Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Jumat, 31 Agustus 2018

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | JUM’AT, 31 AGUSTUS 2018

Dua Orang Ditetapkan Jadi Tersangka Pungli

Pemkab Pesawaran Dukung Bersih-bersih OPD Polda Lampung akhirnya menetapkan dua orang tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (Pungli) bantuan komputer melalui DAK 2018 di lingkungan Disdikbud Pesawaran.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMKAB Pesawaran mendukung pemberantasan pungli di lingkungan OPD setempat. Dua tersangka yang ditetapkan Polda Lampung yakni, Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran Zikri (Z) dan dan Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pesawaran Iwan Subarna (IW).

Polda masih terus melakukan pengembangan terkait kemungkinan tersangka lainnya.

"Inisialnya IW dan Z. Keduanya sudah jadi tersangka. Keduanya kita tahan karena sudah jadi tersang-

ka," kata Wakapolda Lampung Brigjen Pol Angesta Romano Yoyol, Kamis (30/8).

Wakapolda menjelaskan, status kedua orang itu diduga kuat yang mengkoordinir dan pemberi perintah untuk menarik dana dari para kepala sekolah yang penerima bantuan komputer.

Selain itu, lanjut Wakapolda, ada kepsek yang menjadi pengumpul dana, dan itu masih terus didalami.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP Eko Sudaryanto menambahkan dalam perkara ini sedikitnya lima orang kepala sekolah menjadi saksi.

Kemudian, barang bukti yang diamankan uang senilai Rp 30 juta.

Dari hasil pemeriksaan, lanjut dia, diketahui Iwan Subarna (IW) meminta Zikri (Z) untuk mengkoordinir kepala sekolah yang menerima pengadaan peralatan sekolah berupa komputer.

“Jadi sistemnya dari APBD 2018 salah satu kepala bidang dinas pendidikan menyerahkan peralatan >> Baca

Foto : Kardo/Kupas Tuntas

BERI KETERANGAN - WAKAPOLDALampung, Brigjen PolAngesta Romano Yoyol, memberi keterangan terkait penetapan dua tersangka dalam kasus OTT pungli pengadaan komputer melalui DAK 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran di Mapolda Lampung, Kamis (30/8).

Pemkab Hal 8

 Pileg 2019

7 Balon DPD Mundur BANDAR LAMPUNG - SELURUH bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Lampung yang berasal dari partai politik (Parpol) telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung.

Syarat ini nantinya menjadi pertimbangan dalam penyusunan daftar calon sementara (DCS) DPD RI yang akan diterbitkan KPU RI. Komisioner KPU Lampung Divisi Hukum dan Pengawasan, M. Tio Aliansyah, menerangkan saat ini 7 bakal calon DPD RI telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus parpol ke KPU Lampung.

Diakuinya, saat penandatanganan nomor urut pihaknya

Foto : Kardo/Kupas Tuntas

DIPERIKSA - MANTAN Kepala Dinas PU-PR Lampung Selatan, Hermansyah Hamidi, usai menjalani pemeriksaan oleh KPK di Mapolda Lampung, Kamis (30/8). INSERT : PENYIDIK KPK Budi Nugroho memberi penjelasan terkait pemeriksaan 32 saksi dalam kasus suap Bupati Lamsel Zainudin Hasan.

>> Baca

7 Balon Hal 8

Kasus Suap Bupati Lamsel, Alzier dan Thomas Riska Jadi Saksi Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang untuk Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan, dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

KPK sudah memeriksa 32 saksi, termasuk mantan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung Alzier Dianis Thabranie dan pengusaha Thomas Riska.

Penyidik lembaga anti rasuah ini melakukan pemeriksaan secara marathon terhadap 32 saksi tersebut di Mapolda Lampung sejak Senin (27/8).

Wakapolda Lampung Brigjen Pol

Bung Kupas ...

Angesta Romano Yoyol saat dihubungi, membenarkan KPK meminjam salah satu ruangan di Mapolda Lampung untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus Zainudin Hasan.

"Benar. Ada pemeriksaan KPK di sini," kata Wakapolda Lampung, kemarin. >> Baca

Kasus Hal 8

Ruwa Jurai

Target Lain

Tersambung Tol, Bakauheni-Palembang Tembus 5 Jam

KEJADIAN operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa kepala sekolah dan pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pesawaran, sepertinya bakal berlanjut ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Warning ini disampaikan Kepala Tim Zainal Hidayat, SH Saber Pungli sekaligus Waka Polres Pesawaran Kompol Sakimin.

Aksi jajaran Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Lampung yang menyasar pelaku pungli di lingkungan Disdikbud Pesawaran, menjadi atensi Tim Saber Pungli Polres Pesawaran untuk membidik pelaku pungli di OPD lain.

Ada sedikit bocoran yang disampaikan Tim Saber Pungli Polres Pesawaran, bahwa yang bakal menjadi target berikutnya adalah OPD yang berurusan langsung dengan pelayanan publik. Mengingat sektor pelayanan publik inilah yang kerap dijadikan ajang meminta imbalan dari pemberi jasa pelayanan publik kepada penerima pelayanan publik.

Birokrasi yang berbelit-belit, menjadi alasan utama hingga sebagian orang menempuh jalan pintas agar apa yang menjadi urusannya cepat diselesaikan. Ujung-

Bulan Agustus 2018 ini, Menteri BUMN Rini Soemarno sudah dua kali mengunjungi Provinsi Lampung untuk mengecek progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

>> Baca

Target Hal 8

Tulang Bawang (Kupas Tuntas) KAMIS (30/8), Rini bersama tim datang kembali untuk memastikan jalan tol dari Bakauheni sampai Palembang bisa tersambung di tahun 2019.

Sebelumnya, Pada Rabu (8/8) lalu Menteri BUMN melakukan kunjungan yang sama. Rini Soemarno optimis pengerjaan mega proyek ini

bisa rampung tahun depan.

Termasuk mulai dari wilayah Terbanggi Besar hingga Kayu Agung, meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Tulangbawang Barat, Tulangbawang dan Mesuji.

Menurutnya, progres per Agustus 2018, untuk ruas Bakauheni Terbanggi besar sepanjang 140 km, pengadaan lahan telah mencapai 96,40% dengan fisik 86,02%.

Ruas PematangPanggangKayuagung, pengadaan lahan 90,80% dengan fisik mencapai 73% dan ruas Palembang-Indralaya masalah pengadaan lahan mencapai 100% dengan fisik 95,46%.

“Investasi yang dibutuhkan untuk kontruksi ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Rp16,79 triliun, ruas Pematangpanggang-Kayuagung Rp21,95 triliun dan Palembang-Indralaya Rp4,25 triliun

Foto : Erwin/Kupas Tuntas

TINJAU TOL - MENTERI BUMN Rini Soemarno didampingi jajarannya dan perwakilan PT Wakita Karya meninjau tol di daerah Menggala Tulang Bawang, Kamis (30/8). Rini menargetkan JTTS dari Bakauheni hingga Palembang rampung pertengahan tahun 2019 mendatang.

dengan sumber dana berasal dari equity PT Hutama Karya (PMN) dan pinjaman. Pembangunan jalan tol secara keseluruhan berjalan lancar tanpa kendala,” kata Rini Soemarno kepada awak media saat meninjau JTTS di

Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, kemarin.

Rini meyakini jalan tol ini akan meningkatkan perekonomian di Sumatera, seperti halnya yang terjadi di Pulau >> Baca

Tersambung Hal 8

2

Jum’at, 31 Agustus 2018

BANDAR LAMPUNG

Pengadaan Barang dan Jasa Langgar Perpres

KPK Warning Pemda 15 Kabupaten/Kota “ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewarning 15 Pemda Kabupaten/Kota seProvinsi Lampung lantaran menabrak aturan terkait pengadaan barang dan jasa.

Adlinsyah Malik Nasution Koordinator Wilayah II Sumatera Unit Korsupgah KPK RI

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KOORDINATOR Wilayah II Sumatera Unit Koor-

dinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution menegaskan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa harus

berdiri secara mandiri, permanen, dan independen.

Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga ULP tak diperbolehkan menjadi bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Namun nyatanya, KPK masih menemukan ULP di 15 kabupaten/kota seLampung yang melanggar Perpres tersebut. Sebab petugas di dalam ULP juga menjadi bagian dari OPD (dinas/badan). Hal ini diminta KPK segera dibenahi.

“Bagaimana mungkin bisa melaksanakan pengadaan kontrol kalau petugas ULP bagaian dari OPD. Kita paksa harus ada perubahan, semua temuan kita bahwa petugas

ULP di 15 kabupaten/kota masih menduduki jabatan di OPD kecuali di Provinsi," ujar Adiansyah saat memberi pengarahan pada rapat koordinasi KPK dengan ULP 15 kabupaten/kota di Gedung Pusiban Pemprov Lampung, Kamis (30/8).

Pria yang akrab disapa Choky ini juga meminta Pemprov Lampung bisa menjadi koordinator untuk membantu mempercepat proses pembenahan ULP di kabupaten/ kota dan diharapkan tak ada intervensi.

“ULP itu harus benarbenar independen, lembaganya independen, orangnya harus independen, dan prosesnya pun harus independen. Kita ada rencana aksi tetapi harus ada tindakan konkrit. Kalau gak independen ini ada apa ?" katanya.

Sementara Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Bagaimana mungkin bisa melaksanakan pengadaan kontrol kalau petugas ULP bagian dari OPD?. Kita paksa harus ada perubahan.

Hamartoni Ahadis mengatakan, ULP yang adhoc harus bersifat organik apalagi ULP yang berada di bawah dinas untuk diminta berdiri sendiri.

Seperti Provinsi Lampung, kata dia, ULP sudah menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa dengan diisi oleh pejabat eselon II.

“Bukan seperti di daerah lain yang masih ada eselon IV. Kita prihatin karena di Perpres tentang Pengadaan barang dan jasa ULP itu harus independen kelembagaannyaa, pokjanya juga harus organik dilimpahkan dari dinas ke ULP itu akan kita lakukan proses penyesuaian (impassing). Ketika proses itu mereka mendapat tunjangan fungsional, salary dari paketpaket yang mereka lelang," ujar Hamartoni.

Ia berharap seluruh kabupaten/kota bisa membenahi sistem tersebut, dan kepala daerah masing-masing juga bisa mendorong aparaturnya untuk melaksanakan tugastugas sesuai dengan Perpres.

“Pemprov sudah mengusulkan itu sejak tahun 2016 lalu. Dan tahun 2017 dituangkan dalam Peraturan Daerah menjadi sebuah badan," jelasnya. (Erik)

Chrisna: OPD Jangan PT KAI Tegaskan Gronkaart Dokumen Aset yang Sah Alergi Terhadap Keterbukaan Informasi Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEPALA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Achmad Chrisna Putra menjelaskan pentingnya penyampaian informasi kegiatan pemerintahan kepada masyarakat.

Sayangnya, masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Lampung yang alergi terhadap keterbukaan informasi.

Padahal OPD harus membuka data sesuai dengan UU 14/2008, bahwa setiap badan hukum wajib memberikan penjelasan dan data informasi kepada publik melalui pers.

“Permasalahannya ada SKPD yang alergi terhadap keterbukaan, sehingga ada kebuntuan informasi, inilah yang harus diubah dan dengan keterbukaan ini maka kinerja pemerintah dapat dilihat oleh publik," kata Chrisna dalam pertemuan Bakohumas Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, di Swiss-Bellhotel Lampung, Kamis (30/8).

Ia pun mengimbau agar seluruh OPD di Provinsi Lampung untuk memanfaatkan media sosial dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebab di era digital saat ini, masyarakat juga sudah aktif di berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya.

“Sekarang tidak perlu susah, jika ada agenda, undangan bisa langsung dishare ke pihak yang bersangkutan melalui aplikasi WhatsApp,

kemajuan teknologi informasi semakin mempermudah kita falam hal komunikasi," jelasnya.

Ketua Komisi I DPRD Lampung Ririn Kuswantari menjelaskan, komunikasi antar media dan legislatif adalah hal yang penting dilakukan.

“Di dalam tubuh anggota DPRD Provinsi Lampung perlu adanya keterlibatan media, sehingga rakyat patut mengetahui apa yang dilakukan dan dihasilkan legislator," imbuhnya.

Menurutnya, fungsi jurnalis memang cukup bergeser, bahkan siapapun bisa menjadi citizen jurnalistik. Tantangan yang dihadapi di era digital yakni merubah mindset bekerja di pelayanan teknis semata menjadi praktisi komunikasi publik yang visioner (think ahead) mengembangkan kompetensi komunikasi meliputi komponen pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude), mampu mengemas pesan dan data dukung yang berkualitas.

Sementara, Sekretaris DPRD Lampung Kherlani mengatakan untuk membangun harmonisasi informasi antara tuga komponen yakni pemerintah, media dan masyarakat perlu adanya keterbukaan dari semua pihak.

“SDM harus baik dan punya kompetensi sehingga bisa menjalankan tugas kehumasan baik humas maupun awak media. Mereka harus punya ilmu, pengalaman dan integritas. Selain itu harus diaiplin dan tidak keluar dari undang undang Pers," paparnya. (Erik)

OTOMOTIF

Suzuki Buka Diler di Lampung BANDAR LAMPUNG - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meresmikan outlet terbaru dengan fasilitas 3S (Sales, Service, Spareparts) Body Repair di Natar, Lampung Selatan, sebagai bentuk komitmen untuk lebih dekat dengan pelanggan.

Outlet ini merupakan kerjasama PT SIS dengan PT Persada Lampung Raya untuk memperkuat pelayanan Suzuki di Lampung.

PT Persada Lampung Raya hingga saat ini telah memiliki 9 outlet yang terdiri dari satu outlet dengan fasilitas 3S; Body Repair, 2 outlet 3S, serta 6 outlet dengan fasilitas 1S (Sales).

Setiawan Surya, 4W Deputy Managing Director PT SIS mengungkapkan, pembukaan outlet ini merupakan komitmen untuk memperluas jaringan penjualan, perbaikan, dan suku cadang untuk produk-produk Suzuki.

“Outlet terbaru ini memiliki fasilitas 3S; Body Repair dan telah sesuai dengan standar PT SIS. Semoga outlet baru ini bisa meningkatkan pelayanan yang lebih baik untuk pelanggan setia Suzuki di Lampung Selatan,” kata Setiawan, Kamis (30/8).

Dari sisi penjualan, Suzuki Persada Lampung Raya selalu meraih hasil positif tiap tahunnya. Untuk periode Januari-Juni 2018, Suzuki Persada Lampung Raya berhasil meraih market share 8,6 persen di Lampung. Outlet terbaru ini berlokasi di Jalan Raya Natar Km 14, Hajimena, Natar Lamsel. Berdiri di atas lahan seluas 2.208 meterpersegi dengan luas bangunan 2.051 meterpersegi. (Tam)

Foto : Tampan/Kupas Tuntas

DISKUSI ASET - PT KAI Divre IV Tanjung Karang Lampung menggelar FGD terkait Gronkaart dan aset di Grand Elty, Lampung Selatan, Rabu (30/8). Sebagai narasumber hadir Staf Ahli Direktorat Aset Tanah dan Bangunan PT KAI Dr Harto, Kepala Deputi PT KAI divre IV Tanjung Karang AsdoArtri Viyanto dan Sekjen KementerianATR/BPN M. Noor Marzuki.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) POLEMIK lahan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) masih sering terjadi di beberapa daerah. Untuk itu, PT KAI Divre IV Tanjung Karang Lampung menegaskan bahwa batas lahan aset berdasarkan Gronkaart tetap menjadi pegangan meskipun itu merupakan dokumen peninggalan Belanda.

Hal ini dipaparkan pihak PT KAI saat menggelar FGD di Grand Elty, Lampung Selatan, Rabu (30/8). Staf Ahli Direktorat Aset Tanah dan Bangunan PT KAI (pusat), Dr Harto mengatakan, meskipun Gronkaart

lahir di zaman Belanda, bukan berarti dokumen itu tidak berlaku lagi. Karena Gronkaart merupakan prodak hukum, dan itu tetap berjalan.

“Untuk bisa memahami itu, kita harus memahami sistem saat Gronkaart itu muncul.

Misalnya, kalau orangtua kita lahir di tahun 1925 dan ditulis akte lahir oleh pemerintah Belanda, apa setelah Indonesia merdeka di tahun 1945 dokumen itu menjadi tidak berlaku?,” kata Harto.

Ia mengatakan, memang ada perubahan sistem hukum setelah Indonesia merdeka.

Tetapi untuk batas aset PT KAI sampai sekarang tetap menggunakan Gronkaart. Sebab

aspek legal historis, Gronkaart merupakan dokumen alas kepemilikan yang sah.

“Meskipun sistem hukum kolonial berubah menjadi sistem hukum nasional dan perusahaan kereta api kolonial dialihkan menjadi perusahaan kereta api nasional, status Grondkaart tetap diakui sebagai suatu bukti kepemilikan atas tanah yang dimuat di atasnya,” ujarnya.

“Memang perlu ada penyesuaian, tetapi tidak membatalkan. Sekarang ini permasalahan aset PT KAI muncul karena banyak orang yang tidak mengerti memberikan pendapatpendapat,” imbuhnya.

Harto menambahkan, doku-

men Gronkaart sudah final di kacamata hukum. Karena sudah diserahkan ke pihak Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, Harto juga menegaskan, Gronkaart milik PT KAI adalah dokumen resmi yang disimpan di Badan Arsip Nasional. Hal itu ditegaskannya untuk menepis tudingan bahwa Gronkaart yang digunakan sekarang adalah dokumen palsu.

Sementara, Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), M. Noor Marzuki menjelaskan, Peraturan Pemerintah tahun 1953 No.8 tentang Tanah Negara mempertegas status ini dan dijabarkan dalam surat Menteri Keuangan kepada Kepala BPN No. S-11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1995 yang menyebutkan bahwa Grondkaart merupakan alas bukti kepemilikan aset oleh Perumka yang kemudian berubah menjadi PT KAI. Ia juga menyatakan saat ini pelayanan KA juga sudah semakin meningkat di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Sebab menurut dia di pemerintahan sebelumnya tidak ada dana untuk sertifikasi lahan/aset. Sementara saat ini sudah disediakan.

“Sekarang juga banyak digarap pembangunan jalur Kereta Api yang baru. Bahkan Lampung-Aceh akan tersambung jalur kereta di tahun 2024 mendatang, tandasnya. (Tampan)

Jemaah Haji Lampung Mulai Tiba Hari Ini Bandar Lampung (Kupas Tuntas) JEMAAH haji asal Lampung dijadwalkan tiba di Lampung pada hari ini, Jumat (31/ 8) sekitar pukul 01.45 WIB. Kloter yang akan tiba pertama kali adalah kloter 7 yang merupakan jemaah haji asal Kota Bandar Lampung.

Kasubbag Humas Kanwil Kemenag Lampung Istutiningsih mengatakan, jemaah haji akan berangkat dari Bandara Internasional King Abdul Azis Jeddah, Arab Saudi, Kamis (30/8) pukul 07.40 waktu setempat. Selanjutnya, jemaah haji diterbangkan menuju Bandara Radin Inten II, Lampung, Jumat (31/8) pukul 00.40 WIB dan diperkirakan tiba pukul 01.40 WIB. “Jadi sampai di sini Jumat dini hari. Itu berdasarkan jadwal. Kalau ada kendala teknis seperti pesawat delay, ya harap maklum,” ucap Tuti.

Diketahui, jumlah jemaah haji Lampung secara sebanyak 7.134 orang. Pemulangan jemaah Lampung akan dibagi dalam dua gelom-

bang. Gelombang pertama pada 30 Agustus-8 September dengan jumlah 9 kloter, dan gelombang kedua pada 10-24 September dengan jumlah 10 kloter.

Kakanwil Kemenag Lampung Suhaili menjelaskan, setelah tiba di Bandara Radin Inten II, jemaah langsung naik bus Damri yang sudah disediakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji menuju ke Asrama Haji Rajabasa. Setibanya di Asrama Haji, jemaah akan diserahkan kepada panitia masing-masing kabupaten/kota untuk dipulangkan dengan menggunakan bus. Sesampainya di kabupaten/kota jemaah akan disambut oleh Kanwil Kemenag setempat, barulah selanjutnya jemaah diantarkan ke sesuai kecamatan domisilinya.

“Selama jemaah masih berada di Bandara Radin Inten II, keluarga jemaah tak diperkenankan untuk menghampirinya. Kalau sudah di asrama barulah diperbolehkan bertemu keluarga. Hal ini guna menjaga ketertiban kepulangan jemaah," ujar Suhaili. (Erik)

Jum’at, 31 Agustus 2018

Disdukcapil Terima Tiga Ribu Blangko KTP-el Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bandar Lampung menambah sebanyak tiga ribu blangko KTP elektronik (KTP-el).

Penambahan ini dilakukan, karena Disdukcapil sempat kehabisan blangko pada Rabu (29/8), dan menunda pencetakan KTP-el warga.

"Ya memang kemarin sempat kosong, namun anak buah saya langsung berangkat ke jakarta untuk membawa tiga ribu blangko," kata Zainuddin, Kamis (30/8).

Zainuddin menjelaskan, pihaknya selalu berupaya meminta blangko ke pusat dalam jumlah banyak agar tidak kehabisan. Karena memang di Bandar Lampung banyak sekali membutuhkan blangko dibanding Kabupten Kota lain sehingga cepat habis.

"Tiga ribu itu yang dikasih, kalau saya mau nya lima puluh ribu. Itulah yang kita minta, namun kesediaan barang sementara yang ada seperti itu ya kita dikasih ya kita ambil, itu kesediaannya," tandasnya.

Meski demikian, pelayanan perekaman KTP-el maupun perubahan data, serta keperluan dokumen kependudukan

lainnya tetap berjalan.

"Pelayanan lanjut trus blangko zudah tersedia. Intinya SDM siap peralatan siap, tinggal blangko, kan tergantung pusat," kata dia.

Kondisi kekurangan blangko seperti ini terjadi tiga bulan terakhir. Namun ini tidak lama, karena menurut Zainuddin, bulan depan sudah normal kembali.

"Kalau keterangan dari sana (pusat) bulan depan sudah normal lagi. Kita ini bukan tidak aktif, mau betul minta minta terus, laporan tiap hari, 10 Agustus dikasih 10 ribu, tapi kemarin habis, kalau kita kan agak cepat," tandasnya.

Kemudian untuk tiga ribu blangko KTP-el yang baru diterima ini, Zainuddin menargetkan akan habis tiga minggu kedepan. "Ya mudahmudahan sampai tiga minggu," kata dia.

Saat ini, kata Zainuddin, pihaknya membagikan KTPel dengan cara sms kepada pemilik KTP. Ini merupakan upaya agar pembagian KTP bisa lebih cepat dan menyampaikan informasi kepada warga pemilik KTP juga lebih akurat.

"Ini bagi langsung melalui sms, jadi yang mengurus ktp kesini, langsung nulis nomor hape, lalu kalau udah selesai

3

BNNP Lampung Tangkap 26 Tersangka-Pengedar Narkoba Selama tahun 2018, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung telah menangkap 26 tersangka dari 9 jaringan pengedar dan Bandar Narkoba di Lampung.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL tersebut disampaikan kepala BNNP Lampung Brigjenpol Tagam Sinaga, saat mengadakan sosialisasi Pem-

berantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bersama dengan Instansi Swasta, di Hotel Kurnia Perdana, Kamis (30/8).

Tagam menjelaskan, ada 26 tersangka yang ditangkap, 16 mengalami luka tembak, 7 diantaranya meninggal dunia. Dari seluruh pengungkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa 18,5 Kg sabu, dan 6.373 butir ekstasi.

"Sudah banyak tangkapan, tapi untuk mencegah angka prevalensi pengguna narkoba di Lampung, yang menempati peringkat ke 8 se Indonesia, penangkapan saja bersama Polri, tidak cukup," ujar Tagam.

Ia mengatakan, terus berupaya melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, dan peredarannya di Provinsi Lampung.

BNNP juga perlu melakukan upaya pencegahan menurunkan angka prevalensi Pengguna dan mendorong program pencegahan P4GN. BNN juga telah memberikan surat edaran ke instansi swasta dan pemerintahan, berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Inpres nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan P4GN. "Maka itu, seluruh instansi pemerintah diharapkan, menjalankan P4GN, yakni

melakukan sosialisasi bahaya narkoba secara rutin, membentuk satgas antinarkoba, dan melaksanakan test urine secara berkala. Ini salah satu langkah nyata, supaya Lampung terus turun angka Pengguna narkoba.

Kalau diratakan, sehari bisa 2kg sabu dikonsumsi masyarakat Lampung," kata dia.

Berdasarkan paparan Tagam, hingga saat ini baru ada 6 instansi selain Kepolisian, yang rutin melaksanakan test urine maupun, menjalankan program P4GN, yakni Bea Cukai, Itera, Batalyon 7-9 AL, Dinas Perhubungan dan Ketahanan Pangan. (Oscar)

Kemendag Garap Pasar Way Kandis Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandar Lampung berencana merombak pasar Waykandis. Namun, hingga saat ini, berkas pengajuannya masih dalam proses perbaikan.

Direktur Umum PD Pasar Pemkot Bandar Lampung, Rifa'i mengatakan, pihaknya sudah merencanakan akan membangun dan merombak pasar Waykandis. Akan tetapi, perombakan tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. "Kita akan ajukan permohonan pembangunan pasar waykandis ke Kementerian Perdagangan, proposalnya sudah jadi, tinggal pengajuannya saja,"ungkap Rifa'i, Rabu (30/8).

Jika pengajuannya disetujui oleh Kementerian Perdagangan, kedepan, Pemkot bekerjasama dengan Kementerian untuk proses pembangunannya. "Yang membangunnya juga bukan dari kami, tapi dari pihak ketiga kementerian, kami hanya memfasilitasi saja,"tandasnya.

Terpisah, salah satu pedagang dari Paguyuban pedagang pasar perumnas Way Kandis, Novis Pawarman mengatakan, ada beberapa tuntutan dan harapan pedagang pasar Perumnas Way Kandis diantaranya, Pemkot mensosialisasikan dasar hukum kenaikan sewa kios terhadap pedagang sebelum kenaikan dan tambahan pajak.

Melihat kondisi pasar yang

sepi tidak sesuai untuk dibongkar karena akan menimbulkan efek pendapatan pedagang yang sangat menurun.

Selanjutnya, meminta Pemkot untuk turun ke lapangan melihat penataan kebersihan dan keindahan pasar serta analisis harga pasar sehingga di Pasar Perumnas Way Kandis dapat murah untuk dapat merangsang pembeli melakukan transaksi jual beli di pasar tersebut, bukan melakukan kenaikan sewa secara sepihak.

“Pelayanan PD Pasar tidak ada, dengan menempatkan KA UPTD Pasar Perumnas Way Kandis yang tidak ada ditempat.

Tidak terealisasinya imingiming PD Pasar dengan adanya kenaikan sewa kios di mulai bulan Maret 2018, pasar tersebut akan dilakukan perbaikan dan pelayanan ditingkatkan, yang ada kebijakannya mencekik pedagang,” ujarnya.

Kemudian, melakukan kenaikan sewa kios pasar perumnas way kandis yang sesuai dan tidak sepihak yang diimbangi oleh pelayanan Pemerintah Daerah Kota Bandarlampung kepada pedagang dan pembeli sehingga nyaman, Pedagang dan pemilik kios meminta segera untuk menerbitkan surat perjanjian sewa menyewa.

"Kami minta menurunkan kembali sewa kios kepada pedagang dari Rp132.000 menjadi Rp77.000 sudah termasuk pajak dengan diimbangi perbaikan dan pelayanan serta penataan kebersihan PD Pasar Perumnas Way kandis," tandasnya. (Wanda)

Foto: Ist

GELAR SOSIALISASI - KPK dan Pemkot Bandar Lampung melakukan sosialisasi kepada wajib pungut pajak dan retribusi daerah kepada di Aula Semergou Pemkot setempat, Kamis (30/8).

Foto: Yoga/Kupas Tuntas

GALIAN PLN - PEKERJA PLN sedang memperbaiki kabel listrik PLN di jalan Raden intan Bandar Lampung. Foto diambil Kamis (30/8).

Jadi Bandar, Supir Angkot dan Buruh Diciduk Polisi Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DIREKTORAT Reserse Narkoba Polda Lampung berhasil meringkus dua bandar narkoba, Kedua tersangka ini berprofesi sebagai supir angkutan umum, dan buruh kerja serabutan.

Dua tersangka itu, yakni Berky Muhammad (21), dan Rizky Sopiyan (31) merupakan warga Jalan Imam Bonjol, Gang Marwan Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung pada Rabu (15/8) lalu.

“Tersangka Berky ini kerjanya supir angkot dan tersangka Rizky utu buruh serabutan” ujar Dirresnarkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen, Kamis (30/8).

Lanjut Shobarmen, bahwa para tersangka nekat menjadi kurir dan sekaligus bandar narkoba lantaran tergiur imbalan yang dijanjikan oleh salah seorang rekan mereka Denis (DPO).

“Jadi mereka ini diperintahkan oleh Denis (DPO) untuk mengangkut narkotika jenis sabu sebanyak 1 Kg dari Provinsi Riau untuk dibawa ke Lampung dengan imbalan

Rp30 juta untuk satu orang.

Barang haram tersebut kemudian diserahkan terhadap seseorang yang sudah menunggu di Terminal Rajabasa yakni Bambang (DPO), untuk memecah bubuk jahanam tersebut dalam bentuk paket yang lebih kecil.” jelasnya.

Sementara ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan hanya mendapatkan barang bukti sabu seberat 100 gram dan 1 butir pil ekstasi dari kedua tersangka tersebut.

“Itu sabu nya sudah dibagibagi, sisanya tinggal 100 gram yang berhasil kita amankan,” kata mantan kepala SPN Polda

Lampung tersebut.

Terpisah Kasubdit I Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Sulistyaningsih mengatakan, kedua pelaku merupakan kartel narkoba antar pulau.

“Kalau dari hasil keterangan para tersangka, besar dugaan mereka merupakan sindikat bandar narkoba antar pulau, apalagi Lampung ini merupakan Provinsi terhubung di Pulau Sumatera,” singkatnya.

Akibat perbuatan para tersangka mereka berdua diancam dalam pasal 112 dan 114 Undanga-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. (Kardo)

KPK Pantau Pelaksanaan Tapping Box Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KPK dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung siap memasang 200 unit tapping box di Hotel dan Restoran Bandar Lampung.

Hla tersebut diungkapkan pada acara sosialisasi optimalisasi penerimaan daerah kepada wajib pungut pajak dan retribusi daerah oleh tim Koordinator dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK-RI, di Aula Semergou Pemkot Bandar Lampung, Kamis sore (30/8).

“Tahap awal saya minta Pemkot Bandar lampung memasang 200 unit tipping box/ alat rekam di cash register di semua hotel dan restoran di kota ini,” kata Koordinator II Sumatera Bidang Pencegahan KPK RI, Adliansyah Malik Nasution, Kamis (30/8).

Alat tersebut, kata Adliansyah, merekam semua transaksi yang dilakukan oleh hotel dan restoran dan langsung dipantau oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung.

“Jangan coba-coba dimatikan, sebab jika mati petugas dari BPPRD langsung datang sebab alat tersebut online, dipantau langsung di BPPRD,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kehadirannya ke daerah – daerah untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bandar Lampung yang menurutnya masih banyak potensi PAD yang belum digali seperti di hotel, restoran, reklame, hiburan dan parkir.

“Saya nginap di hotel Novotel saya tanya berapa masuk tempat hiburannya, Rp175 ribu, dari nilai itu 30 persen hak

Pemkot, begitu juga di restoran Begadang saya duduk 30 menit ada 10an lebih transaksi, 10 persennya hak pemkot,” kata Adliansyah yang akrab dipanggil Choki.

Dia berjanji selain membantu meningkatkan PAD KPK juga akan memantau penggunaanya.

“Setelah PAD meningkat KPK juga akan memantau penggunannya, kuncinya sederhana akuntanbilitas dan transparan selain itu para wajib pajak bisa lapor ke saya jika ada petugas yang main – main,” tegas Choki yang menyempatkan memberikan nomer kontaknya kepada para pengusaha yang hadir.

Sementara, Walikota Bandar Lampung, Herman HN mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para pengusaha yang telah taat membayar pajak. Tanpa pajak yang dibayarkan pengusaha,

pembangunan Kota Bandar Lampung tidak akan berjalan.

Tentu akan lebih baik lagi jika para pengusaha taat membayar pajak.

"Penerimaan pajak ini untuk membangun kota tercinta ini. Sekecil apapun Bapak-Ibu telah berpartisipasi dengan bayar pajak." Ujarnya.

Untuk pemasangan tapping box nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah, sehingga para pengusaha tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pemasangan alat ini.

"Nanti Bank Lampung sebagai bank daerah yang akan urus sewanya, bukan duit pengusaha," lanjut Herman.

Terakhir Herman HN mengimbau para pengusaha untuk tidak ada lagi 'main mata' dengan oknum bawahannya. Ia mengajak para pengusaha untuk kompak bersama-sama membangun Bandar Lampung. (Farhan)

4

Jum’at, 31 Agustus 2018

DirekturUtama: Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

PemimpinRedaksi/ Penanggungjawab: Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

WakilPemimpinPerusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Lenistan Naenggolan Korwil : RedakturPelaksana: Tampan Fernando Redaktur: Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan BandarLampung: Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

LampungTimur: Surya Sanjaya.

LampungSelatan: Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

LampungTengah: Sutowo.

Pesawaran: Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

PRINGSEWU - TANGGAMUS - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Pesisir Barat : Agus Setiawan (Ka. Biro), Nova.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin (Ka. Biro), Edwin.

TulangBawangBarat: Kadarsyah (Ka. Biro), Ari Irawan.

Way Kanan : Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Indro Wibowo.

Mesuji : Gusti.

Pracetak: Damar Singgih Wicaksono(Ka. Pracetak), WidyaFirmadana, Rozaedi, Haykal M Nur. Sekretaris Redaksi : Frima Dayu Siallagan..

ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: Zainal Hidayat.

Sekretaris Marketing : Indah Dwi Putri.

StafOnline: Mediyansyah (Koordinator), Aprohan, Sigit Pamungkas, Citra.

Pemasaran: Gunawan (Kepala), Marozi, Hendra, Sigit Darmaji, Dodi.

Security : Andreas Syafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

DesainMedsos: Dian Permana.

Photographer: Yoga Adi Pratama.

KupastuntasTV: Prayogo Danu Putra.

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

8 Desa di Mesuji Belum Sepakati Batas Desa Mesuji (Kupas Tuntas) DARI 105 desa di Kabupaten Mesuji, masih ada delapan desa yang belum menyepakati adanya penetapan dan penegasan tata batas antar desa.

Hal itu disamaikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem), Setdakab Mesuji, Gunarso, saat ditemui diruangannya, Kamis (30/8).

“Kondisi di lapangan sampai saat ini, ada 8 desa yang belum menyepakati batasbatas wilayahnya. Kalau peta desa semuanya sudah ada, artinya telah dilaksanakan penegasan batas

desa oleh Topdam II Sriwijaya,” kata Gunarso.

Menyikapi adanya perselisihan batas-batas desa dan sengketa lahan, Gunarso, mengaku siap memfasilitasi jika sesuai dengan tahapan mekanisme penyelesaian batas wilayah administrasi desa.

“Tahapan awal difasilitasi ke camat, jika tidak selesai dan tidak sepakat permasalahannya, baru ke kami (Tapem)," terangnya.

Ia menambahkan, kedepannya batas-batas desa yang telah disepakati akan dibuatkan Peraturan Bu pati (Perbup) tentang batas desa. “Jadi nantinya, satu desa, satu Perbup,” je lasnya. (Gusti).

PEMBANGUNAN

Gedung DPRD Segera Rampung PESISIR BARAT - PEMBANGUNAN Gedung DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) yang berlokasi dibelakang kantor Pemkab setempat, segera rampung. Pasalnya, proses pembangunan sudah mencapai 90 persen.

Hal itu dikatakan Bupati Pesibar, Agus Istiqlal, didampingi Kepala Dinas Pertanian, Jalaludin dan beberapa staf Pemkab, saat melakukan peninjauan ke lokasi Gedung DPRD tersebut, Kamis (30/8).

Dengan dibangunnya Gedung DPRD Pesibar, Agus meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung berbagai pembangunan yang saat ini dilakukan pemerintah. “Pembangunannya hampir selesai dan telah mencapai 90 persen,” kata Agus.

Agus mengimbau kepada para pegawai yang berkantor di Sekretariat Pemkab Pesibar, agar bisa memanfaatkan Halaman Kantor DPRD untuk parkir kendaraan. Sebab, selama ini para pegawai kerap parkir kendaraan di pinggir jalan.

“Ini kan cukup luas pagarnya, sudah dibuka, tinggal dibersihkan, maka dapat digunakan untuk lahan parkir kendaraan," pesan Agus. (Nova).

DIPAMERKAN – Bank Sampah Pringsewu memamerkan Budidaya Maggot (ulat) dalam Bursa Inovasi Desa yang berlangsung di Lapangan Kuncup, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kamis (30/8).

Foto : Manalu/ Kupas Tuntas

Disiplin ASN-Tenaga Honorer Masih Rendah Tingkat kedisplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di Kabupaten Tanggamus masih kurang, ini terbukti dengan banyaknya PNS dan honorer tidak berada di kantor pada waktu jam kerja.

Tanggamus (Kupas Tuntas) BERDASARKAN pantauan Kupas Tuntas sejak Rabu (29/8) hingga Kamis (30/8), di hampir di semua kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja (Satker), termausk gedung Sekretariat Pemkab (kantor bupati) dan gedung DPRD tanggamus yang berada satu komplek, terlihat sepi atau lengang.

Bahkan deretan kendaraan roda dua mapun roda empat yang biasanya ramai, juga terlihat sepi. Diduga para ASN dan tenaga honorer sengaja meliburkan diri ka-

Foto : Nova/Kupas Tuntas

gamus yang mengaku jengkel karena selama dua hari ia bolak-balik kesalah satu dinas untuk keperluan penting, tetapi tidak bisa dilayani karena pejabat yang mengurusi urusan itu tidak masuk kantor.

"Saya kesal melihat sepinya kantor Pemda Tanggamus ini. Jadi mereka semaunya makan gaji dari uang rakyat, tapi hobinya korupsi.

Bolos kerja itu juga disebut korupsi, korupsi waktu," ujarnya dengan nada jengkel.

Dedi (30), warga Kotaagung, mengatakan, rendahnya etos kerja dan disiplin ASN dan tenaga honorer tersebut ditengarai akibat kebanyakan mereka bukan orang Tanggamus atau tidak bermukim di Tanggamus.

“Tanggamus ini seperti kebun, saat musim panen baru ramai dan hasilnya dibawa ke daerah lain," katanya berumpama. (Sayuti).

Membandel, Polisi Tindak Tegas Organ Tunggal Tanggamus (Kupas Tuntas) APARAT Polres Tanggamus terpaksa mengangkut seperangkat alat organ tunggal dalam penertiban organ di Pekon Mulang Maya, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kamis (30/8) dinihari.

Penertiban yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Tanggamus, Kompol Bunyamin, lantaran hiburan organ tunggal tersebut melewati batas izin yang diberikan Polres Tanggamus.

Selain mengamankan perangkat organ tunggal, petugas juga turut membawa dua awak organ. “Pembubaran kegiatan organ tunggal dilaksanakan karena sampai larut malam, dan sudah meresahkan masyarakat, serta mengantisipasi adanya penyalahgunaan minuman keras dan Narkoba," kata Bunyamin, Kamis (30/8).

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

DIAMANKAN – SEPERANGKAT alat musik organ tunggal berikut dua pemainnya saat diamankan di Mapolres Tanggamus, Kamis (30/8).

Bunyamin menuturkan, bahwa penyedia jasa hiburan organ tunggal tersebut yakni PM Music milik HK. Saat dibubarkan serta perang katnya disita sedang me layani hiburan di rumah warga berinisial HS yang mengadakan khitanan anaknya.

“Saat dibubarkan, organ tunggal itu beroperasi sampai Kamis (30/8) pukul 03.00 WIB dini hari. Waktu tersebut

sudah jauh melampaui batas izin hiburan organ tunggal yang semestinya, Rabu (29/ 8) sekitar pukul 18.00 WIB atau saat petang hari, sudah selesai,” jelasnya.

Dikatakan Bunyamin, saat penertiban orang-orang yang berada di panggung sekitar delapan orang langsung kabur. Maka selama pembubaran serta penyitaan perangkat, situasi aman

terkendali.

“Kami menyita perangkat dan mengamankan dua awak organ tunggal adalah tindakan tegas. Bukan lagi imbauan dan teguran. Terhadap keduanya masih dilakukan pemeriksaan intensif dan test urine di Satresnarkoba,” tegasnya.

Bunyamin menjelaskan, penertiban tersebut lantaran sudah ada kesepakatan antara Polres Tanggamus dengan semua pengusaha organ tunggal jika hiburan dilaksanakan melampaui batas maka alat akan disita.

“Kami kembali menegaskan jika ada hiburan organ tunggal batas maksimal pukul 18.00 WIB. Itu harus dipatuhi masyarakat terutama yang menggunakan jasanya, lalu masyarakat sekeliling, dan pihak pengusaha organ tunggal sendiri.

Jika tidak dipatuhi, maka akan kami tindak tegas,” tandasnya. (Sayuti).

Pembobol Rumah Warga Diringkus Tanggamus (Kupas Tuntas)

CEK PEMBANGUNAN – BUPATI Pesibar,Agus Istiqlal, melakukan pengecekan pembangunan Kantor DPRD setempat, yang sudah mencapai 90 persen, Kamis (30/8).

rena hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Tanggamus sejak Selasa (28/7) sore hingga Rabu (29/8) siang.

“Sudah dua hari ini (Rabu dan Kamis) suasana dihampir semua kantor dinas (OPD), kantor bupati dan DPRD sepi. Yang ngantor disetiap kantor paling hanya beberapa orang saja,” kata salah seorang penjual makanan yang biasa menjajakan dagangannya dari kantor ke kantor di Komplek Pemkab Tanggamus, dan meminta tidak dituliskan namanya, Kamis (30/8).

Sementara itu, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Tanggamus, Amroni, mengaku ke-

cewa melihat fenomena bolos berjamaah ASN dan tenaga honorer yang terjadi di Lingkup Pemkab Tanggamus.

“Ini menunjukkan rendahnya tingkat kedisplinan dan etos kerja mereka," katanya.

Menurut Amroni, kebiasaan bolos dan pulang sebelum waktunya, membuktikan jika mental mereka (ASN dan honorer) tidak sepenuhnya memiliki jiwa pengabdian pada negara.

“Mental ASN dan tenaga honorer Pemkab Tanggamus ini membuktikan jika mereka tidak serius mengabdikan diri di daerah ini. Mereka sebenarnya adalah benalu dan harus dibina atau malah disingkirkan, karena bila mental ini dimiliki pimpinan, kasi, kabid, sekretaris dan kadis ini akan menulari bawahannya," tegasnya.

Senada dengan itu, Hendra (43), salah seorang warga Kecamatan Bulok, Tang-

UNIT Reskrim Polsek Wonosobo, Polres Tanggamus, berhasil menangkap seorang pembobol rumah milik korban Siti Zulaiqo (47), warga Pekon Sopoyono, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.

Pelaku berinisial RE (25), warga Pekon Negara Batin, Kecamatan Kotaagung Barat, KabupatenTanggamus, ini diamankan di wilayah Pekon Karang Agung, Ke-

camatan Semaka, Tanggamus, pada Senin (27/8) lalu.

Kapolsek Wonosobo, AKP Edi Qorinas, mengungkapkan, penangkapan RE berdasarkan setelah pihaknya menerima laporan dari korban Siti pada 21 Juli 2018 lalu.

Kepada polisi, kata Edi, korban mengaku rumahnya telah dimasuki pencuri, sehingga mengakibatkan kerugian uang tunai sebesar Rp10 juta, empat unit HP berbagai merk dan surat-surat berharga.

“Dari hasil penyelidikan, kami mengendus keberadaan tersangka di Pekon Karang

Agung, Kecamatan Semaka.

Anggota yang sudah mengetahui ciri-ciri pelaku, langsung mengamankannya tanpa perlawanan,” kata Edi, Kamis (30/8).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Edi, pelaku RE masuk kedalam rumah korban sekitar pukul 04.30 WIB, melalui jendela belakang dengan cara mencongkelnya.

“Setelah berhasil masuk kedalam rumah, pelalu naik kelantai dua menuju kamar korban dan mengambil sejumlah barang berharga dan uang tunai, ketika itu korban tidur pulas," paparnya.

Pelaku RE, lanjut Edi, uang hasil pencurian itu telah habis digunakan untuk berfoyafoya. “Barang bukti tiga unit HP sudah dijual, masih dalam pencarian dan ditetapkan dalam daftar pencarian barang (DPB)," kata dia.

Saat ini, tambahnya, pelaku berikut barang bukti satu unit HP merk Samsung J5 diamankan di Mapolsek Wonosobo guna penyidikan lebih lanjut. “Pelaku kita jerat dengan Pasal 363 KUHPi, ancaman hukumannya tujuh tahun penjara," Pungkasnya. (Sayuti).

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA - WAY KANAN

Jum’at, 31 Agustus 2018

Dua Motor Saling Tabrak, Satu Tewas Dua sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Mayjend Ryacudu KM 10, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. Akibatnya, satu korban dinyatakan tewas.

Way Kanan (Kupas Tuntas) KECELAKAAN maut antara Kawasaki KLX tanpa plat dengan Suzuki Smash bernomor polisi BE 5895 WJ, terjadi pada Rabu (29/8) sekitar pukul 19.30 WIB. Dari informasi yang dihimpun Kupas Tuntas, pengendara motor Smash bernama Khairul Basyar (37), warga Kampung Negeri Batin, Blambangan Umpu, Way Kanan, menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit.

Sedangkan tiga penumpang motor yang dikendarai korban Khairul, yakni istri dan dua anaknya, mengalami luka berat. Sementara pengendara Kawasaki KLX warna hitam, Diki Saputra (26), warga Kampung Negeri Baru KM8, Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan, juga mengalami luka berat dengan kondisi patak kaki kiri, luka robek pada wajah serta luka lecet pada tangan kiri.

Dikonfirmasi terkait kecelakaan tersebut, Kasat Lantas Polres Way Kanan, AKP I Wayan Made, membenarkan adanya korban

meninggal atasnama Khairul, pengendara sepeda motor Smash.

Wayan menjelaskan, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi ketika sepeda motor Smash yang dikendarai Khairul melaju dari arah Pemkab Way Kanan menuju Simpang Empat Negeri Baru di jalur jalan lurus, namun berpindah jalur sebelah kanan dan tiba-tiba dari arah berlawanan ada sepeda motor Kawasaki KLX yang dikendarai Diki Saputra, sehingga tabrakan pun tak bisa terhindarkan.

“Korban Khairul meninggal dunia di rumah sakit, karena mengalami luka cukup parah dibagian kaki kiri, luka robek pada wajah, dan patah tangan kiri,” kata Wayan, Kamis (30/8).

Sementara istri korban

Khairul, Susanti (35), mengalami luka berat dengan kondisi patah tangan kiri, luka lecet di wajah. Sedangkan kedua anak Khairul yang masih berusia 8 tahun dan 4 tahun, mengalami luka berat.

“Untuk pengendara motor Kawasaki KLX, Diki Saputra, juga mengalami luka berat yakni patah kaki kiri, luka robek pada wajah, luka lecet tangan kiri. Mereka masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit,” ujarnya.

Saat ini, kata Kasat, pihaknya sudah mendatangi lokasi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memeriksa saksisaksi di TKP. “Kedua sepeda motor sudah kami amankan di Mapolres way Kanan,” tandasnya. (Indro).

Bandit Jalanan Peras Korban Pakai Modus Senggolan

DITANGKAP –POLRES Pesawaran bersama Polsek Tegineneng saat menangkap dua pelaku curas terhadap pengendara dengan modus senggol motor, Kamis (30/8).

Foto : Reza/ Kupas Tuntas

Pesawaran (Kupas Tuntas) BERBAGAI macam modus pelaku kejahatan jalanan selalu saja ada yang baru untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Belum lama ini, Satreskrim Polres Pesawaran bersama Polsek Tegineneng, berhasil menangkap dua bandit jalanan yang beraksi memakai cara senggol motor terhadap korbannya yang mengendarai sepeda motor.

Kedua pelaku yakni JH (33) dan AP (22), warga Desa

Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Mereka (pelaku) diamankan setelah sebelumnya Polsek Tegineneng menerima laporan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) dari korban yang merupakan seorang mahasiswa pada Selasa (28/8).

“Awalnya kami amankan JH di Rest Area depan Bandara Branti pada Rabu (29/8) siang lalu. Kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap AP dirumahnya dihari yang sama,” kata Kapolres Pesa-

waran, AKBP Syaiful Wahyudi, Kamis (30/8).

Dari hasil pemeriksaan, kata Syaiful, para pelaku melakukan aksi curas terhadap korban dengan cara sengaja menyenggol sepeda motor yang dikendarai korban.

Kemudian, pelaku memberhentikan secara paksa motor korban dan dibawa masuk kedalam sebuah gang.

“Salah satu pelaku kemudian menginterogasi korban dan mengancam, serta meminta ganti rugi sambil menggeledah badan korban , lalu mengambil paksa dua unit HP dari dalam kantong

celana korban,” jelas Kapolres.

Selanjutnya, pelaku lainnya menggiring korban ke sebuah ATM untuk mengambil uang sebesar Rp700 ribu.

“Jadi, korban mengalami kerugian mencapai Rp3 juta.

Korban yang merasa dirugikan, akhirnya membuat laporan ke Mapolsek Tegineneng,” urainya.

Atas perbuatannya, tambah Syaiful, kini kedua pelaku ditahan di Mapolsek Tegineneng guna penyidikan lebih lanjut dan dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang Tindak Pidana Curas. (Reza).

Sabet Juara II, Ayu Silvia Harumkan Nama Tubaba

Foto : Ist

TAMPIL - AYU Silvia Rosa saat tampil di ajang Lampung Festival Krakatau (LFK) 2018 tingkat Provinsi Lampung, baru-baru ini.

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) AYU Silvia Rosa, dara cantik asal Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), berhasil mengharumkan nama Tubaba, dalam ajang Lampung Festival Krakatau (LFK) 2018 tingkat Provinsi Lampung, yang

masuk dalam 100 event Calender of event (CoE) Wonderful Indonesia.

Pasalnya, Ayu Silvia yang merupakan peserta perwakilan dari Bumi Ragem Sai Mangi Wawai, ini meraih peringkat ke dua dalam Parade Budaya dan Tapis Karnaval pada perhelatan pengenalan sektor wisata Provinsi Lampung

yang berlangsung pada Minggu (26/8) lalu.

“Bangga, meskipun kami mendapatkan juara 2, karena ini tidak semudah yang dibayangkan. Alhamdulillah, Kabupaten Tubaba dapat juara ke 2 kostum Fantasi Tapis Karnaval 2018," kata Ayu Silvia kepada Kupas Tuntas, Kamis (30/8).

Silvia mengaku tidak sendiri dalam perhelatan itu, melainkan dalam tampilan menjadi icon acara tersebut dengan mengusung konsep perwatin, ia dan Rehadian N Satria, yang merupakan Menganai 1 Kabupaten Tubaba 2018 bersama dengan dukungan positif oleh tim, sehingga mampu menyabet juara.

“Saya dan Rehadian N Satria, menjadi icon pada acara ini. Dengan konsep perwatin. Kabupaten Tubab mengangkat budaya Turun di Way dan Alhamdulillah, Tubaba dapat juara 2 Kostum Fantasi Tapis Karnaval 2018

ini,"ungkapnya.

Dengan demikian, Silvis mengharapakan supaya Pemkab Tubaba terus giat meningkatkan bakat-bakat para Muli Menganai (Mudamudi) Tubaba agar lebih memberikan pelajaran dan ilmu-ilmu baik bidang seni, budaya, adat, bahkan modern.

“Agar lebih memuncak lagi Kabupaten Tubaba dalam suatu kegiatan apapun yang mengharumkan nama baik Tubaba," pesannya.

Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tubaba, Gustami, berharap semoga Kabupaten Tubaba semakin maju terutama dalam sektor pariwisata. “Semoga Tubaba makin maju lagi, Seni, Budaya dan Pariwisata. Ka rena Pariwisata adalah salah satu cara kita mem promosikan budaya Lam pung yang berada di Tubaba," kata dia. (Irawan).

5

Foto : Indro/Kupas Tuntas

MENINGGAL DUNIA – KORBAN Khairul, pengendara sepeda motor Suzuki Smash, saat berada di Rumah Sakit dan dinyatakan meninggal dunia setelah kecelakaan, Kamis (30/8).

 Jembatan Tak Kunjung Diperbaiki

Masyarakat Tagih Janji Dinas PU Tuba Tulang Bawang (Kupas Tuntas) MASYARAKAT Dwi Marga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupatn Tulang Bawang (Tuba) didampingi Ketua Organisasi Pemuda Aktif (Pospema) Lampung, menagih janji Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tuba, Ketua DPRD berserta Camat, terkait putusnya jembatan penghubung yang ada di Kampung mereka.

“Putusnya jembatan telah ditinjau langsung oleh Dinas PU Tuba, dimana mereka berjanji di Tahun Angaran 2018 ini, jembatan tersebut akan segera diperbaiki, tapi sampai sekarang hasilnya nihil, nggak ada perbaikan sama sekali,” ungkap Yanto, warga setempat, Kamis (30/8).

Sementara itu, Dedi Dar-

mawan selaku Ketua Umum Pospema Lampung, yang juga warga sekitar, mengatakan, selain menjadi penghubung, jembatan tersebut juga merupakan jalan alternatif jika daerah pasar unit II mengalami kemacetan “Jadi, saya bersama warga lainnya berharap kepada Pemkab Tuba untuk segera memperbaiki jembatan tersebut, agar kembali bisa dilalui oleh masyarakat,” harapnya.

“Saat saya menemui Camat Banjar Agung, Bapak Sudirman, beberapa waktu lalu, beliau menyampaikan kalau keluhan warga itu sudah disampaikannya kepada Ketua DPRD Tuba dan Kepala Dinas PU Tuba. Hasilnya, kami sepakat untuk Tahun 2018 akan dianggarkan dana perbaikan jembatan itu,” ujar Dedi. (Edwin)

Keluarga Miskin Terima Rumah Layak Huni Way Kanan (Kupas Tuntas) SEBANYAK 65 keluarga penerima bantuan bedah rumah di Kampung Gunung Sangkaran, Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, yang berlatar belakang tidak mampu, akhirnya mendapat rumah layak huni.

Para keluarga yang mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau biasa disebut dengan bantuan bedah rumah, mengaku sangat terbantu dan berterimakasih atas adanya bantuan tersebut.

Seperti yang diungkapkan salah seorang warga penerima bantuan bedah rumah, Yanuar Ilham (28), Kamis (30/8). Ia mengaku sangat bersyukur dan merasa terbantu atas adanya bantuan tersebut, Sehingga nantinya ia bersama keluarganya akan segera menempati rumah yang layak huni.

“Yang jelas kami sangat bersyukur dan merasa terbantu dengan bantuan bedah rumah ini. Kami sekeluarga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah karena selama ini masih sering merasakan air hujan yang menetes masuk dari atap dan dinding rumah yang lapuk dari bambu,” ungkapnya.

Sementara itu, mewakili Kepala Kampung Gunung Sangkaran selaku Sekretaris Desa, Hendra Gunawan, mengatakan, bahwa ada sebanyak 65 warganya yang menjadi penerima bantuan tersebut, dan warga yang mendapatkan bantuan benar-benar warga yang kurang mampu dan memang memiliki rumah yang tidak layak huni.

“Sesuai dengan data yang kami berikan kepada pengurusnya waktu itu yakni ada 65 warga, Alhamdulillah semuanya dapat dan sekarang sudah mulai terealisasi dan dibangun rumahnya. Dengan adanya bantuan ini tentu masyarakat kami merasa sangat terbantu," kata dia.

Dikatakan Hendra, bahwa bantuan tersebut memang diperuntukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan rumah warga yang tidak layak huni.

“Mudah-mudahan tahun depan akan ada lagi bantuan seperti ini, sehingga masyarakat kami dapat merata merasakan adanya rumah yang layak huni,” pungkasnya.

Untuk diketahui, nilai bantuan yang diterima masyarakat yaitu sebesar Rp15 juta, dengan rincian Rp12,5 juta berupa material bangunan dan Rp2,5 juta berupa upah tukang. (Indro).

Foto : Indro/Kupas Tuntas

BEDAH RUMAH – Sekretaris Desa Gunung Sangkaran, Hendra Gunawan, saat menunjukkan salah satu rumah penerima bantuan bedah rumah dikampungnya, Kamis (30/8).

6

Jum’at, 31 Agustus 2018

LAMPUNG UTARA PERTANIAN

45 Poktan Minta Bantuan Benih

SOSIALISASI - PEGAWAI Dinas Perhubungan Provinsi Lampung bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara melakukan sosialisasi keselamatan penguna kendaraan roda dua dan roda empat saat melewati perlintasan kereta api di sekolah-sekolah, Kamis (30/8).

LAMPUNG UTARA - SEBANYAK 45 kelompok tani (Poktan) yang tersebar di tiga kecamatan di wilayah Lampung Utara (Lampura) mengajukan usulan bantuan benih padi non-hibrida untuk penanaman di areal lahan seluas 850 hektare.

Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Sugiman, mengatakan sebanyak 45 poktan sebagai calon petani calon lokasi (CPCL) tersebar di tiga kecamatan yakni Kecamatan Abung Barat sebanyak 3 kelompok tani (Poktan) tersebar di dua desa dengan luas areal penanaman 50 hektare. Kemudian Kecamatan Tanjungraja 19 poktan tersebar di lima desa dengan areal 300 hektare dan Kecamatan Abung Tinggi dengan 23 poktan tersebar di lima desa dengan areal penanaman 500 hektare.

Dikatakan, pengajuan usulan bantuan benih padi non-hibrida seluas 850 hektare tersebut untuk alokasi penanaman di musim tanam gadu (April - September 2018) dengan jenis varietas yang diusulkan poktan, yakni Mekongga dengan keunggulan masa panen singkat yakni 116-125 hari dengan produktivitasnya cukup tinggi sekitar 5-7 ton per hektarenya. "Menanggapi usulan yang disampaikan Poktan, kami telah menyampaikan usulan tersebut ke Dinas Pertanian Provinsi Lampung. Mudah-mudahan bantuan benih dapat segera terealisasi," terangnya. (LP)

Foto: Ist

Samsir Janji Pensiun Jika Ditolak Pindah Niat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Utara Samsir untuk pindah tugas dari Kabupaten Lampung Utara sudah bulat. Ia memilih pension jika kepindahannya tidak direstui Pemprov Lampung.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) IA mengatakan, ingin mengabdi di Provinsi Lampung untuk mengembangkan diri. “Kalau usulan pindah tidak disetujui, ya saya akan pensiun saja,” kata Samsir saat ditemui di pelataran

parkir kantor Pemkab Lampung Utara, Kamis (30/8).

Menurut Samsir, kondisi fisiknya saat ini tak lagi mampu mendukungnya untuk tetap beraktivitas sebagai Sekretaris Kabupaten Lampung Utara. Semua ini dikarenakan oleh faktor usia yang kini telah memasuki usia senja.

“Saya sudah enggak kuat lagi untuk bolak–balik ke sana ke mari,” ungkapnya.

Saat ini surat pengajuan kepindahan Sekretaris Kabupaten Lampung Utara Samsir telah berada di Pemerintah Provinsi Lampung.

Sementara itu, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara mengata kan tidak akan menahan Samsir jika memang sudah menjadi niatnya. Kendati, Agung mengaku masih membutuhkan sumbangsih

pemikiran Samsir.

Bupati Agung mengaku tak akan menahan–nahan keinginan Samsir yang ingin hengkang dari Lampura sepanjang kepergiannya sesuai dengan aturan. ”Saya tidak melarang jika (memang) aturannya sudah seperti itu. Beliau (Samsir) lebih tahu. Beliau lebih paham aturan karena Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),” papar Agung, baru-baru ini. (TL)

KRIMINAL

Penanganan Kasus Sumur Bor Lamban LAMPUNG UTARA - KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kotabumi, Lampung Utara, masih menunggu hasil audit dari BPKP untuk melanjutkan kasus dugaan korupsi pengerjaan sumur bor dengan angaran senilai miliaran rupiah mengunakan dana DAK tahun 2015 di Dinas Pertanian setempat.

Sementara, kasus itu sudah lebih dari 1 tahun ditangani pihak Kejari Kotabumi. Kasi Pidsus Kejari Kotabumi, Ricky Ramadhan, mewakili Kajari Lampung Utara Sunarwan, mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil audit pihak BPK, namun tak kunjung ada jawaban dari pihak BPK. Maka pihaknya kini melalui pihak Badan Inspektorat untuk melakukan penghitungan kembali kerugian negara. "Apabila nanti setelah dilakukan penghitungan kembali dan ada kerugian negara, maka kami dapat langsung menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Pertanian dalam pengerjaan sumur bor dana angaran DAK tahun 2015 lalu," jelasnya, kemarin.

Ia menambahkan, setelah diketahui jumlah kerugian negara maka kasus tersebut bisa secepatnya diselesaikan. Karena, jumlah kerugian negara itulah yang menjadi salah satu untuk membuktikan kasus tersebut. (LP)

“

Apabila nanti setelah dilakukan penghitungan kembali dan ada kerugian negara, maka kami dapat langsung menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

LAMPUNG TIMUR

Pemkab Lamtim Gelar Festival Inovasi Teknologi 2018 TINJAU STAND - SEKKAB Lamtim, Syahrudin Putera, meninjau standa usai membuka Festival Inovasi Teknologi 2018 yang dihelat Pemkab Lampung Timur di Islamic Center Sukadana, Kamis (30/8).

Tarik Motor, Karyawan Leasing Dipolisikan Lampung Timur (Kupas Tuntas) TEKAB 308 Polsek Raman Utara mengamankan seorang eksekutor dari sebuah perusahaan pembiayaan (leasing) yang diduga telah melakukan penarikan secara paksa terhadap kendaraan bermotor milik salah satu nasabahnya.

Kapolsek Raman Utara IPTU Rahadi menjelaskan, pelaku berinisial MS (47), warga Desa Sukaraja Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. “Ia kami amankan pada Rabu (29/8) kemarin karena diduga terlibat perampasan kendaraan bermotor,” uarnya, Kamis (30/8).

Adapun korban perampasan yakni SL (40), warga Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.

Untuk peristiwa perampasannya sendiri sudah berlangsung

lama, yaitu pada tanggal 17 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 WIB. “Saat itu korban didatangi dua orang, salah satunya tersangka MS ini. Mereka mengendarai mobil pick up warna hitam, datang ke rumah orang tua korban sambil marah-marah.

Mereka meminta uang tagihan kepada orang tua korban, namun tidak diberikan. Kemudian pelaku mengambil paksa 1 unit motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BE4618-PE milik korban.

Tak terima dengan perlakuan tersebut, korban kemudian melaporkannya ke Polsek Raman Utara. Setelah mendapat laporan, pihak kepolisian langsung melakukan proses penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan.

“Saat ini pelaku kami amankan di Mapolsek Raman Utara untuk proses hukum lebih lanjut,” pungkasnya. (Jaya)

Foto: Jaya/Kupas Tuntas

Berbagai inovasi berbasis teknologi dipamerkan dalam gelaran Festival Inovasi Teknologi 2018 yang dihelat Pemkab Lampung Timur di Islamic Center Sukadana, Kamis (30/8). Peserta pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Lampung Timur (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

TUNJUKAN TERSANGKA - PETUGASPolsek Raman Utara menunjukan tersangka berinisial MS (47), warga Desa Sukaraja Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, yang diduga terlibat perampasan kendaraan bermotor, Kamis (30/8).

KEGIATAN yang mengusung tema ‘Lampung Timur Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing’ ini dibuka langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lamtim, Syahrudin Putera, didampingi Asisten Bidang Pemerintahan, Tarmizi; Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi; Asisten Bidang Administrasi Umum, Wan Ruslan; serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya,

Syahrudin menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kreatifitas masyarakat serta pelajar, sehingga mampu menghasilkan produkproduk inovatif kreatif dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus sebagai media publikasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

“Ini untuk membangkitkan kreatifitas masyarakat Lampung Timur, yang nantinya hasil dari kegiatan ini akan dikembangkan dengan cara bermitra dengan perusahaan. Kita sudah menggandeng beberapa perusahaan. Jadi,

nanti tinggal perusahaanperusahaan yang akan memilih, mana teknologi tepat guna yang bisa mereka manfaatkan. Tentu saja yang memiliki korelasi dengan usaha mereka,” ujarnya.

Untuk diketahui, Festival Inovasi dan Teknologi ini merupakan kegiatan kompetisi atau lomba, serta pameran yang bertemakan inovasi dan teknologi. Kegiatan dikemas dengan format festival daerah yang dikoneksikan dengan seminar daerah, yang dilaksanakan oleh Dewan Riset Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Adapun peserta lomba inovasi pada kegiatan ini berjumlah 66 judul inovasi, yang terbagi dalam tiga kategori.

Yakni kategori umum dan mahasiswa dengan jumlah pendaftar sebanyak 31 judul inovasi, kategori SMA sederajat sebanyak 28 judul inovasi,

dan kategori SMP sederajat sebanyak 7 judul inovasi.

Dalam kegiatan ini, panitia juga menghadirkan dewan juri yang tentunya berkompeten di bidang masing-masing, antara lain Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan; dan Kepala Bidang IPTEK Balitbangda Provinsi Lampung, Achmad Zoelkarnaen.

Selain menentukan pemenang, di akhir acara diberikan pula beberapa kategori penghargaan antara lain sebagai pemenang paling menginspirasi, memotivasi, inovasi, sosial inovasi, dan ramah lingkungan. Di samping itu, panitia juga menggelar bazar buku, pementasan musik akustik kemerdekaan, penampilan tari budaya kreasi, lomba permainan anak tradisional, perpustakaan keliling, dan layanan kependudukan keliling oleh Disdukcapil. (Adv)

Jum’at, 31 Agustus 2018

LAMPUNG TENGAH

7

Loekman Canangkan Kegiatan BBGRM XV Wakil Bupati (Wabup) Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosomarto menyebutkan pentingnya peran aktif dan jiwa kegotongroyongan seluruh elemen baik pemerintah dan masyarakat untuk mendukung pembangunan di Lampung Tengah.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Loekman sata mencanangkan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XV Tahun 2018 di Kampung Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Unyai, Kamis (30/8).

Loekman menekankan pentingnya memaknai filosofi gotong royong. Menurunya, jangan sampai tema yang sudah diberikan tidak diresapi makna yang sesungguhya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sosial termasuk sinergitas antara seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat dan sejumlah

unsur pendukung lainnya.

“Dengan semangat kerja bersama kita berdayakan gotong royong demi terwujudnya masyarakat maju, mandiri dan sejahtera di Kabupaten Lamteng. Ini harus memberikan spirit dan dorongan positif untuk saling bersinergitas,” ungkapnya.

Loekman menjelaskan, untuk mesukseskan Bulan Bakti Gotong Royong diperlukan keterlibatan pejabat terkait yang menjadi salah satu pendukung dalam mengindentifikasi indikator yang menjadi unsur terpenting dalam kegiatan pencanangan bulan bakti.

Pada kesempatan itu, Loekman juga meresmikan

PENDIDIKAN

Siswa SMKN 2 Ikut Lomba O2SN LAMPUNG TENGAH - SMKN 2 Terbanggibesar, Lampung Tengah targetkan juara tiga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK di Yogyakarta. Menurut Kepala SMKN 2 Terbanggibesar, Yos Defera, target tersebut telah disesuaikan dengan perolehan medali tahun lalu saat Lampung juara tiga.

"Namun, saya berharap Gayuh yang mewakili Lampung bisa meraih prestasi terbaik. Olahraga karate menjadi salah satu kegiatan ekstra kurikuler siswa yang sering meraih prestasi," jelas Yos, kemarin. Gayuh Poernama Zaya siswa Kelas XII SMKN 2 Terbanggibesar jurusan Teknik Mesin mewakili Kabupaten Lamteng bertarung dengan 12 siswa SMK kabupaten lain dalam O2SN SMK di Bandar Lampung.

Gayuh yang turun di cabang karate tarung dan kumite meraih juara pertama. Pada pertandingan tarung, Gayuh berhasil menang mutlak atas siswa SMK Lampung Barat dan kumite mengalahkan Lampung Selatan. (LP)

tugu perbatasan dan embung di Kampung Tanjung Anom. Loekman berharap, dengan adanga embung bisa menjadi objek wisata. “Dan saya lihat ini bisa menjadi tempat wisata favorit di kabupaten kita,” ujarnya.

Menurutnya, embung Tanjung Anom bisa menjadi tempat strategis, karena memiliki akses jalan yang sudah baik dan tidak jauh dijangkau. Sehingga, sangat cocok untuk menjadi objek wisata alam.

“Kita akan dukung penuh embung ini menjadi objek wisata, melalui dinas pariwisata akan kita bantu fasilitasnya yang masih kurang agar para pengunjung lebih nyaman,” imbuhnya.

Loekman berjanji, akan menabur bibit ikan jelabat sebanyak 10.000 ekor di embung tersebut. “Ikan ini sudah langka, sehingga nantinya bisa menjadi tempat pemancingan yang bisa di kelola kampung,” terangnya.

Foto: Towo/Kupas Tuntas

TINJAU STAND - WABUP Lamteng Loekman Djoyosoemarto meninjau stand kerajinan dan makanan kecil usai mencanangkan BBGRM XV Tahun 2018 di Kampung TanjungAnom, Kecamatan Terusan Unyai, Kamis (30/8).

Sementara itu, Kakam Tanjung Anom, Wasis, menerangkan awalnya embung sepanjang 8 Km tersebut masih berupa belukar dan menjadi tempat maksiat.

Namun, kini sudah berubah menjadi objek wisata yang akan dikelola menjadi BUMK. “Kita juga mengucapkan terima kasih pada Pak Wakil Bupati Loekman yang akan

membantu embung menjadi wisata. Nantinya embung ini bisa menjadi aset kampung dan keuntunganya bisa untuk membangun Kampung Tanjung Anom,” ungkapnya. (Towo)

Korban Penganiayaan Pertanyakan Kelanjutan Laporan Lampung Tengah (Kupas Tuntas) KORBAN penganiayaan atas nama Hamzah Al Bukhari (49) warga Dusun l, Kampung Buyut Ilir, Kecamatan Gunungsugih, Lampung Tengah (Lamteng), mempertanyakan tindak lanjut laporannya ke Polres Lamteng.

Sebelumnya, Hamzah sudah membuat laporan ke Polres Lamteng dengan Nomor : LP/867-B/VII/2018/SPKT tanggal 21 Juli 2018. Ia menjadi

korban penganiayaan saat sedang kerja gotong royong memperbaiki badan jalan.

"Ya saya bingung aja, kok sampai sekarang laporan saya ke Polres tidak ada tindaklanjutnya. Kami hanya minta kepada pihak kepolisian agar dapat menindaklanjuti laporan kami," kata Hamzah. Kamis (30/8).

Hamzah menceritakan, awalnya sempat dimarahi Rio Anggara yang merasa tersinggung karena ia melotot ke arah pelaku saat kegiatan gotong royong. Ka-

rena makian yang dilontarkan pelaku tidak ditanggapi korban, lalu pelaku mendorong tubuh korban hingga terjatuh yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian siku tangan kiri.

Saat korban mencoba berdiri, pelaku kembali mengarahkan pukulan ke wajah korban sebelah kanan, hingga mengalami luka lecet dan memar.

Tidak sampai disitu, pelaku kembali mengambil sebatang kayu lalu memukulkannya ke bagian pinggang sebelah kiri korban. Ia berharap, aparat

kepolisian dapat bertindak sesuai prosedur yang berlaku.

Hamzah mengaku, sempat ada upaya damai yang diprakarsai pamong kampung setempat. Namun. dirinya belum dapat menerima dan berharap proses hukum tetap berjalan.

"Kalau soal damai, saya pikir bukan hal yang sulit, tapi kami minta proses hukum harus tetap berjalan, karena saya sudah dianiaya," pungkasnya. Hingga berita dilansir petugas Polres Lamteng dan Rio Anggara belum bisa dihubungi. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Dekranasda Lamsel Buka Setiap Hari

12 Desa Belum Cairkan DD Termin II Lampung Selatan (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

DARI total 256 desa di Kabupaten Lampung Selatan, sudah 244 desa yang telah mendapatkan kucuran Dana Desa (DD) termin II tahun 2018.

Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampung Selatan Burhanuddin saat ditemui di areal perkantoran bupati, Kamis (30/8).

Ia menyatakan, saat ini pihaknya masih memproses pencairan 12 desa di Kabupaten yang berjuluk Gerbang Krakatau itu agar DD termin II itu dapat segera ditransfer ke masing-masing rekening desa.

"Tinggal sedikit, ada 12 desa yang saat ini sedang di proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini selesai dan langsung ditransfer ke desa," ujarnya.

Pihak DPMD pun me minta agar seluruh desa dapat mempersiapkan diri untuk memproses pencairan DD termin ke-III, meskipun anggaran untuk itu belum dikirim dari pemerintah pusat.

"Kita tetap menghayohayo, supaya pada saatnya nanti jangan ada hambatan.

Hematnya, saat DD itu masuk ke Kasda, kita siap," kata mantan Kadis Pendidikan itu.

Meskipun baru menjabat sebagai Plt Kepala DPMD, namun realisasi DD tahun 2018 cukup berjalan baik.

Pasalnya, pemerintahan desa sudah menjalankan realisasi yang berpedoman pada aturan yang berlaku.

"Walaupun ada beberapa kendala teknis, secara garis besar berdasarkan laporan rutin jajaran di bawah, ini sudah berjalan baik. Ke depan, kita ini ingin supaya lebih tertib lagi administrasi dan jangan main-main terhadap ini," tandasnya. (Dirsah/Edu)

BERI SAMBUTAN - KETUATP-PKK Lamsel Winarni Nanang Ermanto saat menyampaikan sambutan dalam acara rencana pengembangan Dekranasda, kemarin.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan mengembangkan keberadaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) setempat Lampung Selatan (Kupas Tuntas) SEBAGAI pusat bisnis dan ekonomi kreatif UKM, Dekranasda diharapkan menjadi tempat untuk proses pembuatan produk

unggulan, sehingga tem pat itu menjadi lokasi destinasi wisata.

Dalam rapat rencana pengembangan Dekranasda yang dilaksanakan di Gedung Aula TP- PKK Kalianda, Kamis (30/8) terungkap, beberapa rencana program kerja Dekranasda Lampung Selatan untuk tahun 2019.

Yang mana salah satu poin yang dibahas yakni Dekranasda tetap akan buka untuk melayani masyarakat pada hari libur kerja.

"Hematnya, Sabtu-Minggu di tahun depan tetap buka, untuk melayani masyarakat yang berminat

terhadap produk-produk yang dikembangkan dan di promosikan oleh Dekranasda Lampung Selatan," ujar Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperin) Qorilnilwan.

Qorilnilwan menjelaskan, beberapa produk unggulan yang dapat diperoleh di Dekranasda yakni kain tapis, kain sulam usus, kain tenun inuh dan beberapa hasil kerajinan masyarakat seperti gerabah, rotan, kerang, lidi, bonggol kelapa dan batok kelapa.

"Ini hasil kerajinan dari para pelaku usaha yang tersebar di 17 kecamatan,"

jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum TP-PKK Lampung Selatan Winarni Nanang Ermanto bersyukur atas dukungan dari semua pi hak untuk rencana pengem bangan Dekranasda tersebut.

"Harapan saya, semua pengurus dapat saling bahu membahu agar Dekranasda Lampung Selatan dapat berkembang dan lebih besar lagi, sesuai de ngan cita-cita pemkab Lampung Selatan dalam rangka meningkatkan sektor per ekonomian masyarakat," tandasnya. (Dirsah/Edu)

PERISTIWA

Saat Dipanaskan Mobil Cipto Terbakar LAMPUNG SELATAN - SATU unit kendaraan jenis Carry Futura dengan Nopol BE 2224 NC terbakar di pinggir jalan Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (30/8) sekitar pukul 11.20 WIB. Kendaraan pribadi tersebut diketahui milik Cipto. Plt Kasat PolPP dan Damkar Lampung Selatan, Heri Bastian, mengatakan kebakaran itu diduga akibat terjadi konsleting kelistrikan pada kendaraan.

"Kata Teguh (anak pemilik kendaraan) awalnya mobil itu sedang dipanaskan, tiba-tiba saja langsung terbakar," jelasnya.

Heri menambahkan, warga setempat bersama dengan anggota pol-pp kecamatan setempat bersama-sama langsung berupaya untuk memadamkan api. "Tidak ada korban jiwa atas peristiwa kebakaran ini," tandasnya. (Dirsah)

8

Jum’at, 31 Agustus 2018

Kasus ...

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, penyidik KPK mendalami pengetahuan saksi terkait dengan dugaan aliran dana dan aset tersangka Zainudin Hasan.

Pemeriksaan dilakukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan, anggota DPRD, Kepala BPKAD, Ketua DPRD, Ketua Komisi C, swasta, notaris dan saksi-saksi lain yang terkait.

Penyidik KPK Budi Nugroho menambahkan, nama Muhammad Alzier Dianis Thabranie dan Thomas Riska ikut menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Alzier dipanggil terkait sejumlah properti dan tanah Zainudin Hasan di Lampung Selatan.

"Ikut Alzier, semuanya ada 32 saksi. Rata-rata yang kami panggil itu PNS dan pejabat dari Dinas PUPR. Ketua DPRD juga ada. Iya, Kepala BPKAD juga dan rekanan. Thomas Riska juga.

Para saksi diperiksa terkait dana dan aset properti milik Zainudin Hasan,” terangnya Karena tidah hadir, Alzier, sambung Nugroho, akan dimintai keterangan dalam pemanggilan selanjutnya.

"Kalau dia nggak datang, ya kita panggil lagi. Mungkin dia akan kita panggil ke pusat," ujarnya.

Disampaikan, selama di Polda Lampung, KPK menerjunkan sembilan orang penyidik untuk melakukan pemeriksaan para saksi.

"Kami pinjam ruangan ini," ujar Nugroho seraya masuk ke dalam ruangan Kasubdit II Krimsus Polda Lampung.

Sayangnya, hingga berita dilansir baik Alzier maupun

Dari Hal 1

Thomas Riska belum bisa dihubungi.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Selatan, Hermansyah Harmidi, saat ditemui usai pemeriksaan di ruang Subdit II Dirkrimsus Polda Lampung irit bicara.

Mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan ini keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 13.30 WIB. Ia mengenakan pakaian batik berwarna coklat. Ia hanya membenarkan diperiksa oleh KPK. "Iya saya diperiksa (KPK)," katanya.

Ditanya materi pemeriksaan, ia tidak bersedia memaparkan lebih jauh. "Semua yang berkaitan dengan perkara itu. Datang ke Mapolda Lampung dengan beberapa staf," terangnya.

Saat Kupas Tuntas mendatangi kantor Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lamsel Injti Indriati dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Hermansyah Hanidi, keduanya tidak ada di ruangan.

Menurut Sabar seorang di kantor BPKAD Lampung Selatan, Kepala BPKAD Injti Indriati sedang keluar.

"Tadi pagi ada mas, sekarang sedang keluar. Katanya mau ke kantor bupati," kata Sabar.

Namun, di kantor BPKAD terlihat kendaraan dinas plat merah dengan Nopol BE 1029 DZ yang diparkirkan di tempat yang bertuliskan plang kepala BPKAD. Kondisi sama terjadi di kantor Dinas PU-PR Lampung Selatan. Dua orang siswa PKL yang bertugas ditempat jaga

Tersambung ...

Jawa. Dia membeberkan sejumlah hal positif yang dapat diwujudkan dengan JTTS, di antaranya adalah menekan biaya logistik.

“Adanya Tol Trans Sumatera ini akan membantu menurunkan biaya logistik sehingga berbagai produk unggulan serta hasil bumi dan sumber daya dapat terdistribusi dengan baik, dengan waktu yang cepat disertai biaya terjangkau," kata Rini.

Selain itu, juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar jalan tol. Karena tempat peristirahatan (rest area) dapat membuka peluang sentra ekonomi baru melalui Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Sebagaimana yang kami sedang lakukan di Tol Trans Jawa, nantinya rest area di ruas-ruas JTTS juga sebagian

tamu kantor setempat menyatakan bila Plt Kepala Dinas PU-PR sedang keluar.

"Tidak ada kalau pak kadis, kalau bapak yang lain ada," ucap kedua siswi PKL itu secara bersamaan.

Sebelumnya, KPK juga sudah memeriksa Sekdakab Lampung Selatan Fredy pada Senin (27/8). Namun, Fredy membantah telah diperiksa oleh lembaga anti rasuah itu.

“Bukan diperiksa. Saya hanya mengantar sejumlah berkas yang diminta oleh KPK ke sana," kata Fredy. Namun, berkas yang dimaksud pun tidak dipaparkannya secara rinci. Ia hanya menjelaskan, jika berkas tersebut merupakan rentetan dari perkara kasus suap Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

“Masih berkaitan dengan itu.

Saya hanya datang sebentar saja ngantar data. Data yang diperlukan mereka," ujarnya.

Untuk diketahui, KPK menjaring oknum pejabat Lampung Selatan dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (27/6) lalu.

Dalam perkara ini, KPK menahan empat orang, yaitu Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho, Gilang Ramadhan selaku pemilik CV 9 Naga dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan Anjar Asmara, dan menjadi tahanan KPK. Dalam OTT itu, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 700 juta. Zainudin diduga mendapatkan imbalan berupa fee proyek sebesar 1017 persen di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. (Kardo/Dirsah) Dari Hal 1

besar akan diperuntukkan bagi UKM lokal sekitar ruas tol tersebut. Ini diharapkan bisa meningkatkan daya saing produk-produk unggulan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar ruas tol," ujar Rini.

Manfaat lainnya, sambung dia adalah mempersingkat waktu tempuh. Misalnya saat ini dari Pelabuhan Bakauheni ke Palembang sepanjang 460 km ditempuh selama 9 jam. Dengan tol, nantinya waktu tempuh bisa dipangkas menjadi 5 jam.

Nilai properti di Sumatera juga diyakini dapat meningkat karena akses yang lebih baik.

Dalam kunjungannya, Menteri Rini didampingi Deputi Bidang Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Gatot Trihargo dan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengem-

Target ... ujungnya, memberi imbalan pun menjadi solusi agar bisa mendapatkan pelayanan yang instan dan cepat.

Meskipun berbagai terobosan dan upaya terus dilakukan untuk menyederhanakan pelayanan publik, namun hal itu tidak menyurutkan petugas pelayanan publik terus mencari celah agar bisa tetap menerima keuntungan pribadi.

Praktik pungli bukan hanya melibatkan masyarakat dengan ASN. Sesama ASN pun kerap terjadi praktik pungli.

Sudah bukan menjadi rahasia lagi, ASN dari daerah yang ingin mengurusi administrasi di tingkat yang lebih tinggi rawan dijadikan sasaran pungli.

Ironisnya, karena tidak mau pusing dan berbelit-belit, ASN pun lebih memilih memberikan imbalan agar apa yang menjadi kebutuhannya segera selesai. Pemberian imbalan dalam urusan birokrasi pun akhirnya seperti menjadi tradisi yang berlangsung berkesinambungan.

Praktik seperti ini hampir terjadi merata di seluruh daerah. Padahal, para ASN yang mengurusi pelayanan publik

SAMBUNGAN

bangan Usaha BUMN Aloysius Kiik Ro serta Staf Khusus III Wianda Pusponegoro.

Hadir pula Direktur Utama PT. Waskita Karya Tbk. I Gusti Ngurah Putra dan Direktur lainnya yang ikut andil dalam pembangunan JTTS. Kepala Proyek/Subkon PT. Waskita Karya, Ngesti Widodo berharap seluruh warga masyarakat mendukung pengerjaan JTTS khususnya di wilayah yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya.

“Keberadaan jalan tol diharapkan dapat memberi dampak pada peningkatan nilai properti dan potensi pengembangan perumahan.

Maka dari itu kami harap tidak ada lagi kendala yang dapat menghambat proses pekerjaan yang ditargetkan rampung pada Juni 2019 ini," tukasnya. (Erwin) Dari Hal 1

sudah diberikan gaji dari negara. Namun, tidak sedikit ASN yang ogah-ogahan bekerja jika apa yang dikerjakannya tidak memberi keuntungan tambahan bagi dirinya.

ASN yang semestinya menjadi garda depan dalam memberikan pelayanan publik, sebaliknya justru menjadi benalu. Tanpa rasa malu-malu, mereka secara terang-terangan meminta imbalan setelah menyelesaikan urusan yang diminta masyatakat.

Bila mental kuli seperti ini tidak segera dihilangkan, maka siap-siaplah untuk menjadi korban dari operasi senyap yang dilaksanakan Tim Saber Pungli. Peristiwa pungli bantuan komputer dari DAK 2018 yang menimpa kepsek SMPN di Pesawaran, semestinya bisa dijadikan pelajaran untuk merubah maindset para ASN dalam bekerja.

Apalagi, pemerintah juga sudah memberikan berbagai tunjangan kepada ASN untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para abdi masyarakat tersebut. Benar kata orang bijak, jika ingin menjadi orang kaya maka jangan menjadi ASN. Namun, jadilah pengu-

saha. Sebab, profesi ASN adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Jika masih ada ASN yang berambisi ingin memiliki harta berlimpah tanpa ada bisnis lain yang digeluti, rasanya seperti hal yang mustahil.

Aturan besaran gaji dan tunjangan bagi ASN yang ditetapkan pemerintah sudah sangat jelas dan bisa diakses secara terbuka.

Jika kemudian ada ASN dengan pangkat dan golongan kecil memiliki gaya hidup bag pengusaha, tentu patut dipertanyakan.

Masih belum hilang dari ingatan, sepak terjang petugas pajak golongan kecil Gayus Tambunan yang kemudian memiliki harta berlimpah bag konglomerat.

Ternyata, Gayus melacurkan profesinya untuk menekan para penunggak pajak hingga bisa meraup uang yang berlimpah.

Akhirnya, semua dikembalikan kepada hari nurani.

Jika masih ingin menjadi konglomerat dengan profesi ASN, maka bersiapsiaplah untuk berurusan dengan hukum. (**)

Jokowi-Prabowo Pelukan, JK Berharap Tak Ada Lagi Caci Maki Jakarta (Kupas Tuntas) WAKIL Presiden Jusuf Kalla bersyukur Asian Games 2018 bisa jadi pemersatu. Momen Jokowi-Prabowo Subianto berpelukan dinilai JK sebagai hal yang sangat positif.

"Memang Asian Games ini kita bersyukur mempersatukan bangsa. Selama 2 minggu kan nggak ada macam-macam kecuali sedikit itu hashtag. Tetapi berarti masyarakat luar biasa antusiasnya," kata JK kepada wartawan di kantor BMKG, Jl Angkasa I, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (30/8).

Momen Jokowi-Prabowo berpelukan diharapkan JK membuat kondisi tenang di

masyarakat. Masyarakat tak boleh terpecah karena perbedaan pilihan politik. “Ya tentu nanti bersaing dengan fair. Tidak pakai maki-maki," tuturnya.

JK juga memastikan momen pelukan Jokowi-Prabowo bukan pencitraan. Momen ini membawa pengaruh positif bagi masyarakat. "Itu spontan," sebut dia.

Sementara, Bakal cawapres pasangan Jokwi, KH Ma'ruf Amin menyebut momen pelukan kedua capres ini bisa menginsiprasi masyarakat.

“Menurut saya itu bagus sekali itu," kata Ma'ruf Amin.

Ma'ruf Amin menilai pelukan Jokowi-Prabowo saat laga final pencak silat Asian Games 2018 membawa dampak positif ke masyarakat. Diharapkan masyarakat tetap damai meski me-

7 Balon ... mengumumkan hanya 6 bakal calon anggota DPD RI yang masih masuk dalam pengurus parpol.

Yakni, Ketua Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Gerindra Lampung A Ben Bella, Wakil Sekjen DPP PKS Abdul Hakim, Andi Surya sebagai Wasekjen DPP Hanura Bina Wilayah LampungBengkulu, Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Bidang Kaderisasi Bustami Zainudin, M Alzier Dianis Thabranie sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD I Golkar dan Taufik Hidayat selaku Bendahara DPC Nasdem Lampung Utara. ”Memang kemarin saya mengumumkan ada 6 nama.

Namun hari ini bertambah menjadi 7, karena kami baru mengetahui kalau Anang Prihantoro ternyata juga pengurus DPP PDI Perjuangan. Ia sudah memberikan surat pernyataan pengunduran diri juga,” jelasnya, Kamis (30/8) Selanjutnya, kata Tio, KPU Lampung hanya tinggal menunggu penyerahan surat keputusan (SK) dari parpol masing-masing untuk mempertegas pemberhentian 7

Dari Hal 1

calon anggota DPD tersebut sebagai pengurus partai politik.

Tio menjelaskan, KPU Lampung akan menunggu SK parpol paling lambat pada 19 September 2018 mendatang.

Ia mengimbau kepada semua bakal calon anggota DPD RI untuk segera mengurus ke parpol masingmasing. Sebab tidak ada toleransi keterlambatan penyerahan SK tersebut. ”Kami menjalankan sesuai dengan jadwal dan tahapan PKPU No.5/2018 dan PKPU No.26/2018. Jadi tidak bisa ada yang dimaklumkan nantinya,” paparnya.

Tio mengaku, Kamis (30/8) merupakan hari terakhir penyerahan surat keterangan telah mengundurkan diri para bakal calon anggota DPD dari pengurus parpol.

Setelah syarat terpenuhi, selanjutnya KPU akan mengumumkan DCS pada 1 September 2018 nanti.

Pengumuman DCS akan dilakukan serentak pada 2 September 2018 melalui media cetak nasional.

"Jangan lupa, SK pengangkatan maupun pencopotan pengurus parpol harus dilakukan

Pemkab ... sekolah seperti laptop untuk 7 kepsek SMP. Kemudian dari 7 kepsek itu, harus membayar Rp 6 juta yang dikoordinir Zakri. Rencananya akan diserahkan ke pejabat di dinas pendidikan,” bebernya.

Dia menegaskan, penyidik akan terus melakukan penelusuran untuk mengetahui siapa-siapa pejabat yang terlibat. “Lebih lanjutnya akan ada perkembanganperkembangan siapa di atasnya,” ucapnya.

Tidak hanya dalam perkara ini, Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Kabupaten Pesawaran juga tengah mendalami dugaan praktek pungli di organisasi perangkat daerah (OPD) lain di lingkungan Pemkab Pesawaran.

"Kami saat ini sudah mendeteksi adanya dugaan praktek pungli lainnya, tapi sifatnya masih dalam azas praduga tak bersalah, masih dalam penyelidikan," kata Kepala Tim Saber Pungli Kabupaten Pesawaran sekaligus Wakapolres Pesawaran Kompol Sakimin, kemarin.

Menurutnya, untuk pembuktian tindakan pungli cukup sulit, sebab tidak cukup hanya dengan laporan saja, perlu barang bukti yang akurat.

“Jadi harus ada barang bukti dan yang melakukan, kalau cuma sekedar laporan, tidak bisa diproses," ujarnya.

Ia menambahkan, telah membuka posko pengaduan untuk menjaring tindakan pungli yang terjadi di Kabupaten Pesawaran. Posko pengaduan dibuka di Mapolsek

ski beda pilihan di Pilpres 2019.

“Sebagai pemimpin yang akan tanding itu, pelukan itu memberikan inspirasi ke bawah walaupun beda pilihan, (inspirasi) kedamaian," ujarnya.

Momen pelukan bersama Jokowi dan Prabowo terjadi setelah Hanifan Yudani Kusumah meraih medali emas atas kemenangan melawan pesilat Vietnam Nguyen Thai Linh, Rabu (29/8) lalu. Hanifan langsung berkeliling sambil membawa bendera MerahPutih, lalu menyambangi area kursi VVIP. Hanifan bersalaman dengan sejumlah orang, termasuk Jokowi. Setelah itu, Hanifan menyalami dan memeluk Prabowo Subianto. Ia lalu mengajak Jokowi dan Prabowo berpelukan. (Dtk)

oleh pengurus pusat. Jadi harus segera diurus," imbuhnya.

Bakal calon anggota DPD RI A Ben Bella saat dihubungi mengatakan, tengah mengurus surat pengunduran diri ke pengurus pusat.”Iya saya sudah memberikan surat pengunduran diri melalui DPD. Itu suratnya juga ditembuskan ke DPP pastinya. Sekarang ya saya tinggal menunggu saja,” ungkapnya.

Ia optimis surat pemberhentiannya sebagai pengurus parpol tidak akan lama dikeluarkan oleh pusat. ”Iya kan sekarang sedang ada rapat di Jakarta. Ketua juga di sana. Yang penting saya sudah mendapatkan izin dan tembusan dari DPD provinsi.

Mungkin selesai kegiatan pembentukan tim kampanye di Jakarta ini saya sudah dapat suratnya,” ujarnya.

Hal senada dikatakan bakal calon DPD lainnya Andi Surya yang mengaku, tinggal menunggu surat keputusan persetujuan dari DPP. "Tidak ada masalah, sudah diproses. Suratnya sudah jadi, tinggal menunggu DPP mengirimkan ke KPU Lampung,” pungkasnya. (Sule) Dari Hal 1

Gedongtataan.

“Jadi satu atap di situ, khusus untuk menerima laporan terhadap tindakan praktek pungli," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya bersama stake holder terkait akan lebih intens melakukan sosialisasi guna mengantisipasi terjadinya praktek pungli di Kabupaten Pesawaran.

Wakapolres menerangkan, nantinya Polres bersama pemerintah daerah dan kejaksaan yang tergabung dalam Tim Saber Pungli akan melakukan analisa dan evaluasi selama satu bulan sekali sebagai upaya pemberantasan tindakan pungli.

"Jadi selama satu bulan sekali kita akan menganalisa dan mengevaluasi, apa yang perlu dikerjakan dan apa yang sudah dikerjakan selama satu bulan terkait pemberantasan pungli ini," paparnya.

Ia kembali mengingatkan, jika kehadiran Tim Saber Pungli untuk menertibkan semua anggaran, agar tepat sasaran, serta untuk meningkatkan kualitas kerja, khususnya dalam hal pelayanan publik.

Ditanya OPD mana saja yang diduga melakukan pungli, Wakapolres Pesawaran Kompol Sakimin menolak membeberkan secara rinci. Menurutnya, tindakan pungli sangat rawan terjadi pada instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Dimintai komentarnya, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Syu-

kur menegaskan, mendukung penuh seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemberantasan praktek pungutan liar (Pungli) di Kabupaten Pesawaran.

"Seluruh kegiatan yang sifatnya untuk pemberantasan praktek pungli, tentunya akan kita dukung, apalagi saat ini pemerintah daerah sendiri sudah membentuk Unit Pemberantasan Pungli (UPP)," jelasnya.

Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pemberantasan pungli.

Masyarakat diminta tidak takut melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ada oknum aparatur pemerintah daerah yang melakukan pungutan liar.

Dengan keterpaduan koordinasi dan kerja sama dari semua pihak diharapkan operasi pemberantasan pungli dapat berjalan secara efektif.

Syukur juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkab Pesawaran khususnya terkait pelayanan publik, dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur.

"Saya juga berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk selalu menjadi lebih aktif dalam mensosialisasikan program saber pungli ini, serta mematuhi sistem dan prosedur sebagaimana yang telah disyaratkan dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga kita semua tidak menjadi salah satu target OTT Satgas Saber Pungli," pungkasnya. (Kardo/Reza)

Jum’at, 31 Agustus 2018

IKLAN FURNITURE CV. RAFI JAYA FURNITURE, spesialis kitchen set menyediakan pembuatan kamar set, ruang tamu, atau ruang keluarga, butik dll. harga mulai dari 1,2 jt permeter Hubungi : 081274665305 / 0811 7966609

KOLAM CV. LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

JUAL BELI MOBIL MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020 HOTEL GRIYA GATSU 63. 250 rb / malam dan juga terima kost bulanan. AC/Non AC. Jl Gatot Subroto No.63 Pahoman. Depan RM Mbok Wito . Tlp 0721 5600134 SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a.

Pesta pernikahan Adat/Nasional, b.

Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/Reuni/ Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman. Hub. 0853 8456 5777.Jln.P.AntasariNo.171B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A,BumiWaras,Telukbetung.Telp:(0721) 5605056,HP:081321214893.

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!!

Syarat lengkap langsung Cair!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2.

Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek.

3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha).

0721 5613282.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, PestaBonataon, DalamdanLuarKota.Hubunginsegera: 085216105475. Drs. Edison E. Sinurat.

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

PENGISIAN RACUN API CVCAHAYAABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub.085107520099/081278001238

9

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

KEHILANGAN TELAH Kehilangan Sertifikat Tanah Bangunan atas Nama : SARMUNAH Pekon Suka Agung RT/RW 002/01 Kecamata Bulok Kab. Tanggamus.

Dengan Ukuran M. 94 L:450M2. No. Sertifikat LP/C-575/Vll/2018/LPG/ Res TGMS.“bila ditemukan segera no: Hp 082178411906 A.n. Sunaryo

10 Bernilai Sejarah, Maskot Asian Games 2018 Diburu Jum’at, 31 Agustus 2018

Masyarakat rela antre panjang di depan Super Store, yang menyediakan merchandise Asian Games 2018. Mereka bertekad memiliki kenangkenangan yang bernilai sejarah.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - SEJAK diselenggarakan pertama di New Delhi, India pada 1951, Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada 1962 di Jakarta. Momen tuan rumah ini baru bisa terulang dan dirasakan masyarakat setelah menunggu 56 tahun.

Penyelenggaraan Asian Games pada perhelatan yang pertama sampai ke-10 waktu itu belum mengenalkan maskot khas tuan rumah secara luas.

Meskipun Asian Games pertama di New Delhi menampilkan gajah, tapi logo utamanya adalah Friendship-FraternityForever (Pertemanan Persaudaraan Selamanya).

Pada tahun 1962, Indonesia menggunakan lambang

Garuda sebagai logo Asian Games ke-4. Ada kata-kata Madju Terus (Ever Onward) di dalam logo resmi tersebut.

Barulah pada Asian Games ke-11 di Beijing, China mengenalkan maskot yang jadi ciri khas tuan rumah.

Pada tahun itu 1990, China mengenalkan karakter Panda sebagai maskot utama. Tapi, di Asian Games tahun 1982 di New Delhi, India sebetulnya juga mulai resmi menggunakan maskot gajah yang diberi nama Appu.

Sejak saat itu, para tuan rumah mulai mengenalkan karakter maskot yang jadi ciri khas negaranya. 2006 di Doha, Qatar dikenalkan hewan langka Oryx dengan nama

Bhin Bhin

Arry. Lalu 2010 di Guangzhou, dikenalkan lima maskot domba jantan dengan nama A Xiang, A He, A Ru, A Yi, dan Le Yangyang.

Jersey Jonatan Christie Laku Rp 400 Juta KUPAS TUNTAS JAKARTA - PEBULU tangkis Indonesia Jonatan Christie baru-baru ini menjadi sorotan publik.

Pria yang kerap disapa Jojo tersebut menjadi peraih medali emas diajang Asian Games 2018, pada cabang olahraga bulutangkis.

Jonatan Christie berhasil mempersembahkan emas untuk Indonesia setelah menaklukkan pemain asal Chinese Taipei, Chou Tien Chen di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).

Foto Jojo saat bertelanjang dada itu kemudian menyebar di media sosial serta membua warganet terutama kaum hawa histeris.

Diketahui sebelumnya, saat kaus Jojo ada di tangan penonton, beredar foto dan video para penggemar berfoto bersama kaus atlet Indonesia ini.

Sedangkan kaus kedua Jojo, pihak dari televisi penyiaran Indosiar yang nampak memilikinya.

Ternyata kaus yang diberikan pada pihak Indosiar ini dipajang saat digelarnya 'Konser Amal untuk NTB'.

Hal tersebut nampak pada unggahan akun YouTube Indosiar pada Rabu (29/8).

Bukan hanya sekedar dipajang, Jojo ternyata juga ingin melelang kaus tersebut. "Halo saya Jojo, saya memberikan kaus yang saya kemarin ini untuk dilelang, dan hasilnya akan diberikan pada korban di Lombok. Semoga untuk keluarga yang belum ditemukan semoga segera ditemukan dan Lombok segera bangkit kembali," ujar Jojo pada sebuah cuplikan video.

Presenter konser pun menjelaskan jika akan melelang kaus berwarna putih tersebut. "Kita akan mulai dengan harga Rp 150 juta," ujar Gilang.

Terlihat awal pelelangan, ada seorang yang langsung menawar Rp 160 juta. (Cnn)

Data perolehan sementara hingga Kamis, (30/8) Pukul 22.13 WIB

Kaka

Atung

Di Asian Games 2018 ini Indonesia menggunakan tiga karakter Bhin Bhin, Atung, dan Kaka yang jadi maskot.

Tiga maskot ini merepresentasikan Burung Cendrawasih, Rusa Bawean dan Badak Jawa bercula satu.

Maskot-maskot inilah yang menjadi buruan warga khususnya merchandise boneka. Selain untuk menyemarakkan Asian Games, mereka rela antri berjam-jam untuk berburu maskot ini yang dijual di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

"Ini event jarang dan nggak setahun sekali diselenggarakan di Indonesia. Makanya saya cari maskot Asian Games untuk koleksi," kata Dian,warga Jakarta, Kamis (30/8).

Menurutnya, ia rela antri sejak pukul 09.00 WIB karena memang ingin sekali berburu Bhin Bhin, Atung dan Kaka.

Tapi karena dibatasi, ia hanya bisa membeli 3 boneka saja.

Juga demikian dengan Angga warga dari kawasan sekitar Jakarta. Ia mesti be-

rangkat pukul 07.00 WIB dari rumahnya hanya untuk membeli maskot Kaka. Apalagi, maskot badak tersebut sering diberikan kepada atlet peraih emas. "Yang paling sulit Kaka, yang ini mudah habis. Untung tadi ada sisa di kasir karena penjualannya dibatasi," ujar Angga.

Tapi, karena menjadi barang buruan, penjualan maskot Bhin Bhin, Atung dan Kaka dibatasi oleh panitia. Pihak panitia Asian Games 2018 (INASGOC) mulai menjual maskot ini dengan cara preorder.

"Jangan khawatir, semoga kami bisa membuka preorder.

Caranya, datang ke Super Store, lalu memesan dengan memberikan data, kemudian membayar. Kami akan mengirimkan dalam dua atau tiga minggu," kata Mochtar Sarman, wakik direktur Merchandise dan Unit INASGOC pada Rabu (29/8). (Dtc)

PEMAIN Rugby Indonesia membawa bola, saat pertandingan Babak Penyisihan Ragby 7 Putri grup B Asian Games ke 18 di Lapangan Rugby 7 Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (30/8).

Foto: Istimewa

9.422 Aparat Gabungan Amankan Penutupan Asian Games KUPAS TUNTAS JAKARTA - SEBANYAK 9.422 personel gabungan Polri, TNI dan pemangku kepentingan lainnya mengamankan upacara penutupan Asian Games 2018 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan Jakarta pada Minggu (2/9).

"Kita siapkan 9.422 personel gabungan," kata Kapolri Jenderal Polisi Tita Karnavian di Jakarta, Kamis (30/8).

Selain Polri dan TNI, ia menyebutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengerahkan petugas pemadam kebakaran, ambulans dan Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP).

Tito berharap, pelaksanaan upacara penutupan Asian Games akan berlangsung tertib dan tanpa gangguan maupun insiden lainnya.

Ia menjelaskan pelaksanaan Asian Games sejak pembukaan di SUGBK Senayan Jakarta pada 18 Agustus 2018 berjalan aman dan tertib secara umum. "Keamanan relatif baik hingga saat ini tidak ada kejadian berarti terutama tamu, atlet dan ofisial," ujarnya.

Tito bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Ketua INASGOC Erick Tohir menggelar Rapat Koordinasi Upacara Penutupan Asian

Games 2018 di Polda Metro Jaya.

Disisi lain, panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) berjanji sistem ticketin untuk upacara penutupan (closing cermony) akan lebih baik dibanding saat upacara pembukaan lalu. INASGOC mengatakan akan ada beberapa pembaruan untuk membuat penonton yang datang lebih nyaman.

"Sekarang masyarakat tak harus menunggu untuk penukaran tiket. Dulu kan sampai harus antri di kantor vendor kita untuk penukaran tiket.

Sekarang lebih mudah karena bisa dengan e-tiket," ujar Deputi 2 Bidang Games Administration INASGOC Fran-

cis Wanandi.

Perubahan ini terkait dengan pergantian vendor (rekanan) tiket dari KiosTix ke BliBli.com. Pada saat masih dipegang KiosTix, tiket yang telah dibeli masyarakat secara online harus ditukar dengan tiket fisik agar penonton bisa masuk. Namun sejak diambil alih BliBli, masyarakat cukup menunjukkan e-tiket saja.

Upacara penutupan Asian Games akan tetap mengandalkan para pentolan yang di balik meriahnya opening ceremony. Nama-nama seperti musisi Addie MS dan Ronald Steven, hingga koreografer Eko Supriyanto dan Denny Malik akan tetap terlibat. (Tmp)

Dari Hal 1 @fashioninsta_lampung Dihukumnya yg bikin jera ya pak jangan dibeda2in, apalgi polisi dan PNS itu, jangan kasih kendor.. sampe jeraa!!

@rekiadiwijaya Yang miris mah yg remaja, tapi klo denger berita pejabat narkoba udh biasa gak aneh lgi krna pasti ada aja yg begitu, gak bersyukur dengan keadaan yang ada, selamat menikmati jeruji besi.

D

ari tingkat Kepolisian, PNS, hingga Remaja terjerat kasus narkoba. Apa nih pendapat kalian dengan maraknya kasus tersebut?

Demikian pertanyaan yang kami sampaikan kepada warganet pengguna instagram melalui akun sosial media @kupas_lampung, pada Rabu (29/8). Berikut beberapa komentar yang dapat kami tampilkan.

@deni.saputrajaya Ngakak itu sama pejabat yang geleng2 kepala di tiang teras rumahnya, untung keciduk duluan gak sampe jalan2 dipinggir jalan hahhaaa pejabat haus narkoba.

@berfikalsemudra Good job pak pol, ayo terus berantas narkoba, pemakai, dan pengedarnya juga bandarnya. Jangan pandang bulu. Perrlu itu anak buahnya dihukum seberat beratnya. Biar mampus.

Jum’at, 31 Agustus 2018

EKONOMI

11

Nokia 1, Android Oreo Pertama di Indonesia Tersedia Dua Varian dengan Harga Rp999 Ribu HMD Global selaku pemegang merek smartphone Nokia, Kamis (30/8) memperkenalkan produk terbarunya yaitu smartphone Nokia 1, di Kafe Agogo, Pahoman, Bandar Lampung.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) NOKIA 1 merupakan smartphone pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan Android OreoTM (Go Edition) yang akan memberikan pengalaman smartphone 4G premium yang bisa dijangkau dan mudah digunakan semua orang, terutama karena

aplikasi-aplikasinya dirancang untuk berjalan lebih cepat dan mengkonsumsi data lebih ringan dibanding Android biasa.

Marketing Head Nokia Indonesia, Miranda Vania Warokka mengatakan, Nokia 1 memiliki kinerja dan kualitas tinggi yang memberikan penggunanya pengalaman android murni, aman, dan up to date.

“Nokia 1 hadir tanpa bloatware, memberi pengalaman yang mulus setiap kali digunakan. Ponsel ini juga dibekali layar IPS hemat daya dan baterai 2150 mAh yang dapat dilepas dan tahan lama hingga seharian penuh,” kata dia.

Tak hanya itu, N1 juga didukung dengan kinerja prosesor quad-core dan dilengkapi slot dual SIM. “Kamera belakang dan satu kamera selfie menjawab

keinginan milenial yang selalu ingin mengeks presikan diri,” ucapnya Ia melanjutkan, desain Nokia 1 dengan filosofi ‘Senyum Nokia’ dan warna cerah pasti mudah dikenali. “Smartphone yang ramping dan pas di tangan ini memang dirancang khusus pengguna anak muda yang tangguh dan andal, karena mampu bertahan dari penggunaan sehari-hari yang paling sibuk sekalipun,” paparnya.

Kemudian, tambah dia, untuk rangka luar dibuat dari polikarbonat dua warna yang tangguh dan memiliki detail warna serta desain yang teliti. “Seri ini tersedia dalam dua varian warna warm red dan dark blue dengan harga Rp999.000,” ujarnya.

Pihaknya mengaku bangga dapat memenuhi keinginan

TUNJUKKAN NOKIA 1 PIHAK HMD Global saat menunjukkan Nokia 1 pada acara peluncurannya di “Agogo Kafe, Pahoman, Bandar Lampung, Kamis (30/8).

Foto: Indah/ Kupas Tuntas

pengguna untuk selalu memberikan pembaruan tepat waktu dengan ketersediaan versi Android OreoTM (Go Edition) pada Nokia 1.

“Kami menawarkan le -

Kemenkeu akan Pantau Medsos Wajib Pajak Jakarta (Kupas Tuntas) DIREKTORAT Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memanfaatkan platform media sosial untuk memantau aktivitas wajib pajak.

Rencana itu dilakukan mengingat gaya hidup masyarakat Indonesia yang sudah akrab dengan media sosial, baik Instagram, Facebook, maupun Twitter.

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak Kemenkeu Iwan Djuniardi mengatakan, media sosial akan digunakan untuk memantau, mencermati, dan menganalisis karakter wajib pajak (WP).

"Saat ini, kami tengah mempersiapkan infrastruk-

tur berbasis teknologi informasi (IT) untuk itu," kata dia usai Seminar Nasional Kepajakan di Jakarta, Rabu (29/8).

Akan tetapi, Iwan menjelaskan, pemanfaatan media sosial masih menjadi rencana jangka panjang dan baru memasuki tahap penyusunan. Rancangan arsitektur dan kronologisnya pun akan disiapkan oleh tim IT Ditjen Pajak. Hal itu dilakukan sembari menjajaki dan memilah data-data apa yang memungkinkan dilacak melalui media sosial.

Iwan menambahkan, media sosial merupakan sumber data dengan potensi yang besar. Banyak aspek dari aktivitas WP objek pemantauan otoritas pajak yang dapat terlihat. Hal itu di antaranya, lingkaran pertemanan di media sosial atau-

pun opini personal WP yang disampaikan melalui unggahan teks, foto dan video.

"Kita juga bisa mencermati mobilitas dia," ujarnya.

Meski demikian, otoritas pajak tidak mungkin melacak semua data di media sosial.

Sebab, nilai investasinya terlalu besar. Iwan menyebutkan, anggaran untuk IT Ditjen Kemenkeu yang nominalnya jauh di bawah Malaysia dan Singapura tersebut masih terlampau kecil untuk mencapai tujuan tersebut.

Saat nanti pemantauan media sosial sudah diaplikasikan Ditjen Pajak Kemenkeu, Iwan memastikan monitoring tidak terbatas pada WP yang 'bandel' ataupun patuh. Informasi terkait aktivitas dan sikap WP di dunia maya dibutuhkan untuk me-

mastikan regulasi yang telah dibuat bisa mengakomodasi dinamika di lapangan.

Selain itu, media sosial juga akan dimanfaatkan otoritas guna melihat respons masyarakat terhadap suatu kebijakan yang hendak dikeluarkan. "Jadi, kami dapat melihat bagaimana pro dan kontranya, sehingga bisa dibuat langkah antisipasinya," kata Iwan.

Sementara itu, realisasi penerimaan perpajakan sampai akhir Juli 2018 terkumpul sebesar Rp 780,05 triliun.

Selain itu, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 211,04 triliun, serta hibah sebesar Rp 3,27 triliun. Masing-masing telah mencapai 48,21 persen, 76,62 persen, serta 273,22 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2018. (Rpk)

Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Jakarta (Kupas Tunas) BULAN September 2018 menjadi awal bagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengimplementasikan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018.

Lalu bagaimana persiapan Ditjen Pajak dalam mengimplementasikan program tersebut? "Sudah siap, tinggal terima data saja, kan melalui sistemnya OJK," kata Dirjen Pajak Robert Pakpahan di Ritz PP, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Robert mengatakan, program pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan secara otomatis ini sudah diterapkan terlebih dahulu bagi perbankan dan

lembaga jasa keuangan dalam negeri.

Sedangkan untuk perusahaan asing berlakunya pada September 2018. "Iya, kan dengan negara lain. Kalau yang domestik kan sudah April kemarin. Sudah disiapkan sistemnya," ujar dia.

Dari laporan yang diterima, Robert mengaku ada beberapa lembaga jasa keuangan domestik yang belum melaporkan data nasabahnya kepada Ditjen Pajak.

Namun hal tersebut tidak menjadi masalah, karena data nasabah dari lembaga jasa keuangan itu tidak perlu dilaporkan.

Pasalnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpa-

jakan, sebelumnya ditetapkan batas saldo untuk rekening perbankan paling sedikit Rp 200 juta bagi orang pribadi, sekarang menjadi Rp 1 miliar.

"Ada beberapa yang belum kasih, tapi kelihatannya karena dia tidak punya data yang mau di-share dan tidak harus," tutup dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sampai 20 Agustus 2018 telah berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 760,57 triliun atau sebesar 53,41% dari target.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan penerimaan yang sudah dicatat tersebut tumbuh 15,49% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

"Per 20 Agustus, masih tetap bagus tumbuh 15,49%,

sudah mencapai 53,41% dari target," kata Robert saat Konfrensi Pers RAPBN 2019 di kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (23/8/ 2018).

Robert mengungkapkan, penerimaan per 20 Agustus 2018 pun tumbuh lebih tinggi yakni 17,63% jika tidak memperhitungkan penerimaan dari program tax amnesty. (Dtc)

bih banyak hal baru di dalam smartphone Android Nokia. Mulai dari fitur baru, kinerja yang lebih hebat hingga daya tahan baterai yang lebih lama. Pem b a-

ruan ini kami harap dapat memberikan pengalaman Android terbaik dan yang paling penting, tidak ribet dan bisa digunakan oleh semua orang,” tukasnya. (Indah)

Kaji Regulasi Penerbangan Malam JAKARTA - DIREKTORAT Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan akan mengkaji regulasi penerbangan malam hari. Hal itu untuk mendukung pengembangan usaha pesawat carter atau sewa.

"Kita akan dukung terus untuk rotary wings dan fixed wings terkait regulasi rute dan terbang malam," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Pramintohadi Sukarno usai memberikan sambutan Menteri Perhubungan dalam "Indonesia Business & Charter Aviation Summit" di Jakarta, Rabu (29/8).

Menurut Praminto, perkembangan pesawat carter, terutama helikopter semakin pesat, terutama di perkotaan seiring dengan tingkat kemacetan yang tidak bisa ditoleransi lagi. "Jakarta-Bandung atau dari Cengkareng ke pusat kota sering kali macet, sehingga penggunaan penerbangan carter sangat bagus, pangsa pasarnya cukup besar," katanya.

Selain itu, kata dia, di berbagai negara banyak sekali menggunakan penerbangan carter untuk kegiatan pariwisata.

"Sangat bagus, di banyak negara menggunakannya untuk pariwisata karena tidak semua turis bisa menyesuaikan diri dengan penerbangan reguler," katanya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia (Inaaca) Bidang Penerbangan Tidak Berjadwal Denon Prawiraatmadja mengatakan pihaknya tengah membahas dengan Kemenhub terkait prosedur penerbangan dengan instrumen (FIR) dan visual (FVR) untuk terbang malam.

"Yang sekarang coba kita bicarakan adalah visual flight rule di mana di beberapa negara lain itu mengombinasikan antara FIR dan FVR, kita dengan Kemenhub lagi coba supaya peraturan penerbangan helikopter ini bisa mendokumentasikan baik FIR maupun FVR," katanya.(Ant/Rpk)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | JUM’AT, 31 AGUSTUS 2018

Polisi Harus Lidik Dana Hibah dan Bonus Mobil Pengamat hukum dari Universitas Lampung (Unila) Budiono meminta penegak hukum melakukan penyelidikan perihal dana hibah dan hadiah kendaraan yang diterima KPU dan Bawaslu provinsi Lampung.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DIKETAHUI sebelumnya, KPU menerima bonus sebuah mobil Toyota Innova dan

Avanza dari uang NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) Pilgub Lampung yang disimpan di Bank Mandiri dan BRI. Tak hanya itu, Bawaslu Lampung juga mendapatkan bonus dari BRI sebuah mobil Innova dan Avanza dengan pinjam pakai hingga tahapan Pilgub usai, ditambah juga bonus meubleair.

Budiono menilai, hibah pemberian mobil tersebut sudah masuk gratifikasi, dan harusnya hal ini dilakukan penyelidikan oleh penegak hukum.

“Penegak hukum harus maju melakukan penyelidikan.

Sebab hal ini tidak perlu menunggu laporan, karena

media juga sudah menyampaikan ini. Karena ada kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap penempatan dana oleh KPU,”katanya, Kamis (30/8).

Menurutnya, tidak dilaporkannya perihal tersebut ke KPK merupakan sebuah pelanggaran. Seharusnya KPK, penyidik dan kejaksaan bisa mulai melakukan pemeriksaan. “ Karena isu ini kan sudah berkembang di daerah, khususnya Lampung, dikhawatirkan adanya unsur gratifikasi,”tandasnya.

Karena menurutnya, dalam undang-undang , jelas

PILEG

Golkar Optimis Tambah Kursi LAMPUNG BARAT - DPD tingkat II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) optimis akan meraih 100 persen kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

Ketua DPD II Partai Golkar Lambar, Ismun Zani mengatakan bahwa 100 persen kursi yang dimaksudkan yaitu menjadikan 6 kursi wakil rakyat dari 3 kursi yang ada saat ini.

“Dari 5 dapil yang ada, kita menargetkan 6 kursi atau satu dapil satu kursi dan ada salah satu dapil yang berpotensi dua kursi. Sehingga bukan hal yang luar biasa atau hal yang sulit jika kita menargetkan 6 kursi atau 100 persen dari kursi saat ini,” ungkapnya, Kamis (30/8).

Dijelaskannya, jumlah kader yang akan berkompetisi pada Pileg 2019 Ismun Zani mendatang sebanyak 30 orang yang Ketua DPD II terdiri dari 11 calon perempuan dan 19 Partai Golkar Lambar calon Laki-laki. Sedangkan untuk tahapan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk meraih target tersebut kata Ismun, semua sudah rampung hanya saja masih menunggu penetapan calon tetap nya lagi.

Untuk diketahui, pada Pileg 2014 yang lalu Partai Golkar mampu mendudukkan 3 kursi dari 3 dapil yang ada yang kini sudah dipecah menjadi 5 dapil. (Iwan)

dalam waktu 30 hari tidak dilaporkan ke KPK, gratifikasi akan berubah menjadi suap.

Apabila ini bukan unsur gratifikasi, harus diterangkan, sehingga jangan sampai hal ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

"Menurut saya harus segera dilakukan penyelidikan, karena ini sudah berkembang dimasyarakat, " kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menjelaskan, mobil tersebut resmi dari MOU dengan Bank Mandiri, dengan tujuan untuk mensukseskan Pilkada.

"Terkait ini kita sebelumnya

sudah menjalankan kordinasi dan rapat dengan seluruh KPU se Indonesia, dan meminta KPU Jawa Barat untuk konsultasi dengan KPK, dan diperbolehkan asalkan itu masuk sebagai aset negara," kata dia.

Nanang juga menjelaskan, sesuai dengan surat nomor 723 yang ditandatangani oleh Seketaris Jendral KPU RI bahwa dalam Pilkada tidak boleh memilih bank yang berkonsoliasi dengan pasangan calon.

"Jadi kalo kita dapet uang itu enggak boleh, tapi kalau berupa barang itu menjadi aset negara, makanya di STNK mobil itu tertulis miliki

KPU Lampung jalan Gajah Mada nomor 87, bukan nama perorangan," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah juga menjelaskan, jika pemilihan Bank BRI sebagai tempat menyimpan dana sudah sejak 2012.

“Pada saat MoU nota hibah kami juga sudah sertakan nomor rekening itu (Bank BRI),” kata Khoir, sapaan akrab Fatikhatul Khoiriyah.

Dalam hearing terungkap, jika dari penyimpanan anggaran tersebut, KPU Lampung mendapat “bonus” berupa dua unit kendaraan roda empat yang menjadi aset KPU RI.(Sule)

Sidang Gugatan PSI

Budiono Sebut Keputusan KPU Tidak Adil Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Bandar Lampung menggelar sidang gugatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di kantor Bawaslu setempat, Kamis (30/8).

Persidangan ini membahas pengosongan atau pencoretan terhadap Bacaleg PSI yang berada di dapil 5, dan dapil 6 oleh KPU kota Bandar Lampung.

Dalam sidang tersebut, PSI menghadirkan saksi ahli dari kalangan akademisi, yakni pengamat hukum tata negara Unila Budiono, SH.MH, dan juga Irwan Stiawan, SH.MH. Dalam kesaksiannya Budiono mengungkapkan, keputusan KPU tersebut tidak adil, hanya karena dalam Dapil tersebut terdapat caleg pe rempuan yang tidak Memenuhi Syarat (TMS) berpengaruh dengan caleg yang lainnya.

"Ini menurut saya ada ketidakadilan, ketika seseorang melakukan pelanggaran tetapi dibebankan kepada orang lain. Karena hak untuk memilih dan hak dipilih itu adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap orang, jadi tidak boleh menghilangkan hak tersebut hanya karena kesalahan orang lain," ungkapnya.

Budiono juga menegaskan, KPU dan Bawaslu harus memikirkan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh

Foto : Sule/Kupas Tuntas

SIDANG GUGATAN - BAWASLU kota Bandar Lampung menggelar sidang gugatan Partai Solidaritas Indonesia Bandar Lampung di kantor Bawaslu setempat, Kamis (30/8).

setiap Bacaleg, dengan kata lain, tidak bisa kesalahan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh Caleg harus dibebankan kepada orang lain yang tidak melakukan pelanggaran.

"Agar memenuhi kuota 30 persen perempuan, seharusnya tidak dicoret, tetapi harus membuka peluangpeluang orang lain.

Menurut saya itu bisa digantikan, agar tidak menghilangkan hak-hak konstitusi orang lain," kata dia.

Sementara itu, komisoner KPU Kota Bandar Lampung Divisi Hukum, Dedy Triyadi mengungkapkan, secara me-

kanisme, PSI sudah diberikan waktu yang lebih panjang, karena ada salah satu Bacaleg perempuan yang sudah dinyatakan TMS, dan sudah diminta untuk melengkapi berkas.

Namun setelah masuk batas waktu, pihak PSI belum juga melengkapi berkas. Setelah itu KPU memberikan pilihan kedua kepada PSI untuk mengganti, namun sampai batas waktu yang sudah ditentukan juga pihak PSI tidak bisa memberikan pengganti.

"Sesuai dengan keterangan saksi dalam persidangkan tadi, apa yang dilakukan KPU itu tidak salah karena

menjalankan regulasi, dan menjalankan peraturan KPU," ungkapnya.

"Syarat pencalonan 30 persen itu wajib terpenuhi, yang di dapil 5 dan 6 PSI tidak memenuhi syarat, jadi sesuai regulasi harus kita coret,”tambahnya.

Sementara itu, kuasa hukum PSI Muhammad Suhendra mengungkapkan, pihaknya pesimis majelis hakim ajudikasi objektif memutukan berdasarkan keadilan.

"Kami tetap opotimis memenangkan gugatan, dan berharap Bawaslu kebih menekankan keadilan bukan peraturan," ungkapnya. (Sule)

IDI Menurun, Parpol Diminta Aktif Sosialisasi Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEBERADAAN Partai Politik (Parpol) haruslah memberikan kontribusi dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, karena kenyataannya hingga kini kondisi Parpol belum secara maksimal berperan, sehingga Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung mengalami penurunan sejak beberapa tahun kebelakang.

Demikian dikatakaan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Irwan Sihar Marpaung, dalam diskusi lintas partai, di kantornya, Kamis (30/8).

"IDI tak lepas dari penilaian kacamata nasional terhadap Lampung, kita jauh merosot hingga berada di peringkat ke 32 dari 34 provinsi di Indonesia. Inilah yang

perlu diperbaiki. Parpol itu kan ada yang duduk di dewan berikanlah rekomendasi kepada Pemda, tembuskan rekomendasi itu ke Badan Pusat Statistik (BPS) atau sampaikan ke media, apa saja rekomendasi dewan tentang yang harus dilakukan," ujar Irwan.

Di samping itu juga, kata dia, Parpol diharapkan jemput bola kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya memilih seorang pemimpin dalam Pilkada, karena masih banyak masyarakat yang tak pernah mau tahu ketika adanya Pilkada.

"Banyak yang tak ikut memilih, menganggap masa bodoh karena tak ada kepentingannya buat dia (masyarakat), yang seperti itu kan jangan sampai ada, ini lah tugas partai mengajak masyarakat ikut berperan aktif dalam memilih. Kemauan orang untuk hadir itu sudah menentukan siapa pemim-

pinnya, janganlah masyarakat kita sampai tak menyadari apa pentingnya memilih figur pemimpin dan masa depan Lampung," katanya.

Seperti diketahui, kondisi IDI Provinsi Lampung yang trennya terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir harusnya men jadi keresahan bagi seluruh stakeholder pemerintah dan mencari solusi untuk memperbaiki kondisi demokrasi yang semakin memprihatinkan.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung, Dedy Hermawan mengungkapkan, data yang tiap tahun dirilis oleh BPS Provinsi Lampung tentang kondisi IDI seperti tak dihiraukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung apa lagi untuk merasa gelisah.

"Data BPS tentang nilai IDI yang terus terjun bebas tiga tahun ini pun mungkin gak dibaca oleh Gubernur,

Kapolda, partai politik, komisi I juga gak ngebaca betapa mirisnya kondisi IDI di Lampung. Ini sebenarnya harus direspon, kalau bisa panik seperti tingginya inflasi ekonomi, tapi ini gak terbangun kepanikannya, kita gak menjadi negara yang antisipatif. Sensifitas dari pemerintah gak ada, padahal kondisi seperti ini membahayakan stabilitas masyarakat," sesal Dedy.

Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, kondisi nilai IDI di Provinsi Lampung sejak tahun 2014 sampai 2016 trennya terus menurun hingga pada tahun 2016 berada di poin 61,00 dengan kategori sedang.

Sementara IDI Lampung tahun 2017 mencapai 72,01 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 11,01 poin dibandingkan dengan IDI Lampung 2016 yang capaiannya sebesar 61,00. (Erik)