Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987
WWW.KUPASTUNTAS.CO
Email kupastuntas7@gmail.com
Rp4000 | SELASA, 31 JULI 2018
Zainudin Tersangka Suap Fee Proyek
KPK Periksa Pengemudi Hingga Wabup Lamsel Nanang : Saya Nggak Ikut-ikutan ya! Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tujuh saksi terkait kasus suap proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SALAH satu saksi yang diperiksa adalah Wakil Bupati Lampung Selatan, Nanang Hermanto. Nanang keluar dari Mapolda Lampung pukul 14.30 WIB mengenakan kemeja abu-abu bermotif abstrak. Politisi PDIP itu menjalani pemeriksaan selama 2,5 jam. Saat ditemui awak media, ia mengaku mendapat tiga pertanyaan dari penyidik KPK terkait OTT Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan sejak pukul 12.00 WIB. Nanang mengaku hadir hanya sebagai saksi dan nggak ikut-ikutan soal fee proyek tersebut. “Saya hanya sendiri datang, tadi ditanya tiga pertanyaan. Kalau soal fee proyek, saya nggak ikutan ya. Kehadiran saya ini hanya sebagai bentuk keprihatinan terhadap kasus yang
menimpa pak Bupati (Zainudin Hasan)," katanya. Nanang mengaku mengetahui KPK menggeledah rumahnya yang berada di Tanjung Bintang, Minggu (29/7). Selain Wakil Bupati Lamsel, staff protokoler Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, atas nama Nindi juga ikut diperiksa. Pemeriksaan yang berlangsung selama lima jam tersebut terkait surat menyurat perihal proyek infrastruktur yang menjadi acuan KPK dalam menetapkan Zainudin Hasan, Gilang Romadan, Agus Bhakti Nugroho dan Anjar Asmara sebagai tersangka.“Soal surat menyurat proyek yang diagendakan Pak Bupati (Zainudin Hasan). Berkasnya ini, yang saya pegang," kata dia. Dia mengaku tidak sendirian selama pemeriksaan KPK berjalan. Ia diperiksa bersama orang lain yang tidak dikenal di ruang Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung. “Tapi kayaknya sudah selesai. Pertanyaan yang ditanya seputar surat menyurat saja. Ada banyak (pertanyaannya), saya nggak ingat," ucapnya. Tak lama, pada pukul 15.50 WIB, terlihat tiga orang pria seka-
DIPERIKSA KPK - WAKIL Bupati Lampung Selatan, Nanang Hermanto keluar dari Mapolda Lampung usai mengikuti pemeriksaan KPK RI terkait kasus suap proyek infrastruktur, Senin (30/7). INSERT : ANGGOTA KPK membawa koper dari dalam Mapolda, dan memberikan keterangan kepada awak media. Foto : Kardo/Kupas Tuntas
>> Baca
KPK Hal 8
Pemerintah Hapus Bandara Radin Inten dari Daftar Proyek Strategis Nasional Bandar Lampung
DIHAPUS DARI PSN - BANDARA Radin Inten II Lampung kini tak lagi terdaftar sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional. Hal itu diketahui berdasarkan Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN yang ditandatangani Presiden Jokowi belum lama ini.
(Kupas Tuntas) PRESIDEN Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam keterangan pers yang diunggah di laman resmi Sekretaris Kabinet, Senin (30/7), revisi ini adalah hasil pertimbangan kajian Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur. Penandatanganan Perpres tersebut dilakukan pada Jumat (20/7) lalu. Dalam lampiran Perpres tersebut, setidaknya ada 227
Foto : Tampan/Kupas Tuntas
proyek yang masuk dalam PSN, lebih sedikit dibanding daftar dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017 yang mencapai 248 proyek. Dari total PSN yang dihapus, beberapa sudah selesai pembangunannya
Info Netizen ...
maupun belum dimulai. Salah satunya adalah Bandara Radin Inten II di Lampung. Di daftar proyek bandara, hanya tiga bandar udara baru yang masuk, yaitu Bandara
Kediri, Bandara Kertajati, dan Bandara Internasional di Yogyakarta. Sementara untuk re>> Baca
Pemerintah Hal 8
Pilpres 2019
SBY Dukung Prabowo JAKARTA - PARTAI Gerindra dan Partai Demokrat sepakat menjalin koalisi dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019. "Kami sepakat melakukan kerja sama politik yang akan terwujud dalam koalisi dan akan mengajak partai lain ikut serta," kata Prabowo di kediamannya, Senin (30/07). Kemarin, SBY menyambangi rumah Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Pertemuan SBY dan Prabowo ini merupakan pertemuan resmi yang kedua. SBY tiba pukul 10.00 WIB. Keduanya langsung mengadakan pertemuan tertutup sekitar dua jam serta memberikan keterangan pers pada pukul 13.26 WIB. Sebelumnya, Prabowo bertamu ke rumah SBY pada Selasa pekan lalu. Prabowo menjelaskan, dalam pertemuan jilid dua ini, berlangsung pembicaraan yang intensif, mendalam, juga ada beberapa kesepakatan membangun sinergitas ke depan. Prabowo mengatakan, dalam pertemuan tersebut, tidak ada >> Baca
SBY Hal 8
Ruwa Jurai
Kasus Pelecehan Seksual Meningkat Tiap Tahun
T
ak Terbukti, Empat Terdakwa Money Politics Napi Rajabasa Diputus Bebas, padahal beberapa hari lalu soal 4 terdakwa yg tersangkut kasus money politic itu dituntut 3 bulan kurungan oleh JPU dan yang mengejutkan dari hasil akhirnya diputus bebas. Gimana nih menurut kalian guys? Demikian pertayaan yang kami sampaikan kepada warganet pengguna instagram melalui akun sosial media @kupas_lampung dan grup netizen Kupas Tuntas, pada Minggu (29/07). Berikut beberapa komentar yang dapat kami tampilkan :
@febcit
Karena segala sesuatunya yang berhubungan dengan dunia politik, nothing imposibble yeah, yang salah bisa benar, yang benar sangat memungkinkan untuk disalahkan, kemarin bilang A, sekarang beda lagi, pokoknya ngikut aja.
Secara umum, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung menurun selama 3 tahun terakhir. Namun khusus kasus pelecehan seksual, jumlahnya terus meningkat. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BERDASARKAN data yang dirilis Unit Pelaksana Teinis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung, di tahun 2015 ada 16 kasus pelecehan seksual yang ditangani UPTD P2TP2A. Di tahun 2016 jadi 23 kasus dan tahun 2017
naik lagi jadi 31 kasus. Jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi diperkirakan jauh lebih banyak, karena diduga banyak korban yang tidak mau melapor ke UPTD dengan berbagai alasan. Sementara jika ditotal dari berbagai kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemerkosaan, trafficking, penganiayaan, kesehatan reproduksi, dan anak berhadapan hukum (ABH) cenderung menurun. Seperti di tahun 2015 total kasus sebanyak 166, di tahun 2016 turun menjadi 103 kasus dan di tahun 2017 turun menjadi 71 kasus. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Dewi Budi Utami >> Baca
Kasus Hal 8
Foto : Erik/Kupas Tuntas
BERI ARAHAN - KEPALA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Dewi Budi Utami memberi pengarahan pada acara sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, di Begadang Resto Bandar Lampung, Senin (30/7).