas akan memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) terhadap ASN yang terlibat tindak pidana korupsi, sesuai PP Nomor. 11 Tahun 2017, PP 53 Tahun 2010.

Menurut anda selain sanksi PDTH sanksi apa yang pantas diterima untuk para koruptor?

Demikian pertanyaan yang kami sampaikan kepada warganet pengguna instagram melalui akun sosial media @kupas_lampung pada Minggu (16/9). Berikut beberapa komentar yang dapat kami tampilkan.

@dianpermana92 klo udah di pecat, mereka bisa buka bisnis dari hasil korup ny dong, malah makmur wakakaka

@febriancitra Iya nih perlu dibrentikan secara dari tdk hormat, selain memberi efek jera juga memberikan kesempatan org lain untuk berkarir, membuka peluang untuk org lain yg ingin mwnjadi asn.

Selasa, 18 September 2018

EKONOMI

BPJS Defisit, Banyak Pemda Masih Utang Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, Kementerian Keuangan telah berupaya mengendalikan defisit keuangan yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan berbagai kebijakan.

Salah satu langkah adalah dengan mendorong peran pemerintah daerah.

Jakarta (Kupas Tuntas) "LANGKAH pertama adalah dengan meningkatkan peran pemerintah daerah karena banyak pemerintah daerah yang masih utang pembayaran BPJS Kesehatan," kata Mardiasmo dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (17/9).

Agar pemasukan BPJS Kesehatan dari pemerintah daerah meningkat, Kemen-

terian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 Tahun 2017 untuk mendisplinkan pemerintah daerah.

Langkah berikutnya adalah dengan memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2017 dan pajak rokok melalui peraturan presiden yang baru saja ditandatangani presiden.

"Kalau DBH-CHT, tidak semua daerah menghasilkan tembakau. Berbeda dengan

pajak rokok yang setiap daerah pasti ada perokoknya," jelasnya.

Kementerian Keuangan juga berupaya melakukan efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209 Tahun 2017 tentang Besaran Presentase Dana Operasional.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), Kementerian Keuangan juga berupaya mempercepat pencairan dana iuran PBI. "Juga ada bantuan pemerintah untuk menangani defisit keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2018 ten-

tang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional," katanya.

Lomisi IX DPR melakukan rapat dengar pendapat untuk membahas defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf itu dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Sigit Priohutomo dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris.

Komisi IX juga mengundang Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sementara itu, di balkon Ruang Rapat Komisi IX juga dipenuhi kelompok masyarakat pasien BPJS. (Ant/Rp)

Menhub Beri Penghargaan 148 Layanan Transportasi Jakarta (Kupas Tuntas) MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberi penghargaan pada 148 sektor pelayanan transportasi. Dalam sambutannya, Menhub sempat bercerita saat masih menjadi Direktur Utama Angkasa Pura II, ia begitu sulit mempertahankan pelayanan agar tetap baik.

"Saya mantan operator saya juga pernah mengalami ini, dan hal ini nggak mudah.

Kemudian jika ada pelayanan yang tidak sesuai (tidak baik) saat ini bisa mendadak viral.

Tapi justru itu jadi masukan kita. Viral itu jangan kalian anggap masalah dan menjadi marah. Berterima kasih pada yang memberikan masukan itu," kata Budi Karya dalam sambutan acara Penganugerahan Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2018 di Jakarta Convention Center, Senin (17/9/2018).

Menhub menjelaskan, segala kritikan dan masukan yang membangun harus ditampung untuk meningkatkan pelayanan di berbagai kantor sekretariat di sektor perhubungan.

Lebih lanjut dia berharap ke depannya akan terus dila-

kukan kegiatan seperti ini agar berbagai sektor bisa berbenah untuk terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat di sektor perhubungan dan transportasi.

"Saya menyambut baik kegiatan penganugerahan ini.

Kegiatan ini pasti memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengevaluasi unit kegiatan di seluruh Indonesia. Baik darat, laut, kereta api dan udara dan saya harapkan kegiatan ini selalu diaktifkan dan jadi suatu yang lebih detil untuk menentukan konsep baru untuk membuat lebih baik pelayanan," jelas Budi.

Berikut beberapa sektor

transportasi yang mendapat Penghargaan Prima Pratama, Terminal penumpang Pelabuhan Manado, Terminal Penumpang Pelabuhan Tembilan, KSOP Kelas II Cirebon, Garuda Sales Office Denpasar, Stasiun Besar A Semarang Poncol STIP Jakarta, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok KSOP Kelas III Pekanbaru, Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Garuda Sales Office Jambi, Balai Kesehatan Penerbangan, Disnav Kelas I Tanjung Pinang, Bandar Udara Frans Kaisepo, BP2IP Malahyati, KMP Athaya (Lintas Merak -Bakauheni) PT Jemla Ferry, Perum Damri Cabang Angkutan Bandara Soekarno Hatta, Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai, Stasiun Besar A Medan. Kemudian, Terminal Peti Kemas Pelabuhan Palembang, KSOP Kelas 1 Dumai, Terminal penumoang Tanjung Nibung Tanjung Balai asahan, KSOP Kelas 2 Tanjung Pinang, KSOP Kelas 3 Sampit, Balai Pengujian Perkeretaapian, KSOP Kelas 1 Kendari, KSOP Kelas 2 Ternate, Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun, Stasiun Besar A Kertapati, DISNAV Kelas II Teluk bayur, BP2IP Barombong, Unit Penyelenggara Bandar Udara Hanandjoedin, KSOP Kelas II Samarinda. (Dtc)

11

Neraca Dagang RI Tekor US$ 1,02 M JAKARTA - BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit di bulan Agustus.

Kali ini nilainya US$ 1,02 miliar. Defisit terjadi karena impor Indonesia bulan Agustus 2018 tercatat US$ 16,8 miliar. Sedangkan ekspor Indonesia bulan Agustus 2018 tercatat US$ 15,82 miliar.

"Ekspornya masih tumbuh tapi ternyata impornya tumbuh lebih tinggi," ujar Kepala BPS Suhariyanto saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2018).

"Neraca dagang masih defisit sebesar US$ 1,02 miliar," katanya.

Neraca dagang Januari-Agustus defisit kita US$ 4,09 miliar. Dilihat komposisinya, terjadi karena ada defisit dari migas sebesar US$ 8,03 miliar, sementara sektor non migas masih surplus US$ 4 miliar.

"Sehingga full year kita masih defisit US$ 4,09 miliar," tambah dia.

Berikut data neraca perdagangan RI selama 2018, Januari: defisit US$ 756 juta, Februari: defisit US$ 52,9 juta, Maret: surplus US$ 1,12 miliar, April: defisit US$ 1,63 miliar, Mei: defisit US$ 1,52 miliar, Juni: surplus US$ 1,74 miliar, Juli: defisit US$ 2,03 miliar, Agustus: defisit US$ 1,02 miliar.

Sementara Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan angka defisit Agustus masih di bawah ekspektasi pasar. Dia menekankan, untuk mengatasi defisit neraca perdagangan tidak bisa instan.

"Ya mungkin harapan pasar lebih dari itu ya, tentunya kita butuh waktu karena tentunya prosesnya tidak bisa langsung impor dipotong, kemudian dikurangi, karena ada satu proses," katanya ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).(Dtc)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | SELASA, 18 SEPTEMBER 2018

Rawan Jelang Pemilu, 8000 Personel Diterjunkan Lampung menjadi perhatian khusus aparat kepolisian dan TNI. Pasalnya, seluruh Kabupaten dan Kota di provinsi ini dinyatakan rawan keamanan jelang Pemilu 2019.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) APARAT keamanan sampai merasa perlu menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengamanan pemilu tahun 2019 di Gedung Wiyono Siregar (GWS) Mapolda Lampung, Senin (17/9).

Hadir dalam Rakornas itu, Kapolda Lampung, Irjen Pur-

wadi Arianto beserta seluruh jajarannya, Danrem 043/Garuda Hitam Kolonel Kav Erwin Djatniko, dan Danlanal Lampung Kolonel Laut Albertus Agung Priyo S. Selain itu terlihat Danbrigif 3 Marinir Kolonel Marinir Bambang Hadi Suseno dan Dandenpom III Lampung Letkol CPM Novem Jandri Rajagukguk.

Kapolda yang belum sebulan menjabat itu menjelaskan, untuk menjaga suasana menjelang pemilu tetap kondusif, bersama TNI pihaknya menurunkan delapan ribu personel.

"Kita tempatkan personel untuk sosialisasi dalam menyambut pesta demokrasi agar kondusif. Wilayahnya di semua daerah Provinsi Lampung," tandasnya.

Sementara itu, Danbrigif 3 Marinir Kolonel Marinir Bambang Hadi Suseno menambahkan, dari delapan ribu personel dimaksud, 1.460 di antaranya adalah personel TNI. ”Mereka dari Marinir dan komando utama TNI Angkatan Laut lainnya,” katanya.

Ia mengatakan netralitas TNI-Polri dalam menghadapi Pemilu tahun 2019 adalah salah satu kunci yang akan menentukan keberhasilan pemilu, khususnya di bidang pengamanan. TNI-Polri harus mampu menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun dan mewujudkan sinergitas TNI-Polri agar dalam pelaksanaan tugas pengamanan dapat dicapai kesuksesan, sehingga ke-

amanan dan keutuhan NKRI dapat terjaga.

“Mari bersama-sama kita bangun etos kerja sesuai bidang keahlian kita masingmasing, sehingga TNI-Polri akan makin profesional dan dengan dilandasi jiwa ksatria serta loyalitas tegak lurus, kita dharma baktikan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

Menurutnya, kerawanankerawanan Pemilu 2019 antara lain pada tahap masa tenang, yaitu penyebaran isu hoaks, money politik, intimidasi dan perusakan logistik Pemilu pada tahap pemungutan suara.

“Dengan pengalaman Pilkada serentak 2018, TNI-Polri sudah mempersiapkan diri, apabila ada hal-hal yang tidak

diinginkan, itu semua sudah disimulasikan,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, ratusan Dai Kamtibmas di Kota Bandar Lampung siap berperan mewujudkan Pemilu yang aman dan damai melalui bahasa agama.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Kota Bandar Lampung, Ika Kartika. Ia mengatakan Dai tersebut dicetuskan Kementrian Agama (Kemenag) Kota Bandar Lampung, maka dari itu pihak KPU, dan Bawaslu setempat, serta Kepolisian akan bersinergi dan mendukung penuh untuk suksesi Pemilu 2019.

"Adanya Dai Kamtibmas untuk membantu kepolisian dalam rangka menyukseskan pemilu, agar pemilu aman

tidak ada hoaks di masyarakat, serta dai sebagai pengayom ummat untuk pelatihan dan silaturrahmi," kata Ika usai Orientasi, dan Silahturahmi Dai Kamtibnas di Kemenag Kota Bandar Lampung, Senin (17/9) Ia mengatakan, Dai tersebut akan disebar di 126 Kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung. Jadi 1 Dai ada di 1 Kelurahan. Untuk latar belakang dari Dai Kamtibmas tersebut beragam dari berbagai kalangan.

"Ada juga tadi pesertanya yang manta PKK Labuhan Ratu dan Langkapura waktu Pilkada Pilgub Lampung lalu. Bahkan ada juga pesertanya yang mantan KPPS. Pokoke beragam," tandasnya.(Kardo/Lp)

PEMILU

Gelar Rakor Pembahasan Kampanye BANDAR LAMPUNG - MEMASUKI masa kampanye yang akan dimulai pada 23 September mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung mengelar Rapat Kordinasi (Rakor) bersama Bawaslu seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung di Hotel Sherton, Senin (17/9).

Dalam Rakor tersebut, Bawaslu membahas terkait tahapan penanganan pelanggaran adminsitrasi dalam Pemilu mendatang.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah menerangkan, dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2019 mendatang berbeda dengan penanganan yang dilakukan pada pelanggaran Pilgub Lampung 2018 lalu.

“Penanganan pelanggaran administarsi saat Pilgub lalu hasil out outnya adalah rekomendasi, tetapi sekarang bentuknya sudah putusan, jadi mekanisme penanganannya malalui persidangan. Jadi hasil keputusan tersebut wajib dilaksanakan,”kata Khoir sapaan akrabnya.

Seperti contoh, saat Pilgub kemarin penanganan terkait dengan Alat Peraga Kampanye (APK), KPU banyak kesalahan dalam melakukan pemasanga, dan Bawaslu lah yang merekomendasikan KPU untuk memperbaiki. Khoir mengungkapkan, saat ini proses pemeriksaannnya terbuka seperti sidang TMS kemarin, kemudian putusannya bisa diminta KPU untuk diperbaiki.

"Dan hal ini juga berlaku dengan peserta Pemilu, nanti kita bisa berikan peringatan tertulis, dan nantinya kita akan publis," kata dia. (Sule)

GELAR RAKOR - BAWASLU Lampung mengelar Rakor bersama Bawaslu seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung di Hotel Sherton, Senin (17/9).

Foto : Sule/Kupas Tuntas

Caleg Tak Masuk DCT, Bisa Ajukan Gugatan ke Bawaslu Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menyoroti penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 20 September mendatang.

Pasalnya, dalam uji publik yang dilakukan oleh KPU saat sosisalisasi Daftar Calon Sementara (DCS) di media pada beberapa waktu lalu menimbulkan banyak polemik, seperti adanya temuan mengenai Caleg yang terbukti memalsukan umur pada berkas, kemudian caleg mantan koruptor masuk dalam DCS. Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriah menerangkan, pihaknya akan memastikan orang-orang yang memenuhi syarat masuk dalam DCT, dan terhadap Caleg yang awalnya masukn DCS kemudian pada saat DCT na-

manya tidak ada, maka diperbolehkan untuk melakukan sengketa ke Bawaslu disetiap tingkatan baik Caleg Kabupaten/Kota dan Provinsi.

"Kita belum tentu juga mengabulkan, tetapi kita akan melihat ini kenapa tidak masuk daj proses sengketa itulah diketahuibapa yang membuat mereka tidak masuk DCT," ungkapnya, Senin (17/9) Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono, mengatakan, mengenai Bacaleg yang mantan koruptor, pihaknya masih menunggu kebijakan dari KPU RI. Hal tersebut mengingat bahwa KPU Provinsi Lampung hanya mengikuti regulasi yang sudah diatur oleh Pusat.

"Kita tunggu kebijakan KPU RI apakah akan merubah dan merevisi PKPU atau tidak. Revisinya juga kita masih menunggu seperti apa. Biasanya nanti ada surat edaran atau surat keputusan untuk KPU diseluruh Indone-

sia," katanya.

Ia mengatakan, apabila Pusat sudah mengeluarkan kebijakan, maka pihaknya akan segera menindaklanjutinya. Apabila nanti bacaleg bermasalah tidak boleh masuk sebagai DCT, maka pihaknya tidak akan memasukan Bacaleg tersebut.

"Tapi kalau KPU RI memperbolehkan Bacaleg bermasalah masuk DCT maka sebelum tanggal 20 ini akan kita masukan. Kita tunggu saja konkritnya kebijakan dari KPU RI seperti apa," katanya.

Sementara di Lampung ada caleg yang bermasalah diantaranya mantan terpidana kasus pengelapan mendapat hukuman percobaan selama 9 bulan atas nama Achmad Junaidi Sunardi dari Partai Golkar dan Bonza Kesuma dari PAN bacaleg DPRD Provinsi Lampung dapil 7 Kabupaten Lampung Utara.

Namun keduanya diperbolehkan maju Pemilu setelah

sidang mediasi bersama Bawaslu Lampung Kemudian Daroni Mangku Alam dari Partai Demokrat bacaleg DPRD Provinsi Lampung Dapil 5 Kabupaten Lampung Utara dan Way Kanan pernah terlibat persoalan hukum terpidana korupsi kasus tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Pringsewu pada 2014 lalu.

Partai Gerindra Dapil 4 meliputi Tanggamus, Lampung Barat dan Pesisir Barat atas nama Muklis Basri) yang pernah terlibat penggunaan narkoba. Namun pihak KPU memperbolehkannya maju.

Kemudian di tingkat Kabupaten/Kota ada Alhajar Syahdan bacaleg DPC Gerindra, dalam DCS untuk Daerah Pemilihan Tanggamus 4 mantan terpidan korupsi. Lalu ada Hipmi Idris dari PDI Perjuangan yang pernah divonis 1 tahun dengan kasus korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR).(Sule)

Tak Punya KTP-el, 6 Juta Warga Terancam Tak Ikut Pemilu Jakarta (Kupas Tuntas) JUTAAN warga terancam kehilangan hak pilih karena belum melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el).

Berdasarkan data Kemendagri, jumlah warga yang seharusnya memiliki KTP-el hingga 31 Desember 2017 sebanyak 191.509.749 warga.

Namun, data perekaman KTP-el mencatat baru sekitar 184.123.888 warga yang merekam data. Jika dipresentase, perekaman data sudah men-

capai 96,84 persen.

"Terkait dengan sisa penduduk dewasa nonpemilih pemula yang belum merekam kurang lebih enam juta warga," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah, Senin (17/9).

Zudan mengimbau, agar warga segera merekam data untuk KTP-el di Diskucapil, Kelurahan atau Kecamatan.

Selain itu, petugas Disdukcapil juga akan menyambangi warga yang belum merekam data.

"Jadi kami tetap berharap masyarakat aktif lakukan perekaman. Kalau ada ken-

dala hubungi kami, maka kami akan jemput bola. Misalnya ke kampus RT, RW, ke dusun-dusun," kata dia.

Zudan mengingatkan bila warga belum merekam data hingga 31 Desember 2018 maka Disukcapil akan memblokir data sebelumnya.

Akibatnya, nanti warga akan kesulitan untuk mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan KTP-el, seperti perbankan.

"Kalau tanggal 31 diblokir datanya tidak bisa transaksi perbankan. (Tapi) Ketika 2 Januari datang ke Disdukcapil dan merekam, maka datanya

kembali diaktifkan. Prinsip pembersihan datanya seperti itu, kalau datang (merekam) maka aktif lagi," kata dia.

KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) sebanyak 187.109.973. Data tersebut ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi DPHTP yang digelar Minggu (17/9).

Jumlah itu sudah mencakup pemilih dalam negeri dan luar negeri. Angka tersebut sedikit berkurang dari DPT yang diumumkan oleh KPU pada 5 September lalu sebesar 187.781.884.(Cnn)