Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Kamis, 6 September 2018

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

Lagi, Polda OTT Oknum Pungli Jajaran Polda Lampung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar terhadap oknum pegawai kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Selasa (4/9). Ikut disita, uang sejumlah Rp50 juta.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) POLDA Lampung masih terus melakukan penelusuran terhadap E oknum BPN yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warga yang mengurus surat tanah.

Untuk diketahui, E melakukan pungli dalam pengurusan surat tanah gratis bernama Proyek Nasional Agraria (Prona) dengan meminta sejumlah uang kepada masyarakat.

“Saya membenarkan bahwa ada penangkapan terhadap oknum pegawai BPN. Namun masih dalam proses pengembangan,” kata Wakapolda Lampung Brig jen Pol Angesta Romano

Brigjen Pol Angesta Romano Yoyol Wakapolda Lampung

Bapak-Anak Temani Pak Camat Nyabu Bareng Lampung Utara (Kupas Tuntas) ENTAH apa yang ada dipikiran Abdul Rohman (49), ia mengajak anaknya Muhammad Dino (22) menemani Najamudin (49), seorang Camat di Kotabumi Utara bersama-sama mengkonsumsi Narkoba jenis sabu.

Ketiganya kompak menggelar pesta sabu di sebuah rumah di Jalan Haji Asni Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, pada Selasa (4/9) sekira pukul 22.00 WIB. Namun, aktifitas ketiganya dipantau masyarakat. Warga lalu melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Abdul Rohman yang sehari-hari bekerja sebagai sopir bersama anak dan oknum camat digerebek Team Opsnal Satresnarkoba Polres Lampung Utara.

Ketiganya diamankan usai memakai narkoba jenis sabu. Kapolres Lampung Utara AKBP Eka Mulyana,

>> Baca

 Pilpres 2019

Relawan Ubah Tagar Ganti Presiden 2019

Lagi Hal 8

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MENYIKAPI maraknya penolakan deklarasi #2019GantiPresiden, tim relawan Prabowo SubiantoSandiaga Uno di Lampung akan menggantinya menjadi #2019Pra>> Baca

Relawan Hal 8

Foto: Ist

DIPERIKSA - NAJAMUDIN (49) yang menjabat Camat Kotabumi Utara sedang menjalani pemeriksaa dalam kasus mengkonsumsi sabu di ruangan Satresnarkoba Mapolres Lampung Utara, Rabu (5/9).

melalui Kasat Narkoba, Iptu Andri Gustami, mengatakan penangkapan ketiga tersangka dilakukan berkat informasi dari masyarakat.

Warga gerah dengan aktifitas ketiganya yang dinilai sangat me-

Bung Kupas ...

ngganggu masyarakat setempat.

"Sementara ini ketiga tersangka berikut barang buktinya sudah kita amankan di Satresnarkoba Polres >> Baca

Bapak Hal 8

Ruwa Jurai

Extraordinary Crime TINDAK pidana korupsi masuk dalam salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime bukan tanpa alasan. Saat ini, tindak kejahatan kerah putih sudah dilakukan hampir oleh semua elemen masyarakat. Dimulai dari pejabat publik tingkat bawah sekelas kepala desa hingZainal Hidayat, SH ga ke pejabat setingkat menteri.

KPK mencatat ada 3 aktor terbanyak melakukan tindak pidana, yakni dari swasta 184 orang, eselon I-III 175 orang dan anggota DPR/DPRD 144 orang. Apabila dilihat berdasarkan sebarannya, dari 19 provinsi, kepala daerah pelaku korupsi banyak ditemukan di wilayah Sumatera dengan total 22 kepala daerah. Kedua tertinggi ada di Jawa yaitu sebanyak 14 kepala daerah pelaku korupsi.

Di level eksekutif, pejabat yang paling banyak terjerat korupsi adalah bupati sebanyak 30 orang. Pelaku terbanyak kedua adalah walikota dengan jumlah 12 orang. Sementara di tingkat provinsi, korupsi dilakukan oleh 11 gubernur.

Fakta terakhir yang cukup mengejutkan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan fakta ada 2.674 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat kasus >> Baca

Yoyol di Mapolda Lampung, Rabu (5/9).

“Masih dalam proses. Berapa orangnya, berapa uangnya nanti, karena perlu adanya pengembangan. Bahkan untuk mengincar orang lain di balik ini juga nanti akan kami sampaikan. Tapi tunggu karena masih pengembangan,” jawabnya.

Wakapolda menyampaikan, penangkapan terkait kasus suap, gratifikasi atau pungli merupakan kinerja dari Tim Saber Pungli Polda Lampung yang sudah ditingkatkan lagi. Hal itu kata dia, merupakan atensi dari Kapolda Lampung sebelumnya, Irjen Pol Suntana kepada Kapolda baru, Brigjen Pol Purwadi Ariyanto.

“Jadi perintah Kapolda Lampung Irjen Pol Suntana setiap ada penyimpangan kecil dan besar harus ditindaklanjuti, ditingkatkan lagi. Karena marak kegiatan pungli, perintah Kapolda bahwa tidak ada lagi pungli,” tuturnya.

Ia juga menampik kalau peningkatan OTT oleh Polda merupakan perintah dari Mabes Polri. “Itu adalah perintah Kapolda.

Kalau secara aturan, target untuk ungkap kasus korupsi itu ada jumlahnya, minimal 12 perkara,” tandasnya.

Mengenai kronologi OTT terhadap E, ia menguraikan awalnya petugas mendapat informasi dari seseorang berinisial A yang menggunakan jasa E untuk membuatkan sertifikat tanah.

Extraordinary Hal 8

Pemprov Lampung Akan Membangkitkan Kembali Kejayaan Lada Lampung Tahun 1970 adalah masa keemasan Provinsi Lampung sebagai penghasil lada terbesar di Indonesia. Di masa itu, produksi lada hitam dari daerah ini mencapai angka 50 ribu ton. Untuk mengulang masa kejayaan tersebut. Para petani lada akan diberi bantuan berupa sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktifitas komoditas pertanian ini.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEPALA Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, Dessy Desmaniar Romas, mengatakan akan mendukung agar Dewan Rempah Indonesia (DRI) Lampung bisa membantu membangkitkan dan meningkatkan kejayaan lada Lampung.

"Tahun 2018 ini dan tahun depan kita akan mencoba membantu petani lada khsususnya di Lampung Timur, Lampung Utara, Way Kanan dan Tanggamus seperti saranan dan prasarana untuk meningkatkan produktifitas lada," Dessy, Rabu (5/9).

Bantuan kongkret yang diberikan Pemprov Lampung berupa benih lada, alat pengolahan seperti alat perontok,

Foto: Ist

TINJAU KEBUN LADA - KETUA Dewan Rempah Indonesia (DRI) Wilayah Lampung, Untung Sugiatno, bersama Bupati Lamtim Chusnunia Chalim, meninjau perkebunan lada di Desa Putra Aji II, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Rabu (5/9).

alat jemur dan fasilitas pendukung lainnya.

Menurutnya, anjloknya harga lada di pasaran saat ini karena di negara-negara

penghasil lada sedang mengalami panen raya. "Tapi hal yang menjadi prioritas di >> Baca

Pemprov Hal 8

2

Kamis, 6 September 2018

BANDAR LAMPUNG

Peneror Transmart Terinspirasi Bom Surabaya Pelaku teror bom di Transmart Lampung, Bintang Andromeda ternyata belajar merakit bom dari aplikasi Youtube. Hal ini terungkap dalam sidang perdana yang diikuti Bintang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, Rabu (5/9).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SAAT sidang, puluhan anggota Brimob dengan senjata laras panjang mengawal di dalam dan di luar ruangan.

Anggota Brimob juga menurunkan satu mobil rantis (kendaraan taktis) Baracuda 4x4 lapis baja. Tampak juga mobil penjinak bom terparkir di halaman pengadilan.

Dari pembacaan dakwaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Bintang disebutkan menggunakan laptop pacarnya, Lady Novelty untuk belajar merakit bom. Perakitan itu didapatkan dari video Youtube di channel Gudang Tutorial dan Russian Hacker yang berkaitan dengan bahan-bahan peledak dan tata cara pembuatan bom.

“Berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik nomor Lab : 59/BHF/2018 Tanggal 18 Mei 2018, pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bom rakitan atau alat

peledak yang belum lengkap karena tidak mempunyai detonator dan power. Namun isian yang terdapat dalam serpihan mengandung bahan peledak jenis low explosive," ucap JPU Agus Priambodo.

Dikatakan JPU, terdakwa terinspirasi melakukan teror bom dari aksi bunuh diri di Kota Surabaya yang terjadi pada Minggu (13/5) lalu. “Terinspirasi dengan kejadian tersebut, terdakwa membuka kanal Youtube mencari teknik pembuatan bom," ungkap JPU. Setelah mendapat video pembuatan bom, dua hari kemudian, Selasa (15/5), sekitar pukul 6.00 WIB, bertempat di kamar kos-kosan sang pacar Lady Novelty, Jalan Nusantara VI Labuhan Ratu, terdakwa merakit bom tersebut.

“Saat merakit bom, pacarnya tidak di lokasi. Kemudian terdakwa merakit bom dengan dua botol minuman, tiga petasan, dan lima buah paku," tutur JPU. Setelah bom rakitan jadi, terdakwa kemudian meninggal-

DIGIRING BRIMOB PELAKU teror bom di Transmart Lampung, Bintang Andromeda digiring anggota Brimob Polda Lampung usai mengikuti sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Rabu (5/9).

Foto : Kardo/Kupas Tuntas

kan kos-kosan dan hendak meletakkan bom rakitan di Bioskop XXI. Namun, karena masih tutup, ia pergi ke mall Transmart sekitar pukul 10.00 WIB untuk meletakkan bom rakitannya.

JPU menerapkan ancaman pidana dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Kuasa Hukum Bintang Andromeda, David Sihombing menuturkan, pada persidangan selanjutnya, 20 September mendatang akan menghadirkan

saksi-saksi ahli termasuk Lady Novelty. “Mudah-mudahan saksi-saksi yang diminta itu dapat hadir semua. Dan mengenai pacarnya klien saya pasti datang. Kita tidak mengajukan eksepsi, kita serahkan seluruhnya dalam persidangan berikutnya,” ucapnya.

Sementara, Bintang mengatakan, pacarnya kini sudah berada di Yogyakarta. Ia pun me-

ngaku pasrah jika hubungannya itu nantinya putus.

“Dia (Lady) pergi ke Yogya untuk mencari kerja. Hubungan komunikasi kami masih lancar, status dia masih tunangan saya. Namun saya sudah ikhlas kalau hubungan kami berakhir,” katanya. (Kardo)

Syarat Pelantikan Bupati Pemprov Lampung Bantu Lansia Melalui RPTC Lamteng Belum Terpenuhi Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng) untuk melengkapi persyaratan pelantikan Bupati Lamteng Loekman Djojosoemarto sembari menunggu terbitnya surat disposisi dari Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

Demikian dikatakan Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) Provinsi Lampung, Chandri di ruang kerjanya, Rabu (5/9).

Setelah persyaratan dikumpulkan, barulah Pemprov melayangkan surat perintah kepada Pemkab Lamteng untuk menggelar rapat persiapan pelantikan sambil menunggu kapan waktu pelantikan yang ditentukan oleh Pemprov.

“Sejauh ini baru ada tiga persyaratan yang telah dipenuhi dari sekian banyak persyaratan yang harus dilengkapi.

Sambil menunggu disposisi dari Pak Gubernur," ujar Chandri.

Terkait kapan batas waktu pengumpulan persyaratan pelantikan bupati, dirinya tak bisa memastikan kapan karena hal tersebut harus melalui koordinasi Pemkab Lamteng. Namun ia menegaskan, sepanjang persyaratannya lengkap tak ada alasan untuk dirinya tidak mem-

proses pelaksanaan pelantikan.

“Pingin kita sih secepatnya, tapi kan banyak persyaratan yang harus dipenuhi, ada dari KPU, pengadilan, kepolisian, apakah bisa mereka menentukan bisa selesai dalam waktu sekian hari? kan nggak," katanya.

Sementara untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus periode 2018-2024 Dewi Handajani – AM Syafii, Pemprov Lampung siap melakukan pelantikan yang akan dilaksanakan pada 20 September mendatang di Gedung Balai Keratun Lantai III. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Lampung Hery Suliyanto mengatakan, di sisa waktu yang ada, pengurusan surat keputusan (SK) pelantikan dari Kemendagri dilakukan Pemprov dan melibatkan Pemkab Tanggamus. “Bersama-sama kita mengurus SK pelantikan ke Kemendagri.

Pemkab Tanggamus kita libatkan, memang dalam mengurus SK ini memerlukan waktu panjang, ini mulai diatur seluruhnya," ujar Hery.

Sedangkan untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara-Sri Widodo, Pemprov belum menerima surat pengajuan dari Pemkab terkait. (Erik)

PERHUBUNGAN

Kemenhub Bangun Jalur KA 318 Km BANDAR LAMPUNG - PEMERINTAH Pusat melalui Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan akan membangun jalur ganda lintas Tanjung Karang sampai Tanjung Rambang sepanjang 318 Km. Satuan kerja Perkeretaapian Sumbagsel telah melakukan pembangunan jalur ganda di wilayah Divre IV Tanjung Karang.

Kepala Divisi Teknisi Satuan Kerja (Kadiptek Satker) Lampung Ditjen Perkeretaapian, Billy Setyanegara mengatakan, di tahun 2018 ini, Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan pembangunan jalur ganda sepanjang 120 kilometer yang terdapat di lintas Stasiun Martapura sampai Stasiun Tiga Gajah sepanjang 34 Kilometer, Stasiun Tanjung Rambang sampai Stasiun Prabumulih sepanjang 9 km. Sedangkan lintas stasiun Cempaka sampai Stasiun Kotabumi sepanjang 8 km masih dalam tahap pengerjaan.

“Sementara jalur ganda Stasiun Cempaka sampai Stasiun Giham sepanjang 68 kilometer dikerjakan menggunakan dana investasi oleh PT. KAI. Sisanya sepanjang 198 km akan diselesaikan di tahun 2019," kata Billy, dalam rilisnya, Rabu (5/9). Ia mengharapkan, agar masyarakat dapat mendukung pembangunan jalur ganda ini, karena tanpa ada dukungan masyarakat pembangunan tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar. “Dengan pembangunan ini diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas perjalanan kereta api baik angkutan barang maupun angkutan penumpang,” ujarnya.

Terpisah Manager Humas PT KAI Divre IV Tanjungkarang, Sapto Hartoyo menjelaskan, PT KAI sebagai operator siap menambah kapasitas sarana apabila jalur ganda telah selesai semuanya. “PT KAI sebagai operator hanya menyediakan sarana, sementara kementrian perhubungan membangun prasarananya, ini sudah sesuai dengan UU 23 tahun 2007,” jelasnya. (Rls)

DIREKTUR Rehabilitasi Kemensos RI, Andi Hanindito memberikan arahan pada Bimbingan dan Pemantapan petugas pelaksanaan Kedaruratan Lanjut Usia (Lansia) di Novotel, Bandar Lampung, Rabu (5/9). Andi Hanindito mengatakan, kedaruratan adalah kondisi mendesak untuk segera diselesaikan.

“Sasaran kedaruratan lansia yakni lansia yang mengalami ketelantaran, korban bencana alam, dan bencana sosial, perlakuan salah/exploitasi dan berhadapan dengan hukum,” ujar dia.

Menurutnya, bantuan kedaruratan lansia bukan bansos, dan tidak melekat pada kegitan kedaruratan namun inline dengan kebutuhan dasar. Bantuan kedaturatan Lansia juga tidak hanya berupa uang tetapi lebih kepa-

da pendampingan, penjangkauan, advokasi, dukungan psikososial dan rujukan.

Sementara, Kadis Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni mengatakan, seiring dengan peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Lampung, jumlah lanjut usia mengalami peningkatan.

Dengan meningkatnya AHH disatu sisi menggembirakan, namun di sisi lain juga menambah beban. Sebab bertambahnya penduduk lansia

BERI ARAHAN - DIREKTUR Rehabilitasi Kemensos RI, Andi Hanindito dan Kadissos Lampung Sumarju Saeni memberikan arahan pada Bimbingan dan Pemantapan petugas pelaksanaan Lansia di Novotel, Bandar Lampung, Rabu (5/9).

Foto : Ist

yang tidak diimbangi dengan meningkatnya kesejahtetaan.

“Di Provinsi Lampung berdasarkan data Pusdatin Dinsos Lampung ada sebanyak 39.968 orang lansia atau 6 persen dari populasi penduduk. Untuk mewujudkan kesejahteraan lansia, Dinas Sosial Provinsi Lampung akan melaksanakan program baik dalam panti maupun di luar panti dan juga berbasis masyarakat,” terang dia.

Pelayanan dalam panti yakni melalui UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Tresna Wreda Bhakti Yuswa. Sedangkan bagi lansia non potensial dengan kegiatan Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Home Care dan program Nursing Care Service. Kebijakan Pemprov Lampung dalam kedaruratan bagi Lansia yakni melalui Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC).

“RPTC merupakan lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial yang dimulai intek proses, pemulihan psikososial serta pemulihan kondisi traumatis yang dialami lansia,” tandasnya. (Rls)

Bulog Serap 80 Ribu Ton Beras Petani Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BULOG Divisi Regional Lampung hingga saat ini telah menyerap sekitar 80 ribu ton beras petani. Jumlah ini masih jauh dari target 115 ribu ton pada tahun 2018. Hingga saat ini Bulog masih terus menyerap beras dari petani, dengan ratarata 60-70 ton beras per hari.

Kepala Bidang Operasional dan Pelayan Publik (OPP) Bulog Divre Lampung, Joko Tri Septanto, menyebutkan jumlah serapan itu jauh berkurang mengingat telah berakhirnya masa panen.

“Pada masa panen, biasa-

nya Bulog bisa menyerap 200300 ton beras per hari. Namun, Bulog Lampung memperkirakan bahwa target penyerapan beras petani sebesar 115.000 ton pada 2018 dapat terpenuhi,” ujarnya, Rabu (5/9).

Penyerapan beras petani akan terus dilakukan hingga akhir tahun, dengan membeli beras dari petani Rp 8.030 per kg. Harga tersebut lanjutnya, sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk harga beras medium. “Kami akan terus menyerap beras petani.

Sampai sekarang kurang lebih sekitar 80 ribu ton telah dibeli Bulog," tambah Joko Tri Septanto.

Terkait beras impor yang akan masuk ke Provinsi Lam-

pung dalam waktu dekat, Joko menjelaskan beras itu peruntukkannya untuk cadangan beras. Terutama, cadangan beras daerah di Sumatera Bagian Selatan seperti Jambi, Bengkulu dan Palembang yang bukan merupakan produsen beras seperti Lampung. Sejak Januari hingga saat ini, sudah 50 ribu ton beras impor masuk ke Lampung. Sebagian beras telah disalurkan dan sebagian masih tersimpan di gudang sebagai cadangan.

Saat ini, Bulog Divre Lampung juga rutin melakukan monitoring penetrasi ketersediaan beras di sejumlah pasar. Salah satunya mengunjungi Pasar Tugu dan juga Pasar

Panjang untuk memantau beras dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), Rabu kemarin.

Joko Tri Septanto mengatakan, tujuan utama dari penetrasi pasar adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan harga yang rendah dengan beras yang berkualitas. Joko menjelaskan beras OP Bulog dijual jauh di bawah harga eceran tertinggi yaitu sebesar Rp8.800, sedangkan untuk HET saat ini untuk beras sejenis mencapai Rp9.450.

“Alhamdulillah antusias masyarakat cukup bagus. Apalagi kita jual jauh dibawah HET. HET Rp9.450 kita jual Rp8.000 dan berasnya bagus layak dikonsumsi," jelasnya. (Tmp)

Kamis, 6 September 2018

BANDAR LAMPUNG

3

Herman: Aksi Demo Way Dadi Ditunggangi Walikota Bandar Lampung Herman HN menilai aksi demo warga yang menolak sertifikat lapangan Waydadi, Sukarame pada Selasa (4/6) lalu ditunggangi oleh oknum tertentu.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MENURUT Herman, ada pihak yang sengaja membuat situasi memanas. Masyarakat sengaja dikompori oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,

namun Herman tidak menyebutkan secara jelas oknum yang dimaksud. “Inikan tanahnya milik Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kita akan gunakan untuk kepentingan umum, jadi jangan ragu dan jangan bimbang, nanti keburu diambil pengusaha lain," kata Herman, Rabu (5/9).

Dirinya menjelaskan, setelah disertifikat,lapangan tersebut akan diperbaiki oleh Pemkot untuk fasilitas olahraga. “Kami akan membuat lapangan sepak bola, sampai jogging track, itu fasum juga buat masyarakat," terangnya.

Herman pun menolak adanya tuntutan warga yang me-

Warga Eks Pasar Griya Tolak Tawaran Rusunawa Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TAWARAN Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung ditolak oleh warga eks Pasar Griya Sukarame. Warga beralasan tawaran yang ditawarkan Pemkot tidak memenuhi rasa keadilan.

Pasalnya, jika mereka harus menempati Rusunawa, warga akan kehilangan mata pencariannya yang selama hanya mengandalkan berjualan di Pasar Griya Sukarame.

“Warga menolak tawaran Rusunawa dan jaminan sekolah bagi anak-anak pengungsi. Karena kami melihat ada pelanggaran atas hak-hak ekonomi sosial dan budaya terhadap warga eks Pasar Griya Sukarame. Kalau mereka tinggal di rusunawa, bagaimana mereka akan mendapakan penghasilan,” kata Kepala Divisi Ekonomi Sosial LBH Bandar Lampung, Muhammad Ilyas saat menggelar jumpa pers di lokasi pengungsian Pasar Griya Sukarame di halaman DPRD Bandar Lampung, Rabu (5/9).

Ilyas menambahkan, dengan ditolaknya usulan tersebut maka warga bersama LBH dan mahasiswa dan organisasi buruh akan melakukan upaya litigasi menuntut hak dengan mengajukan gu-

gatan ke pengadilan.

Mereka akan menggugat Pemkot, DPRD, dan BPN Bandar Lampung yang dinilai sudah mengabaikan hak-hak warga negara.

“Kita tadi sudah sepakat untuk melakukan upaya litigasi, teman-teman jaringan buruh mahasiwa siap mengadvokasi warga, dan kami tinggal menunggu surat kuasa dari YLBHI dan warga,” tegasnya.

Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam mengatakan, tidak mempermasalahkan penolakan warga eks Pasar Griya Sukarame terhadap tawaran pemerintah.

“Terserah saja. Kalau mereka menolak, hak mereka. Kita mau apa dan tidak bisa kami paksakan,” tegas Badri saat dihubungi melalui telepon.

Terpisah, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandar Lampung, Nu’man Abdi mengatakan, jika warga menolak apa yang sudah ditawarkan Pemkot yang memberikan 16 unit rusunawa di tiga lokasi, itu merupakan hak warga.

“Itu hak warga kalau menolak. Kami tidak bisa paksakan, karena itu merupakan win-win solution yang sudah dihasilkan pada pertemuan Senin kemarin. Karena selain memberikan 16 unit Rusunawa, pemerintah juga menjamin keberlangsungan anak-anak Pasar Griya Sukarame untuk bersekolah,” kata Nu’man. (Farhan/Wanda)

7 Tahun Buron, Terpidana Kasus Korupsi Ditangkap Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BERAKHIR sudah tujuh tahun pelarian Hazairin (48), terpidana kasus korupsi pengadaan 59 jamban pada kegiatan Pelatihan Tepat Guna Bidang Air Bersih dan Kesehatan Masyarakat di desa miskin di Dinas Kesehatan Pemprov Lampung tahun 2009 yang merugikan negara Rp208 juta.

Tim gabungan Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung meringkusnya saat ia berada di rumahnya di Perumahan Kedamaian Asri di Kedamaian, Kecamatan Tanjungkarang Timur.

Sebelumnya, tim sudah mengintai Hazairin selama beberapa hari dan berhasil ditangkap pada Rabu (5/9) sektiar pukul 06.40 WIB. “Dia kami tangkap saat baru bangun tidur,” ujar Kasipenkum Kejati Lampung, Ari Wibowo.

Penangkapan tersebut merupakan program tangkap buronan (Tabur) 311 yang digulirkan Kejaksaan Agung.

“Saat ditangkap, ia tidak melawan. Di dalam rumah itu ada istri dan anaknya, tapi dia sempat berusaha mengecoh tim kejaksaan dengan

berpura-pura sakit. Kita cek kesehatannya oleh tim dan tidak ada masalah kesehatan, langsung kita bawa ke Kejati," ucapnya.

Ari melanjutkan, Hazairin ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejati Lampung sejak sudah diputus inkrah pada Tahun 2012 ketika Mahkamah Agung (MA) memutus perkaranya 253K/Pidsus/2012 dalam upaya tingkat Kasasi.

Mengetahui ia divonis dua tahun penjara serta denda Rp50 juta subsidair empat bulan dalam kasasi itu, Hazairin lantas kabur. Dalam dakwaan jaksa, ia merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Maret hingga Desember 2009 dalam kegiatan itu.

Dari hasil pemeriksaan, kata Ari, Hazairin berpindah -pindah tempat hingga empat kali.

Bahkan hingga keluar Lampung. "Jadi dia selama buron mengontrak rumah bersama keluarganya. Sudah empat kali pindah-pindah tempat dan terakhir dia pulang kerumah pribadi miliknya," terangnya.

Usai ditangkap, ia kemudian djebloskan ke Lapas Rajabasa Kelas IA Bandar Lampung untuk menjalani hukumannya. Sementara, untuk uang kerugian negara sudah dibayar. (Oscar)

minta agar lapangan tersebut disertifikat atas nama warga.

"Nggak ada ceritanya sertifikat atas nama rakyat, nanti siapa yang menyimpannya? Yang ada malah dijual. Ini mungkin ada yang benci dengan pribadi saya, saya minta jangan dikomporin," tegasnya.

Sementara, Sekretaris Kota (Sekkot) Bandar Lampung menambahkan, persoalan warga yang menolak sudah dijelaskan, sehingga tidak ada masalah lagi. "Kemarin sore kan pak Walikota sudah menemui warga, sudah dijelaskan rencana penataan lapangan Way Dadi kedepannya. Intinya bahwa ada miskomunikasi saja, dan hal

ini sudah selesai," ungkapnya.

Dia mengatakan, aset-aset Pemkot ini memang harus ditegaskan kepemilikannya, agar tidak menimbulkan persoalan kedepan. "Fasilitas umum ini harus disertifikatkan karena kalau tidak akan menjadi konflik,” kata Badri.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung, Trisno Andreas mengatakan, pihaknya memang akan membuat sertifikat atas dua lahan Fasum.

"Ada dua aset yang akan kita sertifikat, yaitu Lapangan Wayhalim dan Lapangan Waydadi, Sukarame," terangnya.

Trisno mengungkapkan, kedua aset tersebut memang tidak jelas asal usulnya. "Awalnya itu bukan aset pemkot, tidak tahu punya siapa. Tapi setelah ditelusuri itu adalah fasum sehingga pemkot boleh mengambil alih. Untuk luasannya saat ini sedang dihitung camat dan lurah," tandasnya.

Sebelumnya, ratusan massa yang mengatasnamakan warga Sukarame, menggelar demo di Lapangan Waydadi, Selasa (4/ 9). Sekretaris Koordinator Lapangan Aksi, Subhan mengatakan, massa yang terdiri dari 47 RT dari Kelurahan Waydadi, Waydadi Baru, dan Korpri Jaya ini menolak rencana sertifikat

Lapangan Waydadi oleh Pemkot Bandar Lampung.

"Kami menolak rencana tersebut karena dari dulu lapangan ini dikelola dan dipakai oleh masyarakat. Kami tidak mau tiba-tiba datang dan mengambil tanah ini, meski tetap dijadikan Fasum,” kata Subhan.

Dia menjelaskan, jika lapangan ini disertifikatkan oleh Pemkot maka kejadian Kampung Pasar Griya Sukarame akan terulang kembali.

“Lihat saja contohnya Kampung Pasar Griya Sukarame yang tadinya pasar tradisional malah jadi kantor kejaksaan, kami nggak mau seperti itu," tegasnya. (Farhan)

BERSITEGANG - TERLIHAT ratusan warga menghadang proses eksekusi salah satu rumah di kelurahan Waydadi, Sukarame oleh tim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (5/9).

Foto: Wanda/Kupas Tuntas

Eksekusi Rumah, Warga dan Aparat Nyaris Bentrok Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PROSES eksekusi rumah yang ada di jalan Pulau Damar Gang Delima 2 Nomor.

51 keluruhan Waydadi, Sukarame diwarnai aksi dorong dorongan antara warga dengan petugas eksekusi dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (5/9).

Pasalnya, ahli waris memohon agar proses eksekusi bisa ditunda, karena masih dalam proses naik banding.

Saat petugas eksekusi ingin mengambil barang-barang dari rumah tersebut, sempat terjadi aksi saling dorong antara warga dengan aparat kepolisian, dan juga petugas eksekusi rumah.

Ahli waris, Suhendri mengaku kecewa dengan ekse-

kusi ini terutama pada Bank Mega, lantaran saat lelang rumah seluas 300 meter persegi tersebut, tidak ada pemberitahuan ke pihaknya. Sehingga ia bersama keluarga melayangkan sanggahan permohonan meminta pertimbangan, agar ada negosiasi.

"Kami ini selalu berusaha tangan di bawah, kita memohon, karena dalam hal ini ahli waris dirugikan, sebab sebelumnya kami tidak mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu, tau-taunya rumah kami sudah disita seperti ini, jelas tidak adil bagi kami,” katanya.

Yang lebih kecewa lagi, kata dia, nilai rumah yang disita dengan sisa utang di Bank Mega jelas tidak masuk akal.

Karena menurutnya, sisa hutang yang harus dibayar ke bank sebesar Rp208 juta, tetapi rumah yang disita harganya

mencapai Rp1 miliar lebih.

“Tahun 2011, saya meminjam dari bank Mega sebesar Rp330 juta, namun ditahun 2013 tunggakan saya macet dengan sisa piutang senilai Rp208 juta, karena waktu itu bisnis saya hancur. Oleh karenanya Bank Mega menyita rumah saya dengan nilai Rp1 miliar ini, saya taksirkan dengan harga segitu, karena sesuai dengan NJOP yang ada di kelurahan Way Dadi," ujarnya.

Senada diungkapkan mantu pemilik rumah Maumuna, Joni Harahap, pihaknya juga sudah melayangkan surat sanggahan agar meminta pertimbangan, karena dalam hal ini ahli waris dirugikan.

"Kami terus berupaya nego ulang mencari jalan terbaik kita tetap pertahankan sampai warisan ini sampai titik darah

penghabisan," jelasnya.

Di tempat yang sama, Panitera PNTK Iyus Suryana mengatakan, pihaknya selama ini sudah memberikan peluang untuk bernegosiasi bermusyawarah, makanya juru sita PNTK melakukan eksekusi.

"Dalam aturan hukum tidak ada menangguhkan, karena sudah 4 bulan lalu tidak pernah diindahkan. Dan ini semua sudah sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku,” kata dia.

“Kita sudah berikan kesempatan pemilik rumah untuk itikad baik sampai Juni lalu, tapi tidak diindahkan, maka kami melakukan dan melaksanakan tupoksi dari pihak pemohon untuk eksekusi rumah dan terhitung dari hari ini (Rabu) harus mengosongkan rumah tersebut," tandasnya. (Wanda)

Pemasangan 200 Tapping Box Rampung Awal Oktober

Foto: Ist

AUDENSI - PEMKOT Bandar Lampung bersama Bank Lampung melakukan kerjasama atau nota kesepahaman untuk meningkatkan PAD Pemkot Bandar Lampung, di ruang rapat Walikota, Rabu (5/9).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) UNTUK menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Bandar Lampung resmi melakukan kerjasama atau nota kesepahaman dengan Bank Lampung. Salah satu kerjasamanya adalah pemasangan tapping box sebanyak 200 unit yang secara bertahap akan dipasang pada hotel, dan restoran di Bandar Lampung.

Herman mengatakan, pe-

masangan tapping box ini sesuai rekomendasi KPK beberapa waktu lalu saat berkunjung ke Pemkot.

“Pemasangan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan PAD melalui pajak dan retribusi.

Dengan kerjasama ini diharapkan pemasangan tapping box dapat dilakukan secepatnya,” kata Herman saat diwawancarai usai penandatanganan MoU antara Pemkot dan Bank Lampung, di ruang rapat Walikota, Rabu (5/9).

Ia menargetkan, paling lambat di awal Oktober men-

datang sejumlah 200 unit tapping box terpasang oleh Bank Lampung, dengan harapannya untuk optimalisasi adanya pendapatan daerah.

"Kalau bisa pemasangannya September, jadi Oktober sudah bisa kelihatan hasilnya.

Saya yakin pendapatan PAD naik dalam tiga bulan terakhir ini,” ungkapnya.

Adapun tapping box ini hendak dipasang di hotel, restoran, tempat parkir dan hiburan. Jika boleh 400 unit ini di tahun mendatang pun boleh terpasang semuanya,

sebab nantinya kelihatan yang rajin bayar pajaknya Dengan dipasangnya alat tersebut, Herman meminta kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Inspektorat, dan Camat untuk mengawasi penggunaam tapping box agar tidak dimatikan oleh oknum pengusaha nakal di jam-jam sibuk. "Saya minta pemasangan tapping box terus diawasi, jangan sampai ada yang dimatikan,” ungkapnya.

Sementara, Direktur Utama Bank Lampung Eria Desomsoni mengungkapkan, melalui kerjasama ini pihaknya akan memasang 400 tapping box.

Pemasangan ini akan dilakukan secara bertahap. "Tahap awal tahun ini kita pasang 200 unit, sisanya akan dipasang 2019. Ini tindak lanjut rekomendasi KPK dalam rangka mencegah kejahatan para wajib pajak. Mudah-mudahan ke depan kerja sama akan lebih besar lagi," ungkap Eria.

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya adanya tindak kejahatan Wajib Pajak. Maka dari itu harapannya dengan pemasangan tapping box ini bisa meningkatkan PAD, dan optimalisasi pendapatan daerah. (Farhan)

4

Kamis, 6 September 2018

DirekturUtama: Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

PemimpinRedaksi/ Penanggungjawab: Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

WakilPemimpinPerusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Lenistan Naenggolan Korwil : RedakturPelaksana: Tampan Fernando Redaktur: Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan BandarLampung: Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

LampungTimur: Surya Sanjaya.

LampungSelatan: Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

LampungTengah: Sutowo.

Pesawaran: Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

PesisirBarat: Nova.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro),Edwin.

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Indro Wibowo.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak), WidyaFirmadana, Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: NilaAyuKusumaDewi ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi,FrimaDayuSiallagan.

ManagerMarketing: Indah Dwi Putri.

Sekretaris Marketing : DesisoniaLiliaHadiputeri.

StafOnline: Mediyansyah(Koordinator), Aprohan,SigitPamungkas, Citra, Mita.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

DesainMedsos: DianPermana,Citra.

Photographer: YogaAdiPratama.

KupastuntasTV: PrayogoDanuPutra.

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

PRINGSEWU - TANGGAMUS - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Pengadaan Baju Seragam Sokli Kotaagung Terindikasi KKN Pengadaan seragam petugas Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan (Sokli) atau petugas kebersihan Tahun 2017 dan 2018, di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, diduga sarat dengan penyimpangan atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Tanggamus (Kupas Tuntas) DUGAAN penyimpangan tersebut diungkapkan oleh sejumlah petugas kebersihan Kotaagung meliputi tukang sapu, tukang angkut sampah, dan awak gerobak Sokli, kepada Kupas Tuntas, Rabu (5/9).

“Selama Tahun 2017 dan 2018, ada 50 lebih petugas Sokli di Kotaagung ini belum menerima baju kerja lapangan. Kalau Tahun 2016 kebawah, setiap tahun kami selalu dapat. Tapi dua tahun ini (2017-2018), baru dikasih sepotong baju kerja polos tanpa ada embel-embel tu-

lisan petugas kebersihan ataupun Sokli dibaju itu," kata seorang petugas kebersihan di Pasar Kotaagung yang enggan dituliskan namanya, diamini rekan-rekannya.

Dengan demikian, kondisi ini membuat nasib puluhan tenaga kebersihan itu semakin menyedihkan. Selain diupah Rp1.150.000/ bulan, mereka juga bekerja dengan pakaian lusuh dan robek akibat tidak pernah diganti selama lebih dari satu tahun terakhir.

“Kalau sebelumnya kami dapat jatah baju kerja lapangan itu lengkap, mulai baju, topi, sepatu sampai jas hujan. Dua tahun ini kami

cuma sekali dikasih Tahun 2017, itupun cuma baju doang," katanya.

Padahal kata dia, dari informasi yang mereka terima, pengadaan seragam Sokli itu setiap tahun dianggarkan dari APBD Kabupaten Tanggamus. “Saya sudah tanya sama orang kabupaten dan anggota dewan, katanya anggaran seragam buat Sokli itu ada setiap tahunnya. Tapi kok ga pernah ada realisasinya,"timpal petugas kebersihan lainnya.

Menurut para pekerja, yang mereka butuhkan bukan hanya sepotong baju yang paling harganya dibawah Rp100 ribu. Tetapi mereka juga membutuhkan beberapa sarana pendukung kerja lainnya, seperti wearpack, sepatu bot, topi, sarung tangan dan jas hujan.

Mereka juga mempertanyakan kejelasan ang-

garan pengadaan pakaian kerja untuk tenaga kebersihan yang tidak direalisasikan selama Tahun 2017 dan 2018. Padahal, sebelumnya, pakaian kerja diganti setiap tahun.

Terpisah, Salman, salah seorang aktivis di Tanggamus menyesalkan jika benar anggaran pengadaan seragam Sokli itu ada, tapi tidak direalisasikan. “Saya sudah kroscek sama orang-orang lama Kecamatan Kota Agung, mereka bilang anggaran itu selalu ada," katanya.

Dikatakannya, tindakan oknum pegawai Kecamatan yang tidak memberikan hak pekerja adalah perbuatan pidana. "Itu tidak benar.

Padahal kita ketahui bersama bahwa bersih atau tidaknya Kotaagung yang notabane ibukota Kabupaten Tanggamus ini tergantung dari petugas kebersihan itu sendiri," jelasnya. (Sayuti)

Nilai Tukar Rupiah Tak Pengaruhi Harga Kebutuhan

KAMTIBMAS

Polisi Sita 75 Liter Tuak TANGGAMUS - APARAT Polsek Sumberejo, Polres Tanggamus, menyita sebanyak 75 liter minuman keras (Miras) jenis tuak, dalam pelaksanaan razia kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) dari penjualnya berinisial SU (50) dan ED (30) di Pekon Sidorejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus.

Razia yang dipimpin langsung Kapolsek Sumbrerjo, AKP M.Samsari, Rabu (5/9) siang, merupakan tindak lanjut hasil Focus Group Discussion (FGD) Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma, pada Rabu (29/8) lalu.

"Dalam FGD Kapolres Tanggamus bersama Kakon dan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda pada Rabu 29 Agustus 2018 yang lalu, ada informasi penjualan tuak di Pekon Sidorejo tersebut," ungkap AKP M.Samsari usai kegiatan.

Lanjutnya, barang bukti tuak saat ini diamankan di Polsek Sumberejo guna dilakukan pemusnahan. "Terhadap penjualnya telah dilakukan pembinaan agar tidak menjual tuak kembali," ujarnya.

Samsari menegaskan, melalui razia K2YD tersebut diharapkan dapat meminimalisir gangguan Kamtibmas diwilayah hukumnya.

"Diharapkan tidak ada warga setempat yang mabuk-mabukan sehingga dapat terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Tanggamus," tandasnya. (Sayuti)

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

SITA TUAK – KAPOLSEK Sumberejo, AKP Samsari, menyita puluhan liter tuak dari penjualnya berinisial SU (50) dan ED (30), di Pkon Sidorejo, Kecamatan Sumberejo, Rabu (5/9).

Perahu Dihantam Ombak, Seorang Nelayan Tewas Pesisir Barat (Kupas Tuntas) SEORANG nelayan tewas saat sedang melaut di Pekon Padang Rindu, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat (pesibar). Itu disebabkan karena jukung (perahu) yang dipakai dihantam ombak di tengah laut.

Hal itu disampaikan Kapolsek Pesisir Utara, AKP Suhairi, Rabu (5/9). “Mayat ditemukan hari Rabu (5/9) sektiar pukul 07.00 WIB di tengah laut Pekon Padang Rindu, Kcamatan Pesisir Utara,” kata Suhairi.

Korban, kata Suhairi, atasnama Abdullah Madur (50), seorang nelayan, warga Pe-

kon Negeri Ratu, Kecamatan Pesisir Utara.

Suhairi menjelaskan, kronologis kejadian pada hari Rabu (5/9) sekitar pukul 06.00 WIB, korban berangkat dari Pelabuhan Gapura Pekon Negeri Ratu, dengan menggunakan jukung untuk menangkap ikan.

“Diperkirakan karena dihantam ombak, jukung yang digunakan korban pecah, kemudian terbalik sehingga korban tenggelam dan ditemukan sekitar pukul 07.00 WIB,” jelasnya.

Pasca kejadian tersebut, jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Jenazah sudah disemayamkan dirumah duka,” pungkasnya. (Nova).

STABIL – HARGA kebutuhan pokok di Pasar Tradisional di Kabupaten Tanggamus tidak terpengaruh dengan melemahnya nilai tukar rupiah, Rabu (5/9).

Foto : Sayuti/ Kupas Tuntas

Tanggamus (Kupas Tuntas) MELEMAHNYA nilai tukar rupiah atas dolar, tidak banyak berpengaruh terhadap harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Tanggamus. Meski saat ini nilai tukar rupiah tembus Rp15.029 per dolar AS, namum harga bahan pokok masih terpantau stabil.

Pantauan Kupas Tuntas, Rabu (5/9) di Pasar Kotaagung, Pasar Gisting dan Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, menemukan tidak ada perubahan signifikan terhadap harga barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, bawang, cabe, sayuran dan

lain sebagainya.

Beras misalnya, untuk beras medium harganya masih seperti harga sebelum lebaran Idul Fitri 2018 yaitu Rp100 ribu/sak isi 10 kg, demikian juga dengan beras premium masih te tap harga lama Rp115 ribu/ sak isi 10 kg.

Telur ayam ras justru mengalami penurunan harga cukup signifikan Rp8 ribu/ kg. Dimana sebelumnya harga telur tembus Rp30 ribu/kg, saat ini hanya Rp22 ribu/kg.

Demikian juga dengan bawang merah dan bawang putih, tidak ada kenaikan harga dari sebelumnya yaitu bawang merah Rp20 ribu/kg dan bawang merah juga Rp20 ribu/kg.

Komoditas lainnya juga seperti bumbu, cabai rawit

misalnya, masih bertahan diharga Rp50 ribu/kg, hal yang sama juga terjadi pada bawang putih Rp28 ribu/kg.

“Alhamdulillah, meski katanya rupiah melemah ke angka terendah Rp15 ribu sekian atas dolar Amerika, tapi tidak ada pengaruh sama harga kebutuhan pokok, harganya masih stabil, ga ada kenaikan, malah telur turun Rp8 ribu/kg," kata Sarif, seorang pedagang sembako di pasar Kotaagung, Rabu (5/9).

Toni, seorang pedagang bumbu dan sayur di Pasar Talang Padang, mengaku, hiruk-pikuk semakin kuatnya dolar Amerika atas rupiah, tidak berpengaruh pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, bumbu dan sayuran.

"Kalaupun harga cabe rawit masih tinggi Rp50 ribu, itu harga lama dan penyebabnya karena pasokan berkurang," kata dia.

Senada dengan itu, Upik, seorang pedagang kebutuhan pokok di Pasar Talang Padang, mengatakan, selain tidak berdampak kepada kenaikan harga-harga, melemahnya rupiah juga tidak berpengaruh pada daya beli masyarakat.

"Pembeli seperti biasa, ramai, apalagi ini musim orang hajatan. Hanya gas elpiji mungkin yang naik," kata dia.

Harga daging sapi juga sampai berita ini diturunkan masih normal yaitu Rp100 ribu/kg. Kenaikan memang terjadi pada kedelai impor dari Rp7 ribu/kg menjadi Rp8 ribu/kg. (Sayuti).

Ratusan Ayam di Lampung Barat Mati Mendadak Lampung Barat (Kupas Tuntas) RATUSAN ayam ternak di Pekon Sukarame, Ke-

camatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat (Lambar), tiba-tiba mati. Hal tersebut diduga ratusan ayam tersebut terserang penyakit Tetelo (virus me-

Foto : Nova/Kupas Tuntas

EVAKUASI – APARAT kepolisian dibantu warga setempat saat mengevakuasi Abdulah Madur (50), seorang nelayan yang tewas usai perahunya diterjang ombak, Rabu (5/9) pagi.

matikan pada unggas).

“Berdasarkan hasil kunjungan staf saya dan setelah kita lakukan pemeriksaan dilapangan, ratusan ayam yang mati itu terserang penyakit Newcastle disease atau yang lebih dikenal penyakit Tetelo," kata Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Tri Umaryani, Rabu (5/9).

Dijelaskannya, penyakit Tetelo sendiri merupakan penyakit besar yang fatal dan mematikan pada hewan.

Namun tidak berbahaya bagi manusia, akan tetapi sifatnya mewabah, sehingga pihaknya mengimbau terhadap masyarakat yang mempunyai hewan ternak agar mengandangkan ternaknya untuk menghindari terjadinya hal yang sama.

“Seperti yang sering kita sampaikan di setiap pertemuan, agar masyarakat menjaga kebersihan kandang hewan peliharaannya, Sehingga dapat mengantisipasi terjadinya penyakit," imbaunya.

Ia menambahkan, pihak dinas sudah memberikan desinpektan kepada masyarakat untuk disemprotkan ke kandang guna memutus tali rantai penyakit atau virus yang ada.

"Perlu saya sampaikan juga bahwa bagi yang mempunyai ternak, jika ternaknya terkena penyakit tersebut, masih bisa dikonsumsi. Dengan catatan harus dimasak dengan matang untuk membunuh virus yang ada," pesannya. (Iwan).

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA - WAY KANAN

Kamis, 6 September 2018

5

Anggota Polres Pesawaran Berprestasi Terima Reward Pesawaran (Kupas Tuntas)

Kejari Siap Usut Dugaan Korupsi Dana Desa Tiyuh Tirta Kencana Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang (Tuba) menyatakan siap mengusut dugaan penyelewengan dana desa (DD) Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba).

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) KESIAPAN untuk menyelidiki dugaan tersebut setelah jaksa menerima laporan dari Forum Wartawan Media Harian Tulangbawang Barat Bersatu (FW-MHTB), Rabu (5/9) siang.

“Ya laporannya sudah ada masuk ke kami dai penggiat sosial kontrol di Tubaba.

Kita siap menindaklanjuti laporan dugaan penyelewengan DD Tiyuh Tirta Kencana,” kata Kasi Pidsus Kejari Tuba, Husni Mubaroq.

Ia mengaku, sebelum me-

lakukan penyelidikan lebih jauh, perlu dikoordinisikan terlebih dahulu dengan pimpinannya. “Laporan tersebut akan kita sampaikan ke Kajari, berdasarkan datadata yang kami terima. Yang jelas, setiap ada laporan ke kami terkati dugaan korupsi, pasti akan kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Terpisah, FW-MHTB melalui sekretarisnya, Samsuri, usai menyampaikan laporan di Kejari Tuba, mengatakan, bahwa pengelolaan DD Tiyuh Tirta Kencana Tahun 2016-2017, diduga ada indikasi Korupsi.

“Laporan kami tadi (ke-

Foto : Irawan/Kupas Tuntas

BERIKAN DATA – FW-MHTB memberikan data dugaan penyelewengan Dana Desa Tiyuh Tirta Kencana kepada Kejari Tuba, Rabu (5/9).

marin) sudah disampaikan ke Kejari. Berhubung Pak Kepala Kejari dan Kasi Intelnya sedang di Kejati, maka laporan diterima langsung oleh Kasi Pidsus (Pidana Khusus),"kata Samsuri.

Untuk diketahui, dugaan penyalahgunaan DD di Tiyuh Tirta Kencana Tahun Anggaran 2016 dan 2017, yakni

pembangunan jalan onderlagh. Kemudian, pembangunan sumur bor selama dua tahun berselang. Selama dua tahun itu juga, keberadaan Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) tidak diketahui keberadaannya baik pengurus maupun implementasinya atau terindikasi fiktif. (Irawan).

DPRD: Audit Keuangan PDAM Way Tuba Tulangbawang (Kupas Tuntas) TERKAIT banyaknya permasalahan keuangan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Tuba, DPRD Tulang Bawang (Tuba) dari Komisi II menyarankan dilakukan audit terhadap perusahaan tersebut.

Hal itu disampaikan Novi Marzani selaku Wakil Ketua Komisi II DPRD Tuba, Rabu (5/9). Novi mengatakan, dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di PDAM Way Tuba, tentunya patut dicurigai mengenai manajemen dan keuangannya selama ini.

“Kalau menurut saya harus dilakukan audit dulu terkait keuangan di PDAM Way

Tuba itu. Mulai dari Tahun 2013 sampai sekarang. Sebab, sudah terlalu banyak permasalahan-permaslahan yang ada. Berapa uang yang masuk, begitu juga uang yang keluar, jadi biar jelas," kata Novi kepada Kupas Tuntas.

Apalagi, kata Novi, ia mendengar kabar kalau Direktur PDAM Way Tuba yang sekarang akan mengundurkan diri. “Jadi, jangan sampai hal ini terkesan lepas dari tanggung jawab terhadap permasalah yang ada. Kabarnya Pak Donal (Direktur PDAM Way Tuba) sudah mengajukan surat pengunduran diri ke Bupati, kalau begini kan terkesan dia mau lepas dari tanggung jawab,” ujarnya.

Tetapi, lanjut Novi, sebelum adanya pergantian,

harus dilakukan audit terlebih dahulu dari Tahun 2013, mulai dari jaman Direktur yang lama hingga sekarang.

Karena menurutnya, apa yang terjadi di PDAM Way Tuba memang harus jadi perhatian penting.

"Saya berharap kepada Pemda, kedepannya semua instalasi dan saluran air yang ada di wilayah Tuba harus segera diperbaiki.

Karena kalau dibiarkan begitu saja, maka lambat laun akan lebih parah, apalagi ini saya mendapat informasi bahwa jumlah konsumen semakin hari semakin berkurang, yang tadinya jumlahnya 1.500 berkurang menjadi 886 konsumen saja, kalau begini kan jelas, apa permasalahannya,” bebernya.

Dikatakannya, hal itu di-

perparah antara pemasukan dan pengeluaran tidak berimbang, dimana pengeluaran per bulan sekitar Rp90 juta, sedangkan pemasukan hanya rata-rata Rp26 juta. “Masa mau disubsidi terus sama Pemda, kapan mandirinya.

Kalau bisa kan harapan kita malah dapat menyumbangkan PAD nya ke pemerintah.

Hal ini kembali lagi ke manajemennya,” sesalnya.

Kedepannya, tambah Novi, Pemda harus segera mengambil sikap tegas agar tidak berlarut-larut dengan permasalahan yang ada di PDAM Way Tuba, termasuk gaji karyawan yang belum dibayarkan serta pengelolaan air yang sesuai standar agar konsumen dapat nyaman mendapatkan air yang baik. (Edwin).

Biro Sarpras Polda Cek Randis

truck, satu unit bus, tiga unit minibus Isuzu Elf, dan kendaraan taktis armor water canon (AWC), serta 320 delapan pucuk senjata api dinas,” kata Husno.

Dikatakan Husno, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui secara detail kondisi randis dan senpi dinas Polri yang di serahkan Polda Lampung apakah benar-benar dirawat Way Kanan atau tidak untuk diopera(Kupas Tuntas) sionalkan oleh personil Polres Way Kanan, guna menPOLRES Way Kanan kedukung kedinasan. datangan tim supervisi dari Sementara itu, Kapolres Biro Sarpras Polda Lampung.

Way Kanan, AKBP Doni Kedatangan tim yang diWahyudi, mengatakan, pepimpin Kameriksaan bag Fasilitas tersebut diladan Kontrukkukan untuk Pengecekan si (Faskon) mendukung Sarpras Polpelaksanaan ini sangat da Lampung, tugas dalam penting bagi AKBP Habi memberikan Kusno, untuk pelayanan personil mengecek kepada mayang mengkelengkapan syarakat.. gunakan kendaraan "Pengecekan dinas (ranini sangat penkendaraan dis) di Mapolting bagi perdan senpi res tersebut, sonil yang Rabu (5/9). menggunadinas, me“Hari ini kan kendarangingat (kemarin), an dan senpi perawatansaya bersadinas, mengima Kabag ngat perawanya yang Peralatan Bitannya yang jarang dilaro Sarpras, jarang dilakuAKBP Medi kan dengan kukan Iswanda, betujuan meraserta tim sakan pengmelakukan gunaanya sepemeriksaan perti halnya kelengkapan randis Polres milik sendiri dan memperWay Kanan, terdiri dari 190 hatikan kondisi kendaraan unit randis roda dua dan 11 mulai dari mesin sampai unit mobil sedan, 12 unit kelengkapan,” jelasnya.

(Indro). randis double cabin, satu unit

“

“

Foto : Reza/Kupas Tuntas

BERI REWARD – KASAT Lantas Polres Pesawaran, AKP Ridho, memberikan reward kepada anggotanya yang berprestasi, di Pos Polantas Tugu Coklat, Rabu (5/9).

KEPALA Satuan (Kasat) Lalu Lintas (Lantas) Polres Pesawaran, AKP Ridho Rafika, memberikan reward kepada anggotanya yang berprestasi dalam melaksanakan tugas selama sepekan terakhir, Rabu, (5/9).

Pemberian reward tersebut diberikan karena dinilai paling rajin dalam kurun waktu satu minggu. “Langkah itu kita ambil, juga untuk memotivasi personil lainnya, agar giat melaksanakan tugas dengan ikhlas, benar dan berkualitas," kata Ridho.

Mantan Wakasat Lantas Polresta Bandar Lampung ini, mengatakan, untuk anggotanya yang mendapatkan reward jangan merasa bangga dengan apa yang diberikan, namun tetaplah berusaha dalam melaksanakan tugas dengan maksimal.

"Dengan adanya pemberian reward ini, saya harapkan setiap anggota Sat Lantas Polres Pesawaran dapat mencontoh rekannya yang mendapat reward dan

semakin giat bekerja serta para personil yang mendapat reward dapat menjadi panutan bagi rekan-rekan kerjanya," pesannya.

“Pemberian reward kepada personil yang berprestasi sesuai dengan Postur Polri yang diharapkan point ketujuh yaitu Reward and Punishment," tambahnya.

Ridho juga mengimbau kepada masyarakat, agar patuh kepada hukum, tentang pentingnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

Karena dengan taat dan patuh pada aturan berlalu lintas, dapat menjaga diri sendiri dan orang lain.

“Karena dalam berkendara itu, kita tidak sendiri, ada pengguna jalan lainnya, kalau ada masyarakat yang masih melanggar, akan kami tindak tegas," tegasnya.

Untuk diketahui, anggota yang mendapatkan reward yakni Bripka Agus Sentosa, Brigpol Arie Firmansyah untuk tindakan tilang terbanyak, dan anggota yang mendapatkan Punishment, Bripka Ariyanto Wibowo, Bripda Doni F untuk tilang yang paling sedikit. (Reza)

Pemkab Kembangkan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Kayu Karet Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) terus mencari cara guna meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program peningkatan perekonomian.

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) Kali ini, Pemkab berencana akan memberdayakan masyarakat melalui Ekonomi Kreatif, yakni pengolahan kayu karet menjadi bahan kerajinan yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Tubaba, Umar Ahmad, melalui Asisten II Bidang Pengembangan Pembangunan Setdakab Tubaba, Syakib Arsalan, usai melakukan kunjungan studi ke Perusahaan Pengolahan Kayu Karet PT. Puncak Menara Hijau Mas, Kabupaten Lampung Utara.

Foto : Ist

KUNJUNGAN – BUPATI Tubaba, Umar Ahmad, didampingi wakilnya, Fauzi, melakukan kunjungan ke perusahaan pengolahan kayu karet di Kabupaten Lampung Utara, Rabu (5/9).

Syakib menjelaskan, kunjungan Bupati Tubaba dan wakilnya ke perusahaan pengolahan kayu karet ter-

sebut, karena tertarik untuk menggerakkan masyarakat agar berkreatifitas mengolah kayu karet seperti di

perusahaan tersebut.

“Ya, kita mendorong agar ekonomi kreatif dengan bahan dasar kayu karet dapat ditumbuhkan di Kabupaten Tubaba, dan pihak perusahaan siap untuk menyuplai bahan setengah jadi," kata Syakib, Rabu (5/9).

Pengolahan kayu karet tersebut, kata Syakib, dimulai dari kerjasama dengan pihak perusahaan yang awalnya bahan dasar dikirim dari perusahaan tersebut.

Nantinya, Pemkab Tubaba juga berencana akan mengembangkan perusahaan tersebut supaya membuka cabang di Kabupaten Tubaba.

“Akhirnya menuju kesa-

na, kalau perusahaan juga ada di Kabupaten Tubaba, maka lapangan kerja pun semakin luas," terangnya.

Dikatakan Syakib, kayu karet yang dimaksud akan dijadikan berbagai aneka macam kerajinan yang tentunya bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Yang akan kita mulai dari menjadikan ekonomi kreatif kayu karet sebagai master piece produk kerajinan yang bersumber dari Kabupaten Tu b a b a sendiri, Insha Allah bagi yang berminat dapat kita arahkan untuk menuju ke sana," tandasnya. (Irawan).

6

Kamis, 6 September 2018

LAMPUNG UTARA

DPRD Sahkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 Lampung Utara (Kupas Tuntas) TEKEN RAPERDA - BUPATI Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, didampingi Wakilnya Sri Widodo, bersama Wakil Ketua I DPRD setempat Nurdin Habim, saat menandatangani pengesahan Raperda tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lampung Utara Tahun 2017, kemarin.

Foto: Ist

Program PTSL Baru Terealisasi 25 Persen Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) baru terealisasi 25 persen dari target yang ditetapkan.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) KEPALA Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Lampung Utara, Agus Purwanto, menjelaskan pencapaian program PTSL baru mencapai 15 ribu sertifikat dari target sebanyak 50 ribu sertifikat.

"Dari target 50 ribu sertifikat yang ditentukan, baru tercapai 15 ribu saja. Untuk it uterus kita kejar agar target yang ditetap-

kan bisa tercapai," kata Agus Purwanto usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) PTSL di Ruang Siger Pemkab Lampung Utara, Rabu (5/9).

Menurutnya, saat ini pihaknya terus melakukan upaya dengan mensosialisasikan program tersebut ke bawah, untuk menyakinkan masyarakat bahwa pembuatan sertifikat itu benar ada.

Bahkan lanjutnya, pihak BPN setempat juga telah melakukan program sosialisasi ke tingkat desa secara langsung dan itu telah berjalan di beberapa desa yang diikuti oleh kepala desa bersama perangkat desanya.

Upaya itu, sambung dia, dalam rangka meyakinkan masyarakat bahwa program

Foto: Sarnubi/Kupas Tuntas

BERI KETERANGAN - KEPALA BPN Kabupaten Lampung Utara, Agus Purwanto, memberi keterangan seputar program PTSL usai mengikuti rapat dengan jajaran Pemkab setempat, Rabu (5/9).

dari pusat yang digalakan BPN ini memakan waktu sangat singkat hanya 14 hari sertifikat tanah sudah jadi.

“Program PTSL untuk mengurangi sengketa batas, seng-

keta kepemilikan dan sengketa lainnya. Kami minta seluruh kepala desa agar dapat saling bekerja sama dan meyakinkan warganya untuk ikut program ini,” ungkapnya. (Sarnubi)

DPRD Kabupaten Lampung Utara mengesahkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara TA 2017 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD setempat, kemari .

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I Nurdin Habim dan dihadiri 30 orang anggota dari 45 anggota DPRD setempat serta Bupati Agung Ilmu Mangkunegara bersama Wakilnya Sri Widodo.

Juru bicara Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPRD Lampung Utara, Romli, dalam laporannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 tetap mengacu kepada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung.

Panja juga memberikan sejumlah masukan dan catatan kepada Pemkab setempat.

Diantaranya agar pemerintah setempat kedepannya lebih berhati-hati dalam merencanakan asumsi pendapatan dan penerimaan. Kemudian minta Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat melakukan efisiensi anggaran terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam kesempatan itu, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara menyampaikan ungkapan terima kasih dan penghargaan atas

kerja keras DPRD Lampung Utara dalam melakukan pembahasan hingga disahkannya Raperda tersebut.

Disebutkan, berbagai tahapan dan proses pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 telah dapat diselesaikan bersama.

Menurutnya, ini adalah wujud kepedulian akan tanggung jawab kita bersama dari segenap pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, yang telah bersinergi dengan pemerintahan daerah dalam menyelesaikan pembahasan LKPJ Bupati Lampung Utara tahun Anggaran 2017 guna mendapatkan rekomendasi DPRD Kabupaten Lampung Utara,” kata Bupati.

"Atas nama koordinator pelayan masyarakat, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada segenap pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat, yang telah bekerja keras dalam meneliti, mengkaji, dan membahas secara seksama, sehingga berbagai koreksi, saran, dan masukan telah dapat menyempurnakan LKPJ Bupati Lampung Utara tahun Anggaran 2017," papar Bupati.

Dalam kesempatan itu pula bupati mengajak untuk senantiasa dapat bekerja sama. Karena dengan bekerjasama, menyatukan persepsi dalam mengabdi dan melayani masyarakat. "Dengan begitu Kabupaten Lampung Utara akan semakin kuat, hebat dan bermartabat," ungkapnya. (Sarnubi)

LAMPUNG TIMUR

Bupati Chusnunia Support Petani Lada Kendati menjadi daerah penghasil lada, fakta tersebut tidak serta merta membuat para petani merasa makmur.

Pasalnya, hingga saat ini harga komoditas perkebunan tersebut belum menunjukkan perbaikan.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) HARGA lada masih jauh dari harapan petani, khususnya bagi mereka yang hanya menggantungkan hidup pada tanaman merambat tersebut.

Menjawab kegelisahan para petani, Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim tetap berupaya memberikan support atau dukungan, salah satunya dengan tetap menggelar Festival

Lada Hitam yang dipusatkan di Desa Putra Aji II, Kecamatan Sukadana, Rabu (5/9).

"Bapak ibu, harap bersabar.

Jangankan bupati atau gubernur, presiden pun didatangi petani lada dan jawabannya sama. Kita tidak bisa menentukan harga lada, karena harga lada ditentukan oleh pasar. Yang bisa kita lakukan adalah mendampingi para petani supaya tidak parah-parah amat situasinya," ujarnya.

Chusnunia tetap mendorong petani lada agar tidak beralih pada komoditas lain, karena sejak dulu Lampung Timur adalah salah satu daerah penghasil lada terbesar di Provinsi Lampung. Adapun support yang bisa diberikan misalnya penyediaan bibit lada varietas unggul yang bisa dimanfaatkan untuk peremajaaan tanaman yang sudah tidak produktif.

“Kalau masalah bibit, sudah

KRIMINAL

Penyalahgunaan Narkoba Meningkat LAMPUNG TIMUR - BADAN Narkotika Nasional (BNN) Lampung Timur mendeteksi penyalahgunaan narkoba tahun 2018 sebanyak 2,7 persen dari jumlah penduduk, atau sekitar 3.000 orang.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yakni 1,7 persen. Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Lamtim, Johan Ibrahim, mengatakan Kabupaten Lampung Timur masuk zona merah peredaran narkoba setelah Tegineneng (Pesawaran) dan Kotabumi (Lampung Utara). "Kepengurusan BNN Lamtim dilantikan 15 September 2016. Saaat itu kami mendapat perintah masuk ke Jabung. Benar-benar zona merah. Lalu kami buktikan bahwa ada beberapa anak SD menghirup lem," ungkapnya, saat menggelar sosialisasi di Hotel Yestoya Way Jepara, Rabu (5/9).

Dikatakan, peredaran narkoba di Lampung Timur lebih cenderung ke sabu-sabu dengan presentasi sekitar 70-80 persen. Sedangkan untuk penggunaan ganja dan narkotik lainnya hanya sedikit.

Sejauh ini, lanjut Ibrahim, BNN Lampung Timur belum melakukan pengaman. Tetapi lebih mengupayakan pencegahan bahaya narkoba dan rehabilitasi ke semua kecamatan. Bahkan, setiap ada kesempatan, BNN selalu berupaya menyempatkan waktu untuk sosialisasi terkait bahaya narkoba. “Siapapun juga boleh mengundang kami untuk sosialisasi," ujarnya. Diakui Ibrahim, kendala BNN Lampung Timur hingga saat ini adalah progres rehabilitasi yang sepi peminat.

Umumnya, warga takut melapor sehingga untuk sembuh dari bahaya narkoba terasa lebih sulit. Padahal, BNN menjamin tidak akan memproses secara hukum terhadap para pecandu yang benar-benar ingin lepas dari jerat narkoba. Proses rehabilitasi pun bisa dijalani tanpa perlu mengeluarkan biaya alias gratis. (Jaya)

kita anggarkan di anggaran Pemkab Lampung Timur. Saya ingin lebih mendalam, tapi ternyata usulannya adalah bagaimana supaya petanipetani kita ditambah alat untuk bikin pupuk organik. Dan soal itu, kita sudah ada. Nanti akan kita berikan satu unit untuk Desa Putra Aji II, dan akan ditambah lagi di tahun 2019," janjinya.

Terkait Festival Lada Hitam sendiri, Chusnunia menjelaskan bahwa salah satu tujuan diadakannya kegiatan ini ialah untuk menyemangati para petani agar lebih giat bekerja. Ia pun mengucapkan terimakasih karena sambutan warga pada kegiatan ini cukup meriah.

"Kalau nanti ada aspirasi lagi yang berkenaan dengan pertanian, silakan disampaikan.

Tapi tidak mungkin kalau 100 persen dituruti dan diwujudkan, karena bergilir dengan daerah lain," tandasnya. (Adv)

Foto: Ist

TEKEN KERJASAMA - BUPATI Lamtim, Chusnunia Chalim, menandatangani naskah perjanjian kerjasama pelaksanaan klinik pendampingan konsultasi desa (mobil clinic) yang merupakan hasil kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Fakultas Ilmu Pemerintahan (FISIP) Unila, kemarin.

Bupati Lamtim Teken Kerjasama Mobil Clinic Lampung Timur (Kupas Tuntas) BUPATI Lampung Timur, Chusnunia Chalim, menandatangani naskah perjanjian kerjasama dalam rangka pelaksanaan klinik pendampingan konsultasi desa (mobil clinic) yang merupakan hasil kerjasama antara Pemkab Lampung Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Fakultas Ilmu Pemerintahan (FISIP) Unila.

Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama dilakukan bersamaaan dengan Bursa Inovasi Desa di Gedung Pusiban komplek perkantoran Pemkab Lamtim, Rabu (5/9).

Pada kesempatan itu, Chusnunia menyarankan agar setiap desa di Lampung Timur dapat mandiri dalam segala segi. “Kita berharap desa-desa di sini bisa mandiri, menuju mandiri dalam segala hal termasuk soal keuangan dan anggaran,” ujarnya.

Chusnunia juga menekankan arti penting efisiensi dalam penggunaan anggaran. Sebagai pemimpin di Lampung Timur, saya tidak ingin menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting atau membelanjakan untuk sesuatu yang tidak berguna,” tegasnya.

Ia menegaskan, pihaknya hanya akan menganggarkan dana jika betul-betul membawa manfaat positif untuk

desa-desa di Lampung Timur. “Kalau tidak ada manfaat, tidak akan dianggarkan sama sekali,” tandasnya.

Klinik pendampingan konsultasi desa atau mobil clinic sendiri dimaksud sebagai wadah yang berfungsi membantu pengelolaan Dana Desa (DD) serta memfasilitasi berbagai kendala dan permasalahan yang ada di seputar pelaksanaan DD yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

Selain melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama, pada kesempatan tersebut jga dilakukan pula pemberian penghargaan kepada Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga; dan Desa Braja Luhur, Kecamatan Bra-

ja Selebah; atas partisipasinya dalam Bursa Inovasi Desa. Secara simbolis, penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Timur, Syahrudin Putera.

Untuk diketahui, Bursa Inovasi Desa merupakan wadah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dipetik dari hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Baik yang sudah ada atau terbaru, dalam bentuk barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan. Bisa melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumberdaya manusia, ekonomi atau sosial budaya. (Adv)

Kamis, 6 September 2018

LAMPUNG TENGAH

DPRD Gelar Paripurna Pengangkatan Wakil Ketua

Loekman Minta PJLT Awasi Kinerja Pejabat Wartawan yang tergabung dalam Paguyuban Jurnalis Lampung Tengah (PJLT) diminta turut membantu mengawasi kinerja para pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Tengah (Lamteng).

Lampung Tengah (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

DIAMBIL SUMPAH - KETUA Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengambil sumpah pengangkatan Raden Sugiri sebagai Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD setempat, Rabu (5/9).

DPRD Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda peresmian pengangkatan Raden Sugiri sebagai Wakil Ketua DPRD Lamteng masa jabatan 2014-2019 di Gedung DPRD setempat Rabu (5/9).

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) RADEN Zugiri diangkat menjadi Wakil Ketua DPRD Lamteng menggantikan Natalis Sinaga yang saat ini menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sambutanya, Gubernur Lampung yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Theresia Sormin

mengatakan, lembaga DPRD dan pemerintah daerah mempunyai hubungan yang setara, maka itu didalam bekerja wajib menjaga hubungan yang harmonis.

"Saya berharap penggunaan hak-hak DPRD digunakan secara baik dan benar sesuai dengan hukum saat ini," kata Theresia.

Sementara itu, Wakil Bupati Lamteng, Loekman Djoyosoemarto, berharap dengan diangkatnya Raden Sugiri menjadi Wakil Ketua

DPRD dapat membawa hubungan yang lebih baik lagi antara eksekutif dan legislatif.

Menurut Loekman, hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif akan membantu mem perlancar jalannya ronda pemerintahan . “Hubungan baik ekskutif dan legislatif sangat penting.

Sehingga jalannya roda pemerintahan juga akan semakin baik dan lancar,” kata Loekman.

Rapat paripurna dihadiri langsung Ketua DPRD Lamteng Ahmad Junaidi Sunardi, dan 26 dari 46 anggota DPRD Lamteng serta jajaran pejabat esselon II di lingkungan Pemkab Lamteng. (Adv)

7

HAL itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Lamteng, Loekman Djoyosoemarto, saat melantik pengurus PJLT. Instruksi Loekman ini juga sebagai bentuk apresiasi Pemkab Lamteng) atas terbentuknya PJLT. "Jangan hanya mengoreksi dan mengkritik pejabat pemerintah saja, saya minta Paguyuban Jurnalist Lampung Tengah juga melakukan pengawasan terhadap jajaran kita dilapangan saat melakukan pelayanan pemerintahan dibawah," kata Loekman pada acara pengukuhan pengurus dan anggota PJLT masa bakti 2018-2021 yang berlangsung di Nuwo Balak Gunungsugih, kemarin.

Menurut Loekman, dirinya tidak pernah alergi dengan wartawan. Ia selalu terbuka kepada awak media yang datang kepadanya.

Karena menurutnya, tidak ada alasan untuk menolak kehadiran para pemburu berita, karena setiap wartawan yang ingin bertemu tentu karena ada keperluan.

"Silahkan rekan-rekan media mengoreksi dan mengkritik kinerja kami. Saya akan tampung semuanya,

selagi koreksi dan masukan itu positif dan sifatnya untuk membangun Kabupaten Lampung Tengah menjadi lebih baik," paparnya.

Ia juga berharap, dengan terbentuknya organisasi PJLT seluruh kegiatan dan kualitas pembangunan pemerintahan yang berjalan dapat lebih terjamin lagi pelaksanaannya. Sehingga, hasil pembangunan infrastruktur di Lamteng akan berdampak positif pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Wabup pun minta para awak media yang tergabung dalam wadah PJLT dapat turut menggelorakan semangat gotong royong dan mempelopori kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial di kalangan masyarakat.

"Harapan saya kepada

PJLT, semoga ke depan kita dapat bekerja sama dan bersinergi untuk membangun Kabupaten Lampung Tengah yang kita cintai ini.

Pada dasarnya mitra pemerintah yang paling pertama adalah media masa.

Karena melalui pemberitaan yang disajikan, dapat membuat daerah jadi baik," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PJLT, Zulkifli, mengatakan terbentuknya organisasi PJLT sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kreatifitas para wartawan yang tergabung di dalamnya.

"Kami berharap para pengurus dan anggota PJLT dapat menjadi wartawan yang amanah terutama dalam menjalankan tugas jurnalistiknya," ungkapnya.

Zulkifli menegaskan, PJLT siap bersinergi dan bergandengan tangan dengan pemerintah dalam membangun Kabupaten Lampung Tengah menjadi lebih baik lagi ke depannya. (Towo)

Foto: Towo/Kupas Tuntas

PJLT DIKUKUHKAN - WABUP Lamteng, Loekman Djoyosoemarto, mengukuhkan pengurus dan anggota PJLT masa bakti 2018-2021 yang berlangsung di Nuwo Balak Gunungsugih, kemarin.

LAMPUNG SELATAN

Polres Ringkus Dua kurir Ganja Polres Lampung Selatan ungkap pengiriman narkoba jenis ganja lewat jasa pengiriman paket jasa Indah Cargo.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PAKET ganja tersebut ditangkap pada hari Jum’at (31/8) lalu di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Pengiriman paket ganja kering sebesar 5 kilogram dalam paket itu dilakukan oleh Hafid Bin Fahlum Salim dan Muhammad Zen Bin Rochim.

"Ganja tersebut mereka kirim melalui kendaraan paket dari PT. Indah Cargo Logistic. Anggota Sat Narkoba menghentikan ken-

daraan boks jenis truk Mitsubishi bernopol BM 8098 JU. Dilakukan pemeriksaan dan saat dibuka ternyata paket tersebut berisikan bungkusan koran yang didalamnya terdapat ganja seberat 5 Kg," kata Kapolres Lamsel AKBP Muhammad Syarhan saat melakukan ekspose di Mapolres setempat, Rabu (5/9).

Kapolres M Syarhan menjelaskan, modus operandi yang dilakukan kedua pelaku dengan membungkus ganja menggunakan plastik warna biru dan dibungkus kembali dengan kertas koran dan dililit lakban cokelat. Kemudian dikemas dalam sebuah kotak box plastik warna putih fan dan dimasukan kedalam sebuah kardus bekas minuman mineral Aqua.

"Kemasan kardus tersebut diberi nama alamat pengirim dan penerima serta

Lampung Selatan

didalam keterangannya berisikan makanan," ungkap Syarhan.

Setelah dilakukan penyelidikan, barang tersebut berasal dari Aceh dan akan dikirim ke Jakarta dengan menggunakan jasa paket pengirimana barang.

Selanjutnya, polisi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan dua orang tersangka yakni Hafid dan Muhammad Zen. "Mereka ditangkap saat akan mengambil barang haram tersebut, ” katanya.

Akibat perbuatannya itu, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 114 dan 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Berdasarka pengakuan tersangka, sudah 7 kali melakukan pengiriman narkotika jenis ganja dengan modus pengiriman yang berbeda yakni menggunakan jasa kantor pos dan paket. (Edu)

Plt Bupati Nanang Minta Kades Gunakan DD Dengan Baik

Foto: Ist

LANTIK - Plt Bupati Lamsel, Nanang Ermanto, melantik Ishadi Hanafi sebagai Kepala Desa Gedung Harapan di Lapangan Gedung Harapan, Rabu (5/9).

Plt Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Nanang Ermanto, mengingatkan kepala desa agar memanfaatkan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) dengan baik. Sehingga, bisa membangun desa lebih maju dan sejahtera.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas)

ESKPOSE KAPOLRES Lamsel AKBP Muhammad Syarhan memimpin ekspose pengungkapan kasus pengiriman ganja seberat 5 Kg di Mapolres setempat, Rabu (5/9).

Foto: Edu/ Kupas Tuntas

HAL itu disampaikan Nanang Ermanto saat pelantikan Ishadi Hanafi sebagai Kepala Desa Gedung Harapan menggantikan penjabat sementara Yadi Kusuma di Lapangan Gedung Harapan, Kecamatan Jatiagung, Rabu (5/9).

Nanang berharap, kepala desa yang baru harus rajin turun ke bawah untuk memastikan program dapat berjalan secara efektif.

Nanang juga berpesan, agar kepala desa aktif ngantor, dan memanfa-

atkan kantor kepala desa sebagai kegiatan administrasi.

"Jangan ngantor di rumah. Juga manfaatkan DD dan ADD untuk pembangunan desa. Jangan coba-coba main-main dengan dana desa dan alokasi dana desa," ujar Nanang.

Mantan Anggota DPRD Lamsel ini juga meminta, agar anggaran besar yang digelontorkan pemerintah pusat melalui dana desa harus benar-benar dapat dimanfatkan secara maksimal untuk membangun desa. Dan sudah sepatutnya yang membangun desa itu orang desa setempat.

"Berikan yang terbaik untuk anak cucu, torehkan sejarah yang baik untuk desamu," kata Nanang.

Politisi PDI-P ini berharap, dengan dilantiknya kepala desa Gedung Harapan yang baru akan memberikan harapan baru bagi masyarakat.

Sehingga menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan maayarakat.

Pada kesempatan itu, Nanang juga menyerahkan alat pertanian handtraktor kepada Gapoktan Agung Abadi. Ikut hadir Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Priyanto Putro, Asisten Pemerintahan Supriyanto, Inspektur Joko Sapta, Kadis Kesehatan Jimmy Banggas Hutapea, Kadis Sosial Dulkahar, Kadis PMD Burhanudin dan Kabag Otda Setiawansyah. (Edu/**)

8

Kamis, 6 September 2018

Bapak ...

Lampung Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Andri Gustami, Rabu (5/9).

Dijelaskan, ketiga tersangka yang diamankan atas nama Abdul Rohman (AR), Muhammad Dino (MD) dan Najamudin (NM) yang merupakan oknum ASN dan diketahui menjabat sebagai Camat Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara.

"Barang bukti yang diamankan berupa 1 butir pil eksilgan, 1 linting ganja sisa pakai, 1 buah bong, 1 buah pirek kaca, 1 buah centong, 1 buah pipet (sedotan plastik) dan 2 buah korek api gas," jelas Andri Gustami.

Kepada polisi, para tersangka mengakui habis mengkonsumsi narkotika

Dari Hal 1

jenis sabu. Katanya baru sekali, untuk menghilangkan stress dan beban pekerjaan.

“Dari keterangan sementara, oknum Camat Kotabumi Utara itu mengakui jika mengkonsumsi sabu untuk menghilangkan stress usai melaksanakan tugasnya,” terangnya.

Demikian pula dengan AR dan MD, lanjut Gustami, mengkonsumsi sabu untuk menghilangkan rasa capek akibat beban pekerjaan. “Kami masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mencari tahu darimana ketiganya memperoleh sabu,” imbuhnya.

Ia menambahkan, ketiga tersangka sama-sama tinggal di Jalan Teratai Kelurahan

Relawan ... bowoPresiden, saat deklarasi di Bambu Kuning Squer Bandar Lampung pada Jumat (7/ 9) mendatang.

Deklarasi Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno nantinya akan melibatkan ulama serta elemen masyarakat yang berasal dari 48 organisasi Masyarakat dan komunitas. Ketua Koordinator Relawan Prabowo Presiden Provinsi Lampung, Ahmad Romli Latif, mengatakan adanya penolakan pada gerakan #2019GantiPresiden karena faktor misskomunikasi. Namun demikian, ia tetap akan melakukan deklarasi Prabowo sebagai calon presiden di Lampung. "Deklarasi akan tetap kami lakukan pada Jumat (7/9) mendatang dengan nuasa baru yakni #2019PrabowoPresiden," katanya, saat bertemu awak media di Bambu Kuning Squer (BKS) Bandar Lampung, Rabu (5/9).

Ahmad menjelaskan, agenda ini secara legalitas formal sudah terpenuhi, dan tidak ada masalah hukum.

Untuk lokasi deklarasi, Ahmad mengaku sudah mendapatkan izin untuk digelar di BKS. "Jadi kami mohon doanya karena sampai saat ini kami panitia menginginkan kedamaian, ketenangan dan berjalan lancar. Yang pasti, pergantian nama deklarasi bagian dari rencana awal, karena sudah ada SK-nya,” terangnya. Ahmad menambahkan, saat ini semua persiapan sudah matang. Dalam deklarasi nanti akan diisi pembacaan ayat suci AlQuran, dzikir, doa kebaikan negeri dan deklarasi oleh tokoh-tokoh lokal dan nasional.

Sementara tokoh-tokoh yang dipastikan akan hadir dalam acara tersebut diantaranya Ahmad Dani, Ratna Sarumpaet, Haikal Hasan dan beberapa tokoh nasional,

Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. “Kami juga terus mendalami apakah ketiganya sudah sering mengkonsumsi sabu. Karena jika melihat dari cara mereka memakai sepertinya bukan hanya sekali ini,” pungkasnya.

Menanggapi perkara ini, Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara menyerahkan sepenuhnya penanganannya dengan pihak kepolisian. "Kita serahkan sepenuhnya dengan pihak berwajib. Jika memang dia bersalah (Oknum camat) proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun kita tetap mengedepankan Azas praduga tak bersalah, ”tandasnya. (Sarnubi) Dari Hal 1

tokoh agama, alim ulama serta tokoh masyarakat lainnya.

"Untuk keamanan sendiri, sampai saat ini panitia terus membuat sebuah cara dan harapan agar acara berjalan baik dan lancar. Kami tetap berupaya menjadi tuan rumah yang baik. Soal penolakan kan masing-masing punya hak suara, ya tidak masalah. Kami juga sama," ungkapnya.

Wakil Ketua Relawan Prabowo Presiden Provinsi Lampung, Fahmi Sasmita, menambahkan, awalnya deklarasi akan digelar di Bundaran Tugu Adipura Bandar Lampung. Namun lokasi dipindah setelah ada jawaban dari Pemkot Bandar Lampung jika di lokasi itu akan digelar acara musik jalanan pada 6-8 September 2018.

“Sampai hari ini sudah 48 ormas dan komunitas bergabung dalam deklarasi. Tempat juga tidak jadi masalah.

Insya Allah akan antusias.

Target massa yang akan hadir yang sudah dilaporkan ke Polda Lampung dan Polrestabes Bandar Lampung sebanyak 1000 orang,” pungkasnya.

Izin Belum Terbit Berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Relawan Prabowo Presiden Provinsi Lampung, hingga kini Polda Lampung belum menerbitkan izin untuk deklarasi tersebut.

Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Angesta Romano Yoyol, menegaskan hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan izin kegiatan tersebut. "Nanti kita cek lagi, karena hari ini masih dikaji lagi oleh Intel. Saya belum tahu suratnya sudah ada apa belum," kata Yoyol, Rabu (5/9).

Disinggung apakah pihaknya akan tetap memberikan pengamanan kepada gerakan tersebut, Yoyol lang-

Pemprov ...

Lampung bagaimana meningkatkan produktifitas lada termasuk kualitas lada sendiri,” paparnya.

Ia berharap, Lampung Timur akan menjadi lokasi sebagai simbol meningkatkan produktifitas lada di Lampung baik kuantitas maupun kualitas.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, mengatakan Dewan Rempah Indonesia (DRI) wilayah Lampung bisa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong produktifitas lada melalui berbagai aspek baik disisi pengetahuan dan pengolahan.

"Pemerintah Provinsi Lampung akan mendukung dan memfasilitasi dan mencari solusi bersama DRI untuk meningkatkan produksi dan kualitas lada Lampung ke depan," ujarnya.

Hamartoni juga mengingatkan, agar DRI bisa mem-

SAMBUNGAN

sung menggelengkan kepala.

"Tidak ada pengamanan karena kapan berlangsungnya dan kegiatannya saja belum tahu. Nanti kita akan cek lagi dengan intel ya," tandasnya.

Sementara, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Sulistyaningsih mendampingi Direktur Intelijen dan Keamanan Kombes Pol Amran Ampulembang, membenarkan jika izin dari Ditintelkam belum ada. Ia menjelaskan, Polri menerbitkan arahan kepada jajaran anggota yang menjabat sebagai direktur intelijen dan keamanan (dirintelkam) di kepolisian satuan wilayah tingkat daerah atau kepolisian daerah (Polda) untuk menyikapi sejumlah aksi deklarasi dalam bentuk tagar pendukung calon presiden (capres). Ia menguraikan, ada lima poin yang harus dipedomani oleh setiap orang yang akan menyampaikan aspirasi. Pertama, dalam menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain.

Kedua, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. Ketiga, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Kelima, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Jika salah satu hal tersebut tak terpenuhi, maka aparat kepolisian berhak untuk membubarkan penyampaian pendapat/ aspirasi.

“Telegram itu menjadi acuan bagi kami. Namun yang jelas, adanya ungkapan penolakan dari sejumlah pihak atas deklarasi itu kita jadikan acuan,” kata Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Lampung, Kombes Pol Amran Ampulembang. (Sule/Kardo) Dari Hal 1

berikan solusi kongkret sehingga produksi lada bisa maksimal dan merebut pasar global dan mensejahterakan petani.

"Jadi tidak hanya terpaku pada slogan kembalikan kejayaan lada Lampung, tapi langkah konkretnya apa dulu.

Sehingga dari Pemprov Lampung sebagai fasilitator memberikan kemudahan kepada DRI sebagai organisasi partner Pemprov," imbuhnya.

Terpisah, Ketua Dewan Rempah Indonesia (DRI) Wilayah Lampung, Untung Sugiatno, mengatakan jenis rempah yang masih menjadi andalan Lampung adalah lada dan cengkeh. Namun, hingga saat ini terjadi penurunan produktifitas secara signifikan khususnya komoditas lada. "Pada waktu 1980 sudah mencapai 1,5 ton hingga 2 ton per hektare, tapi sekarang 500 kg per hektare saja tidak sampai," paparnya.

Untuk itu, lanjut dia, diper-

lukan upaya intensifikasi dan rehabilitasi tanaman lada dengan bersinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Juga dukungan dana dan pengolahan produk organik sehingga tanaman lada dalam kondisi sehat dan berumur panjang tanpa kontaminasi pestisida.

"Dalam waktu dekat segera kita susun konsep usulan kepada pemerintah pusat melalui gubernur bagaimana mendapatkan anggaran APBN untuk revitalisasi lada. Karena presiden sudah menginstruksikan kementerian pertanian untuk menjayakan rempah Indonesia," terangnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, saat ini luas lahan kebun lada di Provinsi Lampung mencapai 60.480 hektare. Kebun lada itu tersebar di 11 kabupaten/kota dan Kabupaten Lampung Utara memiliki kebun lada paling luas dengan 22.561 hektare. (Erik)

Lagi ...

Pertama, A memberikan dana untuk mengurus pembuatan sertifikat Rp 25 juta kepada E, kemudian ditambah lagi Rp 25 juta. Ketiga kalinya, A kembali memberikan uang yang diminta E Rp 50 juta, namun sertifikat yang dibuat tidak juga diberikan.

Terakhir, E kembali meminta uang kepada A sebesar Rp 50 juta. Kesal dengan ulah oknum tersebut, A memberitahukan hal itu kepada anggota Ditreskrimsus Polda Lampung. Oleh petugas, A diminta untuk mengikuti permintaan E dan membuat janji bertemu di Kampung Bambu, Bandar Lampung.

Setelah A dan E berte mu, kemudian keduanya masuk ke dalam mobil jenis Kijang Inova warna hitam BE-1763-BB, pada saat se rah terima uang petugas langsung menyergapnya.

Oleh petugas, E berikut barang bukti dibawa ke Map o lda Lamp ung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Saat ini oknum E menjalani pemeriksaan di bagian penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung. Selain E ada sekitar lima orang yang turut diperiksa sebagai saksi, salah seorang diantaranya sopir mobil.

Wadir Reskrimsus Polda Lampung, AKBP Eko Sudaryanto, membenarkan si korban sudah beberapa kali memberikan uang hingga totalnya mencapai Rp150 juta. Korban hendak membuat sertifikat tanah luasannya mencapai 34 hektare pada tahun 2017 lalu yang letaknya di Kabupaten Pesawaran.

“Jadi sejak 2017 bertemu dengan pelaku yang ka tanya bisa mengurus ser tifikat tanah, dan sudah berapa kali dibayarkan, tapi tak kunjung jadi. Ke mudian ketika ditanya lagi pada tahun 2018 ini, malah korban diminta lagi uang Rp 50 juta," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Danang, pegawai Kanwil BPN Provinsi Lampung mengatakan bahwa yang terciduk oleh petugas Saber Pungli Polda Lampung adalah pensiunan staff kantor BPN. Menurutnya, kasus itu adalah kasus penipuan, bukan pungli. “Itu peni puan karena larinya bukan dari pelayanan tapi sudah di luar ranahnya BPN. Dia pensiun kemudian dia am bil pekerjaan tak disele saikan," katanya saat dihubungi via telepon.

Danang mengungkapkan bahwa Selasa (4/9) beberapa

Dari Hal 1

anggota dari Polda mendatangi kantor Kanwil BPN Lampung guna mengkonfirmasi kebenaran dari terduga tersebut dengan menghadap ke bagian tata usaha. Yang bersangkutan merupakan pensiunan staf Kanwil BPN Lampung, sudah tidak aktif lagi.

“Mungkin lepas dari dinas dia butuh uang, lalu memanfaatkan celah-celah yang dia ketahui untuk menipu karena dia pensiunan dari BPN," tandasnya. Sebelum kasus ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Lampung juga melakukan OTT dan menetapkan dua pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Kamis (30/8). Dua tersangka itu yakni, Kepala SMPN 4 Pesawaran Zikri dan dan Kasi Sarana dan Prasarana Disdikbud Pesawaran, Iwan Sugana.

Keduanya menjadi tersangka kasus dugaan pungutan liar proyek pengadaan laptop di tujuh SMP di Pesawaran.

Dua OTT dikepemimpinan Kapolda baru Brigjen Pol Purwadi seolah membuktikan bahwa praktek pungli masih marak di Lampung.

Diminta tanggapannya, Ketua Lampung Police Watch (LPW), MD Rizani menilai perkara pungli yang menyeret oknum BPN Provinsi Lampung ini juga bekerjasama dengan “mak comblang”. Mak comblang yang dimaksud adalah orang berperan seperti marketing untuk mengumpulkan masyarakat yang ingin mengurus surat Prona dan kemudian dia akan mendapat komisi dari oknum BPN tersebut.

Rizani menilai hal itu bisa saja terjadi karena mustahil seorang warga biasa dapat dengan mudah menemui oknum BPN untuk melancarkan surat Prona.

“Itu saya lihat sebagai kasus suap. Karena tidak mungkin bapak (BPN) itu menghimpun pengambilan dana pembuatan Prona dari orang per orang. Pasti ada mak comblangnya, tangkap juga dong. Kalau itu disebut Pungli itu lucu, karena dilihat dari uraian i n f o r m a s i , tangkapan itu hanya tunggal,” ucap Rizani.

Ia menduga, ada oknum yang bekerja untuk memasarkan Prona. Misalnya ada orang yang mengiming-imingi agar diuruskan membuat Prona dengan biaya sekian.

“Apakah BPN langsung berjumpa dengan masyarakat untuk mengurus Prona?” tandasnya.

Extraordinary ... hukum korupsi.

Dari 2.674 PNS yang korup ini, yang diberhentikan secara tidak hormat ada 317 orang dan 2.357 PNS ditemukan masih aktif dan tetap menerima gaji. Padahal, mereka sedang ditahan dan menghadapi kasus hukum korupsi.

Di lingkungan legislatif, KPK telah menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka karena diduga menerima duit Rp12,5 juta-Rp50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton, yang juga telah menjadi tersangka. Duit itu diduga diberikan Anton terkait pengesahan RAPBD-P Kota Malang Tahun 2015.

Pertanyaannya apakah ada yang salah dalam penanganan tindak pidana korupsi di negeri ini? Meskipun sudah banyak pejabat yang dibui karena korupsi, namun tidak menciutkan nyali pejabat lain sehingga tetap ikut melakukan korupsi.

Sedikitnya ada lima hal yang melatarbelakangi saat ini kasus korupsi makin marak. Pertama, korupsi sudah mengakar dan menjadi budaya. Kedua, tidak ada ku-

kuman yang mematikan.

Ketiga, korupsi bukan perkara individu tapi sistem yang kuat.

Keempat, tidak ada upaya kuat dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Terakhir, korupsi bukanlah akhir dari segalanya, karena pelaku korupsi masih hidup nyaman dan berkecukupan meskipun sudah dibui.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), juga mengemukakan ada empat hal yang menyebabkan praktik korupsi semakin marak. Pertama, korupsi kerap terjadi di dalam penyusunan anggaran maupun kebijakan. Namun, dari dua hal tersebut, sektor anggaran menjadi penyumbang terbesar.

Selanjutnya, formula hukum di dalam pembahasan UU Antikorupsi semakin melebar. Dulu, seseorang dikatakan melakukan korupsi jika perbuatan yang ia lakukan telah merugikan keuangan negara. Namun, sekarang dapat merugikan negara pun bisa dikatakan korupsi.

Ketiga, wewenang eksekusi anggaran yang terjadi

Dengan melihat upaya Polda Lampung mengungkap kasus praktik pungli, menurut Rizani adalah satu keberhasilan. Namun tangkapannya masih terbilang kecil.

“Bagus, mereka semangat karena KPK sudah sering masuk ke Lampung. Namun jangan pejabat kecil terus yang ditangkap. Yang besarbesar juga,”katanya.

Polda Lampung menurut dia, sudah seharusnya melakukan gebrakan yang lebih besar lagi. Atau mendekati tangkapan dari KPK di Lampung yang mampu menangkap sejumlah pejabat setingkat kepala daerah. “Polda yang punya laut masa nggak bisa menangkap paus. Ini sebagai masukan saja, tangkapan ini masih kecil,” pungkasnya lagi.

Sementara di Lampung Tengah, Rabu (5/9) sempat beredar informasi bahwa Tim Mabes Polri melakukan OTT, di bagian pelayanan SIM Satlantas. Namun hal itu dibantah Kapolres Lampung Tengah AKBP Slamet Wahyudi.

Menurutnya, Tim dari Mabes Polri datang untuk melakukan pemeriksaan di Satlantas Polres setempat, bukan OTT. Pemeriksaan tersebut sebagai langkah pembenahan di semua Polres seIndonesia menyusul adanya kejadian di Jawa Timur beberapa waktu lalu. Seluruh Polres se-Indonesia diperiksa sebagai langkah pembinaan.

“Tidak ada OTT, kalau OTT kan ada yang ditangkap, ini tidak ada penangkapan. Ini pemeriksaan yang memang dilakukan se-Indonesia, karena ada kejadian Jawa Timur," kata Kapolres.

Menurut dia, sudah sejak lama pelayanan SIM di Polres Lamteng memperbaiki kinerja pelayanan. Hal itu bisa dilihat langsung di loket dan ruang tunggu pelayanan.

Selain itu, pihaknya sudah meminta Satlantas untuk melayani pembuatan SIM sesuatu aturan dan prosedur yang berlaku. “Jadi, walaupu n a d a K T P m i s a l n y a , tetap orangnya harus datang langsung. Sesuai prosedur dan aturan saja," jelasnya. Mengenai jumlah personel tim dari Mabes Polri, Kapolres mengaku belum tahu karena ia belum bertemu dengan mereka. “Saya juga belum ketemu. Dari kemarinkan masih fokus mengamankan TKP perkelahian di Bumiratu Nuban. Mereka masih pemeriksaan," pungkasnya. (Kardo/Towo) Dari Hal 1

saat ini kian meluas. Jika sebelumnya semua pengambilan keputusan berada di tingkat pusat, sekarang daerah dapat melakukannya.

Hal tersebut tidak terlepas dari dampak otonomi daerah.

Terakhir, media juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi atas semakin banyak terjadinya praktik korupsi. Apapun alasan dan penyebab maraknya kasus korupsi, sudah saatnya seluruh elemen bangsa baik yang memiliki wewenang (KPK, Jaksa, Polisi dan Hakim) maupun masyarakat sipil untuk memiliki komitmen sama dalam memerangi korupsi.

Aparat penegak hukum harus mulai maksimal memberikan vonis hukuman kepada para pelaku korupsi agar memberikan efek jera. Masyarakat sipil pun harus memberikan sanksi sosial yang berat kepada pelaku korupsi agar para koruptor menyandang malu selamanya.

Pasalnya, hingga kini pelaku korupsi seperti tidak pernah punya malu untuk kembali menjadi pejabat publik meskipun sudah memiliki cacat secara hukum. (**)

Kamis, 6 September 2018

IKLAN FURNITURE CV. RAFI JAYA FURNITURE, spesialis kitchen set menyediakan pembuatan kamar set, ruang tamu, atau ruang keluarga, butik dll. harga mulai dari 1,2 jt permeter Hubungi : 081274665305 / 0811 7966609

KOLAM CV. LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

JUAL BELI MOBIL MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020 HOTEL GRIYA GATSU 63. 250 rb / malam dan juga terima kost bulanan. AC/Non AC. Jl Gatot Subroto No.63 Pahoman. Depan RM Mbok Wito . Tlp 0721 5600134 SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a.

Pesta pernikahan Adat/Nasional, b.

Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/Reuni/ Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman. Hub. 0853 8456 5777.Jln.P.AntasariNo.171B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A,BumiWaras,Telukbetung.Telp:(0721) 5605056,HP:081321214893.

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!!

Syarat lengkap langsung Cair!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2.

Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek.

3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha).

0721 5613282.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. HubungiCV.AbadiKonsultan.Tlp(0725) 42128atauBapakKelik082306533871.

9

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, PestaBonataon, DalamdanLuarKota.Hubunginsegera: 085216105475.Drs.EdisonE.Sinurat.

SANGGAR BUNGA

PENGISIAN RACUN API

TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

CVCAHAYAABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub.085107520099/081278001238

10

Kamis, 6 September 2018

SELEBRITI

Raisa Pamer Perut Hamil di Ultah Pernikahan KUPAS TUNTAS JAKARTA - HAMISH Daud mengunggah foto momen saat Raisa memeluknya. Di keterangannya, Hamish memuji sang istri dengan menyebutnya sebagai orang paling bijaksana yang selama ini dikenalnya.

"To the most thoughtful person I know. One year down, forever to go.

Happy anniversary love," tulis Hamish Daud di foto yang diunggah, Senin, (3/9).

Sementara Raisa di Instagramnya membagikan foto yang memamerkan perut buncitnya. Raisa memang diketahui tengah mengandung anak pertamanya. Unggahan Raisa di ulang tahun pertama pernikahannya dengan Hamish Daud.

Di foto tersebut, Raisa tampak anggun dalam balutan busana bermotif bunga-bunga.

Sementara Hamish Daud memeluk

Pernikahan Hamish Daud dan Raisa tak terasa sudah berjalan selama satu tahun. Merayakan hari jadi pernikahan mereka, pasangan yang menikah pada 3 September 2017 ini pun saling melontarkan kalimat pujian di Instagram masingmasing.

Raisa dari belakang dengan memegangi bagian perut istrinya.

"Happy 1st anniversary to my husband, my rock, my parter in love & life. Walaupun kamu suka rese aku tetap mencintaimuh krn aku juga reseeee #hellobump!

Unggahan ini pun dibanjiri komentar netizen.

Kebanyakan dari mereka turut memberi ucapan selamat untuk hari jadi mereka. Tak hanya itu, sejumlah netizen juga memberi doa untuk kehamilan Raisa.

Sebelumnya, Raisa mengunggah sebuah video berjudul Our Little Light dalam channel Youtube miliknya untuk mengabarkan kehamilannya. Dalam video berdurasi dua menit sembilan detik tersebut, Raisa memberikan kejutan pada suaminya, Hamish Daud.

Raisa menyiapkan kejutan bagi Hamish dengan memanggilnya masuk ke ruangan tempat ia berada. Tak lama Raisa

menunjukkan test pack yang memperlihatkan bukti kehamilannya. Hamish tampak terkejut serta terharu. Ia pun segera memeluk Raisa saat itu.

"Tuhan memberikan kami karunia; cinta. Dan dari cinta, Tuhan mempercayakan kami titik cahaya kecil yang tumbuh semakin kuat, dari siapa kita akan belajar makna cinta tanpa syarat.

Tetap kuat dan sehat, belahan jiwa kecil kami," kata Raisa dalam akhir videonya.

Dalam video garapan Davy Linggar itu, diselingi dengan aktivitas menyanyi Raisa juga bagaimana keberadaan Hamish yang senantiasa mendampingi serta mendukung kariernya.

Di bagian lain, ada scene Raisa melakukan pemeriksaan kandungan ditemani Hamish.

Raisa juga menunjukkan video detik-detik keluarganya dan orang tua Hamish mengetahui kabar gembira tersebut. Selamat Raisa dan Hamish. (Tmp)

BCL Bangga Jadi Trending Topic di Korea

Daniel Mananta Jadi Ahok di Film 'A Man Called Ahok' KUPAS TUNTAS JAKARTA - VJ Daniel Mananta mengumumkan dirinya berperan sebagai Basuki Tjahaja Purnama atau yang dikenal dengan sebutan Ahok dalam film garapan sutradara Putrama Tuta.

Film berjudul A Man Called Ahok ini diadaptasi dari buku berjudul sama karya Rudi Valinka. Kabar itu baru saja disampaikannya lewat akun Instagram-nya pada Rabu (5/9).

"Rahasia akhirnya terungkap. Film ini lebih dari sekadar tentang Ahok. Film ini tentang nilai yang menciptakan generasi pria dan wanita sepenuhnya seperti Ahok," tulis Daniel pada keterangan foto berupa poster film itu.

Sementara, lewat akun Twitter miliknya, Daniel hanya

membagikan gambar poster beserta kata 'Segera.'

Kisah dalam buku karya Rudi Valinka atau pemilik akun Twitter @kurawa itu berisi kumpulan cuitannya tentang pengalaman dia menelaah

@berfikalsemudra Lebih kreatif aja seharusnya, kan bisa usaha apa gitu yang gak merugikan orang lain dan diri sndri, Brantas terus pak para pelaku itu.

@deni.saputrajaya Udah tau gak ada kerjaan, tapi males. Apakabar orang yang barangnya kalian rampas? Thinks smart bro! Lo hidup di jaman apaaaa.

masa lalu Ahok di Belitung.

Buku itu berisi beberapa kisah hidup Ahok dan cerita orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Ahok selama di Belitung.

Melalui Twitter-nya pula, Rudi pun menjanjikan cuplikan singkat pertama film ini bakal dirilis Kamis (6/9) beserta pengumuman para pemain lain.

Di sisi lain, Ahok menyampaikan harapannya lewat cuitan yang diunggah oleh timnya melalui akun media sosial. "Saya ucapkan sukses, suka cita dan doa saya yang terbaik agar film yang rilis di tahun 2018 ini dapat ditonton oleh seluruh masyarakat," kata Ahok sembari menitipkan salam dari balik jeruji Mako Brimob Kelapa Dua. (Lp6)

S

KUPAS TUNTAS JAKARTA PENAMPILAN Bunga Citra Lestari (BCL) bersama rapper Jflow di acara penutupan Asian Games 2018 di Stadium Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu malam, 2 September 2018, mendapat perhatian dari masyarakat Korea.

Penyanyi yang akrab disapa Unge itu banyak mendapat pujian, bahkan sempat jadi trending topic di media sosial karena suara dan aksi panggungnya.

Mengenai hal itu, Bunga mengaku bangga.

"Kalau sekarang dilihat jadi trending topic, buat aku happy bangga dan nggak pernah menyangka," ujar Bunga di The Palace National Jewelery, Mall

epanjang Ops Sikat Krakatau 2018. Polres Lampung Selatan gulung 32 pelaku curas, curat, dan curanmor.

Sebagian besar para tersangka mengakui melakukan tindakan tersebut karena faktor ekonomi dan pengangguran.

Menurut kalian solusi apa sih yang bisa menekan angka penganguran, sehingga potensi kejahatan menurun dan Lampung menjadi kota yang aman?

Demikian pertanyaan yang kami sampaikan kepada warganet pengguna instagram melalui akun sosial media @kupas_lampung dan grup netizen Kupas Tuntas, pada Selasa (4/9). Berikut beberapa komentar yang dapat kami tampilkan.

Summarecon Bekasi, Jawa Barat, Selasa, (4/9).

Menurut BCL, dirinya hanya berusaha memberikan penampilan terbaik. BCL pun sempat bingung tiba-tiba mendapat banyak pesan pujian dari luar negeri.

"Banyak momen-momen spesial di rangkaian acara Asian Games kemarin dan pada saat itu tentunya mungkin aku juga nggak ngerti ya ternyata aku lihat dapat banyak direct

message juga ke aku yang ngomong, mungkin ternyata musiknya cocok dengan selera di Korea," ungkap Bunga.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, bisa tampil di acara penutupan Asian Games 2018 saja dirinya sudah bangga, apalagi sampai diperhatikan di luar negeri.

"Kita juga bangga Indonesia bisa membuat opening, closing, dan acara Asian Games yang begitu membanggakan buat aku," kata Bunga. (Kps)

Dari Hal 1 @i_adee Sebenernya semua tergantung dari diri kita sendiri kok mau sukses gak nya, contoh kecilnya mereka pasti punya motor kan coba digunakan untuk yang lebih bermanfaat gojek misalnya, atau kerja apa yang bisa menghasilkan uang. tapi kalo dari diri kita sendiri males gerak percuma mau kita punya motor juga kalo gak niat kerja ya sama aja ZOONK hasilnya. @nartulies Coba belajar nge-Ojek online lho (grab dan sejenis nya).

Banyak bonusnya juga. DAPAT DUIT juga. OK. Sip

Kamis, 6 September 2018

EKONOMI

11

26 Provinsi Belum Selesaikan Draft RUED Berdasarkan data yang ada di Dewan Energi Nasional (DEN) saat ini dari 34 Provinsi di Indonesia, 8 Pemerintah Provinsi sudah memasuki tahap Rancangan Peraturan Daerah untuk Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Jakarta (Kupas Tuntas) UNTUK mempercepat penyelesaian RUED tersebut, DEN bersedia melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun RUED ini.

"Dari 34 Provinsi, sudah ada 8 Provinsi yang menyelesaikan matrik dan narasi serta sudah mencapai rancangan Peraturan Daerah.

Dewan Energi Nasional siap memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah untuk memasukkannya dalam Peraturan Daerah (PER-

DA) jika daerah menginginkannya," ujar Anggota DEN Dwi Hary dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (5/ 9/2018).

8 provinsi tersebut yaitu Bengkulu, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat dan Maluku. Sisanya, sebanyak 26 Provinsi belum menyelesaikan draft Peraturan Daerahnya.

Untuk membantu Pemerintah Daerah menyelesaikan RUED, Kementerian Da-

lam Negeri, yang ikut hadir dalam sidang, mengusulkan agar dibentuk tim asistensi dan supervisi untuk membantu daerah menyusun RUED. Tim asistensi tersebut beranggotakan tenaga ahli dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, Anggota DEN Rinaldy Dalimi menambahkan, untuk mempercepat proses penyusunan RUED, Pemerintah Daerah juga dapat mengadopsi informasi

Pemerintah Siap Tahan Lonjakan Harga Pangan Jakarta (Kupas Tuntas)

perencanaan dari perusahaan-perusahaan pengelola energi seperti, PT PLN (Persero), PT Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

RUED merupakan bagian dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menjadi roadmap pengelolaan energi daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA). Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan perkembangan RUED secara berkala kepada anggota Dewan Perwakilan Rak-

Kemenhub Sanggup Implementasikan B20 Jakarta

PEMERINTAH meyakini lebih siap mengantisipasi kemungkinan melonjaknya harga bahan pangan, terutama beras pada akhir 2018.

Harga gabah mulai merangkak naik, namun diyakini tidak akan diikuti melonjaknya harga komoditas beras. Terlebih persediaan Perum Bulog tahun ini lebih baik.

"Tahun lalu mulai Oktober, harga beras mulai naik, tetapi waktu itu kan tidak ada impor.

Sekarang tentunya pemerintah sudah lebih siap, sudah mengantisipasi salah satunya dengan melakukan impor", ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto, Rabu (5/9/2018).

Menurut Suhariyanto, selama stok mencukupi harga beras diyakini akan tetap stabil. "Menjaga harga beras adalah hal mutlak yang harus dilakukan pemerintah. Kalau tidak, dampaknya akan luar biasa ke inflasi," tuturnya.

Cadangan beras pemerintah tidak hanya yang ada di gudang-gudang Bulog.

Stok beras nasional terutama diperoleh dari hasil panen petani. Berdasarkan Angka

(Kupas Tuntas) TAHAN LONJAKAN HARGAPANGAN - PEMERINTAH siap mengantisipasi kemungkinan melonjaknya harga bahan pangan, terutama beras pada akhir 2018.

Foto : Ist

Ramalan I (ARAM I) tahun 2018, Luas Panen Padi bulan Januari - Agustus 2018 sebesar 12,18 juta ha.

Diperkirakan pada periode tersebut produksi padi mencapai 62,76 juta ton GKG, dengan produktivitas sebesar 5,1 ton/hektar. Sehingga produksi beras bulan Januari - Agustus 2018 diperkirakan sebesar 39,37 juta ton.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) membuat perkiraan konsumsi beras nasional pada periode Januari Agustus 2018 sebesar 21,57 juta ton. Angka ini merupakan perkiraan kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga dan konsumsi tidak langsung (horeka, industri,

dll) sebesar 20,35 juta ton, ditambah perkiraan penggunaan beras non pangan sebesar 1,22 juta ton.

"Dengan demikian pada periode tersebut ( Januari Agustus 2018) terdapat surplus produksi beras sebesar 17,81 juta ton. Kelebihan produksi beras tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras selama 4 bulan ke depan. Selain itu adanya kegiatan panen yang masih akan berlangsung selama 4 bulan ke depan, maka ketersediaan beras akan terus bertambah", jelas Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementan, Ketut Kariyasa.

Dalam rilis Inflasi Senin (3/ 9) lalu, BPS menyebut bahan

makanan menyumbang deflasi terbesar yakni 1,10% sehingga memberi andil terhadap deflasi sebesar 0,24%.

Berbagai harga komoditas pangan pokok penyumbang deflasi di antaranya telur ayam yang turun di 62 kota.

Selain telur ayam, daging ayam, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, serta kelompok sayur mayur juga mengalami penurunan harga.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, terjadinya deflasi pada Agustus merupakan cermin terjaganya stabilitas kebutuhan pangan, yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat.(Dtc)

Menko Paparkan Alasan Pemerintah Impor Beras Jakarta (Kupas Tuntas) PEMERINTAH memutuskan untuk mengimpor beras sebesar 2 juta ton pada 2018.

Hal itu guna mencegah terjadinya krisis pangan akibat kekurangan pasokan.

"Tidak ada pilihan lain selain impor. Kita butuh.

Kita tidak akan mampu bagikan rastra dan operasi pasar," kata Menteri Koordinator Bidang Per ekonomian Darmin Nasution di hadapan anggota Badan Anggaran DPR di kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (5/9).

Pada 2015, Indonesia sempat dilanda El Nino yang menyebabkan pasokan beras di pasaran berkurang.

Pemerintah ketika itu khawatir peristiwa krisis pangan seperti 1998 terjadi kembali.

Kala itu, Darmin mengisahkan, pemerintah meyakini stok beras masih mencukupi.

"Apa yg terjadi? Kalau masih ingat waktu itu situasi kacau. Pada 1997 kita impor 7 juta ton beras," kata mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Untuk mencegah kelangkaan pangan, kata Darmin, pemerintah memutuskan mengizinkan impor beras sebanyak 1,5 juta ton pada 2015 dengan realisasi sebanyak 900 ribu ton.

Darmin menyebut, masih terjadi perbedaan data terkait produksi beras. Oleh karena itu, ketika dideteksi akan terjadi kelangkaan beras pada akhir 2017, pemerintah

memutuskan untuk impor.

"Kalau Maret 2018 panennya jelek, bisa chaos.

Sudahlah, kita siapkan impor supaya tidak ada masalah pangan," kata Darmin.

Faktor lain yang mendorong pemerintah menerbitkan izin impor beras lantaran kemampuan Perum Bulog dalam menyerap produksi beras dalam negeri masih rendah. Dia mengatakan, target yang diberikan pemerintah kepada Bulog adalah untuk menyerap beras sebanyak 2,2 juta ton hingga Juni 2018. Akan tetapi, kata dia, hingga Maret 2018, Bulog hanya mampu menyerap beras sebanyak 200 hingga 300 ribu ton. Bahkan, ujarnya, hingga saat ini Bulog baru menyerap sekitar 800 ribu ton beras.

Menurut Darmin, faktorfaktor tersebut akhinya membuat pemerintah menerbitkan izin impor beras sebesar 2 juta ton.

"Ya, 2 juta ton, walau ada juga yang tidak berhasil karena eksportir belum siap.

Realisasinya mungkin se kitar 1,88 juta ton," kata Darmin. (Rpk)

yat Daerah (DPRD) agar proses penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah mengenai RUED menjadi lebih cepat.

"Anggota DPRD sebaiknya di informasikan progress penyelesaian Rancangan Perda RUED agar tidak terjadi lagi diskusi dari nol, karena kalau tidak diinformasikan, mereka akan bertanya kenapa angkanya sekian dan itu diskusinya akan lama lagi, bisa lebih lama dari penyusunan draft RUED itu sendiri," tutup Rinaldy.

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) memastikan kesanggupan implementasi biodiesel B20 di sektor transportasi. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan saat ini pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait pada Selasa (4/9).

Budi memastikan Kemenhub sudah meminta kepada beragam asosiasi yang bergerak dalam angkutan logistik untuk menerapkan penggunaan B20. "Pokoknya yang menggunakan solar itu supaya menggunakan ini (B20) karena pemerintah mendorong penggunaan biodisel untuk meningkatkan devisa negara," kata Budi, Rabu (5/9).

Budi menegaskan penggunaan B20 tersebut juga diminta karena produksi mintak kelapa sawit sebagai campuran dari B20 tersebut dapat dimanfaatkan. Dia mengakui nantinya pemerintah akan meningkatkan dari B20

ke B30 dan selebihnya secara bertahap.

Dia menegaskan dari pertemuan yang dilakukan semua pihak menyampaikan kesanggupannya untuk mengimplementasikan B20 tapi masih harus ada penyesuaian. Beberapa asosiasi pengusaha truk mengkhawatirkan penggunaan B20 akan berdampak negatif terhadap kendaraan lama. Meskipun begitu, Budi menegaskan penggunaan B20 tetap dijalankan karena perlu dilakukan kajian untuk membuktikan kekhawatiran tersebut.

Sebelumnya, Ketua Tim Teknis Kajian dan Uji Jalan Penggunaan B20 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjelaskan penggunaan biodiesel merupakan salah satu solusi untuk para pengguna kendaraan dan alat berat. Dadan memastikan penggunaan B20 bisa memperbaiki kualitas pembakaran.

"Penggunaan biodiesel dapat memperbaiki kualitas pembakaran, sehingga nilai kalorinya lebih rendah," ujar Dadan. (Rpk)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

2 Bacaleg di Bawah Umur Resmi Mengundurkan Diri Dua Bakal Calon Legeslatif (Bacaleg) Bandar Lampung yang terindikasi memalsukan umur dipastikan tidak ikut serta dalam Pileg 2019 mendatang.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PASALNYA, Bacaleg dari Hanura, Yeheskiel Tondi Butar-Butar mengundurkan diri dari Partai, sedangkan Bacaleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bandar Lampung Theresia

Nila Alfiana diganti oleh Nilla Sagita yang masih sebagai kader Partai.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung Fauzi Heri. Ia mengungkapkan, KPU telah memanggil Partai Hanura untuk mengklarifikasi terkait Bacaleg nya yang diduga melakukan pemalsuan umur.

"Setelah kita melakukan klarifikasi dengan Partai, dan akhirnya dia mengundurkan diri. Melalui Partai Hanura mengirimkan surat pengunduran diri tersebut Selasa (4/ 9) kemarin. Tapi, meskipun sudah mengundurkan diri, partai tidak dapat melakukan

pergantian. Karena kalau caleg laki-laki yang mundur tidak dapat diganti," ungkapnya, Rabu (5/9).

Sementara terkait caleg PDIP, Theresia Nila Alfiana, Fauzi mengaku caleg tersebut sudah mengajukan pengunduran diri per tanggal 10 Agustus lalu. Saat Pleno KPU Bandar Lampung.

"PDIP ini kasusnya agak beda, karena surat pengunduran diri yang disampaikan ke Partainya per tanggal 10 Agustus.

Untuk pengganti Theresia itu Nilla Sagita," tambahnya Fauzi juga menerangkan, hal tersebut juga terjadi pada Caleg PPP yang mengundurkan diri pada waktu Pleno DCS.

Namun tidak dapat diproses karena tidak melalui Partai.

Fauzi juga menambahkan, KPU sendiri memiliki dasar dalam penetapan DCS, khusunya dalam usia, pihaknya melihat dari KTP-el yang menjadi syarat pencalonan, apabila tertera bahwa umur caleg tersebut sudah masuk usia minimal 21 tahun maka KPU akan meluluskannya.

"Namun ternyata partai menemukan hal lain ya. Makanya akhirnya ada pengunduran diri tersebut," jelasnya.

Saat dikonfirmasi terkait pengunduran diri tersebut, pengurus PDIP Bandar Lampung, Nu'man Abdi mengungkapakan, PDIP telah

menggantikan Theresia.

"Kami sudah mengajukan penggantian. Kalau masih belum diproses kami tidak tahu," ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC Partai Hanura Bandar Lampung, Agusta Arie Wibowo membenarkan, dengan adanya pengunduran diri yang disampaikan pihaknya ke KPU Bandar Lampung.

"Iya kami telah menyarankan pengunduran diri tergadap Yeheskiel kemarin. karena kita saat ini lebih berkonsentrasi pada 23 September nanti saat mulai program kampanye," ungkapanya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Bandar Lampung, Candrawansah mengatakan, meskipun terkait pelanggaran administrasi sudah selesai, tetapi untuk pidana Pemilu tetap berjalan dan akan dibahas bersama sentra Gakkumdu.

Chandra juga mengungkapkan, sejauh ini pihaknya akan melakukan pembuktian atau keabsahan dari dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Bandar Lampung.

"Sebelumnya kami mendapatkan masukan untuk melakukan pembuktian pada dokumen yang kami miliki agar bisa memeperjelas terkait dugaan pemalsuan dokumen ini," ungkapnya. (Sule)

PEMILU

KPU Fasilitasi Alat Peraga Kampanye BANDAR LAMPUNG - KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lampung memfasilitasi beberapa jenis metode kampanye yaitu pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum, iklan kampanye pada media cetak, media masa elektronik, internet dan debat pasangan calon presiden yang dapat didanai oleh APBN. Hal tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan fasilitasi APK bagi peserta pemilu tahun 2019 nomor: 946/PP.08-SD/06/KPU/ VIII/2018. Hal tersebut juga mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2018 dan Pasal 23 Ayat 2 PKPU Nomor 23 tahun 2018.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Logistik dan Keuangan, Erwan Bustami mengatakan, alat peraga yang difasilitasi seperti baliho. Untuk tim kampanye Capres dan Cawapres ditingkat Provinsi paling banyak 16 buah x 2 Paslon. Kemudian pengurus partai tingkat politik tingkat Provinsi paling banyak 11 buah x 16 partai politik. Lalu perseorangan DPD paling banyak 5 buah x jumlah anggota DPD. "Kita menfasilitasi alat peraga kampanye tapi sesuai dengan kemampuan anggaran keuangan negara," katanya, Rabu (5/9).

Ia mengataka, desain dan materi pada baliho tersebut dapat memuat nama dan nomor urut peserta pemilu, lambang dan nomor urut peserta pemilu, visi misi dan program peserta pemilu dan foto paslon presiden - wakil presiden, perseorangan DPD dan foto pengurus partai politik atau tokoh yang melekat kepada citra diri peserta pemilu.(Lp)

Mahasiswa Pesawaran dan Lambar Tolak Aksi 2019 Ganti Presiden Pesawaran (Kupas Tuntas) PULUHAN massa yang menamakan dirinya Kesatuan Mahasiswa Peduli Demokrasi melakukan aksi penolakan terhadap aksi #2019GantiPresiden.

Hal ini diungkapkan oleh koordinator aksi Romi, Rabu (5/9).

"Kami dari mahasiswa asal Pesawaran menolak adanya aksi 2019 ganti presiden yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 7 September 2018," ungkapnya.

Menurutnya, dirinya menolak adanya aksi 2019 ganti presiden, untuk menghindari adanya konflik.

"Dengan adanya berbagai aksi yang berkaitan politik tidak menutup kemungkinan

akan adanya konflik seperti yang terjadi di Surabaya dan Pekanbaru, sebab sudah dapat dipastikan akan adanya aksi tersebut bisa berpotensi menimbulkan konflik," ujarnya.

"Maka dari itu kami mendorong pihak kepolisian untuk tidak mengeluarkan izin terhadap aksi tersebut," timpalnya.

Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk bisa mengawal proses demokrasi secara bersih dan aman.

"Kami juga disini ingin mengajak masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas keamanan baik nasional maupun di daerah," pintanya.

Ia pun menilai adanya aksi 2019 ganti presiden mampu menjadi timbulnya perpecahan rasa persatuan dan kesatuan.

"Contoh deklarasi 2019 ganti presiden di Pekan Baru, Surabaya dan kota lainnya menuai pro dan kontra jadi ada yang mendukung gerakan itu dan ada pula yang menolak, sehingga sangat mungkin terjadi bentrokan diantara kedua pihak tersebut dan akan menimbulkan perpecahan antara kita," tukasnya.

Hal senada juga diungkapkan, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam perhimpunan mahasiswa Lampung Barat (Lambar) melakukan aksi damai tolak deklarasi #2019Gantipresiden di tugu Ara kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik bukit Lambar, Rabu (5/9).

"Seperti yang diketahui bersama bahwa, deklarasi #2019Ganripresiden tersebut

AKSI DEMO - TERLIHAT puluhan massa dari Kesatuan Mahasiswa Peduli Demokrasi melakukan aksi penolakan terhadap aksi #2019GantiPresiden, di pertigaan tugu pengantin, Kabupaten Pesawaran, Rabu (5/9).

Foto : Reza/Kupas Tuntas

rencananya akan digelar di tugu Adipura kota Bandar Lampung pada 07 September nanti. Dengan demikian kami perhimpunan mahasiswa Lambar menolak aksi tersebut," Kata Koordinator Lapangan (Korlap) Agus Suprianto.

Menurutnya, deklarasi yang akan di prakarsai oleh Mardani Ali Sera, Ahmad Dhani, dan Neno Warisman itu dapat memunculkan reaksi masyarakat yang menginginkan kedamaian di Indonesia karena ditunggangi oleh gerakan radikal dan makar.

"Selain itu, deklarasi #2019Ganti presiden dipastikan akan terjadi penghasutan dan ujaran kebencian karena dasar gerakan tersebut merupakan sipat kedengkian, "jelasnya. (Reza/Iwan)

DPD PAN Pesawaran Tunggu Proses Hukum Pesawaran (Kupas Tuntas) TERKAIT adanya salah satu Bacaleg dari PAN Pesawaran Masrirozi yang tersandung kasus hukum Ilegal Logging, DPD PAN Kabupaten Pesawaran tunggu proses hukum.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPD PAN Kabupaten Pesawaran Paisaludin, saat ditemui Kupas Tuntas, Rabu (5/9).

"Kalau sekarang kita masih tunggu proses hukum, sehingga belum melakukan upaya apapun," ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya juga siap mengikuti peraturan yang berlaku mengenai persoalan tersebut.

"Yang pasti sekarang, yang bersangkutan masih terdaftar sebagai DCS, tapi kalau sampai dengan nanti mau penetapan DCT proses hukum masih berlanjut, tentunya akan kita ambil sikap mungkin dengan menggantinya," ujarnya.

"Jika sekarang kita kan harus menghormati proses hukum, dan harus tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah," timpalnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran akan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait adanya salah satu Bacaleg yang tersandung kasus hukum ilegal loging.

Hal ini diungkapkan oleh

“

Yang pasti sekarang, yang bersangkutan masih terdaftar sebagai DCS, tapi kalau sampai dengan nanti mau penetapan DCT proses hukum masih berlanjut, tentunya akan kita ambil sikap mungkin dengan menggantinya

Ketua KPU Kabupaten Pesawaran Amin Udin.

"Ya, saya sudah dengar dan kami selaku panitia penyelenggara pemilu akan segera berkoordinasi dengan polisi mengenai hal ini," ungkapnya.

Kendati demikian, kata dia, pihaknya dalam menyikapi persoalan tersebut tetap mengedepankan azas pra-

�

duga tak bersalah.

"Yang pasti, yang bersangkutan ini tetap masih bisa masuk kedalam DCT, karena regulasi yang mengatur terkait kepesertaan Bacaleg ini adalah orang yang yang sudah terpidana, kalau sekarang kan masih dalam proses hukum," katanya. (Reza)