Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Rabu, 1 Agustus 2018

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | RABU, 1 AGUSTUS 2018

Foto : Ist

RESMI DIPECAT - BUPATI Lampung Selatan Zainudin resmi dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPW PAN Lampung usai terkena OTT KPK pada Kamis (26/7) malam.

PAN Pecat Zainudin

Foto: Erik/Kupas Tuntas

JAKARTA - PARTAI Amanat Nasional (PAN) resmi memecat Zainudin Hasan dari posisi Ketua DPW Lampung. Pencopotan ini menindaklanjuti operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap yang menjerat Bupati Lampung Selatan tersebut. Pemecatan Zainudin berlaku mulai Senin, 30 Juli 2018.

Wasekjen PAN Faldo Maldini mengatakan keputusan ini tercantum dalam surat mandat DPP PAN yang ditandatangani Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekjen Edi Soeparno. “Iya per Senin

HEARING LANJUTAN - PANSUS money politics DPRD Provinsi Lampung menggelar hearing dengan perwakilan tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, di Ruang Komisi II DPRD Lampung, Selasa (31/7).

>> Baca

PAN Hal 8

Nyonya Lee dan Barlian Mansyur Mangkir

Pansus Siapkan Opsi Panggil Paksa Setelah tiga kali berturutturut mangkir dari panggilan, Panitia khusus (Pansus) Money Politics DPRD Provinsi Lampung berencana melakukan pemanggilan paksa terhadap Vice Presiden PT Sugar Grup Companies (SGC), Purwati Lee (Nyonya Lee).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMANGGILAN paksa juga akan dilakukan terhadap Barlian Mansyur yang selama ini tak pernah menghadiri hearing dengan Pansus. Saat ini, Pansus DPRD sedang mengkaji dasar hukum pemanggilan secara paksa terhadap saksi-saksi dugaan politik uang

dalam Pilkada Lampung. Ketua pansus Mingrum Gumay mengatakan, pihaknya bisa saja memanggil secara paksa dengan meminta bantuan dari pihak kepolisian untuk menghadirkan keduanya.

“Kita masih mengundang mereka untuk memberikan hak jawabnya. Tapi kalau masih nggak hadir maka kita akan konsultasi dengan tenaga ahli untuk pemanggilan secara paksa. Jadi bisa dong kalau

Tok! Hakim Bekukan Organisasi JAD  Polda Lampung Tunggu Arahan Mabes

kita meminta tolong Polda Lampung untuk memanggil yang bersangkutan," ujar Mingrum, saat hearing dengan perwakilan tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, di ruang komisi II DPRD Lampung, Selasa (31/7).

Selain Barlian dan Purwati Lee, ada sejumlah nama lain yang juga enggan menghadiri undangan Pansus, yaitu Ketua DPD II Partai Golkar Bandar Lampung, Yuhadi,

Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

(Kupas Tuntas)

>> Baca

SIDANG lanjutan gugatan hasil rekapitulasi suara Pilgub Lampung di Mahkamah Konstitus digelar di Jakarta, Selasa (31/7).

Pada persidangan ini, pihak termohon, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga pihak terkait, Kuasa Hukum pasangan terpilih ArinalNunik membacakan jawabannya.

Kuasa Hukum Herman-Sutono, Tahura Malagiano menerangkan,

Tok! Hal 8

Info Netizen ...

>> Baca

Pansus Hal 8

Ridho - Herman Tunggu Hasil Sidang MK

Bandar Lampung

ORGANISASI Jamaah Ansharut Daulah (JAD) resmi dibekukan dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang. JAD disebut mewadahi aksi terorisme dan menebar teror yang menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat.

Selama ini, anggota jaringan JAD di Lampung sudah banyak yang diciduk oleh Tim Densus 88 be-

Armen, dan Muhidin. Pansus DPRD Lampung juga sudah mengagendakan pemanggilan Bawaslu dan KPU. Namun, kedua lembaga penyelenggara Pemilu ini juga tidak memenuhi pemanggilan dari para wakil rakyat tersebut.

Dalam rapat kemarin, Pansus sudah mengagendakan pertemuan dengan para saksi pada Jumat (10/

agenda mendengarkan jawaban dari termohon dan pihak terkait sudah selesai. Untuk sidang selanjutnya agendanya belum dapat dipastikan karena majelis harus bermusyawarah terlebih dahulu. Tahura menjelaskan suasana sidang berlangsung lancar dan tidak ada perdebatan yang signifikan.

“Ini karena sidang masih dalam tahap formalitas saling jawab mengenai berkas-berkas yang dibawa masing-masing termohon dan pemohon secara tertulis, jadi belum >> Baca

Ridho Hal 8

Ruwa Jurai

Mantan Juara Dunia Angkat Besi Ini Galang Dana untuk Pengobatan Putranya D

inilai lamban, Walikota Bandar Lampung Herman HN langsung turun tangan dalam pembagian KTP El kepada warga. Menurut kalian gimana sih pelayanan E-KTP di Gedung Satu Atap??

Demikian pertayaan yang kami sampaikan kepada warganet pengguna instagram melalui akun sosial media @kupas_lampung, pada Selasa (30/07). Berikut beberapa komentar yang dapat kami tampilkan :

@shelvyshelvyshelvy

Sangat lambat..vidio sidak nie hari senin jam 10 aku ada disitu posisi berdiri ngantri nunggu KTP..sampai bapak wali marah. dan tertanya KTP oun belum jadi disuruh balik lagi september... adeeeh... pelayanannya ribet dan bertele tele..ligat nya klo ada sidak ja

Kisah perjuangan seorang mantan atlet juara dunia angkat besi Indonesia, Sri Winarni, dalam menyembuhkan putranya, Achmad Faris Taufik, yang mengidap kelainan bawaan sejak lahir, viral di media sosial.

Pringsewu (Kupas Tuntas) AWALNYA, kisah Winarni tersebar karena banyak yang mengunggah link donasi di kitabisa.com yang digagas oleh seorang penulis dan pegiat literasi, Maman Suherman.

Hingga Selasa (31/7), siang, penggalangan dana yang terkumpul untuk putra Winarni telah mencapai sekitar Rp 140 juta, dari target Rp 300 juta.

Faris merupakan putra ketiga Sri Winarni, yang merupakan juara dunia angkat besi kelas 50 kg (1997), dan peraih perak angkat besi 53 kg di Olimpiade Sydney (2000).

Sorak kemenangan, kalungan medali, dan pujian karena berhasil mengharumkan nama bangsa sudah pernah ia rasakan.

Namun kini, sang jawara tengah berjuang untuk pengobatan putranya yang sejak lahir mengidap Asteria Esofagus. Asteria Esofagus

Foto : Ist

RAIH MEDALI - SRI Winarni saat masih menjadi atlet atlet juara dunia angkat besi dan menyumbangkan medali perak di Olimpiade Sidney (2000). INSERT : PUTRA Winarni, Achmad Faris Taufik hanya bisa memasukkan makanan ke dalam tubuhnya melalui selang.

merupakan kelainan yang terjadi pada saluran kerongkongan yang tidak berkembang sebagaimana mestinya. Esofagus

bagian bawah justru tersambung dengan saluran napas sehingga menyebabkan gangguan pernafasan, pencer>> Baca

Mantan Hal 8

2

Rabu, 1 Agustus 2018

BANDAR LAMPUNG

Pemerintah Rombak Perpres Pengadaan Barang/Jasa

Diskominfo Optimalkan KIM Jadi Sumber Informasi Masyarakat Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

GELAR SOSIALISASI - PEMPROV Lampung menggelar Sosialisasi Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, di Gedung Pusiban, Selasa (31/7).

Foto : Erik/Kupas Tuntas

Sebagai upaya memaksimalkan penyerapan anggaran khususnya pada pengadaan barang/ jasa guna mempercepat pembangunan, Presiden Joko Widodo melalui arahanya kembali merombak Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MELALUI peraturan yang baru yakni Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa, pemerintah melakukan beberapa deregulasi dari peraturan sebelumnya. Adapun pokok perubahan tersebut meliputi struktur aturan yang dibuat lebih sederhana; simplikasi pada penjelasan yang nor-

matif, standar dan prosedur diatur dalam lembaga dan terkait; best practice, dengan jumlah bab dan pasal lebih dipadatkan sehingga menjadi 15 bab 94 pasal, dibandingkan Perpres lama dengan jumlah sebanyak 19 bab 149 pasal.

Menurut Kepala Subdirektorat Wilayah I Barat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Ranto, pengadaan barang/jasa memiliki peran

penting dalam pembangunan perekonomian nasional dan pada masyarakat.

Sehingga, dari strategi dan inovasi pada Perpres ini nantinya tak lagi mendorong masalah efisiensi dan efiktivitas, namun sudah bisa menghasilakan berbagai tujuan dan manfaat dari pengadaan barang/jasa.

"Hampir tiap tahun persoalan pengadaan barang/ jasa ini permasalahan terlambat lelang padahal anggaaran sudah turun sejak Januari, tetapi baru mulai lelangnya di Mei, sehingga penyerapan anggaran tak optimal. Dari itu dengan Perpres ini dibuat sesimpel mungkin dan diharapkan bisa mempermudah pekerjaan-

nya," ujar Ranto, pada sosialisasi Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, di Gedung Pusiban, Selasa (31/7).

Dijelaskannya, rincian poin pembaharuan isi dari Perpres tersebut di antaranya adalah tujuan pengadaan yang menghasilkan barang/ jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

Pekerjaan terintegrasi, perencanaan pengadaan, agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, swaklola, repeat order, E-Reverse Auction, Pengecualian, penelitian, EMarketplace, dan layanan penyelesaian sengketa. (Erik)

Dinas Pertanian Petakan Daerah Rawan Kekeringan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Provinsi Lampung melakukan upaya mitigasi dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi terjadi hingga Oktober mendatang.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung, Edy Yanto mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan di lapangan melalui petugas pengawas lapangan di seluruh Kabupaten se-Lampung untuk

mendata lahan pertanian yang mengalami kekeringan.

Dikatakannya, setiap tahun Pemprov menyalurkan bantuan pompa air sebanyak 500 unit dengan berbagai tipe diantaranya tipe 2 inci, 3 inci, dan 4 inci sesuai denga kebutuhan di tiap daerah. “Saat ini petugas kami sedang memetakan dimana saja wilayah yang rawan kekeringan. Jauh hari sudah menyiapkan pompa air, tahun ini 500 lebih pompa air yang tersebar di Lampung," kata dia via telepon, Selasa (31/7).

Selain itu, petani juga di-

sarankan untuk bergabung di asuransi usaha tani se bagai langkah antisipasi jika terjadi gagal panen akibat kemarau. Sejauh ini, pihaknya belum menerima lapo ran wilayah mana saja yang mengalami kekeringan. Merujuk pada tahun lalu, daerah yang telah dipetakan yakni Palas, Sragi, Kedondong, Pesawaran, dan Lampung Timur.

Daerah tertentu akan memompa air dari aliran irigasi namun jika jauh dari sumber air maka bisa mengambil air di embung. Seluruh wilayah

Lampung berpotensi mengalami kekeringan meski tidak seluruhnya.

"Pemerintah pusat telah memberi bantuan embung dan itu sangat membantu sebagai tabunfan air ketika memasuki musim kemarau seperti saat ini,” kata dia.

Efisiensi penggunaan air dari aliran irigasi juga dilakukan sehingga pengguna air sesuai dengan kebutuhan.

“Kontrol penggunaan air juga dilakukan, karena tanaman padi tidak sampai menggenang, setidaknya basah saja tanahnya," imbuhnya. (Erik)

MELALUI Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Diskominfo Provinsi Lampung, diharapkan seluruh kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung dapat mengaktifkan dan memberdayakan kembali KIM sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang lebih luas dalam memberi informasi pembangunan.

Dikatakan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik, Chrisna Putra, penerapan konsepsi Government Public Relations (GPR) membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya dari komunitas yang dibekali keterampilan di masyarakat.

“KIM merupakan konsep alternatif dalam mengatasi hambatan informasi di lingkungan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

KIM juga secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan

masyarakat sesuai kebutuhannya," katanya di Ruang Rapat Diskominfotik Lampung, Selasa (31/7), Lebih lanjut Chrisna Putra menjelaskan, KIM memiliki peran penting dalam mengelola informasi mulai dari menyerap, mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan mendiseminasikan informasi kepada pihak yang berkompeten.

Untuk diketahui, saat ini Pemprov Lampung sedang fokus dalam percepatan pembangunan yang pro terhadap kepentingan masyarakat yaitu dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini, diharapkan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan, baik antar penduduk maupun antar wilayah.

“Tugas KIM juga adalah mengembangkan kualitas SDM masyarakat di bidang informasi, menjembatani informasi antara masyarakat dan pemerintah dalam penyebaran informasi serta penyerapan aspirasi," ucapnya. (Erik)

Foto : Erik/Kupas Tuntas

RAKOR KIM - RAPAT Koordinasi Kelompok Informasi Mastyarakat (KIM) Pemprov Lampung dengan kabupaten/kota se-Ptovinsi Lampung, di ruang rapat Dinas Kominfo dan Statistik, Selasa (31/7).

Rabu, 1 Agustus 2018

BANDAR LAMPUNG

3

Oknum Anggota Polresta Ditindak Propam  Acungkan Senpi di Tempat Hiburan Malam Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap seorang oknum Polisi berinisial AL dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERIKSAAN itu dilakukan, karena AL yang notabene bintara Polri tersebut melakukan kegaduhan de-

ngan mengacungkan benda diduga senjata api di depan umum di salah satu lokasi karaoke Bandar Lampung.

"Sudah kita amankan orangnya. Sudah kita tindak.

Ada benda diduga senjata api yang kita cabut dari dia,"

Kombes Pol Hendra Supriatna Kabid Propam Polda Lampung

kata Kepala Bid Propam Polda Lampung, Kombes Pol Hendra Supriatna di Mapolda Lampung, Selasa (31/7).

Kombes Hendra Supriatna menjelaskan, selain mengambil alih benda diduga senjata api itu, tes urine pun turut dilakukan. Namun, hasil yang didapat urine AL adalah negatif, tidak mengandung zat kimia Amphetamine.

"Tes urinenya negatif, namun mengandung miras (alkohol). Pokoknya, sudah saya tindak. Sejauh ini, dia terkena sanksi indisipliner," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Murbani Budi Pitono mengatakan, segera

JALAN BATU SANGKAR - PEDAGANG pasar Smep saat ini masih berjualan di pinggir jalan batu sangkar. Diketaui Pemkot Bandar Lampung akan merelokasi pedagang ke Pasar Smep, jika pasar tersebut sudah selesai dibangun.

Foto: Wanda/Kupas Tuntas

melakukan pengecekan terkait informasi tersebut. "Coba nanti saya periksa lagi terkait informasi itu," singkatnya.

Hal senada disampaikan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Mohammad Ali Muhaidori menuturkan belum mengetahui hal tersebut. "Saya belum dapat kabar malah.

Saya lagi cuti," terangnya.

Sebelumnya, dari informasi yang dihimpun Kupas Tuntas, AL oknum anggota itu melakukan kegaduhan dan sempat mengacungkan ben-

Asik Pesta Sabu, Lima Warga Diringkus Polisi Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

PD Kebersihan Minta Tambah Anggaran  Tak Mampu Beli Mobil Penyedot dan Perbaiki Kolam Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PERUSAHAAN Daerah (PD) Kebersihan Bandar Lampung meminta DPRD setempat menambah anggaran dalam perbaikan kolam tinja Tempat Penampungan Akhir (TPA Bakung).

Direktur PD Kebersihan Bandar Lampung, Zainul Bahri mengaku, saat ini pihaknya kekurangan anggaran dalam perbaikan kolam, bahkan PD Kebersihan pun tak mampu untuk membeli mobil penyedot tinja. “Kami memang saat ini tidak ada anggaran dalam perbaikan kolam, paling tidak kedepannya kami akan usahakan mengosongkan kolam tinja terlebih dahulu,” ungkapnya, Selasa (31/7).

Saat ini pun, Zainul menambahkan, mobil penyedot tinja milik PD Kebersihan hanya ada satu unit.

“Seharusnya untuk di kota Bandar Lampung membutuhkan 3 sampai 4 mobil penyedot tinja,” kata dia.

Oleh karena itu, Zainul berharap kepada DPRD Bandar Lampung menambah anggaran untuk PD kebersihan pada tahun ini. “Kami minta ada penambahan anggaran,”tandasnya.

Terkait dengan perbaikan kolam tinja, Zainul hanya berharap dari bantuan Pemerintah Pusat. “Karena bantuan tersebut sangat kami harapkan untuk menambah kolam, dan melebarkan kolam yang sudah ada,” ucapnya.

Sementara, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPA

Bakung, Setiawan Abadi mengakui, jika kolam limbah sudah over kapasitas.

"Sejak dibangun pertama kali, kolam tersebut hanya menampung 15 meter kubik per hari, sementara lumpur tinja di Kota Bandar Lampung yang masuk ke sini mencapai 70 meter kubik per harinya.

Dengan rotasi kendaraan 2025 rit setiap harinya paling banyak beroperasi pihak swasta," kata Setiawan.

Dia menuturkan, untuk menangani hal tersebut pihaknya hanya bisa melakukan pengerukan lumpur untuk menghindari over kapasitas.

"Yang jelas kita hanya pengerukan lumpur tinjanya supaya tidak meluap," jelasnya.

Namun masalah itu segera teratasi. Sebab, tahun depan Pemkot mendapatkan ban-

tuan dari pemerintah pusat berupa normalisasi kolam limbah tinja.

"Tahun ini pemkot dapat bantuan DED normalisasi kolam TPA Bakung, tahun 2017 kemarin kita mengusulkan bantuan itu kepada Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya. Mudah-mudahan pembangunan perbaikan kolam ini sesuai dengan hasil perencanaan DED tahun ini," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, warga Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat (TBB) yang tinggal di sekitar TPA Bakung mengeluhkan bau busuk dari kolam tinja di TPA tersebut. Bahkan di saat hujan, kolam penampungan tersebut menguap, dan meluap sampai ke halaman rumah warga. (Wanda)

DPRD Wacanakan Perda TV Kabel Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TIDAK mau ketinggalan dengan Kota-kota lain yang sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang TV kabel, DPRD Bandar lampung mewacanakan akan membuat Perda yang

mengatur hal tersebut.

Meskipun regulasi daerah tentang TV jaringan kabel di Bandar Lampung belum ada.

DPRD setempat bakal mempelajari soal regulasi ini. Sebab, Perda tentang pengaturan TV jaringan kabel yang selama ini dianggap meresahkan karena tidak mendapat sensor dari

Foto: Ist

KUNKER KE DPRD - BADAN Kehormatan (BK) DPRD Kota Jogyakarta Melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kota Bandar Lampung, Selasa, (31/7). Rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi, dan Ketua BK DPRD Bandar Lampung, Agusman Arief di ruang kerja Ketua DPRD setempat.

pemerintah maupun belum adanya PAD. Anggota Komisi II DPRD Bandar Lampung, M.Yusuf Erdiansyah Putra mengatakan, pihaknya akan mengundang Diskominfo Bandar Lampung untuk mengetahui seberapa besar PAD dalam pendirian tower jaringan. Sebab, selama ini, PAD mengenai tower jaringan tersebut belum terlihat dengan baik.

"Nanti akan kita pelajari dahulu, seperti apa PAD tower, kalau memang dibutuhkan perda khusus mengenai TV Kabel, kenapa tidak kita buat aturannya, karena ini sangat berpotensi baik dalam mendapatkan PAD,"ungkapnya, Selasa (31/7).

Yusuf menjelaskan, setiap usaha yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung, harus ada sumbangsih dan kontribusinya untuk pembangunan, salah satunya dengan membayar PAD. Namun, dikarenakan belum ada yang mengatur tentang penarikan TV kabel, dirinya bakal membuat aturan

tersebut. "TV kabel ini kan sama saja usaha-usaha lain. Tapi kok belum ada penarikan PAD nya.

Ini sangat berpotensi dalam meningkatkan PAD Kota Bandarlampung," katanya.

Hal serupa yang diungkapkan anggota komisi I DPRD Bandar Lampung, Fandi Tjandra. Menurutnya, izin dalam usaha jaringan kabel harus dibedakan dengan tower jaringan seluler. Sebab, tekhnologi yang berkembang saat ini, telah banyak TV kabel yang bermunculan.

Namun, banyaknya TV kabel yang bermunculan, akan berdampak pada semrawutnya kabel-kabel yang terpasang pada tiang listrik. "Ini jelas sangat membahayakan masyarakat, kami akan cek seperti apa izinnya, apakah mereka sudah memiliki izin dari PLN untuk menumpang kabel dibl tiang listrik, kalau memang sudah ada izinnya, berarti ada pendapatan yang masuk ke PLN,” katanya. (Wanda)

da diduga senjata api di salah satu lokasi karaoke di Jalan Yos Sudarso, kecamatan Panjang, Senin (30/7) pukul 03.00 dini hari.

Kejadian itu terjadi dikarenakan salah satu pegawai membuka ruangan karaoke yang ditempati AL dengan seorang wanita karena sudah melewati jam beroperasi.

Tak terima dengan perlakuan pegawai, AL keluar dari ruangan karaoke sambil mengacungkan benda diduga senjata api sambil marahmarah. (Kardo)

APARAT kepolisian Polresta Bandar Lampung tengah melakukan perburuan terhadap pemasok narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari lima orang di Jalan Rajawali Gang Langgeng, Kelurahan Kelapa Tiga, Kota Bandar Lampung. Sabu-sabu yang disita seberat dua gram yang dimuat dalam tujuh paket.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Murbani Budi Pitono mengatakan, perburuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penangkapan kelimanya, Minggu (29/7) pukul 16.00 WIB. Mereka adalah, Ishak (40), Jarot (47), Jupriadi (50), Teguh Iswanto (35) dan Bowo (39).

Mereka bekerja sebagai tukang ojek dan sopir angkutan umum. "Mereka ditangkap saat sedang berpesta narkoba. Sebagai tin-

dak lanjut dari penangkapan itu, saya arahkan anggota untuk mencari penasoknya," kata dia.

Ia mengatakan pihaknya mengamankan barang bukti sabu-sabu sebanyak tujuh paket. Total berat kurang lebih 2 gram. ”Kami juga menyita dua unit handphone.

Saat ini para tersangka ditahan di Mapolresta Bandar Lampung untuk kepentingan penyidikan,” katanya Senada, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Mohammad Ali Muhaidori menegaskan segera mencari tahu informasi lebih detail tentang asal muasal barang haram tersebut.

"Pasti kita upayakan. Untuk sementara, kelima tersangka diancam dalam pasal 112 dan 114 Undang-undang no tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidana paling lama 12 tahun kurungan penjara " tandasnya. (Kardo)

Foto: Wanda/Kupas Tuntas

MERIAH - UMBUL-umbul dan bendera warna-warni saat ini menghiasi beberapa jalan di kota Bandar Lampung, hal ini untuk menyambut pesta olahraga asian games di Jakarta dan Palembang.

Dapat Tambahan Blangko, KTP-el Dicetak Kembali Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MESKIPUN pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru berjalan normal pada pekan ketiga di bulan Agustus, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bandar Lampung tetap berusaha melakukan pencetakan KTP-el dengan cara jemput bola.

Diketahui, dari Senin hingga Selasa (30-31/7), Disdukcapil libur cetak lantaran persediaan blangko yang sudah habis. Berdasarkan keterangan Kadisdukcapil, A Zainuddin, pihaknya kembali mendapat tambahan 2 ribu blangko setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Sudah seminggu kami belum dapat tambahan blangko, Senin sampai hari ini tidak cetak, tapi tadi pagi kita dapat kabar bahwa ada tambahan 2

ribu blangko. Dan mudahmudahan bisa cetak lagi besok,” kata Zainuddin di ruang kerjanya, Selasa (31/7).

Ia memaparkan, bahwa 2 minggu lalu Disdukcapil masih memiliki stok 6 ribu blngko, namun sudah habis pada Jumat (27/7) lalu. “Kita sudah berhenti cetak Jumat kemarin, 6 ribu blangko sudah habis dalam 2 minggu. Nah untuk 2 ribu tambahan ini, mungkin akan habis dalam 3 hari, karena kita cetak 700 perharinya,” kata dia.

Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2017 Disdukcapil mencetak 50 ribu lebih KTP-el, dan pada tahun 2018 ini telah mencetak 128 ribu keping, 3 kali lipat dalam setengah tahun. Kemudian, data kependudukan yang telah siap cetak hingga saat ini telah berada diangka 26 ribu.

Namun sangat disayangkan Pemerintah Pusat belum dapat mendistribusikan blangko secara maksimal. (Sule)

4

Rabu, 1 Agustus 2018

DirekturUtama: Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

PemimpinRedaksi/ Penanggungjawab: Donald Harris Sihotang.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

WakilPemimpinPerusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Lenistan Naenggolan Korwil : RedakturPelaksana: Tampan Fernando Redaktur: Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan BandarLampung: Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

LampungTimur: Surya Sanjaya.

LampungSelatan: Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

LampungTengah: Sutowo.

Pesawaran: Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

Pesisir Barat : Agus Setiawan (Ka. Biro), Nova.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin (Ka. Biro), Edwin.

TulangBawangBarat: Kadarsyah (Ka. Biro), Ari Irawan.

Way Kanan : Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Indro Wibowo.

Mesuji : Gusti.

Pracetak: Damar Singgih Wicaksono(Ka. Pracetak), WidyaFirmadana, Rozaedi, Haykal M Nur. Sekretaris Redaksi : Frima Dayu Siallagan..

ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: Zainal Hidayat.

Sekretaris Marketing : Indah Dwi Putri.

StafOnline: Mediyansyah (Koordinator), Aprohan, Sigit Pamungkas, Citra.

Pemasaran: Gunawan (Kepala), Marozi, Hendra, Sigit Darmaji, Dodi.

Security : Andreas Syafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

PRINGSEWU - TANGGAMUS - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Warga Pringsewu Timur Tolak Pembanguna Bapas Ratusan warga dari Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, menolak adanya pembangunan gedung Balai Pemasyarakatan (Bapas) di atas tanah lapangan yang dialih fungsikan untuk bangunan.

Pringsewu (Kupas Tuntas) PASALNYA, warga tidak mengetahui akan ada rencana pengalihan fungsi lapangan untuk pembangunan gedung Bapas. Aksi protes warga tersebut ditunjukkan dengan berbondong-bondong mendatangi Kantor DPRD Pringsewu, Selasa (31/7).

Yalfa selaku kuasa hukum warga Pringsewu Timur, mengatakan, kehadiran mereka (warga) ke Kantor DPRD Pringsewu, untuk menyampaikan penolakan rencana Kemenkumham membangun Bapas diatas tanah lapang (Pringsewu Timur)

saling potong pembicaraan.

Demikian juga saat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pringsewu, Alfarabi, menjelaskan, jika lahan tersebut merupakan pelimpahan aset dari Tanggamus ke Pemkab Pringsewu.

“Sertifikat tanah merupakan hak pakai milik Pemkab Pringsewu yang peruntukannya lapangan olahraga, waktu diajukan pengukuran luasnya tertera sekitar 7.500 meter persegi, tapi setelah diukur luasnya hanya 6.849 meter," kata Alfarabi.

Mendengar penjelasan Kepala BPN, Yalfa meminta agar BPN memberikan salinan wakaf tanah kepada DPRD dan warga. Namun, permintaan itu tidak bisa dikabulkan, karena dokumen seperti itu hanya bisa diberikan kepada penyidik polisi, kejaksaan termasuk hakim, dan itupun jika ta-

yang diklaim merupakan lahan milik warga.

“Masyarakat tetap menginginkan hak atas tanah lapangan sepak bola tersebut karena kami juga memiliki bukti. Kami juga meminta lapangan tersebut dicoret dari aset Pemkab Pringsewu.

Selain itu, tanah yang sempat digali agar ditutup kembali, karena lapangan itu akan kami pakai untuk kegiatan HUT RI 17 Agustus 2018 mendatang," kata Yalfa.

Dialog perwakilan warga yang mengatasnamakan Tim 15 dengan Pemkab serta instansi terkait yang difasilitasi oleh Komisi II DPRD tersebut berjalan dengan alot. Bahkan sering terjadi

nah yang dimaksud sedang dalam proses penyidikan perkara.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD, Sahidin selaku pemimpin rapat, mengaku akan memfasilitasi persoalan tersebut dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.

“Mari kita diskusikan dengan baik untuk mencari jalan keluar,"imbau Sahidin.

Sedangkan Sekda Pringsewu, Budiman, mempertegas kepada warga apakah lapangan tersebut bisa dibangun gedung Bapas atau tidak, namun warga menjawab tidak boleh, dan harus tetap menjadi tanah lapang seperti sediakala.

Dengan demikian Budiman menyimpulkan apa yang menjadi keinginan warga akan disampaikan kepada Bupati Pringsewu, yang selanjutnya Pemkab akan meneruskan ke Ke menhunkam. (Manalu).

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

PARLEMENTARIA

Komisi II Imbau Warga Tetap Tenang PRINGSEWU - PROSES pembangunan Gedung Balai Pemasyarakatan (Bapas) oleh Kemenhumkam di Kelurahan Pringsewu Timur, terkendala akibat protes dari sejumlah warga yang mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan milik warga.

Bahkan sejumlah pertemuan telah diupayakan untuk mencari titik terang, namun lagi-lagi kesepakatan belum bisa dicapai.

Termasuk upaya Komisi II DPRD Pringsewu, yang mengundang BPN, Camat Pringsewu, Lurah Pringsewu Timur serta warga yang dianggap sesepuh untuk mencari penjelasan.

Anggota Komisi II DPRD Pringsewu, Heri, meminta agar warga Pringsewu Timur, tetap tenang dan berkepala dingin dalam menyikapi persoalan tersebut.

“Tadi sudah dijelaskan kepala BPN (Alfarabi), bahwa sertifikat tanah lapangan di Pringsewu Timur merupakan hak pakai Pemkab Pringsewu," kata anggota Komisi II, Heri Ploretari Dwi Kaz, usai hering yang juga dihadiri Sekda Pringsewu, Budiman, Selasa (31/7).

Untuk itu, Heri meminta jika masyarakat tidak menerima, agar menempuh jalur yang tepat, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, menurut Heri, ada solusi lain, jika masyarakat butuh lapangan silahkan diajukan kepada Pemkab.

“Contoh Terminal Gadingrejo, tadinya merupakan lapangan, tapi ada komitmen lapangannya diganti dan tidak ada persoalan," kata Heri. (Manalu)

PEMBANGUNAN

Pekon Mutar Alam Wakili Lambar LAMPUNG BARAT - PEMKAB Lampung Barat (Lambar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) setempat, menggelar Evaluasi Perkembangan Pekon Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018, di Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, Selasa (31/7).

Acara tersebut dihadiri Gubernur Lampung yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Theresia Sormin, beserta Tim Penilai Lomba Pekon dan BUMdes, Wakil Bupati Lambar, Mad Hasnurin, Ketua TP PKK Lambar, Partinia Parosil, sejumlah kepala OPD Lambar, Unsur Forkompinda, Unsur Muspida dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Theresia Sormin, menyampaikan terkait dengan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, maka pemerintah menerbitkan Permendagri No.81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

"Evaluasi ini guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa atau pekon. Kemudian melalui instrument ini dapat menilai serta menentukan status tertentu dari pencapain hasil tingkat perkembangan desa dalam peneyelenggaraan pemerintah kewilayahan dan kemasyarakatan. salah satu tahapan dalam rangka evaluasi adalah perlombaan desa, meliputi bidang pemerintahan, bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan desa dengan 69 indikator penilaian," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lambar, Mad Hasnurin, mengatakan, bahwa pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin, dan secara menyeluruh di wilayah Indonesia yang dimulai dari tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan tingkat Nasional.

“Dari hasil penilaian yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, maka Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong terpilih sebagai juara dan tentunya berhak mewakili Lambar pada evaluasi perkembangan Pekon Tingkat Provinsi Lampung," kata Mad Hasnurin.

Ia pun berharap, evaluasi perkembangan pekon yang dilaksanakan selama ini bukan hanya sekedar menjalankan amanat Permendagri saja, tetapi hendaknya benar-benar dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan di pekon atau desa dalam berbagai bidang terutama bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (Iwan)

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

PROTES - WARGA Pringsewu Timur, mendatangi Kantor DPRD Pringsewu, untuk memprotes penolakan pembangunan gedung Bapas di Lapangan Pringombo, Selasa (31/7).

Insert - DPRD Pringsewu bersama pihak BPN, dan perwakilan warga serta Sekda setempat, berdialog terkait persoalan lahan tersebut.

DPRD Panggil PDAM Way Agung Terkait Dana Pensiun

“

Tanggamus (Kupas Tuntas) KETUA DPRD Kabupaten Tanggamus, Heri Agus Setiawan, menyatakan, dana pensiun pegawai PDAM Way Agung Tanggamus yang purnabhakti harus segera diberikan, karena hak pegawai.

Pernyataan politisi asal PDIP Tanggamus ini, menyikapi tertundanya pembayaran dana pensiun enam pegawai PDAM yang telah memasuki purnabhakti, bahkan sejak tiga tahun silam.

Menurut Heri, uang pensiun merupakan hak daripada pegawai, dan tentunya haruslah diberikan dan dibayar oleh ma-

Terkait masalah ini, tentunya pihak manajemen PDAM Way Agung haruslah memberikan hak pensiun pegawainya najemen PDAM Way Agung.

“Terkait masalah ini, tentunya pihak manajemen PDAM Way Agung haruslah memberikan hak pensiun pegawainya, ataupun hakhak lainnya. Maka untuk permasalahan ini, kami (DPRD) segera menggelar hearing bersama pihak terkait, dalam rangka mendorong pembayaran pensiun pe-

”

gawai tersebut, ” katanya, Selasa (31/7) Heri menjelaskan, untuk jadwal hearing dan pemanggilan manajemen PDAM Way Agung, serta pihak terkait, direncanakan Agustus 2018 mendatang.

“Jika pihak yang merasa dirugikan terkait masalah ini, yaitu para pensiunan mau menghadap terlebih

dahulu untuk memberikan keterangan kepada kami, kami siap. Ke saya langsung atau ke komisi yang mengawasi perusahaan daerah yaitu komisi II atau komisi I yang mengawasi terkait aturan,” imbaunya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Tanggamus, Zainal Abidin, turut prihatin terkait belum dibayarkannya dana pensiun enam pegawai PDAM Way Agung, Kabupaten Tanggamus yang telah purnabhakti oleh manajemen perusahaan plat merah tersebut.

“Saya tidak tahu ada masalah seperti ini, akan kita bicarakan dahulu kepada pejabat terkait, apa kendalanya,” kata Zainal. (Sayuti).

105 Desa di Mesuji Belum Cairkan DD Tahap II Mesuji (Kupas Tuntas) HINGGA akhir Juli 2018 ini, 105 Desa di Kabupaten Mesuji belum juga men-

cairkan Dana Desa (DD) Tahap II sebesar 40 persen dari jumlah keseluruhan anggaran.

Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mesuji,

Foto : Gusti/Kupas Tuntas

MONITORING – KEPALA Bidang Keuangan, Pembangunan danAset Desa DPMD Mesuji, memonitoring salah satu pembangunan Drainase yang menggunakan anggaran dana desa, Selasa (31/7).

menargetkan, di akhir Agustus nanti, pengalokasian anggaran dari APBN tersebut rampung terserap ke rekening seluruh Desa.

“Baru 8 Desa, berkas pencairan DD tahap II yang kami naikan di ke uangan (BP2KAD). Ya, target kami di akhir Agustus rampung terserap ke se luruh rekening Desa," kata Kepala Bidang Keuangan, Pembangunan dan Aset Desa DPMD Mesuji, Se lamat Yanto, Selasa (31/7).

Dikatakan Selamat, sebanyak Rp84 miliar jumlah keseluruhan anggaran DD yang berada di rekening Kas Daerah Mesuji. Ia pun mengaku optimis jika target akan tercapai, mes-

kipun saat ini ratusan Desa setempat baru mulai mengajukan pencairan DD tahap II. “Belum terlambat kok, mereka sekarang sudah mulai mengajukan pencairan DD tahap II," kilahnya ketika disinggung perihal percepatan realisasi DD. Ia menjelaskan, syarat pencairan DD tahap II yakni Desa harus telah me realisasi anggaran tahap I sejumlah 20 persen. “Pencairan dibagi tiga tahap, yaitu tahap 1 sebanyak 20 persen, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III se besar 40 persen. Syarat pencairan tahap II, ya, Desa telah merealisasi tahap I,” tandasnya. (Gusti)

Rabu, 1 Agustus 2018

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA - WAY KANAN

Tegineneng Belum Bersih dari Narkoba

Foto : Reza/Kupas Tuntas

EKSPOSE - KAPOLRES Pesawaran,AKBP Syaiful Wahyudi, saat menggelar pengungkapan kasus Narkotika selama bulan Juli 2018, di Halaman Mapolres setempat, Selasa (31/7).

Kawasan Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, sepertinya belum bisa dipastikan bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Pesawaran (Kupas Tuntas) BUKTINYA, selama bulan Juli 2018, jajaran Satuan Narkoba Polres Pesawaran mengungkap sebanyak 15 kasus dengan jumlah tersangka 16 orang. Dimana, sebagian pelaku yang di-

amankan dari Kecamatan Tegineneng.

Kendati belum bersih 100 persen, setidaknya Polres Pesawaran sudah berupaya secara maksimal mengungkap peredaran gelap narkoba di wi layah Pesawaran, khususnya di zona bebas narkoba di Tegineneng.

“Kami terus melakukan pengawasan di kawasan bebas narkoba di Tegineneng dan dalam Operasi Antik Krakatau 2018, masih ada bandar dan pengedar narkoba yang kami tangkap,” kata Kapolres Pesawaran, AKBP Syaiful Wahyudi, Selasa (31/7).

Dia menjelaskan, Kecamatan Tegineneng yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas narkoba oleh Polda Lampung, masih perlu perhatian khusus guna me-

minimalisir peredaran gelap narkoba.

“Setidaknya ada 150 orang bandar dan pengedar narkoba yang sudah bertobat, tapi masih juga ada yang belum (tobat). Maka dari itu butuh pengawasan dan kerjasama Pemkab Pesawaran serta masyarakat untuk sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba,” jelasnya.

Syaiful menilai program zona bebas narkoba cukup efektif untuk menekan peredaran narkoba di daerah tersebut. “Dari ratusan bandar dan pengedar hingga pengguna yang ada di Tegineneng, mungkin se karang jumlahnya tidak sebanyak itu lagi, bahkan sudah ada pelaku yang tobat dan beralih profesi kepada hal yang positif dan sukses,”ujarnya.

Menurutnya, hukuman terhadap para pelaku tin dak pidana narkoba dianggap belum mampu mem berikan efek jera. “Perlu ada sanksi tegas bagi bandar dan pengedar. Memang hukuman yang ada di ne gara kita belum efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak penya lahgunaan narkoba ,”pungkasnya. (Reza)

Dengan Mobile JKN, Jarak Tak Lagi Jadi Kendala Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) UNTUK mewujudkan terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKNKIS) bagi seluruh masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), memperkenalkan Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan program percepatan pelayanan kesehatan.

Hal tersebut diutarakan oleh Kepala BPJS Tubaba, Fitrianda Aria Sasmita, saat sosialisasi di Balai Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah.

“Aplikasi ini (Mobile JKN) sangat mempermudah masyarakat, baik yang sudah menjadi peserta JKN-KIS maupun yang belum terdaftar,”kata dia, Selasa (31/7).

Dalam aplikasi Mobile JKN, jelasnya, terdapat berbagai macam kemudahan

Foto : Irawan/Kupas Tuntas

SOSIALISASI – PETUGAS BPJS Kesehatan Tulangbawang Barat saat sosialisasi di Balai Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Selasa (31/7)

yaitu membayar dan mengubah data peserta, mengetahui informasi data peserta dan keluarga, mengetahui informasi tagihan dan pembayaran iuran, mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, serta menyampaikan pengaduan dan permintaan informasi seputar JKN-KIS. “Pengguna Mobile JKN juga dapat mengecek lokasi jaringan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama mau-

pun lanjutan serta lokasi kantor BPJS Kesehatan yang berbasis GPS,"paparnya.

Masyarakat yang akan mendaftarkan diri dan anggota keluarganya, kata Fitrianda, tidak perlu repot-repot lagi untuk datang ke kantor BPJS Kesehatan, cukup dengan men-download aplikasi ini (mobile JKN) sudah bisa melakukan pendaftaran program JKN-KIS. Fitrianda menjelaskan, mengenai alur pelayanan

kesehatan peserta JKN-KIS yang berjenjang, peserta berobat terlebih dahulu ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang telah dipilih.

“Jika hasil pemeriksaan dokter FKTP peserta memerlukan pelayanan kesehatan yang lebih spesifik, maka dokter akan membuatkan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), klinik utama atau rumah sakit. Kecuali dalam kondisi gawat darurat dapat langsung ke unit gawat darurat FKRTL,”bebernya.

Ditambahkannya, bahwa pelayanan yang tidak di tanggung, yakni pelayanan tidak sesuai prosedur atau dilakukan di fasilitas yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat.

“Kalau penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja TASPEN/ BPJS TK, kecelakaan lalulintas sampai maksimal tanggungan PT Jasa Raharja,”pungkasnya. (Irawan).

Polisi Imbau Siswa Bijak Gunakan Medsos Pesawaran (Kupas Tuntas) KAPOLRES Pesawaran, AKBP Syaiful Wahyudi, mengimbau kepada para pelajar untuk bijak dalam menggunakan media sosial (medsos). Sebab, kini di medsos banyak informasi yang tak terkonfirmasi alias berita hoax. Itu sebabnya, pengguna medsos tak boleh men-sharing tanpa menyaringnya terlebih dahulu.

Imbauan itu disampaikan AKBP Syaiful, saat menyambangi SMA Negeri 1 Pesawaran, Selasa (31/7).

“Membuat berita palsu atau hoax itu tidak boleh. Contohnya membuat cerita yang mengada-ada seolah berita itu betul.

Untuk mengetahui berita itu benar atau tidak, kalian sebagai anak-anak yang terpelajar harus mengkonfirmasi berita tersebut, bukan dengan cara

menyebarkannya tanpa mengetahui kebenaran berita,” jelas Syaiful.

Menurut Syaiful, tak sedikit juga anak sekolah mendapatkan dampak negatif dari penggunaan medsos yang kurang tepat. “Seperti selama satu minggu kemarin, kami telah menangkap beberapa pelaku aksi pencabulan yang bermula dari penggunaan medsos. Modusnya berawal hanya berkenalan, kemudian terjadi tindak kriminal seperti pen cabulan," terangnya.

Syaiful meminta peran aktif orang tua sangat diperlukan, terutama dalam hal pengawasan. “Jika di rumah, seharusnya orang tua lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Salah satunya bisa memantau apa yang dilakukannya selama berada dalam rumah,”pesannya.

Dikatakan Syaiful, bahwa waktu meningkatnya angka

kriminalitas terhadap siswa sekolah terjadi saat libur sekolah. “Karena ketika anak itu tidak ada kegiatan ke sekolah dan kemudian disibukkan dengan HP-nya, disinilah celah bisa terjadinya aksi asusila, berawal dari kenalan kemudian ketemuan dan hubungan yang lebih intens," bebernya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Pesawaran,

Mey Sriyani, sangat mendukung kegiatan yang dilakukan Kapolres Pesawaran, AKBP Syaiful Wahyudi.

“Kami sering melakukan kegiatan seperti ini, seperti dengan Kepolisian, BNN, Dinas Kesehatan dan lainnya, hasilnya juga cukup efektif, mampu memotivasi anak untuk melakukan hal yang positif," kata dia. (Reza).

Foto : Edwin/Kupas Tuntas

PIMPIN SERTIJAB – KAPOLRESTulangBawang,AKBPRaswanto Hadiwibowo, memimpin acara sertijab di Lapangan Mapolres setempat, Selasa (31/7).

5

Mayat Terapung Gegerkan Warga Tulang Bawang (Kupas Tuntas) WARGA Kecamatan Banjarbaru, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat terapung di aliran sungai setempat, Selasa (31/7). Mayat berjenis ke lamin laki-laki itu, ditemukan warga saat hendak berangkat ke kebun.

Kepala Kampung Balaimurni Jaya, Kecamatan Banjarbaru, Yukanan membenarkan, penemuan mayat tersebut. Dikatakan Yukanan, mayat tersebut pertama kali ditemukan warga yang hendak berangkat ke kebun dengan posisi tertelungkup di dalam aliran sungai kampung setempat mengenakan pakaian celana dasar dan baju kaos.

“Iya, tadi pagi sekitar pukul jam 07.00 WIB. Yang pertama kali menemukan itu orang tua, pang gi lannya Abah. Saat itu, Abah mau lihat tanaman timun, pas lewat di tanggul, ngelihat korban sudah ter apung. Korban atas nama Syahlan berumur 52 tahun, merupakan warga kita sendiri,” kata dia.

Menurutnya, korban diketahui mengidap penyakit efilepsi. Ia pun menduga, ketika korban melintas ditanggul sungai, saat penyakit yang

“

Korban memang mempunyai penyakit ayan. Korban itu sering ngeluyur jalan aja, pas jalan di tanggul kolam penyakitnya kambuh

”

di idapnya kambuh dan terpeleset ke dalam sungai.

“Korban memang mempunyai penyakit ayan. Korban itu sering ngeluyur jalan aja, pas jalan di tanggul kolam penyakitnya kambuh, jatuh ke air tenggelam,”ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian dan tenaga medis, kata dia, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ditubuh korban. Kemudian atas permintaan keluarga, korban langsung dibawa pulang untuk dimakamkan.

“Tadi (kemarin) sudah di visum dokter, dan kepolisian enggak ada tandatanda kekerasan. Jasad sudah dibawa pulang keluarga dan sudah dima kamkan, karena memang seluruh warga tau kalau korban punya penyakit ayan,"kata Yukanan. (LP)

KEPENDUDUKAN

Disdukcapil Terapkan Sistem Online PESAWARAN - DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pesawaran, dalam waktu dekat akan menerapkan pelayanan Website dengan sistem online.

Hal itu guna mempermudah dan mempercepat pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) untuk masyarakat yang berada di desa maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran.

“Ya, Disdukcapil sudah melakukan kerjasam dengan Dinas Kominfo Pesawaran untuk pembuatan KTP-el dan KK dengan sistem Online,” ungkap Kepala Disdukcapil Pesawaran, Ketut Partayasa, Selasa (31/7).

Menurut Ketut, penerapan sistem online tersebut sebagai salah satu terobosan dan inovasi Bupati Pesawaran, Dendi, yakni mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terpercaya dan melayani.

“Jadi, nantinya masyarakat yang ada di desa atau kecamatan, ketika akan membuat KTP-el atau KK, tidak tidak usah jauh-jauh lagi datang ke Disdukcapil, cukup membuka Website, dan mengikuti petunjuk dari operator untuk mengisi data-datanya. Nah, nanti tinggal mengambil hasilnya saja di kantor Disdukcapil," jelasnya. (Reza)

POLRI

3 Kasat 5 Kapolsek Sertijab TULANGBAWANG - POLRES Tulang Bawang (Tuba), melaksanakan upacara serah terima jabatan (Sertijab) yakni tiga Kepala Satuan (Kasat) dan lima Kapolsek, di Lapangan Mapolres setempat, Selasa (31/7).

Dalam sambutannya, Kapolres Tuba, AKBP Raswanto Hadiwibowo, mengucapkan terimakasih kepada pejabat lama dan selamat datang kepada pejabat baru.

“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada pejabat lama atas loyalitas dan pengabdiannya selama menjabat di Polres Tuba dan selamat menjalankan tugas di tempat yang baru.

Saya ucapkan selamat datang kepada pejabat baru dan segera menyesuaikan dengan situasi serta kondisi yang ada di Polres Tuba,” kata Raswanto.

Raswanto menjelaskan, terdapat sebanyak delapan perwira yang sertijab, terdiri dari dua perwira menengah (pamen) dan enam perwira pertama (pama).

Pertama, Kapolsek Tulang Bawang Tengah, Kompol Leksan Ariyanto menjadi Kabag Ops Polres Lampung Tengah. Posisinya digantikan oleh Kompol Zulfikar M, sebelumnya menjabat sebagai Kanit 4 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Lampung.

Kemudian, Kapolsek Banjar Agung, Kompol J Togatorop, diangkat menjadi Kaur Lipprodok Subbid Pid Bidhumas Polda Lampung. Posisinya digantikan Kompol Rahmin, sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Yanduan Bid Propam Polda Lampung.

Selanjutnya, Kapolsek Gunung Agung, AKP Sobari, berpindah tugas menjadi Kasubbag Sarpras Bag Sumda Polres Tuba. Posisinya diisi oleh AKP Tri Handoko, sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Abung Semuli, Polres Lampung Utara.

AKP Ladi, Kasat Sabhara Polres Tuba menjadi Kanit 3 Siturjawali Subdit Gasum Dit Sabhara Polda Lampung. Posisinya digantikan AKP Anas Sobirin, sebelumnya menjabat sebagai Kasat Binmas Polres Lampung Timur.

Kapolsek Penawar Tama, Iptu Dedi Kurniawan menjadi Kasat Intelkam Polres Mesuji dan digantikan oleh AKP M Taufiq, sebelumnya Kasat Binmas Polres Lampung Utara.

Kapolsek Menggala, AKP I Nyoman Cenik mendapatkan tugas baru sebagai Kasubbag Dalops Bag Ops Polres Tuba dan digantikan oleh Iptu Zulkifli dari Kasat Polair.

Jabatan Kasat Polair dijabat oleh Ipda Iwan Syafaruddin, sebelumnya menjabat Kaur Bin Opsnal Sat Polair Polres Tuba.

AKP Adrianus Widanarto, Kasat Intelkam, mendapatkan tugas baru menjadi Panit 1 Subdit 2 Dit Intelkam Polda Lampung dan digantikan oleh AKP Tatang Maulana, sebelumnya menjabat sebagai Panit 1 Subdit 2 Dit Intelkam Polda Lampung. (Edwin)

6

Rabu, 1 Agustus 2018

LAMPUNG UTARA

Bupati Agung Periksa Kendaraan Dinas Lampung Utara (Kupas Tuntas)

SERAHKAN PLAKAT KAPOLRES Lampung Utara, AKBP Eka Mulyana, memberikan plakat kepada anggota Polri yang telah memasuki masa pensiun pada upacara purna bakti di Lampangan Mapolres setempat, Selasa (31/7).

Foto: Ist

Kapolres Lampura Lepas

Personil Purna Bakti Kapolres Lampung Utara, AKBP Eka Mulyana, melepas personil purna bakti dengan menggelar upacara penghormatan di lapangan Mapolres setempat, Selasa (31/7).

Lampung Utara (Kupas Tuntas) UPACARA dihadiri oleh para pejabat utama dan seluruh personil Polres Lampung

Utara serta pengurus maupun anggota Bhayangkari cabang Lampung Utara.

Pada kesempatan itu, Kapolres Lampung Utara juga memberikan cindara mata dan mengalunkan bunga kepada personil yang diwisuda purna bakti yaitu Kompol Tajudin.

Dalam sambutannya, Kapolres mengatakan acara pelepasan purna bakti digelar sebagai wujud penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya bagi para Kompol Tajudin yang telah mengabdikan diri sebagai insan Bhayangkara dalam suka dan duka.

“Kompol Tajudin telah men-

curahkan semua tenaga, pikiran dan ide, sampai kadang meninggalkan keluarga demi pelaksanaan tugas yang diemban. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala yang setimpal atas amal bakti sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang selama ini dijalankan,” ucap Kapolres.

Ia menambahkan, masa purna bakti atau lebih dikenal dengan sebutan pensiun merupakan masa pengakhiran tugas yang bagi sebagian individu tidaklah mudah dan ringan dalam menghadapinya.

Padahal, memasuki usia pensiun merupakan kondisi

dan situasi yang tidak dapat dihindari dan setiap individu pasti akan mengalaminya.

“Berangkat dari hal itu, hari ini kita menggelar upacara pelepasan purna bakti guna memberikan penghargaan sekaligus dorongan semangat bagi personil di jajaran Polres Lampung Utara yang telah memasuki masa pension,” kata Kapolres.

Upacara pelepasan purna bakti tersebut terasa sangat istimewa, saat Kapolres hingga pejabat utama Polres lampung Utara mengantarkan Kompol Tajudi ke mobil dengan memikulnya. (Sarnubi)

BUPATI Lampung Utara (Lampura), Agung Ilmu Mangkunegara, memimpin langsung apel kendaraan dinas (Randis) roda empat di Stadion Sukung Kotabumi, Selasa (31/7) petang.

Dalam amanahnya, Bupati Agung minta pengguna kendaraan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bisa menjaga dan merawat kendaran dipakainya.

Apel kendaraan dinas itu dilakukan sebanyak dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan Selasa kemarin untuk memeriksa sebanyak 104 unit kendaraan roda empat. yang tersebar di 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Namun, yang hadir hanya 65 unit kendaraan roda empat.

Apel randis tahap kedua akan dilaksanakan hari ini Rabu (1/ 8) untuk memeriksa 230 randis roda empat di 17 OPD. "Kendaraan roda empat yang dirawat ini, bukan hanya

Agung Ilmu Mangkunegara Bupati Lampung Utara

fisiknya saja dirawat. Namun juga administrasinya, seperti pajaknya misalnya. Saya mau cek semuanya, jangan seperti lain banyak menunggak," pesan Bupati.

Bupati pun mewarning pengguna randis untuk tidak hanya merawat, melainkan juga menjaganya karena itu menggunakan uang masyarakat. Sehingga harus dipertanggung jawabkan penggunaannya.

"Bagi 17 pengguna kendaraan yang tidak hadir tanpa keterangan saya perintahkan tidak hanya untuk menarik mobilnya, juga akan dievaluasi dan bila menyalahi akan dinonjobkan jabatan.

Kalau 3 bulan kemarin kita masih hura-hura, ketawatawa dan main sekarang tidak lagi," tegasnya. (LP)

KESEHATAN

Dinkes Gelar Imunisasi MR LAMPUNG UTARA - PEMKAB Lampung Utara melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat akan melaunching imunisasi Measles Rubella (MR) bagi anak usia 9 bulan hingga kurang dari 15 tahun di aula SMPN 10 Kotabumi, hari ini Rabu (1/8).

Kepala Dinkes Lampung Utara, Maya Metissa, mengatakan pencanangan imunisasi MR rencananya akan dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

"Pelaksanaan imunisasi MR digelar di 27 puskesmas yang tersebar di 23 kecamatan merujuk program Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," jelas Maya, kemarin.

Dalam imunisasi MR ini, Maya mengimbau bagi orang tua untuk memvaksinasi putra dan putrinya di pusat layanan kesehatan atau puskesmas terdekat untuk mencegah munculnya penyakit berbahaya seperti meningitis, diare, paru-paru basah, kerusakan pada otak yang berakibat kecacatan karena penyakit tersebut. (LP)

LAMPUNG TIMUR

Gotong Royong Kunci Sukses Pembangunan Lamtim Kebersamaan dan gotong royong menjadi kunci sukses pembangunan di Lampung Timur, termasuk pada gelaran event yang terangkum pada Kalender Wisata Lamtim 2018.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) HAL itu ditegaskan Bupati Lamtim Chusnunia Chalim, terkait pola kerja yang diterapkannya selama ini.

Menurutnya, pembangunan yang dilakukan Pemkab Lampung Timur, baik fisik maupun non fisik, selalu dilandasi dengan keseriusan

yang dilaksanakan secara bertahap dan bersama-sama oleh seluruh jajaran di dinasdinas, sesuai dengan bidang masing-masing.

“Di luar sana, orang mungkin berpikir bahwa kita selalu menghambur-hamburkan banyak uang, terlebih dengan adanya Kalender Wisata 2018.

Padahal, semua itu kita kerjakan secara gotong royong.

Di sini saya tekankan kembali bahwa serius tidak harus mengeluarkan banyak uang,” ujarnya, baru-baru ini.

Menyinggung hasil pemeriksaan BPK RI terkait pelaksanaan APBD Lampung Timur yang sejauh ini masih pada predikat Wajar Dengan Pengecualian (2017), Chusnunia berkomitmen akan terus bekerja keras untuk mewujudkan opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP).

“Dengan kekompakan dan kerja keras bersama, kita optimis dapat mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian bagi Kabupaten Lampung Timur. Jika 2017 masih WDP, mudah-mudahan 2018 sudah WTP,” imbuhnya.

Lebih jauh Bupati mengatakan, apa yang menjadi catatan dan evaluasi tahun ini akan menjadi modal dasar bagi seluruh jajaran Pemkab Lampung Timur untuk melakukan perbaikan di tahun yang akan datang.

“Kalau saya saja yang bekerja, tentu berat sekali mewujudkan pembangunan di Lampung Timur. Tetapi dengan bergandeng tangan dan gotong royong, saya yakin apa yang kita upayakan dapat terwujud. Yakin dan optimis,” tandasnya. (Jaya)

HARGA JAGUNG STABIL - PETANI di Desa Gunung Sugih Besar, Lampung Timur, memasuki masa panen jagung, kemarin. Panen kali ini diiringi dengan harga yang stabil mencapai Rp2.200– Rp2.400 per kilogram dibanding panen sebelumnya yang tidak mencapai Rp2.000 per kilogram.

Foto: Ist

900 Ha Hutan Ilalang TNWK Terbakar Lampung Timur (Kupas Tuntas) HUTAN ilalang seluas 900 hektare di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Lampung Timur (Lamtim) terbakar terhitung sejak Januari hingga Juli 2018.

Menurut Kepala Balai TNWK Lamtim, Subakir, sejak Januari hingga kini sudah terbakar 900 hektare hutan ilalang yang tersebar di 23 titik kebakaran.

Namun, Subakir memastikan jika area hutan kayu Way Kambas tidak terbakar.

Pihaknya saat ini tengah intensif mengantisipasi dan meminimalisasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutala) Way Kambas yang dikhawatirkan asapnya

“

Tindakan tim patroli ini untuk mematikan api saat terjadi kebakaran dan mencegah aksi pembakaran oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

”

akan mengganggu menjelang dan selama pelaksanaan Asian Games 2018.

Upaya yang dilakukan, pihaknya mencegah Kerhutala adalah dengan menggelar patroli bersama Polri,

TNI dan masyarakat.

“Tindakan tim patroli ini untuk mematikan api saat terjadi kebakaran dan mencegah aksi pembakaran oleh orang yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya, kemarin.

Ia menuturkan, seperti patroli yang dilaksanakan pada Senin (30/7) lalu bersama Kapolres Lampung Timur AKBP Taufan Dirgantoro, Danramil Way Jepara, Danramil Sukadana dengan jajaranya di Resort Susukan Baru SPTN Wilayah I Way Kanan.

Hasilnya menurut dia, tidak ditemukan kebakaran hutan namun tim patroli menemukan 35 jerat satwa. Ia menambahkan, patroli akan terus dilakukan bersama Polri dan TNI dibantu masyarakat untuk mengantisipasi kebakaran hutan. (Ant)

Atraksi Gajah Meriahkan Kirab Obor Asian Games Lampung Timur (Kupas Tuntas) BALAI Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Kabupaten Lampung Timur mengirimkan dua ekor gajah jinak dalam rangka menyambut dan memeriahkan Kirab Obor Asian Games 2018 setibanya di Lampung pada 8 Agustus 2018 mendatang.

Kepala Balai TNWK Lampung Timur, Subakir, mengatakan persetujuan pengiriman dua ekor gajah jinak oleh Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan itu sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Lampung nomor 800/9/V-17.04/ 2018 tertanggal 25 Juli tentang Peminjaman Gajah Untuk Kegiatan Menyambut Kirab Obor Asian Games 2018 atau Torch Relay Kirap Api Obor Asian Games XVIII. "Sudah disetujui oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dikirim dua ekor gajah jinak," ujarnya, kemarin.

Namun lanjut Subakir, belum diputuskan gajah jinak mana yang akan dikirimkan. "Saya belum tahu gajah yang mana,

dokternya yang menentukan nantinya," imbuhnya.

Sedangkan, dokter hewan di Rumah Sakit Gajah TNWK, drh Diah Esti Anggraini, saat dihubungi untuk mengetahui kriteria gajah jinak yang akan dipilih, nomor teleponnya sedang tidak aktif.

Rombongan Kirab Obor Api Asian Games 2018 saat ini melintasi sejumlah daerah, dan dijadwalkan tiba di Kota Bandar Lampung, pada 8 Agustus 2018 mendatang.

Asian Games 2018 diadakan di Jakarta dan Palembang akan digelar pada 18 Agustus sampai dengan 2 September 2018, bakal diikuti 45 negara dan akan mempertandingkan 463 nomor pertandingan dari 40 cabang olahraga. (Ant)

Rabu, 1 Agustus 2018

LAMPUNG TENGAH

7

Warga Serahkan Ular Sanca ke BKSDA Lampung Tengah (Kupas Tuntas) ULAR Sanca Batik sepanjang delapan meter dan berbobot lebih dari seratus kilo gram milik Sopini warga Kampung Candirejo, Kecamatan Waypengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Menurut Sopini (57), ular Sanca Batik yang diberi nama Joko itu sudah dipeliharanya sejak dua belas tahun lalu. Meski terasa berat, Sopini tetap menyerahkan Joko yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri itu ke BKSDA. Raut muka Sopini nampak memerah, saat ular tersebut hendak dimasukkan ke dalam mobil petugas yang mengangkut ularnya. Namun, Sopini sadar bahwa sejinak-jinaknya binatang buas tetap berbahaya.

Ia mengaku ikhlas, menyerahkan ular tersebut, dan berpesan agar pihak pengelola merawatnya de-

ngan baik.

"Saya sudah menganggap Joko seperti anak sendiri. Tapi, saya ikhlas menyerahkannya, asal dirawat dengan baik," ujar Sopini, Selasa (31/7).

Sopini sempat bercerita, jika sebelumnya sempat ada seseorang yang menawar ular miliknya tersebut dengan harga yang cukup fantastis, yaitu lima belas juta rupiah.

Namun Sopini tidak mau melepasnya, karena takut ular akan dipotong oleh orang yang akan membelinya.

Ia berharap, setelah dipelihara petugas BKSDA, ular Sanca akan lebih nyaman dan terjaga dari kepunahannya. Mengingat, saat ini cukup banyak orang yang memburu ular besar itu.

“Saya kini sudah merasa lega mas. Joko sudah berada di tangan orang yang tepat dan bisa memeliharanya dengan lebih baik. Saya juga sudah tidak niat memelihara binatang buas lainnya karena memang dilarang,” paparnya. (Towo)

TINJAU GEDUNG DAKWAH WAKIL Bupati Lamteng, Loekman Djoyosoemarto, didampingi Ketua Muhamadiyah Lamteng, Helmy, lokasi pembangunan gedung dakwah di Bandar Jaya Barat, kemarin. Pada kesempatan ini, Loekman memberikan bantuan 100 sak semen.

Foto: Towo/ Kupas Tuntas

Kini PBB Bisa Bayar di Kantor Pos Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Tengah terus melakukann terobosan untuk menggenjot pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satunya, kini PBB bisa dibayar melalui kantor pos.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas)

Foto: Towo/Kupas Tuntas

SERAHKAN ULAR SANCA - TAMPAK Sopini sedang membawa Ular Sanca Batik sepanjang delapan meter dan berbobot lebih dari seratus kilo gram untuk diserahkan ke petugas BKSDA, kemarin.

KEPALA BPPRD Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), Yunizar, mengatakan mulai saat ini pembayaran retribusi pa jak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah bisa dilakukan me lalui kantor pos.

Hal itu dilakukan untuk mempermudah warga dalam menyelesaikan kewajibannya membayar PBB. Upaya itu diharapkan bisa menggenjot pendapatan daerah dari sektor PBB. "Jadi masyarakat kini lebih dipermudah. Dengan adanya kerjasama BPPRD Lamteng dengan kantor pos, warga ngak usah bi ngung lagi. Mau lewat ko-

lektor atau melalui kantor pos semuanya sah," je lasnya, Senin (31/7).

Dikatakannya, pembayaran PBB melalui kantor pos merupakan salah satu alternatif,yang dilakukan BPPRD, untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan harapan tidak ada tunggakan pajak lagi dari sektor PBB. Ia melanjutkan, layanan pembayaran pajak yang dilakukan melalui kantor pos akan langsung ditransfer ke Bank Lampung dan langsung masuk ke kasda sebagai hasil Pendapatan Asli Dearah (PAD).

“Jika ada tumpang tindih pencatatan pembayaran antara kolektor penarik retribusi pajak PBB, maka masyarakat yang mela kukan pembayaran pajak PBB melalui kantor pos bisa menunjukan bukti pembayaran yang dilakukan melalui kantor pos tersebut,” ujarnya.

Ditambahkan, pembayaran melalui kantor pos dinyatakan sah, setelah ada bukti stempel pembayaran lunas. “Semoga dengan kemudahan ini tidak ada alasan lagi bagi warga untuk tidak membayar PBB,” tandasnya. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Peringatan Harganas Berlangsung Sukses Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-25 tingkat Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) berjalan sukses.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) ACARA yang dipusatkan di Lapangan Cipta Karya, Kalianda, Selasa (31/7), dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni A. Hadis dan Direktur Bina Kesetaraan KB Jalur Swasta BKKBN Pusat Widwiono.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Provinsi Lampung Aprilani Yustin Ficardo, Wakil Bupati Lamsel Nanang Ermanto, bupati/walikota beserta TP PKK se-Provinsi Lampung, Fokorpimda Lamsel serta pejabat dilingkup provinsi maupun kabupaten/kota.

Wakil Bupati Lamsel, Nanang Ermanto menyampaikan, ditunjuknya Kabupaten

Lamsel sebagai tuan rumah Harganas ke-25 tingkat provinsi merupakan sebuah penghargaan.

Melalui momentum tersebut, ia berharap bisa menjadi motivasi dan tantangan bagi seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berketahanan.

“Momentum peringatan Harganas memiliki tujuan meningkatkan peran serta pemerintahan dan pemerintahan daerah, mitra kerja dan swasta dalam penerapan delapan fungsi keluarga,” ujar Nanang.

Nanang menuturkan, terwujudnya ketahanan nasional bermula dari ketahanan keluarga. Menurutnya, upaya membangun ke-

tahanan keluarga menjadi penting, mengingat sering ditemukan berbagai permasalahan sosial.

“Seperti masalah kemiskinan, disharmonis keluarga, konflik antara warga masyarakat yang diakibatkan oleh tingginya jumlah penduduk, berkurangnya sumber daya alam, menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan,” paparnya.

Menyikapi permasalahan itu, dia meyakini program Keluarga Berencana masih harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan, baik dalam jangkauan pelayanan maupun kualitas pelayanan Keluarga Berencana.

“Sehingga dengan program ini (Keluarga Berencana, red) mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan khususnya pada masyarakat kurang mampu,” kata mantan anggota DPRD Lamsel 2 periode itu. (Dirsah/Edu)

Foto: Ist

SERAHKAN PLAKAT - Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni A. Hadis menyerahkan plakat kepada Wakil Bupati Lamsel Nanang Trenggono pada puncak peringatan Harganas ke-25 tingkat Provinsi Lampung di Lapangan Cipta Karya Kalianda, Selasa (31/7).

Lampung Selatan

LSF Ajang Promosi Budaya dan Pembangunan

Foto: Ist

PEMBUKAAN LSF - SEKDAKAB Lamsel Fredy SM didampingi Ketua DPRD Hendri Rosady, Wakil Ketua III DPRD Lamsel Roslina dan Forkopimda setempat memukul centik menandai pembukaan Lampung Selatan Fair (LSF) 2018 di Lapangan Cipta Karya, Kalianda, Senin (30/7) malam.

Perhelatan Lampung Selatan Fair (LSF) 2018 yang bertajuk “Kemilau Mutiara Selatan” resmi dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lampung Selatan Ir Fredy SM di Lapangan Cipta Karya, Kalianda, Senin (30/7) malam.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) TAK seperti sebelumnya, event rutin tahunan yang biasa digelar pada bulan November bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Lampung Selatan ini, sengaja dimajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

“Ini dilakukan karena bulan November biasanya bertepatan dengan musim penghujan. Sehingga, acara ini (Lampung Selatan Fair) kita selenggarakan pada bulan Juli,” ujar Fredy saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan tersebut.

Fredy menambahkan, diselenggarakannya kegiatan tersebut merupakan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam menyebarkan dan menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

“Event ini juga sebagai ajang promosi potensi dan budaya Kabupaten Lampung Selatan, serta membangkitkan gairah bagi dunia usaha sekaligus sebagai media hiburan bagi masyarakat,” katanya.

Fredy berharap, seluruh masyarakat Lampung Selatan dapat berperan aktif mensukseskan kegiatan pameran pembangunan tersebut.

Sebab menurutnya, melalui event itu, masyarakat bisa melihat hasil pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Pemkab Lampung Selatan.

Sementara, ketua panitia pelaksana kegiatan, Qorinilwan menjelaskan, pagelaran Lampung Selatan Fair tersebut akan berlangsung selama 14 hari mulai dari tanggal 30 Juli hingga 12 Agustus 2018.

“Kegiatan ini berisikan pemaparan pencapaian pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan secara

menyeluruh. Baik dalam bentuk informasi dan promosi, yang akan dikomunikasikan dalam bentuk multimedia dan education knowledge,” terangnya.

Qorinilwan melanjutkan, tujuan kegiatan itu adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam mengemas strategi promosi pembangunan daerah secara lebih kreatif dan lebih tepat sasaran.

“Sehingga informasi pembangunan yang akan dikomunikasikan dapat memiliki nilai jual lebih. Terutama bagi investor, buyer,trader, pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, Lampung Selatan Fair diikuti peserta yang terdiri dari stand kecamatan, SKPD/dinas, Food Court, BUMN/BUMD/Swasta/Perbankan, pedagang nusantara ukuran stand 5x5 meter dan ukuran stand 3x3 meter.

“Keseluruhan, total peserta yang mengikuti Lampung Selatan Fair ini sebanyak 550 stand. Target kita, omset pada Lampung Selatan Fair tahun ini Rp. miliar,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaganaan Pemkab Lamsel ini.

Berdasarkan pemantauan, pembukaan Lampung Selatan Fair turut dihadiri penyanyi muda berbakat Fatin Shidqia Lubis.

Tampil membawakan 8 lagu kebanggannya, penyanyi berhijab jebolan X-Faktor Indonesia itu, mampu menghidupkan suasana dan memukau ribuan pengunjung yang hadir pada acara pembukaan LSF tersebut. (Dirsah/**)

8

Rabu, 1 Agustus 2018

PAN ... kemarin, ya. Ini kan untuk komitmen pemberantasan korupsi. Semua yang berurusan sama KPK dan tindakan kriminal nanti akan dapat sanksi dari parpol,” ujar Faldo kepada wartawan, Selasa (31/7).

Sebagai gantinya, PAN menunjuk mantan Bupati Lampung Timur Irfan Nuranda Djafar sebagai Plt Ketua DPW Lampung. Menurut Faldo, penunjukan Irfan Nuranda sebagai Plt Ketua DPW Lampung telah sesuai dengan mekanisme partai.

“Penunjukkan Plt juga diperlukan untuk proses perbaikan daftar calon le gislatif sementara, sesuai dengan ketentuan dari KPU. Zainudin yang jelas tidak lagi di Ketua DPW Lampung," jelasnya.

Faldo mengatakan PAN mendukung dan percaya

Dari Hal 1

pada KPK dalam menangani kasus yang menjerat Bupati Lampung Selatan tersebut.

"Kami percaya KPK akan bekerja secara professional untuk menuntaskan kasus Pak Zainudin Hasan," ucap Faldo.

Penunjukkan Irfan Nuranda ini sekaligus mengonfirmasi kabar pemberhentian Zainudin Hasan dari PAN seperti yang sempat dilontarkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Jumat (25/7) lalu.

Sebelumnya, Wasekjen PAN Ibnu Mahmud Bilalluddin meminta Zainudin Hasan kooperatif menjalani proses di KPK. Pencopotan Ketua DPW PAN Lampung itu disebut merupakan pilihan terakhir. “Semuanya sudah tahu, meminta agar Pak Zainudin Hasan agar kooperatif kepada KPK dengan proses hukum," kata Ibnu, belum lama ini. Ia kemudian me-

Pansus ...

8) mendatang. Baik Barlian maupun Lee ditekankan untuk hadir dalam hearing tersebut.

Anggota Pansus Money Politics, Bambang Suryadi mengatakan, pihaknya tengah mempelajari UndangUndang terkait pemanggilan paksa. Pasalnya persoalan itu masuk dalam ranah poliik dan hukum. “Kita sedang membahas perubahan tatibnya, jika tatibnya memperbolehkan pemanggilan paksa ya kita hadirkan paksa,” kata Bambang.

Ia menyayangkan sikap Purwati Lee yang tidak pernah pro aktif memenuhi pemanggilan hearing dengan Pansus Money Politics. Selaku warga negara, Bos PT SGC itu harusnya mengikuti peraturan yang berlaku. “Dia kan warga negara Indonesia, punya usaha di Lampung. Harusnya dia ini proaktif atas pemanggilan ini. Jangan sampai pantus menjustice bahwa benar fakta yang beredar di tengah masyarakat ada politik uang selama Pilgub Lampung,” kata dia.

Untuk itu, ia mengingatkan jangan sampai ketidakhadiran Purwati Lee menghambat kinerja pansus yang sudah bekerja selama ini. “Program kerja Pansus sudah direncakanan oleh seluruh anggota. Jangan sampai Pansus merekomendasikan hal yang tidak melalui klarifikasi, sehingga menimbulkan justifikasi terhadapnya. Jika ada aturan pemanggilan paksa,

nuturkan partainya akan memberikan bantuan hukum kepada Zainudin. Pasalnya, kata Ibnu, bantuan hukum tersebut merupakan kebijakan partai.

Untuk diketahui, Zainudin terkena OTT KPK pada Kamis (26/7) malam. Dalam OTT itu, diamankan uang tunai sebesar Rp 700 juta. Dalam kasus ini, Zainudin diduga mendapatkan imbalan berupa fee proyek sebesar 1017 persen di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, anggota DPRD Lampung Agus Bhakti, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan Anjar Asmara, dan pihak swasta Gilang Ramadan dari CV 9 Naga. (Dtk) Dari Hal 1

kita akan lakukan itu, kita minta bantuan dari beberapa pihak agar tugas Pansus selesai dan ada hasil,” tandasnya.

Diminta tanggapannya, Pengamat Hukum dari Unila Eddy Rifai mengatakan bahwa dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pasal 333 ayat 3 menyebut DPRD Provinsi dapat memanggil paksa para saksi ketika beberapa kali mangkir dari panggilan, dengan bantuan polisi.

“Ini diperjelas dengan UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 117 ayat 3 bahwa dalam aturannya, pejabat pemprov atau warga masyarakat daerah provinsi mangkir dari tiga kali panggilan berturut turut, maka DPRD dapat melakukan panggilan paksa," jelasnya.

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila ini mengatakan, Pansus Money Politics melihat bukti-bukti yang telah beredar luas, jika sepanjang yang bersangkutan (Barlian Mansyur) tak membantah maka ber d asarkan istilah hukum itu adalah Pacta Sunt Servanda, atau fakta yang tak perlu lagi dibuktikan.

“Kecuali yang bersangkutan membantah misalkan ada berita kemudian dia memberikan hak jawab dengan melaporkan kepada dewan pers dan menjadi sengketa itu memang diragukan kebenarannya. Tetapi kalau tidak

Tok! ... kerjasama dengan Polda Lampung. Berdasarkan catatan Kupas Tuntas, ada sebanyak 11 anggota jarigan JAD yang ditangkap dari berbagai daerah, mulai dari Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran dan Pringsewu.

Hakim menilai JAD bertanggungjawab atas serangkaian teror yang terjadi. Sebut saja, teror bom Thamrin di Jakarta Pusat, kampung melayu di Jakarta Timur, serta Gereja Ouikumene Samarinda di Kalimantan Timur. Hingga terbaru serangan di Mako Brimob dan aksi bom bunuh diri di Surabaya. “Menetapkan dan membekukan organisasi JAD yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State in lraq and Syria) atau DAESH (Al-Dawla Ill-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and levant) atau IS (Islamic State) dan menyatakan sebagai korporasi yang terlarang," ujar Hakim Ketua, Aris Bawono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7).

Dalam keputusan tersebut, Hakim juga menyatakan JAD pimpinan Zainal Anshori alias Abu Fahry ini dijatuhi pidana denda sebesar Rp5 juta kepada organisasi militan

SAMBUNGAN

ada bantahan, Pansus memanggil mereka untuk klarifikasi mereka tak jawab berarti benar apa adanya," ucap Tenaga Ahli Pansus DPRD Lampung ini.

Di bagian lain, Tenaga Ahli Pansus lainnya, Ari Darmastuti meng ung kapkan rasa terima kasihnya kepada pers bahwa telah membuka adanya tindak pidana yang dilakukan pasangan calon Pilkada kemarin. Dikatakannya, pada saat lembaga-lembaga tak berjalan maka masyarakat berhak tahu dari media, karena media adalah satusatunya lembaga yang dianggap memiliki kredib ilitas demokrasi seperti pers yang bebas. “Kita beruntung mendapatkan berita terkait tersebarnya video pengakuan Barlian Man syur, karena kalau tak ada berita kita tak tahu apa yang terjadi di belakang.

Karena kalau kita bicara dengan penyelenggara atau peserta kita tak dapat berita itu," ujarnya.

Menurut dia, pers bebas adalah salah satu pilar demokrasi yang terpenting, karena pers dapat menjamin arus informasi sampai ke masyarakat, dan masyarakat berhak tahu terhadap peristiwa politik itu.

Sementara itu, Nyonya Lee maupun Barlian Mansyur, meski sudah berusaha dihubungi, belum berhasil dikonfirmasi wartawan. (Erik) Dari Hal 1

yang mendukung khilafah dan ISIS dipimpin Abu Bakar Al Baghdadi tersebut. Putusan tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membubarkan JAD. Majelis hakim menyatakan, JAD telah melanggar Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat 2 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Majelis hakim menilai JAD merupakan korporasi yang telah melakukan tindak pidana terorisme.

Menanggapi hasil persidangan itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Suntana menyatakan dukungan atas putusan pengadilan terhadap pembubaran JAD. Polda menunggu perintah atau arahan dari Mabes Polri terkait pembersihan organisasi terlarang ini.

“Setiap putusan yang dibuat di Pengadilan itu adalah yurisprudensi bagi kita. Tentu Mabes Polri dan jajaran akan membahas itu dengan mem-

berikan arahan lebih jelas.

Tapi pada prinsipnya, kita sepakat bahwa JAD itu harus dibubarkan," ujar Kapolda.

Akan halnya Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Murbani Budi Pitono, ia mengatakan kesiapan diri untuk menerima arahan dari pimpinan. “Kalau Polres melaksanakan. Nanti tentu kita akan menunggu petunjuk dari mabes Polri dan Mapolda. Karena pada dasarnya, kita (Polresta) adalah satuan pelaksana pimpinan," timpalnya.

Sejak peristiwa bom di Kota Surabaya, 13 Mei lalu sudah ada sebanyak 11 orang jaringan JAD yang ditangkap di Lampung. Yaitu 3 orang warga Pekon Waringin Sari Barat, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, dua orang warga Way Huwi Lampung Selatan, 1 orang warga Natas Lampung Selatan dan satu warga Bandar Lampung.

Kemudian di Pesawaran totalnya ada 4 orang yang ditangkap, yaitu 2 warga Kurungan Nyawa dan 2 lagi warga Kecamatan Way Ratai. Beberapa orang sudah ditetapkan tersangka, tetapi ada juga yang dipulangkan karena tidak terbukti melakukan tindakan terorisme.(Kardo)

Polisi di Buton Tewas Tertembak Atasannya Sendiri Buton (Kupas Tuntas) INSIDEN peluru nyasar kembali terjadi. Seorang polisi di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, mengembuskan napas terakhir usai diduga tertembak peluru nyasar dari Kapolsek Sampuabalo berpangkat inspektur polisi satu (Iptu) berinisial SU. Sang polisi terkena peluru nyasar saat melerai tawuran pelajar di SMAN 2 Siotapina, Jalan Poros Lasalimu, Desa Gunung Jaya, Kecamatan Siotapina, Buton, Sulawesi Tenggara.

Korban adalah Brigadir Polisi Sanusi, anggota Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Sektor (Polsek) Sampuabalo. Korban mengalami luka tembak di bagian belakang kepala. Saat itu, menurut Kapolres Baubau AKBP Andi Herman, kapolsek terjatuh saat mengeluarkan tembakan peringatan ke arah atas.

Sebab, posisi mereka berupaya melerai saat berada di tengah ratusan pelajar dan warga yang terlibat tawuran.

"Setelah bangun dari jatuhnya, dia sudah melihat anggotanya di depan dalam posisi jongkok dan berdarah kepalanya," ucap Kapolres Buton, AKBP Andi Herman, Selasa (31/7).

Andi menjelaskan, lima personel polsek mengamankan tawuran yang dipicu luka lama itu. Dari data sementara, saat itu ada dua polisi yang memegang senjata.

Keduanya adalah Iptu SU dan Brigadir Polisi Kepala (Bripka) Rusli Dwianti. Iptu SU memegang senjata api jenis revolver, sedangkan Bripka Rusli menggunakan senjata api jenis V2 Sabhara.

Dari sejumlah saksi mata, senjata Kapolsek berisi enam butir peluru. Sementara, senjata V2 Sabhara belum diketahui jumlah pelurunya. Korban Brigadir Polisi Sanusi, menurut sejumlah saksi mengisi peluru di senjata V2 Sabhara. “Untuk

Ridho ... ada perdebatan,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Kuasa Hukum RidhoBachtiar, Ahmad Handoko. pihaknya mengaku sudah mendengarkan jawaban dari pihak termohon. Pada sidang itu, pihak termohon tetap menitik beratkan dengan pasal 158 itu, dimana soal syarat 1 persen minimal perbedaan suara dan tidak boleh melebihi, sehingga tidak memungkinkan dalam gugatan ke MK. “Tadi forumnya tanya jawab dan kami menunggu putusan MK. Selanjutnya putusan dismisal, belum ada info sih tanggalnya, katanya diinfokan kemudian oleh MK," ungkapnya.

Handoko menerangkan dalam perkara ini, untuk pintu masuk memang diperlukan pasal 158. Diloloskan atau tidak itu bergantung dengan keputusan majelis. Menurut dia, jika seluruh permohonan di MK ini hanya berpatokan pada pasal 158, maka dipastikan tidak bisa lolos semua.

“Yang kita lihat hanya sebatas 158, ya kita gugur, makanya kita tunggu dulu.

Tapi kalau terkait pilkada kita meminta MK tak hanya lihat minimal syarat namun terkait signifikansi pemilihan suara.

Misalnya paslon menang kenapa gitu," kata dia.

Terpisah, Kuasa hukum Paslon 3, Arinal Djunaidi – Chusnunia, Andi Syafrani

Dari Hal 1

menilai, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memutus permohonan pemohon (paslon Ridho-Bachtiar dan HermanSutono) karena dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tidak terkait dengan kewenangan MK. “Tapi merupakan kewenangan Bawaslu dan KPU Provinsi Lampung, dan semuanya telah diperiksa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tidak ada satupun dalil yang diajukan oleh pemohon terkait dengan hasil akhir perolehan suara atau setidaknya sesuai dengan perolehan suara pemohon baik di level TPS maupun dalam perhitungan suara di setiap tingkat hingga ke provinsi," ungkapnya.

Andi juga menerangkan, Paslon Herman HN-Sutono selaku pemohon tidak memiliki legal standing karena selisih perolehan suara Herman-Sutono dengan pihak terkait (Arinal-Nunik) sebesar 493.860 suara, lebih besar daripada ambang batas selisih suara yang dibolehkan oleh peraturan perundangundangan, yakni maksimal 1 persen jumlah total suara sah yakni 40.993.

“Paslon Ridho-Bachtiar juga tidak memiliki legal standing karena selisih perolehan suara 504.840 suara

Mantan ... naan, bahkan gangguan pada jantung.

Faris tidak bisa menelan makanan ataupun minuman, ia hanya bisa menjilatnya.

Hal ini membuat berat badan Faris hanya berkisar 10 kg, jauh di bawah berat badan anak usia 2,5 tahun pada umumnya.

Selasa (31/7), Winarni mengisahkan, Faris pernah menjalani 2 kali operasi, yakni saat bayi dan ketika berusia 20 hari. Operasi selanjutnya akan dilakukan menunggu berat badannya mencapai 13 kg. Saat ini, Winarni telah membeli selang silikon seharga Rp 1-1,5 juta untuk dipasangkan pada Faris sebagai jalan masuk makanan dan minuman. Selang itu harus diganti setiap 3 minggu sekali. “Kami pakai uang pribadi, karena pengennya yang segera bisa cepat. Kalau BPJS harus tunggu," ujar Winarni.

Ia membelinya dengan dana pribadi karena ketika mengajukan BPJS, pelayanan yang diterima lambat. Saat ini Winarni bekerja sebagai karyawan di PT POS cabang

jarak kapolsek dari anggota saat terjadinya peluru salah sasaran itu, kami belum ketahui. Masih sementara akan diselidiki oleh Propam Polda Sultra," ujar Kapolres Baubau.

Adapun tawuran antarpelajar yang pecah di SMAN 2 Siotapina, Desa Gunung Jaya, Kecamatan Pasarwajo, adalah lanjutan perkelahian massal siswa sehari sebelumnya. Pada tawuran hari kedua, tak hanya pelajar yang ikut serta, tapi juga melibatkan warga dua desa di sekitar sekolah. Kedua desa ini adalah Gunung Jaya dan Sampuabalo. Sekitar 100 orang lebih warga dan pelajar terlibat dalam tawuran yang diamankan hanya oleh lima personel polsek setempat.

“Masalah ini, sebenarnya masalah desa. Hanya, dibawabawa ke sekolah. Dari dulu, warga dua desa sering berkelahi karena alasan sepele," ujar Syahrin, salah seorang warga di sekitar tempat kejadian perkara atau TKP. (Lp6)

lebih besar daripada ambang batas selisih suara yang dibolehkan, yakni maksimal 1 persen jumlah total suara sah yakni 40.993," bebernya.

Andi juga menerangkan dalil-dalil pemohon (paslon 1 dan 2) dalam pokok perkara adalah dalil-dalil yang telah diajukan, disidang, dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Lampung, dan saat ini sedang diajukan keberatan oleh pemohon sendiri ke Bawaslu RI. Oleh karenanya beralasan secara hukum bagi MK untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.

Bahkan Andi juga menegaskan dalil-dalil tentang money politic juga telah diperiksa dan diputus Bawaslu Lampung dan dalam proses keberatan di Bawaslu RI. Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Nanang Trenggono menggungkap dalam sidang tersebut pihaknya menyampaikan apa yang terjadi di dalam proses Pilgub lalu. Dalam proses tersebut, ia mengatakan tidak ada masalah dalam pemungutan suara.

“Jawaban kami bahwa selama proses pemungutan suara di 15.006 TPS tidak ada insiden apa-apa, artinya berjalan lancar. Kemudian perhitungan suara di 228 kecamatan secara estafet juga lancar," ungkapnya. (Sule)

Dari Hal 1

Kabupaten Pringsewu, Lampung, demikian pula suaminya. Penghasilan yang dimiliki saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Faris, dan dua anaknya yang lain.

"Ya tidak cukup, kami sudah jual-jual apa yang kami punya, terakhir kami rencana mau jual rumah, tapi belum.

Sudah pinjam-pinjam ke saudara juga," ujar Winarni lagi.

Sebelumnya, ia pernah menerima bantuan dari PT POS dan Persatuan Angkat Beban, Binaraga, dan Besi Seluruh Indonesia (PABBSI).

Akan tetapi, belum bisa menutupi kebutuhan pengobatan yang mencapai Rp 300 juta.

Namun saat ini Kemenpora sudah menyatakan siap membantu pembiayaan perobatan putra Winarni. Ia pun mengaku sudah dihubungi pihak Kemenpora.

“Iya sudah dihubungi dan ada juga yang datang ke rumah. Saya berharap realisasi bantuan ini benar adanya sehingga proses penyembuhan putra saya berjalan lancar dan tak terkendala biaya lagi,” harapnya.

Kemenpora, melalui Se-

kretaris Menpora Gatot S. Dewa Broto, mengetahui persoalan itu lewat media sosial.

Mereka pun siap turun tangan. “Kami tahu dari media sosial dan saat ini kami sedang koordinasi internal terhadap dua hal. Pertama, kami perintahkan kepala PP ITKON untuk membantu aspek medis, bilamana perlu untuk bantuan tidak lanjut. Itu kan masalah special treatment dan kami anggap ini masalah urgent," kata Gatot di Kantor Kemenpora.

“Kemudian masalah apresiasi dalam bentuk lain, karena Winarni merupakan bagian dari the legend, kami sedang mencari prosedurnya karena ini ada di Deputi III. Setelah dapat kami bisa laporkan kepada bapak Menteri untuk ditindaklanjuti," ucap dia.

Kemenpora, lanjutnya, juga sudah berkoordinasi dengan Direktur BPJS, Fachmi Idris, untuk membantu percepatan penggunaan akses BPJS-nya.“Hanya kami membutuhkan data untuk segera dilakukan percepatan," dia menambahkan. (Kps/Dtk)

Rabu, 1 Agustus 2018

IKLAN FURNITURE CV. RAFI JAYA FURNITURE, spesialis kitchen set menyediakan pembuatan kamar set, ruang tamu, atau ruang keluarga, butik dll. harga mulai dari 1,2 jt permeter Hubungi : 081274665305 / 0811 7966609

KOLAM CV. LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

JUAL BELI MOBIL MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, PestaBonataon, DalamdanLuarKota.Hubunginsegera: 085216105475. Drs. Edison E. Sinurat.

PENGISIAN RACUN API CVCAHAYAABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub.085107520099/081278001238 SEWA TEMPAT ACARA BAGASRAYALAMPUNGmenyewakan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/Nasional, b. Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/ Khitanan,d.Seminar/Reuni/LokaKarya, e.PerayaanHariRaya,f.Danacara–acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223,3541919.Fax0721785229.Untukinfo lengkaphub.LimSriyani081279165253

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman. Hub. 0853 8456 5777.Jln.P.AntasariNo.171B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A,BumiWaras,Telukbetung.Telp:(0721) 5605056,HP:081321214893.

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!!

Syarat lengkap langsung Cair!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2.

Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek.

3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha).

0721 5613282.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

HOTEL HOTEL LUSY Jln.DiponegoroNomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020 HOTEL GRIYA GATSU 63. 250 rb / malam dan juga terima kost bulanan. AC/Non AC. Jl Gatot Subroto No.63 Pahoman. Depan RM Mbok Wito . Tlp 0721 5600134

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. Abadi Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

9

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

10

Rabu, 1 Agustus 2018

Tasya Kamila

SELEBRITI

Jelang Pernikahan, Tasya Kamila Sibuk Kerja Pada 5 Agustus mendatang, artis cantik Tasya Kamila akan memasuki babak baru dalam hidupnya. Pelantun lagu Libur Telah Tiba itu akan resmi dipersunting oleh seorang pria bernama Randi Bachtiar.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - TINGGAL menghitung hari menjelang pernikahannya, aktris pemeran Rika dalam film Rumah Kentang ini ternyata masih disibukkan dengan pekerjaannya. Setelah ditelusuri melalui akun Instagram pribadinya, Tasya rupanya kini tengah berada di Kota Surabaya untuk mengisi sebuah acara.

Melalui unggahan di Insta Storiesnya, dara kelahiran Jakarta, 22 November 25 tahun silam ini membagikan sebuah video ketika dirinya baru saja sampai di kamar hotel. Meskipun menjelang hari pernikahan dirinya masih harus bekerja, namun nampaknya Tasya tetap menikmati itu.

“H-sekian masih kerja tapi senang dikasih bouquet. Sampai di Surabaya dapat gift. Terima kasih,” ujar Tasya dalam unggahan di Insta Stories, Senin (30/7).

Sesaat sebelum pekerjaannya di mulai, Tasya pun kembali mengunggah video di Insta Storiesnya. Dalam video tersebut, Tasya terlihat cantik dengan mengenakan pakaian berwarna merah muda dan polesan make-up yang tidak terlalu tebal.

“Sudah sampai di acara dan disambut bouquet, terma kasih ya,” ujar wanita pemilik lesung pipi ini.

Seperti diketahui, tinggal beberapa

Jadi Alien di Film Terbaru, IndroWarkop Dirias 3 Jam KUPAS TUNTAS JAKARTA - INDRO Warkop merilis trailer perdana film terbarunya, Gila Lu Ndro, pada Senin, 30 Juli 2018, melalui akun YouTube resmi Falcon Pictures. Dalam film ini, Indro berperan sebagai makhluk luar angkasa atau alien yang sedang mengunjungi planet bumi.

Film yang akan tayang di bioskop pada 13 September 2018 ini menjadi spin off film Warkop DKI Reborn, yang tayang pada 2016 dan 2017 lalu. Untuk menyempurnakan perannya tersebut, pria berusia 60 tahun itu harus rela didandani selama tiga jam.

“Ketika syuting, saya harus datang lebih awal karena makeup-nya memakan waktu

selama tiga jam dan harus tetap dingin. Kalau selesai syuting, saya harus langsung kena AC. Kalau enggak, kepanasan nanti,” kata Indro saat ditemui dalam konferensi pers peluncuran trailer dan poster film di Planetarium, Jakarta, Senin, (31/8).

Sosok alien yang diperankan Indro bernama Al. Ia memiliki tubuh besar, telinga panjang, dan seluruh kulitnya berwarna oranye.

Tidak seperti film-film sebelumnya, dalam film Gila Lu Ndro, Indro akan berperan sebagai pemeran utama bersama Tora Sudiro. Tora akan berperan sebagai Indro.

Ia meneruskan karakternya yang sudah terbentuk dalam film Warkop DKI Reborn:

Jangkrik Boss bagian 1 dan 2.

Selain dibintangi Indro Warkop dan Tora, film ini akan dimainkan Mieke Amalia serta belasan komika, seperti Aci Resti, Arafah, dan Indra Jegel.

Aktor Tora Sudiro dibayang-bayangi rasa ketakutan selama syuting film Gila Lu Ndro!. Hal tersebut dikarenakan kondisi lawan mainnya yakni Indro Warkop.

"Saya penuh ketakutan, jadi sering salah pas take, kasihan lihat Om Indro, dandanannya begitu," kata Tora Sudiro.

Suami Mieke Amalia itu merasa takut salah lantaran kondisi Indro Warkop yang memakai full make-up.

Selama syuting dia merasa kasihan dengan Indro yang menahan panas karena

dandanan menjadi alien.

"Dandanan Om Indro jadi alien itu panas banget, dia harus make-up sampai 3 jam.

Kan kasihan kalau gue salahsalah terus, tapi itu yang justru bikin gue kadang salah," jelasnya.

Beruntung profesionalisme Tora Sudiro dan Indro bisa menyelesaikan masalah tersebut. Mereka bisa merampungkan syuting selama 25 hari. Tora memerankan tokoh bernama Indro, sama seperti peran dalam Warkop DKI Reborn. Sementara Indro menjadi alien bernama Al. "Syutingnya seru.

Selain sama Indro, gue juga senang bisa main film sama Mieke, Adhiyat, dan komika lainnya," ucap Tora. (Jpnn)

hari lagi, Tasya Kamila akan meninggalkan status lajangnya dan resmi menjadi istri dari Randi Bachtiar. Hari pernikahan tersebut akan menjadi momen spesial bagi Tasya dan pasangan.

Beberapa waktu yang lalu, dalam program Hotman Paris Show, Tasya sempat membocorkan sedikit rencana pernikahannya. Secara singkat, ia buka suara terkait waktu penyelenggaraan pernikahannya yang akan dilaksanakan Agustus mendatang.

Selain itu, Tasya juga buka suara terkait mas kawin yang akan diberikan oleh Randi. Meskipun tak menyebut nominal, namun Tasya mengatakan jika mas kawin tersebut berbentuk dolar.

Sebelumnya, Tasya Kamila dan Randi Bachtiar telah menyelenggarakan acara tunangan pada 1 Juli yang lalu. Momen bahagia tersebut diunggah Tasya melalui akun Instagram pribadinya. (Kps)

Angel Karamoy Terjun ke Politik JAKARTA - ARTIS peran Angel Karamoy mantap memilih PDI Perjuangan sebagai kendaraan politiknya di Pemilihan Legislatif 2019. Menurut Angel, keputusannya masuk ke dunia politik itu karena terinspirasi mantan mertuanya. "Kalau tertarik sebenarnya dari dulu.

Karena kan saya punya background mantan mertua saya kan juga terjun dalam partai. Jadi keluarganya memang beliau pendiri partai, jadi sedikit banyak saya tau tentang politik," kata Angel saat ditemui di DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/7).

Sebagai informasi, Angel pernah menikah dengan Steve Rumangkang, putra politisi asal Sulawesi Utara Vence Rumangkang.

Selain itu, Angel juga merasa bahwa inilah saatnya untuk ia turut berperan mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin. "Buat saya, saya terjun ke dunia politik memang sekarang saatnya dan karena ada tawaran. Dan tawaran itu sebagai kesempatan saya," paparnya. Angel berpendapat, statusnya sebagai selebritas di dunia hiburan seharusnya tidak menjadi masalah. "Jadi sebenarnya gini, setiap warga negara berhak untuk bisa menjadi untuk berpolitik.

Karena hal simple ya, yang saya ketahui politik itu kan sebenarnya bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari," paparnya. (Kps)

Dari Hal 1

@teh_yuyun93 @kupas_lampung seumur saya pernah sekali ke kantor gedung pembuaatan e-ktp awalnya saya mau ganti e-ktp, karena e-ktp saya kecamatannya Sukabumi dan status masih belim kawin, jadi maksut hati mau buat yg baru dengan status sudah kawin dan kecamatan Kedamaian , sudah ngantri 2 jam lebih, dan akhirnya nomer saya dipanggil, saya maju dan saya bilang “saya mau ganti,” setelah diperiksa no ktp sama no kk saya gak sama, dan saya sudah ke gedung sebelah/putih, saya kesana dan antri lagi giliran saya, saya ajukan pengaduan bahwa no kk dan ktp saya tdk sama, saya suruh menunggu dan dateng di hari kamis, waktu itu saya berangkat hari jumat, setelah kamis datang saya kesana, dan smpai di sana bilang petugas blm jadi alasan yan ngerjainnya ke jakarta, suruh dateng lagi hari senin, setelah senin saya kesana dan akhirnya saya dpt kk dan ktp saya tpi blm di rubah baru di tandain doang atau di conteng, dan saya suruh ke lantai 2 ketemu ibu. Saya kesana dan saya suruh menunggu lagi dan kamis saya suruh balik lagi, hemb bisa bayangin hanya ganti 1 angka saya karena di e-ktp saya 2025 di kk 2825 hanya ganti angka 8 menjadi 0 saja bisa 4x bolak-balik, saya orang banyak kerjaan terbuang sia-sia hanya untuk mengganti angka 1 saja, buat apa banyak pegawai kalo saja pekerjaan tdk sesuai perjanjian terimaksih.

@nininggunawan Kerjanya sangat lamban, petugasnya juga kurang ramah. Wajar kalo sampe Walikotanya turun tangan.

@mekos_16 Saya sudah berkali-kali ngurus KK dan KTP, sampai akte kelahiran. Cuma ganti alamat pada KK pun sangat lama jadinya.

@bambangoke Di gedung satu atap kota Bandarlampung sudah baik.

Saran kalau mau ngurus dateng pagi-pagi biar ga antri panjang.

@don_eem_alim Sangat-sangat lamban, Gw buat E-Ktp dari bulan 0708-2016 bulak-balik 13 kali eh jadinya 26-07-2018 parah terus kurang ramah sikap pelayanannya.

@bramalaztha Penyap. Gak ada ac. Panas-panas. Pas sampe sana suruh nunggul lagi 3 bulan. Kesana lagi suruh nunggu lagi 2 bulan. Kesana lagi suruh nunggu lagi. Kan kaya Ta*k.

D

inilai lamban, Walikota Bandar Lampung Herman HN langsung turun tangan dalam pembagian KTP El kepada warga. Menurut kalian gimana sih pelayanan EKTP di Gedung Satu Atap?

Demikian pertayaan yang kami sampaikan kepada warganet pengguna Instagram melalui akun sosial media @kupas_lampung, pada Selasa (30/7). Berikut beberapa komentar yang dapat kami tampilkan.

@febrina1983 Lambat banget, saya buat dari 2016 sampe sekarang gak tau udah jadi apa belum, saya jadi males mau nanya lagi karena selalu disuruh bolak-balik.

@m_ashkahfi Waaah parah lemot lelet dan pelayanannya buruk untung saya sabar kalo gak sudah berantem sama petugas-petugasnya.

@putrinvtsr Aku bikin e-KTP cepet tuh ga ada masalah di Pringsewu

@rosarianti31 Datang Pagi-pagi. Jangan lupa bawa persyaratan lengkap, kalo ada masalah bisa lapor keloket pengaduan, dan kalo mau ngambil bawa bukti pengambilan.

@wiwindarwin27 Harus nunggu berbulan2 setelah perekaman sampai diterima KTP IE, ada orang yg perekaman hari itu bisa langsung jadi hari itu juga, dan itu bukan perbaikan tapi buat baru, malah katanya diantar kerumah, setelah dikonfirmasi karena ybs punya koneksi didalam.

@eboy.edy Petugasnya kurang ramah, saya udah 3 tahun belum jadi-jadi, mungkin saya buat yang gratisan, tapi kalo temen2 yang buatnya pake duit udah pada jadi kok.

@devioktriyanti Allhamdulilah dari tahun 2016 tak kunjung jadi. Setiap kesana diganti kertas pengambilannya jadi capek sendiri.

Rabu, 1 Agustus 2018

EKONOMI

11

Mulai Hari Ini, Truk Over Kapasitas Akan Dibongkar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tegas memberikan sanksi bongkar muatan bagi para pemilik truk overdimensi dan overloading alias obesitas pada 1 Agustus 2018.

Jakarta (Kupas Tuntas) DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi akan menindak truk yang muatannya melebihi 100% dari ketentuan yang berlaku. Muatan truk yang

obesitas akan dibongkar dan diturunkan dari truk.

"Nantinya muatan truktruk tersebut akan diturunkan di 3 lokasipilot project Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau Jembatan Timbang," kata dia di Kementerian Perhubungan, Selasa (31/7/2018).

Tiga jembatan timbang yang akan menjadi pilot projek di antaranya, Balonggandu yang biasanya digunakan oleh jalur truk dari Indramayu ke Jakarta. Lokasi yang kedua yaitu jembatan timbang Losarang yang biasanya menjadi jalur truk Jawa Timur, Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Lakasi ketiga yaitu Widang yang biasa dipakai

truk untuk jalur menuju ke Jawa Timur ke Surabaya.

“Baru tiga jembatan timbang itu yang akan menjadi pilot project. Nantinya pada September 2018 akan ada 43 jembatan timbang lainnya," kata dia.

Ia menjelaskan, hasil evaluasi selama 3 bulan dari 7 jembatan timbang, ternyata dari 100 kendaraan truk yang lewat, 75 itu melakukan pelanggaran overload.

"Dari 75 kendaraan yang overload tersebut, 25% diantaranya melakukan pelanggaran sampai dengan 100%. Misal truk itu daya angkutnya 50 ton, dia mengangkut sampai dengan 100 ton," ujar dia. (Dtc)

 Restrukturisasi dan Memperbaiki Kinerja

Garuda Hapus 11 Rute Penerbangan Jakarta (Kupas Tuntas) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memangkas beberapa rute penerbangan. Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N Mansury mengatakan pada semester satu ini, Garuda memutuskan untuk menghapus 11 rute penerbangan.

Dia mengungkapkan pengurangan jumlah rute penerbangan tersebut dilakukan untuk memperbaiki kinerja Garuda. "Tentunya kita harus melakukan restrukturisasi dan juga perbaikan daripada kinerja kita sendiri

ya," kata pahala di Kantor Garuda Indonesia Kebon Sirih, Jakarta, Senin (30/7).

Dari pengurangan 11 rute tersebut, Pahala mengatakan akan terus melihat bagaimana dampak terhadap kinerja perusahaan. Jika berdampak baik, Pahala mengharapkan tidak ada pengurangan jumlah rute lagi untuk selanjutnya.

Meskipun mengurangi 11 rute, Pahala megatakan ada penambahan penerbangan di satu daerah. "Kita kembangkan lagi rute tambahan di sana. Jadi itu mungkin beberapa hal yang kita bisa," ujar Pahala.

Dia menilai, pemangkasan rute tersebut akan berdampak positif pada pendapatan

Garuda Indonesia. Salah satunya dengan merestrukturisasi rute hingga memungkinkan kondisi operasional membaik sampai 60 persen.

Meskipun begitu, Pahala masih enggan menyebutkan rute mana saja yang dikurangi. "Itu (detil rute yang dipangkas) tidak bisa kita sampaikan. Ada yang domestik ada yang juga internasional," tutur Pahala.

Pada semester satu 2018, Garuda Indonesia berhasil menurunkan kerugian hingga 58,55 persen. Garuda mencatat rugi bersih pada semester satu 2018 sebesar 116,857 juta dolar AS dari tahun lalu 281,923 dolar AS. (Rpk)

Foto : Ist

BERI ARAHAN - MENTERI Desa PDTT Eko Putro Sandjojo ketika rapat persiapan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa PDTT, Pemda, dan mitra usaha dalam rangka pengembangan Prukades di Balai Makarti Muktitama, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Menteri Desa Ajak Pengusaha Manfaatkan Peluang Prukades Jakarta (Kupas Tuntas) MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menekankan pentingnya inovasi dan selalu responsif dalam menangkap peluang di era revolusi industri 4.0. Dia pun mengajak para penguasa untuk masuk di peluangpeluang model Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).

"Seperti halnya ini, Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU) juga pasti bisa menghadapi perubahan asal punya bisnis model yang jelas. Saya ajak GPPU untuk masuk di peluang Prukades juga," ujar Eko, Senin (30/7).

Eko melanjutkan, bisnis model Prukades ini bisa men-

ciptakan tenaga kerja di desa.

Dia mengasumsikan jika angkatan kerja di desa bisa menghasilkan Rp 2 juta saja, maka dalam satu bulan akan ada perputaran finansial mencapai Rp 2 Triliun. Jika Rp 1.000 Triliun dalam satu bulan, maka akan tercipta Rp 12 ribu triliun dalam satu tahun.

"Silakan GPPU kalau masuk, buat model kemitraan, bikin rumah potong, bikin desa wisata yang menawarkan makan ayam. Kerjasama juga dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk bikin kafe-kafe di tengah sawah seperti di Pujon Kidul.

Bikin desa wisata dengan menu makan ayam, wisata ayam dan sebagainya yang akan meningkatkan konsumsi ayam. Manfaatkan kesempatan pembangunan di desa," ajak Eko. Sementara itu, Direktur

Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Sugiono mengatakan, GPPU adalah salah satu pejuang protein hewani Indonesia. Dia pun mengklaim bahwa saat ini kondisi perunggasan di Indonesia dalam kondisi sehat.

"Ekonomi akan turun kalau peternak hancur. Tidak apaapa harga mahal, pedagang untung, masyarakat beli, daripada harga murah dan tidak ada yang beli," ujar dia.

Ketua Umum GPPU Krissantono meyakinkan bahwa organisasi ini tidak mungkin menghadapi dan memikul beban sendiri. Sinergi dengan pemerintah diperlukan untuk menjawab segala tantangan yang ada.

"Kita perlu Pak Mendes karena peternak-peternak ada di desa. Siapa tahu ke depan ada kerjasama yang terjalin," kata Krissantono. (Rpk)

Bupati Agung Buka Diklat 137 CPNSD Lampura

BERSALAMAN - BUPATI Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP., M.H. saat bersalaman dengan para peserta Diklat Prajabatan CPNSD Golongan II dan III, di Gedung Diklat BKPSDM Kota Gajah Lampung Tengah, Selasa (31/7).

BUKA DIKLAT BUPATI Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP., M.H. ketika membuka Diklat Prajabatan CPNSD Golongan II dan III, di Gedung Diklat BKPSDM Kota Gajah Lampung Tengah, Selasa (31/7).

Foto: Ist

Sebanyak 137 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Daera (CPNSD) mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan untuk Golongan II dan III yang telah masuk di CPNSD dalam angkatan I sampai IV dari Formasi Dokter, Bidan PTT dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Lampung Utara.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) DIKLAT prajabatan itu langsung dibuka oleh Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara di Gedung Diklat BKPSDM Kota Gajah, Lampung Tengah, Selasa (31/7/2018).

Dalam sambutannya, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara mengatakan, dari 137 CPNSD tersebut terdiri dari dokter 5 orang, tenaga penyuluh pertanian 11 orang dan bidan PTT

sebanyak 121 orang.

"Pengangkatan CPNSD ini adalah pengangkatan khusus yang telah disetujui Kemenpan RI pada tahun 2016 dan 2017," kata Bupati Agung Ilmu Mangkunegara.

Menurutnya, dengan dilaksanakannya Diklat tersebut diharapkan akan mampu membentuk jati diri dan kemampuan untuk personil dalam melaksanakan tugas yang penuh dengan tanggungjawab.

Dijelaskannya, untuk golongan II dan III CPNSD Kabupaten Lampung Utara ang-

katan I dampai dengan IV sebanyak 137 orang.

"Dari 137 CPNSD ini terdiri dari 5 orangnya dokter, tenaga penyuluh pertanian 11 orang dan bidan PTT sebanyak 121 orang," jelas Bupati.

Ditambahkannya, untuk Diklat 137 orang CPNSD itu sengaja dilakukan di BKPSDM yang berada di Kota Gajah, Lampung Tengah. “Seorang murid harus tetap menimba ilmu untuk dimasa-masa mendatang,” ucapnya.

Selain itu, kegiatan Diklat jugaa berdasarkan Undangundang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan rekomendasi Badan Diklat Provinsi Lampung Nomor 809/273/11./2016.

Menurut dia, Diklat Prajabatan sangat penting karena ASN yang memiliki karakter sesuai dengan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 sehingga terwujudnya kepemerintahan

BERI SAMBUTAN - BUPATI Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP., M.H. saat memberikan sambutan dalam acata pembukaan Diklat Prajabatan CPNSD Golongan II dan III, di Gedung Diklat BKPSDM Kota Gajah Lampung Tengah, Selasa (31/7).

Agung Ilmu Mangkunegara Bupati Lampung Utara

yang baik (Goog Governance).

"Diklat prajabatan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang pemerintahan yang baik, budaya kerja organisasi, manejemen perkantoran, pelayanan prima dan etika organisasi yang baik dan benar, agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sebagai pelayan masyarakat," katanya. (Adv)

BERSALAMAN - BUPATI Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP., M.H. saat bersalaman dengan para peserta Diklat Prajabatan CPNSD Golongan II dan III, di Gedung Diklat BKPSDM Kota Gajah Lampung Tengah, Selasa (31/7).

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | RABU, 1 AGUSTUS 2018

Banyak Parpol Lakukan Pergantian Bacaleg Beberapa Partai Politik (Parpol) banyak mengganti nama Bakal Calon Legeslatif (Bacaleg) DPRD Provinsi Lampung.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PERGANTIAN Bacaleg seperti terjadi di Partai Amanat Nasional (PAN). DPW PAN Lampung terpaksa mencari pengganti Gilang Ramadan, Bacaleg yang semula

diusungnya di Dapil 3 DPRD Provinsi Lampung namun kandas karena kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Kamis (26/7) lalu bersama Agus Bhakti Nugroho, Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung, dan Ketua DPW PAN Lampung yang juga Bupati Lamsel Zainudin Hasan.

"Iya sudah disiapkan penggantinya, namanya Mad Indra. Dia pengurus DPW PAN Lampung," ungkapnya melalui telepon, Selasa (31/7).

Menurut Irfan pengganti sendiri memang telah disiapkan sebelumnya oleh DPW

PAN Lampung. Sebab, setiap pencalonan pasti telah disiapkan nama Caleg cadangan.

Sementara hingga kemarin sekitar pukul 19.00 WIB, Sekretariat KPU Lampung masih ramai didatangi Liasion Officer (LO) dan tim Parpol untuk menyerahkan perbaikan Caleg yang maju di DPRD Provinsi Lampung.

Di hari terakhir perbaikan berkas Bacaleg, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengganti 5 Bacaleg DPRD Provinsi Lampung.

Liaison Officer (LO) PDIP, Yulius Arief mengungkapkan, sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja dalam pengurusan administrasi memakan waktu yang lama, terutama bagi Caleg yang

dari daerah, apabila membuat SKCK dan pengadilan harus ke Bandar Lampung, karena pembuatan SKCK harus dari Polda, sedangakan Polres hanya memberikan rekomendasi.

"Lamanya proses kita itu, ada di masalah adminsitrasi setiap Bacaleg yang ada di daerah harus bolak balik ke Bandar Lampung ke Kabupaten, jadi memakan waktu," ungkapnya.

Yulius juga mengungkapkan, untuk penambahan tidak ada masih sesuai ketentuan sebanyak 82 Bacaleg, tetapi untuk pergantian, kurang lebih 5 orang yang di ganti.

"5 orang tersebut ada yang berasal dari kader dan dari luar kader,”ujarnya.

Ketua KPU Provinsi Lam-

pung, Nanang Trenggono menerangkan, keputusan ini sebenarnya terpaku pada pakta integritas dari setiap Paslon. Pihaknya mengungkapkan, sebaiknya pakta integritas itu dibangun tidak hanya oleh penyelenggara, tetapi harus dari Parpol juga.

Ditempat berbeda, Bacaleg Kabupaten Pesibar masih banyak yang belum melakukan perbaikan berkas.

Hal tersebut diungkapkan oleh Jefri selaku divisi teknis Komisi Pemilihan Umum Daerah Pesibar, Selasa, (31/7).

Dikatakan Jefri, Bacaleg yang sudah mendaftarkan diri sebanyak 295 orang. Namun untuk perbaikan berkas baru beberapa orang saja.

“Baru beberapa orang saja yang melakukan perbai-

kan berkas, dari partai Demokrat dan juga partai PPP. Sementara waktu untuk perbaikan berkas terakhir yakni pada hari ini sampai pukul 00.00 WIB” ujar Jefri.

Selanjutnya, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus akan dilakukan penelitian berkas. Dan akan disampaikan hasilnya pada tanggal 8 Agustus.

“Untuk berkas yang belum lengkap hari ini harus sudah beres, mulai tanggal 01 sampai 07 agustus kita akan melakukan penelitian. Yang kemudian hasilnya akan dilaporkan ke partai politik” paparnya.

Ditandaskan Jefri, setelah hasil penelitian dilaporkan ke partai politik, selanjutnya akan disampaikan Daftar Calon Sementara (DCS).(Sule/Nova)

Foto : Sule/Kupas Tuntas

PERBAIKI BERKAS-BEBERAPA Parpol di Lampung melalukan perbaikan berkas penggantian Bacaleg ke panitia penerima berkas, di KPU Provinsi Lampung, Selasa (31/7).

Sidang Gugatan Masuk Tahap Pembentukan Majelis Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PROSES gugatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sudah memasuki tahap pemben-

tukan majelis hakim Diketaui, Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut satu M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, dan nomor dua Herman HNSutono menggugat pasangan calon nomor 3 Arinal

Djunaidi-Chusnunia Chalim.

Kuasa Hukum Paslon nomor urut 2, Tahura Malagiano menerangkan, mengenai sidang di Bawaslu RI, pihaknya masih menunggu, pasalnya sampai saat ini baru terbentuk majelis hakim belum ada agenda sidang.

"Kita masih menunggu keputusan dari Bawaslu RI, sampai saat ini belum ada agenda persidangan, hanya saja baru masuk dalam tahap pembentukan majelis," ungkapnya saat di hubungi melalui telepon, Selasa (31/7).

Tahura menjelaskan, mengenai persiapan yang akan di Bawaslu RI, pihaknya mengaku masih sama seperti di Bawaslu Provinsi, materi keberatan sudah di masukan, dan segala berkas lainnya juga sudah disiapkan.

"Tidak ada tambahan materi, karena dalil-dalil yang kita ajukan ke Bawaslu RI sama dengan di Bawaslu provinsi, karena gugatan kita ke bawaslu RI mengenai gugatan hasil putusan yang diberikan oleh Bawaslu provinsi," tandasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kuasa Hukum Paslon nomor 2, Ahmad Handoko, saat ini Bawaslu RI sedang membentuk panel hakim, setelah itu baru diberitahu akan disidangkan kapan.

"Kami pun sudah siap, baik dokumen memori keberatan, dan alat bukti tambahan sudah kita siapkan ke Bawaslu RI dan jika nanti mulai masuk persidangan kita sudah siap," singkatnya.

Sebelumnya Kuasa Hukum Paslon 1 dan 2 mengajukan gugatan ke Bawaslu RI terkait hasil putusan Bawaslu Provinsi Lampung yang menyatakan bahwa Paslon nomor 3 Arinal-Nunik tidak terbukti melakukan pelanggaran money politik secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). (Sule)