Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987
Email kupastuntas7@gmail.com
WWW.KUPASTUNTAS.CO
Rp4000 | RABU, 8 AGUSTUS 2018
Densus 88 Amankan Tiga Terduga Teroris Ditangkap di Lamteng, Lamsel dan Lamtim Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror turun ke Lampung menangkap terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Selasa (7/8).
Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BERDASARKAN data yang dihimpun Kupas Tuntas, ada 3 terduga teroris yang diamankan, yaitu dari
Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Di Lampung Tengah, satu orang warga Dusun 1 Kampung Poncowarno, Kecamatan Kalirejo yang >> Baca
Densus Hal 8
Adi Menolak Ikut Pemilu BANDAR LAMPUNG - PENANGKAPAN salah satu terduga teroris di Desa Way Hui, Jati Agung Lampung Selatan dibenarkan oleh Kepala Dusun setempat, Mad
TAMPAK SEPI - BEGINILAH kondisi rumah terduga teroris jaringan JAD, Adi, di Desa Way Hui, Jati Agung Lampung Selatan, Selasa (7/8). Pasca penangkapannya, suasana rumah Adi tampak sepi. Foto : Kardo/Kupas Tuntas
Bawaslu Akui Money Politics Pilgub Lampung
Khoiriyah : Ada, Tapi Tidak Terstruktur Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BAGI-BAGI uang dalam Pilgub Lampung 2018 benar terjadi. Tidak hanya di Tanggamus, juga di daerah lain di Lampung. Namun hal ini tidak bisa menggugurkan Paslon ArinalNunik. Menurut Bawaslu, Paslon bisa gugur apabila pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Terbuktinya kasus politik uang (money politics) yang dilakukan
oleh Paslon nomor urut 3 Arinal Djunaidi –Chusnunia Chalim (Nunik) di Kabupaten Tanggamus akan menjadi bukti baru dalam persidangan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Vonis perkara ini akan digunakan Paslon 1 (Ridho-Bachtiar) dan Paslon 2 (Herman-Sutono) untuk menyanggah kesimpulan Bawaslu Lampung yang menyatakan money politik di Lampung tidak terbukti. Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Lampung Fathikatul Khoiriyah mengaku tidak mengha-
watirkan hal tersebut. Alasannya, vonis di PN Tanggamus juga hasil kerja Bawaslu Lampung. Apabila Bawaslu tidak memproses laporan di Tanggamus, mungkin tidak ada vonis tersebut. Fathikatul Khoiriyah mengatakan, vonis politik uang di PN Tanggamus berbeda dengan yang disidangkan di Bawaslu Lampung. Dijelaskan, politik uang ada dua kategori, yakni pidana dan adminsitrasi. Vonis di PN Tanggamus tidak mempengaruhi hasil putusan adminsitrasi yang sudah diputusakan Bawaslu Lampung, sementara sidang di >> Baca
Irfan. Mad Irfan mengatakan terduga teroris yang diamankan bernama Adi, warga Gang Kaplingan, Jalan Raden Saleh, Jati Agung. Adi ditangkap saat menjemput anaknya pulang sekolah dari Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, pukul 16.30 WIB. “Adi itu diamankan bukan di rumahnya, polisi ke rumahnya untuk menggeledah saja. Dia diamankan polisi waktu jemput anaknya sekolah," kata Irfan, Selasa malam. Kepala Dusun yang sudah menjabat dari tahun >> Baca Adi Hal 8
Khoiriyah Hal 8
Korban Tewas Bertambah Jadi 105 Orang Kerugian Mencapi Rp 1 T
Fatikhatul Khoiriyah Ketua Bawaslu Provinsi Lampung
JAKARTA - JUMLAH korban meninggal dunia akibat gempa berkekuatan 7 Skala Richter (SR) di Lombok, Nusa Tenggara Barat terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, hingga Selasa (7/ 8) sore, korban tewas menjadi 105 orang. “Data korban meninggal terus bergerak naik, sampai saat ini total 105 orang korban meninggal," kata Kepala Pusat Data Indormasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo
Foto : Ist
SERAHKAN BANTUAN - MENTERI Sosial Idrus Marham menyambangi lokasi gempa di Lombok Utara untuk menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial dengan total Rp3,1 miliar, Selasa (7/8).
Nugroho di Graha BNPB, Jakarta, kemarin. Sutopo menyebut, korban meninggal paling banyak terdapat di Lombok Utara yakni sejumlah 78 orang. Disusul dengan daerah Lombok Barat 16 orang, Mataram 4 orang, Lombok Tengah 2 orang, Denpasar 2 orang dan Lombok Timur 3 orang.
Info Netizen ...
P
utusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanggamus terhadap Sarwoto dan M. Harisun terkait money politic ArinalNunik akan dijadikan bukti tambahan bagi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung. Apa pendapat kalian tentang ini guys?? Demikian pertayaan yang kami sampaikan kepada warganet pengguna instagram melalui akun sosial media @kupas_lampung, paMingrum Gumay da Senin (06/08). Berikut beberapa komentar yang dapat kami tampilkan : Kasus lucu, udah ada yang ketangkep karena terbukti. Tapi Bos Money Politicnya gak dikasusin. Hukum emang tajam kebawah tumpul keatas, siapa yang banyak duit dia berkuasa. @agungekasaputra1
Adapun korban luka-luka sampai saat ini berjumlah 236 orang. Sebanyak 63 orang di antaranya mengalami luka berat. Sutopo mengatakan jumlah korban meninggal juga termasuk yang tertimpa bangunan masjid di Desa Lading-Lading, Kecamatan Tanjung, >> Baca
Korban Hal 8
Ruwa Jurai Pembebasan Lahan JTTS Buntu
Pemprov Titip Dana Ganti Rugi di Pengadilan Untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di wilayah Lampung Tengah, Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah konsinyasi (penitipan) ganti rugi pembebasan lahan tol di Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sugih Kelas II. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DANA yang dititipkan untuk ganti rugi tujuh bidang lahan di desa Gu-
nung Sari, Lampung Tengah yang terkena dampak pembangunan JTTS. Selama ini, 7 bidang tanah itu belum ada kesepakatan dan mengganggu jalannya proses land claring. Anggota Tim Percepatan Pembebasan Lahan JTTS, Yudi Hermanto mengungkapkan, sebelum lahan tersebut dieksekusi pihaknya menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik tanah dan sudah menyiapkan uang ganti ruginya di Pengadilan Negeri setempat pada Senin (6/8) lalu. Kemudian Tim Percepatan JTTS akan mensosialisasikan kepada masyarakat setempat pada Senin (13/8) depan. “Setelah sosialisasi dengan warga, baru pada minggu berikutnya lagi akan dila-
Foto : Ist
TERUS DIKEBUT - PEMBANGUNAN Jalan Tol Trans Sumatera di daerah Lampung Tengah terus dikebut. Namun saat ini masih ada kendala pembebasan lahan di beberapa titik.
kukan eksekusi pembebasan lahan,” kata Yudi, Selasa (7/8) Ia berharap masyarakat dapat menerima ganti rugi yang ditentukan oleh tim appraisal, sehingga tim pem-
bebasan lahan bisa mengeksekusi tanpa tindakan represif. Yudi menambahkan, koordinasi terus dilakukan >> Baca
Pemprov Hal 8