Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Selasa, 9 Oktober 2018

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | SELASA, 9 OKTOBER 2018

KPK Minta Pemda Beberkan Data PNS Korupsi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan meminta Pemerintah Provinsi Lampung agar transparan terkait data PNS yang terjerat kasus korupsi.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMDA juga diminta melakukan tindakan tegas yakni menghentikan gaji bagi PNS yang terlibat korupsi, dan juga sanksi pemecatan.

“Kami dorong pemerintah daerah transparan terhadap data dan jumlah PNS yang terlibat korupsi.

Bagi PNS yang vonisnya sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap), agar segera dilakukan pemecatan,” tegas Basaria dalam jumpa pers Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, di Hotel Novotel Lampung, Senin (8/10).

Diketahui, data Kejaksaan Tinggi Lampung, ada sebanyak 172 PNS yang sudah disidangkan terkait kasus korupsi. Dari 14 jajaran Kejati Lampung, Kejari Bandar Lampung menjadi tempat terbanyak menyidangkan PNS koruptor, yakni ada 38 orang. Diikuti Kejari Lamsel 35 orang dan Kejari Tulang Bawang 25 orang.

Terkait hal itu, Basaria menambahkan, Kemendagri dan Kemenpan RB sudah sepakat untuk memberhentikan PNS yang terlibat korupsi, setelah memiliki keputusan hukum tetap. “Kalau jumlah berapanya saya tidak hapal. Tapi pemda harus transparan. Kan kita semua bisa akses informasinya ke

KONFERENSI PERS -WAKIL Ketua KPK Basaria bersama sejumlah narasumber lainnya menggelar konfrensi pers di Novotel Lampung, Senin (8/10) usai kegiatan pelatihan penanganan kasus tipikor.

Foto : Ricardo/Kupas Tuntas

MA,” tukasnya.

Tak hanya itu, Basaria Panjaitan juga mengimbau agar tata kelola keuangan di Pemda Provinsi Lampung agar dijalankan secara transparan. Hal ini merupakan standarisasi yang menurut KPK harus diikuti oleh seluruh pemda. Transparansi yang dimaksud harus diikuti dengan adanya sistem online yang nantinya membuat masyarakat dengan mudah turut mengawasi. Seperti sistem e-planning, e-budgeting, dan e-procurement.

“Bicara tentang standar tata kelola keuangan di Provinsi Lampung, KPK tidak punya standar. >> Baca

KPK Hal 8

Enam Institusi Bersatu Berantas Korupsi Bandar Lampung (Kupas Tuntas) ENAM institusi sepakat bersatu untuk memberantas korupsi di seluruh daerah, termasuk Provinsi Lampung. Keenam institusi itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Pusat Pe laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Keenam institusi ini, Senin (8/10)

kemarin melangsungkan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Novotel Lampung.

Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan mengatakan, tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Dengan begitu, penanganannya lebih tepat serta menghindari kesalahan prosedur.

“Selain meningkatkan sinergitas, tujuan kegiatan ini adalah

Kemenpan RB Ubah Syarat Akreditasi CPNS (Kupas Tuntas) PENDAFTARAN Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih dibuka hingga sepekan mendatang. Hingga Minggu (7/ 10), total pendaftar yang telah memilih instansi tujuan sebanyak 2,1 juta orang.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui akun twitter resminya mengumumkan adanya informasi terbaru mengenai akreditasi sebagai salah satu persyaratan dalam seleksi CPNS 2018.

Dalam pengumuman tersebut, disebutkan adanya beberapa perubahan dalam Peraturan MenPANRB Nomor 36/ 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018, khususnya mengenai akreditasi menjadi calon pelamar.

Adapun syarat itu adalah, calon pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/ atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan.

Kemenpan RB kemudian memberi penjelasan mengenai

syarat akreditasi calon pelamar CPNS 2018. Menurut Kemenpan RB, syarat akreditasi ini berlaku di tingkat pusat dan daerah.

“Akreditasi ini berlaku untuk seluruh pendaftar CPNS 2018 di kementerian, pusat, maupun daerah," ujar Kepala Biro Hukum,

Enam Hal 8

Tak Setor Akun, Dilarang Kampanye

Komunikasi dan Informasi Kemenpan RB, Mudzakir, Senin (8/10).

Lalu, akreditasi apa saja yang dilampirkan sebagai persyaratan CPNS? "Untuk akreditasi boleh dilampirkan kedua>> Baca

>> Baca

Pileg 2019

 BKN : Pilih Instansi yang Sepi Peminat Jakarta

guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penegak hukum dalam menangani perkara,” ujar Basaria.

Dia menyebut, dibanding institusi lain, KPK merupakan pihak yang memiliki keunggulan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Sebab KPK memiliki kewenangan melakukan penyadapan di tingkat penyelidikan. Sementara, institusi lainnya hanya diperbolehkan berbuat demikian setelah

BANDAR LAMPUNG - KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mewarning peserta Pemilu untuk segera menyetorkan nama-nama akun media sosial (medsos) yang akan digunakan untuk kampanye.

Komisioner KPU Lampung, Antoniyus menerangkan, kampanye di medsos sama seperti kampanye secara langAntoniyus sung karena sama-sama Komisioner KPU Lampung menyampaikan program dan visi-misi perserta Pemilu. Namun kampanye di dunia maya, dapat berupa tulisan, suara, gambar

Kemenpan Hal 8

>> Baca

Tak Hal 8

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Pemda, Transparan Dong Di seluruh penjuru Indonesia ternyata setiap pemerintah daerah (pemda) hingga instansi pemerintahan lainnya ‘menyimpan’ puluhan hingga ratusan PNS yang terjerat tindak pidana korupsi. Tak terkecuali di Provinsi Lampung.

Pada awal September lalu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tampan Fernando merilis data PNS koruptor di Provinsi Lampung sebanyak 97 orang, 26 orang di Pemprov dan 71 orang di Pemda Kabupaten/Kota. Namun data yang disajikan Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung berbeda. Jumlahnya jauh lebih banyak yakni sebanyak 172 orang.

Aparatur sipil yang mencuri uang rakyat memang tak pandang kelas. Dari ASN tingkat bawah hingga setingkat Kadis. Bahkan kepala daerah mulai dari Bupati, Gubernur hingga pejabat tinggi Negara sudah tak terhitung jari jumlahnya yang dibui lantaran kasus korupsi.

Total ASN koruptor di seluruh instansi jumlahnya cukup banyak, yakni 2.357 orang. Mirisnya mereka masih berstatus sebagai PNS aktif dan menerima gaji bulanan.

Padahal mereka sudah ketahuan mencuri uang negara.

Anehnya, data ASN koruptor di Lampung ini terkesan >> Baca

Pemda Hal 8

40 Tahun Menghilang, Mbah Roh Akhirnya Bertemu Keluarga Rashyid Khan alias Mbah Roh (80) riang bukan kepalang saat bertemu kembali dengan keluarganya setelah 40 tahun berpisah. Peristiwa ini terjadi di Desa Pekon Batu Api, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Pertemuan mereka terwujud atas bantuan media sosial.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MBAH Roh telah hidup sebatang kara selama 40 tahun. Kakek renta ini pernah menghilang dari tengah keluarganya asal Situbondo, Jawa Timur ( Jatim). Dia memilih hidup menyendiri di Pekon Batu Api, desa terpencil di Lampung Barat hingga akhirnya ditemukan keluarga untuk menjemputnya pulang.

Suasana haru mewarnai perjumpaan antara kakek Rashyid dengan para ke-

ponakannya. Rombongan kerabat sang kakek itu telah menempuh perjalanan jauh dari Situbondo. Mereka terharu melihat kondisi kakek Rashyid yang hidup sebatang kara dan tinggal cukup jauh dari pemukiman warga Pekon Batu Api lainnya.

Meski awalnya sempat ditolak oleh kakek Rashyid, para keponakannya tidak mau menyerah. Mereka terus meyakinkan sang kakek bahwa mereka benar kerabat dekatnya. Rombongan ini bahkan menelepon Habib Ahmad Khan, salah satu ke-

Foto : Ist

BERTEMU KELUARGA - RASHYID Khan alias Mbah Roh (80) akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya diDesa Pekon Batu Api, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat, Minggu (7/10).

luarganya di Situbondo untuk berbicara langsung dengan Mbah Roh. Setelah pembicaraan via ponsel itu, kakek Rashyid melunak dan bersedia dibawa pulang ke Situbondo.

Menurut keterangan Peratin atau Kepala Desa Batu

Api Mulyono, diketahui Mbah Roh sudah tinggal di Pekon Batu Api sejak 1997 silam.

Sebelumnya dia tercatat sebagai warga Pekon Basungan yang bersebelahan dengan Pekon Batu Api. >> Baca

40 Tahun Hal 8

2

Selasa, 9 Oktober 2018

BANDAR LAMPUNG

Daya Tahan Jalan Nasional Rendah Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat menilai daya dukung jalan nasional sejauh ini masih rendah.

Pasalnya sebagian jalan nasional yang berada di Lampung baik lintas Barat, Tengah, maupun Timur mengalami kerusakan cukup parah.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MENURUTNYA, kerusakan tersebut disebabkan kondisi jalan yang tidak mampu menahan beban kendaraan bermuatan berlebih seperti truck pengangkut batu bara.

“Di samping melakukan perbaikan kita juga mengharapkan kapasitas daya dukungnya ditingkatkan. Ruas jalan kita ini kan bermacammacam, mungkin belum ideal

seperti jalan yang harusnya menahan beban 12 ton tetapi jalan tersebut hanya kuat untuk 10 ton," ujar Taufik, di Swiss Bell Hotel, Senin (8/10).

Dari itu pihaknya menyarankan kepada Pemerintah Pusat untuk segera melakukan evaluasi terhadap perbaikan jalan nasional. Karena permasalahan overload beban kendaraan akan menjadi penghambat laju perekonomian bagi masyarakat.

Taufik juga berharap beberapa jalan provinsi yang me-

rupakan akses menuju kawasan pembangunan strategis nasional agar dapat ditingkatkan statusnya

di Kabupaten Tanggamus. Selain itu untuk menunjang perekonomian lainnya seperti di exit tol dan perusahaan Depasena sebagai lumbung udang nasional juga supaya bisa diprogramkan di tahun

Taufik Hidayat

menjadi jalan nasional.

“Hingga kini masih belum terprogramkan pembangunan jalan menuju akses Kawasan Industri Maritim (KIM)

2019," ucapnya.

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan

8 Prajurit Marinir Puslatpur Teluk Ratai Naik Pangkat Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SEBANYAK delapan Prajurit TNI AL Korps Marinir yang berdinas di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) 8 Teluk Ratai Pesawaran menerima kenaikan pangkat. Upacara kenaikan pangkat digelar di Lapangan Apel Puslatpur Mar 8 Teluk Ratai, Senin (8/10) dipimpin oleh Komandan Puslatpur, Lekol (Mar) Abdi Zunanda Tambunan MTr.Hanla.

Dalam arahannya, Letkol (Mar) Abdi Zunanda Tambunan, berharap kenaikan pangkat delapan anggota Marinir ini patut ditiru dan dibanggakan karena mereka selama ini tidak ada yang mengalami kendala sanksi atministrasi atau penundaan pangkat.

“Bagi anggota yang naik pangkat diperintahkan untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas kerja, dan saling kompak sesama anggota lain. Dan yang terpenting jaga nama baik satuan,” pesan Komandan.

Usai upacara, sebagai tradisi Korps Marinir, bagi anggota yang naik pangkat harus basah-basahan dan masuk ke dalam genangan

air yang ada di area Puslatpur. Hal ini merupakan hal yang lumrah dan justru jadi hiburan bagi para anggota.

Tak hanya para anggota yang naik pangkat, Komandan Puslatpur juga ikut mencebur ke dalam genangan air.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Komandan dan dibagikan kepada salah satu anggota yang naik pangkat.

Dilanjutkan dengan acara ramah tamah semua anggota Puslatpur 8 Teluk Ratai. Pada kesempatan itu, Letkol Abdi tak lupa mengingatkan para prajurit agar bersikap lebih dewasa, mawasdiri, waspada, pandai bersyukur dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.

Adapun, penerima kenaikan pangkat dari Bintara yaitu Susilo Widiantoro dari Serma jadi Pelda. Sementara di tingkat Tamtama yakni Trimono dari Koptu jadi Kopka, Izmil Fathoni, Pangki Wibowo, dan Anton Puji Hermawan dari Kopda jadi Koptu. Kemudian Agurman dan Hadiri Amin dari Praka jadi Kopda, dan terakhir, Masagus Sepriyadi dari Pratu jadi Praka. Turut hadir para Perwira Staf, Mayor (Mar) Joko dan Kapten (Mar) Yanuar Batubara. (Tampan)

Pemprov Berikan Beasiswa Pariwisata Bandar Lampung (Kupas Tuntas) UNTUK mempersiapkan SDM pariwisata, Pemprov Lampung kini memberikan bea siswa bekerjasama dengan Politeknik Negeri Lampung (Polinela). Program Studi yang kini dikembangkan adalah Diploma 3 Perjalanan Wisata. Beasiswa tersebut akan bekerjasama dengan Kabupaten/Kota.

“Selain dengan Polinela, Pemprov juga mendukung Institut Teknologi Sumatera (Itera) segera membuka Program Studi pengembangan kebijakan kepariwisataan,” ujar Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Lampung Taufik Hidayat, Senin (8/10).

Menurut Taufik, hal tersebut dilakukan mengingat pengembangan sektor pariwisata perlu didukung oleh SDM sebagai penggerak pembangunan. Dengan meningkatnya kapasitas dan Profesionalisme SDM, kualitas pelayanan dalam bidang kepariwisataan menjadi lebi baik, dan berdaya saing.

Seperti diketahui pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan

nusantara maupun wisatawan asing yang berkunjung ke Provinsi Lampung mencapai 4,42 juta. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan naik secara drastis hingga lebih dari 11,64 juta wisatawan, (11,395 827 wisatawan usantara dan 245,372 wisatawan mancanegara).

Lebih lanjut Taufik menjelaskan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini mendorong meningkatkanya pertumbuhan hotel dan tingkat hunian kamar hotel. Dari data yang diperoleh pertumbuhan hotel dan tingkat hunian kamar pada hotel pada tahun 2017 sebanyak 299 (31 hotel berbintang dan 268 hotel non – bintang) mengalami peningkatan sebesar 15 persen dari tahun 2016. Dengan tingkat hunian mencapai 54,81 persen untuk hotel berbintang dan 46,62 persen untuk hotel terkategori non bintang.

“Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah hotel di Provinsi Lampung menunjukkan adanya geliat pada industri pariwisata terus berkembang. Hal tersebut tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan tetapi juga bagi pelaku bisnis bidang pariwisata,” kata Taufik. (Rls)

Penataan Ruang (PUPR), Iwan Nurwanto mengatakan, pihaknya akan mengusahakan peningkatan status jalan provinsi ke nasional dengan berbagai pertimbangan yang akan dilakukan.

“Semua ada prosesnya, lokasi mana pasti ada pertimbangan masing-masing. Kalau itu untuk yang terbaik bagi daerah bisa saja, asal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, sesuai dengan proses yang harus diikuti," ujar Iwan.

Dia menyadari, Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) membuat pihaknya kesulitan dalam merealisasikan pembangunan yang diharapkan.

“Kami bersama daerah mensinkronisasikan untuk

menentukan prioritas yntuk mendukung kawasan ekonomi yang mempunyai potensi tinggi. Dan bisa berdampak pada wilayah di sekitarnya," katanya.

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur selama kurun waktu tahun 2015-2019, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,700 triliun belanja untuk perbaikan infrastruktur. Keterbatasan pemerintah untuk pendanaan infrastruktur melalui APBN ini diharapkan dapat diatasi dengan mendorong pemanfaatan sumber pendanaan lainnya seperti partisipasi swasta, bantuan luar negeri, CSR, dan APBD. (Erik)

CEBUR KE KOLAM - PARA prajurit Marinir Puslatpur Teluk Ratai yang naik pangkat menceburkan diri ke air kolam sebagai tradisi, Senin (8/10). Bahkan Komandan Puslatpur Letkol (Mar) Abdi Zunanda Tambunan juga ikut masuk kolam.

Foto : Ist

PUPR : Jangan Membangun di Wilayah Rawan Gempa Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PENENTUAN pembangunan jalan dan jembatan di wilayah rawan gempa di Pulau Sumatera menjadi pembahasan pada rapat koordinasi penyusunan program Kementerian PUPR di Swiss Bell Hotel Bandar Lampung, Senin (8/10).

Rakor ini membahas penyusunan sinkronisasi program dan pembiayaan pembangunan tahun 2020 dan jangka pendek 2021-2023.

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Kementerian Pe-

kerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Iwan Nurwanto mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan instansi terkait sudah memiliki peta rawan gempa.

Hal itu lah yang menjadi referensi bagi Kementerian PUPR agar tak melakukan pembangunan yang masif pada daerah rawan gempa. Di samping itu juga, daerah tersebut perlu teknologi khusus dalam meminimalisis dampak gempa pada jalan dan jembatan.

“Kita juga mengarahkan pemda bahwa di tempat rawan gempa perlu teknologi khusus, karena PUPR punya

Balitbang yang banyak melakukan inovasi terkait infrastruktur yang merespon terhadap bencana," ujar Iwan.

Dinas PUPR, kata dia, bisa mengedukasi kepada masyarakat agar bisa menghindari korban yang besar jika bisa memahami kondisi tempat tinggal. Sudah seharusnya ini menjadi referensi bersama.

Menurutnya, Negara Indonesia ditakdirkan sebagai negara yang memiliki daerah rawan bencana dengan memiliki gunung berapi terbanyak. Namun hal itu sudah seharusnya direspon untuk mengantisipasi jika bencana tersebut datang.

“Itu tentunya harus kita

RAKOR PUPR - KEMENTERIAN PUPR menggelar rapat koordinasi penyusunan sinkronisasi program dan pembiayaan pembangunan Pulau Sumatera PUPR di Swiss Bell Hotel Bandar Lampung, Senin (8/10).

Foto : Erik/Kupas Tuntas

respon bukan hanya karena terjadi di Lombok, Palu, dan Donggala, tapi sebenarnya ini masalah lama yang harus kita respon cuma terkadang kita lupa. Kita harus tahu mana daerah rawan, mana yang perlu kita hindari pembangunan secara masif. Kita harus tahu bagaimana membangun di kawasan itu, jangan sampai kita membangun di pusat patahan dan sebagainya," katanya.

Sementara Plt. Sekretaris Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat mengatakan, dalam membangun rumah sebenarnya sudah terdapat syarat untuk bangunan tahan gempa. Namun masyarakat sendiri dianggap tak mempedulikan hal tersebut.

“Mungkin untuk menginginkan bangunan yang tahan gempa biayanya akan lebih tinggi, tapi kalau mau aman ya mestinya setiap pembangunan rumah memperhatikan kaidah bangunan tahan gempa," ujar Taufik.

Ia juga memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa daerah yang kita pijak merupakan daerah rawan akan gempa. Sehingga jika ingin membangun mintalah petunjuk kepada ahlinya tentang syarat bangunan yang tahan gempa. (Erik)

Lampung Kirim 34 Peserta ke MTQ Nasional Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PROVINSI Lampung mengirimkan 34 peserta untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional ke-27, di Medan.

Jumlah peserta tersebut hanya mengikuti 6 dari 7 mata lomba yang dilombakan.

Salah seorang pendamping peserta MTQ dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung

Titin Indrayani mengatakan, 34 peserta MTQ tersebut berasal dari kabupaten/kota di Lampung yang merupakan siswa juara lomba MTQ tingkat provinsi.

“Tahun ini Peserta dari Lampung tidak mengikuti cabang musabaqah tafsir alquran karena tidak ada pesertanya, sedangkan cabang lomba yang lain ada,” ujar Titin, kepada Kupas Tuntas, Senin (8/10).

Sementara keenam cabang yang dilombakan peserta perwakilan Lampung

meliputi musabaqah tilawah alquran, musabaqah syahril alquran, musabaqah fahmil alquran, musabaqah khattil alquran, musabaqah qiraah sab’ah, hafiz alquran.

Menurut Titin, perlombaan dipusatkan di sejumlah tempat, seperti di arena utama sport center area, lapangan merdeka, aula asrama haji, lapangan istana maimun, aula Universitas Medan, dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utama.

“Masing-masing cabang

lomba MTQ tempatnya berbeda-beda, seperti musabaqah fahmil alquran bertempat di aula UIN Sumatera Utara dan hafiz 30 juz berada di asrama haji di kota Medan,” kata dia.

Selanjutnya diungkapkan Titin, dalam MTQ tingkat nasional ke-27 ini, pihaknya berharap peserta dapat tampil dengan baik saat mengikuti lomba, sehingga dapat keluar sebagai juara. MTQ tingkat nasional digelar sejak Minggu (7/10) kemarin hingga Sabtu, (13/10) mendatang. (Erik)

Selasa, 9 Oktober 2018

BANDAR LAMPUNG SOSIAL

Pemkot Kirim Bantuan ke Palu BANDAR LAMPUNG - PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandar Lampung segera mengirim sebanyak 30 tenaga medis dan bantuan dana untuk membantu korban bencana alam gempa di Palu.

Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, usai sidang paripurna istimewa pelantikan anggota DPRD Bandar Lampung pengganti antar waktu (PAW), Senin (8/10).

Herman mengatakan, Pemkot Bandar Lampung secepatnya akan memberangkatkan tenaga medis ke Palu. Tidak hanya itu, bantuan lain berupa dana juga akan dikucurkan oleh Pemkot untuk warga Palu yang saat ini sedang tertimpa musibah bencana.

“Kita juga akan ikut membantu korban bencana alam di Palu.

Uang Rp650 juta, 10 dokter, dan 20 perawat akan segera kita berangkatkan, ini atas inisitaif Pemkot,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, mengungkapkan, seluruh anggota dewan beserta seluruh jajaran pegawai di lingkungan sekretariat DPRD akan menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu korban bencana di Palu dan sekitarnya.

“Saya baru masuk kantor hari ini (kemarin), dan langsung paripurna, jadi belum tau berapa, nanti akan kita cek. Nanti juga akan bertemu fraksi-fraksi dan sekwan. Kemarin ngumpulin itu (bantuan) bukan cuma anggota dewan, tapi seluruh sekretariat," katanya.

Ia meneruskan, bantuan ini bukan melihat jumlahnya, tapi partisipasi dalam membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena bencana. (Farhan)

Pencuri Pickup Diringkus Polisi Saat Tidur Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TIM gabungan dari Subdit III Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Ditreskrimum Polda Lampung bersama Satuan Reskrim Polres Lampung Selatan, meringkus pelaku spesialis pencurian mobil jenis pickup.

Pelaku berinisial AG (42), warga Dusun Pemanggilan, Anak Tuha, Lampung Tengah, ini ditangkap pada Minggu (7/ 10) malam, dirumahnya saat sedang tidur.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung,

AKBP Ruli Andi Yunianto, mengatakan, pelaku dibekuk lantaran diduga mencuri mobil pickup L 300 bernomor polisi BE 9826 DH, milik Jumaidi, warga Natar, Lampung Selatan, pada Rabu (3/10) sekitar pukul 03.00 WIB. “Modus pelaku, ketika korban sedang tidur, kemudian pelaku dengan keahliannya, merusak kunci kontak mobil tersebut,” kata Ruli, Senin (8/10).

Dalam beraksi, pelaku AG bersama rekannya R, yang bertugas melakukan pemantauan dilokasi sekitar, ketika AG beraksi. “Dari pemeriksaan sementara, sudah lebih dari tiga kali, dia memang spesialis pikcup, keliling lintas kabupaten," jelasnya.

Dari tangan pelaku, tambah Ruli, turut diamankan barang bukti berupa satu lembar STNK milik korban, satu unit mobil Mitsubishi Pickup L300, satu unit mobil Suzuki Futura. “Kasus ini masih kita kembangkan guna memburu rekannya yang masih dalam pengejaran petugas dilapangan,” pungkasnya. (Oscar)

3

Apa Kabar Perkembangan Kasus Korupsi DLH Lampung?

Penanganan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pengujian sampel air di UPT Pengelolaan Lab Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, belum jelas kabarnya.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PASALNYA, sampai saat ini, penyelidikan perkara yang diusut Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Bandar Lampung sejak tahun 2017 silam, belum jelas perkembangannya. Sehingga belum diketahui apakah perkara tersebut berlanjut atau dihentikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kupas Tuntas, bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirim penyidik Unit Tipikor Polresta Bandar Lampung ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung sejak Tahun 2017. Dimana, jika sudah ada SPDP berarti telah ada pihak yang bertanggung jawab atas kasus tersebut.

“Kalau sudah ada SPDP-

nya, berarti pihak yang bertanggung jawab sudah ada, dan dipastikan pihak yang bertanggung jawab itu pasti tersangka,” kata salah satu jaksa yang enggan disebutkan namanya, Senin (8/10).

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Harto Agung Cahyono, mengaku, bahwa perkara tersebut masih dalam penyelidikan. “Masih proses,” singkatnya.

Sebagaimana diketahui, dugaan penyelewengan dana PAD tersebut terjadi di TA 2015-2016. Selama dalam proses penyelidikan, penyidik sudah memeriksa puluhan saksi para pegawai di DLH Lampung dan beberapa perusahaan yang melakukan uji sampel air.

Dari hasil pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti, penyidik pun akhirnya meningkatkan

Kompol Harto Agung Cahyono Kasat Reskrim Polresta Balam

kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan.

Sebelumnya, Harto mengaku pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP). Apabila hasil penghitungan kerugian negara telah keluar, penyidik segera menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Kasus ini terjadi di Tahun 2015 dan 2016. Saat itu UPT Pengelolaan Lab Lingkungan melakukan pengujian kualitas air seperti limbah cair terhadap beberapa perusahaan industri, rumah sakit dan perhotelan.

Setiap melakukan uji sampel air, UPT tersebut menarik retribusi yang besarannya ditetapkan oleh Pemda, ter-

gantung jumlah parameter yang akan diuji dan biaya pengambilan sampel air ke perusahaan-perusahaan.

Biaya retribusi ini, seharusnya langsung disetorkan ke kas negara sebagai PAD. Setidaknya, terdapat sekitar 100 perusahaan yang telah melakukan uji sampel air di UPT Pengelolaan Lab Lingkungan.

Polisi menduga ada penyimpangan dalam pengelolaan retribusi itu, sehingga dilakukan penyelidikan dengan mengambil sampel 25 perusahaan yang telah melakukan uji sampel air.

Yang tercatat di laporan keuangan UPT sebesar Rp408 juta lebih. Penyidik kemudian melakukan pengecekan kepada 25 perusahaan tersebut.

Hasilnya diketahui jumlah yang telah disetorkan 25 perusahaan itu sebesar Rp753 juta lebih.

Dari fakta ini diketahui, ada perbedaan dari laporan pendapatan UPT dengan yang telah disetorkan 25 perusahaan sehingga patut diduga ada penyelewengan dana pengelolaan retribusi. (Oscar)

Pembunuh Caleg Diminta Menyerahkan Diri Bandar Lampung (Kupas Tuntas) POLRESTA Bandar Lampung bersama Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, masih memburu pembunuh Reki Nelson, caleg PAN dapil I Kabupaten Mesuji, yang tewas di depan pintu masuk perumahan Citra Garden, Jalan Dr. Setia Budi, Negeri Olok Gading, Telukbetung Barat pada Senin (1/10) malam lalu.

Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Murbani Budi Pitono, mengatakan, tim gabungan masih melakukan pengejaran. “Kalau identitas sudah teridentifikasi, tapi kami masih melakukan pengejaran, pelaku diduga warga setempat, ya, awalnya dari kenakalan remaja (mencuri)," kata dia belum lama ini.

Murbani mengaku, telah berusaha menggunakan cara persuasif dengan menemui keluarga terduga pelaku atau pamong setempat, agar ada imbauan bagi keluarga atau warga, supaya para pelaku menyerahkan diri. “Sudah kami coba itu (menyerahkan

“

Tapi kalau kondisi tertentu, tak segan kita ambil tindakan tegas, terukur dan terarah.

”

diri),” ujarnya.

Sampai saat ini, lanjutnya, belum diketahui dimana keberadaan pelaku, apakah sudah meninggalkan Bandar Lampung atau tidak. "Alternatif nya itu, tapi masih kita lakukan pengejaran, anggota nggak berhenti, kita juga dibackup Polda," tegasnya.

Sekali lagi Murbani mengimbau kepada pelaku untuk menyerahkan diri, karena jika masih kabur, dan tidak kooperatif, dan membahayakan petugas, terpaksa bakal dilumpuhkan dengan senjata api. “Kita utamakan SOP, tapi kalau kondisi tertentu, tak segan kita ambil tindakan tegas, terukur dan terarah," tegasnya lagi. (LP)

PASANG TAPPING BOX - BADAN Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) bersama Bank Lampung, memasang tapping box di salah satu restoran di Bandar Lampung, Senin (8/10).

Foto: Farhan/Kupas Tuntas

2019, Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Naik Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandar Lampung menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2019 sebesar Rp604.369 miliar. Jumlah tersebut naik sebesar Rp32,5 miliar dari target 2018 sebesar Rp571,869 miliar.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penggelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, Yanwardi, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPRD Kota yang dipimpin wakil ketua Grafieldi

(Kupas Tuntas)

Foto: Farhan/Kupas Tuntas

Sementara Wakil Ketua Komisi II, Grafieldi Mamesah, mengatakan, kenaikan terhadap sejumlah target pajak disebabkan adanya asumsi kenaikan pada beberapa sektor pajak tersebut, termasuk adanya penambahan pemasangan 200 tapping box di sejumlah lokasi usaha.

“Beberapa target pajak memang dinaikkan, karena ada sejumlah kenaikan potensi pajak. Misalnya pemasangan tapping box itu juga meningkatkan PAD, karena tahun lalu di bulan yang sama realisasi pajak restoran baru terealisasi 60 persen, sekarang sudah bisa 86 persen, itu

karena ada tapping box,” jelas Grafieldi.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Bandar Lampung, M Yusuf Erdiyansyah Putra, mengatakan, adanya kenaikan target pajak berharap satker untuk tetap mengoptimalkan kinerjnya untuk mencapai target tersebut.

“Kita minta dengan target yang tinggi ini harus dibarengi kinerja, yang optimal, dan terkait PAD yang diturunkan kita juga akan tetap awasi, untuk memastikan apakah itu benar-benar karena potensinya yang turun atau memang faktor lain,” tandasnya. (Wanda)

Jabatan Anggota Dewan Pengganti Hanya 10 Bulan Bandar Lampung

AMBIL SUMPAH - BUSYAIRI, Ketua PPP Bandar Lampung, diambil sumpahnya sebagai anggota DPRD Bandar Lampung menggantikan Albert Alam yang di PAW, Senin (8/10).

Mamesah, Senin (8/10).

Menurut Yanwardi, dari delapan item pajak, ada beberapa target pajak yang targetnya di Tahun 2019 dinaikkan, yakni pajak hotel dari Rp22, 5 miliar menjadi Rp52 miliar, kemudian pajak restoran dari Rp60 miliar naik menjadi Rp100 miliar pajak hiburan dari Rp21 miliar naik menjadi 35 miliar.

“Untuk pajak reklame dan pajak lampu penerangan jalan tidak ada perubahan targetnya tetap sama yakni untuk pajak reklame tetap Rp41 miliar dan pajak lampu penerangan jalan tetap Rp125 miliar,” tukasnya.

DPRD Kota Bandar Lampung menggelar sidang paripurna istimewa dalam rangka pelantikan anggota DPRD Bandar Lampung Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan atas nama Busyairi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang berlangsung di Gedung DPRD setempat, Senin (8/10).

Busyairi yang merupakan Ketua PPP Bandar Lampung menggantikan Albert Alam di Komisi III DPRD Bandar Lampung, mengatakan, Al-

bert diberhentikan karena tidak tunduk, taat dan patuh kepada partai.

“Dari awal memang sudah kami berhentikan, karena tidak patuh dan tunduk kepada partai, kemudian waktu ada pendaftaran caleg kemarin, dia (Albert) pindah ke partai lain,” ujar Busyairi usai pelantikan.

Disisa masa jabatan 20142019 yang hanya tinggal 10 bulan lagi, Busyairi tetap akan mendukung kegiatan-kegiatan dan bekerjasama dengan anggota dewan saat ini.

"Kita sebagai perpanjangan partai, otomatis harus menjalankan perintah partai dan

terus bergerak menjalankan visi misi partai. Yang jelas bergerak bersama rakyat memperjuangkan aspirasi khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung," terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, mengatakan, PAW ini yang pertama atas permintaan partai. Kedua, karena yang bersangkutan telah pindah ke partai lain.

"Kan jelas sesuai Undangundang. Ada dua yang di PAW, Albert dan Erwansyah.

Kalau Erwansyah sedang diproses di Provinsi. Kalau sudah keluar SK Gubernur, baru penggantinya dilakukan

pengambilan sumpah jabatan," jelasnya.

Wiyadi mengharapkan, disisa masa jabatan yang hanya 10 bulan, mudah-mudahan anggota dewan yang baru dilantik bisa cepat bersinergi dan beradaptasi dengan anggota dewan yang lain.

"Karena sesuai UU No.23, pengganti ini menggantikan di komisi sesuai dengan yang digantikan, yaitu di Komisi III dan Badan Anggaran. Penggantinya itu bukan partai yang menentukan, tapi KPU yang mengeluarkan berdasarkan hasil suara terbanyak pada Pemilu yang lalu," ujarnya. (Farhan)

4

Selasa, 9 Oktober 2018

DirekturUtama: Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

PemimpinRedaksi/ Penanggungjawab: Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

WakilPemimpinPerusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Lenistan Naenggolan Korwil : RedakturPelaksana: Tampan Fernando Redaktur: Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan BandarLampung: Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

LampungTimur: Surya Sanjaya.

LampungSelatan: Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

LampungTengah: Sutowo.

Pesawaran: Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

PesisirBarat: Nova.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro),Edwin.

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Indro Wibowo.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak), WidyaFirmadana, Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: NilaAyuKusumaDewi ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi,FrimaDayuSiallagan.

ManagerMarketing: Indah Dwi Putri.

Sekretaris Marketing : DesisoniaLiliaHadiputeri.

StafOnline: Mediyansyah(Koordinator), Aprohan,SigitPamungkas, Citra, Mita.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

DesainMedsos: DianPermana,Citra.

Photographer: YogaAdiPratama.

KupastuntasTV: PrayogoDanuPutra.

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Inspektorat Optimalkan Pengawasan Mesuji (Kupas Tuntas) INSPEKTORAT Mesuji berusaha optimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Institusi, baik itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Desa, maupun Sekolah.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan Aparat Pengendali Internal Pemerintah (APIP) Mesuji ini secara berkala.

Sekertaris Inspektorat Mesuji, Andi Subrastono mengatakan, hal itu berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal Pemerintah, dan PP nomor

12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"Berdasarkan aturan itu, maka kami mengawal proses perencaan sampai akhir. Jadi kurang tepat pandangan publik kalau pihak yang berhubungan dengan kami adalah selalu punya masalah atau kasus, ka rena tidak selalu. Kami ada fungsi pembinaan dan pengawasan. Semoga kesan menyeramkan dari publik kepada kami berubah," kata Andi, Senin (8/10).

Ia juga mengatakan, Inspektorat membuka diri terhadap seluruh pihak yang ingin berkonsultasi dan berkordinasi terkait program yang sedang dilakukan.

"Kami membuka diri untuk semua pihak. Datang saja ke sini, kami siap melayani. Dan kami juga siap melakukan pemdampi ngan jika dibutuhkan," im buhnya. (Gusti)

Pemkab Pesisir Barat Gelar Pelatihan Dalmas Pesisir Barat (Kupas Tuntas) UNTUK meningkatkan kinerja dalam mengawal kebijakan Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran menggelar pelatihan Pengendalian Massa (Dalmas).

Pelatihan Dalmas Satpolpp tersebut, dibuka oleh Bupati Pesibar Agus Istiqlal di Lapangan Merdeka Labuhanjukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Senin (8/10).

Agus mengatakan, dalam tugasnya setiap personel agar selalu mengedepankan prinsip dan implementasi mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

"Dalam menghadapi massa, personil Satpol PP juga

dituntut cerdas, tidak emosional, tidak mudah terpancing dan terprovokasi yang dilontarkan oleh para pendemo," ujar Agus.

Selain itu, Agus juga meminta agar Satpol PP selalu memperkokoh kerjasama yang bersinergis dengan unsur TNI , Polri, masyarakat dan mitra keamanan lainnya, sehingga dapat terwujudnya masyarakat di Pesibar yang sejahtera sebagai landasan menuju Indonesia yang adil dan makmur.

Diketaui, pelatihan Dalmas Satpol PP akan dilakukan selama satu minggu ke depan harus menghasilkan sumber daya yang selalu siap dalam menghadapi massa kapanpun dan dimanapun.

"Sikap humanis harus selalu diutamakan dalam setiap menjalankan tugas," tandasnya. (Nova)

PRINGSEWU - TANGGAMUS - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Longsor, Warga di Dua Pekon Harapkan Perbaikan Jalan penghubung Pekon Padang Dalom menuju Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat (Lambar) sudah enam bulan terakhir ini longsor dan kondisinya semakin parah.

Lampung Barat (Kupas Tuntas) PERATIN (Kepala Desa) Pekon Sukarami, Takzim mengatakan, bahwa longsor dengan lebar 20 meter, dengan kedalaman 20 meter itu mulai terjadi sejak enam bulan yang lalu, dan belum diperbaiki hingga saat ini.

"Sebetulnya ini sudah lama, sudah dari setengah tahunan yang lalu, dan hingga saat ini belum juga diperbaiki. Padahal kondisinya

semakin parah," ungkapnya, Senin (8/10).

Ia berharap, agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui dinas terkait bisa segera melakukan penanganan demi menghin dari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat lokasi longsor berada di tanjakan dan turunan.

"Kalau tidak segera diperbaiki, kami khawatir akan ada korban jiwa. Karena selain lokasi berada di tanjakan dan turunan, lokasi longsor juga berada di ti-

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

LONGSOR - TERLIHAT seorang warga sedang menunjukan longsor di jalan penghubung Pekon Padang Dalom menuju Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lambar, Senin (8/10).

kungan sehingga sangat besar potensi kecelakaannya,"harapnya.

Untuk sementara waktu ini, dilokasi longsor kini

diberi tanda seadanya dengan batang bambu, untuk rambu peringatan peng guna jalan bahwa ada tanah longsor. (Iwan)

Syafi'i Ajak Warga Selalu Gotong Royong Tanggamus (Kupas Tuntas) WAKIL Bupati Tanggamus, Syafi'i mengajak warga untuk tetap memegang teguh nilai-nilai gotong royong dalam kegiatan bermasyarakat.

Ajakan itu disampaikan Syafi'i saat menghadiri bersih desa dan peresmian balai Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, di balai pekon setempat, Selasa (9/10).

"Kegiatan bersih desa merupakan bentuk salah satu sarana untuk melekatkan hubungan antar warga desa, agar menumbuhkan jiwa sosial dan gotong royong yang kini mulai pudar,�katanya.

Menurut Syafi'i, jika rasa sosial dan gotong royong masih begitu tinggi, maka secara otomatis kondisi lingkungan selalu dalam keadaan sehat dan dinamis.

"Diharapkan kegiatan bersih desa ini tak hanya dijadikan sebagai bentuk

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

RESMIKAN BALAI - WAKIL Bupati Tanggamus, AM Syafi'i saat menghadiri acara bersih desa dan peresmian balai Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, di balai pekon setempat, Senin (8/10).

kegiatan saja, namun akan menjadi suatu budaya yang akan terus mengakar dalam masyarakat kita," katanya.

Ia juga mengajak, semua warga agar selalu menjaga kebersihan lingkungan masing-masing supaya terca-

painya hidup yang sehat.

"Kebersihan sebagian daripada iman, dan Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan," tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggaota DPRD

Tanggamus, Basuki Rahmat, Ketua Paku Banten Tanggamus Mas Anom, Sekcam Kotaagung Timur Hamzani, tokoh masyarakat, tokoh agama ,serta tokoh pemuda dan masyarakat Pekon Batu Keramat. (Sayuti)

Terpilih, Budi Karyadi Janji Bangun Kantor PWI Pringsewu (Kupas Tuntas) BUPATI Pringsewu Sujadi secara resmi membuka Konferkab ke IV PWI Kabupaten Pringsewu yang diselenggarakan di aula Kolam Renang Paris, Senin (8/10).

Konferkab ke IV dihadiri Wakil Ketua II DPRD Pringsewu Styono, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD),Forkopimda, dan

organisasi kemasyarakatan.

Sujadi dalam sambutannya berharap, pasca Konferkab ini, PWI Pringsewu siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang akan datang.

"Pemkab Pringsewu sangat mendukung pelaksanan UKW dengan harapan agar wartawan lebih kompeten dan lebih cerdas dalam menyajikan berita," kata Sujadi.

Sementara itu dalam si-

dang Rapat Pleno Pemilihan Ketua PWI yang dipimpin oleh Juniardi Wakil Ketua PWI Provinsi Lampung, Budi Karyadi terpilih secara aklamasi menjadi ketua PWI Pringsewu untuk masa bakti 2018 - 2021.

Keputusan tersebut ditetapkan setelah rivalnya Nandang Supriyanto yang sebelumnya mencalonkan diri secara resmi mengundurkan diri usai menyampaikan visi misi.

Ketua terpilih Budi Karyadi berjanji akan melanjutkan program PWI yang belum bisa terealisai pada periode sebelumnya, Budi juga menyampaikan terimakasih kepada Pemkab dan semua pihak yang telah mendukung terlaksananya Konferkab ke IV ini.

"InsyaAllah tahun 2019 kantor PWI Pringsewu akan selesai berdiri dan siap untuk ditempati," tandasnya. (Manalu).

Realisasi Bansos Rastra Capai 75 Persen Lampung Barat (Kupas Tuntas) REALISASI Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) di Kabupaten Lam-

pung Barat (Lambar) untuk alokasi Januari sampai Desember tahun 2018 telah terealisasi hingga 75 persen atau sebanyak 1.871.190 Kilogram (Kg) dari total pagu sebanyak 2.494,920 Kg.

Foto : Nova/Kupas Tuntas

PASANG PIN - BUPATI Pesibar Agus Istiqlal menyematkan pin kepada anggota Satpol PP saat pelatihan di Lapangan Merdeka Labuhanjukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Senin (8/10).

"Kalau khusus pagu alokasi Januari-September telah terealisasi 100 per sen. Dan dalam waktu dekat kita (Pemkab) akan menyampaikan Surat Pe rintah Alokasi (SPA) Bansos Rastra untuk alokasi bulan Oktober kepada Bulog Liwa," kata Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam (SDA) Setdakab Lambar, Yuda Setiawan, Senin (8/10).

Dijelaskannya, Bansos Rastra yang diperuntukan bagi 20.791 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 15 Kecamatan di Lambar, dengan total lebih dari 200 ton lebih setiap bulannya, dengan tidak ada penebusan alias gratis dan masing-masing KPM me-

nerima 10 Kg. "Sampai dengan tahun 2017 lalu, dikenakan biaya sebesar Rp1.600/ Kg dan di tahun 2018 ini semua gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Kami pun berharap penyalurannya tidak ada kendala, hingga sampai ke masyarakat penerima," ungkapnya.

Melalui pemberian bantuan dalam program Bansos Rastra, lanjut dia, diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM dengan jumlah atau kuantum 10 Kg setiap bulannya.

"Kita berharap Bansos Rastra ini bermanfaat bagi penerimanya," harapnya.(Iwan)

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA - WAY KANAN

Peningkatan PAD Terganjal Objek Pajak Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang (Tuba) harus memperluas ekspansi objek-objek pajak baru.

Tulang Bawang (Kupas Tuntas) MENGINGAT sumber PAD dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tuba yang memberikan sumbangan terbesar terkait pajak daerah hanya di Kecamatan

Banjar Agung Unit II .

Kepala Bapenda Kabupaten Tuba, Ria Holdi mengatakan, penyumbang PAD terbesar adalah Unit II Kecamatan Banjar Agung mengingat di daerah tersebut banyak usaha industri dan jasa.

"Untuk meningkatkan PAD di kecamatan lain perlu eks-

pansi atau perluasan objekobjek pajak baru, yakni dengan melihat potensi dunia usaha yang perlu di kembangkan,"ungkapnya, Senin (8/10).

Salah satu contoh di Kecamatan Rawa Pitu yang menghasilkan padi bagaimana di proses menjadi beras, di Kecamatan Gedung Aji penghasil buah naga yang bagaimana dapat dikemas sehingga menjadi potensi unggulan.

“Kemudian kita punya potensi lokasi pariwisata

Cakat Raya di Kecamatan Menggala Timur,”kata dia.

Untuk mengembangkan dunia usaha serta munculnya pusat-pusat perekonomian, semua leading sektor harus fokus dalam meningkatkan PAD. “Tanpa dukungan dari semua kalangan atau SKPD, maka tidak akan mampu untuk meningkatkan PAD yang selama ini banyak dihasilkan dari Unit II Kecamatan Banjar Agung,” tandasnya (Erwin)

SERAHKAN BANTUAN - BUPATI Tulang Bawang Winarti menyerahkan bantuan kepada Pondok Pesantren, mushola dan bantuan kepada anak yatim pada saat di gelarnya pengajian akbar muharam dan doa bersama di Masjid Islamic Centre Menggala, Senin (8/10).

Foto : Erwin/Kupas Tuntas

Selasa, 9 Oktober 2018

135 Polisi Kawal Pilkati Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) POLRES Tulang Bawang menyiapkan ratusan personel untuk pengamanan Pemilihan Kepalou Tiyuh (Pilkati) secara serentak di Kabupaten setempat yang diselenggarakan, Rabu (10/ 8) besok.

Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops), Kompol Edy Syafnur mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Raswanto Hadiwibowo, mengatakan, sebanyak 135 personel dilibatkan untuk melakukan pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkati serentak.

“Ada 19 Tiyuh/Kampung yang melaksanakan Pilkati serentak yang terdapat pada 7 Kecamatan di Kabupaten Tulangbawang Barat,” ujar Edy, Senin (8/10).

Ia menjelaskan, di Kecamatan Tumijajar terdapat lima Tiyuh yaitu Makarti, Sumber Rejo, Gunung Menanti, Daya Asri dan Daya Sakti. Di Kecamatan Tulang Bawang Tengah terdapat tiga Tiyuh yaitu Menggala Mas, Pulung Kencana dan Bandar Dewa.

Di Kecamatan Lambu Ki-

WALHI Soroti Pencemaran Limbah PT SUN Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas)

Dinkes Pesawaran Siap Bantu Pengobatan Mirza Pesawaran (Kupas Tuntas) DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pesawaran akan berkoordinasi dengan Puskesmas Bernung untuk pengobatan Mirza Barma Wijaya (20) warga dusun Suka Negeri, Desa Bernung, Pesawaran, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Abdoel Moloek (RSUAM) karena menderita tumor ganas di kepalanya.

“Kami memang sudah dapat informasi, namun kami bekoordinasi dulu dengan

puskemas Bernung selaku pendamping pasien tersebut," kata Kepala Seksi Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Hipni, Senin (8/10).

Menurutnya, Pemkab Pesawaran memang telah menganggarkan untuk masyarakat setempat yang memiliki penyakit spesifik dan harus dirujuk keluar daerah.

"Memang ada, syarat nya itu harus ada re ko mendasi atau surat dari rumah sakit yang me na ngani, untuk diketahui harus dirujuk kemana, seba-

gai dasar kita untuk me realisasikannya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Mirza atau yang biasa dipanggil Amir menderita tumor ganas yang ada di kepalanya, dan mengrogoti tubuhnya selama kurang lebih 7 bulan terakhir, sehingga membuatnya terbaring tak berdaya di atas kasur Ruang Kutilang ka mar III b di RSUAM Bandar Lampung.

Karisma Ega, Kakak kandung Amir menuturkan, sebenarnya Amir harus dirujuk ke Rumah sakit Rumah Sakit Cipto Mangkusumo (RSCM)

Jakarta, namun karena keterbatasan biaya, keluarga memutuskan untuk dilakukan perawatan di RS Abdul Moloek saja.

"Iya, harus dirujuk ke RS Cipto, tapi itu cuma rencana saja karena belum ada biaya, sementara kita coba untuk oprasi di RSUAM saja," ungkapnya.

Ega mengungkapkan, pihaknya sangat mengharapkan bantuan dari para dermawan, sebab selama ini untuk biaya pengobatan sekarang masih bergantung dari BPJS, sumbangan kerabat dan teman dekat.(Reza)

Pencarian DD Tubaba Terhambat LRA Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) RUPANYA masih banyak Aparatur Tiyuh di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) yang masih kurang tertib administrasi terlebih yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dana Desa.

Sehingga, keterlambatan LRA tersebut berdampak pada terhambatnya proses pencairan termin ketiga.

Ayu Mustika Permatasari, Kepala Sub Bagian Administrasi Tiyuh pada Bagian Administrasi Wilayah (Adwil) Kabupaten Tubaba mengatakan, pencairan dana desa termin ketiga tahun 2018 sebesar 40 persen sudah bisa disalurkan ke rekening masing-masing tiyuh pada bulan Oktober ini juga.

"Pencairan dana desa termin ketiga tahun ini kemungkinan dalam bulan Oktober ini. Sembari me nunggu informasi dananya, kita melakukan keleng ka-

pan syarat-syaratnya," ungkap Ayu diruang kerjanya, Senin (8/10).

Dijelaskannya, total Dana Desa untuk Kabupaten Tubaba 2018 ini hampir mencapai sebesar Rp75 miliar yang diperuntukkan untuk 93 tiyuh yang ada dalam wilayah Kabupaten setempat yang dibagi menjadi tiga tahapan pencairan.

"Kalau untuk nilai pencairan tahap tiga ini kan 40 persen nilanya hampir mencapai Rp30 miliar, ditambah lagi dengan Ang garan Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten sekitar hampir Rp19 miliar, sehingga pada termin ketiga ini baik Dana Desa maupun ADD seluruh hampir mencapai Rp49 miliar,"tutur dia.

Ayu juga menegaskan, salah satu syarat pencairan DD maupun ADD yakni LRA dari setiap tiyuh. LRA tersebutlah, kata dia, yang menjadi kendala lantaran masih banyak tiyuh yang belum menyampaikan LRA

ini, sementara pencairan termin ketiga ini akan dilakukan secara menyeluruh.

"Yang masih sulit terpenuhi oleh aparatur tiyuh masih pada persoalan yang sama yakni LRA mereka.

Sedangkan LRA inilah syarat agar dana itu ditransfer

ke rekening tiyuh. Jangankan LRA termin kedua, bahkan yang termin pertama saja ada yang belum menyampaikan. Ya tergantung Aparatur tiyuhnya, kalau permintaan kami segera setorkan LRA,"cetusnya.

(Irawan/Bas/Lucky).

TERKAIT persoalan pencemaran lingkungan baik sungai maupun sumur warga di Tiyuh Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) yang diduga terdampak dari limbah PT Surya Utama Nabati (SUN) mendapat perhatian dari penggiat lingkungan yakni Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung.

Dikatakan oleh Irfan, Bidang Advokasi Eksekutif Daerah WALHI Lampung bahwa, lingkungan bisa dikategorikan tercemar oleh limbah perusahaan lantaran adanya pengeluaran limbah diluar ketentuan."Karena pencemaran air ini bisa berdalih dengan pengeluaran,"ungkapnya, Senin (8/10).

Foto : Reza/Kupas Tuntas

bang terdapat 2 Tiyuh yaitu Pagar Jaya dan Gunung Sari.

Di Kecamatan Way Kenanga terdapat 2 Tiyuh yaitu Indraloka I dan Indraloka II. Di Kecamatan Gunung Agung terdapat satu Tiyuh yaitu Jaya Murni.

Kemudian, di Kecamatan Gunung Terang terdapat satu Tiyuh yaitu Setia Bumi dan di Kecamatan Batu Putih terdapat lima Tiyuh yaitu Toto Katon, Marga Sari, Sakti Jaya, Wono Dadi dan Margo Mulyo.

“Para personel yang terlibat dalam pengamanan di TPS, nantinya akan berada di Tiyuh tersebut pada H-1 sampai selesai penghitungan surat suara,” tegasnya.

Petugas yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pengamanan di TPS, jangan pernah meremehkan terhadap segala bentuk gejolak pada Pilkati serentak nanti.

“Saya mengharapkan, agar masing-masing Calon Kepalo Tiyuh, TS (tim sukses) maupun pendukungnya dapat menerima apapun hasil dari Pilkati serentak nanti.

Tetap junjung tinggi sportivitas dan tetap jaga situasi yang kondusif, aman dan sejuk pada saat dan pasca berlangsungnya Pilkati.” tandasnya. (Irawan/Bas/Lucky).

Menurutnya, ketika keberadaan pencemaran lingkungan seperti sungai dan sumur warga sekitar PT SUN Tubaba tersebut bisa dipastikan akibat dari limbah perusahaan. Maka, ia mempertanyakan mengapa perusahaan bisa mengantongi izin limbah seperti yang diungkapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tubaba maupun perusahaan.

"Dan terkait dengan perizinan lingkungan itu sendiri apabila dia benar-benar baru mempunyai ijin dari setahun yang lalu sedangkan perusahaan tersebut sudah lama berdiri lebih dari setahun tersebut maka itu salah satu temuan pidana,"ujar Irfan.

Karena, sambung dia, didalam Undang-undang Lingkungan itu jelas, setiap usaha atau kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan harus memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Environmental impact assessment yang merupakan syarat mutlak bagi perusahaan mendapatkan ijin lingkungan.

"AMDAL atau UKL UPL itu syarat wajib untuk memiliki ijin lingkungan, tetapi apabila tidak memiliki ijin lingkungan sedangkan perusahaannya masih beroperasi itu termasuk pelanggaran pidana,"tegasnya. (Irawan/Bas/Lucky)

Kapolres Minta Anggota Sampaikan Kendala Penyerapan Anggaran Pesawaran (Kupas Tuntas)

KUNJUNGAN KE PESAWARAN - TERLIHAT Kapolres PesawaranAKBP Syaiful Wahyudi saat menerima kunjungan Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Lampung, di Aula Mapolres Pesawaran, Senin (8/10).

5

KAPOLRES Pesawaran, AKBP Syaiful Wahyudi, meminta kepada seluruh satuan yang ada di Polres setempat untuk menyampaikan kendala dalam penyerapan anggaran yang merupakan sasaran dari Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Lampung.

"Kegiatan Wasrik ini merupakan kegiatan rutin, dan kegiatan ini merupakan tahap ke-2 selama tahun 2018.

Makanya saya minta kepada jajaran untuk bisa menyampaikan hambatan apa saja yang terjadi dalam melakukan tugas, salah satunya dalam penyerapan anggar-

an," ungkapnya saat menggelar acara di Aula Mapolres Pesawaran, Senin (8/10).

Menurutnya, kegiatan pemeriksaan dan pendalaman oleh Tim Wasrik Itwasda Polda Lampung itu dilakukan kepada masing-masing Satuan Kerja (Satker) yang ada di Polres Pesawaran.

"Tim Wasrik melakukan pemeriksaan terhadap aspek manajerial untuk semua unit organisasi khususnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran, perbendaharaan yang meliputi bidang operasional, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, inventarisasi dan perbendaharaan, serta bidang anggaran keuangan," ujarnya. (Reza)

6

Selasa, 9 Oktober 2018

LAMPUNG UTARA

Upaya Menarik Investor ke Lampura

DPMPTSP Gencar Sosialisasi Kemudahan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) gencar mensosialisasikan kemudahan dalam mengurus perizinan.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) HAL itu dilakukan untuk menarik minat investor agar mau berinvestasi di Bumi Ragem Tunas Lampung.

Kepala DPMPTSP Lampura, Sri Mulyana mengatakan, jajarannya saat ini terus berupaya melakukan terobosan

untuk menarik investor masuk di kabupaten Lampura.

"Untuk itu salah satu upaya kita menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat," ujar Sri Mulyana, di kantornya, Senin (08/10/2018).

Dalam rangka mensosialisasi kemudahan perizinan melalui DPMPTSP itu, pihaknya langsung menurunkan tim kunjungan kerja ke Dinas-

dinas instansi dan pemerintahan kecamatan bersama pemerintah desa yang ada di Kabupaten Lampura.

"Seperti kunjungan beberapa waktu lalu ke Dinas Kesehatan, itu dilakukan sebelum izin operasional untuk klinik Utama Indra Husada, RS Maria Regina diterbitkan," ungkapnya.

Hal itu dilakukan, agar sebelum diterbitkan suatu izin telah memenuhi persyarakat dan persetujuan dari instansi terkait.

Sosialisasi kemudahan perizinan itu tidak hanya untuk dinas instansi, bahkan sosialisasi

juga dilakukan pihaknya kepada perbankan, seperti pada sistem penggajian melalui rekening. “Dengan pihak BPJS Kesehatan sosialisasi bersama mengenai JKN Mobile tentang JKN KIS,” ucapnya.

Kemudian, melalui bidangbidang, sosialisasi perizinan usaha terus digiatkan jajarannya. Seperti yang dilajukan Kabid Pengawasan, Pengendalian, Data, Regulasi dan Pelaporan DPMPTSP Lampura yang langsung turun ke Kecamatan Bunga Mayang untuk melaksanakan pengawasan.

Kemudian melalui Kabid

Perizinan Ekonomi Pembangunan, Kabid Perumahan Rakyat dan Kesra serta Kasi Promosi Penanaman Modal melakukan sosialisasi langsung kepada pelaku usaha yang dilaksanakan di Taman Agro Wisata Lembah Bambu Kuning, Kecamatan Abung Selatan, Lampura.

Dikatakan Sri Mulyana, pihaknya pernah menerima kunjungan kerja jajaran Pemerintah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dan jajaran DPMPTSP dari Kabupaten Mesuji, dalam rangka study banding pelaksanaan Pemuti-

han IMB rumah tinggal di Kabupaten-kabupaten tersebut.

Dalam upaya menarik investor itulah diharapkannya semua instansi dan elemen lembaga sosial kontrol dapat bersinergi dalam upaya menghilangkan prasangka buruk terhadap kesulitan dalam memperoleh izin.

"Lampung Utara saat ini sudah lebih baik, khususnya di bidang pelayanan perizinan, karena tidak ada lagi kata berbelit-belit, dan tidak memakan waktu yang lama untuk proses terbitnya," kata Sri Mulyana. (Sarnubi)

Tekan Kriminalitas, Polres Giat Patroli Lampung Utara (Kupas Tuntas) MINIMALISIR tindakan kriminalitas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) jajaran Polres Lampung Utara meningkatkan kegiatan patroli.

Kapolres Lampung Utara AKBP Eka Mulyana mengatakan, peningkatan patroli di jalan raya untuk mengatisipasi gangguan kriminalitas kejahatan yang terjadi di jalan raya.

"Giat patroli ini baik menggunkan kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi bagian intel dan reserse, dan anggotaanggota ditempatkan pada titiktitik yang dianggap rawan di sepajang jalan lintas tengah Sumatera, khususnya di wilayah hukum Polres Lampung Utara," kata Kapolres, Senin (08/10).

Dalam patroli itu, baik anggota dengan mengendari

roda dua dan roda empat disiagakan disejumlah titik di sepanjang jalur jalan Lintas Sumatera. Upaya itu, menurutnya untuk mencegah dan membatasi ruang gerak para pelaku tindak kejahatan khususnya di jalan raya.

Dia juga menjelaskan giat patroli itu dilakukan secara bergantian dan anggotanya ditempatkan pada sejumlah titik yang diangap rawan aksi pelaku kejahatan. Pihaknya juga berharap bahwa peran serta masyarakat untuk bersamasama menjaga dan menciptakan situasi dan kondisi di daerah setempat tetap kondusif.

"Kita mengharapakan kepada masyarakat agar menginformasikan kepada kami apabila mengetahui keberadaan pelaku tindak kejahatan," kata AKBP Eka Mulyana.

Selain melaksanakan giat patroli, lanjut Kapolres Lam-

pung Utara itu, jajarannya juga melakukan penimbunan terhadap jalan yang tertumpah oleh oleh di wilayah sektor (Polsek) Abung Barat.

"Seperti kegiatan untuk mencegah adanya korban kecalakaan lalulintas, di wilayah Polsek Abung Barat, anggota polsek melakukana pembersihan terhadap tumpahan solar di Jalinsum yang ada di antara Desa Talang Padang dan Talang Plembangan," ujarnya.

Pembersihan itu dilakukan, lanjutnya, karena tumpahan solar dari sebuah truk beberapa hari lalu itu bisa me nyebabkan kendaraan bermotor terpeleset dan terjatuh sehingga bisa menimbulkan korban jiwa laka lantas.

Karena bila ada pengendara yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi akan terpeleset dan jatuh. Untuk itu tumpahan solar tersebut lang-

PEMBERSIHAN - CEGAH kecelakaan Lalu Lintas, Polsek Abung Barat melakukan pembersihan tumpahan solar di Jalinsum Desa Talang Padang Talang Plembangan Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara, Senin (8/10/2018).

Foto: Ist

sung ditutupi dengan tebaran pasir yang diambil oleh personil Polsek Abung Barat. Lalu pasir itu langsung ditebarkan oleh anggota agar tidak ada korban jiwa akibat terpeleset jika melintas di jalan tersebut.

Dirinya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan yang akan melewati Jalinsum Desa Talang Padang - Talang Plembangan Kecamatan Abung Barat agar selalu berhati-hati. “Walaupun tumpu-

han solar tersebut sudah dibersihkan oleh anggota. Tetapi menjaga keselamatan dalam berlalu lintas itu masih diperlukan kesadaran dari pengguna jalan atau pengendara,” papar Kapolres. (Sarnubi)

LAMPUNG TIMUR

Pemkab Lamtim Surati BKN Guru Terkait Keluhan Honorer KII danDidominasi Tenaga Kesehatan Pelamar CPNS Lamtim Mencapai 3.019 Orang

Untuk menyikapi persoalan yang dihadapai tenaga guru honorer KII yang tidak dapat mendaftar CPNS karena terbentur tahun kelulusan ijazah, Pemkab Lampung Timur menyurati Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panselnas CPNS 2018.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) SURAT yang ditandatangani langsung oleh Sekkab Lamtim, Syahruddin Putera tersebut memohon Kepala BKN agar eks tenaga honorer KII yang telah memenuhi persyaratan dapat diikutsertakan sebaga peserta seleksi CPNS formasi khusus eks tenaga guru honorer KII di Kabupaten Lamtim.

Kepala BKPPD Kabupaten Lamtim, Noer Al Syarief, menjelaskan, puluhan tenaga honorer guru KII di Kabupaten Lamtim resah. Pasalnya hingga Kamis (4/10), mereka tidak bisa mendaftar seleksi CPNS 2018 meski di Kabupaten tersebut terdapat 26 formasi untuk mereka.

“Mereka tidak bisa mendaftar, karena terganjal tahun perolehan ijazah S1 akibat adanya dua aturan atau dua ketentuan yang berbeda.

Kedua ketentuan mengenai tahun perolehan ijazah yang berbeda itu tercantum dalam surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. E 2630/v 141-3/99, tanggal 1 Oktober 2018, tentang data eks tenaga honorer K II dan proses pencetakan kartu tanda peserta ujian tenaga honorer K II,” kata dia.

Dalam surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Regional BKN dan Kepala BKD Pemprov, Pemkab dan Pemkot, pada salah satu klausul surat disebutkan bahwa sesuai dengan Per Menpan No.36 tahun 2018, bagi tenaga pendidik minimal berijazah S 1 yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi tenaga honorer K II pada 3 Novemver 2013.

Sementara pada bagian lainnya disebutkan bahwa pendidikan yang digunakan untuk proses seleksi CPNS formasi khusus tenaga honorer K II tahun 2018 adalah

kualifikasi pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan saat pendataan tenaga honorer K II pada 2012.

“Karena adanya dua ketentuan yang berbeda tersebut maka puluhan tenaga guru honorer K II tersebut tidak dapat mendaftarkan diri. Mereka tidak dapat melakukan registrasi pendaftaran di menu help desk https:// sscn.bkn.go.id," kata Alsyarief.

Pihak BKPPD atau Panselda CPNS Kabupaten Lamtim sendiri, kata dia, tidak bisa berbuat banyak karena untuk urusan CPNS tersebut seluruhnya merupakan wewenang penuh pihak Panselnas.

Namun demikian menyikapi persoalan tersebut ujarnya Pemkab Lampung Timur masih tetap mencoba

meminta penjelasan melalui surat kepada Kepala BKN selaku Ketua Pansel nas CPNS 2018.

Disamping meminta penjelasan dalam surat itu juga Pemkab Lamtim menyampaikan permohonan agar tenaga guru honorer K II yang memenuhi persyaratan dalam hal tahun keluluasn ijazah serta persyaratan lainnya, agar dapat mendaftar dan diikutsertakan dalam seleksi penerimaan CPNS 2018.

“Sampai sejauh ini kami masih menunggu jawaban atau penjelasan dari BKN apakah para guru tenaga honorer K II tersebut dapat atau tidak mendaftar untuk diikut sertakan dalam seleksi penerimaan CPNS 2018,” katanya. (Lp)

Foto: Ist

DEKAT DENGAN ANAK - BUPATI Lampung Timur, Chusnunia Chalim, tampak begitu dekat dengan anak-anak saat menghadiri festival menggambar dan mewarnai tingkat Paud beberapa waktu lalu, di Gedung Pusiban Komplek Perkantoran Pemkab Lamtim.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) MEMASUKI hari ke-13 dibukanya pendaftaran CPNS, jumlah pelamar yang sudah mendaftar di Kabupaten Lampung Timur melalui website sscn.bkn.go.id terus membludak, hingga Senin (8/10/2018) siang tercatat pendaftar sudah mencapai sekitar 3.019 orang.

Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Lampung Timur, Risdiyanto, menjelaskan, pendaftaran CPNS serentak seluruh Indonesia resmi dibuka pada Rabu (26/9/2018). Sejak dibuka secara resmi berarti hingga hari ini (8/10/2018) sudah memasuki hari ke-13.

“Sejak resmi dibuka pendaftaran tersebut, ribuan pelamar sudah mulai mendaftarkan diri untuk memilih formasi CPNS di Kabupaten Lamtim, dengan mengunggah berbagai persyaratan yang diperlukan melalui website sscn.bkn.go.id. Jumlah pelamar yang mendaftarkan diri setiap hari terus bertambah,” kata dia, Senin (8/10/2018).

Jika pada Kamis (4/10/ 2018) jumlah pelamar baru mencapai sekitar 1.400 an orang, maka memasuki hari ke-13 atau Senin (8/10/2018) pendaftar semakin membludak dan tercatat sudah mencapai 3.019 orang yang mendaftarkan diri memilih formasi CPNS di Kabupaten Lamtim.

Sekitar 3.019 pelamar yang sudah mendaftarkan diri tersebut sementara sebagian besar didominasi pelamar dengan pilihan formasi guru dan tenaga kesehatan. Kemudian mereka yang sudah mendaftar tersebut tidak hanya berasal dari wilayah Kabupaten Lamtim saja tetapi juga ada yang dari luar daerah Lamtim.

Dijelaskan juga oleh Risdiyanto, karena jumlah terus membludak maka BKPPD atau Panselda CPNS Kabupaten Lamtim, mengerahkan sejumlah staf BKPPD setempat untuk membantu melakukan verifikasi berkas ribuan pelamar yang sudah masuk tersebut.

Verifikasi berkas itu dilakukan oleh sejumlah staf yang tergabung dalam tim verifikator di ruangan tersebendiri di lantai satu gedung BKPPD Kabupaten Lamtim di kompleks Perkantoran Pemkab Lamtim di Sukadana.

Verifikasi tersebut tambah Risdiyanto, dilakukan untuk memeriksa secara teliti seluruh berkas atau persyaratan yang telah diunggah ribuan pelamar tersebut. Dari hasil verifikasi itulah nantinya bisa ditentukan apakah berkas yang telah disampaikan memenuhi persyaratan atau tidak.

Jika memenuhi persyaratan, maka pelamar bisa mendapatkan nomor tes atau ujian sementara jika sebaliknya maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak mendapatkan nomor tes sehingga tidak bisa ikut ujian seleksi penerimaan CPNS 2018. (Lp)

Selasa, 9 Oktober 2018

LAMPUNG TENGAH

7

Diduga Sebagai Penadah Hasil Curian

Polisi Ringkus Tiga Oknum Satpol PP Lamteng Team Khusus Anti Begal (Tekab) 308 Polres Lampung Tengah berhasil meringkus komplotan penadah hasil tindak kriminal pencurian dengan pemberatan (Curat), Sabtu (6/10/2018) lalu.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) PENANGKAPAN tiga pelaku yang diketahui berstatus sebagai oknum anggota Sat Pol PP Pemkab Lamteng tersebut dilakukan di salah satu rumah makan di Bandarjaya, sekira pukul 18.00 WIB.

Penangkapan ketiga tersangka berdasarkan nomor laporan LP/251-B/VIII/2018/ LPG/RES LT/SEK TENUN tertanggal 29 Agustus 2018, dengan korban Ahmad Fauzi (20), warga Kampung B Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung

Tengah AKP. Firmansyah mendampingi Kapolres Lam teng AKBP. Slamet Wahyudi, S.IK, M.H, mengungkapkan, tiga pelaku diamankan saat hendak men j ual kendaraan ber motor ha sil curian dari pelaku Joni, warga Haduyang Ratu, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah, Senin (8/10).

"Ketiga pelaku yang kita amankan atas nama Edi Santoso (34), Welly Jopi Apandi (23), warga Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, dan Rezeki Ridho Jaya (20),

warga Seputih, Kecamatan Gunung Sugih. Dari identitas ketiganya, diketahui jika mereka berprofesi sebagai Satpol PP pada Pemkab Lampung Tengah," papar AKP. Firmansyah.

Untuk tempat kejadian perkara, ditambahkan perwira yang pernah bertugas di Lampung Barat ini, berada di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Teru san Nunyai, Lampung Tengah.

"Waktu kejadiannya pada 29 Agustus 2018 lalu, sekira Pukul 04.00 WIB,

dimana pelaku mengambil sepeda motor di rumah korban, masuk dengan cara merusak pintu rumah, lalu mengambil sepeda motor yang diparkir di dalam rumah dalam keadaan ter kunci," jelasnya.

Atas peristiwa tersebut korban mengalami ke r ugian materi berupa satu unit R2 jenis Kawasaki Ninja warna putih Tahun 2012, dengan nomor rangka: MH4KR150PCK20687, no mor mesin: KR 150KEP 92491, dan nomor Polisi: BE 3978 NX atas nama I Wayan

Frendi Alfian, dengan taksiran kerugian senilai Rp. 22.000.000.

"Tiga orang pelaku ini ditangkap di salah satu rumah makan yang ada di Bandarjaya, saat akan menjual sepeda motor hasil curian. Dimana berdasarkan keterangan tiga orang tersangka, mereka diminta untuk menjual motor tersebut oleh Joni, warga Haduyang Ratu, yang saat ini sudah ditahan di Polsek Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu," ungkapnya. (Towo)

FPI Lamteng Peduli Gempa dan Tsunami Lampung Tengah (Kupas Tuntas)

Foto : Towo/Kupas Tuntas

BAGIKAN SK - BUPATI Lampung Tengah, Loekman, saat membagikan SK UPT kepada Kepala Sekolah sekecamatan Punggur, Kemarin.

SEKITAR 25 orang, pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Front Pembela Islam (FPI) Lampung Tengah (Lamteng), turun ke jalan melakukan penggalangan dana, guna membantu korban gempa dan tsunami di Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (8/10).

Salah seorang Pengurus FPI Lamteng, Albert mengatakan, aksi penggalangan bantuan, tidak hanya terfokus pada uang tunai, tetapi juga menerima sumbangan dari donatur dalam bentuk lain, baik berupa pakaian layak pakai, paket

“

Aksi yang kita lakukan ini, adalah bentuk empati FPI Lampung Tengah

”

sembilan bahan pokok (Sembako), makanan minuman siap saji dan lainnya.

"Aksi yang kita lakukan ini, adalah bentuk empati FPI Lampung Tengah, kepada seluruh masyarakat korban bencana alam di Sulteng. FPI siap menyalurkan seluruh bantuan masyarakat, baik berupa uang tunai, pakaian ataupun sembako," ujarnya.

Ditambahkannya, aksi sosial yang dilaksanakan di

Pasar Bandarjaya, ruas jalan negara Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) Bandarjaya, dan sekitarnya.

"Alhamdulillah, uang yang berhasil kita kumpulkan hari ini Rp7.162.600, semoga bermanfaat buat saudarasaudara kita yang sedang tertimpa bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah," harap Albert.

Kegiatan penggalangan dana akan dilanjutkan dengan berpindah tempat keliling di pusat perdagangan Pasar Punggur dan sekitarnya.

“Kegiatan disana akan dimulai pada pagi hingga sore hari, dengan membagi anggota menjadi beberapa tim, yang akan berkeliling ke beberapa titik lokasi,” tegasnya. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Anggaran Tersisa Rp50 Juta dari Rp2 M

Plt Bupati Minta KONI Lampung Selatan Diaudit Plt Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nanang Ermanto menyinggung soal penggunaan anggaran KONI Lampung Selatan yang hingga saat ini belum ada laporan penggunaan.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PASALNYA, pada pengurusan sebelumnya di bawah pimpinan Frans Nur Seto

yang kurang lebih hanya berusia 3 bulan, telah menghabiskan anggaran sampai dengan Rp1 miliar lebih. Padalah, Nanang menyebutkan, anggaran untuk KONI Lampung Selatan pada tahun 2018

mencapai Rp2 miliar.

"Kemarin sempat saya tanyakan anggaran itu, dan disampaikan tersisa Rp50 jutaan. Loh dikemanakan anggaran itu, baru tiga bulan sudah habis sebanyak itu," kata Nanang, kemarin.

Nanang pun meminta agar dilakukan audit terhadap penggunaan anggaran yang tidak jelas tersebut.

Foto : Dirsah/Kupas Tuntas

BERI TALI ASIH - Plt Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nanang Ermanto, memberikan tali asih kepada atlet berprestasi, Senin (8/10).

"Inilah tugas utama Ketua KONI hasil dari Musorkablub ini. Kalau memang tidak ada hasil, kita bawa keranah hukum, itukan uang rakyat, harus ada pertanggungjawabanya," tandas Nanang.

Sementara itu, pihak pengurus KONI Lampung Selatan menyatakan, anggaran itu digunakan untuk pemberian bonus/reward atlit peraih medali termasuk pelatih, untuk pelaksanaan Proprov Lampung 2017 di Bandarlampung.

"Bonus itu baru dibayar melalui anggaran 2018, nilainya sekitar Rp1,4 miliar," kata Suwignyo.

Untuk diketahui, dalam gelaran Musorkablub KONI Lampung Selatan, Rudi Apriadi keluar sebagai Ketua Umum KONI terpilih untuk priode 2018-2022.

Mantan Ketua PWI Perwakilan Cabang Lampung itu keluar sebagai pemenang usai mendapatkan dukung suara sebanyak 21 suara dari pengurus kabupaten (pengkab) dari total 23 suara.

Berdasarkan pantauan Kupas Tuntas, dalam kesempatan itu Plt Bupati Nanang Ermanto sempat mem berikan tali asih kepada salah seorang atlit berpestasi.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan Rudi Apriadi belum berasil dikonfirmasi terkait dengan penggunaan anggaran Koni tahun 2018 . (Dirsah/Edu)

Nanang Ermanto Ingin Baznas Dikelola Ahlinya

Foto : Dirsah/Kupas Tuntas

AUDIENSI - Plt. Bupati Lampung Selatan menggelar audinesi dengan para pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) daerah setempat, di Aula Sebuku, Rumdin Bupati, Senin (8/10).

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten Lampung Selatan menggelar audinesi dengan para pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) daerah setempat, di Aula Sebuku, Rumdin Bupati, Senin (8/10).

Audiensi ini dipimpin oleh Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan diikuti oleh beberapa pejabat teras pemkab setempat.

Dalam penyampainnya, Nanang Ermanto meminta agar FKUB dan FKPP dapat terlibat dalam pengelolaan di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah setempat.

Mantan anggota DPRD Lampung Selatan dua priode itu meminta pihak Baznas membuat laporan tertulis.

Nanang juga meminta agar

aset-aset yang ada untuk diaudit. "Secepatnya buat laporan tertulis, agar kita dapat menentukan langkah," cetusnya.

Nanang menegaskan, bila pihak-pihak lain terutama Baznas Provinsi Lampung tidak mengintervensi Pemkab Lampung Selatan. Pasalnya, sebagaian besar uang yang dikelola oleh Baznas adalah uang infaq dan sodaqoh dari ASN setempat.

"Untuk ini, harusnya diserahkan kepada ahli-ahlinnya, kita ada wadah FKUB dan FKPP makanya rumuskan dan kelola itu," tegas Nanang.

Sementara itu, Anshori pengurus Baznas Lampung Selatan mengakui, bila sejak awal penempatan pengurus Baznas itu sudah salah, karena menempatkan seorang ASN. "Memang dari awal sudah salah, PNS (ASN_red) itu tidak boleh menjadi pengurus," ujarnya. (Dirsah/Edu)

8

Selasa, 9 Oktober 2018

SAMBUNGAN

Siap Penuhi Panggilan, Amien Akan Bongkar Kasus di KPK

BERI KETERANGAN KETUA Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memberikan keterangan soal panggilan polisi di rumah pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (8/20) malam.

Foto : Ist

Jakarta (Kupas Tuntas) AMIEN Rais memastikan akan memenuhi panggilan polisi terkait kasus hoax Ratna Sarumpaet. Setelah memenuhi panggilan, Amien mengaku akan menyampaikan fakta menarik.

"Saya akan datang di Polda ya. Setelah itu, saya akan membuat fakta yang insyaallah akan menarik perhatian ya," kata Amien Rais di Posko Pemenangan PAN, Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (8/10).

Amien, yang juga Dewan Pembina Badan Pemenangan

Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menjelaskan fakta menarik yang dimaksud. Fakta tersebut, kata Amien, terkait penegakan hukum dan korupsi di Indonesia.

“Tentang penegakan hukum dan korupsi yang sudah mengendap lama di KPK akan saya buka pelan-pelan," kata Ketua Dewan Kehormatan PAN itu.

Polda Metro Jaya melayangkan panggilan kepada Amien Rais pada 5 Oktober 2018. Namun Amien tak memenuhi panggilan karena terkendala waktu dan adanya kesalahan administrasi pada surat pemanggilan. Polisi kembali melayangkan pang-

Tak ... atau gabungan keduanya. Bisa juga bersifat naratif dan grafis.

“Kalau tidak menyetorkan nama-nama akunnya, berarti dinyatakan melanggar dan akan mendapatkan sanksi tertulis serta tidak boleh mengikuti kampanye. Tetapi untuk sanksi akan ditangani oleh Bawaslu Lampung," ungkap Antoniyus di ruangannya, Senin (8/10).

Ia menjelaskan ada aturan yang perlu diperhatikan terkait kampanye di dunia maya ini. Aturan tersebut tercantum dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu yang membatasi akun medsos hanya 10 akun untuk tiap aplikasi. Misalnya Facebook 10 akun, Twitter 10 akun dan lain-lain.

Antoniyus juga menerangkan, caleg tidak diperbolehkan berkampanye di akun pribadi, kecuali akun tersebut sudah termasuk 10 yang disetorkan oleh partai.

“Iya tidak boleh di akun pribadi, kecuali akun tersebut masuk dalam nama akun yang disetorkan. Oleh karena itu saya mengimbau kepada seluruh peserta Pemilu baik

Dari Hal 1

Parpol, dan caleg perseorangan harus segera menyetorkan nama-nama akun medsosnya," tandasnya.

Data yang diterima Kupas Tuntas dari KPU, ada beberapa nama caleg DPD RI yang belum menyetorkan nama-nama akunnya, seperti Anang Prihantoro, Andi Surya, Alzier Dianis Tabrani, Tatang Sumantri, dan Taufik Hidayat. Sementarta dari 16 partai peserta pemilu, baru empat parpol yang sudah memberikan nama-nama akun kepada KPU Lampung, yaitu PKS, PKPI, PAN, dan PKB. Seharusnya akun media sosial yang digunakan tersebut wajib dilaporkan ke KPU paling lambat Sabtu (22/ 9) lalu. Tapi hingga kini masih banyak peserta pemilu yang membandel.

Terkait hal itu, Komisioner Bawaslu Lampung Bidang Pengawasan Iscardo P Panggar menerangkan, penyetoran medsos ini akan dibahas saat rapat koordinasi bersama peserta pemilu pada hari ini, Selasa pagi (9/10) di Hotel Bukit Randu.

“Iya pelanggaran ini akan

Kemenpan ... nya, antara lampiran akreditasi universitas dan lampiran akreditasi fakultas," ujar Mudzakir.

Mudzakir menyampaikan, jika pada ijazah pendaftar CPNS telah tercantum akreditasi, maka tidak perlu lagi melampirkan akreditasi, baik universitas atau fakultas.

“Tapi jika belum, maka perlu melampirkan. Tapi mohon cek lagi ke BKN," ujar Mudzakir.

Peraturan ini menjadi angin segar buat calon pelamar CPNS. Sebab sebelumnya banyak PTN dan PTS yang komplain. Sebab untuk akreditasi di persyaratan sebelumnya ada legalisir untuk bukti akreditasi. Padahal, banyak prodi mengalami jeda akreditasi karena jumlah asesor BAN PT yang sangat terbatas.

Selain itu, ada juga informasi terbaru bagi pelamar CPNS formasi jabatan guru.

Dalam perubahan Peraturan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 disebutkan bahwa sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kemristek Dikti dapat digunakan dalam rangka pemberian afirmasi atau penegasan untuk tidak wajib

gilan kedua pada Rabu (10/ 10). Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan Amien Rais tidak perlu takut terkait pemanggilan tersebut. Karena penyidik hanya ingin meminta klarifikasi informasi kepada Amien.

“Penyidik itu, setelah memeriksa Ratna Sarumpaet, ada hal-hal yang perlu diklarifikasi Pak Amien Rais. Oleh sebab itu, penyidik memanggil Pak Amien Rais untuk klarifikasi," kata dia.

“Jadi jangan takut dulu.

Belum (dimintai keterangan) sudah ketakutan. Tenang saja, itu hanya mengklarifikasi informasi yang diterima penyidik," sambung Setyo. (Dtk)

kita bahas besok dengan seluruh peserta Pemilu, baik itu kampanye di sosmed dan iklan di media massa. Apabila setelah rakor ini masih melakukan pelanggaran maka kita akan lakukan tindakan seperti yang sudah ditentukan," ujarnya.

Saat dikonfirmasi kepada salah satu calon DPD RI yang belum menyetorkan akun medsosnya yaitu, Alzier Dianis Thabranie, LO Alzier, Panzir mengaku pihaknya sudah menyetorkan namanama aku media sosial yang digunakan untuk berkampanye. Salah satunya akun facebook.

“Sudah kok, sudah kami setorkan akun medsos kami, akun facebook yang sudah kami setor ke KPU," singkatnya.

Berdasarkan data KPU Lampung, empat parpol yang sudah setor medsos yakni PKS ;10 akun Facebok, PKPI ; 1 akun Facebook, 1 Twitter, dan 1 Instagram, PAN ; 2 Instagram, 2 Facebook, 2 Twitter dan 1 Website. Sementara PKB 10 Facebok dan 10 Twitter. (Sule) Dari Hal 1

mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB).

Tak hanya itu, pelamar yang memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan oleh Kemendikbud juga tidak wajib mengikuti SKB. Pihak Kemenpan RB juga mengharapkan agar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang sebelumnya telah menyatakan pelamar tidak memenuhi persyaratan terkait dengan akreditasi dan sertifikasi untuk segera melakukan verifikasi ulang.

Namun, apabila terdapat peserta yang persyaratannya telah sesuai dengan Permenpan RB, panitia instansi segera memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa pelamar dimaksud dinyatakan memenuhi persyaratan.

Instansi Sepi Peminat Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengajak para pendaftar CPNS untuk memilih beberapa instansi yang sepi peminat. Adapun bentuk kampanye yang dilakukan, yakni merilis data beberapa instansi dengan jumlah pelamar paling sedikit lewat me-

dia sosial.

Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan melaporkan, beberapa instansi yang kini masih sepi peminat antara lain Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

“Yang paling rendah sekarang BNPT, dia 171 orang.

Kedua BKPM, 212 orang. Ketiga Sekjen (Sekretariat Jenderal) Komisi Yudisial, 219 orang. Terus juga ada Kemenko Polhukam, 233 orang," sebut dia.

Menyiasati jumlah pelamar yang sedikit di instansiinstansi ini, dia mengatakan, pihaknya coba mengandalkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi ini dan berharap calon pelamar juga mau mendaftarkan diri di tempat tersebut. Ridwan mengaku, upaya itu terbukti ampuh. “Cara itu ngaruh.

Kayak BNPT saja, beberapa hari lalu jumlah pelamarnya masih berapa belas. Sekarang sudah 171 orang," jelasnya. (Kps/Lp6)

Enam ... memasuki tahap penyidikan.

“Memang KPK memiliki kelebihan dibanding temanteman yang lain. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK menyebut dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c, KPK berwenang salah satunya adalah melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan,” katanya.

Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Fadil Zumhana mengatakan, telah berkoordinasi dengan KPK RI dalam menangani penangkapan para buronan kasus tindak pidana korupsi. Sejauh ini, di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung sudah ada 10 buronan yang telah berhasil ditangkap. PR besar yang dihadapi saat ini adalah menangkap 13 buronan yang masih bersembunyi.

Yang terkenal adalah mantan Bos Tripanca Grup, Sugiarto Wiharjo alias Alay dan mantan Bupati Lam pung Timur, Satono.

Mahkamah Agung (MA)

Dari Hal 1

menjatuhkan vonis 18 tahun penjara untuk Alay terkait kasus korupsi APBD Lamtim senilai Rp108 miliar. Sementara Satono dijatuhi 15 tahun penjara atau 3 tahun lebih lama dari tuntutan jaksa.

Satono terbukti membobol kas APBD Lamtim sebesar Rp119 miliar.

“Kami sudah minta bantuan ke KPK untuk pencarian buron tersebut. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin mencari," ungkap Fadil.

Dari bantuan yang diminta itu, nantinya juga berguna untuk menekan para buron agar segera melunasi denda sekaligus mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh para buron.

“Tak ada tempat sejengkal pun bagi mereka. Bantuan ini tidak hanya untuk menangkap buronan saja. Juga untuk menekan denda dan pengembalian uang kerugian negara," tambahnya.

Sementara Kepala PPATK RI, Ki Agus Ahmad Badaruddin mengatakan, sejauh ini pihaknya bekerja sama memberantas tindak pidana korupsi dalam hal mencari rekam jejak

KPK ...

Namun kita mendorong agar melakukan setiap pengelolaan itu secara transparan,” ujar Basaria.

Terkait data PNS Korupsi, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khu sus (Sesjampidsus) Kejak saan Agung RI, Fadil Zum hana mengatakan 172 PNS di Lampung yang terlibat korupsi bisa segera di berhentikan. Pasalnya sejak pertama kali mereka di proses hukum berupa pe nahanan itu lamanya 120 hari. Sementara dalam per aturan PNS jika tidak masuk kerja selama 46 hari harus dipecat.

“Selama penahanan 120 hari itu otomatis mereka sudah tidak masuk kerja. Jadi sebenarnya mereka sudah bisa dipecat,” kata Fadil.

Ia membenarkan, berdasarkan data dari Kejaksaan Agung, terdapat 172 PNS di Lampung yang ter libat kasus korupsi. Dika takannya Kejati Lampung

sudah berkoordinasi de ngan pemda se-Lampung untuk menindaklanjutinya.

Bahkan sambung dia, terkait gaji PNS yang terlibat korupsi, sudah seharusnya mereka tidak berhak lagi mendapatkan atau menerima gaji sebagai ASN. “Untuk pembayaran gaji sudah tidak boleh, kita sudah koordinasi dan beritahukan selaku penyidik jaksa PNS, kepada guber nur dan bupati, jika ASN tidak masuk lebih dari 46 hari gajinya mereka distop,” tandasnya.

Namun hingga kini pihak Pemprov Lampung terkesan masih menutup-nutupi data PNS koruptor tersebut. Beberapa pejabat malah saling lempar dan tak mau memberikan penjelasan.

Seperti Kepala Inspektorat Lampung, Syaiful Darmawan saat diwawancara kemarin, ia mengaku tidak bisa memberikan ketera-

ngan lebih jauh kepada publik. “Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung yang berwenang terkait itu," singkatnya.

Hal senada dikatakan Pj. Sekda Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis. Bahwa data ASN Koruptor merupakan kewenangan BKD Lampung. “Yang bertugas sebagai koordinator untuk melakukan inventarisasi ASN Koruptor adalah BKD Lampung. Jadi kesana saja," imbuhnya.

Namun ketika mencoba meminta tanggapan dari pihak BKD Provinsi Lampung terkait hal serupa, Plt. BKD Provinsi Lampung, Rusli Syofuan justru tak mau memberikan komentar. Ia beralasan belum mendapat kewenangan untuk berbicara dari Sekdaprov.

“Saya kalau soal itu belum bisa mengasih tanggapan karena belum dapat kewenangan dari Pak Sekda untuk berbicara," katanya. (Kardo/Erik) Dari Hal 1

kemudian mengusulkan kakek Rashyid masuk Program Keluarga Harapan (PKH) Dinsos Lambar.

Dari sinilah kisah pelacakan asal-usul kakek IndoPakistan itu bermula. Melalui medsos, pihak Dinsos Lambar akhirnya menemukan keluarga kakek Rashyid yang ternyata tinggal di Situbondo.

Setelah dilakukan berbagai macam pengecekan untuk akurasi data, Dinsos Lambar pun memfasilitasi pertemuan mereka. Tak sampai di situ, petugas juga mengupayakan proses pemulangan sang kakek ke Situ-

Pemda ... ditutup-tutupi. Hingga kini belum ada keterangan resmi, siapa saja dan dimana saja para ASN koruptor itu bertugas. Sudah dipecatkah atau masih saja menikmati gaji bulanan.

Di Pemprov Lampung misalnya. Setiap kali ditanya kepada pejabat-pejabat di Pemda setempat, mereka hanya saling lempar dan menyebut kalau itu bukan kewenangan mereka. Mulai dari Pj Sekda, Inspektorat, hingga ke BKD. Sebelumnya para pejabat ini mengaku masih koordinasi dengan seluruh kabupaten/kota untuk melakukan inventarisir data. Tapi hingga kini belum ada kelanjutannya.

Atas hal itu, jelas jadi timbul keresahan dan tanda

Awasi Seleksi CPNS Sementara pihak Polri turut memberikan atensi dalam rekrutmen CPNS di Pemprov, Pemkab, hingga Kementrian. Kabareskrim Mabes Polri, Komjenpol Arief Sulistiyanto mengatakan Polri dan jajaran Polda melakukan pengawasan terbuka dan tertutup, bagi para rekrutmen tersebut.

Jenderal Bintang 3 itu menekankan, baik calo maupun calon yang hendak lolos sebagai PNS dengan cara KKN, bisa ditangkap oleh aparat hingga KPK. Para calon pendaftar juga jangan memanfaatkan jalur tersebut. “Media dan masyarakat kalau ada temuan silakan laporkan, bisa ke Polda, Polri, BKN, biar kita tangkap ramai-ramai, kalau dia ASN, kita juga bisa serahkan ke Ibu Basaria (KPK)," katanya. (Kardo) Dari Hal 1

40 Tahun ...

Tak ada warga yang tahu persis asal-usul, apalagi masa lalu mbah Roh yang ternyata warga Situbondo keturunan Pakistan tersebut.

Namun sejak sembilan tahun terakhir kondisi kesehatan kakek Rashyid menurun sehingga kehidupannya yang sebatang kara menjadi kian menyedihkan.

“Sudah sembilan tahun mbah Roh ini sulit beraktivitas, kami yang membantu untuk mencukupi kebutuhannya,” kata Mulyono.

Selain mendapat pertolongan dan pendampingan, Pemerintah Pekon Batu Api

transaksi keuangan.

“Metode yang kami lakukan adalah follow the money. Kami melacak setiap transaksi keuangan yang dilakukan calon tersangka,” ungkapnya.

bondo. Usai terpisah bersama keluarga selama 40 tahun, pria asal Situbondo bermarga Khan itu akhirnya kembali pulang bersama keluarganya, Minggu (7/10).

Kabid Rehab Dan Bantuan Dinsos Lambar Rega Sahputra mengungkapkan, mbah Roh sudah menyatakan bersedia untuk dibawa bersama kerabatnya asal Situbondo.

“Jadi setelah kami cek benar ada hubungan saudara antara mbah Roh dengan keponakannya. Kami akan membantu melengkapi berkas yang sekiranya dibutuhkan untuk proses ini,” ujarnya. (Okz) Dari Hal 1

tanya di tengah masyarakat.

Ini ada apa? mengapa tak dipublikasikan?. Padahal jika mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemda harusnya berani dan tranparan memaparkan data-data tersebut.

Apalagi ini kaitannya yang dicuri adalah uang rakyat.

Masyarakat juga berhak untuk tahu. Jika melihat ke belakang, belum genap dua minggu kita memperingati Hari Hak untuk Tahu (The International Day of Right to Know) yang diperingati setiap 28 September. Hak untuk tahu adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara.

Senin (8/10) kemarin, KPK RI turun ke Lampung untuk

melakukan pelatihan bagi para penegak hukum. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan juga meminta pemda untuk transparan terkait data PNS koruptor. Pemda juga harus tegas memecat dan menyetop gaji bagi PNS yang terlibat korupsi tersebut.

Memecat para PNS koruptor adalah keharusan sesuai hukum yang berlaku. Tetapi yang terpenting, adalah bagaimana mencegah dan mempersempit celah-celah dan potensi korupsi itu dengan tata kelola keuangan yang dijalankan secara transparan. Nah, bagaimana langkah Pemda se-Lampung ke depan? Kita tunggu kelanjutannya. (**)

Selasa, 9 Oktober 2018

IKLAN FURNITURE CV. RAFI JAYA FURNITURE, spesialis kitchen set menyediakan pembuatan kamar set, ruang tamu, atau ruang keluarga, butik dll. harga mulai dari 1,2 jt permeter Hubungi : 081274665305 / 0811 7966609

KOLAM CV. LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

JUAL BELI MOBIL MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020 HOTEL GRIYA GATSU 63. 250 rb / malam dan juga terima kost bulanan. AC/Non AC. Jl Gatot Subroto No.63 Pahoman. Depan RM Mbok Wito . Tlp 0721 5600134 SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a.

Pesta pernikahan Adat/Nasional, b.

Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/Reuni/ Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman. Hub. 0853 8456 5777.Jln.P.AntasariNo.171B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A,BumiWaras,Telukbetung.Telp:(0721) 5605056,HP:081321214893.

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/ Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha). 0721 5613282.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar. Hub NoTlpKantor(0721)486313/BapakBoy :085269222797/Bapak Ari:085208466595.

PENGISIAN RACUN API CV CAHAYA ABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub. 0851 0752 0099/0812 7800 1238

9

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

10

Selasa, 9 Oktober 2018

SELEBRITI

Yuni Shara Dirikan Paud Gratis untuk Warga Kurang Mampu Lama tak terdengar kabarnya Yuni Shara ternyata telah memiliki sekolah dasar (SD) serta PAUD (Pendidikan Anak di Usia Dini) yang ada di Kota Malang. Hatinya tergerak saat dirinya melihat banyak anak-anak di sana tidak bisa menikmati pendidikan.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - SEHINGGA dari situ, kakak Krisdayanti itu mendirikan sekolah.

Anak yang mau sekolah di tempatnya hanya membayar dengan harga murah.

"Mungkin saya lebih konsen di situ. Ini nih tujuannya adalah untuk anak yang tidak mampu.

Sekolah cuman lima ribu rupiah itu kan sebenarnya ini ya, mereka bayarnya pakai sayur, buah gitu," ujarnya, Senin (8/10).

Dunia pendidikan me-

mang sedang gencargencarnya menarik perhatian ibu dua anak ini. Dia juga terus memantau ibu guru yang mengajar di sana untuk memberi perhatian khusus bagi murid-muridnya.

"Saya sampai sekarang saya masih menugaskan guru-guru untuk menjemput anak yang belum sekolah supaya bisa sekolah," jelasnya.

Yuni Shara memaparkan, bahwa pemerintah tidak ikut campur tangan

dalam pembangunan dan biaya kegiatan sekolahnya.

Biaya yang ia keluarkan untuk menghidupi sekolah miliknya merupakan dari dana miliknya sendiri.

"Iya saya memang sendiri, nggak ada bantuan dari pemerintah, karena saya sekolahnya memang ngontrak," paparnya.

"Kalau ada bantuan sedikit dari pemerintah walaupun pemerintah ngasihnya sedikit banget, tapi maksudnya ada yang bantu, karena sekolah saya ya alhamdulillah," tambahnya. (Dtk)

Yuni Shara

Rumah Laudya Cynthia Bella Rp 9 M Dijual KUPAS TUNTAS JAKARTA - LAUDYA Cynthia Bella menjual rumah mewahnya yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta selatan. Ia memasarkan rumah tersebut melalui akun Twitter pribadinya.

"Dijual rumah tinggal saya. Di jakarta selatan. Ada yang berminat silahkan hubungi nomer tlf dibawah," tulis Laudya Cynthia Bella sebagai keterangan, belum lama ini.

Dalam fotonya Laudya Cynthia Bella pun mendeskripsikan tentang rumahnya. Tempat tinggal tersebut memiliki luas tanah 1.400 meter persegi dan luas bangunan 400 meter persegi.

Rumah yang dijual seharga Rp 9 miliar tersebut juga terletak di wilayah yang sangat strategis karena dekat dengan Tol Brigif dan Tol Krukut.

Deddy Corbuzier Derita Patah Tulang Bahu

Laudya Cynthia Bella

Femmy Permatasari Siap Nikah 2019 KUPAS TUNTAS JAKARTA - AKTRIS Femmy Permatasari siap melabuhkan cintanya kepada sang kekasih yang berasal dari dunia bisnis. Jalinan cinta yang baru dijalani selama tiga bulan tidaklah menjadi sebuah alasan bagi keduanya untuk masuk ke jenjang yang

lebih serius. "Semoga tahun depan nggak ada apa-apa.

Kami ada pernikahan tahun depan. Nanti saya kasih tahu tiba saatnya dan di mana tempatnya. Yang pasti bukan di Jakarta," ujarnya baru-baru ini.

Pria yang berhasil memenangkan hati wanita 44 tahun ini merupakan sosok yang

Femmy Permatasari

Keputusan Laudya Cynthia Bella menjual tempat tinggalnya rupanya disayangkan sejumlah warganet. "Sayang lho di jual kan bisa buat invest," tulis pengguna akun @ArieUmaya di kolom komentar.

"Mengapa dijual kenapa ga dijadiin tempat usaha gitu," ujar pemilik akun @reza_odoll.

"Wach.. sayang sekali.. saya niat beli..tp duitnya blum cukup mba cantikk," tambah @meeelah.

Soal rumah mewah ingatan publik mungkin kembali ke tahun 2017. Saat itu sempat beredar kabar bahwa Laudya Cynthia Bella menerima mahar berupa rumah mewah seharga Rp21 miliar dari mantan tunangannya, Afie Kalla.

Kabar tersebut rupanya menuai reaksi keras dari personel Bukan Bintang Biasa itu.

Bella menegaskan dirinya tidak menerima mahar apa pun dari Afie Kalla. Ia bahkan merasa seperti media menyebarkan berita bohong. (Lp6)

Deddy Corbuzier

romantis dan ideal. Hal itu ternyata merupakan kriteria yang disukai Femmy.

"Tipe yang romantis, humoris, baik, tanggung jawab, dan perhatian. Terus sayang saya banget," jelasnya.

Sama-sama pernah gagal dalam berumah tangga membuat keduanya enggan membuat pesta yang meriah. Pesta yang sederhana menjadi alternatif untuk konsep acara pernikahan Femmy dan calon suaminya.

"Lebih private. Pemberkatan gitu terus yang kami undang mungkin teman-teman dekat saja sama keluarga. Kalau yang zaman dulu kan saya sampai undang ribuan orang, 1.500 orang tamu," tandasnya. (Dtk)

Nikita Mirzani Tidak Takut Dilaporkan JAKARTA - AKTRIS sensasional Nikita Mirzani memberi tanggapan terkait rencana Shinta Bachir yang ingin melaporkannya ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Nikita Mirzani juga menegaskan bahwa dirinya tidak takut dengan ancaman Shinta Bachir. "Laporin aja gue mah cuma takut sama Tuhan yang Maha Kuasa," ungkap Nikita Mirzani saat ditemui awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (8/10).

Ibu dua anak itu mengaku tak mau ambil pusing dengan ulah Shinta Bachir. Dia pun memilih santai dan hanya bisa menunggu.

"Terserah aja gue, bagi-bagi rezeki yang ngelaporin. Nanti kan otomatis yang ngelaporin gue jadi dicari-cari kan sama media. Gue mah enggak mau ambil pusing," ujar dia.

Pembawa acara Pagi-pagi Pasti Happy itu merasa tidak ada masalah dengan Shinta Bachir.

Oleh sebab itu dia mengaku tidak punya urusan.

"Enggak urusan sama, coba tanya ke dia aja," imbuhnya. Seperti diketahui, Shinta Bachir menuding Nikita Mirzani mempunyai utang sebesar Rp 2,5 juta yang belum dilunasi. Namun Nikita secara tegas membantah tuduhan tersebut dan menganggap tuduhan itu mengada-ada. (Jpnn)

“So I decided pergi ke RS meet a gret nurse and doctor Daffa specialist orthopedic. Mereka lihat hasil rontgen dan harus dibius total�

KUPAS TUNTAS JAKARTA - PRESENTER Deddy Corbuzier baru saja mengalami kecelakaan saat berlatih gym. Akibat kejadian itu, dia mengalami patah tulang bagian bahu.

Peristiwa nahas tersebut diceritakan Deddy Corbuzier melalui akun Instagram miliknya. Dia mengunggah potret tengah terbaring di rumah sakit disertai sebuah hasil rontgen.

"Lepas lagi shoulder dari bonggolnya," ungkap Deddy Corbuzier beberapa jam yang lalu.

Pembawa acara Hitam Putih itu menyebut ini bukan pertama kali dirinya mengalami patah tulang bahu. Menurutnya kejadian serupa telah sering dialaminya. "Bukan yang pertama kali, mungkin sudah lebih dari 10 kali. Hanya saja kali ini tulangnya terkunci di belikat.

Copot dan terkunci. It create unbearable pain," ujarnya.

Deddy Corbuzier mengaku peristiwa tidak mengenakkan itu terjadi pukul 11 malam kemarin.

Saat itu dia berlatih gym serta martial art. Sesaat setelah kejadian, dirinya lantas pergi ke rumah sakit untuk diperiksa.

"Biasalah kecelakaan sehabis latihan gym and martial art jam 11 malam. So I decided pergi ke RS meet a gret nurse and doctor Daffa specialist orthopedic. Mereka lihat hasil rontgen dan harus dibius total, karena takut terjadi kerusakan pada otot atau tulang permanen," imbuh Deddy Corbuzier. (Jpnn)

Selasa, 9 Oktober 2018

PARIWARA

11

Tiga Mantan Bupati Tuba Dukung Program Winarti Tiga mantan pimpinan Kabupaten Tulangbawang (Tuba) Hi. Santori Hasan, Hi. Abdurrachman Sarbini dan Hi. Hanan A. Rozak menghadiri pengajian Akbar Muharram, di Islamic Center Tuba, Senin (8/10).

Tulangbawang (Kupas Tuntas) KEHADIRAN tiga mantan Bupati Tuba tersebut selain untuk bersilaturahmi juga sebagai bentuk dukungan dan sinergitas pimpinan terhadap Bupati Tuba Winarti.

Acara ini diawali dengan pemberian bantuan ke sejumlah Masjid se-Kecamatan Menggala dan pemberian santunan terhadap anak yatim piatu.

"Hadir bapak kita semua Hi. Santori Hasan, beliau peletak pondasi Tulangbawang selaku Bupati pertama, lalu orang tua kita penerus pembangunan setelah Pak Santori, yaitu Drs.

Abdurrachman Sarbini (Papi Mance), kemudian Pak Hanan A. Rozak penerus pembangunan setelah Papi Mance, dan selaku Bupati sekarang, saya sangat menghormati mereka, mereka ini adalah orang tua, kakak bagi saya," ungkap Bupati Winarti.

Menurut Bunda, sapaan akrab Bupati Tuba, kehadiran para Bupati pada masanya ini di Tuba merupakan momen spesial dan suatu sikap kebersamaan dengan saling mendukung melalui budaya gotong royong.

"Dengan hadirnya mantan Bupati atau tepatnya orangtua/kakak saya ketiga orang hebat ini, saya terharu atas kedatangan mereka, terimakasih untuk doa dan dukungannya pada saya," ujar Bunda Winarti.

Adapan ketiga mantan Bupati Tuba tersebut sepakat mendukung kegiatan dan program-program pangeran Suri Winarti. "Mari kita dukung program Pemda Tuba lewat 25 program, tapi tentunya bersabar, karena semua ada proses," kata mantan Bupati Tuba, Mance.

"Kita juga harus dukung lewat doa dan pantau terus supaya dapat terus mensejah-

BERI SANTUNAN - BUPATI Tuba Winarti memberi santunan kepada anak yatim saat acara pengajian akbar di Islamic Center Tuba, Senin (8/10).

Foto : Ist

terakan masyarakat, maka ayo kita semua jaga kerukunan, kebersamaan, kekompakan mendukung program Pemda Tuba yang dipimpin Bupati Winarti," tambah Hi. Santori Hasan, Bupati Tuba pertama.

"Saya berharap apa yang sudah diperbuat pendahulupendahulu pemimpin Tulangbawang, dapat diteruskan di-

lanjutkan dan ditingkatkan, untuk mewujudkan ini perlu kebersamaan dan gotong royong, selain persatuan dan kesatuan harus harus dikedepankan demi Tuba lebih maju lagi," pesan Hanan, mantan Bupati Tuba sebelum Winarti.

Sementara itu, dalam ceramahnya, Ustadz Solmed mengatakan, Allah SWT me-

merintah hambanya untuk melihat masa lalu supaya tidak menjadi "Masalah lu".

"Allah SWT menghitung segala kebaikan kita, maka jangan pernah ragu. Mari lihat diri sendiri, jangan menilai orang lain apalagi menjelekjelekkan orang lain. Kalau kita merasa kekurangan masih banyak orang yang ke-

kurangan dari kita," kata Ustadz Solmed.

Diakhir kegiatan pengajian yang dihadiri para mantan pimpinan Tulangbawang dan Forkopimda Plus serta para Pejabat dilingkup Pemkab Tuba ini, dilakukan penggalangan dana untuk bencana di Palu Sigi dan Donggala. (Adv)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Sandiaga Uno Turun ke Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HARI ini (9/10), Sandiaga Uno, calon wakil presiden RI yang mendampingi Prabowo Subianto, dalam Pilpres 2019, akan mendatangi Provinsi Lampung.

Sejumlah relawan dari berbagai kalangan di Provinsi Lampung, pun sudah siap menyambut kedatangan Sandiaga Uno. Koordinator panitia, Rizaldi, mengatakan, pihak-nya siap untuk mengadakan berbagai acara yang sudah dijadwalkan atas kedatangan Sandiaga Uno. Dikatakannya, semuanya itu dilakukan untuk memenangkan Prabo-wo-Sandi di Lampung. Bahkan ia yakin dari hasil rapat dengan berbagi relawan mini-mal 90 persen kegiatan yang akan dilakukan fit, sehingga suara dapat diraih untuk pasangan ini di Lampung.

“Adapun tim-tim relawan yang sudah menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan kedatangan Sandi, antaralain dari kelompok milenial, Kopi Demokrasi

Lampung, Indonesia Tersenyum, Kami Berani dan Sahabat Prabowo Sandi,” kata Rizaldi, Senin (8/10).

Rizaldi melanjutkan, sedangkan dari kelompok emak-emak Lampung yang tergabung, antara lain, Partai Pendukung Prabowo Sandi (Pepes), Relawan EmakEmak Prabowo Sandi (Rempas), Barisan Emak-Emak Pro Sandi (Prosan), Melati Putih Indonwsia Prabowo Sandi (MPI), Barisan Emak-Emak Milenial Macan Asia Sakti (Bemas), Persatuan EmakEmak Prabowo Sandi (Permak Body) dan Bundo Kandung Provinsi Lampung.

“Kita bergerak sendiri, bukan dibawah partai,” tegasnya.

Berikut jadwal dan lokasi tujuan Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, di Provinsi Lampung. Pada pukul 08.0009.30 WIB kunjungan pasar dan dialog dengan pedagang di Pasar Tugu Bandar Lampung. Kemudian, seminar kewirausahaan HIPMI dan UTI di Gedung Graha Mandala. Selanjutnya, diskusi milenial di Wood Satairs Cafe dan dialog interaktif relawan emak-emak. (Sule)

Rp4000 | SELASA, 9 OKTOBER 2018

RAKOR - KPUD Tubaba bersama Bawaslu setempat dan LO Polres Tulang Bawang, menggelar rakor fasilitasi APK dan penyusunan jadwal rapat umum kampanye Pemilu 2019, di Aula Sekretariat KPUD setempat, Senin (8/10).

Foto : Irawan/Kupas Tuntas

KPUD Minta Parpol Segera Laporkan Desain APK Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) meminta kepada Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 dan tim koalisi untuk menyetorkan susunan tim kampanye, desain APK dan akun medsos paling lambat hingga 15 Oktober 2018 mendatang.

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas)

Foto : Sule/Kupas Tuntas

RAPAT PERSIAPAN - SEJUMLAH relawan calon Presiden dan wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menggelar rapat persiapan menyambut kedatangan Sandiaga Uno ke Lampung, Senin (8/10).

HAL itu disampaikan Ketua KPUD Tubaba, Ismanto Ahmad, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) fasilitasi alat peraga kampanye (APK) dan penyusunan jadwal rapat umum kampanye Pemilu 2019, di Aula Sekretariat KPUD setempat, Senin (8/10).

“Kami beri kesempatan parpol untuk mendaftarkan tim kampanye dalam Pemilu

2019 mendatang, dengan batas waktu satu minggu terhitung mulai hari ini (kemarin) hingga 15 Oktober 2018 mendatang,” ujar Ismanto.

Ismanto menjelaskan, APK sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan oleh PKPU yaitu tentang ukuran, lambang partai, nama dan nomor urut partai, poto pengurus/tokoh yang melekat pada citra parpol serta visi misi dan program parpol.

“Dan juga tempat-tempat pemasangan APK dan tem-

pat kampanye yang sudah ditetapkan baik yang dilarang maupun yang diperbolehkan.

Untuk yang dilarang pemasangan APK seperti di jalanjalan protokol dan di sekitaran fasilitas umum, kesehatan, lembaga pendidikan, tempat ibadah dan halamannya, serta gedung milik pemerintah,"jelasnya Ditempat yang sama, Divisi Hukum Bawaslu Tubaba, Sukirman Hadi, menghimbau agar pada saat kampanye tidak melibatkan unsur Aparatur Tiyuh dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mematuhi peraturan tentang pelaksanaan Pemilu seperti yang sudah ditetapkan.

"Tentunya kami mengimbau kepada seluruh caleg dan parpol agar dapat mengikuti apa yang menjadi aturan

yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang, baik PKPU maupun Undang-undang Bawaslu dalam pemasangan APK dan juga saat melaksanakan kampanye pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang,"pesannya.

Disisi lain, Bripka Tohap Nainggolan, LO Polres Tulang Bawang juga menegaskan, apabila ada parpol yang ingin melakukan kampanye tatap muka dengan cara mengumpulkan masa sebanyak dengan maksimal 30 orang wajib membuat STTP. "Pembuatan STTP harus dilaporkan kepada tingkat polsek terlebih dahulu, kemudian pihak polsek mengeluarkan rekomendasi dan yang mengeluarkan STTP adalah polres," kata Nainggolan. (Irawan/Bas/Lucky)

Caleg DPD RI Jalani Sidang Mediasi Bandar Lampung (Kupas Tuntas) CALON Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Provinsi Lampung, Tatang Sumantri, menjalani sidang mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu di Kantor Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung, Senin (8/10).

Mediasi tersebut menindaklanjuti dari keterlambatan Tatang dalam penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang seharusnya diserahkan pada Minggu (23/9) lalu.

Namun, supaya namanya tidak dicoret dari DCT dan tetap ikut dalam konstelasi Pemilu 2019, Tatang mengajukan keberatan ke pihak Bawaslu. Sidang yang dihadiri Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum, M. Tio Aliansyah. Sedangkan mediator dari jajaran Komisioner Bawaslu Lampung, Hermansyah, Tahmri, Teguh

SIDANG MEDIASI KPU Provinsi Lampung bersama Bawaslu Lampung, menggelar sidang mediasi gugatan yang dilakukan calon DPD RI, Tatang Sumantri, yang berlangsung di Kantor Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung, Senin (8/10).

Foto : Sule/Kupas Tuntas

dan Karno Ahmad Sartarya.

Dalam proses sidang mediasi tersebut berjalan cukup alot, karena objek sengketa yang disampaikan Tatang tidak jelas dan kabur. Hal itu disampaikan Tio Aliansyah.

“Surat permohonan dari pemohon (Tatang) banyak terjadi kekeliruan, seperti objek yang ditunjuk tertulis KPU Lampung Selatan, seharusnya KPU Provinsi. Itu kesalahan yang menurut kami mesti diklarifikasi dan diperbaiki,” kata Tio.

Dengan demikian, kata Tio, mediasi tersebut ditunda.

“Kami akan gelar kembali mediasi besok (hari ini), karena mediasi pada hari ini belum menemukan hasil atau keputusan apapun," ujarnya Tio menegaskan, apapun hasil keputusan pada mediasi ke dua, akan dilaporkan ke KPU RI. “Jadi keputusan KPU RI menunggu dari hasil mediasi kita," ungkapnya.

Ditempat sama, Komisioner Bawaslu Lampung Devisi Sengketa, Hermansyah, menam-

bahkan, dilakukannya mediasi kedua dikarenakan antara pemohon dan termohon belum ada kesepakatan. Hal tersebut dikarenakan termohon keberatan dengan apa yang ditulis dalam pokok-pokok permohonan yang diajukan pemohon.

Sementara itu, Tatang Sumantri, mengakui kesalahan-kesalahan yang dilakukan. “Iya, sidang ditunda sampai besok, karena masih banyak yang harus diperbaiki," ujarnya. (Sule)

Permohonan DPC Demokrat Pesibar Ditolak Pesisir Barat (Kupas Tuntas) BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar sidang ajudikasi penyelesaian sengketa antara pemohon Partai Demokrat atas nama Farit Wijaya dan termohon Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pesibar.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan yang dipimpin Ketua Bawaslu Pesibar, Irwansyah, didampingi anggota majelis, Abdul Kodrat dan Heri Kiswanto, berlangsung di Kantor Sekretariat Bawaslu setempat, Senin (8/10).

Dalam putusan tersebut, majelis menolak seluruh permohonan lantaran tidak beralasan hukum, mengingat

ketentuan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu No.18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu, sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu No.27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilu No.18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu.

“Dengan demikian. Memutuskan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” tutup Irwansyah.

Terpisah, Sekretaris DPC Partai Demokrat Pesibar, Adry Fahzahkam, mengaku, bahwa Bawaslu tidak cermat atas keputusan tersebut.

“Permohonan kita ditolak, maka kita minta bawaslu untuk cermat dalam mengambil keputusan,” singkatya. (Nova)