Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Kamis, 18 Oktober 2018

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | KAMIS, 18 OKTOBER 2018

Lelang Proyek Hanya Akal-akalan Gilang Ramadhan Tabur Uang ke Panitia Lelang Proses lelang proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kabupaten Lampung Selatan sarat rekayasa. Dan itu sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir (20162018) alias sejak Zainudin Hasan menjadi puncak pimpinan di Pemkab Lamsel.

bahwa rekayasa lelang dimaksudkan untuk memenangkan setiap tender yang diikuti oleh Gilang Ramadhan. Proses rekayasa ini berdasarkan arahan Kabid Pengairan Dinas PU-PR Lamsel, Syahroni.

“Dia (Syahroni) orang dekat Bupati (Zainudin Hasan) dan Kadis (Anjar Asmara). Dia minta agar tiap lelang untuk dibantu," kata Yudi saat bersaksi di depan Majelis Hakim yang diketuai Mien Trisnawati.

Dia menuturkan, segala rekayasa itu dibalas dengan

Bandar Lampung >> Baca

(Kupas Tuntas)

Lelang Hal 8

HAL itu diungkapkan sembilan orang saksi dalam sidang lanjutan Bos CV 9 Naga Gilang Ramadhan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Rabu (17/10).

Keterangan dari Yudi Siswanto, salah satu PNS Dinas PUPR Lamsel menuturkan kepada JPU KPK dan Majaleis Hakim,

Foto: Kardo/Kupas Tuntas

BERI KESAKSIAN - PARA saksi sedang memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara suap di Dinas PU-PR Lamsel yang menjerat Bos CV 9 Naga Gilang Ramadhan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Rabu (17/10). Insert: Gilang Ramadhan sedang menyimak keterangan para saksi.

BNN Sita 250 Kg Ganja di Bakauheni  Dipasok dari Aceh Untuk Disebarkan di Jawa Barat Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BADAN Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung bersama BNN RI dan Polres Lampung Selatan menangkap dua kurir dan menyita ganja seberat 250 Kg di Lampung Selatan, Rabu (17/10) dinihari.

Ganja itu dikemas dalam 237 bungkusan.

Kepala BNNP Lampung Brigjen Pol Tagam Sinaga menga-

takan, penangkapan bermula dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa ada sebuah mobil diduga membawa ganja hendak menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. >> Baca

Pileg 2019

Bawaslu Lampung Terima 227 Laporan BANDAR LAMPUNG - SELAMA dua minggu dibuka, posko pengaduan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung sudah menerima 227 laporan pengaduan. Laporan didominasi pengaduan warga yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP).

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah menjelaskan, posko ini sengaja dibuka di setiap kecamatan untuk menampung segala keluhan masyarakat terkait hak pilih warga yang belum diakomodir.

BNN Hal 8

SITA GANJA - DEPUTI Pemberantasan BNN RI Irjen Pol Arman Depari menunjukan 250 Kg ganja yang disita dari dua kurir yang ditangkap di Bakauheni, kemarin.

Foto: Ist

>> Baca

Bawaslu Hal 8

Peserta Tes CPNS Diperiksa Pakai Metal Detector Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pringsewu Dawam Raharjo memaparkan, para peserta tes juga dilarang membawa alat komunikasi (HP), buku catatan dan sebagainya.

“Peserta ujian tidak diperbolehkan membawa HP, dan sebelum masuk ruangan tes akan diperiksa dengan metal detector," jelas dia, Rabu (17/10).

Dikatakannya, pengawasan juga akan dilakukan secara ketat, baik oleh petugas dari BKN pusat, dan

Pringsewu (Kupas Tuntas) SETIAP peserta tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018 akan diperiksa menggunakan alat detektor logam atau metal detector saat memasuki lokasi tes.

Hal ini guna mencegah potensi kecurangan oleh para peserta tes.

Kepala Badan Kepegawaian dan

Bung Kupas ...

juga BKPSDM Pringsewu. Dalam hal ini, pengawas dari BKPSDM sifatnya hanya membantu dan mendampingi pengawas pusat. Ia juga menyebut tes yang dilakukan dua kali yaitu SKD dan SKB baru tahun ini diterapkan. Sebab dalam penerimaan CPNS sebelumnya peserta hanya mengikuti satu kali ujian.

Dawam Raharjo menambahkan, bagi peserta yang nantinya dinyatakan lulus verifikasi pendaftaran, >> Baca

Peserta Hal 8

Ruwa Jurai

Sarat Mainan

Penyaluran DAK Tersendat, Sekolah Terutang di Toko Material

FAKTA persidangan Gilang Ramadhan selaku Direktur Utama PT Prabu Sungai Andalas dalam perkara suap fee 15 paket proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) di Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2018 di PN Kelas IA Tanjung Karang, membuktikan jika lelang Zainal Hidayat, SH proyek memang sarat mainan.

Dan ini hampir terjadi di setiap dinas di kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Praktik setoran dan suap kental terjadi dalam pelelangan proyek setiap tahunnya. Selain memberikan setoran dalam bentuk fee ke kepala daerah, kontraktor atau rekanan juga harus menabur uang ke panitia lelang untuk memuluskan agar perusahaannya keluar sebagai pemenang lelang.

Jika dihitung-hitung secara kasar, dalam setiap paket proyek yang dilelang kontraktor diwajibkan menyetor fee berkisar 15-20 persen. Ditambah tabur uang ke panitia lelang yang nilainya ditaksir mencapai 5-10 persen setiap paket proyek. Ditambah lagi potong pajak senilai 11,5 persen. Sehingga jika ditotal potongan ditambah pajak yang harus dikeluarkan kontraktor mencapai 40 persen >> Baca

Sarat Hal 8

Pembangunan sarana prasarana pendidikan tingkat SMA yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2018 masih tersendat.

Akibatnya sejumlah pengerjaan terhenti.

Pihak sekolah yang sedang membangun pun jadi terutang di toko material untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Lampung Barat (Kupas Tuntas) HASIL penelusuran Kupas Tuntas, Rabu (17/10) di sejumlah SMA yang ada di

Lampung Barat, pelaksanaan pembangunan terhenti tanpa ada aktivitas pekerja.

“Saat ini tukang tidak bekerja karena terkendala material dan upah. Kami segan sama pemilik toko tempat membeli material karena beberapa waktu lalu sudah ngambil tapi belum dibayar.

Begitu juga dengan jasa pekerja, hampir dua minggu ini belum terbayarkan," kata salah satu Kepsek SMA di Lambar yang enggan disebutkan namanya.

Dijelaskannya, sejauh ini dana yang bersumber dari DAK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung baru tersalurkan 20 persen. Sedangkan pengerjaan bangunan progresnya sudah mencapai 50 persen bahkan lebih.

“Dana baru turun termin

Foto: Iwan/Kupas Tuntas

TERHENTI - PEMBANGUNAN sekolah SMA di Kabupaten Lampung Barat terhenti, akibat terhambat penyaluran anggaran DAK, kemarin. Pihak sekolah tidak mampu melanjutkan pembangunan karena sudah banyak berhutang pada toko material.

pertama sebesar 20 persen, sedangkan pekerjaan sudah di atas 50 persen. Jadi kita sudah utang sana sini. Makanya terpaksa kita hentikan untuk sementara waktu. Padahal ini sudah pertengahan

bulan 10 dan kita sama-sama tahu per 31 Desember dana sudah tidak bisa digunakan lagi karena memang ada tenggat waktu," jelasnya. >> Baca

Penyaluran Hal 8

2

Kamis, 18 Oktober 2018

BANDAR LAMPUNG

UMP 2019 Diprediksi Rp2,24 Juta Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2019 mendatang diprediksi sekitar Rp 2.241.269,24 atau naik 8,03 persen dari UMP Lampung tahun 2018 yakni Rp 2.074.673.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) Plt. Kepala Disnakertrans Lampung, Lukman menjelaskan, kenaikan tersebut sebagaimana tertuang dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) tertanggal 16 Oktober 2018, dengan Nomor B.240/M.NAKER/PHI9SK-UPAH/X/2018, tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018.

Sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, penetapan

upah minimum 2019 merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2018 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional.

“Hal ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-218/BPS/1000/10/ 2018 tanggal 4 Oktober 2018," ujar Lukman, Rabu (17/10).

Sementara Kasi Organisasi Pekerja dan Pengusaha Disnakertrans Lampung, Henny S Mumpuni mengatakan, surat edaran menteri itu baru dikirim serentak seIndonesia sehingga masih perlu dirapatkan di tingkat

provinsi.

“Surat dari Menaker diterima Gubernur Lampung dan kami tindaklanjuti dengan rapat bersama Dewan Pengupahan," ujar Henny.

Nantinya Dewan Pengupahan yang dibawahi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung akan membahas UMP dengan Asosiasi Pengusaha di Lampung. "Kalau SK Gubernur turun kita akan lakukan sosialisasi ke perusahaan," paparnya.

Dikatakannya, pembahasan akan dilakukan secepatnya sebab pada 1 Novem ber mendatang harus di sahkan sehingga UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana yang telah disebutkan tadi akan berlaku terhitung 1 Januari 2019.

Terkait kenaikan UMP ta-

hun 2019, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, angka kenaikan sebesar 8,03 persen itu bukan keputusan Kemenaker. Angka tersebut diambil dari data BPS yang menunjukkan inflasi tahun ini sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen. Sesuai Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

“Sehingga kalau dikombinasikan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu sebesar 8,03 persen," kata Hanif.

Hanif mengatakan, besaran kenaikan ini sudah ia sampaikan kepada seluruh gubernur. Ia berharap seluruh gubernur segera memproses kenaikan UMP ini. (Erik)

SAMBUTAN - GUBERNUR Lampung M. Ridho Ficardo menyampaikan sambutan dalam Forum Ilmiah Tahunan IV Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (FIT IV IAKMI), di Hotel Novotel, Rabu (17/10).

Foto : Ist

Lampung Masuk Daerah Terbanyak Dikunjungi Peserta Asian Games Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PERHELATAN Asian Games 2018 yang diadakan di Jakarta dan Palembang pada Agustus lalu tentunya tak hanya menarik bagi wisatawan lokal tetapi juga wisatawan mancanegara (wisman). Para wisman yang datang tidak hanya tinggal dan menonton pertandingan di lokasi berlangsungnya Asian Games 2018, mereka juga menyempatkan waktu untuk pelesiran ke beberapa destinasi wisata di Indonesia.

Dari data Hasil Studi Dampak Ekonomi Asian Games 2018 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, memperlihatkan beberapa destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi wisman.

Beberapa destinasi wisata teratas yang paling banyak dikunjungi wisman setelah perhelatan Asian Games 2018 terdata mulai 26 Agustus hingga 8 September. Di antaranya Banyuasin (Sumatera Selatan), Badung (Bali), dan Batam.

Kemudian Lampung, Karawang, Bandung, Cianjur, Medan, Makassar dan Padang.

“Mengapa mereka banyak berkunjung ke destinasi seperti Banyuasin, Badung, dan Batam disebabkan faktor

kedekatan dengan Venue dan juga konektivitas yang mudah dalam hal ini ke Bali dan Batam,” kata Asdep Pemasaran I Regional II Kementrian Pariwisata, Marni kepada, Rabu (17/10).

Adapun wisman yang paling banyak melakukan kunjungan wisata ke destinasi lain usai Asian Games 2018 adalah wisman yang berasal dari Tiongkok, Saudi Arabia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Jumlah wisatawan mancanegara sendiri diperkirakan mencapai hampir 80 ribu orang. Sementara kunjungan domestik tercatat sebanyak 1,7 juta orang.

Hasil survei Bappenas, jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dan domestik selama penyelenggaraan Asian Games 2018 sebesar Rp 3,7 triliun. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan belanja souvenir merupakan pengeluaran terbesar dari para wisatawan.

Dari total pengeluaran wisatawan mancanegara yang mencapai Rp 1,9 triliun, sebanyak Rp 655,4 miliar digunakan untuk belanja souvenir.

“Kami juga sudah menghitung rata-rata lama tinggal wisman adalah 13 hari atau hampir sepanjang Asian Games. Untuk wisatawan Nusantara di luar Jabodetabek tinggalnya rata-rata tiga hari," kata Bambang. (Kps/Tmp)

Kesehatan Faktor Utama Membangun SDM Berkualitas Bulog Paparkan Alasan Harga Beras Masih Mahal Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

GUBERNUR Lampung M. Ridho Ficardo menyoroti pentingnya faktor kesehatan dan pendidikan sebagai fundamental pembangunan di Indonesia. Menurutnya kesehatan adalah faktor utama dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

“Hakikat pembangunan kita adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan yang paling mendasar dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah pendidikan dan kesehatan. Kesehatan memiliki andil yang sangat besar dan menjadi faktor utama dalam membangun SDM yang ber-

kualitas,” ujar Ridho pada Forum Ilmiah Tahunan IV Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (FIT IV IAKMI), di Hotel Novotel, Rabu (17/10).

Ia mengungkapkan, ketika Pulau Jawa sudah penuh, maka Pulau Sumatera harus bisa menjadi tumpuan Indonesia dalam melanjutkan tongkat estafet pembangunan. Untuk itu SDM Provinsi Lampung harus siap menghadapi persaingan yang terjadi.

“Kesehatan masyarakat adalah hal yang paling mendasar dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, saya punya harapan dan perhatian yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat,” paparnya.

Dikatakannya, sektor kesehatan dan pendidikan ma-

sih menjadi fokus utama Pemprov Lampung. Di bidang kesehatan, Pemprov telah mengambil berbagai kebijakan, seperti peningkatan pelayanan kesehatan melalui program rumah sakit keliling, pengembangan dan pembangunan RSUD Abdul Moeloek dan RS Bandar Negara Husada.

Sementara, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI) Agustin menyatakan, kegiatan kali ini juga sekaligus rapat kerja tahunan XI AIPTKMI. Dalam kegiatan tersebut membahas bagaimana alumni dari kesehatan dapat mengabdikan ilmunya di masyarakat. Tidak hanya dibidang kesehatan tapi juga dibidang terkait lainnya.

Sementara, Ketua Umum Pengda IAKMI Lampung selaku Ketua Panitia Daerah FIT IV IAKMI Reihana mengatakan acara ini digelar sejak tanggal 13 - 18 Oktober 2018 dan dihadiri kurang lebih 1.000 peserta yang berasal dari organisasi kesehatan masyarakat, peneliti, akademisi, praktisi, pembuat kebijakan , kalangan swasta dan media massa.

“Secara umum tujuan kegiatan ini untuk mengkaji aspek keilmuan dan situasi terkini permasalahan kesehatan nasional," ujar Reihana.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan kesepakatan pendoman kesehatan level 7 sebagai pedoman kerja oleh Dinkes Provinsi Lampung dan berbagai organisasi kesehatan. (Erik)

Dishub Usulkan Bus Trans Lampung Jadi Bus Pariwisata Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BUS Trans Lampung yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lampung, PT. Lampung Jasa Utama (LJU), berjumlah 40 unit bantuan Kementerian Perhubungan di bawah kordinasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung saat ini tidak lagi berfungsi.

Kepala Bidang (Kabid) Lalulintas dan Transportasi Dinas Perhubungan Lampung, Andriyanto Wahyudi mengusulkan sebaiknya Bus Trans Lampung bisa dijadikan sebagai Bus Pariwisata. Menurutnya, bus tersebut saat ini tidak berfungsi sebagai mana mestinya lantaran kalah bersaing dengan kendaraan umum yang lain. Sehingga diusulkan menjadi Bus Pariwisata mengingat banyaknya tempat destinasi wisata yang dimiliki Provinsi Lampung.

“Akan segera kita koordina-

sikan dengan pihak LJU dan Dinas Pariwisata untuk mendukung usulan ini. Bagaimana nantinya Bus Trans Lampung bisa dialihkan ke Bus Pariwisata agar dapat berfungsi dan bisa menambah pendapatan daerah Pemprov Lampung," ujar

Aan, kepada Kupas Tuntas, Rabu (17/10).

Sementara, Kabid Pengembangan dan Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Arif Nugroho mendukung penuh usulan dari Dishub tersebut. “Sejauh ini pengunjung

yang datang dari luar Lampung selalu menggunakan kendaraan bus lain untuk mengantar tamu berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Lampung, sebagai contoh salah satunya Bus Puspa Jaya dan lainnya," tuturnya. (Erik)

Foto : Ist

UPACARA BULANAN - SEJUMLAH pejabat dari jajaran Forkopimda Provinsi Lampung mengikuti upacara bulanan di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung pada Rabu (17/10). Upacara dipimpin Danlanal Lampung, Kolonel Laut (P) Albertus Agung Priyo.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PERUM Badan Urusan Logistik (Bulog) memaparkan salah satu penyebab harga beras di beberapa daerah sulit terkendali adalah dimulainya perubahan skema bantuan langsung kepada masyarakat. Saat ini, harga besar masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kepala Pusat Riset dan Perencanaan Strategis Bulog Sopran Kenedi menjelaskan skema bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berubah pada 2017, dari semula Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Melalui skema BPNT, Bulog tidak mendistribusikan rastra secara langsung, melainkan memberi bantuan melalui kartu elektronik. Dengan begitu, masyarakat dapat membeli bahan pangan secara mandiri di pedagang yang bekerja sama dengan Bank Himbara.

“Ini yang menyebabkan perkembangan harga beras sulit dikendalikan. Biasanya dipenuhi di tingkat desa atau kecamatan, sekarang rumah tangga sasaran bebas melakukan pembelian melalui mekanisme pemberian program BPNT," kata Sopran, Rabu (17/10).

Pemerintah menargetkan penyaluran BPNT hingga akhir 2018 bisa mencapai 10 juta KPM, dari total 15,5 juta keluarga yang membutuhkan. Dengan demikian, porsi penerima bantuan rastra hanya 5,5 juta KPM. Selain itu, menurut Sopran, Bulog mendapat penugasan untuk mengendalikan beras medium melalui Operasi Pasar (OP) dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Namun kenyataannya masih banyak beras premium dengan ber-

“

Sekarang rumah tangga sasaran bebas melakukan pembelian melalui mekanisme pemberian program BPNT,

”

bagai varian di pasar yang tidak terjangkau oleh Bulog.

“Itu kami serahkan ke mekanisme pasar. Sulit untuk kami kendalikan stok yang premium, tapi paling tidak sudah ada instrumen HET oleh Kementerian Perdagangan untuk membantu mengendalikan harganya," ujar Sopran.

Di Lampung, harga beras tinggi diperkirakan berlangsung hingga panen raya pada Februari 2019 mendatang. Menurut anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, I Nyoman Suryana, kenaikan harga beras merupakan hal yang wajar lantaran kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan produksi menurun. Sementara kebutuhan pangan di masyarakat terus meningkat.

Dikatakannya, dalam masa panen gadu terdapat banyak gangguan seperti kekeringan, tanaman tak normal, hingga serangan hama yang mengakibatkan hasil panen berkurang. Biasanya per hektar bisa menghasilkan 4-5 ton, turun menjadi 2,5 ton. Sehingga potensi gagal panen sebesar 40-45 persen.

“Faktor lainnya yang mengakibatkan kenaikan harga beras lantaran banyaknya produksi beras yang dikirimkan ke luar daerah. Produksi di Lampung diolah dan dikirim ke luar daerah seperti Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, sampai Pulau Jawa,” katanya. (Cnn/Erik)

Kamis, 18 Oktober 2018

BANDAR LAMPUNG

Tuntut Perbaikan Data Bansos

GELAR AKSI - RATUSAN massa dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesi (SPRI) dan simpatisannya berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Bandar Lampung, menuntut perbaikan DBT penerima dana banso, Rabu (17/10).

Ratusan Warga Kepung Kantor Wali Kota Balam Bandar Lampung (Kupas Tuntas) RATUSAN masyarakat Bandar Lampung mengepung Kantor Wali Kota Bandar Lampung, di Jalan Dr. Susilo, Bandar Lampung, Rabu (17/10) siang.

Massa menuntut agar Basis Data Terpadu (BDT) penerima dana bantuan sosial (bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), beras sejahtera (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), diperbaiki.

Ketua DPW SPRI (Serikat dan Perjuangan Rakyat Indonesia) Lampung, Badri, menjelaskan, bahwa BDT ini hanya memuat 40 persen keluarga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

BDT juga membagi status kesejahteraan keluarga miskin menjadi beberapa kelompok, yaitu sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. “Alat ukur untuk menyaring data warga ke dalam BDT, adalah garis kemiskinan dan kriteria miskin. Sangat disesalkan penyusunan dan penetapannya dilakukan tertutup tanpa melibatkan rakyat. Akibatnya banyak rakyat miskin yang tidak menerima program bantuan pemerintah itu," kata Badri.

Usai menyampaikan orasinya, perwakilan massa diterima oleh Assisten I Pemkot setempat, Sukarma Wijaya, untuk melakukan audiensi. Mengenai hasil audiensi tersebut, Badri menjelaskan, bahwa Pemkot telah menerima sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh massa. “Hasil audiensi tadi, kami mempertanyakan data

yang sudah mereka ajukan beberapa waktu lalu, yaitu sekitar 1.500 data, dan yang sudah masuk ke BDT baru sekitar 400-500,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki SPRI, lanjut Badri, masih ada sekitar 2.000-an data yang belum diajukan ke Dinas Sosial, karena saat ini masih dilakukan penginputan. Sehingga masih ada sekitar 3.000-an orang warga miskin di Bandar Lampung yang dinilai berhak, namun datanya belum masuk BDT sebagai penerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Assisten I Pemkot, Sukarma Wijaya, mengatakan, bahwa apa yang disampaikan perwakilan massa itu, sudah berulang kali dibahas.

Tuntutan yang menginginkan hasil pendataan warga miskin di Bandar Lampung yang mereka lakukan bisa diinput oleh Pemkot, kemudian diajukan menjadi data tambahan penerima bantuan sosial.

"Tidak bisa tiba-tiba seperti itu juga. Data yang dibenarkan adalah pendataan yang dilakukan oleh petugas yang sudah ditetapkan yaitu tenaga TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dari Kementrian Sosial, itu yang diakui,"jelasnya.

Sukarma membenarkan bahwa sempat dilakukan pengecekan KTP para demonstran. Hal tersebut adalah untuk memastikan apakah mereka adalah warga Bandar Lampung secara keseluruhan. "Sudah kita lakukan pengecekan KTP sesuai perintah Pak Wali Kota, mereka benar adalah warga Bandar Lampung," tutupnya. (Farhan)

Pengedar Narkoba Diringkus Depan Hotel Bandar Lampung (Kupas Tuntas) ANGGOTA Subdit II Ditresnarkoba Polda Lampung berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu.

Muhamad Iksan alias Piter (38), warga Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, ini ditangkap saat berada di depan salah satu Hotel di Kota Metro, Minggu (14/10) sore.

Direktur Ditnarkoba Polda Lampung, Kombes Pol Shobarmen, menjelaskan, penangkapan tersangka Piter berawal dari informasi yang diterima Tim Opsnal Subdit II bahwa akan ada transaksi narkoba dilokasi tersebut. “Setelah memperoleh informasi yang akurat dan mengetahui ciri-ciri pelaku, anggota langsung bergerak cepat kesana untuk melakukan penyelidikan,” kata Shobarmen, Rabu (17/10).

Setelah berada dilokasi, kata

Shobarmen, anggota akhirnya mendapati seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang dimaksud.

“Anggota langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka didepan pintu keluar hotel.

Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan satu bungkus besar berisikan diduga sabu seberat 83,85 gram,” jelasnya.

Saat ini, lanjut mantan Kepala SPN Polda Lampung ini, tersangka berikut barang buktinya sudah diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Lampung guna penyelidikan lebih lanjut.

“Masih kita kembangkan.

Siapa pemasok barang itu (sabu) ke dia (tersangka). Kita sudah kantongi identitasnya, anggota masih mencarinya,” kata dia. Tersangka Piter, tambahnya, akan dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 Sub Pasal 112 ayat 2 Sub Pasal 131 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun penjara. (Oscar)

Foto: Farhan/Kupas Tuntas

Jambret Nyaris Dibakar Massa Seorang pelaku penjambretan di Jalan Dr. Harun I, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, diamuk massa dan nyaris dibakar setelah tertangkap oleh warga, Rabu (17/10).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BERUNTUNG aparat kepolisian cepat datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengamankan pemuda yang diketahui bernama Asep (28) warga Kelurahan Batuputu, Bandar Lampung. Sementara rekan pelaku berhasil melarikan diri.

Berdasarkan informasi yang didapat Kupas Tuntas, kejadian itu bermula ketika korbannya bernama Niken (19) bersama rekannya mengendarai sepeda motor melintas di Fly Over Pahoman.

Namun, tak disangka, ternyata korban sudah dibuntuti oleh pelaku yang berboncengan mengendarai sepeda motor.

Salah satu pelaku kemudian menarik tas milik korban yang berisikan KTP, SIM, STNK dan uang tunai serta Handphone.

Karena tas sudah berpindah tangan, korban pun berusaha mengejar pelaku hingga akhirnya sepeda motor pelaku terjatuh di depan Rumah Sakit Graha Husada.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) LIMA terdakwa yang membantai dan menjual organ tubuh harimau Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), akhirnya dihukum tiga tahun pidana kurungan penjara.

Itu terungkap dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Rabu (17/10).

Bertindak sebagai Ketua

dipukuli massa, tapi langsung kami amankan, kita masih kejar satu pelaku lainnya," kata Kanit Reskrim Polsek Tanjungkarang Timur, Aiptu Aan Suhendar. (Oscar)

Foto: Ist

DITANGKAP WARGA - ASEP, pelaku jambret berhasil ditangkap warga usai beraksi di Fly Over Pahoman, Bandar Lampung, Rabu (17/10) sore.

Majelis Hakim, Yusenindar, mengatakan, bahwa kelima terdakwa terbukti melanggar Pasal 21 dan 40 UU No.5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya hewan yang dilindungi.

Hukuman ini lebih ringan enam bulan penjara dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yusa, yang sebelumnya menuntut kelima terdakwa masing-masing tiga tahun enam bulan penjara.

Adapun kelima terdakwa

tersebut, yakni Sugiyanto, Untung, Poniman, Saripudin dan Ahmad Irvan. Selain pidana penjara, para terdakwa juga dihukum membayar denda Rp50 juta subsider empat bulan kurungan.

Atas putusan itu, baik jaksa maupun kelima terdakwa menyatakan menerima vonis. Untuk diketahui, dalam dakwaan JPU, menyebutkan, terdakwa Untung, Sugiyanto, dan Poniman, memasang tali jerat disekitar TNBBS pada bulan Maret

2018, dan pada bulan April 2018, satu hewan satwa yakni Harimau Sumatra terjerat dan dibunuh.

Kemudian, Harimau Sumatera tersebut diambil kulit, kuku, tulang dan taringnya. Dan selanjutnya dijual kepada Saripudin dan Ahmad Irvan dengan harga penawaran Rp20 juta.

Namun oleh terdakwa Saripudin ditawar Rp17 juta dan baru dibayar Rp13 juta. Uang tersebut dibagi Rp6 juta untuk Poniman dan Rp3 juta untuk Untung. (Kardo)

Yusuf Kohar: Hak Angket DPRD Salah Alamat (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

“Sepertinya korban memang sudah dibuntuti oleh pelaku,” kata Erik yang saat itu melintas dilokasi kejadian, Rabu (17/10).

Dikatakan Erik, diduga pelaku berjumlah dua orang. Namun, satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. “Kalau yang satunya berhasil ditangkap warga setelah masuk kedalam salah satu rumah warga,” ujarnya.

Tak lama kemudian korban pun datang ke lokasi tempat satu pelaku yang berhasil ditangkap. Dengan nada kesal, korban pun mencaci maki pelaku untuk menanyakan keberadaan tasnya. “Mana tas gua, mana,” tanya korban kepada pelaku yang sudah dipegangin warga.

Sesekali warga pun melampiaskan kekesalannya kepada pelaku jambret tersebut dengan memberikan pukulan (bogem). Bahkan ada warga yang geram dengan ulah pelaku supaya pelaku dibakar saja. “Sudah, sudah bakar aja bakar,” seru warga.

Tak lama kemudian, seorang anggota kepolisian datang kelokasi dan membawa

pelaku ke Mapolsek Tanjungkarang Timur, guna penyelidikan lebih lanjut.

“Ia tadi dikejar massa, dan anggota kami juga bergerak, tersangka sempat

Pembunuh Harimau Divonis Tiga Tahun

Bandar Lampung

DIAMANKAN - M. IKSAN, tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu, diamankan Anggota Ditnarkoba Polda Lampung, Rabu (17/10).

3

WAKIL Wali Kota Bandar Lampung, M.Yusuf Kohar, menanggapi dingin terkait putusan hak angket yang dilaksanakan DPRD setempat.

Menurut Kohar, DPRD Bandar Lampung dalam hak angketnya menyatakan telah melanggar UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 66 ayat 1 huruf a angka 1, yang menyatakan wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

“Nah, dalam pasal itu kan saya bertugas membantu kepala daerah. Tapi, selama

ini, saya tidak pernah dilibatkan oleh kepala daerahnya.

Jangankan dilibatkan, diajak diskusi saja nggak pernah.

Kalau diajak diskusi tentang pembangunan, saya siap.

Tapi selama nggak pernah dilibatkan," ungkap Yusuf Kohar, saat menyambangi Pers Room Pemkot Bandar Lampung, Rabu (17/10).

Atas dasar itu, Kohar menilai bahwa DPRD salah alamat jika menggunakan pasal tersebut. “Kalau menggunakan pasal itu, seharusnya bukan ke saya. DPRD salah alamat,"tegasnya.

Ia menjelaskan, awal mula hak angket itu karena dirinya telah meroling salah satu pejabat di lingkungan DPRD Bandar Lampung. Dimana, Sekretariat DPRD memiliki jabatan kosong pada Kepala

Bagian Perencanaan, sehingga ia pun menunjuk seorang Plt (pelaksana tugas) untuk mengisi jabatan itu.

Dengan berjalannya waktu, hak angket itu akhirnya diparipurnakan. Namun, Kohar heran, karena hak angket yang awalnya melanggar berubah menjadi pelanggaran Pasal 66 ayat 1 huruf a angka 1, yang menyatakan wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

“Ini kan lucu. Kok pelanggarannya jadi mengarah kesana. Kalau saya melanggar UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beri tahu saya, dimana letak kesalahannya. Sepengetahuan saya, tidak ada

pelanggaran administrasi yang saya lakukan,"jelasnya.

Akan tetapi, meskipun DPRD sudah menjalankan tugasnya dengan mengirimkan hasil paripurna ke Mahkamah Agung (MA), ia akan siap menghadapinya.

“Kalau MA yang manggil, saya akan siap hadir dan saya jelaskan duduk perkaranya.

Sampai saat ini, saya belum ada panggilan itu," ucapnya.

Sebelumnya, Kohar dinyatakan terbukti melanggar UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah. Itu terungkap dalam sidang paripurna internal DPRD Kota Bandar Lampung tentang laporan panitia hak angket DPRD Kota Bandar Lampung terkait dugaan pelanggaran etika dan UU pada Selasa (16/ 10) lalu. (Farhan/Wanda)

4

Kamis, 18 Oktober 2018

DirekturUtama: Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

PemimpinRedaksi/ Penanggungjawab: Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

WakilPemimpinPerusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Lenistan Naenggolan Korwil : RedakturPelaksana: Tampan Fernando Redaktur: Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan BandarLampung: Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

LampungTimur: Surya Sanjaya.

LampungSelatan: Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

LampungTengah: Sutowo.

Pesawaran: Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

PRINGSEWU - TANGGAMUS - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

PesisirBarat: Nova.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro),Edwin.

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Indro Wibowo.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak), WidyaFirmadana, Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: NilaAyuKusumaDewi ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi,FrimaDayuSiallagan.

ManagerMarketing: Indah Dwi Putri.

Sekretaris Marketing : DesisoniaLiliaHadiputeri.

StafOnline: Mediyansyah(Koordinator), Aprohan,SigitPamungkas, Citra, Mita.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

DesainMedsos: DianPermana,Citra.

Photographer: YogaAdiPratama.

KupastuntasTV: PrayogoDanuPutra.

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Pilpratin Berjalan Kondusif Pesisir Barat (Kupas Tuntas) PEMILIHAN peratin (kepala desa) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) dilaksanakan serentak kemarin, Rabu (17/10), dengan diikuti sebanyak 42 Pekon (desa) dari 10 kecamatan.

Bupati Pesibar, Agus Istiqlal pun memberikan hak suaranya, di Pekon Gunung Kemala Induk, Kecamatan Way Krui.

Pada pukul 08.30, Agus Istiqlal mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pekon Gunung Kemala Induk, untuk memberikan hak pilih sekaligus melakukan pemantauan jalannya pemilihan Peratin.

“Saya berharap Pilpratin tahun ini suskes, aman dan

lancar,”ujarnya Usai menggunakan hak pilihnya orang nomor satu di Pesibar itu langsung melakukan pemantauan disejumlah Pekon yang sedang menyelenggarakan pemilihan Peratin.

Sementara, Kapolsek Pesisir Tengah, Kompol M. Daud mengimbau, agar masyarakat pada pelaksanaan Pilpratin serentak tersebut agar kondusif.

Terpantau di lokasi, masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya sudah mendatangi TPS sejak pagi hari pukul 7.30. Setiap TPS untuk pengawalan keamanan dijaga Personil TNI serta Polri.

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS berjalan lancar dan aman.(Nova)

Foto : Nova/Kupas Tuntas

BERIKAN HAK SUARA - BUPATI Pesibar Agus Istiqlal memberikan hak suaranya dalam Pemilihan peratin di Pekon Gunung Kemala Induk, Kecamatan Way Krui,

KETENAGAKERJAAN

TKI Asal Lambar Menurun LAMPUNG BARAT - ANGKA Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) tahun ini menurun.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Setempat, angka TKI dan TKW pada tahun 2017 yang lalu mencapai 17 orang, sedangkan pada tahun ini hanya 2 orang saja.

"Jika dibandingkan dengan tahun kemarin, angka kita pada tahun ini cukup membanggakan,” ujar Kepala Bidang Tenaga Kerja DPMPTSP Lambar, Busran, Rabu (17/10).

Ia menjelaskan, faktor menurunya jumlah TKI karena faktor ekonomi, namun tidak menutup kemungkinan juga karena faktor lainnya.

Busran mengungkapkan, sampai saat ini belum ada laporan agen, jika ada TKI dan TKW asal Lambar yang bermasalah, atau terkena masalah.

“Kami selalu mengingatkan kepada TKI dan TKW untuk melapor jika sudah sampai tujuan kerja. Jangan sampai tidak ada kabar, sehingga kami sulit untuk mengawasinya,”katanya. (Iwan)

PEMBINA UPACARA - KAPOLRES Tanggamus, AKBPI Made Rasma bertindak sebagai pembina upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Hari Batik Nasional dan Hari Sumpah Pemuda tahun 2018 tingkat Kabupaten Tanggamus, di lapangan Pemkab Tanggamus, Rabu (17/10)

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas .

Kompak Nyabu, Sopir Kernet Masuk Penjara Seorang sopir bus berinisial AM (38) bersama kernetnya RS (19), dibekuk Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polres Tanggamus, karena diduga mengkonsumsi sabu.

Tanggamus (Kupas Tuntas) MEREKA ditangkap saat asik bermain judi dikawasan terminal Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Selasa (16/10) malam sekitar pukul 21.00 WIB. Kasatres Narkoba Polres Tanggamus, Iptu Anton Saputra, mengungkapkan, AM (38) sopir bus dan kernetnya RS (19), ditangkap bersama 8 pelaku perjudian di Terminal Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Saat keduanya diperiksa, polisi menemukan barang bukti penyalahgunaan Narkoba jenis sabu.

"Setelah mendapat penyerahan dari Tekab 308, keduanya (AM dan RS) langsung dila-

kukan test urine, hasilnya keduanya positif metafetamine atau mengkonsumsi (sabu)," kata dia, Rabu (17/10).

Dikatakan Anton, saat ini kedua pelaku berikut barang bukti berupa satu pipa kaca (pirek) bekas pakai, satu set alat hisap sabu (bong), satu

sumbu dan satu korek api gas diamankan di Satresnakroba Polres Tanggamus.

"Untuk mempertanggungjawabkan perbutannya, kedua pelaku dipersangkakan pasal 112 atau 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara," pungkasnya Terpisah, pelaku AM yang berprofesi sebagai sopir mengaku mendapatkan sabu dari temannya yang juga warga

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

TUNJUKAN BUKTI - KASATRES Narkoba Polres Tanggamus (kiri depan) menunjukan sopir dan kernet bus yang positif konsumsi sabu, berikut barang bukti penyalahgunaan sabu diruang Satres Narkoba Polres Tanggamus, Rabu (17/10).

Kota Agung dengan cara membelinya Rp 100 ribu.

Kemudian menggunakan sabu bersama kernetnya RP. "Pakai sabunya sebelum magrib kemarin di dalam terminal saat cuaca hujan," kata AM. AM yang mengaku masih bujangan mengaku, ini bukan kemarin kali pertama ia memakai sabu, tetapi dia sudah mengenal sabu sejak 4 bulan lamanya. "Sudah 4 bulan tau sabu ya sering pakai jika ada uang," tandasnya Senada dengan pengakuan AM, pelaku RS juga mengaku memakai sabu di dalam terminal dan itu pertama kalinya. "Baru itu pertama kali pakai," ujar RS. Kesempatan tersebut kedua pelaku mengaku me nyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengula nginya me nyalahguna kan Narkoba. "Nyesel pak, berjanji tidak melakukannya lagi," tutup keduanya kompak. (Sayuti)

Dikira Mayat Bayi, Ternyata Bangkai Ikan Sapu-sapu Pringsewu (Kupas Tuntas) BEREDARNYA informasi penemuan yang diduga mayat bayi pada Selasa (17/10) pagi di wilayah hukum Polsek Pagelaran tepatnya di Rt. 12 Dusun 4 Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran ternyata tidak benar alias hoaks.

Pasca beredar isu yang menghebohkan media sosial ini, Polsek Pagelaran bersama tim Indonesia Automatic Finger Print Identification System (Inafis) Polres Tanggamus bersama dokter dari Puskesmas Bumiratu langsung turun ke lokasi untuk melakukan identifikasi.

Namun, hasilnya sangat

mencengangkan, sebab setelah dilakukan pembongkaran terhadap kantong plastik yang sudah sempat dikubur warga tersebut, ternyata isinya bukan mayat bayi, melainkan sejumlah bangkai ikan sapu-sapu yang biasa ditemukan disaluran irigasi.

"Dapat dipastikan, setelah dilakukan pembongkaran, kantong plastik terbungkus kain tersebut berisi beberapa ekor bangkai ikan sapusapu yang sudah dalam kondisi busuk," kata Iptu Edi Suhendra mewakili Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma, , Rabu (17/10) sore.

Menurut Kapolsek, pembongkaran dilakukan berdasarkan hasil koordinasi bersama masyarakat se-

tempat, dimana masyarakat meminta agar mayat bayi tersebut dimakamkan di pemakaman umum di wilayah setempat.

"Guna memastikan dugaan mayat bayi tersebut maka kita bongkar yang disaksikan pihak terkait dan masyarakat setempat," ujarnnya.

Kapolsek menjelaskan, kantong plastik berisi diduga mayat bayi ditemukan didalam irigasi yang tidak terpakai di wilayah itu oleh saksi Zaelani (70) sekitar pukul 10.00 Wib. Karena saksi melihat diduga kaki bayi kemudian bersama saksi lainnya Taro (60), Marwiyah (60) dan Marno (60) memakamkan jena-

zah tersebut di dekat lokasi penemuan. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB masyarakat sekitar melaporkan ke Polsek Pagelaran.

"Setelah kita periksa ternyata itu bukan kaki bayi, namun tulang ikan sapusapu" jelasnya.

Seorang petugas Intelkam Polsek Pagelaran yang ikut melakukan pembongkaran mengaku sempat mual mual akibat bau bangkai ikan sapu sapu yang begitu menyengat. Dia mengatakan bungkusan tersebut dibalut dengan pakaian seragam (kemeja putih) siswa SMP. "Intinya berita yang beredar di media sosial itu adalah hoaks," pungkasnya. (Manalu).

Khamami Paparkan Program Pengentasan Kemiskinan Mesuji (Kupas Tuntas) BUPATI Mesuji Khamami menjadi salah satu narasumber dalam dialog yang digelar pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Kawasan Perdesaan di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (16/10).

Ini merupakan kali kedua Khamami diundang menjadi narasumber pada tingkat nasional oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Dalam Dialog Interaktif tersebut bersama Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, Bupati Berau Muharram, dan perwakilan PT Berau Coal dengan tema “Pengembangan Produk

Unggulan Kawasan Perdesaan: Solusi Mengatasi Kemiskinan dan Mengurangi Pengangguran”.

Rakornas yang dibuka langsung oleh Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo tersebut diikuti oleh para kepala daerah, kepala bappeda, dan kepala Dinas PMD dari 60 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Program pengentasan kemiskinan di Mesuji menjadi pokok bahasan yang disampaikan dalam kesempatan itu, diantaranya program kolamisasi ikan, program pembangunan lean concrete secara swakelola yang pelaksanaannya menggunakan tenaga kerja masyarakat yang sudah terlatih secara padat karya, bantuan rastrada, bantuan santunan dan beras anak yatim, dan lain sebagainya.

“Guna meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan daya saing produk unggulan Mesuji, Pemkab Mesuji mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil untuk membeli dan mengkonsumsi beras produksi petani Mesuji. Selain PNS, kita wajibkan juga bagi anggota DPRD, kepala sekolah, guru, puskesmas, kepala desa, BPD, perangkat desa, RT, Linmas, dan staf non PNS se-Kabupaten Mesuji dengan besaran yang bervariasi,” terangnya.

Pemkab Mesuji melalui APBD Kabupaten Mesuji juga menjalankan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (Baperlahu).

Pada 2018 ini mengalokasikan dana sekitar Rp 24 miliar, dengan dua macam bantuan, yakni bantuan Rumah Kita bagi orang tua

jompo sebesar Rp 32 juta dan bantuan stimulan bagi Rumah Tangga Sasaran yang memiliki material sebesar Rp 15 juta.

Selain itu, Pemkab Mesuji melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mesuji akan membangun Rumah Desa. Rumah yang dibangun akan diperuntukkan bagi rumah tangga tidak mampu dan tidak memiliki tanah tempat tinggal, serta minimal telah bermukim selama lima tahun di desa itu.

“Kabupaten Mesuji meskipun dengan jumlah APBD yang terkecil di Provinsi Lampung yakni sebesar Rp 886 miliar dikelola dengan baik secara efektif dan efisien melalui program-program inovatif yang sangat berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (Gusti)

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA - WAY KANAN

Kamis, 18 Oktober 2018

Suami Istri Jadi Bandar Narkoba Aparat kepolisian Polres Tulang Bawang mengamankan sepasang suami istri berinisial NR (35) dan AR (23), Warga Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Rabu (17/10).

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) KEDUA pelaku yang diduga menjadi bandar narkoba jenis sabu-sabu ini, diringkus dikediamannya saat sedang memperbaiki kandang ayam di belakang

rumahnya.

Menurut sejumlah saksi yang melihat saat proses penangkapan berlangsung, terdapat anggota kepolisian yang berpakaian preman dan berseragam sekitar 10 anggota kepolisian dan 1 diantaranya Polisi Wanita (Polwan).

Anggota kepolisian Polres

Tuba tersebut menggunakan 2 unit mobil jenis Avanza dan Xenia.

Tidak sampai disitu, guna mendapatkan Barang Bukti penggeledahan yang di lakukan pihak kepolisian juga ke rumah tetangga tersangka.

"Tadi rumah saya juga di geledah oleh anggota polisi, salah satunya adalah polwan,"cetus Amir, tetangga terduga pelaku.

Kasat Narkoba Polres Tulangbawang IPTU Boby Yulfia membenarkan jika anggotanya telah menga-

mankan Pasuntri di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Tubaba saat sedang berada dirumahnya.

Meskipun kedua pasutri ini diduga bekerja sama mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, namun Kasat Narkoba belum bisa menjelaskan barang bukti dan seperti apa prosesnya.

"Langsung koordinasi dengan Humas Polres Tulangbawang,"ucapnya melalui pesan WhatsApp, Rabu (17/ 10) malam. (Irawan/Bas/Lucky).

Foto: Nal/Kupas Tuntas

PENGAJIAN RUTIN - SISWA SDN 63 Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, rutin menggelar pengajian setiap hari Rabu, kemarin. Pengajian rutin bertujuan untuk meningkatkan keimanan para siswa.

Kenaikan Insentif Honorer Puskemas Masih Dikaji Metro (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kota (Pemkot) Metro akan mengkaji kenaikan insentif para tenaga kerja honorer yang ada di puskesmas dan posyandu.

Hal ini menanggapi usulan Komisi II DPRD Kota Metro yang menginginkan adanya kenaikan insentif tersebut.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Metro, A. Nasir mengatakan, bahwa Pemkot telah membentuk tim anggaran pemerintah, dan hari ini (Kamis) akan melaksanakan rapat untuk membahas masalah tersebut.

"Intinya semua usulan kita tampung, dan carikan solusinya,” ujar Nasir, Rabu (17/10).

Namun, Nasir mengaku, yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah bagaimana agar seluruh ang-

SELEKSI PEMAIN - INILAH suasana pembukaan seleksi pemain muda U-15 yang diselenggarakan Asosiasi PSSI Kabupaten Tulangbawang Barat, di Lapangan Merdeka Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Foto : Irawan/Kupas Tuntas

5

“

Jangan dibalik.

Pegawai dulu baru masyarakat. Prinsipnya, semua yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat kita utamakan garan dapat dialokasikan untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Metro. Setelah itu terlaksanakan, maka selanjutnya akan mengarahkan anggaran kepada para pegawai yang ada.

"Jangan dibalik. Pegawai dulu baru masyarakat. Prinsipnya, semua yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat kita utamakan.

Itu prinsipnya. Tapi semua tergantung kemampuan pemerintah daerah," tutup Nasir. (Firman)

Dishub Minta Pengembang Reklamasi Urus Perizinan Lokasi CPNS di Metro Akan Dijadikan Ajang Promosi UKM Pesawaran

(Kupas Tuntas) DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pesawaran mengimbau kepada pengembang agar mengurus perizinan terlebih dahulu dalam kegiatan reklamasi untuk pembuatan dermaga Ketapang, di Kecamatan Teluk Pandan.

"Kami tegaskan jika ingin membuat dermaga , harus mengurus dulu perizinan

nya,”kata Kepala Dishub Pesawaran, Afdal Faisa, Rabu (17/10).

Menurutnya, adanya aktifitas reklamasi di dermaga Ketapang, pihaknya sudah berkoordinasi dengan stake holder terkait.

"Kami sebelumnya mendapatkan informasi laporan dari Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Teluk Betung untuk bisa disikapi," ujarnya.

Bahkan, kata dia, terkait aktifitas reklamasi tersebut sudah ditangani pihak ke-

polisian.

"Aktifitas itu dihentikan polisi dan sudah di police Line, makanya kami tidak ingin adanya pelanggaran disitu," katanya.

Ia pun mengaku, sudah menyampaikan kepada pihak terkait agar segera melakukan pembuatan izinnya.

"Kalau secacar tulisan atau surat belum, tetapi kalau secara lisan sudah kita sampaikan untuk pembuatan izinnya, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya,"

ungkapnya.

Ia menambahkan, jika bedasarkan regulasi yang berlaku terkait hal penertiban, hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

"Berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kita bisa melakukan penertiban terhadap terminal, agar supaya bisa sesuai dengan prosedur, tapi jika tidak sesuai prosedur maka tentu akan ada konsekuensi hukumnya," terangnya. (Reza)

Pengamat: Pelaku Asusila Harus Ditindak Tegas Way Kanan (Kupas Tuntas) DITAHUN ini, kasus laporan kejahatan asusila terhadap anak dibawah umur daerah Kabupaten Way Kanan terus terjadi.

Baru-baru ini penangkapan tersangka Jr (18) warga soponyona Negeri Agung, terhadap korban HD (16) warga Way Kanan menambah daftar panjang korban dan pelaku kejahatan pencabulan di Way Kanan.

"Ya memang sudah banyak kasus asusila bahkan ada korban penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak laki-laki yang sebelumnya sudah kita ungkap,"kata Kasat Reskrim Polres Way Kanan, AKP Yuda Wiranegara, Rabu (17/10).

Menurutnya, penegakan hukum oleh Polres Way Kanan sejauh ini telah kon sisten dalam penanganan kasus asusila.

Semua laporan yang ditangani unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Way Kanan selalu terungkap dan

tidak butuh waktu lama.

Sementara itu, Pengamat Hukum Way Kanan Feri Soneri, menilai hukum penjara belum membuat pelaku takut melakukan aksinya.

"Ya Undang-undang perlindungan anak sudah mengatur ancaman pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. Tapi pelaku terus bermunculan. baik di

kalangan keluarga sendiri maupun dilingkungan luar,"ungkap Fari.

Ia mengatakan, permasalahanya, bukan pada hukuman penjara, namun harus adanya pengawasan lebih aktif terhadap perilaku masyarakat untuk pelanggaran kasus ini.

Ia juga mengimbau ada tindakan tegas yang diterapkan Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) dan DPRD Way Kanan dalam upaya pencegahan terjadinya kasus ini, sehingga efektif untuk dipatuhi.

“Salah satunya, seperti membuat sanksi khusus terhadap setiap orang yang terbukti melakukan atau upaya pelecehan asusila kepada korban anak dibawah umur baik perempuan maupun lakilaki di dalam peraturan daerah baru,”tandasnya.(Indro)

Metro (Kupas Tuntas) MENGINGAT Kota Metro akan dijadikan sebagai lokasi tes CPNS pada bulan November mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) setempat menilai hal ini sebagai ajang mempromosikan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Nasir mengatakan, salah satu aspek yang akan dijadikan prioritas untuk mempromosikan Kota Metro, yakni dari sektor perdagangan dan jasa.

“Banyaknya jumlah peserta CPNS dari luar kota Metro, membuat pedagang

Kemenag Gelar Gebyar AGPAII Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas)

Foto : Ist

TERIMA PENGHARGAAN - BUPATI Way Kanan, Raden Adipati surya bersama Ketua TP PKK Way Kanan Dessy Adipati Surya memamerkan penghargaan lomba pangan lokal yang baru saja diterima, dalam hari peringatan Word Food Day, di Jakarta, Rabu (16/10).

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) Kabupaten Tulangbawang Barat menggelar acara Gebyar Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), di Rumah Adat Sesat Agung, Rabu (17/10).

"Saya bangga dengan semangat gotong royong masyarakat Tubaba, terbukti tanpa campur tangan pemerintah kegiatan pentas Pendidikan Agama Islam ini dapat berjalan semeriah

makanan dan jasa bisa mendapatkan keuntungan dari hari biasanya,”kata Nasir,Rabu (17/10).

Menurutnya, memberikan kesan terbaik terhadap para peserta tes merupakan strategi ampuh yang nantinya akan menjadikan Kota Metro dikunjungi oleh banyak orang dari luar daerah.

"Makanya saya sudah sampaikan kepada Asisten II, agar pasarkan produk kuliner pedagang,”katanya.

Untuk pelaksanaan CPNS, secara teknis hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan telah dipersiapkan.

“Seperti kami menyiapkan ganset, agar berjagajaga jika lampu padam,”tandasnya. (Firman)

ini,” ujar Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad dalam sambutannya.

Ia mengapresiasi kinerja DPD AGPAII Tubaba yang telah mengadakan kompetisi tahunan kesenian dan ketrampilan Pendidikan Agama Islam dan berharap event ini.

"Pemerintah daerah saat ini sedang melakukan proses pembangunan ruang dan orang Tubaba dengan ciri cirinya memiliki sifat Nemen, Nedes, Nerimo kemudian memegang teguh prinsip kesederhanaan, kesetaraan dan kelestarian, itulah ciri-ciri masyarakat Tubaba,"ungkapnya.

Umar menjelaskan, dalam rangka mewujudkan karakter orang Tubaba tersebut dibutuhkan kerja sama seluruh pemangku kebijakan khususnya di bidang pendidikan yang ada di Kabupaten Tubaba, salah satunya AGPAII. (Irawan/Bas/Lucky)

6

Kamis, 18 Oktober 2018

LAMPUNG UTARA

Pospera Protes Wabup Tidak Pernah Ngantor Lampung Utara (Kupas Tuntas) AKSI damai digelar massa dari Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) yang mempertanyakan kinerja Wabup Sri Widodo yang tidak pernah masuk kantor. Massa juga mempertanyakan keberadaan kendaraaan dinas yang digunakan Wabup.

Aksi digelar di depan kantor Pemkab Lampura, Rabu (17/10).

Dalam orasinya Ketua Pospera Lampura Juaini Adami mengaku kecewa dengan kinerja Wabup Lampura Sri Widodo yang tidak pernah masuk kantor.

“Kami juga mempertanyakan keberadaan kendaraan dinas wabup, karena selama ini tidak pernah kelihatan,” tegasnya.

“Tujuan kami ke sini untuk mempertanyakan ketidakjelasan kendaraan dinas milik wakil bupati Lampung Utara dan ketidakaktifan Wabup Sri Widodo dalam menjalankan tugasnya,” kata Juaini.

Ia juga minta bupati Lampung Utara berani bersikap tegas mengusut keberadaan randis wakil bupati dan meminta

kepada kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi agar mengusut tuntas kasus dugaan setoran proyek yang dilakukan Sri Widodo saat menjabat Plt Bupati.

“Kami minta wakil bupati aktif lagi agar dapat bertanggungjawab dalam segala hal yang dilakukannya selama dirinya menjabat sebagai Plt Bupati Lampung Utara,” ujarnya.

Tidak berselang lama, Wakil Bupati Lampura Sri Widodo menemui massa. Sri Widodo megungkapkan terima kasih atas aksi damai yang digelar Pospera. "Terima kasih telah mengingatkan saya pentingnya sebuah amanah sebagai Wakil Bupati Lampung Utara," kata Sri Widodo.

Pada kesempatan itu, Sri Widodo menepis tudingan pendemo bahwa dirinya tidak pernah masuk kerja. Ia mengklaim tidak masuk kerja karena sedang sakit. "Dan saat ini pun saya bekerja kembali, ini buktinya saya berada di kantor Pemda Lampung Utara," lanjut Sri Widodo.

Sri Widodo pun menunjukan kendaraan dinasnya yang berada di areal parkiran. "Kendaraan dinas sayapun ada saat ini dan saya bawa ke pemda," ujarnya. (Sarnubi)

Foto: Ist

SERAHKAN BANTUAN - BUPATI Lampura Agung Ilmu Mangkunegara menyerahkan bantuan kepada 15 keluarga korban bencana angin puting beliung di Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, kemarin. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai, sembako dan bantuan kesehatan.

Bupati Agung Bantu Korban Puting Beliung Bupati Lampung Utara (Lampura) Agung Ilmu Mangkunegara menyerahkan bantuan kepada 15 keluarga korban bencana angin puting beliung di Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Rabu (17/10). Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai, sembako dan bantuan kesehatan.

Lampung Utara (Kupas Tuntas)

Foto: Sarnubi/Kupas Tuntas

BERI PENJELASAN - WABUP Lampura Sri Widodo memberi penjelasan kepada massa Pospera yang menggelar aksi damai di halaman Pemkab setempat, kemarin.

DALAM arahannya Bupati menyampaikan agar masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan mengingat perubahan iklim yang terjadi saat ini. Bupati juga memerin-

tahkan kepada seluruh kepala SKPD agar lebih tanggap dan cepat dalam penanganan bencana alam yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

“Masyarakat harus lebih waspada mengingat perubahan iklim yang terjadi saat ini.

Kepala SKPD juga harus lebih tanggap dan bergerak cepat

dalam penanganan bencana alam yang terjadi di masyarakat,” kata Agung.

Sementara, seorang ibu penerima bantuan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara atas bantuan yang telah diberikan. “Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan bantuan. Ini sangat membantu kami,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala BPBD Lampung Utara Karim melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik Khoirudin mengatakan, BPBD juga sudah mem-

berikan bantuan untuk korban angin kencang dalam bentuk paketan. “Seperti yang ada di dalam paket perlengkapan makan, ini ada piring dan alat-alat atau perabotan untuk digunakan sebagai alat makan," ujarnya.

Dijelaskannya, paket-paket yang akan disalurkan kepada korban berupa perlengkapan makan 1 paket, paket kesehatan 1 paket, paket famili kit 1 paket, paket sandang 2 paket, tambahan gizi 4 paket, karpet gulung 2, tikar gulung 1, beras 20 kg dan sembako sebanyak 2 paket. (Sarnubi)

LAMPUNG TIMUR

Wabup Lamtim: PAD Naik 45,6 Persen

BERI ARAHAN - WAKIL Bupati (Wabup) Lamtim Zaiful Bokhari saat memberikan arahan pada apel bulanan Korpri di halaman Pemkab Lamtim, Rabu (17/10).

Foto: Jaya/Kupas Tuntas

Selama tiga tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) mengalami kenaikan sebesar 45,6 persen. Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Lamtim Zaiful Bokhari, saat memberikan arahan pada apel bulanan Korpri di halaman Pemkab Lamtim, Rabu (17/10).

Lampung Timur (Kupas Tuntas) SECARA rinci, kata Zaiful, pada tahun 2016 realisasi PAD Lampung Timur sebesar Rp92 miliar. Kemudian pada tahun 2017, PAD Lampung Timur sebesar Rp121 miliar, dan untuk tahun 2018, PAD Lamtim ditarget sebesar Rp132 miliar.

“Kita berharap realisasi PAD Pemkab Lampung Timur bisa

terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bisa memaksimalkan potensi yang ada, sesuai bidangnya,” ujar Zaiful.

Pada kesempatan itu, Zaiful juga mengingatkan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlalu banyak mengeluh, sekaligus harus mampu menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan yang diemban.

“Apa yang kita lakukan ini belum seberapa jika dibanding dengan perjuangan para pahlawan yang telah gugur merebut kemerdekaan,” ucapnya.

Kalau hanya sekadar panas, lanjut Zaiful, tentu bukan alasan yang tepat bagi ASN untuk tidak

mengikuti apel. “Kalau diajak apel bulanan saja sudah mengeluh, bagaimana jadinya kalau diberikan tanggung jawab dan beban kerja yang lebih berat?” imbuhnya.

Zaiful juga berpesan agar rahasia jabatan dan rahasia negara dipegang teguh, jangan sampai banyak bicara di luar. “Oleh karena itu, jangan cengeng dengan hal-hal yang bersifat sepele,” tegasnya.

Apel bulanan Korpri sendiri dihadiri oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Timur, Syahrudin Putera; para asisten dan staf ahli bupati, dengan peserta seluruh dinas dan badan yang ada di lingkungan Pemkab Lampung Timur. (Adv)

Mesin Rusak,Uji KIR Dihentikan Lampung Timur (Kupas Tuntas) DINAS Perhubungan (Dishub) Lampung Timur mengusulkan perbaikan dan pengadaan mesin pada tahun 2019, menyusul adanya kesepakatan penghentian sementara pelaksanaan uji kendaraan bermotor (KIR) oleh Dishub Provinsi Lampung.

Kepala Dishub Lamtim Sudarman mengatakan, uji KIR di Lampung Timur sudah ditutup sejak 3 Oktober 2018, karena mesinnya rusak sehingga tidak memenuhi persyaratan akreditasi untuk melakukan uji KIR. “Mesin uji KIR buatan tahun 2004, semuanya rusak.

Harus diusulkan untuk dianggarkan perbaikan atau pengadaan mesin baru. Kami pun sudah berulang kali mengusulkan ke Pemda, tetapi belum terealisasi karena terbentur keterbatasan anggaran,” jelasnya, Rabu (17/10).

Sudarman menambahkan, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Lamtim telah melayani pembuatan KIR baru dan perpanjangan sebanyak ratusan kendaraan.

Dengan adanya penutupan sementara, ia pun menyarankan kepada pemilik ken-

daraan untuk melakukan KIR baru atau perpanjangan di Kabupaten Lampung Tengah yang sudah terakreditasi.

“Dulu membuat KIR baru di sini, kalau untuk perpanjangan bisa ke daerah lain,” imbuhnya.

Meskipun ditutup sementara, Sudarman menegaskan bahwa Dishub Lamtim telah merealisasikan retribusi PAD KIR tahun 2018 sebesar Rp117 juta dari target Rp100 juta. Menurutnya, target PAD 2018 memang turun dari sebelumnya di tahun 2017 sebesar Rp200 juta.

Disinggung penyebab turunnya target tahun ini, Sudarman mengakui bahwa pihaknya tidak bisa menentukan setiap mobil harus KIR di Lampung Timur, kecuali kendaraan baru. Namun demikian, ia sudah berusaha memberi saran melalui surat edaran kepada pemilik kendaraan untuk melakukan uji KIR di Lamtim.

Kembali pada ditutupnya uji KIR mulai Oktober ini, secara otomatis penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun menjadi vakum.

Dengan demikian, tahun 2019 tidak bisa dilakukan penarikan retribusi KIR sebelum ada perbaikan atau pengadaan pergantian mesin yang rusak. (Jaya)

“

Kami pun sudah berulang kali mengusulkan ke Pemda, tetapi belum terealisasi karena terbentur keterbatasan anggaran

”

Sudarman Kepala Dishub Lampung Timur

Kamis, 18 Oktober 2018

LAMPUNG TENGAH

7

Bupati Ingin Buat Bumi Perkemahan di Tanjung Anom Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto ingin mengembangkan agrowisata buah, bumi perkemahan pramuka, kolam pancingan dan pembuatan embung di Kampung Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Nunyai.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Loekman saat meninjau lahan di Kampung Tanjung Anom, Rabu (17/10). Dijelaskan Loekman, lahan di Tanjung Anom sangat strategis karena berada di daratan rendah dan dikelilingi rawa. Sehingga sangat menunjang untuk dijadikan lahan agrowisata, buah, bumi perkemahan pramuka. Sekaligus wilayah percontohan

pemeliharaan ikan melalui sistem kolam.

“Melihat potensi wilayah serta keadaan geografis tempat ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berencana untuk mengembangkan lahan di sini,” kata Loekman.

Loekman juga mengungkapkan, lahan tersebut bisa dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan acaraacara pemerintahan ke depannya. Sekaligus bisa menjadikan lahan yang ada sebagai agrowisata.

Loekman pun meminta Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan dan dinas terkait yang menjadi penangunggjawab lahan tersebut agar bisa mengembangkan lahan yang ada.

Mengingat di Lampung Tengah belum memiliki agrowisata buah yg dikelolala oleh Pemkab Lampung Tengah.

Ia pun berjanji, akan membangun akses jalan menuju Tanjung Anom sebagai salah satu sarana pendukungnya pengembangan agrowisata. “Kita akan bangun agar tempat tersebut bisa menarik warga untuk berkunjung, dan juga memperindah pemandangan di lokasi tersebut,” pungkasnya. (Towo)

Foto: Towo/Kupas Tuntas

TINJAU LAHAN - BUPATI Lamteng Loekman Djoyosoemarto meninjau lahan di Kampung TanjungAnom, Kecamatan Terusan Nunyai, untuk dikembangkan wilayah agrowisata dan bumi perkemanahan, Rabu (17/10).

Pemkab Bantu Mobil Ambulans untuk Lapas Lampung Tengah (Kupas Tuntas) SEKDAKAB Lampung Tengah Adi Erlansyah menyerahkan bantuan satu

unit mobil ambulans untuk Lapas Kelas III Gunung Sugih, kemarin, (17/10).

Penyerahan bantun dila kukan di Lapangan Mer deka Gunung Sugih usai apel pagi.

Foto: Ist

SERAHKAN BANTUAN KENDARAAN - SEKDAKAB Lampung Tengah Adi Erlansyah menyerahkan bantuan satu unit mobil ambulance kepada Kepala Lapas Kelas III Gunung Sugih Syarpani, kemarin.

Sekda mengatakan, kehadiran mobil ambulans untuk membantu pe na nganan terhadap warga binaan yang membutuhkan perawatan kesehatan di luar lapas. Menurut Adi, keberadaan lapas mem punyai peran strategis se bagai institusi yang di tugaskan oleh negara, bu kan hanya sekedar meng hukum atau menjaga.

“Namun mencakup proses pembinaan terhadap warga binaan agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan,” ujar Sekda.

Ia berharap kehadiran kendaraan ambulance di

Lapas Gunung dapat membantu warga binaan yang akan berobat ke rumah sakit.

Sementara Kepala La pas Gunung Sugih Syarpani mengatakan, atas nama 650 warga binaan meng ucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan Pemkab Lampung Tengah. “Semoga dengan keberadaan mobil ambulans ini dapat mempermudah warga bi naan bila ada yang sakit dan perlu dirujuk ke rumah sakit. Bantuan ambulans akan digunakan sebaik mungkin khususnya apa bila ada warga binaan la pas yang sakit atau me ninggal,” ungkapnya. (Towo)

PEMERINTAHAN

Loekman Tunggu Usulan Calon Wabup LAMPUNG TENGAH - BUPATI Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto hingga kini masih menunggu usulan calon wakil bupati (Wabup) dari partai pengusung yang akan mendampinginya.

Loekman Djoyosoemarto mengatakan jika usulan calon wabup bergantung pada partai koalisi pengusung.

“Sampai sekarang belum ada usulan dari partai pengusung.

Pengajuan calon wabup tergantung pandangan dari partai koalisi perlu atau tidak. Kalau dianggap tidak perlu artinya mereka mempercayakan kepada kita,” kata Loekman, kemarin.

Sejauh ini, Loekman masih tetap melaksanakan tugas dengan baik sebagai bupati. Karena baginya, hal terpenting dan harus tetap dilakukan yakni melaksanakan tugas kedinasan dan menghandle permasalahan yang ada dengan maksimal.

Menurutnya, tugas dan kewenangan wabup sangat terbatas.

Sehingga, meski belum terisi jabatan wabup tidak terlalu berpengaruh besar terhadap tugas yang harus diemban bupati.

“Seperti sekarang ini dapat dilihat ada ketimpangan atau tidak?

Semua berjalan dengan baik,” ujarnya.

Loekman pun sempat menyebut kriteria calon wabup yang akan mendampinginya, salah satunya adalah sejalan dengan visi dan misi bupati. “Partai pengusung kalau mau mengajukan hendaknya menyesuaikan dengan karakter dan gerak langkah kita.

Jangan sampai tidak sejalan dengan bupatinya,” pungkasnya. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Nanang Janji Hibahkan Gedung ke IBI Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto bejanji akan menghibahkan aset berupa gedung yang kini dimanfaatkan oleh organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) setempat. Hal itu disampaikan oleh mantan Anggota DPRD Lampung Selatan dua periode itu, menanggapi permintaan ketua dan jajaran IBI setempat, dalam audiensi yang digelar di ruang rapat wakil bupati, Rabu (17/10).

Lampung Selatan (Kupas Tuntas)

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

AUDIENSI - Plt Bupati Lamsel Nanang Ermanto menerima audiensi ketua dan jajaran IBI setempat di ruang rapat wakil bupati, Rabu (17/10).

Peserta Imunisasi Ditarget 95 Persen Lampung Selatan (Kupas Tuntas) DINAS Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan menargetkan akhir bulan Oktober ini pemberian/penyaluran vaksin imunisasi Measles dan Rubella (MR) minimal mencapai 95 persen. Hingga kini, pemberian vaksin imunisasi MR di kabupaten berjuluk gerbang sumatera tersebut telah mencapai 72,12 persen atau sebanyak 197.595 anak.

Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Lampung Selatan Kristi Endarwati menturkan, jumlah sasaran

pemberian imunisasi MR di kabupaten setempat sebanyak 273.969 anak. Pihaknya optimis, sampai dengan akhir pekan ini, pemberian vaksin tersebut mencapai 80 persen.

“Saat ini sudah 72 persen lebih. Sampai dengan Sabtu nanti pemberian ini sudah mencapai angka 80 persen.

Jadi sisanya sampai dengan akhir bulan, dapat memenuhi target," jelasnya, Rabu (17/10).

Ia menyatakan, meskipun batas waktu pemberian vaksin imunisasi massal ini habis sampai dengan akhir Oktober, namun program pemberian vaksin ini akan tetap bergulir.

“Awalnya ditagetkan ram-

pung sampai dengan akhir September, karena capaiannya masih rendah dalam skala nasional, waktunya diperpanjang sampai dengan akhir Oktober. Walaupun nanti waktunya habis, program ini tetap berjalan dengan sasaran anak usia 9 dan 18 bulan serta anak kelas 1 SD," kata Kristi.

Ia mengakui, masih ada beberapa sekolah dan orang tua yang menolak untuk diberikan imunisasi MR. Pihaknya pun sampai mendatangkan MUI setempat dan pihak-pihak terkait agar anak-anak itu, namun hal itu terasa percuma, karena pihaknya juga tidak bisa memaksakan anak untuk diberikan vaksin. (Dirsah/Edu)

DALAM rapat tersebut diketahui bila gedung sekretariat yang berada di areal perumahan Korpri Ragom Muffakat II Kelurahan Wayurang, Kecamatan Kalianda itu, statusnya masih belum jelas.

“Karena statusnya belum jelas, kami berharap ini dihibahkan ke IBI, sehingga kami dapat nyaman dalam

menjalankan tugas," kata Ketua IBI Cabang Lampung Selatan Dwi Suprapriningsih.

Ia menjelaskan, saat ini anggota IBI di Lampung Selatan berjumlah 912 orang, yang berasal dari 19 ranting yang tersebar di seluruh Kecamatan, dengan tenaga honor berjumlah 200-an orang lebih. “Tugas utama IBI ini untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu. Kami berharap jika ada perekrutan honor daerah, tolong diprioritaskan bagi honor yang

masa kerjanya sudah lama," pinta Ketua IBI tersebut.

Atas permintaan itu, Nanang Ermanto pun meminta pihak IBI untuk segera mengurus dokumen dan surat menyurat terkait gedung itu agar dapat diproses hibahnya. “Secepatnya ajukan permohonan, supaya bisa segera diproses, seperti proses hiba kantor eks kantor UPT Pendidikan Kecamatan Kalianda yang dihibahkan kepihak kejaksaan kemarin," kata Nanang.

Terkait dengan permintaan jajaran IBI tentang pengangkatan tenaga harian lepas daerah (THLS), Nanang menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan pihak dinas kesehatan setempat untuk dicarikan solusi. "Mengingat peran penting dari IBI ini, kita akan berupaya mencari solusi terbaik," tandasnya. (Dirsah/Edu)

Pakai Pelayanan Perizinan Sistem OSS Lampung Selatan (Kupas Tuntas) DINAS Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan, saat ini telah menerapkan program pelayanan perizinan berbasis online menggunakan aplikasi Online Single Submission (OSS).

Kepala Bidang Perizinan Pramudya Wardana mendampingi Kepala DPMPPTSP Lampung Selatan Martoni Sani menuturkan, bila penggunaan aplikasi tersebut sudah diberlakukan sejak awal bulan Oktober 2018 kemarin.

“

penerapan EPTSP ini untuk memproses izinizin yang mencakup pemenuhan komitmen dari sistem OSS

”

“Sudah menggunakan itu (OSS) kita, kalau nggak salah sekitar tanggal lima atau delapan Oktober kemarin," jelasnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (17/10).

Dengan penerapan aplikasi OSS tersebut dapat mempermudah proses pem-

buatan atau memperpanjang dokumen perizinan para invenstor di daerah setempat. “Proses perizinan OSS ini kaitannya dengan izin berusaha dan izin komersial," terangnya.

Ia pun menambahkan, tahun depan DPMPPTS Lampung Selatan akan juga menerapkan aplikasi E-PTSP untuk menunjang penggunaan aplikasi OSS tersebut.

“Jadi begini, penerapan EPTSP ini untuk memproses izin-izin yang mencakup pemenuhan komitmen dari sistem OSS, sesuai dengan kebutuhan pengusaha. Izin itu akan berlaku, apabila pemohon telah memenuhi komitmennya," jelasnya. (Dirsah/Edu)

8

Kamis, 18 Oktober 2018

SAMBUNGAN

Rumah DP Nol Bukan Buat Warga Berpenghasilan Kecil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui program rumah DP nol rupiah bertajuk Samawa tidak ditujukan bagi warga Jakarta berpenghasilan rendah. Dalam artian warga yang memiliki penghasilan di bawah UMP tak akan bisa memiliki hunian ini.

Jakarta (Kupas Tuntas) ANIES mengatakan, berdasarkan skema perbankan ada proporsi hanya 30% dari penghasilan yang bisa digunakan untuk mencicil. Sedangkan dalam skema pem-

biayaan rumah DP nol rupiah cicilannya sebesar Rp2,1 sampai Rp2,6 juta. UMP Jakarta untuk 2018 sebesar Rp3,6 juta. “Jadi kalau orang yang penghasilannya di bawah UMP, dan dialokasikan untuk nyicil habis uangnya," kata Anies, Rabu (17/10).

Anies justru menyarankan

Bawaslu ...

“Sejak dibuka pada 1 Oktober hingga 15 Oktober 2018 kita sudah mengantongi 227 pengaduan, dan posko ini akan tetap kita buka sampai menjelang Pemilu 2019 mendatang," jelasnya, Rabu (17/10).

Ia menambahkan, posko yang dibuka saat ini berjumlah sekitar 2.104 tempat yang akan menerima pengaduan berupa terkait warga yang belum melakukan perekaman e-KTP, berencana pindah domisili, meninggal dunia dan pemilih yang elemen informasinya

Dari Hal 1

invalid di DPT. “Untuk se-Indonesia Bawaslu RI sudah menerima sebanyak 13.945 laporan pengaduan dari masyarakat.

Saya berharap dengan dibukanya posko ini dapat membantu dalam melindungi hak pilih masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Lampung," ungkapnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Lampung lainnya Iskardo P Panggar membeberkan, dari posko pengaduan Way Kanan diterima seba-

BNN ...

Mendapat informasi tersebut, petugas BNNP Lampung bersama BNN RI dan Polres Lampung Selatan serta KSKP Bakauheni, langsung bergerak menuju lokasi.

Petugas pun menghentikan kendaraan Mitsubishi L300 bernomor polisi B 9596 UAD tepat di jalan depan Polsek KP3 Bakauheni Jalan Lintas Sumatra Kilometer 90 Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam penggeledahan, petugas berhasil menemu-

kan 237 bungkusan diduga berisi ganja yang disembunyikan di bawah bak mobil. Dan mengamankan dua orang pelaku atas nama Sarif Hidayatullah dan Ari Syaifullah.

“Dari pengakuan para pelaku, barang haram tersebut dibawa dari Aceh hendak disebarkan di Jawa Barat. Pelaku dan barang bukti sudah dibawa ke BNN pusat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,” kata mantan Kapolrestabes Me-

dan itu, kemarin.

Deputi Pemberantasan BNN RI Irjen Pol Arman Depari menambahkan, selain narkoba dan kedua tersangka, pihaknya menyita mobil yang dikendarai tersangka, dua unit handphone, kartu identitas, STNK dan buku Kir. "Petugas membawa kedua tersangka dan barang bukti ke BNN Pusat di Jakarta guna dilakukan proses penyidikan," ujar mantan Kapolda Kepulauan Riau itu. (Kardo/Ant) Dari Hal 1

nya akan melakukan pekerjaan sesuai dana yang tersisa, setelah dikurangi semua dana yang sudah dikeluarkan dan keuntungan.

Pemufakatan jahat antara kontraktor dengan birokrat ini berlangsung sudah dari sejak dahulu hingga kini. Sangat sedikit kepala daerah yang melakukan pembangunan di daerahnya yang berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat. Orientasinya lebih diprioritaskan pada keuntungan finansial.

Dan meskipun sudah berulang kali dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik kotor seperti ini masih terus berlangsung. Kepala daerah, kepala satker dan unsur birokrat lainnya seperti menganggap OTT KPK hanya sebuah bentuk keapesan be-

Penyaluran ...

Keluhan serupa juga disampaikan wali murid yang juga pengurus komite di salah satu SMA di Lambar. Pihaknya mengeluhkan keterlambatan penyaluran anggaran DAK oleh Disdikbud Provinsi Lampung.

“Kalau begini kami yang stres pak, dengan dana yang baru tersalur sebesar 20 persen. Sedangkan pekerjaan kami sudah mencapai progres 40 persen lebih. Belum lagi memikirkan utang di toko dan utang dengan pekerja," keluhnya.

Ia hanya berharap proses penyaluran dana kegiatan itu agar dipercepat dan tidak lamban prosesnya oleh pihak terkait. “Saya selaku anggota komite yang dilibatkan dalam kegiatan ini meminta agar pihak tekait mempercepat proses penyaluran dana. Mengingat waktu sudah men-

nyak 4 pengaduan, Kabupaten Tulang Bawang 2 laporan, Lampung Utara 5 laporan, Tanggamus 5 laporan, Mesuji 4 laporan, Bandar Lampung 3 laporan dan Lampung Tengah sebanyak 41 laporan.

Berikutnya Kabupaten Pringsewu 4 laporan, Metro 28 1 laporan, Pesisir Barat 7 laporan, Lampung Selatan 100 laporan, Lampung Barat 35 laporan, Tulangbawang Barat 13 laporan, Pesawaran 2 laporan dan Lampung Timur 1 laporan. (Sule) Dari Hal 1

Sarat ... lebih. Belum lagi ditambah keuntungan yang diambil kontraktor minimal 10 persen.

Bisa dibayangkan, bagaimana bentuk pekerjaan yang dihasilkan jika anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan itu hanya berkisar 50-60 persen dari nilai pagu proyek.

Kualitas pekerjaan yang dihasilkan tentu sangat jauh dari yang diharapkan.

Tidak heran jika ada gedung yang baru selesai dibangun sudah mengalami retak atau roboh. Jalan yang baru selesai diaspal sudah mengelupas atau bergelombang.

Atau bentuk pekerjaan lain yang usianya cuma seumur jagung.

Pasalnya, semua dana yang sudah dikeluarkan oleh kontraktor untuk fee maupun suap dan potongan lainnya, dipastikan akan diganti dari dana proyek. Kontraktor ha-

masyarakat yang penghasilannya di bawah UMP untuk menyewa rusunawa ketimbang membeli rumah. Kata Anies, unit rusun nantinya menjadi milik si pembayar sewa jika sudah genap 20 tahun. “Statusnya sewa beli, nah itu untuk mereka di bawah UMP," ujarnya. Anies menilai sistem ini warga memiliki kepastian bisa memiliki rusun setelah melakukan pembayaran sewa selama 20 tahun.

Skema itu berbeda dengan konsep rusunawa Ahok, karena rusun hanya bisa disewa dan tidak bisa dimiliki. (Cnn)

laka. Jika tidak terjaring OTT, maka mereka akan terus melakukan aksi serupa.

Apapun mekanisme lelang proyek yang akan dilakukan termasuk secara Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), jika mental kepala daerah dan panitia lelang masih bisa disuap maka lelang proyek akan terus bisa dimainkan. Uang sudah membutakan segalanya, sehingga terus menghalalkan cara untuk menambah pundi-pundi rupiahnya.

Solusi yang paling tepat untuk mengembalikan uang negara yang sudah dikorupsi adalah memiskinkan pelaku.

Harta benda yang diperoleh koruptor harus disita negara, untuk kemudian dimasukan ke kas negara. Pasalnya, jika hanya hukuman badan tidak akan memberikan efek jera bagi para koruptor. (**) Dari Hal 1

desak dan untuk bekerja maksimal saat ini tidak didukung oleh cuaca karena terkadang hujan turun setengah hari bahkan satu hari penuh," harapnya.

Terkait penyaluran DAK untuk pembangunan sarana prasarana di sekolah, pihak Disdikbud Provinsi Lampung belum dapat dikonfirmasi.

Namun lambannya penyaluran DAK tingkat SMA membuat anggota DPRD Lambar, Suryadi angkat bicara.

Politisi Gerindra ini tersendatnya penyaluran DAK di Disdikbud Provinsi jelas berakibat pada terhentinya aktifitas pekerja dalam pembangunan. Menurutnya, jika masalahnya ada di Disdikbud Provinsi, maka kemungkinan bukan hanya Lambar yang mengalami hal tersebut, tetapi juga kabupaten/kota lainnya.

“Tidak menutup kemungkinan persoalan serupa tidak hanya terjadi di kabupaten Lambar. Mengingat seluruh pendidikan tingkat SMA bernaung pada kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung," kata Suryadi.

Suryadi berharap Disdikbud Lampung, fasilitator atau konsultan untuk dapat bekerja ekstra, sehingga kegiatan tidak tersendat dan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

“Kalau begini kan kasihan dengan pihak sekolah dan komite, mereka sampai harus memikul beban utang di toko material dan pekerja.

Sedangkan pihak dinas selalu menekankan agar sekolah memaksimalkan pekerjaan agar cepat selesai dan berkualitas," tanda snya. (Iwan/Satoris)

Lelang ... ‘menabur ’ uang kepada para PNS di Dinas tersebut. Uang itu dibagi oleh PNS Dinas PUPR Lamsel bernama Rudi Rozali. Pada persidangan itu Rudi Rozali juga hadir sebagai saksi. Rudi pun tidak menampik keterangan dari rekannya Yudi.

“Uang itu sebagai biaya operasional, saya terima dari Syahroni. Uang yang saya terima sudah saya kembalikan ke KPK. Uangnya bervariasi, Rp 25 juta, Rp 10 juta," ungkapnya.

Saksi lainnya yang juga PNS di Dinas PU-PR Lamsel, Taufik Hidayat juga menuturkan hal serupa. Ia membenarkan Syahroni yang pemberi perintah rekayasa pelelangan. Proses rekayasa lelang dilakukan secara terstruktur. Rekayasa itu juga dibahas di beberapa pertemuan, seperti di Rumah Makan Kampung Bambu dan di Els Coffeshop di Teluk Betung.

“Di sana membahas tentang rekayasa itu. Minta tolong supaya dibantu," ujarnya.

Taufik Hidayat yang menjabat Kasi Penanganan Jalan Dinas PU-PR Lampung Selatan dan merangkap PPTK mengaku sudah tahu kalau proyek-proyek di Dinas PUPR dikondisikan.

“Sudah, dari Pak kadis PUPR Lamsel Anjar Asmara sebelum lelang. Jadi dia ngomong bahwa tolong dibantu untuk pelaksanaan pelelangan tahun anggaran 2018.

Jadi tolong untuk menghubungi Syahroni agar mendapat nama perusahaan yang akan mendapat lelang tersebut, itu sebelum lelang," jelas Taufik.

Sementara Rusli honorer di bagian Peningkatan Dinas PU-PR Lampung Selatan mengaku mendapat perintah dari Rudi untuk mengupload tiga berkas dalam setiap paket proyek dari Rudi. “Saya dapat tiga berkas, satu untuk penerima yang diupload di LPSE, dan dua pendamping tidak di upload," tuturnya.

Penetapan pemenang lelang dilakukan berdasarkan

Dari Hal 1

perintah Syahroni itu, lantas membuat majelis hakim dan tim JPU KPK bereaksi. Sampai-sampai, Hakim Ahmad Bahrudin Naim, menyebut proses rekayasa pelelangan itu dikenal dengan istilah kocok bekem. “Kalau sudah tahu siapa yang menang.

Buat apa dilelang? Ini abalabal. Istilah di sini, kocok bekem," ujarnya.

Bahrudin Naim juga menyebut, totalnya ada 31 paket proyek di Dinas PU-PR Lampung Selatan yang direkayasa karena telah ditentukan siapa pemenang proyek sebelum terjadinya pelelangan dan adanya pembagian fee.

Sementara, tim JPU KPK mengaku kaget atas apa yang diungkapkan para saksi. “Apa yang terjadi ini cukup luar biasa. Sungguh luar biasa Lampung Selatan ini," ujar JPU. Untuk diketahui, sembilan saksi yang dihadirkan pada persidangan kali ada adalah Yudi Siswanto (Kabid Bina Marga),Taufik Hidayat (ASN Dinas PU-PR), Rudi Rozali (ASN Dinas PU-PR), Agung Hanantyo (ASN Dinas Perumahan), Hanang Danantuyo (ASN Dinas PU-PR), Rusli (Honorer Dinas PU-PR), Basuki Purnomo (ASN Dinas PUPR), Wayan Susana (ASN Dinas PU-PR) dan Destrina AZ (ASN Dinas PU-PR).

Sidang Lanjutan Hadirkan Syahroni Terkait keterangan para saksi yang selalu menyebut nama Syahroni, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi ( JPU KPK) akan menghadirkan Syahroni sebagai saksi pada pekan depan.

Hal itu diungkapkan oleh JPU KPK Wawan Yunarwanto, dalam wawancaranya ia mengatakan bahwa dipastikan Syahroni akan dihadirkan pada sidang minggu depan.

“Kita belum bisa sampaikan sekarang, karena akan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Syahroni pasti kita hadirkan, tapi waktunya yang belum bisa kita pasti-

Peserta ... dipersilahkan untuk mengunduh nomor peserta sambil menunggu pengumuman jadwal test. Untuk saat ini, sudah 1000 berkas pelamar di Pringsewu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Yang dinyatakan lulus verifikasi akan mengikuti test SKD, dalam test ini peserta bisa melihat langsung nilainya di running text sekitar 10 menit setelah test dilaksanakan," terangnya.

Peserta yang lulus SKD selanjutnya mengikuti test SKB di hari yang berbeda.

Menurutnya, peserta yang mengikuti SKB berjumlah 3 kali dari formasi yang ada.

Contohnya jika formasi dokter spesialis hanya 1, maka yang ikut SKB adalah 3 peserta (nilai tertinggi 1-3).

“Jadi yang akan lanjut test SKB di Kabupaten Pringsewu yakni 381 formasi dikali 3 atau 1.143 peserta," ujarnya.

Dikatakan Dawam, pelaksanaan test CPNS di Pringsewu diperkirakan akan berlangsung selama 5 hari, mengingat tes CPNS Pemkab Tanggamus juga diselenggarakan di tempat yang sama. “Dalam satu hari test akan dilaksanakan 5 sesi, setiap sesi diikuti 250 peserta sesuai dengan ketersediaan komputer yang ada," ungkapnya.

Diketahui, BKN telah menetapkan tiga zona seleksi CPNS di Provinsi Lampung.

Pertama yakni di Gedung Korpri Komplek Perkantoran

kan," katanya.

Dalam persidangan ini, Wawan mengungkapkan, keterangan para saksi yang dihadirkan terkesan menutup-nutupi. Namun, JPU tetap berpegang dengan Berita Acara Penyidikan (BAP) yang sudah ditetapkan.

“Dari awal mereka menutupi, tapi ketika kita sesuaikan dengan BAP jadi mereka mengakui. Dari masalah proyek dan nama-nama yang mendapatkan proyek itu sudah diakui oleh para saksi," lanjutnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Tim JPU KPK Taufik Ibnugroho yang mengatakan bahwa jumlah total dari para saksi sebanyak 16 orang namun baru 9 orang yang dihadirkan dalam persidangan minggu ini. “Sembilan orang ini yang sudah mendapatkan aliran dana dari kasus ini, tapi kalau jumlah saksi sebetulnya ada 16 orang," ujarnya.

Untuk diketahui, persidangan Direktur CV 9 Naga ini akan dilanjutkan pada Rabu, 24 Oktober 2018 dengan agenda keterangan saksi yang lainnya.

Diketahui Gilang Ramadhan selaku Direktur Utama PT. Prabu Sungai Andalas didakwa dalam kasus suap fee 15 paket proyek Dinas PU-PR di Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2018.

Terdakwa bersepakat dengan Zainudin Hasan untuk memberikan uang senilai Rp.1,4 miliar dengan perjanjian bahwa terdakwa akan mendapatkan paket proyek Dinas PU-PR Kabupaten Lampung Selatan.

Atas perbuatan itu, terdakwa dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP. (Kardo) Dari Hal 1

Pemkot Bandar Lampung untuk 8 pemda yaitu Pemprov Lampung, Pemda Pesawaran, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Bandar Lampung, Way Kanan, Lampung Barat dan Pesisir Barat.

Lokasi kedua yakni di Gedung Wisma Haji Alkhairiyah Kota Metro untuk Pemkot Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara dan Mesuji. Lokasi ketiga di SMA Yadika Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus.

Secara nasional, BKN melaporkan jumlah total pelamar CPNS 2018 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah, yaitu 4.436.694 orang.

Akan tetapi, dari jumlah itu hanya 3.627.981 peserta yang berhasil menyelesaikan pendaftarannya. Terdapat beberapa instansi pusat yang paling banyak dilamar. Yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (487 ribu orang), Kementerian Agama (265 ribu orang), Kemenristek Dikti (60 ribu orang), Kejaksaan Agung (50 ribu orang) dan Kementerian Perhubungan (37 ribu orang).

Turunkan Tim Monitoring Dalam pelaksanaan ujian CPNS nantinya, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung akan menurunkan tim monitoring ke beberapa lokasi tes. Koordinator tim monitoring CPNS Ombuds-

man RI Lampung, Shintya Gugah Asih mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada BKD Provinsi Lampung agar melakukan antisipasi terkait potensi kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Terutama masalah jaringan internet dan daya listrik.

Ombudsman juga mendorong BKD se-Lampung membuka posko pengaduan manual di tiap-tiap tempat pelaksanaan tes. Mengingat sering ditemui kendala pada saat pelaksaan tes di lapangan.

“Misal terkait tata tertib peserta, jika peserta harus pakai seragam tertentu, tidak boleh pakai celana jeans, harus membawa nomor peserta, tidak telat dan sebagainya,” kata dia.

Ditambahkannya, aturan mengenai tata tertib sering juga menjadi kendala. Maka Ombudsman menyarankan untuk membuat posko pengaduan manual, karena jika hanya melalui call center, email atau media sosial prosesnya bisa lebih lama.

“Kami ingin penanganan di lapangan juga diadakan, apa yang menjadi tata tertib dan harus dipatuhi, apa yang bisa dimaklumi dan sebagainya. Maka harus tersedia pengelola pengaduan di lapangan yang siap dengan aturan yang berlaku, agar bisa menjelaskan ke peserta, terutama peserta yang melanggar tata tertib,” lanjut Shintya. (Manalu)

Kamis, 18 Oktober 2018

IKLAN JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. HubungiCV.AbadiKonsultan.Tlp(0725) 42128atauBapakKelik082306533871.

KOLAM CV. LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar. Hub NoTlpKantor(0721)486313/BapakBoy :085269222797/Bapak Ari:085208466595.

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020 HOTEL GRIYA GATSU 63. 250 rb / malam dan juga terima kost bulanan. AC/Non AC. Jl Gatot Subroto No.63 Pahoman. Depan RM Mbok Wito . Tlp 0721 5600134 SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a.

Pesta pernikahan Adat/Nasional, b.

Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/Reuni/ Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman. Hub. 0853 8456 5777.Jln.P.AntasariNo.171B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A,BumiWaras,Telukbetung.Telp:(0721) 5605056,HP:081321214893.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak?

Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/ Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek.3.Bukutabungangaji+ATM.4.

IjazahTerakhir+SlipGaji.5.FotocopyKTP danKK.JlRayaHajumena,No.28Natar, Lamsel(SampingYamaha).07215613282.

JUAL BELI LOGAM MORA Jaya,jualbelilogam,besituadll.

Alamat: jln soekarno hatta, srengsem sampingsopjanda.Hubungi:081379933788

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

PENGISIAN RACUN API CV CAHAYA ABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub. 0851 0752 0099/0812 7800 1238

9

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

10

Kamis, 18 Oktober 2018

SELEBRITI

Band Koes Plus Akan Difilmkan Falcon Pictures berencana membuat film biopic yang diangkat dari legenda musik Indonesia, Koes Plus. Film ini akan menghadirkan cerita pahit dan manisnya kehidupan pribadi masingmasing personil Koes Plus, seperti Tonny Koeswoyo, Yon Koeswoyo, yok Koeswoyo, dan Murry.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - SAMPAI saat ini, skenario film Koes Plus tersebut sudah rampung.

Falcon Pictures mempercayakan kepada sutradara yang sukses menggarap film Teman Tapi Menikah, Rako Prijanto.

Produser Falcon Pictures, Frederica mengungungkapkan, proses penggarapan film Koes Plus sudah dalam

tahap mencari pemain.

“Kami saat ini sedang mencari pemain yang pas untuk memerankan tokoh personel Koes Plus,” ungkap Frederica.

Frederica menambahkan, film ini nantinya akan menjadi sebuah film biopic yang akan menampilkan perjalanan karier band Koes Plus. “Siapa yang tidak mengenal Koes Plus,

sebagai band legendaries nomer satu Indonesia di era tahun 1960 sampai 1980-an.

Saya berharap film ini nantinya bisa membangkitkan kembali kenangan pada Koes Plus,” ujarnya.

Rako Prijanto mengaku sangat senang diberi kepercayaan untuk menjadi sutradara film Koes Plus.

“Excited dan merinding ya,karena memang lagulagu Koes Plus sangat dekat dengan kita dan bisa kebayang nanti bagaimana adeganannya, dengan segala bentuk emosinya, dilatarbelakangi oleh lagulagu koesplus yang sudah akrab dengan telinga masyarakat Indonesia,“

katanya.

Rako berharap, film ini dapat mendulang sukses.

Pasalnya, ia melihat film ini nantinya akan menjadi sebuah film yang memiliki kesempatan untuk sukses.

“Yang membuat sebuah film bakal sukses atau bagus ya itu setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah dari dialog, gerak dan dari suara. Nah, Koes Plus ini punya ketiga hal tersebut, dari dialog yang saya baca melalui skripnya bagus, secara gramatur nya pergerakannya juga bagus, dan yang ketiga, akan sanagat banyak musiknya di film ini nantinya,” tuturnya.

orang di luar, miskinin lagi?

Maksudnya gimana? Tapi mungkin maksudnya lebih dihitamkan, bajunya dijelekjelekin lagi,” ungkap Raline Shah.

Yang menarik, demi memaksimalkan perannya menjadi orang miskin, Raline Shah melakukan berbagai observasi, salah satunya adalah naik bus langsung

@elisandy Saya sempat tidak setuju anak SD dan SMP diberikan HP/smartphones. Tetapi bagi beberapa orang tua, HP diberikan untuk mengecek keberadaan anak, itu tentunya berguna untuk keamanan anak itu sendiri.

Saya sangat menyayangkan peristiwa penyayatan oleh salah satu murid SMP di lampung. Menurut saya yang harus dicek adalah kejiwaan anak tersebut. Bagaimana mungkin seorang bisa menyayat tangannya dengan terpengaruh medsos. Apabila kejadian ini terjadi dalam jumlah yang besar secara statistik, kebijakan melarang ini saya dukung.

Namun karena satu peristiwa lalu digeneralisasi. Itu bukan merupakan kebijakan yang baik apabila dihubungkan dengan banyak orang tua yang kuatir akan keberadaan anak2 mereka karena tidak dapat menghubungi anak-anaknya. Menurut saya kebijakan ini harus dipertimbangkan ulang. @tyo.p90 Menurut gw boleh gak bawa hp. Asal anak² SD perlu adanya satpam untuk mengawasi siapa yang jemput anak²nya di sekolah. Seperti di bali tertib taat peraturan. Jadi klao anak tersebut bukan dijemput oleh ortunya/yang sering mnjemputnya. Itu tidak diberikan izin pulang. Untuk SMP bolehlah pakai hp. Asalkan dikasih waktu dan peraturan yg berlaku. @trisutrisno433 Tolong dikaji ulang Pak. Saya dulu 2007 SMA dilarang bawa hp akhirnya saya dan teman-teman tetep Bawa hp dengan Cara dititipkan ke wali kelas. Ketika pulang sekolah diambil lagi. Karena jaman sekarang perlu untuk komunikasi degan ortu apa lagi yang rmahnya jauh.

Koeswoyo, Yon Koeswoyo dan Murry. Mereka juga menerima masukan dari para netizen yang bisa di lakukan melalui akun ig falcon pictures @falconpictures_ . (Cnn)

Sule Foto Bareng Sinden Cantik, Siapa ya ?

Raline Shah Kesulitan Akting Orang Kaya Baru KUPAS TUNTAS JAKARTA - RALINE Shah saat ini terlibat dalam sebuah film terbaru garapan Screenplay Pictures. Dalam film berjudul Orang Kaya Baru The Movie ini, Raline Shah dituntut untuk memerankan sosok orang miskin.

Raline Shah akan memerankan tokoh Tika, anak perempuan dari keluarga tidak mampu yang tiba-tiba berubah menjadi orang kaya. Rupanya menjadi orang miskin bukan hal yang mudah dilakukan Raline Shah.

Hal itu disampaikan saat ditemui di acara peluncuran poster perdana film Orang Kaya Baru The Movie, di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (17/10).

“Susah akting jadi orang kaya, tapi lebih susah lagi akting jadi orang tidak mampu,” kata Raline Shah.

Bahkan tak jarang Raline Shah mendapat kritikan dari sang sutradara, Ody C Harahap, agar bisa akting lebih kurang mampu lagi.

"Ada bagian-bagian yang kata Mas Ody, ‘Ah gue enggak percaya nih elu miskin. Eh miskinin lagi nih si Raline.’ Mungkin kalau

Untuk saat ini, baik Falcon Pictures maupun Rako Prijanto sedang bekerja keras untuk mendapatkan pemain yang cocok untuk memerankan tokoh Tonny Koeswoyo, Yok

dari terminal Blok M. "Aku orang Medan yang kebetulan naik bus, belum pernah antre di stasiun bus, beli tiket itu aku sendiri belum pernah sebagai Raline Shah. Jadi untuk bisa aku mendalami karakter ini, untuk mengerti body language-nya bagaimana dia bergerak, bagaimana dia berbicara otomatis aku

juga harus mulai nih naik bus," papar Raline Shah.

"Jadi sebelum syuting aku ke stasiun yang di Blok M, melihat bagaimana orang berdiri 'Oh orangorang yang naik bis itu kadang-kadang ranselnya ke depan, ok ranselnya ke depan sambil makan roti, (duduk) mengangkang, oke'," ia menjelaskan. (Lp6)

MULAI Senin, (15/10) pelajar SD dan SMP di Kota Bandar Lampung dilarang membawa handphone. Instruksi ini dilakukan setelah ada kasus pelajar SMP 33 yang menyayat tangannya karena terpengaruh minuman berenergi dan konten video di Media Sosial (Medsos).

Guys, kalian setuju gak dengan adanya larangan tersebut?

Demikian pertanyaan yang kami sampaikan kepada warganet pengguna instagram melalui akun sosial media @kupas_lampung pada Selasa (16/10). Berikut beberapa komentar yang dapat kami tampilkan.

@dwirahmawati463 Setuju karena sebagai orangtua kita harus bisa kasih contoh yang bener, orangtua juga jangan membiarkan anak-anaknya bebas bermain hp.

@karerinandita Saya juga setuju sd smp tidak boleh bawa hp, kalo untuk masalah pulang kan ada jadwal pulangnya lagipula itu juga untuk mencegah siswa bolos sekolah.

Gausah dijadiin alasan deh kalo masalah pulang.

Sekolah juga pasti ga bakal mulangin siswa lebih awal kalo peraturan ini udh diterapin.

@tegarriskiadiguna Gila lu ndrooo gw bawa hp ke sekolah karena ada latihan kalo gk boleh bawa hp jadi gimana latihannya masa iya pake sendal.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - PENGADILAN Agama Cimahi telah mengabulkan gugatan cerai yang dialamatkan Lina terhadap Sule. Dengan begitu, komedian berdarah Sunda itu pun resmi menyandang status duda empat.

Usai menduda, berbagai gerak-gerik Sule langsung jadi perhatian. Termasuk beredarnya foto Sule dengan seorang sinden cantik. Siapa dia?

Seorang wanita bernama Rita Tila mengunggah kebersamaannya dengan Sule. Dalam foto itu, terlihat tangan Rita memegang pundak kanan Sule.

Keduanya mengarahkan pandangannya ke kamera seraya tersenyum.

Rita pun tampak sudah sangat akrab dengan Sule karena dalam pose foto tersebut, Rita tak sungkan memegang tangan Sule. Dari biografi Instagram diketahui Rita merupakan seorang sinden.

Keduanya sepertinya menghadiri suatu acara resmi terlihat dari

pakaian yang digunakan.

Sule tampak gagah mengenakan jas hitam, sedangkan Rita tampak cantik mengenakan dress pink.

Di saat banyak komentar warganet yang menduga hubungan keduanya, Rita pun memberikan sedikit pernyataan dalam keterangan fotonya. Ia menyebut Sule sebagai kakak dan tidak memiliki hubungan lebih daripada itu.

"Lagi lagi ketemu sama kakak akuu @ferdinan_sule yg sll baik dn ramah.. sukses sll ya Aa... (Ups maaf kalo ada yg marah,, gd apa” kok , inimah adik kkak aja swerrr," tulis Rita melengkapi foto yang diunggah. (Lp6)

@putripubian12 Setuju jika handphone yg di larang itu android kalau handphone biasa gpp kayanya deh, karena kalau misalkan sekolah jauh dari jalan raya dan anak perlu jemputan orang tua gimana cara ngubunginnya.

@asadstreet Cocoklah memang seharusx sekolah tidak mengizinkan memakai hp selain dirumah karena pemakaian yang tidak bijak bisa mengakibatkan hal yang memicu penyalahgunaan yang merugikan.

@erlin_ardyansyah setuju, sudah selayaknya, dan harus jadi perhatian juga untuk pelajar SMP dan SMA apa perlu berkendaraan pribadi saat ke sekolah sedangkan rata-rata umur masih di bawah 17 tahu dan banyak cerita kecelakaan anak sekolah. @vickaydjangkaroe Sebagai warga masyarakat lampung saya sangat setuju, apabila aturan ini di terapkan untuk semua sekolah di wilayah lampung karena banyak siswa / siswi banyak menyalagunakan perangkat ponsel tersebut. @novaliaherlina Ga setuju, bawa dong, kan kalo ada apa2 bisa hubungi keluarga, kalo ga ada hp gimana komunikasi nya. minta jemput lewat hp, ada apa apa lewat hp, gunain yg positif dong. adek gua aja pake hp, tp ga gua isiin kuota, cuma gua isiin pulsa aja.

Kamis, 18 Oktober 2018

EKONOMI

11

KPK Rakor Optimalisasi PAD

Bank Lampung Dukung Program Tapping Box Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan kunjungan dan rapat koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan pembahasan perkembangan pemasangan tapping box, di Bank Lampung, Rabu (17/10).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) RAKOR dihari oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Inspektorat Kota Bandar Lampung dan Komisaris Bank Lampung.

Kunjungan koordinasi ini adalah tindak lanjut dari Rapat Koordinasi sebelumnya yang dilakukan pada 29 Agustus 2018, kemudian dievaluasi 2 bulan sekali oleh KPK. Dalam sambutan sekaligus membuka rapat koordinasi tersebut, Direktur Utama Bank Lampung, Eria Desomsoni mengatakan, Bank Lampung sebagai Bank Milik Daerah sangat men-

dukung program tapping box dalam rangka optimalisasi PAD. “Hal ini tentunya mendukung program KPK dalam hal pencegahan,” kata dia.

Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung Yanwardi mamaparkan teknis pemasangan tapping box, ia mengatakan bahwa sebagian wajib pajak tidak mau dipasang tapping box dengan alasan keamanan data pengunjung.

“Akan tetapi, dengan pendampingan dari tim BPPRD Kota Bandar Lampung serta komunikasi yang baik dengan pihak pengelola tempat usaha, akhirnya wajib pajak bersedia di pasang tapping box,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini juga pihak vendor yaitu PT FTF Globalindo menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sudah memasang 34 tapping box dan sampai akhir minggu ini ditargetkan terpasang sebanyak 55.

Kendala di lapangan adalah 40% tempat usaha/wajib pajak di Bandar Lampung masih menggunakan sistem manual dalam melakukan transaksi atau cash register.

Sementara dari Tim KPK yang dipimpin Ketua Tim Supervisi Pencegahan Korwil II Sumatera KPK, Adlinsyah

Foto: Ist

FOTO BERSAMA - TIM KPK foto bersama dengan jajaran Bank Lampung, BPPRD, Inspektorat Kota Bandar Lampung usai acara Rakor Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan pembahasan perkembangan pemasangan tapping box, di Bank Lampung, Rabu (17/10).

Malik Nasution mengatakan, dalam agenda optimalisasi PAD yang terpenting adalah komitmen Walikota dan pemahaman dari petugas di lapangan harus dapat meyakinkan Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak diharuskan memasang Tapping box.

Ia meminta vendor agar merubah target pemasangan menjadi 400 tapping box sampai akhir tahun ini, serta mencari alternative alat tapping box guna mengatasi cash register di tempat usaha yang masih menggunakan sistem manual .

FSPBUN Desak Komisi VI DPR Gelar RDP Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MENYIKAPI persoalan anjloknya harga gula, Tim Pengawalan Gula Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) meminta Komisi VI DPR-RI untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas permasalahan terkait komoditas itu.

Pada surat bernomor FSPBUN/X/80/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018, FSPBUN meminta legislator di senayan dapat membahas terkait carut marutnya tata niaga, terutama impor gula yang tidak terkendali dan membuat anjloknya harga gula di bawah patokan harga dasar yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, melalui surat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Tim, Beta R Sigit Prakoeswa dan M Amier Hasanoedin, FSPBUN juga menyinggung permasalahan penutupan Pabrik Gula (PG) milik BUMN yang dibarengi munculnya PG Swasta yang dipopulerkan dengan istilah Program Regrouping Pabrik Gula.

Ketua tim yang juga merupakan Sekjend FSPBUN, Beta R Sigit Prakoeswa me-

RAPAT - TIM

Pengawalan Gula Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) menggelar rapat untuk meminta Komisi VI DPR-RI untuk mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas permasalahan gula.

Foto : Ist

ngatakan kebijakan impor yang mengakibatkan anjloknya harga gula telah membuat permasalahan bagi PGPG BUMN, terutama terganggunya 'cash flow' dan berdampak kepada terganggunya pemenuhan hak-hak dasar Karyawan di PG-PG BUMN. Padahal, sebelum keluarnya kebijakan impor gula, Tim FSPBUN sudah berusaha memberikan masukan kepada pemerintah tentang stok gula di dalam negeri.

“Kami punya data yang dapat dipertanggungjawabkan, menunjukkan bahwa pada akhir giling tahun ini kelebihan stok gula nasional akan lebih tinggi dari tahun lalu. Tahun lalu saja, di akhir

tahun terjadi sisa stok gula sebesar satu juta ton lebih,” katanya.

Beta juga menambahkan ada permasalahan terkait dengan Program Regrouping berupa penutupan PG-PG milik BUMN (PTPN) yang berkapasitas di bawah 4.000 TCD tanpa kajian yang komprehensif. “Hal ini telah menimbulkan keresahan, demotivasi dan permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan PG-PG milik BUMN,” imbuhnya.

Dengan permasalahanpermasalahan itu, Tim Pengawalan Gula FSPBUN secara intensif melakukan kajian, diskusi dan dialog-dialog dengan pihak-pihak terkait.

Sejak pertengahan tahun

2018 ini, tim terus melakukan pertemuan-pertemuan dengan melibatkan anggota dari PTPN-PTPN yang mengelola komoditas gula seperti PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV. Terakhir, Selasa (16/10) Tim Pengawalan Gula melakukan audiensi dengan Direktur Holding terkait dengan hal tersebut. Namun, sampai dengan saat ini belum ada solusi yang tegas dari pemerintah maupun pemegang kebijakan lainnya seperti Holding PTPN. Lebih lanjut, Beta berharap agar rencana RDP dengan Komisi VI DPR RI segera terlaksana dalam waktu dekat. (Rls)

Menteri Susi Belum Restui Ekspor Karang Hias Jakarta (Kupas Tuntas) KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) belum bisa mengeluarkan health certificate (HC) untuk ekspor koral atau karang hias hingga saat ini. HC sendiri merupakan salah satu syarat yang mesti dipenuhi untuk ekspor koral.

Kepala Bidang Operasi Karantina dan Keamanan Hayati, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP, Totong Nurjaman mengatakan, KKP belum mengeluarkan HC karena terbentur sejumlah regulasi.

Sebutnya, regulasi itu antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014. Dalam

regulasi tersebut dijelaskan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem dan mengambil terumbu karang di kawasan konservasi.

"Dilarang menambang yang merusak ekosistem terumbu karang itu di antaranya," kata dia, Selasa (16/10/2018).

Regulasi lain yang membuat KKP belum bisa merestui ekspor koral ialah Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2007. Dalam PP dijelaskan, departemen atau kementerian yang bertanggung jawab di bidang perikanan ditetapkan sebagai otoritas pengelola (management authority) konservasi

sumber daya ikan. Sementara, otoritas saat ini justru dipegang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Harusnya diserahkan ke KKP. Itu belum ada penyerahan," ungkapnya.

Pertimbangan lain yang membuat kementerian di bawah pimpinan Susi Pudjiastuti belum merestui ekspor ialah masalah kondisi terumbu karang itu sendiri.

Data LIPI menyebutkan, terumbu karang dengan status sangat baik pada tahun 2012 sebesar 5,3%. Pada tahun 2017 naik menjadi 6,39%.

Sementara, status terumbu karang dengan kategori baik sebesar 27,18% pada tahun 2012 turun menjadi 23,40% di tahun 2017.

Status terumbu karang

kategori baik turun dari 2012 sebanyak 37,25% menjadi 35,06% di 2017.

"Keberadaan kondisi terumbu karang saat ini, di mana memang katakanlah mengkhawatirkan, perlu ada kajian atau evaluasi peninjauan kembali seperti apa sih, bagaimana sistem pengawasannya ke depannya," jelasnya.

Totong mengatakan, hingga saat ini KKP belum bisa mengeluarkan HC sampai ada hasil evaluasi dan keputusan bersama dari instansi-instansi terkait. Totong mengaku tak tahu kapan evaluasi tersebut rampung.

"Untuk sementara semacam kajian atau evaluasi terumbu karang, tata kelola bersama, KKP, LHK, dan LIPI," tutupnya. (Dtc)

“Penundaan dan memperlambat pemasangan tapping box merupakan indikasi yang patut dicurigai,” tegasnya.

Adlinsyah Malik Nasution juga mengingatkan bahwa Bank Daerah untuk diprioritaskan dalam pengelolaan

Kas Daerah. “Bank Lampung harus berperan terhadap pembangunan daerah dan Pemerintah Daerah pun harus membantu memperkuat permodalan serta pemanfaatan jasa Bank Lampung terkait pengelolaan kas daerah,” ucapnya. (Rls)

Menkeu Sebut Anggaran Subsidi 2019 tak Berubah JAKARTA - MASIH melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS memaksa pemerintah mengusulkan perubahan asumsi kurs rupiah pada RAPBN 2019. Meski asumsi kurs rupiah mengalami perubahan, namun Kementerian Keuangan memastikan alokasi anggaran subsidi untuk tahun depan tidak mengalami perubahan.

Meski mengalami perubahan asumsi nilai tukar rupiah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai hal ini tidak melulu berdampak negatif.

Ia menjelaskan depresiasi nilai tukar rupiah akan menampah Sri Mulyani pendapatan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, perubahan asumsi kurs rupiah ini tidak akan berdampak pada postur anggaran subsidi pada tahun depan. "Untuk subsidi solar tetap dipatok sebesar Rp 2.000 per liter," ujarnya di Rapat Banggar, Selasa (16/10).

Selain itu, untuk alokasi volume elpiji bersubsidi juga tidak berubah. Hal yang sama, lanjut Menkeu, juga berlaku untuk subsidi listrik. "Usulan subsidi untuk listrik tetap sesuai dengan usulan yang sudah dipaparkan sebelumnya," katanya menambahkan.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan perubahan asumsi nilai tukar ini untuk mengantisipasi pergerakan kondisi ekonomi global.

Sebelumnya pada pembahasan asumsi makro RAPBN 2019 kemarin pemerintah sempat mengusulkan asumsi nilai tukar berada pada angka Rp 14.500 per dolar AS. Sementara Bank Indonesia melihat adanya range nilai tukar yang berada pada angka Rp 14.800-Rp 15.200 per dolar AS. "Kami mengusulkan menggunakan nilai tengahnya di angka tengahnya di Rp 15.000 untuk nilai tukar tahun 2019," ujar Menkeu.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia perlu mewaspadai dinamika ekonomi global yang makin dinamis yang dipicu antara lain oleh kebijakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menaikkan suku bunga, mengetatkan likuiditas dolar AS serta perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina.

Ia juga menjelaskan, melihat kondisi kenaikan impor yang cukup tinggi di atas ekspor mengakibatkan neraca perdagangan yang masih defisit pada bulan Agustus 2018. Selain itu, dari hasil Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali baru-baru ini mengindikasikan masih akan terjadi ketidakpastian ekonomi global tahun 2019 tapi dengan arah yang lebih positif dibanding tahun ini.

"Untuk asumsi makro lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, harga minyak per barel, dan lifting minyak diproyeksikan masih sama dengan yang telah dibahas antara Pemerintah dengan DPR sebelumnya," tuturnya.

Namun ia meminta meski nilai tukar rupiah mengalami kenaikan beban perpajakan tetap sesuai dengan usulan yang sudah dipaparkan pada rapat sebelumnya. "Perpajakan non migas terutama tidak dapat berubah sejalan dengan sensitivitas ekonomi makro," ujar Sri Mulyani. (Rpk)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | KAMIS, 18 OKTOBER 2018

Debat di KPU Bandar Lampung

Parpol Saling Adu Strategi Segmen ke dua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung dalam debat Partai Politik (Parpol) otak atik obrolan taktik seputar Pemilu 2019, berisikan seputar permasalahan yang banyak terjadi di Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) ACARA yang berlangsung di Aula KPU Bandar Lampung, Rabu (17/10), Parpol se-Bandar Lampung diberikan kesempatan memilih pertanyaan yang telah disediakan KPU. Sejumlah pertanyaan yang dijabarkan pun dijawab de-

ngan lugas termasuk soal janji pembenahan yang nantinya akan diberikan.

Dimulai dari Ketua Partai Nasdem Bandar Lampung, Naldi Rinara. Ia menegaskan, akan mengedepankan gotong royong dan memperbaiki lingkungan yang dinilai kumuh.

“Kami (Partai Nasdem) sudah ada program bersih-

bersih seperti di dinas-dinas setiap Jumat, maka kami setiap Minggu akan melakukan gotong royong, khususnya di daerah pesisir pantai, dan kami membantu di wilayah kumuh untuk mengetahui pentingnya kebersihan," ungkapnya.

Sementara Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bandar Lampung, Wiyadi, mengaku, bahwa kader-kadernya akan fokus pada sektor pertanian dan persoalan-persoalan masyarakat bawah.

“Kader kita yang akan duduk di kursi legislatif mau-

pun eksekutif, memperjuakan dan memberikan pelayanan maupun secara pribadi ataupun melalui anggaran, sehingga anggaran yang disediakan mampu menjawab persoalan dibawah. Karena kader kita dibekali permasalahan dibawah," jelasnya.

Sedangkan Ahmad Riza, Ketua OKK Partai Gerindra akan fokus pada pesoalan dan bagaimana bisa menunjung di sektor pendidikan. Menurutnya, hal yang paling pokok dan penting bagi masyarakat Bandar Lampung adalah dunia pendidikan.

“Jadi tidak adalagi ma-

syarakat Bandar Lampung putus sekolah. Kami selalu sedia mendukung program pendidikan masyarakat tidak mampu dan harus tepat sasaran," ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Bandar Lampung, Budiman AS. Ia mengaku, akan terus mendukung program pemerintah dalam penanganan dan penganggaran untuk lulusan SMA. Ketua KPU Bandar Lampung, Fauzi Heri, menjelaskan, bahwa debat yang dihadiri oleh 16 parpol ini merupakan pertama kali digelar

PEMILU 2019

DEBAT PARPOL - PARA parati politik menyampaikan visi dan misinya masing-masing dalam debat parpol yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bandar Lampung, di Aula KPU setempat, Rabu (17/10).

Warga Diminta Melapor TULANGBAWANG BARAT - MASYARAKAT Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), diminta untuk segera melaporkan kepada petugas PPS, PPK Bawascam atau Bawaslu, jika belum terdaftar dalam hak pilihnya pada Pemilu 2019 mendatang.

Imbauan tersebut disampaikan Komisioner KPUD Tubaba Devisi Program dan Data, Cecep Ramdani, saat menggelar sosialisasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) untuk Pemilu 2019, bertempat di Sekretariat KPUD setempat, Rabu (17/10).

“Kami imbau kepada masyarakat agar segera melaporkan ke petugas terkait di lapangan seperti PPS,PPK, Bawascam dan Bawaslu.

Bisa juga ke kecamatan atau Disdukcapil Tubaba, kalau belum terdaftar, supaya nanti pada saat pelaksanaan Pemilu dapat memberikan hak pilihnya,” pesan Cecep.

Dikatakan Cecep, masih ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti pemilih ganda, pemilih belum berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara dan belum menikah, pemilih yang telah meninggal dunia dan lainnya.

“Memperbaiki elemen data pemilih apabila ditemukan pemilih yang elemen datanya keliru atau belum lengkap, memasukkan data pemilih apabila ditemukan pemilih yang belum terdaftar,"jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Tubaba, Midiyan, sangat mendukung kegiatan tersebut untuk bersama-sama dalam memantau dan pengawasan terhadap masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih.

“Tentunya juga agar masyarakat yang belum terdaftar dalam hak pilihnya supaya segera mendaftarkan dirinya, agar hak pilihnya dapat diberikan pada Pemilu 2019 mendatang,"sarannya. (Irawan/Bas/Lucky)

oleh pihaknya. Ini merupakan sebuah terobosan untuk mendekatkan pemilih dengan parpol, sehingga debat santai dengan semua parpol ini dapat mengetahui visi dan misinya masing-masing.

“Dalam debat, ada lima sesi yang harus dijalani setiap parpol, pertama penyampaian visi-misi, kedua menjawab pertanyan dari masyarakat, ketiga tanya jawab antar parpol sesi pertama, keempat tanya jawab antar parpol dan sesi ke dua, dan yang terakhir closing statement dari setiap parpol,” kata dia. (Sule)

Foto : Sule/Kupas Tuntas

GMHP Terus Digaungkan Agar Masyarakat Bisa Memilih Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung terus menggaungkan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) kepada seluruh lapisan masyarakat agar bisa menya-

lurkan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 mendatang.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Data Pemilih, Handi Mulyaningsing, mengatakan, pihaknya dalam posko GMHP banyak masyarakat banyak yang bertanya tentang keinginan untuk pin-

dah memilih, belum masuk DPT karena KTP elektronik belum jadi, sudah perekaman tapi belum keluar KTP elektronik.

"Kita menjelaskan tentang aturan memilih, kita melakukan motivasi agar tidak golput. Pada posko tersebut kita menjelaskan tentang

pindah memilih dan konsekuensinya pada pemiliu serentak dengan 5 surat suara," katanya, Rabu (17/10).

Kemudian ia juga mengatakan, bahwa masyarakat bisa mengecek NIK yang praktis dan mudah dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di Play Store Android.

"Di posko GMHP kita melakukan pendidikan pemilih akan hak-haknya, tata cara memilih dengan cerdas. GMHP harus menjadi agenda DPT Clear," katanya. (LP)

KPU Temukan Pemilih Tak Masuk DPT Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SOSIALISASI Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, akan terus dilakukan hingga tanggal 28 Oktober 2018 mendatang.

Dengan membuka stan KPU di Lampung Fair 2018 di PKOR Way Halim, KPU terus berupaya menyaring, dan masyarakat yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 mendatang.

Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono, menjelaskan, sosialisasi yang dimulai sejak 1 Oktober 2018, merupakan gerakan yang dilakukan serentak baik tingkat KPU RI, Provinsi dan kabupaten/kota, serta posko setiap kecamatan yang ada di Indonesia.

“Iya, ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi GMHP. Sebelumnya, KPU RI sudah menetapkan DPT, tapi itu harus diperbaiki menjadi

CEK NIK KOMISIONER KPU Provinsi Lampung, M. Tio Aliyansah, sedang melakukan pengecekan NIK kepada pengunjung yang datang ke stan KPU di Lampung Fair 2018 PKOR Way Halim, Rabu (17/10).

Foto : Sule/Kupas Tuntas

DPTHP 1, kemudian karena masih banyak masyarakat yang belum masuk DPT, maka waktu peneriksaan diperpanjang hingga 15 November 2018 mendatang, setelah itu akan dilakukan pleno nasional untuk mengumumkan DPTHP ke dua," ungkapnya saat ditemui di stan KPU Lampung Fair 2018, Rabu (17/10).

Nanang menerangkan, sesuai intruksi dari KPU RI yang menyatakan bahwa, seluruh warga Indonesia yang berusia 17 tahun keatas harus terdaftar sebagai pe-

milih di pemilu nasional. Oleh karena, selain stan ini, pihaknya membangun posko disetiap TPS, agar masyarakat bisa masuk dalam DPT. “Nah, kita melakukan sesuai keinginan masyarakat apakah sudah masuk DPT atau belum. Dari tanggal 12 sampai 17 Oktober, sudah ada 196 warga Bandar Lampung yang berkunjung ke stan, dan hanya 15 orang yang belum terdaftar, atau 0,07 persen warga yang belum terdaftar,” bebernya.

Ia juga sudah menanyakan hasil di dua posko yang

berada di Kabupaten Tulangbawang (Tubaba), sejak tanggal 1 Oktober hingga pada hari ini (kemarin), baru delapan orang yang ditemukan belum terdaftar di DPT. “Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya sedikit orang yang masuk dalam DPT," jelasnya.

Nanang juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan juga pimpinan partai, apabila ada kadernya yang belum masuk dalam DPT, untuk segera melaporkan ke KPU setempat, agar seleruh masyarakat Indonesia mendapatkan hak pilih. (Sule)