Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Kamis, 25 Oktober 2018

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | KAMIS, 25 OKTOBER 2018

Agus BN Beber Aliran Dana Fee Proyek Rp56 Miliar

Uang Suap Mengalir ke Zainudin, DPRD dan Perti Mantan Gubernur Masuk dalam Dakwaan JPU

Agus Bhakti Nugroho menjadi orang kepercayaan Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan, untuk menerima dana fee proyek di Dinas PU-PR. Ia juga yang mendistribusikan dana ke pihak lain seperti DPRD Lamsel dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

DALAM persidangan juga terungkap, Kadis PU-PR Lamsel Anjar Asmara menyebut nama seorang pejabat di Lampung. Berawal, saat Anjar Asmara sempat meminta Gilang Ramadhan untuk menyetorkan uang guna keperluan membayar operasional para panitia yang menetapkan pemenangan proyek

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SIDANG lanjutan perkara fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kabupaten Lampung Selatan dengan terdakwa Direktur PT Prabu Sungai Andalas Gilang Ramadhan, kembali digelar di ruang Garuda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, Rabu (24/10).

Jaksa Penuntut Umum KPK >> Baca

>> Baca

Mantan Hal 8

BERI KESAKSIAN - AGUS Bhakti Nugroho yang merupakan orang kepercayaan Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan, memberi kesaksian terkait aliran dana fee proyek Dinas PU-PR Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, Rabu (24/ 10). INSERT : TERDAKWA Direktur PT Prabu Sungai Andalas Gilang Ramadhan sedang memasuki ruang persidangan.

Foto : Ist/Kardo/Kupas Tuntas

Uang Hal 8

Pileg 2019

KPU Lampura Salah Hitung Kuota Perempuan BANDAR LAMPUNG - BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menemukan ada dua partai politik (Parpol) yang belum memenuhi syarat pencalonan, yakni 30 persen kuota perempuan. Kedua parpol itu adalah Partai Berkarya dan Partai Bulan Bintang (PBB) di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, ditemukannya pelanggaran tersebut dimungkinkan adanya salah perhitungan yang >> Baca

KPU Hal 8

Napi Lapas Way Gelang Kendalikan Peredaran Narkoba Polisi Sita 60 Gram Sabu Dari Dalam Lapas sebut, polisi menyita 60,43 gram sabu, 1 timbangan digital, 3 pipa kaca (pirek), 3 unit handphone, 2 alat hisap sabu, 1 bundel plastik klip dan 2,5 butir pil ekstasi.

Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma, melalui Kabag Ops Kompol Bunyamin, mengungkapkan, pemilik narkoba merupakan napi bernama Sandi Iqbal (31), warga Jalan Ikan Bawal Nomor 48 Kelurahan

Tanggamus (Kupas Tuntas) POLRES Tanggamus berhasil mengungkap peredaran narkoba yang dikendalikan seorang nara pidana (Napi) dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2B Way Gelang yang berlokasi di Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus.

Dari dalam lapas napi ter-

>> Baca

EKSPOS POLRES Tanggamus mengekspos pengungkapan peredaran narkoba yang dikendalikan seorang nara pidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2B Way Gelang, kemarin.

Foto: Sayuti/ Kupas Tuntas

Napi Hal 8

Jumat Besok Jembatan Way Umpu Ditutup  Arus Kendaraan Dialihkan ke Jalan Lintas Timur Way Kanan (Kupas Tuntas)

Foto: Indro/Kupas Tuntas

TINJAU JEMBATAN - PERWILAKAN Dirlantas Polda bersama Sat Lantas Polres Way kanan dan Dinas PU Way Kanan meninjau Jembatan Way Umpu yang segera ditutup, Rabu (24/10).

Bung Kupas ...

JEMBATAN Way Umpu yang berada di Jalan Lintas Tengah Sumatera (Jalintengsum) Simpang 4, Blambangan Umpu, Kabupatan Way Kanan, dipastikan akan ditutup pada hari Jumat (26/10) besok.

Penutupan dilakukan karena akan dilakukan perbaikan secara me-

nyeluruh oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.

Kasat Lantas Polres Way Kanan, AKP I Wayan Budiarta, mengatakan penutupan Jembatan Way Umpu akan mulai dilakukan pada hari Jumat (26/10) mendatang.

Dengan demikian kata dia, akan terjadi pengalihan arus kendaraan dari Bandar Lampung menuju Way Kanan maupun sebaliknya.

"Penutupan jembatan dilakukan karena akan ada perbaikan berupa pembongkaran dan pengecoran yang memakan waktu 3 hari, dan pengeringan selama 7 hari. Selama itu pula jembatan tidak bisa digunakan oleh semua kendaraan," kata Budiarta, Rabu (24/10).

Ia melanjutkan, agar kelancaran arus lalulintas tidak terganggu, >> Baca

Jumat Hal 8

Ruwa Jurai

Agus BN Buka-bukaan BANYAK fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan perkara fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kabupaten Lampung Selatan dengan terdakwa Direktur PT Prabu Sungai Andalas Gilang Ramadhan, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) TanZainal Hidayat, SH jungkarang, Rabu (24/10) kemarin.

Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan empat saksi, yakni Syahroni Kabid Pengairan Dinas PU-PR Lampung Selatan, Anjar Asmara Kadis PUPR Lampung Selatan, Agus Bhakti Nugroho Anggota DPRD Provinsi Lampung dan Thomas Amrico Kadis Pendidikan Lampung Selatan.

Agus Bhakti Nugroho atau akrab disapa Agus BN sebagai orang kepercayaan Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan, membeberkan sejumlah fakta baru dalam persidangan. Agus BN memiliki posisi strategis dalam perkara ini, karena bertindak sebagai pengumpul/penarik dana fee proyek, sekaligus mendistribusikan ke pihak-pihak lain sesuai instruksi Zainudin Hasan.

Akhirnya publik bisa tahu, jika aliran dana fee proyek >> Baca

Agus Hal 8

 Laporan Erik Handoko (Wartawan Kupas Tuntas) dari Palu, Sulawesi Tengah

Warga Kembali Merajut Asa, Usai Diterpa Bencana Kurang lebih tiga pekan sudah masyarakat di Kota Palu, Donggala, dan Sigi Sulawesi Tengah dilanda bencana yang begitu dahsyat, yaitu gempa dan tsunami. Duka mendalam masih tersisa, lantaran banyak di antara mereka yang harus kehilangan anggota keluarga dan tempat tinggal.

Perlahan, mereka mencoba bangkit untuk kembali merajut asa yang sempat pupus.

Palu (Kupas Tuntas) BENCANA telah berlalu dan meninggalkan cerita kepedihan, sementara kehidupan masih harus dijalani dengan mengambil hikmah dari rangkaian bencana yang terjadi. Hingga Rabu (24/10), masih terlihat masyarakat menghampiri runtuhan tem-

pat tinggalnya untuk mengumpulkan kembali potonganpotongan puzzle kehidupan dari sisa puing yang mungkin masih bisa digunakan.

Tabita (40), salah warga Desa Mamboro, Palu Utara turut berjuang dari guncangan gempa yang membuat dirinya terjebak di antara runtuhan bangunan. Bencana itu datang tiba-tiba, saat sedang asyik beraktifitas di

Foto : Erik/Kupas Tuntas

AMBIL SISA RERUNTUHAN - MASYARAKAT di Desa Wani Dua, Kecamatan Tanatopea, Palu Utara yang terkena gempa dan tsunami sedang mengambil sisa reruntuhan bangunan rumah yang masih bisa digunakan.

rumahnya.

“Saya sedang memasak di dapur, lalu seketika gempa terjadi membuat atap rumah saya roboh dan saya terjebak

di dalam rumah. Suami saya berada di luar rumah membantu saya untuk keluar de>> Baca

Warga Hal 8

2

Kamis, 25 Oktober 2018

BANDAR LAMPUNG

12 Kabupaten/Kota se-Lampung Raih WTP Pemerintah Provinsi Lampung bersama 12 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung kembali memperoleh opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini itu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KE-12 Kabupaten/Kota peraih opini tersebut adalah Bandar Lampung, Metro, Lampung Barat, Pringsewu, Mesuji, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Utara, Pesawaran, dan Way Kanan. Atas opini tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung,

Alfiker Siringoringo, memberikan piagam penghargaan.

“Saya bersyukur Provinsi Lampung termasuk delapan provinsi yang memperoleh WTP lima tahun berturutturut. Saya berharap kinerja laporan keuangan ini menjadi modal besar untuk peningkatan kualitas indikator ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan di Provinsi Lampung," ujar Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri saat membuka Rapat Koordinasi

Ditjen Pembendaharaan dengan Pemda se- Provinsi Lampung, di Aula DJP Provinsi Lampung, Rabu (24/10).

Bachtiar menekankan WTP bukan hanya sekedar prestasi dan kebanggaan. Namun hal tersebut menandakan pemerintah daerah di Lampung melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan.

Kendati masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LKPD. Wagub optimistis di tahun mendatang seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung mampu meraih opini WTP. “Saya berharap jangan

sampai WTP dijadikan sebagai garis finish. Namun perlu diperhatikan adalah seluruh usaha untuk mencapai WTP juga digunakan untuk menutup potensi tata kelola APBD yang buruk,” kata Wagub.

Pada kesempatan tersebut, Alfiker Siringoringo menyampaikan dampak keberhasilan pemerintah memperoleh opini WTP terlihat dalam meningkatnya beberapa indeks ekonomi. Di antaranya meningkatknya indeks daya saing Lampung dan naiknya pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung. Selain itu, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Lampung.

Seiring dengan raihan WTP

Foto : Ist

JABAT TANGAN - WAKIL Gubernur Lampung, Bachtiar Basri berjabat tangan dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan BPK Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo usai di Aula DJP Provinsi Lampung, Rabu (24/10).

yang semakin merata di Provinsi Lampung, kata Alfiker, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien dan ekonomis. Dengan demikian, filosofi value for money

dalam pemanfaatan dalam anggaran dapat terlaksana.

“Pada akhirnya raihan WTP bukan hanya prestasi yang layak diapresiasi. Namun juga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Lampung,” ujar dia. (Rls)

PT KAI Imbau Pengendara Taati Rambu di Perlintasan Bandar Lampung (Kupas Tuntas

MENUNGGUKERETA-PENGENDARA sepeda motor sedang menunggu Kereta Api melintas di perlintasan Jalan Pajajaran, Kelurahan Surabaya, Bandar Lampung.

PT KAI mengimbau agar pengendara mematuhi rambu lalin untuk mengurangi angka lakalantas.

Foto : Tampan/Kupas Tuntas

Komisi IX DPR RI Pantau Penerapan JKN Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Provinsi Lampung siap menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI terkait pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pasca terbitnya Peraturan Direktur Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Menurut Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung Chandri, Tim Komisi IX dijadwalkan datang ke Lampung,

Jumat (26/10) depan.

“Dari Bandara Radin Inten II rombongan langsung menuju Dinas Kesehahatan Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung akan memfasilitasi pertemuan semua pihak terkait membahas permasalahan JKN di Provinsi Lampung,” kata Chandri saat memimpin rapat persiapan kunjungan Komisi IX di Ruang Kerja Asisten Pemerintahan dan Kesra, Rabu (23/10).

Tim dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan

Firdaus. Agenda Komisi IX DPR RI membahas permasalahan JKN dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Direktur RSUD Abdul Moeloek, Direktur RSUD A. Dadi Tjokrodipo, Direktur RSJ Lampung, Direktur RS Bumi Waras Bandar Lampung, Direktur RS Advent Bandar Lampung, dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Provinsi Lampung. Kemudian Ketua PERSI Provinsi Lampung, Ketua IDI Wilayah Lampung, Ketua PERDAMI Wilayah Lampung, Ketua

IDAI Wilayah Lampung, Ketua Ikatan Fisioterapi Wilayah Lampung, dan pihak terkait.

Rapat persiapan tersebut dihadiri pihak BPJS, PT Taspen, RSUD Abdul Moeloek, RSUD A. Dadi Tjokrodipo, perwakilan RS swasta, dan organisasi perangkat daerah terkait. “Semoga semua pihak dapat hadir saat ini rapat berkoordinasi agar kunjungan Komisi IX dapat mendapat hasil yang baik dan meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Lampung,” kata Chandri. (Erik)

Pemprov Komitmen Lestarikan Aksara Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas) Pemprov Lampung berkomitmen mengembangkan bahasa dan aksara Lampung secara berkelanjutan. Komitmen itu disampaikan Asisten I Provinsi Lampung, Hery Suliyanto saat membuka Diskusi Bahasa dan Aksara Lampung, di Hotel Arinas, Rabu (24/10).

“Ini dilakukan sehingga keberadaan Bahasa dan Aksara Lampung semakin memasyarakat dan menjadi ke-

banggaan masyarakat Lampung," ujar Hery Suliyanto.

Dalam upaya melestarikan bahasa dan aksara Lampung, Pemprov melakukan berbagai langkah di antaranya, penggunaan bahasa Lampung sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan atau belajar mengajar, di lingkungan kantor, forum pertemuan resmi pemda dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta, dan organisasi.

“Penggunaan aksara Lampung juga ada pada nama bangunan atau gedung, nama jalan atau penunjuk jalan,

perkantoran, perdagangan, termasuk papan nama ins tansi, lembaga, badan usaha, badan sosial, dan sejenisnya.

Kita selalu melakukan pengucapan salam Tabik Puun dan dinyanyikannya lagu 'Ekhamku di Lampung' dalam setiap acara," ujar Hery.

Sebagai bentuk dukungan Pemprov Lampung, Hery meminta kepada Biro Kesejahteraan Sosial agar menganggarkan di 2019 untuk Seminar Nasional mengenai bahasa dan aksara Lampung.

“Sebagai tindak lanjut dari FGD ini, semacam mengada-

kan seminar tingkat nasional.

Sehingga gaungnya semakin terasa di masyarakat," kata dia. Kabag Pendidikan, Kebudayaan Biro Kesos Setda Provinsi Lampung, Wahyu Arsuwendo mengatakan tujuan FGD sebagai upaya penyelamatan bahasa daerah yang rawan kepunahan.

Termasuk bahasa Lampung.

“FGD ini juga mengumpulkan persepsi dan sikap masyarakat terhadap peran Lampung, mengumpulkan data dan saran untuk pemeliharaan sastra Lampung," tandasnya. (Erik)

KSAD-Menhub Bahas Penggunaan Lanudad Way Kanan Jakarta (Kupas Tuntas) KEPALA Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menerima kunjungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Mabes TNI AD di Jakarta, Selasa (23/10). Keduanya membahas pengembangan bandara sipil di Way Kanan, Provinsi Lampung.

Pertemuan ini untuk menindaklanjuti MoU Nomor NK/02/V/2011 antara Guber-

nur Lampung dan Pangdam II/Sriwijaya, yang dibuat pada 17 Desember 2010. Saat itu, Pemprov Lampung dan pemda Way Kanan telah menyelesaikan studi kelayakan dan master plan pengembangan Lanudad Gatot Subroto menjadi Bandara Gatot Subroto.

Namun kemudian tidak ada koordinasi lebih lanjut, baik dari Pemprov Lampung maupun dari pihak PT Angkasa Samudra Sejahtera sebagai pengelola. Kemudian, pada 22 Februari 2018, dilak-

sanakan rapat di kantor Kemenkeu RI. “Hasilnya, aset milik Kodam II/Swj berupa Lanudad Gatot Subroto akan dikerjasamakan dengan Pemkab Way Kanan untuk bandara sipil,” ujar KSAD. Mulyono mengungkapkan pengajuan rencana pemanfaatan Lanudad Gatot Subroto oleh Bupati Way Kanan untuk penerbangan sipil harus diajukan secara berjenjang sampai ke Kemenkeu RI dan tidak dapat dilaksanakan sebelum mendapat persetujuan Kemenkeu RI.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Way Kanan Raden Adipati Surya mengatakan, percepatan pemanfaatan landasan udara AD menjadi pangkalan komersil dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak. “Rencananya akan dilakukan penambahan landasan pacu dari 2.100 meter menjadi 2.400 meter agar pesawat jet berbadan sedang dapat mendarat di Landasan Udara Gatot Subroto dengan rute yang disipkan yaitu Jakarta – Way Tuba – Palembang,” ujarnya. (Dtk/Tampan)

PT KAI Divre IV Tanjung Karang kembali mengimbau pengguna jalan agar mematuhi rambu lalu lintas di perlintasan Kereta Api (KA). Pengguna jalan raya harus tetap waspada apalagi pada akhir pekan, saat frekuensi KA melintas di pelintasan sebidang lebih tinggi karena biasanya ada perjalanan KA tambahan.

Menurut Manager Humas Divre IV Tanjung Karang, Sapto Hartoyo, kecelakaan yang sering terjadi di perlintasan sebidang, seolah-olah tanggung jawab PT KAI. Padahal berdasarkan perundang-undangan, lakalantas di perlintasan sebidang bukan tanggung jawab KAI. “KAI sangat prihatin dan turut bela sungkawa atas musibah yang menimpa mobil Inova bernomor polisi BE 1432 C dan KRD Seminung di pelintasaan kereta api sebidang Jalan Sebiay, Lampung Selatan, Senin lalu. Kita berharap peristiwa ini tidak terulang lagi. Tentunya dengan mematuhi rambu lalu lintas,” kata Sapto, Rabu (24/10).

Data PT KAI menunjukkan, dari tahun ke tahun, terdapat tren jumlah kecelakaan lalu lintas di pelintasan sebidang.

Pada 2015 terjadi 169 kecelakaan, 2016 tercatat 295 kecelakaan, dan tahun 2017 tercatat 448 kecelakaan. Sedangkan untuk tahun 2018 sampai 21 Oktober telah terjadi 313 kecelakaan.

Di Pulau Sumatera, total ada 914 pelintasan sebidang yang

terbagi atas 177 pelintasan resmi dan 737 pelintasan tidak resmi. Sementara, di wilayah Divre IV ada 136 perlintasan tidak resmi yang kondisi itu 100 persen adalah jalan raya atau jalan desa memotong jalur rel KA eksisting.

“Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan sesuai UU Perkeretaapian idealnya dibuat tidak sebidang. Pelintasan sebidang memungkinkan ada, jika hanya area tersebut merupakan jalur dengan frekuensi perjalanan KA rendah dan arus lalu lintas jalan rayanya pun tidak padat,” jelas Sapto.

“Namun, jika pelintasan sebidang tersebut merupakan jalur dengan frekuensi perjalanan KA yang tinggi dan padat lalu lintas jalan raya, maka sudah seharusnya dibuat tidak sebidang, bisa flyover maupun underpass. Pembangunan itu merupakan wewenang pemerintah,” tambahnya.

Dijelaskan Sapto, UU 23 Tahun 2007 Pasal 94 menyebutkan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup.

Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

“Keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan lalu lintas jalan umum merupakan tanggung jawab bersama. Tidak memberatkan hanya ke satu pihak saja. Dengan adanya kesadaran oleh seluruh pihak, maka keselamatan yang diharapkan niscaya dapat diwujudkan," tutupnya. (Tampan)

Kamis, 25 Oktober 2018

BANDAR LAMPUNG

3

Awas, Flyover Gajah Mada Berlubang Banyaknya lubang dan tambalan pada Jalan Layang (Flyover) Gajah Mada-Ir Juanda, Pahoman, Bandar Lampung, rupanya menjadi keluhan dari pengendara sepeda motor saat melintas di jalan tersebut.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DENGAN kondisi jalan berlubang, pengendara hendaknya waspada dan berhatihati saat melintas di flyover tersebut, terutama pada malam hari, karena bisa mem-

bahayakan.

Berdasarkan pantauan Kupas Tuntas, Rabu (24/10), banyak lubang berukuran kecil bertebaran di sepanjang flyover. Belum lagi aspal jalan yang sudah mulai menipis.

Rahmat (40), salah seorang pengendara motor, mengaku, setiap hari melintasi

flyover tersebut. Ia pun khawatir akan keadaan flyover yang kondisinya kini kian memburuk.

“Kalau untuk pengguna sepeda motor, ya bisa membahayakan mas. Apalagi seperti saya, mau tidak mau harus dihindari, kalau tidak, velg bisa bengkok,” kata Rahmat kepada Kupas Tuntas, Rabu (24/10).

Parahnya lagi, kata Rahmat, ketika hujan turun. “Pokoknya terganggu bangetlah kalau flyover jalannya begini (berlubang). Masa flyover

jalannya ga mulus. Apalagi kalau sudah hujan, lubangnya jadi genangan, enggak keliatan tahu-tahu kejeblos. Saya saja masih sering kaget, bagaimana kalau orang yang baru pertama lewat sini,” ujar dia.

Rahmat berharap agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung bisa segera memperbaiki lubang-lubang di flyover tersebut. “Ya, harapan sih cepat-cepat diperbaiki. Kasian para pengendara motor, yang harus melewati banyak ranjau (lubang),” harapnya. (Oscar)

BERLUBANG - KONDISI jalan berlubang di flyover Gajah Mada-Ir Juanda, Pahoman, Bandar Lampung, dikeluhkan para pengendara sepeda motor, Rabu (24/10).

Foto: Sule/Kupas Tuntas

Dua Flyover Sempat Diusut Kejaksaan BANDAR LAMPUNG - PROYEK p e n g e r j a a n pembangunan flyover G a j a h M a d a - I r. J u a n d a , Pahoman, Bandar Lampung, sempat diusut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung.

Kala itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bandar Lampung, dijabat oleh Syafei, dan kini dijabat oleh Tedy Nopriadi. Untuk mengusut flyover Gajah Mada, Kejari meminta keterangan ahli terkait pembangunan proyek yang menghabiskan anggaran puluhan miliar tersebut. Pengusutan itu dilakukan lantaran flyover yang belum lama dibangun sempat terjadi kebanjiran.

Tak hanya flyover Gaja Mada-Ir.Juanda, ternyata Kejari juga mengusut flyover Ki Maja-Ratu Dibalau.

Bahkan berdasarkan informasi, pengusutan flyover Ki Maja-Ratu Dibalau, sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Kejari bah-

kan sudah memeriksa sekitar 21 saksi untuk dimintai keterangannya, termasuk mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung, Ibrahim dan dari pihak PT Subanus.

Pembangunan flyover Ki Maja-Ratu Dibalau merupakan program Pemkot Bandar Lampung yang menyedot anggaran mencapai sekitar Rp35 miliar yang bersumber dari APBD 2015. Kejari mengusut flyover Ki Maja-Ratu Dibalau, karena diduga terjadi penyimpangan teknis pada beberapa item beton.

Sedangkan pembangunan flyover Jalan Gajah Mada - Ir Juanda memiliki panjang sekitar 600 meter.

Pengerjaan proyek ini dilakukan PT Waskita Subanus dengan anggaran mencapai sekitar Rp60 miliar.

Pembangunan flyover ketiga di Bandar Lampung ini dilakukan sejak Februari 2013, dan diresmikan pada 1 Januari 2014. (Oscar)

Oknum PNS Dinsos Balam Dijebloskan ke Rutan Dana Kelurahan Untuk Segala Bidang Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

TERSANGKA kasus dugaan tindak pidana bidang Perumahan dan Lingkungan Hidup, segera duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

Ini setelah tersangka Apr,

yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandar Lampung, menjalani pelimpahan tahap dua dari penyidik Subdit IV Tipiter Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Rabu (24/10) siang.

Usai menerima pelimpahan tahap dua, tersangka

Foto: Ist

DIEKSEKUSI - DIZA Noviandi (kiri) alias Dino, terpidana kasus korupsi 60.200 seragam siswa miskin, akhirnya dijebloskan ke Lapas Rajabasa, Bandar Lampung, pada Selasa (23/10), untuk menjalani masa hukuman selama satu tahun penjara.

Apr dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Way Hui, Kabupaten Lampung Selatan. Ia akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.

Penahanan dilakukan untuk memudahkan penyidikan.

“Kemudian (penahanan) agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti,” kata Andre, Ketua Tim Jaksa yang menangani perkara tersebut saat dihubungi, Rabu (24/10).

Sebelum ditahan, kata Andre, tersangka Apr sempat menjalani pemeriksaan seperti kesehatan. “Karena dinyatakan sehat, tersangka akhirnya kita tahan,” ujarnya.

Apr ditetapkan sebagai tersangka sekitar bulan April 2018 lalu oleh penyidik Subdit IV Tipiter Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung. Pasca penetapan sebagai tersangka, APR tidak dilakukan penahanan.

Apr yang merupakan pemilik CV GSC, mendirikan

bangunan diatas lahan milik korban Fendi (55), warga Kotabaru, Tanjungkarang Timur. Bahkan pembangunan yang dilakukan Apr, tanpa seizin atau mengantongi izin dari instansi terkait.

Lahan yang disengketakan itu terletak di Jalan RA Basyid, Kelurahan Labuhan Dalam, Bandar Lampung. Luasnya sekitar 4.000 M2, sesuai sertifikat hak milik (SHM) atas nama Fendi (korban). Untuk jumlah rumah yang sedang dibangun sebanyak 24 unit, dengan tipe bervariasi, dan 10 unit ruko.

Tak hanya dilaporkan ke Polda Lampung saja, berdasarkan informasi, Apr juga dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung atas dugaan penipuan kepada korban yang telah mengangsur pembelian di perumahan tersebut. Namun, hingga saat ini belum diketahui sudah sampai sejauh mana perkembangannya di Polresta Bandar Lampung. (Oscar)

Wali Kota Bongkar Percaloan KTP-el Bandar Lampung (Kupas Tuntas) WALI Kota Bandar Lampung, Herman HN, membongkar praktik pungutan liar (Pungli) KTP-elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bandar Lampung, Rabu (24/ 10). Satu oknum PNS dan tiga honorer diduga terlibat dalam kasus ini.

Informasi yang berhasil dihimpun, satu PNS dan honorer tersebut berinisial H. Sedangkan dua lainnya belum diketahui identitasnya.

Praktik pungli ini diduga melibatkan pedagang di sekitar kantor Disdukcapil. Dia bertugas mencari orang yang hendak mengurus KTP-el.

Dari pantauan, Herman HN terlihat marah atas perlakuan oknum PNS dan honorer yang diduga terlibat dalam praktik pungli tersebut. Di tengahtengah masyarakat yang sedang berada di gedung satu atap itu, Herman HN langsung menginterogasi terduga pelaku dan memanggil setiap orang yang terlibat.

Awalnya, kata Herman, dirinya mendapat laporan dari warga yang mengeluh terkait dugaan praktik pungli

tersebut. "Sudah berapa kali orang sms, WA, saya tidak percaya," kata Herman kepada sejumlah wartawan di gedung satu atap.

Karena penasaran dan ingin membuktikan langsung, Herman meminta seseorang berpura-pura hendak mencetak KTP-el. Menurut dia, apa yang telah dilakukan oleh para oknum ini telah mencoreng wajahnya. Apalagi KTP-el yang jelas-jelas gratis, justru dimanfaatkan untuk

mencari keuntungan.

"Kalau orang minta cepat, bayar Rp150 ribu, ini sudah keterlaluan, mencoreng muka saya, ini gratis," tegasnya.

Untuk itu, Herman menegaskan tiga oknum honorer akan dipecat. Sedangkan satu PNS akan diproses di Inspektorat sesuai aturan yang berlaku. Bahkan dia akan melaporkannya ke polisi.

“Harus dipecat, diberhentikan, ini menghianati aturan, menghianati saya. Saya

lanjutkan, lapor ke polisi," ucapnya.

Sementara, Kepala Disdukcapil Bandar Lampung, Zainuddin, mengaku sangat terpukul atas peristiwa tersebut.

Sebab, apa yang ia perjuangkan selama dua tahun di Disdukcapil, telah hancur oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. "Saya sangat terpukul. Padahal sudah semaksimal mungkin membangun citra positif disini," singkat Zainuddin. (Wanda)

Foto: Farhan/Kupas Tuntas

KEMBALI MENINJAU - WALI Kota Bandar Lampung, Herman HN, bersama Dandim 0410/KBL, LetkolArm Wahyu Jatmiko, kembali meninjau program TMMD ke 103 di Kelurahan Sumber Agung, Kemiling, Raby (24/10).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) WALI Kota Bandar Lampung, Herman HN, menyambut baik terkait rencana Pemerintah Pusat untuk mengucurkan dana kelurahan. Herman menegaskan, bahwa dana kelurahan tersebut nantinya akan digunakan untuk segala bidang, baik buat pembangunan maupun ekonomi.

“Bagus, mudah-mudahan bisa membantu percepatan pembangunan kota ini. Penggunaannya nanti kita lihat dimana yang bermanfaat, kita lihat dana yang dikucurkan berapa, akan kita gunakan untuk kepentingan masyarakat kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan rakyat lebih sejahtera lagi," kata Herman HN, Rabu (24/10).

Sementara itu, Fasni, salah seorang Lurah Kampung Baru, pun menyambut baik rencana Pemerintah Pusat tersebut.

Meski begitu, ia sedikit khawatir mengenai masalah dana.

"Ya itu bagus, cuma jaman

sekarang ini kan agak rentan masalah dana. Nanti kita sudah tenang-tenang, tau-tau ada saja masalah. Seperti yang sudah-sudah, dana desa, kan selalu jadi sorotan. Padahal itu bukan hanya tugas Lurah, ada pokmasnya masing-masing," kata Fasni saat ditemui di kantornya, Rabu (24/10).

Hal senada juga diungkapkan oleh Lurah Kampung Baru Raya, Halusi. Ia mengatakan, sepanjang itu program pemerintah, pasti akan mendukung.

"Kita ini kan anak buah Presiden. Perlu dipahami bahwa dari Presiden sampai Ketua RT, itu adalah bagian dari pemerintahan. Jadi apapun program Pemerintah Pusat harus kita dukung," ujarnya.

"Dari yang saya baca-baca di koran, itu dana akan diambil dari anggaran dana desa sebesar Rp3 triliun, dan akan dibagi ke seluruh kelurahan seIndonesia. Anggaran itu nanti pastinya sudah ada juklak juknisnya, kita tinggal jalanin, baik itu kegiatan fisik ataupun non fisik," pungkasnya. (Farhan)

TMMD Percepat Pembangunan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PROGRAM TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke103 oleh Kodim 0410/Kota Bandar Lampung, di Kelurahan Sumber Agung, Kemiling, menarik perhatian Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN. Pasalnya sudah kesekian kalinya Herman HN mendatangi lokasi pembangunan tersebut, termasuk hari ini (Rabu, 24/10).

Menurut Herman, program TMMD ini sangat bagus. Sebab, ini merupakan gotong royong antara TNI/Polri, dan masyarakat bersama dengan Pemerintah Daerah dalam membantu percepatan pembangunan. "Tentunya, agar masyarakat lebih makmur, semua akan lebih baik. Contohnya jalan dibuat, masjid juga dari yang sebelumnya mushola," kata Herman dilokasi.

Sementara itu, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0410/ KBL, LetkolArm Wahyu Jatmiko, menjelaskan, bahwa sampai hari ini (kemarin), progress

pembangunan TMMD telah berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.

"Target akan kita penuhi sesuai permintaan masyarakat. Kita upayakan semaksimal mungkin, dan kita rasa dengan kerjasama yang bisa kita lihat bersama, pasti kita bisa sesuai target tanggal 13, selesai," kata dia.

Secara keseluruhan, kata Wahyu, pokok progress TMMD telah berjalan sekitar 85 persen.

Kemudian dengan tambahantambahan dan usulan-usulan yang kira-kira memang dibutuhkan masyarakat, Wahyu mengatakan, dengan bantuan yang ada pihaknya akan siap melaksanakan.

Mengenai usulan Wali Kota untuk menamai masjid yang akan dibangun dengan namanya, Wahyu, ia menyebut hal itu sebagai tantangan dari Wali Kota.

"Ini jadi tantangan tersendiri bagi saya. Challange dari Wali Kota untuk samasama kita pertanggungjawabkan. Ya semoga dengan nama itu akan jadi berkah kita semua," pungkasnya. (Farhan)

4

Kamis, 25 Oktober 2018

PRINGSEWU - TANGGAMUS - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Curi HP, Tukang Ojek Ditangkap Polisi Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Lenistan Naenggolan Korwil : Redaktur Pelaksana : Tampan Fernando Redaktur : Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Surya Sanjaya.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: Tutor Manalu.

Lampung Barat : Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

Pesisir Barat : Nova.

Lampung Utara : Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

Tulang Bawang : Erwin (Ka. Biro), Edwin.

Tulang Bawang Barat : Kadarsyah (Ka. Biro), Ari Irawan.

Way Kanan : Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Indro Wibowo.

Mesuji : Gusti.

Pracetak : Damar Singgih Wicaksono(Ka. Pracetak), Widya Firmadana, Rozaedi, Haykal M N. Sekretaris Redaksi : Frima Dayu Siallagan ManagerKeuangan: Linda Rosmala Dewi.

Staf Keuangan : Andi.

Manager Marketing : Indah Dwi Putri.

Sekretaris Marketing : Desisonia Lilia Hadiputeri.

Staf Online : Mitha (Koordinator), Mediyansyah, Sigit Pamungkas, Citra.

Pemasaran : Marozi, Hendra, Dodi, Sigit Darmaji.

Security : Andreas Syafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

Desain Medsos: Dian Permana, Citra.

TS (25) warga Pekon Kagungan, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus diciduk jajaran Polsek Talangpadang karena diduga mencuri handphone korbannya yang sedang di charge, Rabu (24/10).

Tanggamus (Kupas Tuntas) MENURUT Kapolsek Talangpadang, AKP Yoffi Kurniawan, TS yang berprofesi sebagai tukang ojek itu kedapatan mencuri handphone Xiomi Redmi 4A senilai Rp2,6 juta milik korban Via Mega Fajarwati (19) pada Selasa (23/ 10) pukul 16.30 Wib di salah satu Biro Jasa, Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting.

TS ditangkap petugas Patroli bersama warga sesaat setelah pelaku mengambil handphone korban yang saat

itu sedang menunaikan shalat Ashar. Berdasarkan keterangan saksi Ratna Komalasari (28), dirinya melihat pelaku masuk kemudian mengambil handphone korban.

"Saksi kemudian berteriak meminta tolong. Warga dan petugas lalu menangkap pelaku," ujarnya mendampingi Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma.

Saat ini pelaku dan barang bukti 1 unit handphone diamankan di Polsek Talang Padang guna proses penyidikan lebih lanjut. "Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHPidana an-

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

CURI HANDPONE - TS (25) warga Pekon Kagungan, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus diciduk jajaran Polsek Talangpadang karena diduga mencuri handphone, Rabu (24/10).

caman 4 tahun penjara," tandasnya.

Berdasarkan keterangan korban Via Mega Fajarwati, ia mengetahui pencurian tersebut ketika hendak melaksanakan shalat Ashar di ruang kantor.

"Baru akan shalat, mendengar teriakan saksi dan

tidak berselang lama pelaku sudah diamankan," kata Via saat di Polsek Talang Padang.

Sementara, pengakuan tersangka niatnya menguasai handphone tersebut akan dijual. "Niatnya akan dijual dan jika berhasil uangnya untuk kebutuhan seharihari," pungkasnya. (Sayuti)

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Cabai Busuk Karena Serangan Lalat Lampung Barat (Kupas Tuntas) DINAS Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Kabupaten Lampung Barat (Barat) mengambil langkah menanggapi keluhan petani, terkait cabai banyak yang busuk dan kering.

Plt Kadis DTPH Lambar, Agustanto Basmar mengatakan, mendadak busuknya cabai diakibatkan karena serangan lalat.

“Olehkarenanya kita melakukan upaya pemasangan alat pengendalian berupa perangkap kuning yang dilapisi racun serangga," kata Agustanto, Rabu (24/10).

Dijelaskannya, langkah tersebut dilakukan pada lahan cabai milik petani di

Lambar Segera Anggarkan Dana Kelurahan Lampung Barat (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten Lampung Barat (Lambar) tahun 2019 mendatang akan menganggarkan dana kelurahan melalui program ayo pembangunan merata.

Rencana tersebut disampaikan Bupati Lambar Parosil Mabsus dalam acara Rapat paripurna DPRD penyampaian nota pengantar keuangan atas rancangan Anggaran Pendapatan dan

“

Perangkap yang kita pasang yaitu perangkap kuning Pekon (Desa) sukarame, Kecamatan Balik bukit sesuai dengan informasi yang pihaknya peroleh dari pemberitaan di media.

"Perangkap yang kita pasang yaitu perangkap kuning karena karena lalat buah cenderung tertarik dengan warna kuning. Kita berharap upaya ini akan berjalan efektif dan mampu mengurangi tingkat serangan serta lebih jauh lagi dapat diikuti petabi cabai lainnya," ucapnya.(Iwan) Belanja Daerah (APBD) Lambar diruang rapat Margasana, Rabu (24/10).

"Pemerintah daerah pada tahun anggaran 2019 mendatang akan mengalokasikan anggaran untuk Kelurahan dengan tujuan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat kelurahan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan program Ayo Pembangunan Merata," Kata Parosil.

Dijelaskan Parosil, secara garis besar pemerintah Kabupaten Lambar pada tahun 2019 akan Menganggarkan dana guna melaksanakan Pitu (tujuh) Program sebesar 158,36 milyar rupiah lebih atau 41,96 persen dan anggaran Pendukung Program tersebut sebesar 219,05 milyar rupiah lebih atau 58,04 persen dari total anggaran Belanja Langsung, Jelas Parosil. (Iwan)

Foto : Nova/Kupas Tuntas

HITUNG ULANG - BAGIAN Tata Pemerintahan Pemkab Pesibar melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dianggap tidak sah pada pemilihan Peratin Walur Kecamatan Krui Selatan, di Sekretariat Pemkab setempat. Rabu (24/10).

Korsleting Listrik Diduga Penyebab Mobil Meledak di SPBU Tanggamus (Kupas Tuntas) POLSEK Kota Agung mengungkapkan penyebab sementara mobil Toyota Avanza yang meledak usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum(SPBU)Talagening diduga akibat adanya korsleting listrik di bagian mobil.

Kapolsek Kota Agung, AKP Syafri Lubis, mengatakan, ledakan pada mobil mini bus

Toyota Avanza lBE 1482 BS itu karena terjadi korsleting pada pendingin udara atau air conditioner (AC).

"Dugaan sementara akibat korsleting listrik pada pendingin udara atau air conditioner mobil, yang kemudian menyebabkan mobil meledak," kata AKP Syafri Lubis mewakili Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma.

Syafri juga memastikan mini bus itu dalam kondisi normal dan mobil tidak dimodifikasi untuk menimbun BBM.

"Kesimpulan ini setelah kami meminta keterangan saksi-saksi dan melihat fisik mobil tersebut," kata dia.

Menurut Lubis, saat dilakukan penyelidikan dan melihat fisik mobil banyak kabel AC mobil atau karena kabel tape, radio, dan lainnya. Karena apabila penyebabnya bahan bakar, pasti mobil sudah terbakar.

"Artinya, ledakan bukan karena bahan bakar dan mobil pun dalam kondisi melaju sekitar 10 meter meski masih di areal SPBU.

Dan saat dihidupkan mesin mobil masih bisa menyala, serta tidak ada bekas terbakar pada mesin," ujarnya.

AKP Syafri Lubis menambahkan, sopir Malansyah warga Pekon Rajabasa, Kecamatan Bandar Negeri Semong itu dalam kondisi baik dan sudah pulang dari rumah sakit.

"Hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan tidak ada luka serius. Hanya shock. Jadi kemarin itu di rumah sakit cuma periksa. Tidak sampai rawat inap," tandasnya. (Sayuti)

Pemkab Ajukan Tiga Raperda Lampung Barat (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) mengajukan Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD setempat untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Tiga Raperda tersebut yakni, penambahan penyertaan modal daerah kepada PT Bank pembiayaan rakyat syariah Lambar, penambahan penyertaan modal daerah kepada PT Bank Lampung, dan pencabutan peraturan tentang penambahan penyertaan modal pada perusahaan daerah pesagi mandiri.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lambar Parosil Mabsus dalam acara Rapat Paripurna DPRD atas penyampaian nota pengantar keuangan atas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lambar, diruang rapat Margasana, Rabu (24/10).

"Pemerintah Daerah terus meningkatkan pertum-

buhan dan perkembangan perekonomian daerah dan menambah sumber-sumber PAD," kata Parosil.

Ia pun berharap agar Raperda yang sampaikan bisa segera dibahas dan disahkan menjadi Perda, sehingga dapat segera direalisasikan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik, “tandasnya.(Iwan)

 251 ASN Naik Pangkat

Parosil Mabsus Minta Jangan Kerja Santai Lampung Barat (Kupas Tuntas) BUPATI Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus menyerahkan sebanyak 2 5 1 p e t i k a n S u r a t K e te rangan (SK) kenaikan pangkat Aparatur Sipil Ne gara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se tempat, di Aula kagungan sekretariat Pemkab Lam bar, Rabu (24/10) Dalam sambutannya, Parosil menyampaikan, de-

ngan diterimanya kenaikan pangkat secara tepat waktu, kinerja ASN yang sebelumnya kurang maksimal, harus lebih baik. Karena tuntutan reformasi birokrasi yang diinginkan masyarakat semakin tinggi.

"ASN jangan santai-santai saja dalam melayani masyarakat. Kenaikan pangkat ASN merupakan sebuah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan hasil penilaian kinerja ASN yang digunakan untuk menjamin objektivitas pengem-

bangan ASN," kata Parosil.

Ia pun berharap tidak ada ASN di Lambar yang naik pangkat tetapi ker janya masih biasa-biasa saja. Karena kenaikan pang kat harus bisa meningkatkan kualitas untuk berinovasi dalam bekerja.

“Sehingga akan menghasilkan prestasi bagi pembangunan Kabupaten Lambar menjadi lebih baik lagi,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia (BKPSDM) Lambar, Ismed Inoni mengatakan, kenaikan pang kat tersebut telah melalui proses administrasi ke pegawaian.

"Kenaikan pangkat kali ini diterima oleh 251 ASN diantaranya untuk golongan IIId 45 orang, golongan lllc 66 orang, Golongan lllb 64 orang, golongan llla 10 orang, golongan lld 9 orang, golongan llc 8 orang, golongan llb 44 orang, golongan lla 1 orang dan golongan la sebanyak 3 orang," pungkasnya. (Iwan)

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA - WAY KANAN

Dugaan Pencemaran Lingkungan

Walhi Akan Bawa Kasus PT SUN ke Polda Lampung Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Lampung akan melaporkan PT Surya Utama Nabati (SUN) yang bergerak dibidang pengolahan Kepala Sawit di Tiyuh Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) ke Polda Lampung.

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) PELAPORAN ini lantaran Walhi mendengar jika Polres Tulang Bawang menundanunda proses pengusutan persoalan tersebut, meskipun penyidik Polres Tulang Bawang telah mengantongi hasil uji laboratorium sampel air sumur warga sekitar perusahaan dan telah melakukan pemeriksaan saksi.

Direktur Walhi Lampung, Hendrawan melalui Manajer

Advokasi dan Kampanye Walhi Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan investigasi terhadap perusahaan dan lingkungan sekitar baik sungai maupun sumur warga yang tercemar tersebut. "Rencana kita mau turun ke lapangan, mau investigasi dulu, "tegasnya, Rabu (24/10).

Irfan menjelaskan, pihaknya sedang melakukan penjadwalan untuk turun ke Kabupaten Tubaba dalam rangka mencari sum -

ber masalah pencemaran lingkungan sekitar PT SUN tersebut.

Ia menerangkan, Walhi Lampung telah memegang dokumen perizinan PT SUN baik ijin lingkungan maupun ijin prinsip dari Dinas Perijinan Kabupaten Tubaba.

"Iya (Ijin lingkungan PT SUN dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tubaba) ada yang kurang sesuai dengan ketentuan. Tetapi lebih pas nanti setelah kita turun.

Nanti kita komunikasi, ini sedang nentuin waktu, "cetus Irfan.

Disinggung mengenai penundaan proses hukum PT SUN atas laporan warga yang sumurnya tercemar, Irfan menegaskan, ketika ditemukan sumber masalah pencemaran lingkungan se-

kitar PT SUN hasil investigasi nantinya akan dilaporkan ke Polda Lampung dan akan dikawal sampai tuntas.

"Iya, nanti kita langsung ke Polda aja laporannya. Tapi sekarang kita lagi nentuin waktu buat turun lapangan, soalnya kita kekurangan personil juga di Walhi dan masih menyelesikan agenda lain, "pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, AKP Zainul Fachry, Kasat Reskrim Polres Tulangbawang bahwa, banyaknya kasus lain yang lebih prioritas sehingga Polres menunda perkara pen cema ran lingkungan tersebut."

Masih proses, cuma agak pending karena masih sibuk penyidikan kasus-kasus lain yang lebih pri oritas,"ung kapnya. (Irawan /Bas/Lucky).

BERIKAN KLARIFIKASI SEKRETARIS Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Widodo dan Kepala Puskesmas Rawat Inap Gedongtataan Dr. Imelda Carolina memberikan klarifikasi terhadap berita pelayanan Puskesmas Rawat Inap Gedongtataan saat menyambangi kantor PWI Kabupaten setempat, Rabu (24/10).

Foto : Reza/ Kupas Tuntas

 Pasien BPJS Bayar Saat Berobat

Puskesmas Gedongtataan Siap Perbaiki Pelayanan Pesawaran (Kupas Tuntas) DINAS Kesehatan Kabupaten Pesawaran dan Puskesmas Rawat Inap Gedongtataan meminta maaf kepada masyarakat terkait kurang maksimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Widodo dan Kepala Puskesmas Rawat Inap Gedongtataan Dr. Imelda Carolina, saat menyambangi kantor PWI Kabupaten Pesawaran untuk memberikan klarifikasi terhadap berita pelayanan Puskesmas Rawat Inap Gedongtataan, Rabu (24/10).

"Saya disini bersama dengan jajaran Puskesmas Gedongtataan meminta maaf atas apa yang terjadi, dan

ini akan kami jadikan motivasi untuk lebih memperbaiki pelayanan kedepan," ungkapnya.

Menurutnya, pada peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu hanya salah paham.

"Ini sebenarnya hanya miss komunikasi, sehingga adanya insiden tersebut, sebab dalam pemahaman petugas pelayanan yang pada saat itu bertugas, pemberian suntikan ATS untuk tetanus itu memang tidak ditanggung oleh BPJS, tapi memang ada ditanggung Pemerintah," ujarnya.

Kendati demikian, kata dia, petugas kesehatan yang memberikan pelayanan hanya mengacu pada sejumlah penyakit yang ditanggung oleh BPJS. "Jadi petugas dibawah itu hanya melihat dari jenis penyakit yang bisa ditang-

gung oleh BPJS saja, sedangkan suntik ATS itu tidak masuk kedalam pengobatan yang ditanggung BPJS, makanya mereka jelaskan kalau suntik ATS itu tidak dicover oleh BPJS dan bisa dikenakan biaya," katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kabupaten Pesawaran Erwin menuturkan bahwa, ATS memang tidak dicover oleh BPJS tapi disediakan oleh Pemerintah Daerah.

"Jadi ATS untuk tetanus, kemudian vaksin rabies itu memang tidak ditanggung oleh BPJS, tapi alokasinya ada, atau disediakan oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya," tuturnya.

Ia pun menerangkan bahwa, ada sejumlah penyakit yang memang tidak ditanggung oleh BPJS. "Ada itu klasifikasi penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS, tapi datanya saya

tidak bawa, oleh karena itu, masyarakat juga harus bisa memahami terkait penyakit apa saja yang bisa ditanggung oleh BPJS dan tidak," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, warga kecamatan Gedongtataan mengeluhkan pelayanan buruk di Puskesmas Rawat Inap Gedongtataan.

Nasrin, salah satu warga Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedongtataan mengobati adik iparnya yang tengah sakit, lantaran tangannya terluka karena terkena paku di Puskemas tersebut.

Saat berobat, adiknya justru akan dikenakan sejumlah biaya untuk pengobatan tersebut.

"Adik saya itu punya BPJS, tapi kata salah satu dokter yang ada di pelayanan tersebut, adik saya diminta uang Rp200 ribu untuk biayanya," ujarnya, Selasa (23/10) lalu. (Reza)

 Nunggak Pajak Parkir

Pansus Panggil Pengelola Pantai Sari Ringgung Pesawaran (Kupas Tuntas) PANSUS Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Pesawaran segera turun tangan terkait persoalan tunggakan retribusi parkir pengelola pantai Sari Ringgung sejak tahun 2017 lalu.

"Ya, dalam waktu dekat kita akan turun ke pantai Sari Ringgung mengenai hal ini," ujar Ketua Pansus pening-

katan PAD DPRD Pesawaran, Hipni Idris, Rabu (24/10).

Menurutnya, Pansus akan panggil pengelola pantai sari ringgung untuk meminta klarifikasi terkait persoalan tersebut.

"Kita akan turun untuk tahu bagaimana persoalannya, dan seperti apa nanti penyelesaiannya, karena ini menyangkut PAD Kabupaten Pesawaran," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengelola pantai Sari Ringgung tak bayar retribusi

parkir sejak tahun 2017.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Afdal Faisal mengatakan, pengelola pantai sari Ringgung ini mempunyai tunggakan dengan Pemkab Pesawaran pada tahun 2017 lalu sekitar Rp21 juta dan untuk tahun 2018 ini mereka juga belum membayar pajak dari bulan Januari sampai November.

Ditambahkannya, pihaknya juga sudah beberapa kali berkoordinasi dengan

pihak pengelola sari Ringgung untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kami sudah berupaya untuk berkoordinasi dengan pengelola pantai sari Ringgung, yakni dengan mengirimkan surat sebanyak dua kali terkait masalah tunggakan ini, tapi sampai sekarang belum ada respon dari mereka," tambahnya.

Sementara itu, pengelola pantai sari ringggung Syamsu Rizal belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. (Reza)

Kamis, 25 Oktober 2018

Nanda Ajak Perempuan Cegah KDRT Pesawaran (Kupas Tuntas) KETUA TP PKK Kabupaten Pesawaran Nanda Indira Dendi meminta agar wanita bisa lebih kritis dalam melihat perkembangan dinamika yang terjadi saat ini.

Hal ini diungkapkannya saat melakukan sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Deteksi Dini Kanker Serviks, di Aula Pemkab Pesawaran, Rabu (24/10).

"Perempuan saat ini harus mampu kritis dalam melihat isu-isu yang se dang berkembang di dalam masyarakat dan mem be rikan kontribusi penuh dalam penyelesaian masalah bangsa, secara antisipatif," ungkapnya.

Menurutnya, Dharma

5

Wanita Persatuan (DWP) sebagai salah satu organisasi masyarakat perempuan terbesar di Indonesia, sudah selayaknya bisa mengambil peran strategis dan bereperan aktif dalam proses pembangunan.

"Potensi DWP mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten maupun Kota sampai Kecamatan, menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan untuk memberikan konstribusi penuh dalam menyukseskan program nasional yang sifatnya membangun," ujarnya.

Salah satu yang perlu dilakukan, sambungnya, adalah menghindari aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). "Sebagaimana kita ketahui kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap anak tidak lagi menjadi urusan suami istri yang bersangkutan atau urusan sebuah keluarga. Namun juga menjadi urusan publik, dimana diharapkan setiap kerabat keluarga dan masyarakat dapat ikut serta melakukan pencegahan dan pengawasan agar kekerasan dalam keluarga tidak terjadi," ucapnya.(Reza)

Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok, OPD Dikumpulkan Metro (Kupas Tuntas) UNTUK mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasar, tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Metro memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.

Ketua TPID Kota Metro, A. Nasir AT yang juga Sekretaris Daerah Kota Metro mengatakan, pemanggilan sejumlah OPD untuk menekan kenaikan laju harga kebutuhan pokok. Nantinya dari hasil rapat tersebut akan dibentuk tim dalam pengendalian harga.

"Para OPD ini dikumpulkan sebagai persiapan dalam membentuk Tim Penetrasi Pasar. Selain dari OPD nanti juga akan dilibatkan para pelaku usaha di Kota Metro. Sehingga mampu menekan kenaikan harga," ujarnya, Rabu (24/10).

Menurutnya, stabilisasi harga merupakan faktor

penting dalam upaya pengendalian inflasi. Karena itu, perlu adanya dukungan dari pihak swasta untuk bersama-sama mengendalikan inflasi yang salah satunya melalui penetrasi pasar.

"Dengan dibentuknya tim ini diharapkan dapat merangkul pihak swasta atau pelaku usaha untuk menjual barang dengan harga lebih rendah dari pasar. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial pihak swasta atau pelaku usaha terhadap masyarakat Kota Metro, serta mendukung pemerintah daerah mengendalikan inflasi," katanya.

Diketaui tim tersebut terdiri dari Polres Metro, Staf Ahli Walikota Metro Bidang II, Staf Ahli Walikota Metro Bidnag III, Tim Teknis SKPD Bidang Pembangunan, ekonomi dan Investasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan, Sosial, Dinas Komunikasi, Dinas PU, Dinas Perumahan, Perum Bulog Subdivre Lamteng, dan Satpol PP.(Han/Firman)

Kemensos RI Tinjau Data Bantuan RTLH Way Kanan (Kupas Tuntas) KEMENTERIAN Sosial RI menurunkan tim untuk meninjau pendataan bantuan rumah tak layak huni (RTLH) di Kabupaten Way Kanan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Way Kanan, Pardi mengatakan, tim Kemensos sudah dua hari ke Way Kanan untuk meninjau kelayakan data untuk bantuan tersebut.

"Ya tim Kemensos RI telah dua hari di Way Kanan

melakukan peninjauan atas usualan Dinsos way kanan yang akan di laksanakan tahun ini juga sebanyak 50 Kepala Keluarga untuk dinyatakan layak oleh Tim Kemensos,”kata Pardi, Rabu (24/10).

Menurut Pardi, 50 Kepala Keluarga (KK) itu terdiri dari 5 kelompok.

“Untuk 1 kelompok menjumlah 10 KK. Kelompok ini pun terdiri dari 5 kecamatan, diantaranya Kecamatan Baradatu, Blambagan Umpu, Negara Batin dan Pakuon Ratu,”ucapnya. (Indro)

Foto : Indro/Kupas Tuntas

KUNJUNGAN - TIM Kementerian Sosial RI mendatangi Kebupaten Way Kanan untuk meninjau pendataan bantuan rumah layak huni, Rabu (24/10).

6

Kamis, 25 Oktober 2018

LAMPUNG UTARA

Bupati Agung Terima Penghargaan Opini WTP Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia.

pada Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Dalam sambutannya, Alfi-

kar Siringu Ringu menyampaikan bahwa sebanyak 13 kabupaten/kota di Provinsi

Lampung mendapatkan capaian opini WTP. "Pemda yang 4 kali secara

berturut turut mendapatkan capaian opini WTP, pertumbuhan ekonominya lebih baik

Lampung Utara (Kupas Tuntas) PENGHARGAAN diberikan melalui Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahun 2017 dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Ruang Serba Guna Semergow Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Rabu (24/10).

Penghargaan WTP yang ketiga kali untuk Pemkab Lampung Utara ini diserahkan oleh Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Alfikar Siringu Ringu, ke-

TERIMA PENGHARGAAN BUPATI Lampung UtaraAgung Ilmu Mangkunegara menerima penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan TA2017 dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Wagub Lampung Bakhtiar Basri di Aula Semergow Kantor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Rabu (24/10).

Foto: Ist

Pelaku Usaha di Lampura Belum Terdata Lampung Utara (Kupas Tuntas) DINAS Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Lampung Utara hingga kini belum memiliki data pelaku usaha di wilayah kabupaten setempat.

"Sementara ini kami belum bisa mendata, karena rutin kami belum berjalan. Tapi kalau di kecamatan ada, silahkan tanya saja sama bidang IMK (izin usaha kecil menengah) di sana," kata Kabid UMKM Dis-

kop dan UMKM Lampura melalui Kasi Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Muharowati, Rabu (24/10).

Muharowati hanya bisa menunjukkan data sejak Tahun 2015-2017. Berdasarkan data tersebut, jumlah pelaku usaha baik itu mikro, kecil, menengah relatif tidak ada perubahan dari tahun ke tahunnya.

"Tahun 2017, jumlah pelaku usaha mikro 139.365 orang dari sebelumnya 139.281 orang (2016) dan 139.081 orang (2015). Sementara jum-

lah usaha menengah 16.426 orang (2017) meningkat dari sebelumnya 16.417 orang (2016). Serta Usaha menengah hanya berjumlah 221 meningkat tidak signifikan dari tahun-tahun sebelumnya," terang Muharowati.

Saat disinggung soal bantuan pemerintah, pihaknya masih bungkam, lantaran masalah pendataan belum bisa berjalan.

"Ya itu pernah ada, cuma di Tahun 2015. Kami telah mengajukan, tapi belum ada realisasinya. Mudah-muda-

han tahun kita bisa memperoleh bantuan," tambahnya.

Sebelumnya, warga setempat khususnya pelaku usaha meminta pemerintah dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Ya kami harus ambil resiko, kalau tidak bagaimana akan dapat modal. Tiap bulan harus menyisihkan uang membayar bunga 20% dari uang dipinjam, untuk memperoleh pinjaman bank (KUR),” kata pedagang makan dan gorengan setempat. (LP)

dari Pemda yang tidak dapat WTP. 5 dari 7 Pemda yang berhasil WTP 4 kali berturut turut dapat menurunkan tingkat kemiskinan dari indeks kemiskinan nasional," jelasnya.

Sementara Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara mengatakan bahwa capaian opini WTP ini merupakan apresiasi dari Pemerintah RI berdasarkan LHP BPK, atas kerja dan kinerja para pelayan rakyat di Lampung Utara dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Ia mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dan bendahara yang telah bekerja sehingga capaian opini WTP ini 3 kali berturut turut. “Penghargaan ini juga menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih baik lagi, terutama dalam melayani kepentingan publik di Kabupaten Lampung Utara,” kata Agung. (Rls)

PERTANIAN

Penjual Bibit Jambu Air Marak LAMPUNG UTARA - PEDAGANG bibit pohon jambu air stek bermunculan di pingir jalan Soekarno-Hatta Kotabumi, Lampung Utara, Rabu (24/10).

Harga jual bibit pohon jambu tersebut per batangnya di jual dari harga Rp 150 ribu hingga Rp350 ribu. Menurut Nurman (45), salah seorang pendagang, dirinya bersama temannya baru beberapa hari menjual pohon jambu air stek jenis Thailand dan Citra tersebut. Bibit itu dipasok dari daerah Sumatara Utara.

"Per batangnya pohon jambu air jenis Thailand yang berda di polibek dengan ukuran kecil setinggi 60 cm hingga 70 cm di jualnya seharga Rp 150 ribu. Sedangkan ukuran sedang dijualnya Rp350 ribu," ujarnya.

Dia menjelaskan, pohon jambu stek ini ditanam dalam pot untuk masyarakat yang perkarangan rumahnya tidak luas, dan bisa untuk tanaman buah yang dapat dijual untuk mencari penghasilan uang tambahan. (LP)

LAMPUNG TIMUR

Wabup Lampung Timur Buka Karya Bhakti TNI Foto: Ist

UPAYA PERDAMAIAN - KAPOLRES Lampung Timur, AKBP Taufan Dirgantoro, memediasi terjadinya perdamaian antara warga Desa Pempen dan Desa Way Mali, kemarin.

Konflik Dua Desa Berakhir Damai Lampung Timur (Kupas Tuntas) KONDISI dua desa di Kabupaten Lampung Timur, yakni Desa Pempen dan Desa Way Mali, berangsur kondusif usai terjadi pertikaian warga yang mengakibatkan satu warga terluka.

Kapolres Lampung Timur, AKBP Taufan Dirgantoro, mengatakan pertikaian terjadi diduga berawal dari kesalahpahaman antara warga Desa Pempen dan Desa Way Mili, Kacamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur.

Namun demikian, Kapolres membantah terjadi kerusuhan antar warga di Way Mili yang bersifat massal.

Menurutnya, situasi kamtibmas di lokasi juga sudah kondusif dan terkendali. Dengan kata lain, isu akan terjadi bentrok antara dua desa hanya isapan jempol.

“Alhamdulillah situasinya kondusif. Sekali lagi tidak ada kerusuhan di sana. Kita sudah turun ke lokasi dan semua aman,” ujarnya, Rabu (24/10).

Sebelumnya, seorang

warga dikabarkan terluka di bagian punggung akibat pertikaian yang diduga berawal dari kesalahpahaman antara warga Desa Pempen dan Desa Way Mili, Kacamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Selasa (23/10).

Menurut salah seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya, keributan berawal ketika sejumlah warga Desa Pempen melakukan penyerangan ke salah satu rumah warga Way Mili berinisial SB. Tidak diketahui ada permasalahan apa antara warga yang melakukan penyerangan dengan korban SB. Yang jelas, karena warga tidak mendapati SB di rumahnya, mereka kemudian merusak rumah SB. Selang beberapa waktu, SB yang merupakan penjaga keamanan di Pasar Way Mili, kemudian berniat mencari warga yang merusak rumahnya. Namun karena SB datang sendiri, ia akhirnya dikeroyok oleh puluhan warga Desa Pempen. SB mengalami luka tusuk di punggung dan telah dilarikan ke rumah sakit. (Jaya)

Wakil Bupati (Wabup) Lampung Timur (Lamtim), Zaiful Bokhari, membuka kegiatan Karya Bhakti TNI di Balai Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lamtim, Rabu (24/10).

Lampung Timur (Kupas Tuntas) DALAM sambutannya, Zaiful berharap melalui Karya Bhakti TNI ini dapat membantu percepatan pembangunan sarana transportasi yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

“Dengan ini, kita berharap dapat membantu dalam percepatan pembangunan sarana transportasi, sehingga dapat menghubungkan antara desa yang satu dengan desa

yang lain, dan dapat memperlancar arus ekonomi, terutama pengangkutan hasil bumi dari desa ke kota,” ujarnya.

Zaiful mengimbau seluruh masyarakat Kecamatan Bandar Sribhawono dapat menjaga apa yang telah dibangun dan dikerjakan, sehingga masa pakainya bisa bertahan lebih lama.

“Program Karya Bhakti TNI ini dilaksanakan secara bergotong royong selama beberapa hari ke depan, dengan sasaran desa yang ada di Kecamatan Bandar

Sribhawono. Saya atas nama Pemkab Lampung Timur mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota TNI, Polri, masyarakat dan instansi lainnya yang telah membantu baik moril maupun materil, sehingga pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan secara simbolis kepada masyarakat kurang mampu dan yang membutuhkan. Ada pula kegiatan pengobatan gratis, serta peninjauan lokasi sasaran Karya Bhakti TNI tahun 2018.

Program Karya Bhakti TNI sendiri dilakukan melalui 2 kegiatan, yakni kegiatan fisik dan non fisik. Adapun kegia-

tan fisik yang dimaksud diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana fasilitas umum lain yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sementara untuk kegiatan non fisik berupa penyuluhanpenyuluhan seperti bela negara, wawasan kebangsaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, hukum, dan penyuluhan kamtibmas.

Hadir pada kesempatan itu, antara lain Dandim 0411/ LT, Letkol CZI Burhanuddin; Kapolres Lampung Timur, AKBP Taufan Dirgantoro; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpo) Lampung Timur, Irham Wiryadi; dan Camat Bandar Sribhawono, Yudi Irawan. (Adv)

Foto: Jaya/Kupas Tuntas

IKUT PASANG BATU - WABUP Lamtim Zaiful Bokhari ikut memasang batu onderlaagh usai membuka kegiatan Karya Bhakti TNI di Balai Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lamtim, Rabu (24/10).

Kamis, 25 Oktober 2018

LAMPUNG TENGAH

7

Loekman Bantu Alat Pertanian ke Kelompok Tani PANEN CABAI - BUPATI Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto melakukan panen raya cabai di Kampung Sri Purnomo, Kecamatan Kalirejo, kemarin.

KEMASYARAKATAN

Foto: Towo/Kupas Tuntas

Wayang Kulit Meriahkan HUT Kampung LAMPUNG TENGAH - MEMPERINGATI hari jadinya ke54 tahun, Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggibesar, Lampung Tengah (Lamteng), menggelar berbagai kegiatan, diantaranya lomba olahraga dan pertunjukan wayang kulit.

Kepala Kampung Poncowati Gunawan Pakpahan menjelaskan, lomba kampung dimeriahkan lomba bola voli antar dusun, lomba jalan sehat dan senam massal.

“Rencananya, Bupati Loekman Djoyosoemarto akan hadir pada pertunjukan wayang kulit yang akan digelar di Monumen Jendral Ahmad Yani pada Selasa (30/10) malam,” jelasnya, kemarin.

Selain itu, juga digelar acara doa bersama dilaksanakan oleh masyarakat di masjid dusun masing-masing. Sengaja tidak diadakan dalam satu tempat, agar masyarakat dapat turut terlibat langsung secara keseluruhan.

“Acara puncaknya pada Rabu (31/10) pagi, dengan melaksanakan upacara detik-detik HUT ke-54 Kampung Poncowati di Monumen Jendral Ahmad Yani yang terletak di sebelah utara balai kampung,” terangnya.

Masih kata Gunawan Pakpahan, acara HUT kampung didukung sejumlah pihak, seperti FKPPI, karang taruna, PKK, linmas, pamong kampung, tokoh agama, masyarakat, pemuda dan seluruh warga. (Towo)

PEMBANGUNAN Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto memberi bantuan alat pertanian kepada Kelompok Tani Karya Lestari saat melakukan panen raya cabai di Kampung Sri Purnomo, Kecamatan Kalirejo, Rabu (24/10).

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) BANTUAN yang diberikan berupa alat mesin penyedot air dan alat pengusir hama tikus. Loekman berjanji, akan memberikan bantuan alat pertanian lagi berupa handtraktor dan sumur bor pada tahun 2019 mendatang.

“Insya Allah tahun depan kita bantu handtraktor dan sumur bor, agar biaya operasional tanam cabai bisa lebih murah. Sehingga pe-

tani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak,” kata Loekman.

Bupati menjelaskan, bantuan alat pertanian diberikan sebagai salah satu program dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan, dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik, termasuk kontribusi dari sektor pertanian.

“Salah satu program kedaulatan pangan adalah komoditas cabai, yang merupakan komoditas strategis

dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta tidak dapat disubtitusi dengan komoditas lain,” ungkapnya.

Diakui Bupati, selama ini produksi cabai tidak merata sepanjang tahun, karena sangat dipengaruhi musim.

Saat musim hujan produksi cabai turun sehingga mengakibatkan harga tinggi. Sebaliknya, saat musim kemarau produksi cabai berlebihan dan mengakibatkan harga jatuh. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan dalam hal berbudidaya cabai.

Diketahui program pengembangan cabai di Kabupaten Lampung Tengah di tahun 2018 mendapat alokasi seluas 53 hektare. Sentra cabai berada di Kecamatan Bekri, Kalirejo, Padang Ratu, Kota

Gajah, Terusan Nunyai, Seputih Raman, Seputih Agung, Rumbia dan Anak Tuha.

“Tujuan dari bantuan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani hortikultura, sehingga kelompok tani penerima bantuan diharapkan bisa melakukan panen setiap bulan. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ketersediaan produksi dan harga,” terangnya.

Sementara Kadis Pertanian Lampung Tengah Rusmadi menambahkan, dalam panen raya cabai ini rata-rata bisa produksi 8-10 ton/hektare dengan harga cabai di tingkat petani Rp 22.000/Kg. “Pada panen raya kail ini ada lahan cabai seluas 5 hektare yang sudah bisa diambil ca bainya,” pungkasnya. (Towo)

Diskusi Bahas Infrastruktur Lamteng LAMPUNG TENGAH - HIMPUNAN Mahasiswa Kabupaten Lampung Tengah (Hima Lamteng) menggelar diskusi dengan tema “Menengok Prospek Pembangunan Infrastruktur Lamteng” di Balai Kelurahan Yukum Jaya, Selasa (23/10).

Robby Kurniawan selaku Penanggung Hima Lamteng mengatakan, kondisi infrastruktur yang ada saat ini, menjadi dasar pihaknya untuk menggelar diskusi tersebut.

Ia menjelaskan, kondisi infrastruktur di Lampung Tengah sangat penting untuk menunjang perekonomian masyarakat. Namun kata dia, infrastruktur lain juga harus diperhatikan supaya manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

Sementara Agus Faisal perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Tengah mengatakan, pembangunan di Lamteng tidak akan bisa berjalan dengan maksimal tampa dukungan semua elemen masyarakat.

"Kami sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini karena merupakan isu yang hangat, dan besar harapan dapat bermanfaat dalam mendorong pembangunan di Lampung Tengah," ujarnya.

Selain itu, Bahdan Indrapati selaku Kabid Infrastruktur Bappeda Lampung Tengah menjelaskan, anggaran sebesar Rp763 miliar atau 40 persen dari APBD Lampung Tengah TA 2017 telah dialokasikan untuk infrastruktur. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk pembangunan infrastruktur di Lampung Tengah. Sehingga memerlukan bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah pusat. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Nanang: Dana Kelurahan Mewujudkan Keadilan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyambut baik atas program penyaluran dana kelurahan (DK) yang rencananya mulai akan digulirkan pada tahun 2019 mendatang.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) DENGAN adanya DK tersebut, secara tidak langsung menghapuskan citra bahwasanya pemerintahan kelurahan dianaktirikan, karena sebelumnya pemerintah pusat telah menggulirkan program dana desa (DD) untuk mendukung pembangunan di desa.

Untuk diketahui, Kabupaten Lampung Selatan sendiri memiliki empat kelurahan meliputi Kalianda, Bumi Agung, Wayurang dan

Wailubuk.

Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengaku, senang dengan adanya program DK tersebut. Ia mengatakan, dengan program DK ini dapat menghapuskan perbedaan antara desa dan kelurahan dalam mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat.

"Alhamdulillah, kita bersyukur. (Sekarang ini) tidak ada perbedaan antara desa dan kelurahan dalam dana yang dikucurkan (ke daerah) ini," ujar Nanang Ermanto, kemarin.

Menurutnya, program DK ini menggambarkan bila Pre-

siden RI Joko Widodo adalah pemimpin yang memper hatikan kesejahteraan rak yat, dalam pemerataan pembangunan dan pemberda yaan masyarakat.

"Tujuannya tidak lain dan bukan, untuk keadilan bagi rakyat," terang Nanang.

Senada, Camat Kalianda Erdiansyah mengaku senang dengan adanya progran DK tersebut. Pasalnya, selama ini pemerintah kelurahan tidak memiliki anggaran pembangunan, yang ada hanya biaya rutin.

"Ya, kita akan sampaikan kabar gembira ini kepada lurah dan warga kelurahan disini, bahwa mulai tahun depan pemerintah pusat melalui Presiden pak Jokowi, telah mengadakan untuk Dana Kelurahan," ujarnya. (Dirsah/Edu)

Dinas PP-PA Terima Laporan 28 Kasus Anak Lampung Selatan (Kupas Tuntas) DINAS Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Kabupaten Lampung Selatan saat ini telah memiliki ruangan untuk unit pelayanan terpadu (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dikatakan Kepala Dinas PP-PA Lampung Selatan Rini Ariasih, keberadaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak itu sejak tahun 2018 ini.

"Di kantor UPT ini kita menyediakan advokat dan Pisikolog untuk membantu dalam memproses laporan

terhadap kasus yang melibatkan anak-anak," ujarnya, Rabu (24/10).

Ia menyampaikan, bila sepanjang berdirinya UPT tersebut, pihaknya telah menerima laporan kasus yang melibatkan anak-anak sebanyak 28 aduan. Sedangkan, yang telah ditangani hingga selesai (sampai putusan persidangan) sekitar 20-an kasus.

"Semuanya laporan kita tindaklanjuti, baik anak-anak itu berstatus sebagai korban maupun sebagai tersangka," terangnya.

Ia menambahkan, metode kerja yang dilaksanakan oleh pihak UPT terkait, dimulai dari saat laporan ma-

suk, melakukan asisment psikologi oleh psikolog sampai dengan pendampingan hukum oleh advokat.

"Jadi, UPT bersama psikolog dan advokad melakukan penjangkauan kepada korban. Psikolog memberikan motivasi sebagai upaya penghilangan rasa trauma korban. Termasuk berkoordinasi dengan pihak sekolah, supaya korban tidak dibuly apabila yang bersangkutan masih mengenyam bangku pendidikan. Sedangkan, advokat akan mendamping mulai dari proses BAP pihak kepolisian sampai dengan selesai proses persidangan," cetusnya. (Dirsah/Edu)

Lampung Selatan

Pemkab Lamsel Raih WTP Tiga Kali Berturut-turut

Foto: Ist

TERIMA WTP - Plt Bupati Lamsel Nanang Ermanto menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Wakil Gubernur Lampung Bakhtiar Basri di Ruang Semergou Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Rabu (24/10).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas pengelolaan keuangan di tahun anggaran 2017.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) RAIHAN ini menjadi yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Setelah sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga berhasil mendapat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sepanjang tahun 2015-2016.

Kabupaten Lamsel setempat menjadi salah satu kabupaten yang memperoleh WTP dari beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Penyerahan penghargaan tersebut diterima Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dari Wakil Gubernur Lampung Bach-

tiar Basri di Ruang Semergou Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Rabu (24/10).

Menurut Nanang Ermanto, WTP merupakan hasil kerja keras semua pihak.

Mulai jajaran pemerintahan di tingkat bawah, hingga kepala OPD di tingkat kabupaten. Hal itu juga menunjukkan, jika sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemkab Lampung Selatan berjalan pada koridor yang benar.

“Penghargaan ini sebagai apresiasi atas komitmen jajaran Organisasi Perangkat Daerah, khususnya BPPKAD dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Nanang.

Ia berharap, dengan opini WTP tersebut, kinerja pemerintah daerah semakin terpacu untuk bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada se l uruh masyarakat Kabupaten Lamsel.

“Alhamdulillah, ini merupakan berkah bagi Kabupaten Lampung Selatan.

Transparasi pengelolaan keuangan selalu diterapkan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung selatan,” katanya.

Sementara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo mengingatkan, prestasi tersebut bukan hanya untuk diapresiasi, tetapi juga harus berbanding lurus dengan peningkatan indikator pembangunan.

“Baik peningkatan dibidang pembangunan maupun peningkatan dibidang perekonomian yang dapat dinikmati oleh masyarakat,” imbuhnya. (Dirsah/**)

8

Kamis, 25 Oktober 2018

Uang ... menghadirkan empat saksi, yakni Syahroni Kabid Pengairan Dinas PU-PR Lampung Selatan, Anjar Asmara Kadis PU-PR Lampung Selatan, Agus Bhakti Nugroho Anggota DPRD Provinsi Lampung dan Thomas Amriko Kadis Pendidikan Lampung Selatan.

Dalam kesaksiannya, Agus Bhakti Nugroho (Agus BN) mengaku sudah mengirimkan dana yang besar ke Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan selama tahun 20162018. Dana itu berasal dari fee proyek di Dinas PU-PR yang diambil dari Gilang Ramadhan.

Namun, Agus sempat mengaku lupa berupa jumlah nominal dana yang sudah disetor ke Zainudin "Saya kurang tahu berapa.

Tapi banyak," kata Agus BN kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di persidangan. JPU KPK Wawan Yurwanto pun sempat mengingatkan kepada Agus, terkait aliran dana yang tertuang di dalam BAP. Dalam BAP, Agus mengaku telah mengirimkan duit ke Zainudin Hasan sebanyak Rp26 miliar pada tahun 2016, Rp 20 miliar di tahun 2017 dan Rp8 miliar di tahun 2018. "Benar saya sampaikan seperti itu. Tapi saya sudah lupa rinciannya," kata Agus usai mendengar keterangan BAP-nya yang dibacakan JPU. Agus pun mengaku, belakangan baru tahu asal muasal uang tersebut dari fee proyek Dinas PU-PR Lampung Selatan.

"Waktu pertama kali ngantar duit itu saya nggak tahu itu duit apa. Setelah ketiga kali saya tahu. Ternyata oh (dari fee proyek)," ungkapnya.

Uang yang diberikan ke Zainudin lanjut Agus, didapat dari Anjar Asmara (Kadis PUPR) dan Thomas Amrico (Kadisdik). Dari keseluruhan uang tersebut, Agus menyatakan itu diperuntukkan Zainudin Hasan untuk keperluan pribadi.

"Ada untuk uang perawatan

Dari Hal 1

kapal pesiar, beli cottage di Tegal Mas dan beli ruko," ujar Agus. Agus pun sempat membuat pernyataan mengejutkan terkait aliran dana fee proyek tersebut.

Selama menjadi perantara atau orang kepercayaan Zainudin Hasan, Agus juga pernah memberikan sejumlah uang tunai ke DPRD Lampung Selatan senilai Rp2,5 miliar.

"Itu saya kasih dalam dua tahap. Rp2 miliar untuk keseluruhan anggota DPRD dan Rp 500 juta ke Ketua DPRD Lamsel Pak Rosadi," terangnya.

Menurut Agus, uang tersebut diberikan kepada DPRD atas permintaan Zainudin supaya DPRD tidak ribut. "Kata Bapak (Zainudin), supaya mereka tidak ribut," kata dia.

Mendengar kesaksian Agus, JPU KPK Wawan Yurwanto pun bertanya lebih rinci terkait apakah dana itu semacam uang diam saat ketuk palu. Agus tidak membantahnya. "Iya. Semacam itu," jawab Agus.

JPU Wawan pun meminta Agus Bhakti Nugroho untuk menjelaskan perihal pendanaan ke Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Pasalnya, sempat beredar isu bahwa Zainudin Hasan mendanai kegiatan Perti yang digelar di Swiss Bell Hotel.

"Berdasarkan permintaan Bapak (Zainudin), memang urusan Perti di Swiss Bell supaya diurus," kata Agus. Selanjutnya, JPU memutarkan percakapan antara Zainudin Hasan dengan Agus Bhakti Nugroho. Di dalam percakapan itu terjadi dialog membahas pendanaan Perti sejumlah Rp200 juta.

"Benar, ini suara anda dan Zainudin?" tanya JPU. "Siap.

Benar," jawab Agus. Agus menjelaskan, saat itu dirinya kebingungan untuk mencarikan dana tersebut. Awalnya, ia meminta bantuan dari Kadisdik Lampung Selatan Thomas Amrico. Namun permintaan itu ditolak, lantaran Thomas tidak memiliki duit.

Jumat ... maka khusus angkutan muatan berat dan barang akan dialihkan melalui Jalan Lintas Timur baik dari Palembang menuju Bukit Kemuning atau dari Bandar Lampung dan sebaliknya.

Sementara untuk angkutan kecil, bisa mengunakan akses jalan Kecamatan Baradatu, Rejosari, Banjit dan Kasui, yang hendak menuju Blambangan Umpu maupun Simpang 4.

Dan untuk warga dari Blambangan Umpu yang hendak menuju Baradatu dan Bukit Kemuning, bisa menggunakan akses jalan Simpang 5, Kasui dan Banjit.

"Saya mengimbau semua masyakat untuk menyampaikan informasi ini, agar waktu perbai-

"Lalu saya bilang, tolong dikoordinasikan ke Pak Anjar (Kadis PU-PR)," kata Agus lagi.

Thomas Amrico yang hadir di persidangan pun mengamini keterangan Agus. Menurut Thomas, uang Rp200 juta itu berasal dari Anjar Asmara.

"Saya bilang ke Pak Anjar, itu Agus minta duit. Lalu diiyakan oleh Pak Anjar," kata Thomas.

Hal senada diucapkan Kadis PUPR Lampung Selatan, Anjar Asmara. Uang tersebut diambilnya dari dana operasional Dinas PU-PR. "Saya langsung kasih ke Agus," kata Anjar yang juga hadir sebagai saksi.

Dalam persidangan juga terungkap, Kadisdik Lasmel Thomas Amrico memberikan uang Rp 200 juta untuk pembelian cottage bagi Zainudin Hasan di Pulau Tegal Mas. Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Thomas Amrico, duit senilai Rp 200 juta diberikannya atas dasar cumacuma. Duit itu dipinjamnya dari Bank Pasar.

"Itu duit saya pinjam dari Bank Pasar. Ada buktinya kok.

Itu bukan duit aneh-aneh," kata Thomas. Pernyataan Thomas pun sempat membuat JPU Wawan Yunarwanto tersenyum. Menurut Wawan, hal tersebut di luar logika.

"Mulia sekali tindakan anda ini. Pinjaman buat dikasih ke orang. Tolong yang logis lah.

Anda Kadis Pendidikan, jangan buat keterangan yang aneh," kata JPU. Akhirnya, Thomas mengaku jika semula duit itu dimaksudkan untuk membeli mobil. Namun karena takut jabatannya dicopot, dia menyerahkan uang itu untuk membeli cottage.

"Salah saya. Awalnya itu untuk beli mobil. Tapi karena takut, saya kasih saja," ujar dia.

Duit sebesar Rp 200 juta tersebut diberikan Thomas kepada Zainudin Hasan melalui Agus Bhakti Nugroho. Agus pun mengamini hal itu. "Itu untuk beli aset dari Thomas Riska. Sebuah cottage," timpal Agus. (Kardo) Dari Hal 1

kan tiba tidak kaget dan bisa mencari jalan aternatif sendiri menuju daerah tujuannya masing-masing," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengatur truk muatan batu bara yang melintasi wilayahnya. Yakni, truk batu bara yang bisa masuk wilayah Way Kanan maksimal membawa muatan seberat 25 ton.

Kebijakan itu guna menjaga kondisi jembatan Way Umpu yang berada di Jalan Lintas Tengah Sumatera (Jalintengsum) Simpang 4, Blambangan Umpu, agar bisa tetap layak dilintasi dan tidak mudah rusak. Serta untuk menjaga kualitas jalan di

Warga ... ngan susah payah, tapi syukur saya bisa keluar langsung berlari ke atas bukit karena orang-orang berteriak air laut naik," ujar Tabita menceritakan perjuangannya.

Dari atas bukit ia menyaksikan langsung peristiwa tsunami memporak-porandakan ribuan bangunan termasuk rumahnya yang berada di bibir pantai. Dia juga tak bisa menahan tangis gulungan ombak menyeret banyak warga pesisir yang tidak sempat berlindung.

“Saya melihat sendiri begitu besarnya ombak menggulung banyak orang. Gelombang besar terjadi selama tiga kali berturut-turut.

Yang ketiga itu saya lihat ombaknya besar sekali hingga mencapai sekitar 15 meter," tuturnya menahan tangis.

Setelah tempat tinggalnya diterjang tsunami, Tabita bersama suami kini mengungsi di posko sementara yang disediakan oleh yayasan Aksi Cepat Tanggap (A-

SAMBUNGAN

wilayah Way Kanan.

“Saya harapkan untuk mobilmobil yang muatannya berlebih (Di atas 25 ton) untuk tidak melintasi di jembatan tersebut (Jembatan Way Umpu),” kata Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya, Senin (22/10).

Bupati minta, semua pihak harus tahu jika kondisi Jembatan Way Umpu saat ini makin memprihatinkan. "Saya minta pengusaha batu bara jangan melebihi tonase maksimal 25 ton. Saya juga berharap permerintah pusat segera memperbaiki jembatan tersebut, dan sudah harus memikirkan membangun jembatan baru karena usia jembatan itu sudah tua,” kata Bupati. (Indro) Dari Hal 1

CT). Sedangkan kedua anaknya berada di tempat terpisah dan selamat.

"Anak saya satu sedang di luar dan satunya sedang kuliah, tapi besok kemungkinan kami akan berkumpul kembali sekeluarga, alhamdulillah tidak ada korban dari keluarga saya," katanya.

Kini Tabita dan warga lainnya yang terdampak bencana hanya bisa meratapi kejadian sebagai teguran dari Tuhan untuk mengubah hidup lebih baik lagi.

Butuh Bantuan Beras Kebutuhan beras di poskoposko pengungsian masih menjadi kebutuhan terpenting bagi korban bencana di Sulawesi Tengah. Penanggung jawab logistik yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulteng, Wahyu Hidayat mengatakan, beras merupakan salah kebutuhan yang mendesak untuk para korban.

ACT Sulteng saat ini memiliki 12 posko di setiap posko

wilayah kebutuhan beras mencapai 5 ton.

“Permintaannya paling mendesak yaitu Beras. Kemarin setiap hari untuk setiap wilayah butuh 5 ton. Di tiga wilayah bencana ada sebanyak 12 wilayah," jelasnya di kantor ACT Cabang Sulteng.

Selain itu, di gudang logistik ACT banyak tersedia berbagai kebutuhan, seperti mie instan, minyak, pakaian anak/bayi dan makanan bayi, pempers, air minieral dan gula.

Sementara Marketing Komunikasi ACT Lampung, Hermawan mengungkapkan, kondisi pengungsian butuh makan dan minum. ACT Lampung memfasilitasi masyarakat Lampung yang ingin menyalurkan bantuan sembako khususnya beras dan air minum dalam kemasan gelas.

Kemudian tambah Hermawan untuk pengiriman ke Palu mengikuti jadwal kapal kemanusian yag diselenggarakan ACT pusat. (Erik)

Mantan ...

Gilang di 2018.

"Tapi dia tidak menyanggupi. Saya minta Rp150 juta, uang untuk penyemangat kerja panitia. Tapi dia nolak.

Kata Gilang, dia lagi tidak pegang duit. Karena baru saja ngirim duit ke pejabat di Lampung,” kata Anjar menirukan ucapan Gilang Ramadhan.

Menjelang akhir persidangan, Gilang membantah pernyataan Anjar Asmara tersebut. Menurut dia, selama ini tidak pernah memberikan duit kepada pejabat itu.

"Nggak pernah. Yang ngomong itu kan Anjar, tanya ke dia.

Uang kaitan fee proyek tidak pernah bersinggungan ke pejabat itu,” ucapnya.

Dalam persidangan kemarin, Anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho juga membantah pernyataan Jaksa Penuntut Umum ( JPU) KPK Taufiq Ibnu Nugroho terkait penyerahan satu koper uang ke mantan Gubernur Lampung.

Penyerahan uang satu koper itu menurut JPU, diserahkan Agus Bhakti saat pelantikan dirinya menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung pada Juli 2017.

"Tidak ada. Saya tidak pernah berikan itu," kata Agus kepada JPU. Lalu, JPU KPK menampilkan dokumen yang menuliskan "Agus BN bersama

Dari Hal 1

Akar menghadap mantan Gubernur Lampung itu sembari membawa uang di dalam satu koper".

"Tidak ada. Nggak pernah," kata Agus lagi. Lalu JPU bertanya ke Syahroni, Kabid Pengairan Dinas PU-PR Lampung Selatan yang juga turut hadir sebagai saksi.

"Saudara (Syahroni) pernah memberikan uang di dalam satu koper ke Agus di Juli 2017?" tanya JPU. "Iya pernah. Saya kasih satu koper atas permintaan dia," jawab Syahroni tanpa merinci nominal duit di dalam koper tersebut.

JPU Taufiq Ibnu Nugroho menyatakan, perihal bantahan Agus tidak dipermasalahkannya. Yang pasti kata dia, JPU memiliki dokumen dan telah mengkonfirmasi hal itu kepada Syahroni.

"Itu urusan dia (Agus BN).

Mau bantah atau tidak. Kita punya keterangan Syahroni.

Kan si Agus ini sering memberikan duit ke sejumlah orang.

Kita krosscek ke Syahroni, dibenarkan kok," kata JPU. Namun, JPU tidak mengetahui persis nominal uang di dalam koper tersebut. "Kami pun tidak tahu isinya berapa. Karena Agus juga membantah. Tapi yang pasti, pemberian uang di dalam koper itu ada dokumen-

KPU ... dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Utara, dalam menghitung batas kuota perempuan yang menjadi syarat pencalonan.

"Iya ada dua parpol yang ditemukan belum memenuhi kuota perempuan sebanyak 30 persen. Saya berpikir mungkin adanya salah hitung kuota perempuan per dapil dari dua parpol tersebut," kata dia, Rabu (24/10).

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Provinsi Lampung Devisi Hukum dan Pengawasan M. Tio Aliyansah mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pemang-

Dari Hal 1

gilan dan klarifikasi kepada KPU Lampung Utara, terkait kelalaian dalam pendataan kuota perempuan partai politik.

"Dari hasil Klarifikasi tersebut, kita sudah memberikan sanksi kepada KPU Lampura Divisi Teknis," terangnya.

Tio juga menilai, kinerja KPU Lampung Utara tidak serius dalam melakukan tugas yang diemban. Sehingga diberikan sanksi peringatan, agar ke depan bisa melakukan tugas lebih profesional.

“Iya kita sanksi peringatan, agar bisa bekerja professional. Kita menilai Divisi Teknis KPU Lampura kerap

Napi ...

Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.

"Pelaku diamankan pada Senin (22/10) pukul 11.00 WIB di Lapas Way Gelang," kata Kompol Bunyamin didampingi Kasatres Narkoba Iptu Anton Saputra, saat keterangan pers di Aula Wirasatya Mapolres Tanggamus, Rabu (24/10).

Menurut Bunyamin, pengungkapan kasus tersebut merupakan tindaklanjut dari aksi bersih-bersih narkoba dilingkungan lapas oleh Kalapas Way Gelang bersama Satresnarkoba Polres Tanggamus.

Atas diamankannya pelaku, Polres Tanggamus pun menindaklanjutinya dengan melaksanakan penyelidikan asal narkoba tersebut. Hasil tes urine terhadap pelaku pun dinyatakan positif mengandung metafetamine (sabu).

Kasatres Narkoba Polres

melakukan kesalahan selama pemilu ini,” kata dia.

Komisioner KPU Lampung lainnya, Fauzan kenambahkan, pihaknya telah meminta KPU Lampung Utara untuk segera berkordinasi dengan Bawaslu Lampung Utara, untuk segera dilakukan mediasi.

"Ini yang disebut human eror, kesalahan seperti ini ditemukan sekarang-sekarang ini, kita nunggu hasil keputusan dari mediasi yang akan dilakukan Bawaslu Lampung Utara. Yang pasti kita sudah memberikan sanksi peringatan kepada KPU Lampung Utara," tandasnya. (Sule) Dari Hal 1

Tanggamus Iptu Anton Saputra menambahkan, pelaku merupakan napi Lapas Kota Agung pelimpahan dari Lampung Utara.

"Pelaku masih menjalani vonis 6,6 tahun atas keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkoba di Lampung Utara tahun 2014, dan saat ini telah menjalani hukuman 4 tahun, yakni 1 tahun di Lampung Utara dan 3 tahun di Way Gelang," kata Anton Saputra.

Terpisah Kalapas Way Gelang Kota Agung, Sohibur Rahman mengatakan, pengungkapan kasus narkoba di lapas dalam razia rutin menyusul adanya indikasi masuknya barang terlarang dalam lapas.

"Saat petugas memeriksa kamar A5 dan C5 , terlihat gelagat mencurigakan dari salah seorang penghuni yang tampak gelisah. Menangkap

Agus ... bukan hanya mengalir ke Zainudin Hasan, namun juga ke DPRD Lampung Selatan termasuk Ketua DPRD dan Perti. Sudah menjadi kezaliman, jika tindak korupsi tidak bisa dilakukan hanya segelintir orang, namun selalu melibatkan banyak pihak alias berjamaah.

Pertanyaannya kemudian, apakah majelis hakim maupun JPU KPK berani menindaklanjuti fakta-fakta baru yang diungkap di persidangan. Sehingga, pihak-pihak terkait yang ikut menikmati aliran dana fee proyek di Dinas PU-PR ikut bertanggung jawab.

Dana fee proyek yang diperoleh Zainudin Hasan pun hampir semuanya dipakai untuk kepentingan pribadi. Ada yang untuk pera-

nya di kita," tandas JPU. Syahroni juga menyebut, nilai keseluruhan proyek yang telah diatur di 2018 sejumlah Rp 50 miliar. Proyek yang diatur tersebut nantinya akan dimenangkan terdakwa Gilang Ramadhan.

"Dari Rp 50 M, baru disetor Rp21 M ke Gilang Ramadhan," tuturnya. Penentuan proyek yang nantinya dimenangkan Gilang Ramadhan, dilakukan berdasarkan hasil pertemuan di Els Coffe Shop pertengahan tahun 2018. "Di sana ada juga terdakwa. Minta supaya dibantu," terangnya.

Penentuan ini lanjutnya, berdasarkan data yang diterima dari Kepala Dinas PU-PR Lampung Selatan Anjar Asmara. "Saya sudah terima daftar pemenang proyek. Setelah itu saya bicarakan ke panitia untuk diatur. Supaya daftar itu sebagai acuan," jelasnya.

Kadis PU-PR Lampung Selatan Anjar Asmara pun membenarkan bahwa semua penetepan setiap proyek yang nantinya akan dimenangkan oleh Gilang Ramadhan. "Benar, itu saya yang buat. Syahroni tidak terlibat," ujarnya. Ia mengaku, setiap penentuan proyek sudah diketahui Zainudin Hasan. "Sudah tahu. Nilai dari tiap proyek pun Pak Bupati sudah tahu," tambahnya. (Kardo)

adanya sinyal yang tidak beres, petugas akhirnya melakukan penggeledahan intensif terhadap kamar yang dihuni 29 orang tersebut. Dan ditemukan sabu dari dalam sebuah tas, 2 unit ponsel dan seperangkat alat hisap diduga bong yang kemudian terungkap milik napi atas nama Sandi Iqbal," kata Sohibur Rachman.

Menurut Kalapas, pihaknya sudah berupaya melakukan pencegahan masuknya barang terlarang ke dalam lapas, baik melalui pemeriksaan besukan dan imbauan kepada para warga binaan.

"Ketika narapidana masuk ke dalam lapas, petugas telah memberi penjelasan tentang tata tertib yang harus dipatuhi didalam lapas. Senjata tajam, handphone saja tidak boleh masuk. Apalagi narkoba." ujarnya. (Sayuti) Dari Hal 1

watan kapal pesiar, membeli cottage dan ruko serta tanah.

Ini membuktikan jika kepala daerah mengkondisikan proyek untuk kepentingan pribadi bukan hanya isapan jempol.

Berikutnya, apakan KPK berani mengejar aliran dana yang sudah dinikmati pihak lain. Seperti di DPRD Lampung Selatan, sesuai kesaksian Agus BN sudah memberikan uang tunai sebesar Rp2,5 miliar.

Jangan sampai kesaksian itu hanya sebatas pernyataan di persidangan saja.

KPK perlu menindaklanjuti kemana saja aliran dana yang diperuntukan ke DPRD Lamsel itu, selain ke Ketua DPRD setempat sesuai yang disebutkan Agus BN. Jika dana yang sudah diterima tidak dikembalikan ke negara, lalu apakah ada konse-

kuensi bagi penerimanya. Ini yang masih ditunggu publik.

Mengingat, selama ini aliran dana ke DPRD Lamsel ini belum pernah terdengar.

Harus ada konsekuensi hukum apa yang akan diterapkan terhadap mereka, yang sudah ikut menikmati dari hasil dana tindak korupsi.

Apakah harus mengembalikan dana itu atau ikut diseret ke meja hijau?

Publik masih terus menunggu ending dari akhir cerita persidangan perkara fee proyek yang menjerat mantan kepala daeran di Lampung Selatan ini. Yang pasti, di negara ini semua orang sama di depan hukum atau equality before law.

Hukum harus bersikap tegas terhadap siapapun yang telah melakukan pelanggaran. (**)

Kamis, 25 Oktober 2018

IKLAN HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

KOLAM CV. LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/ Nasional, b. Resepsi pernikahan, c . Peraya a n Ulang Ta h u n / Khitanan, d. Seminar/Reuni/Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman. Hub. 0853 8456 5777.Jln.P.AntasariNo.171B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A,BumiWaras,Telukbetung.Telp:(0721) 5605056,HP:081321214893.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak?

Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/ Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek.3.Bukutabungangaji+ATM.4.

IjazahTerakhir+SlipGaji.5.FotocopyKTP danKK.JlRayaHajumena,No.28Natar, Lamsel(SampingYamaha).07215613282.

JUAL BELI LOGAM MORA Jaya,jualbelilogam,besituadll.

Alamat: jln soekarno hatta, srengsem sampingsopjanda.Hubungi:081379933788

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

PENGISIAN RACUN API CV CAHAYA ABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub. 0851 0752 0099/0812 7800 1238

9

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

10

Kamis, 25 Oktober 2018

SELEBRITI

Nissa Sabyan Sedih Tidak Bisa Lagi Makan di Warteg Popularitas membuat hidup Nissa Sabyan mengalami perubahan. Dia kini tidak bisa lagi bebas berkeliaran di tempat umum saking banyaknya penggemar.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - HAL tersebut rupanya mengubah kebiasaan Nissa Sabyan selama ini.

Salah satunya tak bisa lagi makan di warteg seperti saat dirinya belum terkenal.

"Biasanya makan di warteg sekarang enggak bisa lagi," kata Nissa Sabyan di

kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Rabu (24/10).

Selain itu, kata pemilik nama asli Khoirunnisa, dirinya semakin sibuk dengan jadwal manggung bersama Sabyan.

Dalam satu pekan, dia bahkan hanya bisa beristirahat satu atau dua hari.

"Dulu manggung dua kali seminggu, sekarang istirahatnya cuma sehari atau dua," ujarnya.

Padatnya jadwal Sabyan tentu berpengaruh juga pada penghasilan Nissa. Dia tidak menampik bahwa saat ini dirinya sudah memiliki cukup banyak tabungan.

"Tabungan ada. Lumayan buat beli beras, kacamata, sepatu, dan ada impian sesuatu," tutup Nissa Sabyan. (Jpnn)

Sarwendah Hamil, Ruben Onsu Pamer Hasil Test Pack KUPAS TUNTAS JAKARTA - SARWENDAH santer dikabarkan tengah mengandung anak keduanya.

Kabar ini bermula saat Dewi Perssik dan suaminya, Angga Wijaya, memberikan ucapan selamat pada Sarwendah dan Ruben Onsu atas kehamilan anak kedua lewat unggahan video di Instagram.

Namun saat dikonfirmasi langsung soal kabar kehamilan sang istri, Ruben Onsu tidak membenarkan dan juga tidak membantah.

Presenter berusia 35 tahun ini hanya tersenyum dan minta didoakan.

"Ya doakan lah segera.

Kalau keinginan mah pasti.

Cuma maksudnya nggak perlu ditahan juga lah, enggak pakai target juga," ujar Ruben Onsu baru-baru ini.

Kini, Ruben Onsu memberikan kejelasan soal kabar

kehamilan Sarwendah. Di Instagramnya, Ruben Onsu memamerkan hasil test pack atau alat tes kehamilan sang istri yang menunjukkan dua garis yang artinya positif hamil.Ruben Onsu mengumumkan kehamilan Sarwendah. Instagram Mengiringi unggahannya, Ruben Onsu menuliskan ungkapan bahagia dan syukurnya. Ia mengaku tidak menyangka jika istrinya hamil. Pasalnya kehamilan ini di luar rencana Ruben Onsu dan Sarwendah. Keduanya semula berencana melakukan program anak kedua di tahun depan.

"Terima kasih Tuhan atas kepercayaan nya, ini di luar prediksi pd hal kami baru mau merencanakan di awal tahun depan, tp ternyata

Sarwendah dan Ruben

Tuhan kasih kepercayaan lebih awal," ucapnya.

Diakui Ruben Onsu, kehamilan istrinya ini menjadi hadiah di hari jadi pernikahan mereka. Tepat 22 Oktober kemarin, usia pernikahan Ruben Onsu dan Sarwendah genap 5 tahun.

Kini usia kandungan Sarwendah telah memasuki bulan ke-2. Ruben Onsu pun mengaku tidak sabar dengan kehadiran adik dari putri pertamanya, Thalia Putri Onsu. Tak lupa, Ruben Onsu meminta doa dari netizen untuk kesehatan sang istri dan calon anak yang dikandungnya.

Sarwendah, Ruben Onsu, dan putri mereka Thalia Putri Onsu.

"Dimana setelah kami check ke dokter usia kandungan istriku sudah 2 bulan, ini menjadi hadiah anniv ke 5 kami yg sangat berkesan. Yeayyyy Thalia mau punya ade. Doa kan sehat2 baby and bunda nya," kata Ruben Onsu dalam postingan instagram.

Kabar bahagia ini pun turut disambut sejumlah rekan artis. Banyak dari mereka ikut memberikan ucapan selamat untuk kehamilan Sarwendah ini.

"Selamaaaaaaatt ya kaaaa," tulis Prilly Latuconsina. " waaah Thalia bakal punya adik Alhamdulillah," komentar Melly Goeslaw. (Tmp)

Nikita Mirzani Batal Bercerai KUPAS TUNTAS JAKARTA - NIKITA Mirzani memutuskan mencabut gugatan isbat pernikahannya dengan Dipo Latief. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan bahwa perkara isbat pernikahan Nikita Mirzani dan Dipo Latief dinyatakan selesai.

"Alhamdulilah dari minggu lalu secara lisan Nikita telepon saya dan menjelaskan beberapa hal. Setelah itu dia minta 'Bang saya minta supaya dicabut permohonan isbat dan permohonan cerainya'," ujar Fahmi Bachmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, di Pe-

ngadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (24/10).

Fahmi mengatakan, tak ada syarat yang diajukan kliennya atas pencabutan gugatan ini.

Ia menilai, perdamaian Nikita Mirzani dan Dipo Latief justru merupakan langkah yang baik dan harus didukung. "Soal lain kami tidak terlalu banyak

“

Bang saya minta supaya dicabut permohonan isbat dan permohonan cerainya.

bertanya kepada Nikita, kecuali Nikita menjelaskan pada saya. Mungkin sebaliknya begitu, mungkin Dipo tidak terlalu banyak menjelaskan," jelas Fahmi.

Sayangnya di sidang kali ini kehadiran Nikita Mirzani dan Dipo Latief hanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Dikatakan Fahmi, kliennya memang tak punya kewajiban untuk hadir di sidang hari ini. "Niki enggak perlu datang, hal-hal yang begini kan memang tidak ada kewajiban, di PA itu hanya sekali Niki dan Niki udah kasih bonus 2 kali datang," kata kuasa hukum Nikita Mirzani. (Tmp)

Nissa

Karena Keluarga, Anang Hermansyah akan Tinggalkan Dunia Politik KUPAS TUNTAS JAKARTA - ANANG Hermansyah memastikan tidak bakal melanjutkan karier di dunia politik.

Sehabis masa jabatan di Komisi X DPR nanti, dia mengaku akan melanjutkan kehidupan seperti biasa.

Saat ditemui, Anang mengungkapkan, alasan memutuskan berhenti di dunia politik karena ingin fokus terhadap keluarga.

"Sebetulnya masih senang di DPR, tapi ada hal yang harus jalankan.

Terutama keluarga, karena anak butuh waktu saya.

Saya tidak ingin tidak fokusnya saya nanti bisa mencederai kepercayaan masyarakat," kata Anang, Rabu (24/10).

Pertimbangan kedua suami Ashanty itu meninggalkan dunia politik adalah soal karier bermusik.

Dia ingin fokus kembali menjalankan kehidupan sebagai musisi. Apalagi kini Anang aktif lagi bersama band lawasnya, Kidnap Katrina.

"Saya mau lanjut di musik, duo saya sama istri

jalan dan band Kidnap Katrina," ujar Anang.

Pria Jember berusia 49 tahun itu punya segudang rencana bersama band Kidnap Katrina. Semua mulai dikerjakan sejak

kembalinya band dengan hits Biru itu pada awal tahun kemarin. "Banyak yang akan saya kerjakan bersama band. Mulai dari rekaman album sampai tur," tutup Anang. (Jpnn)

Anang Hermansyah

Kirana Larasati Berharap Dipacari Politisi KUPAS TUNTAS JAKARTA - AKTRIS Kirana Larasati masih betah hidup sendiri setelah bercerai dari Tama Gandjar pada Juli 2017 lalu.

Padahal, kata Kirana Larasati, dirinya sudah membuka hati untuk pria lain. Dia juga mengatakan sudah siap menjalin hubungan dengan pria.

"Ya sudah saja kalau ada sih," kata Kirana Larasati, Rabu (23/10).

Kegagalan rumah tangga, membuat Kirana jadi lebih spesifik dalam mencari pasangan. Dia tak ingin rumah tangganya kembali berantakan.

"Penginnya sih yang available, tapi ya sekarang aku juga lebih spesifik aja milihnya, sampai model rambut, tingginya berapa semua aku lihat," paparnya.

Saat ini, Kirana tengah disibukkan di dunia politik.

Dia pun menginginkan calon

pasangannya juga dari kalangan politisi.

"Mungkin jadi ngelihatnya lebih ke dunia politik juga, tapi di dunia politik jarang ada yang available. Udah ah jangan main api, saya enggak mau kebakar," tukasnya.

"Kalau ada yang available saya mau, tapi kalau enggak ya saya engggak mau, yang penting mata lagi terus mencari aja sih," sambungnya. (Jpnn)

Kamis, 25 Oktober 2018

TULANGBAWANG BARAT

11

Tahun 2018, DPRD Tubaba Hasilkan Dua Produk Hukum Untuk Kepentingan Masyarakat dan Mendukung Percepatan Pembangunan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) berhasil membuat produk hukum untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat serta mendukung program percepatan pembangunan daerah.

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) PADA tahun 2018 ini, Anggota Legislatif di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai menghasilkan dua produk hukum yaitu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD yang telah disepakati dan disahkan antara kalangan Eksekutif dan unsur terkait dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tubaba belum lama ini.

Ketua DPRD Tubaba, Busroni, SH mengatakan, dua Raperda inisiatif DPRD Tubaba yaitu Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Raperda Pengelolaan Pasar telah disahkan untuk seterusnya menjadi pedoman satuan kerja terkait dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

"Dianggap sangat penting maka kami dari Legislatif berinisiatif mengusulkan dua Raperda tersebut agar kiranya setelah

Foto : Ist

SIDANG PARIPURNA - DPRD Tubaba menggelar Sidang paripurna dalam rangka pengesahan Dua Raperda inisiatif DPRD. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) berhasil membuat produk hukum untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat serta mendukung program percepatan pembangunan daerah beberapa waktu lalu

dijadikan Perda untuk diterapkan dengan baik di Bumi Ragem Sai Mangi Wa wai ini," ungkap Busroni, Rabu (24/10/2018).

Busroni menegaskan, sebelum kedua Perda inisiatif DPRD Kabupaten Tubaba itu disahkan tentunya sudah melalui proses yang cukup panjang sehingga penerapan Perda tersebut nantinya sudah matang dan tidak melampaui Peraturan yang lebih ting-

gi dalam hal ini yakni Peraturan Perundang-undangan.

"Yang tentunya tidak melangkahi peraturan yang lebih tinggi, dan kami menilai sudah sepantasnya di Kabupaten Tubaba memiliki pedoman untuk Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Pasar. Karena kita melihat kebutuhan atau potensi," ujarnya.

Sebab, jelas dia, dua Perda tersebut tentunya didasari oleh pertimbangan pertimba-

ngan yang sangat matang, serta niat yang tulus untuk membentuk payung hukum yang bermanfaat untuk menunjang kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan yang mana tercantum secara spesifik didalamnya tentang Posisi, Peran, Tujuan dan Sasaran produk hukum itu.

"Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang perdaga-

ngan dan untuk menciptakan iklim kondusif bagi terselenggaranya kegiatan pasar rakyat, diperlukan pengelolaan pasar secara profeslonal agar menjadi pasar yang lebih maju, mandiri, tangguh, dan berdaya saing, "papar Busroni.

Hal lain yang mendasar juga dalam inisiatif DPRD Kabupaten Tubaba Tubaba sehingga Dua Perda itu dianggap penting yaitu juga

akan berdampak pada perekonomian masyarakat, kesehatan lingkungan, keamanan pedagang, keberlangsungan transaksi jual beli bagi masyarakat di Kabupaten Tubaba.

"Sekaligus diyakini dapat menopang Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna pembiayaan pembangunan daerah," pungkasnya. (Irawan/**)

BUSRONI KETUA DPRD TUBABA

BACAKAN TATIB - SEKRETARIS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tubaba Nurmansyah saat membacakan tatib acara Paripurna DPRD dalam rangka pengesahan Dua Raperda inisiatif DPRD.

SAMPAIKAN PANDANGAN - FRAKSI Golkar Bersatu menyampaikan pandangan dalam rangka Paripurna DPRD Tubaba pengesahan Dua Raperda Inisiatif DPRD beberapa waktu lalu.

PONCO NUGROHO WAKIL KETUA II

YANTONI WAKIL KETUA I

SAMPAIKAN PANDANGAN - PENYAMPAIAN pandangan fraksi PKS pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tubaba dalam rangka pengesahan Dua Raperda inisiatif dewan

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | KAMIS, 25 OKTOBER 2018

Posraya Optimis Rebut Suara Koalisi Prabowo Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Posko Relawan Rakyat (Posraya) menargetkan DPD Posraya Lampung, mampu merebut suara dari Koalisi Partai Prabowo Subianto, dalam Pilpres 2019 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Posraya, Ferdinandus Semaun, saat menghadiri deklarasi DPD Posraya Lampung untuk mendukung Capres JokowiMa’ruf Amin, di Waroeng Diggers, Pahoman, Bandar Lampung, Rabu (24/10).

Ferdinandus mengatakan, bahwa relawan tersebut dibentuk untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf, pada Pilpres 2019 mendatang. Pasca pengukuhan Posraya Provinsi Lampung, diharapkan akan segera membangun posko di tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Posraya dibentuk dalam rangka memenangkan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019, dan saya berharap setelah deklarasi ini, Posraya Lampung dapat terus memantau dan mengawal proses pemungutan suara di TPS-TPS," ungkapnya.

Selain itu, ia mengungkapkan, Posraya juga akan menyasar pemilih-pemilih yang berbasis di partai pendukung Prabowo Subianto Sandiaga Salahuddin Uno. Yakni Partai Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN. Karena menurutnya, pemilih dari keempat partai tersebut masih banyak yang mengapresiasi kinerja Jokowi

“

Posraya dibentuk dalam rangka memenangkan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019, dan saya berharap setelah deklarasi ini, Posraya Lampung dapat terus memantau dan mengawal proses pemungutan suara di TPS-TPS” Foto : Sule/Kupas Tuntas

sebagai Presiden Indonesia.

"Saat ini kita sudah melakukan penjajakan, dan hasilnya banyak pemilih yang memberikan apresiasi terhadap kinerja Pak Jokowi.

Maka dari itu yang menjadi sasaran kita adalah pemilih dari basis oposisi, dan berusaha untuk melakukan pendekatan, agar apresiasi dan suara tersebut bertahan sampai akhir," kata dia.

Sementara Ketua DPD Posraya Provinsi Lampung, Donny Setiawan, menambahkan, saat ini kepengurusan di 15 kabupaten/kota sudah terbentuk.

Ia pun menargetkan, pasangan Jokowi - Ma'ruf, akan meraih 70 persen suara masyarakat Provinsi Lampung.

"Targetnya 70 persen kita meraup suara. Apalagi semua sudah terbentuk di 15 kabupaten/kota," kata Donny. (Sule)

HADIRI DEKLARASI - KETUA Umum DPP Posraya, Ferdinandus Semaun, saat menghadiri deklarasi DPD Posraya Lampung untuk mendukung Capres Jokowi-Ma’ruf Amin, di Waroeng Diggers, Pahoman, Bandar Lampung, Rabu (24/10).

KPU Lampung Soroti Dua Daerah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung saat ini tengah fokus dalam pendataan masyarakat di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Mesuji.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SEPERTI di daerah Register 44 Way Kanan, sebanyak 6.000 orang potensi pemilih akan langsung didata dan diverifikasi oleh KPU setempat. Dan mulai pekan depan, Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) akan membuka posko di dekat Register tersebut.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih, kepada Ku-

pas Tuntas, Rabu (24/10).

Menurut Handi, untuk di dua wilayah ini (Way Kanan dan Mesuji) pada Pilgub Lampung 2018 lalu, sudah didata, terutama yang warga Lampung.

Hasilnya ada yang memiliki KTP-el, maka akan dicatat.

“Nah kalau untuk Pemilu 2019, seluruh warga register harus didata. Baik yang memilili KTP-el dan bukan warga Lampung, bahkan yang tidak memiliki KTP-el. Kalau dia punya KTP-el tapi bukan alamat di Lampung, maka datanya akan langsung kami kirim ke Provinsi sesuai alamatnya," kata Handi.

Handi menjelaskan, bagi warga yang tidak memiliki KTP-el akan diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan status kependudukannya.

Dari beberapa daerah re-

gister di Lampung, hanya menyisakan Way Kanan dan Mesuji saja yang masih difokuskan saat ini. “Karena dua Kabupaten itu memang banyak pendudukanya, tetapi rentan terhadap hilangnya hak pilih. Sebab mereka berada di wilayah-wilayah yang tidak diperbolehkan dihuni dan identitas kependudukan tak jelas,” terangnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Way Kanan, Refki Dharmawan, menambahkan, bahwa sampau sejauh ini pihaknya mendapatkan kesulitan mencari identitas penghuni wilayah register. Meskipun seharusnya penduduk yang datang memiliki rekam jejak. ”Smestinya mereka ini ada rekam jejak sebelumnya, minimal asal mereka dari kabupaten mana, hanya saja mereka tidak mau memberikan informasi itu. Ketika

kami tanya mana KTP-nya, mereka mengaku tidak ada.

Tapi memang daerah register sulit untuk mengetahui asal mereka dari mana," ungkapnya.

Menurut Refki, kebanyakan penduduk masyarakat ke lokasi register karena ingin merambah hasil pertaniannya. Sebab dari Tahun 2015, pihaknya sudah meminta data-data mereka apabila ingin memilih dan pindah ke kampung terdekat jika ingin melakukan pemilihan.

"Prediksi saya saat Pemilu 2019 mendatang jumlah penduduk di register Way Kanan bisa saja bertambah. Kalau saat ini belum diketahui juga akan bertambah atau tidak.

Karena memang sifatnya fluktuatif dalam artian tidak tetap, kadang ada, kadang hilang, tergantung musim," pungkasnya. (Sule)

Jokowi: Hati-hati Banyak Politikus Sontoloyo Jakarta (Kupas Tuntas) PRESIDEN Joko Widodo menjelaskan maksud politik sontoloyo yang ia lontarkan menanggapi dana kelurahan yang dipolitisasi. Jokowi menerangkan istilah itu mengacu pada langkah serampangan politikus yang menarik perhatian massa.

"Jadi begini, menjelang pemilu, ini banyak cara yang tidak sehat yang digunakan oleh politikus," kata Jokowi di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang, Banten, Rabu (24/10).

Menurut dia, politikus meng-

gunakan segala jurus untuk memperoleh simpati rakyat, termasuk menyerang lawan politik dengan cara tidak beradab. Jokowi menekankan langkah itu tidak sesuai tata krama dan tidak sehat.

Kepala Negara mengingatkan sudah bukan zamannya berkampanye melalui adu domba, politik pecah belah, dan politik kebencian. Bangsa ini sudah memasuki era kontestasi program, adu gagasan, ide, prestasi, dan rekam jejak.

"Kalau masih pakai caracara lama seperti itu, masih memakai politik kebencian, politik suku agama ras dan antargolongan (SARA), politik adu domba, politik pecah

belah itu namanya politik sontoloyo," tegas Presiden ke-7 Indonesia itu.

Sebelumnya, Jokowi gemas dana kelurahan yang hendak digelontorkan pemerintah ditarik menjadi isu politik. Jokowi meminta masyarakat tak terseret isu yang dilontarkan para politikus.

"Itulah kepandaian para politikus, memengaruhi masyarakat. Hati-hati. Saya titip ini, hati-hati. Hati-hati banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo," kata Jokowi di Lapangan Bola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (23/10) lalu.

Menurut dia, pemerintah

sudah memberikan dana desa di tingkat kabupaten.

Namun, ratusan kota yang ada di Indonesia juga membutuhan dana merawat lingkungan.

Jokowi kembali menekankan dana kelurahan diberikan untuk kebaikan masyarakat. Dana bisa dipakai memperbaiki jalan, selokan, dan semacamnya.

Kebijakan ini, kata Jokowi, merupakan komitmen pemerintah untuk masyarakat. Dia tak ingin kebijakan ini dikaitkaitkan dengan politik.

"Sedikit-sedikit dihubungkan dengan politik, enggak rampung-rampung kita ini," sesal dia. (Medcom)

PPK Sasar Data Pemilih di Pasar Tradisional Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PANITIA Pemilihan Kecamatan (PPK) Palas, Lampung Selatan melakukan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di Pasar Tradisional Desa Bangunan, Kecamatan setempat, Rabu (24/10).

Kegiatan itu dilakukan untuk mengajak warga serta mengecek langsung apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Dalam kegiatan GMHP tersebut turut dihadiri Anggota KPU Lampung Selatan Divisi DPT, Sri Fatimah dan

seluruh PPS se-Kecamatan Palas, dan Panwaslu Kecamatan Palas.

Ketua PPK Kecamatan Palas, Ketut Purne, mengatakan, kegiatan GMHP diwilayah kerjanya menyasar Pasar Tradisional Desa Bangunan, dengan sasaran para pedagang dan pembeli. Dimana, pihaknya mengajak pembeli dan pedagang untuk mengecek langsung data diri dalam DPT Pemilu 2019.

"Kali ini sasaran kami di pasar tradisional untuk melakukan GMHP, kami mengunjungi setiap pedagang dan pembeli mengecek langsung apakah sudah terdaftar

dalam DPT Pemilu 2019 atau belum," kata dia.

Dalam GMHP itu, kata Ketut, didapati beberapa para pembeli dan pedagang yang belum terdaftar dalam DPT Pemilu 2019. Mereka akan diakomodir dan dimasukkan kedalam DPT. "Warga yang ditemukan belum terdaftar ini, akan segera didaftarkan sehingga bisa menyalurkan hak pilihnya pada 2019 mendatang.

Kami segera mengambil dokumentasi KTP dan segera mendaftarkan warga yang belum terdaftar itu," ujarnya.

Selain itu, kata Purne, pihaknya juga membuka posko

pengaduan di setiap desa yang akan melayani dan menampung pengaduan masyarakat mengenai daftar pemilih. Dimana, posko itu beberapa pelayanan yang diberikan pemilih.

Anggota KPU Lampung Selatan Divisi DPT, Sri Fatimah, mengatakan, kegiatan GMHP ini dilaksanakan merupakan bentuk sosialisasi dan penerimaan pengaduan dari masyarakat terkait mendata masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT yang mana kegiatan ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, dari tanggal 1 Oktober hingga 28 Oktober mendatang.(LP)