Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987
Email kupastuntas7@gmail.com
WWW.KUPASTUNTAS.CO
Rp4000 | JUMAT, 7 DESEMBER 2018
Jokowi Ajak ICMI Pecahkan Defisit Transaksi Berjalan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengajak pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), untuk ikut berpartisipasi memecahkan permasalahan berat yang terjadi negeri ini. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DIKATAKAN Jokowi, permasalahan berat bangsa Indonesia yang berlangsung selama puluhan tahun terkait defisit transaksi berjalan atau current of defisit. Jokowi optimis, jika bisa bekerja bersama akan bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan Indonesia dapat melompat menjadi sebuah negara maju. Untuk itu, dibutuhkan terobosan besar dalam mengelola sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia potensial. "ICMI bukan sembarang ormas. ICMI memegang nilai-nilai keislaman yang sekaligus menguasai >> Baca
Foto: Erik/Kupas Tuntas
HADIRI SILAKNAS ICMI- PRESIDEN Joko Widodo menghadiri acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI ke-28 di Convention Hall Mahligai Agung Universitas Bandar Lampung, Kamis (6/12) malam.
Jokowi Hal 8
Pledoi Kuasa Hukum Gilang Ramadhan
Pileg 2019
Hari Ini Sidang Putusan Kasus Andi Surya
Minta KPK Buka Blokir Rekening Terdakwa Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TERDAKWA Gilang Ramadhan selaku Direktur PT. Prabu Sungai Andalas bersama Kuasa Hukumnya Luhut Simanjuntak menyampaikan nota pembelaan (Pledoi), dalam lanjutan sidang kasus suap fee proyek di Dinas PU-PR Kabupaten Lampung Selatan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Kamis (6/12). Dalam pembelaannya, Gilang
meminta majelis hakim dapat mempertimbangkan lagi terkait hukuman apa yang akan diberikan terhadap dirinya, dalam sidang lanjutan dengan agenda putusan majelis hakim mendatang. “Saya mengakui kesalahan saya, karena dalam menafkahi keluarga saya, saya berlaku tidak jujur. Saya memohon untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan mendapat hukum yang adil,” ungkap Gilang. >> Baca
Minta Hal 8
Foto : Kardo/Kupas Tuntas
BACAKANPLEDOI-KUASAHukumGilangRamadhan,LuhutSimanjuntak,sedang membacakan pledoi (Pembelaan) dalam sidang lanjutan kasus suap fee proyek Dinas PU-PR Lamsel TA2018 di PN Tipikor Tanjung Karang, Kamis (6/12).
BANDAR LAMPUNG - KASUS dugaan pelanggaran adminstrasi yang dilakukan oleh calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Andi Surya, memasuki tahap pembacaan kesimpulan dalam sidang yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung di kantor Bawaslu setempat, Kamis (6/12). Dalam sidang tersebut, baik pelapor maupun terlapor membacakan kesimpulan tertulis. Sebagai pelapor M. Reza Bahepti dalam persidangan mengungkapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal >> Baca
Hari Hal 8
Dalang Penjualan E-KTP Online Diungkap Anak dan Mantan Kadisdukcapil Tuba Diamankan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) APARAT kepolisian akhirnya bisa mengungkap dalang penjualan kartu tanda penduduk elektronik (EKTP) secara online melalui Tokopedia. Diduga, pelakunya adalah anak mantan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tulangbawang (Tuba) Pirhadi. Pela-
ku dan sang ayah sudah diamankan polisi untuk proses penyelidikan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapi) Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh mengungkapkan, pelaku bisa menjual e-KTP di salah satu situs penjualan online dikarenakan merupakan anak dari mantan Kadisdukcapil Tulangbawang (Tuba) Pirhadi yang sudah pensiun pada Oktober 2018.
“Jadi begini, Kadis (Pirhadi) waktu masih menjabat itu kan pendistribusiannya (e-KTP) dari Jakarta ke provinsi. Kemudian tidak langsung. Bisa jadi ada sebagian yang dicek dan ketinggalan. Kemudian diambil sang anak dan dijual online,” jelas Saefulloh, Kamis (6/12). Saefulloh pun memastikan, tidak ada kebocoran sistem dalam pen>> Baca
Dalang Hal 8
Ruwa Jurai
Bung Kupas ...
Legislatif Belum Tersentuh
Kapal di Bawah 5.000 GT Dilarang Beroperasi di Selat Sunda
KASUS dugaan suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kabupaten Lampung Selatan TA 2018 dengan terdakwa Gilang Ramadhan, memasuki babak akhir. Jika tidak ada kendala, pada pekan depan majelis hakim PN Tipikor Tanjung Karang sudah akan meZainal Hidayat, SH mutuskan kasus tersebut. Sementara, berkas Kepala Dinas PU-PR Lamsel Anjar Asmara dan anggota DPRD Lampung Agus Bakti Nugroho dalam perkara yang sama baru akan dimulai. KPK sudah melimpahkan berkas keduanya ke PN Tipikir Tanjung Karang pada Kamis (6/12). Sedangkan untuk tersangka Bupati nonaktif Lamsel Zainudin Hasan, berkasnya akan dilimpahkan pada hari ini Jumat (7/12) atau paling lambat Senin (10/12) mendatang. Kasus kongkalikong proyek di Dinas PU-PR Lamsel ini, kini sedang menyedot perhatian publik. Selain nilainya yang fenomenal mencapai Rp56 miliar, kasus ini juga melibatkan kepala daerah. Publik pun menunggu akhir cerita persidangan yang kini masih berlangsung. Namun masih ada ganjalan yang perlu dibuat terang benderang oleh KPK, yakni terkait aliran dana dalam
Mulai tanggal 24 Desember 2018 mendatang, kapal ferry berbobot di bawah 5.000 GT dilarang beroperasi di lintasan Selat Sunda (Pelabuhan Bakauheni–Merak).
>> Baca
Legislatif Hal 8
Bandar Lampung (Kupas Tuntas) LARANGAN itu mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor: 88 Tahun 2014 tentang Pembatasan Ukuran Kapal yang Beroperasi di Lintas Penyeberangan Selat Sunda. Dimana dalam Permenhub tersebut disebutkan kapal yang beroperasi di Lintasan Pelabuhan Bakauheni– Merak harus memiliki panjang sekitar 15 mil dan berbo-
bot 5.000 GT keatas. Dengan demikian dipastikan jumlah kapal ferry yang melayani penyeberangan Pelabuhan Bakauheni bakal berkurang. Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gasdap) Cabang Bakauheni, Warsa mengatakan, dengan diberlakukan peraturan ini maka akan ada 13-14 kapal ferry yang tidak bisa beroperasi lagi. Pasalnya, kapalkapal tersebut memiliki bobot di bawah 5.000 GT. “Saat ini ada sekitar 71 kapal ferry yang melayani penyeberangan Bakauheni– Merak. Sekitar 13-14 di antaranya masih di bawah 5.000 GT. Dan ini kemungkinan akan tereleminiasi,” jelasnya, kemarin. Ia melanjutkan, DPP Gapasdap telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhu-
Foto: Ist
DILARANG BEROPERASI-MULAI 24 Desember 2018, semua kapal ferry berbobot di bawah 5.000 GT dilarang melayani penyeberangan lintas Selat Sunda.
bungan membahas adanya beberapa kapal yang saat ini sedang dilakukan upgrading (peningkatan) untuk memenuhi bobot 5.000 GT. “Tetapi pihak Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Hubdat meminta aturan ini dilaksanakan dahulu. Karena
sudah diberi waktu 4 tahun untuk melakukan upgrading. Tetapi nanti akan dievaluasi, khususnya terkait dengan kapal-kapal yang saat ini sedang dalam proses upgrading ini,” ungkapnya. >> Baca
Kapal Hal 8