Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987
Email kupastuntas7@gmail.com
WWW.KUPASTUNTAS.CO
Rp4000 | JUMAT, 5 OKTOBER 2018
Mencoblos Sesuai Alamat e-KTP
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung terus mengupayakan data pemilih Pemilu 2019 bersih dari kegandaan dan melindungi masyarakat untuk bisa mendapatkan hak pilih. KPU Lampung pun terus berupaya mencari kegandaan yang disinyalir terjadi akibat adanya pindah domisili. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KETUA KPU Lampung Nanang Trenggono mengungkapkan, KPU RI sudah tidak memperbolehkan lagi penggunaan surat keterangan (suket) dalam Pemilu 2019. Sehingga, seluruh pemilih harus memiliki e-KTP yang akan dibawanya pada saat memilih di TPS. "Untuk Pemilu 2019 sudah tidak ada lagi pemilih yang menggunaan suket dalam saat melakukan pencoblosan di TPS. Semuanya sudah menggunakan e-KTP. Maka bagi warga yang belum memiliki e-KTP hingga hari H (17 April 2019) tidak akan mendapatkan undangan (Form C6) untuk memilih," ungkapnya saat ditemui usai launching Gerakan Melindungi Hak Pilih di Kantor KPU Lampung, Kamis (4/10).
Komisioner KPU Lampung lainnya, Handi Mulyaningsih mengatakan, dengan diterapkannya sistem e-KTP, maka dalam data pemilih tetap nantinya apabila masih ada masyarakat yang belum memiliki e-KTP akan dicoret dalam data pemilih. "Sekarang yang ada dalam DPT yang memenuhi syarat dan ber e-KTP. Salah satu syaratnya yang sudah menikah atau sudah 17 tahun. Nah yang tidak ber e-KTP akan dikeluarkan oleh KPU dalam data pemilih," ujarnya. Handi juga menerangkan, saat ini pemilih hanya bisa memilih di daerah sesuai alamat yang berada dalam e-KTP-nya. Ia mencontohkan, pemilih yang bekerja di Bandar Lampung namun beralamat e-KTP di Pringsewu maka harus tetap memilih di Pringsewu. >> Baca
Mencoblos Hal 8
Terima Fee Proyek Rp120 Juta
KPK OTT Walikota Pasuruan JAKARTA - TIM Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang Rp 120 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Walikota Pasuruan Setiyono. Uang itu diduga sebagai bagian komitmen fee terkait proyek di Pasuruan, Kamis (4/10) pagi. Tim penindakan KPK mengamankan WaliKota Pasuruan Setiyono beserta lima orang lainnya. Selain uang, tim mengamankan sejumlah barang bukti perbankan dalam operasi senyap >> Baca
KPK Hal 8
TERIMA PENGHARGAAN - KOMISIONER KPU Provinsi Lampung Handy Mulyaningsih menyerahkan penghargaan kepada Direktur Utama Kupas Tuntas Donald Harris Sihotang pada acara Malam Apresiasi KPU Provinsi Lampung Tahun 2018 di Hotel Novotel Bandar Lampung, Kamis (4/10) malam. INSERT: DIREKTUR Utama SKH Kupas Tuntas Donald Harris Sihotang foto bersama jajaran KPU Provinsi Lampung dan penerima penghargaan. Foto: Sule/Kupas Tuntas
Dukung Pilgub Lampung 2018
Kupas Tuntas Terima Penghargaan KPU Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SURAT Kabar Harian (SKH) Kupas Tuntas menerima penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam acara Malam Apresiasi KPU Provinsi Lampung tahun 2018 di Hotel Novotel Bandar Lampung, Kamis (4/10) malam.
Penghargaan diberikan kepada SKH Kupas Tuntas yang telah ikut mendukung mensukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018. Penghargaan diterima langsung Direktur Utama SKH Kupas Donald Harris Sihotang. Media massa lain yang juga menerima penghargaan dari KPU Provinsi
Lampung diantaranya SKH Lampung Post, SKH Radar Lampung dan SKH Tribun Lampung. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono mengatakan, Malam Apresiasi KPU Provinsi Lampung 2018 ini merupakan bentuk ucapan terima kasih kepada seluruh instansi baik kepolisian dan media yang telah membantu dan bersamasama mensukseskan Pemilihan Gubernur 2018 dengan lancar, aman serta damai. "Saya juga mengucapkan
terima kasih kepada seluruh KPU se-kabupaten/kota, instansi terkait seperti Polda Lampung, Danrem 043 Garuda Hitam dan Kejati Lampung yang telah membantu dalam pengamanan selama penyelanggaraan Pilgub. Serta rekan-rekan media yang membantu dalam pengawasan selama Pilgub berlangsung," ungkapnya. Menurutnya, media sebagai garda terdepan untuk menyebarkan informasi yang faktual dan mencer>> Baca
Kupas Hal 8
Rektor Unila Kabulkan 4 Tuntutan Mahasiswa Tolak Pecat Wakil Rektor III Bandar Lampung (Kupas Tuntas)
Foto: Farhan/Kupas Tuntas
MASIH MENGINAP - PULUHAN mahasiswa Unila masih menginap di Gedung Rektorat, Kamis (4/10). Ini dilakukan lantaran Rektor Unila Hasriadi Mat Akin hanya mengabulkan 4 tuntutan dari 6 tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
MEDIASI Rektor Unila Hasriadi Mat Akin dengan Aliansi Gerakan Mahasiswa Unila Berdaulat di Gedung Rektorat setempat, Kamis (4/ 10), akhirnya mengabulkan 4 dari 6 tuntutan mahasiswa. Sementara 2 sisanya belum ada kejelasan. Ratusan mahasiswa Unila memenuhi lantai 2 Gedung Rektorat
untuk mengawal pelaksanaan mediasi. Sementara awak media tidak diperkenankan memasuki ruang sidang. Pihak mahasiswa diwakili Jenderal Aliansi M. Fauzul dan ketuaketua lembaga kemahasiswaan bertemu langsung dengan Rektor Unila Hasriadi Mat Akin beserta jajaran. Tampak juga Ketua Senat yang juga menjabat Dekan FKIP Patuan Raja, dan sejumlah pejabat Unila lainnya.
Mediasi berlangsung alot, situasi juga sempat memanas antara mahasiswa dan pihak keamanan. Beruntung tidak terjadi kericuhan. Menjelang tengah hari, akhirnya disepakati bahwa Rektorat mengabulkan 4 dari 6 tuntutan dan telah dibuat pernyataan yang ditandatangani Rektor Hasriadi Mat Akin di atas materai. “Alhamdulillah, 4 dari 6 tuntutan >> Baca
Rektor Hal 8
Ruwa Jurai
Bung Kupas ...
Bukti Konsistensi PERSAINGAN media massa di Provinsi Lampung yang makin kompetitif, mendorong Surat Kabar Harian (SKH) Kupas Tuntas untuk terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas dalam penyajian informasi kepada para pembacanya. Kupas Tuntas pun terus menjaga independensi dan Zainal Hidayat, SH objektifitas dalam pemberitaan serta berupaya terus menyampaikan informasi kekinian. Tidak heran, jika kemudian Kupas Tuntas menjadi salah satu media massa rujukan di Provinsi Lampung bagi mereka yang ingin mencari informasi seputar perkembangan pesta demokrasi baik Pilgub Lampung maupun Pileg dan Pilpres 2019. Konsistensi SKH Kupas Tuntas ini akhirnya berbuah penghargaan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung pada acara “Malam Apresiasi KPU Provinsi Lampung 2018” yang digelar di Hotel Novotel Bandar Lampung, Kamis (4/10) malam. KPU mengapresiasi SKH Kupas Tuntas yang telah ikut mendukung mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung Tahun 2018. Sehingga Pilgub Lampung berjalan aman, damai dan lancar. >> Baca
Bukti Hal 8
PNS Metro Wajib Beli Batik Buatan Penyandang Disabilitas Walikota Metro Ahmad Pairin ternyata punya satu kebijakan unik yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot setempat. Yaitu para PNS wajib membeli batik buatan penyandang disabilitas (difabel) yang ada di Metro. Metro (Kupas Tuntas) HAL ini guna mendukung perkembangan industri rumahan sekaligus untuk memberdayakan para penyandang disabilitas di daerah tersebut. Hal ini disampaikan Ahmad Pairin saat jajaran Ku-
pas Tuntas berkunjung ke ruang kerjanya, Kamis (4/10) pagi. Kunjungin ini dihadiri Pemred Kupas Tuntas Zainal Hidayat, Pimprus Suhaili, Redaktur Pelaksana Tampan Fernando, Kabiro Metro Djohan dan beberapa staf. Bincang-bincang antara kru Kupas Tuntas dengan Walikota berlangsung hangat dan penuh canda tawa, meski tetap fokus membahas berbagai topik terkait pemerintahan dan pembangunan Kota Metro. “Jadi di sini saya wajibkan PNS yang sudah eselon, mulai dari eselon 1 sampai 4, itu wajib beli batik buatan penyandang difabel. Ini seperti batik yang saya pakai ini,” ujar Pairin sambil menunjukkan batik yang dikenakannya berwarna orange keemasan. “Batik yang dipakai Kabid
Foto : Ist
FOTO BERSAMA - WALIKOTA Metro Ahmad Pairin foto bersama dengan jajaran Kupas Tuntas, mulai dari Pemred, Pimprus, Kabiro, dan staf usai audiensi di ruang kerja walikota , Kamis (4/10).
Humas ini juga sama, dari sana juga,” imbuh Pairin menunjuk Kabid Humas Pemkot Metro, Yudha Yunianto yang turut mendampinginya. Menurut Pairin, batik ini wajib digunakan setiap hari Kamis. Dan para ASN bebas memilih warna apa saja, tidak
perlu seragam. Sementara, untuk harga juga terbilang sangat terjangkau, yakni Rp160 ribu. “Selain kainnya bagus, harganya juga murah. Ini kita wajibkan supaya membantu >> Baca
PNS Hal 8