Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987
Email kupastuntas7@gmail.com
WWW.KUPASTUNTAS.CO
Rp4000 | SENIN, 17 SEPTEMBER 2018
Mendagri: Pecat ASN Terbukti Korupsi 71 ASN di Lampung Pernah Terlibat Korupsi Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan kepada bupati/ walikota se-Indonesia untuk memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap/inkracht dari pengadilan negeri. Di kabupaten/kota di Provinsi Lampung ada sekitar 71 ASN yang pernah tersandung kasus korupsi. Bandar Lampung (Kupas Tuntas)
Lampung Raih Penghargaan Provinsi Potensial Investasi Bandar Lampung (Kupas Tuntas) INDONESIA Attractiveness Award kembali digelar untuk keempat kalinya. Di ajang bergengsi ini, Provinsi Lampung mampu mensejajarkan diri dengan DKI Jakarta yang sama-sama meraih penghargaan sebagai Provinsi Potensial Investasi Terbaik SeIndonesia katagori Silver. Event ini merupakan gelaran dari Tempo Inti Media bekerjasama dengan Frontier Consulting Group. Penilaian
terhadap daerah terbaik menggunakan empat komponen utama. Meliputi tingkat investasi, jumlah infrastruktur, pelayanan publik dan pariwisata. Dari keempat komponen itu, maka dihasilkan Indonesia Attractiveness Index yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan daerah terbaik. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, untuk menunjang kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, diperlukan infrastruktur seperti jalan, >> Baca
Lampung Hal 8
Bung Kupas ...
INSTRUKSI Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tersurat melalui Surat Edaran (SE) Nomor: 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap ASN Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Surat edaran ini terdiri dari tiga poin. Poin terpenting berada di nomor dua yang memerintahkan bupati/ walikota memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang yang berkekuatan hukum tetap/inkracht. Sementara dalam poin satu disebutkan tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukan khususnya dalam hal ini ASN untuk memberikan efek jera. Menyikapi surat edaran Mendagri Tjahjo Kumolo tersebut sejumlah pemerintah kabupaten (Pemkab)/ pemerintah kota (Pemkot) termasuk Pemprov Lampung pun langsung melakukan inventarisir data ASN yang pernah melaku>> Baca
ď Ž Pileg 2019
Golkar Dukung Keputusan MA BANDAR LAMPUNG - DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung melalui Sekretarisnya Supriyadi Hamzah mendukung keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan mantan nara pidana (Napi) tindak pidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg). Keputusan MA itu sebagai jawaban terkait uji materiil Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Mendagri Hal 8
>> Baca
Golkar Hal 8
Foto : Ist
RAIH PENGHARGAAN - GUBERNUR Lampung M Ridho Ficardo menerima penghargaan Indonesia Attractiveness Award, sebagai Provinsi Potensial Investasi Terbaik SeIndonesia kategori Silver di JW. Marriot Hotel Jakarta, Jumat (13/9) malam.
Ruwa Jurai
Pecat PNS Korup
Viral di Sosmed, Bantuan Mengalir untuk Rana dan Rani
MARAKNYA Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat tindak pidana korupsi, direspon cepat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Mendagri Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 180/6867/SJ tanggal 10 SeptemZainal Hidayat, SH ber 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap ASN Yang melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dalam poin kedua surat edaran disebutkan memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat edaran yang ditujukan kepada bupati/walikota ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk menciptakan good governance sekaligus memberikan shock therapy bagi ASN agar tidak bermain-main dalam pengeloloaan uang negara. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini terdapat 2.357 PNS koruptor yang masih aktif. Dan, 2357 PNS koruptor tersebut belum dipecat dan? masih menerima gaji dari negara. Sedangkan PNS yang
Rana dan Rani, balita kembar berusia 1,5 tahun, tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Sang ibu meninggal dunia saat melahirkan keduanya di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUAM) Bandar Lampung, pada 2017 lalu.
>> Baca
Pecat Hal 8
Lampung Selatan (Kupas Tuntas) BALITA kembar asal Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan ini diasuh oleh sang ayah yang hanya seorang buruh serabutan, Yadi. Tak hanya kekurangan gizi, kondisi tempat tinggal Rana dan Rani juga sangat memprihatinkan. Hal itu karena ekonomi orang tuanya yang kekurangan. Akibatnya, pertumbuhan Rana dan Rani tidak seperti anak-anak lainnya. Kondisi balita kembar ini pun menjadi viral di Face-
book dan jadi bahan sorotan netizen. Setelah viral di media sosial, balita kembar ini mulai mendapat bantuan dari para dermawan. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam berbagai macam komunitas bertadangan ke rumah Rana dan Rani untuk memberikan bantuan. Mereka mengaku terpanggil setelah mengetahui kehidupan Rana dan Rani sangat memprihatinkan setelah ditinggal ibunya sejak lahir. Setiap hari bantuan terus mengalir, tidak hanya berupa uang melainkan kebutuhan pokok dan kebutuhan si kembar itu sendiri.
SERAHKAN BANTUAN - Plt Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto menyambangi bayi kembar Rana dan Rini untuk menyerahkan bantuan, di Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, beberapa waktu lalu. INSERT : SALAH satu foto balita kembar yang viral di Facebook. Foto : Ist
“Alhamdulillah setiap hari ratusan orang datang memberikan bantuan," kata Yadi, ayah Rana dan Rani, Minggu (16/9). Hingga hari Minggu ke-
marin, kata dia, uang yang terkumpul mencapai Rp86 juta. Sedangkan bantuan be>> Baca
Viral Hal 8