Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Kamis, 15 November 2018

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

Nanang Kembalikan Uang Rp480 Juta ke KPK Gilang Sengaja Bidik Proyek di Lamsel Plt Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto mengaku menerima uang dari Bupati nonaktif Lamsel Zainudin Hasan sebesar Rp520 juta.

Namun, Nanang sudah mengembalikannya ke KPK senilai Rp480 juta.

BERI KESAKSIAN - KETUA Umum PAN sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Plt Bupati Lamsel Nanang Ermanto, memberi kesaksian pada lanjutan persidangan kasus suap fee proyek di Dinas PU-PR Lamsel dengan terdakwa Direktur PT Prabu Sungai Andalas, Gilang Ramadhan, di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Rabu (14/11).

Foto: Kardo/Kupas Tuntas

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL itu terungkap saat Nanang Ermanto bersaksi di persidangan kasus dana suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Lamsel dengan terdakwa Direktur PT Prabu Sungai Andalas, Gilang Ramadhan, di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Rabu (14/11).

Nanang Ermanto tidak bisa berkelit saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membeberkan isi berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya tentang sejumlah uang yang diterima dari Bupati nonaktif Lamsel Zainudin Hasan.

Jaksa membeberkan hal itu, karena Nanang Ermanto berulang kali menyebutkan uang tunai Rp100 juta yang diterimanya terakhir kali dari Zainudin Hasan Dalam keterangan BAP miliknya,

Nanang menyebutkan secara rinci menerima uang tunai senilai Rp 520 juta. Uang itu ia terima bertahap.

Proses penerimaannya tidak langsung melibatkan Zainudin, melainkan perantara yakni Agus Bhakti

Nugroho dan Syahroni.

“Waktu itu saya ingat. Tapi sekarang saya lupa. Yang terakhir saya terima Rp100 juta dari Agus Bhakti Nugroho di masjid seputaran Pahoman,” ujarnya kepada JPU KPK

 Dugaan Rakernas Perti Dibiayai Dana Fee Proyek

(Kupas Tuntas) ZULKIFLI Hasan akui penunjukan Provinsi Lampung sebagai tempat Rapat Kerja Nasional Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Rakernas Perti), tepatnya di Hotel Swiss-Bel Bandar Lampung pada Sabtu (27/8) lalu, merupakan usulan dari sang adik, Bupati nonaktif

Lampung Selatan (Lamsel) Zainudin Hasan.

Ketua PAN ini mengatakan, tawaran itu disampaikan sang adik karena selama ini senang menggelar kegiatan bertema keagamaan. Zulkifli pun mengaku kaget saat Rakernas Perti dikaitkan dengan aliran dana suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Lamsel.

“Saya juga kaget mende-

>> Baca

Nanang Hal 8

Pileg 2019

Zulkifli Minta Bantu Uang Kamar ke Sang Adik Bandar Lampung

Wawan Yunarwanto di persidangan, kemarin.

Wawan kembali menanyakan apakah benar ada permintaan uang

ngar itu. Perti itu untuk amal, tidak ada kaitannya dengan kasus yang dijalani adik saya,” kata Ketua MPR ini saat memberikan kesaksian dalam sidang dengan terdakwa Direktur PT Prabu Sungai Andalas, Gilang Ramadhan, di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Rabu (14/11).

Zulkifli pun sempat menceritakan kronologis pemufakatan Rakernas Perti. Kala itu, dia mengundang sejumlah or-

mas Islam, termasuk Perti ke rumah dinasnya. Pada pertemuan itu, sang adik berkomunikasi dengan Zulkifli Hasan untuk meminta penempatan Rakernas Perti di Lampung.

“Adik saya yang minta. Kalau di Lampung, bisa sekaligus memperkenalkan Lampung ke masyarakat luas. Itu saja, tidak ada kaitannya dengan kasus >> Baca

KPU Sasar Daerah Rawan Bencana BANDAR LAMPUNG - KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mendatang. Ada tiga daerah yang menjadi prioritas sosialisasi, yakni daerah rawan bencana, rawan konflik dan partisipasi pemilih rendah.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Sosialisasi, Antoniyus mengungkapkan, saat ini

Zulkifli Hal 8

>> Baca

KPU Hal 8

Akses Sanitasi Empat Kabupaten Masih Rendah Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

BERI PENJELASAN DIREKTUR Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS), Febrilia Ekawati, memberi penjelasan terkait kondisi sanitasi di wilayah kabupaten/kota seLampung yang masih memprihatinkan di Cikwo Resto & Coffee Bandar Lampung, Rabu (14/11).

PERSOALAN kondisi sanitasi di Provinsi Lampung masih menjadi hal yang sangat krusial, karena buruknya sanitasi masyarakat saat ini bisa memberi ancaman pada keberlangsungan hidup masyarakat.

Menurut data program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) >> Baca

Foto: Erik/Kupas Tuntas

Akses Hal 8

Bung Kupas ...

Ruwa Jurai

Kolaborasi Menyesatkan KELANJUTAN persidangan perkara suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kabupaten Lampung Selatan di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, semakin menarik untuk disimak.

Publik makin tahu jika selama ini pengerjaan proyek di daerah Zainal Hidayat, SH sarat dengan permainan. Pelakunya hanya dua, kepala daerah dan pengusaha.

Meskipun dalam praktiknya, kepala daerah selalu memiliki orang-orang kepercayaan untuk mengumpulkan upeti dari pengusaha.

Pengakuan terdakwa Direktur PT Prabu Sungai Andalas Gilang Ramadhan sangat jelas, jika pekerjaan proyek yang dikerjakan semata-mata karena faktor kedekatan setelah sepakat untuk memberikan fee proyek yang diminta pemberi proyek.

Kolaborasi menyesatkan ini sudah berjalan bertahuntahun, dan hingga kini masih berlangsung. Pengusaha konstruksi bukan hanya dituntut profesional dalam pekerjaannya, namun juga harus bisa melobi dan bersedia memberikan uang yang diminta untuk mendapatkan pekerjaan. >> Baca

Kolaborasi Hal 8

Kabupaten Lampung Barat Punya Tugu Soekarno Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus meresmikan Tugu Soekarno, dengan melakukan penandatanganan prasati dan pemotongan pita. Peresmian Tugu Sukarno dilakukan bersamaan dengan dibukanya Festival Kebangsaan di Lapangan Sukarata, Kecamatan Sumber Jaya, Rabu (14/11).

Lampung Barat (Kupas Tuntas) DALAM sambutannya, Parosil menyampaikan jika Festival Kebangsaan yang pertamakalinya digelar ini untuk mengenang tonggak sejarah perjalanan perjuangan Bung Karno di Kabupaten Lambar.

"K egiatan yang digelar ini sekaligus untuk memperingati hari kedatangan Presi-

den Pertama Republik Indonesia Soekarno, dalam rangka transmigrasi eks Badan Rekonstruksi Nasional (BRN) di Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat tanggal 14 November 1952 silam. Peringatan ini diharapkan mampu menjadikan kita RESMIKAN TUGU SOEKARNO - BUPATI Lambar Parosil Mabsus meresmikan Tugu Soekarno di Lapangan Sukarata, Kecamatan Sumber Jaya, Rabu (14/11).

Foto: Iwan/Kupas Tuntas

sebagai masyarakat yang tidak mudah melupakan sejarah," kata Parosil.

Parosil menjelaskan, Bung Karno pada masanya itu meninggalkan naskah sejarah yang berbunyi “Perdjalanan seribu mil pun harus dimulai dengan satu langkah yang pertama”. Pesan itu disampaikan Soekarno saat berada di Sumberjaya pada 14 November 1952

silam.

Parosil berharap, melalui Festival ini bisa menjadi media promosi daerah sekaligus edukasi bagi masyarakat dalam rangka mengenang, memperingati dan >> Baca

Kabupaten Hal 8

2

Kamis, 15 November 2018

BANDAR LAMPUNG

Disdikbud Tekankan Larangan Berkendara Bagi Pelajar Banyaknya pelajar yang terjaring pada Operasi Zebra Krakatau 2018 menjadi peringatan bagi pihak sekolah untuk memberikan pemahaman kepada siswanya tentang pentingnya tata tertib berkendara di jalan raya. Begitu juga orang tua siswa, seharusnya tegas melarang anaknya yang masih di bawah umur untuk membawa kendaraan sepeda motor maupun mobil ke sekolah, guna menghindari potensi bahaya di jalan raya.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL ini ditegaskan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Teguh Irianto. Ia mengatakan, di samping penegakan tata tertib berkendara di jalan raya kepada pelajar di bawah umur, perlu ada solusi kepada pelajar supaya bisa tetap pergi ke sekolah seperti

mempersiapkan transportasi umum atau pelajar diantar oleh wali murid.

“Apakah transportasi umum yang disiapkan untuk membantu pelajar ke sekolah cukup, kalau itu tidak cukup maka kita harus siap menerima risiko. Risikonya orang tua menyiapkan kendaraan sendiri dengan mengantar anaknya ke sekolah," ujar Teguh saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/11).

Dikatakannya, selama ini

saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) pihaknya selalu sosialisasi kepada sekolah untuk selalu mengawasi siswanya terutama dalam berkendara, menyiapkan aturanaturan yang bisa melayani kebutuhan siswa, dan selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan. Yang menjadi kendala, belum ada sanksi tegas dari sekolah jika masih menemukan siswanya membawa kendaraan pribadi. Sehingga para siswa pun tak mengindahkan larangan tersebut.

“Memang tak ada punishment kepada siswa yang masih berkendara motor ke sekolah.

Namun terdapat sekolah yang sudah menerapkan pelarangan membawa motor bagi siswanya, tetapi sayangnya para siswa malah memarkirkan kendaraannya di rumah temannya yang dekat sekolah, jadi ya sama saja peraturannya tak ber-

fungsi,” jelas Teguh.

“Jadi memang harus ada keterkaitan antara orang tua, masyarakat, sekolah, dan pihak keamanan," imbuhnya.

Teguh juga berharap aparat keamanan adakan sosialisasi ke sekolah tentang aturan-aturan berkendara di jalan raya. Sehingga selain disiasati untuk menegakkan aturan, juga sekaligus memberikan edukasi kepada para pelajar.

Untuk diketahui, OZK 2018 yang digelar Ditlantas Polda Lampung beserta Polres berhasil melakukan penindakan tilang sebanyak 28.106 surat tilang. Jumlah itu meningkat sebanyak 2 persen dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai 27.484 surat tilang (selisih 622 penilangan). Sedangkan untuk penindakan teguran sebanyak 291. Kemudian total pelanggaran di tahun 2018 terdapat 28.397. (Erik)

Tiga Kabupaten/Kota di Lampung Masuk KLA Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Lampung atas inisiasi Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA). Dari 389 kabupaten/kota di Indonesia, seluruh kabupaten/ kota di Lampung menginisiasi KLA. Menurut Deputi Menteri

PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N. Rosalin, dari 113 kabupaten/kota peraih penghargaan KLA Tingkat Pratama, tiga di antaranya dari Lampung yakni Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. “Penghargaan ini menunjukkan komitmen untuk terus memenuhi hak anak,” kata Lenny pada Fasilitasi Penguatan Gugus Tugas KLA di SwissBelhotel, Rabu (14/11).

Inisiasi itu antara lain pendidikan, kesehatan, penyediaan sarana, dan prasarana untuk

anak. Predikat KLA sangat bergantung kepada kemauan daerah untuk menerapkan 24 indikator hingga ke akar rumput.

“Membangun kota layak anak adalah kerja bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media.

Sehingga dapat mengukur kemampuan kapan mencapai predikat KLA,” katanya.

Dia mendorong agar daerah yang belum meraih KLA terus berupaya. Caranya dimulai dari perencanaan program. “Pastikan seluruh kegia-

tan OPD memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak. Ini harus terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan,” kata Lenny.

Kadis PPPA Provinsi Lampung, Dewi Budi Utami, berharap agar seluruh daerah di Lampung menjadi KLA. “Sesuai deklarasi yang kita tandatangani dan diketahui Kementerian PPPA pada 17 Oktober 2017.

Pada akhirnya, target kita mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila) di 2028 dapat tercapai,” kata Dewi Budi Utami. (Erik)

Donald Harris Sihotang Gelar Temu Akrab dengan Relawan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Donald Harris Sihotang menggelar acara temu akrab dengan para relawan “Sahabat Donald” di Aula Lantai III Kantor Kupas Tuntas, di Tanjung Senang, Bandar Lampung, Rabu (14/11).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TEMU akrab ini digelar sebagai silaturahmi para relawan dari berbagai kelurahan dan kecamatan di Bandar Lampung, sebagai daerah pemilihan (dapil) Donald Sihotang.

Pada pertemuan ini, Donald Sihotang juga menyampaikan beberapa hal tentang pemilu 2019 mendatang. Donald mengatakan, setiap warga yang punya hak pilih, harus menyalurkan suaranya di lingkungan masing-masing.

Sebab, berkaca dari Pilgub Lampung beberapa waktu lalu, tingkat pemilih masih rendah, dan jumlah warga yang ‘golput’ juga masih cukup tinggi.

“Maka dari itu kita mengimbau agar semua warga Lampung, khususnya Bandar Lampung agar menyalurkan hak suaranya. Sebab ini adalah pesta demokrasi milik rakyat untuk menentukan pemimpin di daerah

Foto : Tampan/Kupas Tuntas

LAGU KEBANGSAAN - CALEG DPRD Provinsi Lampung Donald Harris Sihotang, bersama para relawan “Sahabat Donald” menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum menggelar acara temu akrab di Aula Lantai III Kupas Tuntas, Rabu (14/11).

Lampung ini,” kata Donald.

Ia juga menyampaikan kepada para relawan, agar mensosialisasikan Donald Harris Sihotang kepada masyarakat pemilih. Ia mengingatkan agar pemilih men-

coblos nama Caleg sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu. Donald yang juga merupakan Ketua Umum Kerukunan Masyarakat Batak (Kerabat) Provinsi Lampung

menyampaikan, jika warga Batak solid, maka bisa diwujudkan satu wakilnya duduk di kursi DPRD Provinsi Lampung. Sebab selama ini, belum ada perwakilan warga masyarakat Batak di Lam-

pung yang menjadi wakil rakyat di tingkat provinsi.

Menurutnya, jika semua relawan kompak dan saling berkoordinasi dengan baik, tujuan itu sangat mungkin tercapai, terlebih populasi

warga Batak di Bandar Lampung juga cukup banyak.

Maka ia meminta para relawan saat hari pencoblosan nanti untuk memantau jalannya Pemilu legislatif dari awal hingga akhir.

“Kalau kita pikirkan perjuangan ini masih panjang karena Pemilu Legislatif baru diadakan pada April 2019 mendatang. Tapi saya yakin, relawan semua kompak, ini bukanlah tugas yang berat kalau kita bekerjasama. Pasti bisa kita wujudkan,” kata Dirut Kupas Tuntas ini.

Donald menyatakan, jika ia terpilih nanti, ia berjanji akan berupaya untuk menjembatani kebutuhan dan keperluan warga masyarakat Batak. “Saya akan berupaya mengakomodir aspirasi warga kita di sini. Jadi saya ini pelayan, bukan untuk dilayani,” kata dia.

Di akhir kata, Donald Sihotang juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh relawan yang hadir dalam acara temu akrab tersebut. Ia mengaku terharu karena begitu banyak relawan yang mengorbankan waktu dan tenaga untuk menghadiri acara tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir dalam acara ini.

Semoga tujuan kita bisa tercapai untuk kemajuan kita bersama. Sesuai dengan tagline yang kita usung, bersama kita bisa,” tutupnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan relawan. Acara temu akrab ditutup dengan makan bersama dan hiburan. (Tampan)

Kamis, 15 November 2018

BANDAR LAMPUNG TEST JAJANAN SATGASPangan melakukan uji lab makanan jajanan yang di jual di dua sekolah dasar di Bandar Lampung, menggunakan test kit, Rabu (14/11).

Foto: Farhan/Kupas Tuntas

Satgas Pangan Periksa Jajanan Sekolah Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SATGAS Pangan dari Dinas Pangan Bandar Lampung dan Balai Besar Pengawasan Obat Makanan (BBPOM) Bandar Lampung, memeriksa jajanan di dua sekolah dasar (SD) di Bandar Lampung, yakni SD Kartika Jaya (Persit) dan SDN 2 Rawalaut (Teladan), Rabu (14/11).

Pemeriksaan jajanan tersebut menggunakan Test Kit. Itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dan anakanak sekolah agar mendapatkan jajanan yang bermutu, aman, dan bergizi.

Kepala Bidang Pemeriksaan BBPOM Bandar Lampung, Tri Suyarto, menjelaskan, pihaknya melakukan uji parameter boraks, formalin, dan rhodamin-b.

“Dari seluruh sample yang kita uji, ternyata semuanya tidak mengandung ketiga jenis itu,” katanya usai pemeriksaan di Kantor Pemkot setempat.

Tak hanya itu, selanjutnya Satgas Pangan dan tim lainnya yang terlibat akan terus melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap seluruh

makanan yang dijual di Kota Bandar Lampung.

“Tentu tidak hanya di sekolah, tapi semua akan kita awasi, secara rutin kita lakukan pembinaan,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Distribusi Harga dan Cadangan Pangan, Dinas Pangan Bandar Lampung, Rozali Yahya, menerangkan, dari semua test yang dilakukan terhadap 28 sample, hasilnya negatif, baik jajanan yang dijual di kantin maupun di luar sekolah.

“Sebagian sudah ditest di sana (sekolah) dan sisanya di sini (Kantor Pemkot), semua hasilnya negatif. Semua jajanan anak disana bisa dipertanggungjawabkan, hanya saja tambahan dari Badan POM agar sanitasi kantin sekolah kebersihannya lebih ditingkatkan,” terangnya.

Satgas Pangan, tambahnya, akan terus melakukan sidak terhadap produk-produk yang disinyalir berbahaya di seluruh Kota Bandar Lampung, seperti di pasar dan supermarket untuk mengecek kelayakannya, mengingat menjelang akhir tahun. (Farhan)

MUI-Pemkot Dukung Kebijakan Kartu Nikah Bandar Lampung (Kupas Tuntas) RENCANA Kementrian Agama untuk menerbitkan kartu nikah sempat viral dan menimbulkan kerisauan netizen di media sosial. Pasalnya banyak netizen yang mengira bahwa rencana penerbitan kartu nikah ini untuk menggantikan keberadaan buku nikah yang selama ini menjadi bukti sah dari proses pernikahan.

Menanggapi rencana penerbitan kartu nikah ini, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandar Lampung, Drs. Bainalhuri Halim, berpendapat bahwa sepanjang penerbitan kartu nikah tersebut tidak mengurangi nilai-nilai luhur keagamaan tentang pernikahan, hal itu sah-sah saja.

"Kalau dengan kartu itu lebih efektif terutama untuk membantu kepraktisan administrasi, itu sah-saja, bagus," kata dia, Rabu (14/11).

Menurutnya, penerbitan kartu nikah ini karena sekarang sudah banyak Bank Syariah, Hotel Syariah, atau

tempat-tempat lainnya yang meminta menunjukkan buku nikah sebagai syarat dalam mengurus administrasi. Tentunya akan merepotkan apabila harus selalu membawa buku nikah kemana-mana.

Terpisah, Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, menilai bagus rencana penerbitan kartu nikah ini, meski dirinya tak bisa berkomentar banyak karena ini merupakan program pemerintah pusat.

"Bagus lah, artinya programprogram pemerintah ini harus dilihat dulu apa-apa manfaatnya. Saya tidak bisa banyak berkomentar karena itu program pusat," kata Herman HN. Sebelumnya, dikutip dari laman resmi Kementrian Agama RI kemenag.go.id, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menegaskan bahwa kartu nikah bukanlah pengganti buku nikah.

"Keberadaan kartu nikah itu implikasi logis dari pengembangan sistem aplikasi manajemen pernikahan atau yang disebut SIMKAH. Kartu nikah bukan sebagai pengganti buku nikah. (Farhan)

HUKUM

ASN Terlibat Korupsi Masih Proses BANDAR LAMPUNG - APARATUR Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung yang terlibat dalam kasus korupsi, saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut.Kepala Inspektorat Bandar Lampung, M. Umar, mengatakan, saat ini Pemkot setempat masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat mengenai tindak lanjut terhadap ASN yang terlibat kasus korupsi.

“Saat ini belum dapat dilakukan tindak lanjutnya, sementara prosesnya masih diberhentikan. Sebab, ada proses yudusial review terkait keputusan Menteri. Kita menunggu dari Korpri pusat, dan sampai ada inkrah dari Mahkamah Konstitusi,” kata dia, Rabu (14/11).

Dari pihak ASN itu sendiri, kata dia, ikut melakukan gugatan hukum atas keputusan tersebut. Sehingga sampai dengan hasil keputusan selesai, maka Pemkot setempat belum dapat melakukan tindak lanjut apakah sementara diberhentikan atau tidak.

“Status ASN yang terlibat itu saat ini masih menjabat, secara langsung berarti menerima gaji. Berdasarkan surat Mendagri mereka masih menjabat sampai dengan akhir Desember. Dan permohonan dari pengacara, tidak boleh diproses pemberhentian sampai menunggu hasil perlawanan hukum yang dilakukan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung, Wakhidi, belum dapat berkomentar banyak dan masih menunggu. “Kita tunggu dari pusat dulu, yang jelas saat ini ASN yang terlibat kasus korupsi masih dalam proses,” katanya. (LP)

3

Dugaan Pencemaran Limbah

Polda Pantau Polres Tuba Tangani Kasus PT SUN Polda Lampung akan membantu Polres Tulang Bawang (Tuba) dalam mengusut kasus dugaan pencemaran lingkungan yang diduga dampak dari limbah PT Surya Utama Nabati (SUN).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEPALA Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Ditreskrimsus Polda Lampung, AKBP Daniel Binsar Manurung, mengatakan, setiap kasus yang ditangani polres tetap dimonitoring, seperti dugaan pencemaran limbah lingkungan yang saat ini ditangani Polres Tuba.

“Karena seperti kasus itu ada di bidang saya, maka kami (Polda) memiliki tugas fungsional untuk mengawasinya.

Itu (kasus pencemaran limbah PT SUN) saya pantau juga,” kata Binsar, Rabu (14/11).

Binsar mengaku, belum mendapatkan secara detail perkembangan kasus tersebut, namun menurutnya, kasus tersebut masih berjalan. “Kalau kami (Polda) siap memback up jika mereka

(Polres Tuba) memerlukannya, yang jelas kasus itu kita pantau,” tegasnya.

Untuk diketahui, dalam kasus ini Polres Tuba telah mengantongi hasil Uji Laboratorium sample air sumur warga yang diduga dampak dari limbah perusahaan (PT SUN) yang bergerak dibidang pengolahan sawit. Bahkan sejumlah saksi, sudah dilakukan pemeriksaan.

Kasat Reskrim Polres Tuba, AKP Zainul Fachry, mengaku, terpaksa menunda sementara penyelidikan kasus PT SUN lantaran ada kasus-kasus lain yang lebih prioritas.

Sebelumnya juga, Kepala Divisi Advokasi Walhi Lampung, Irfan, mendorong agar kasus pencemaran lingkungan yang diduga disebabkan dari limbah PT SUN yang ditangani Polres Tuba, diambil alih Polda Lampung. “Kami terus mendukung aparat Kepolisian memproses tindak pidananya,” kata Irfan.

Kasus pencemaran lingkungan ini dilaporkan ke Polres Tuba pada 24 Mei 2018 lalu oleh Rudi Setiawan (23), warga sekitar perusahaan yang sumur miliknya sudah lebih dari dua tahun tercemar berwarna hitam seperti limbah. (Oscar/Irawan)

Brimob Siap Amankan Agenda Kamtibmas 2018/2019

POTONG TUMPENG GUBERNURLampung, M. Ridho Ficardo mendampingi Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto, saat potong tumpeng di acara HUT Brimob ke-73, Rabu (14/11).

Foto: Farhan/Kupas Tuntas

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) UPACARA Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Korps Brimob Polri digelar di Lapangan Mako Satbrimob Polda Lampung, Bandar Lampung, Rabu (14/11).

Upacara yang bertemakan 'Korps Brimob Polri yang Promoter, Siap Mengamankan Agenda Kamtibmas 20182019' tersebut, Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto, bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Dalam amanat Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang dibacakan oleh Kapolda Lampung, Irjen Purwadi Arianto, menyampaikan bahwa Korps Brimob telah menunjukkan kontribusi nyata bagi pemeliharaan stabilitas kamtibmas di seluruh wilayah

Indonesia.

"Eksistensi yang ditunjukkan Korps Brimob ini telah turut memberikan poin positif bagi Institusi Polri dalam meningkatkan kepercayaan publik," ungkapnya.

Menurutnya, Kepolisian di era demokrasi ini bertumpu pada kepercayaan publik.

Oleh karena itu, untuk memperoleh kepercayaan publik, Polri telah menetapkan program promoter dengan tiga kebijakan utama.

Pertama adalah peningkatan kinerja, yakni dengan meningkatkan pelayanan publik, profesionalisme penegakan hukum, dan pemeliharaan kamtibmas secara optimal.

Kedua, perbaikan kultur dengan menghilangkan budaya korup, arogansi kekuasaan, dan kekerasan eksesif; dan terakhir adalah managemen media dengan pengelolaan

media konvensional dan media sosial secara optimal.

"Implementasi program ini sudah dilaksanakan dengan baik, termasuk yang telah dilakukan Korps Brimob terutama dalam penanggulangan kamtibmas berintensitas tinggi," pungkasnya.

Kemudian Kapolri berpesan kapada seluruh personil Korps Brimob agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa; menjaga kehormatan pribadi, kesatuan, dan Institusi Polri; terus memelihara kesiapan personil dan sarana prasarana pendukung; jangan pernah lelah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan; dan selalu menjalin kerjasama sinergis dengan seluruh elemen bangsa, pemangku kepentingan, dan seluruh masyarakat.

Terakhir, kepada seluruh personil Korps Brimob, dirinya

mengucapkan selamat ulang tahun ke 73 Korps Brimob Polri, dan berharap agar kesatuan Brimob dapat terus menunjukkan eksistensi dan manfaat bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Kasat Brimob Polda Lampung, Kombes Pol Donyar Kusumadji, menyamapaikan amanat dari Komandan Korps Brimob Polri Irjen Pol Rudy Sufahriadi.

"Di momen ulang tahun ke 73 ini, semoga Korps Brimob semakin profesional, modern, dan terpercaya oleh publik," ujarnya.

Ia pun berpesan kepada seluruh personil Brimob agar senantiasa bersyukur kepada Tuhan melalui wujud pengabdian dalam melaksanaan tugas.

Karena menurutnya tugas ini amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Farhan)

Purna Bakti Polda Diberi Pelatihan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) WAKAPOLDA Lampung, Brigjen Pol Angesta Romano Yoyol, membuka kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi pegawai negeri pada Polri yang akan

memasuki masa purna bakti di jajaran Polda Lampung Tahun 2018, di Hotel Novotel Bandar Lampung, Rabu (14/11).

Dalam sambutan Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto yang dibacakan Wakapolda, mengatakan, kita semua akan mengalami masa pensiun dari dinas, dengan

Foto: Ist

BERI PEMBEKALAN - WAKAPOLDA Lampung, Brigjen Pol Angesta Romano Yoyol, memberikan pelatihan dan pembekalan terhadap para purna bakti di jajaran Polda Lampung, Rabu (14/11).

demikian harus kita pahami bahwa masa pensiun adalah awal dari setengah permainan kedua dalam hidup seseorang.

Menurutnya, sikap orang yang memasuki pensiun akan memiliki sudut pandang yang berbeda dengan beragam perasaan. Pensiun dapat menimbulkan depresi karena kehilangan identitas diri, kenyamanan, kekuasaan, penghasilan dan lain sebagainya. Namun, ada juga yang merasa puas atas pencapaian pribadi karena keberadaannya tetap diakui ditengah masyarakat.

“Karena itu melakukan persiapan sebelum memasuki masa pensiun adalah langkah yang baik dalam rangka menghadapi situasi kehidupan baru tersebut,” kata Wakapolda.

Pada saat pensiun, lanjutnya, seseorang akan mengalami perubahan besar, yaitu hilangnya penghasilan, yang

dapat membuat rasa cemas menghadapi masa-masa mendatang, hilangnya pekerjaan, merasa tidak berguna dan mengalami stres, hilangnya otoritas dan kekuasaan (terutama bagi mereka yang sebelumnya memiliki jabatan), membuat yang bersangkutan merasa lumpuh dan mengalami post power syndrome akibat hilangnya fasilitas yang mengakibatkan kehilangan kenyamanan.

“Maksud diadakannya kegiatan ini agar siap pensiun bahagia (sehat, ikhlas, aktifitas bermanfaat dan produktif),” katanya.

Dengan kegiatan ini, diharapkan para pensiunan dapat mengetahui tata cara menjalani hidup sehat, menjaga jejaring (networking), mengelola uang pensiun secara bijak, mengelola waktu secara baik, dan mengelola aset non fisik sehingga dapat berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat. (Oscar)

4

Kamis, 15 November 2018

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Lenistan Naenggolan Korwil : Redaktur Pelaksana : Tampan Fernando Redaktur : Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Surya Sanjaya.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: Tutor Manalu.

PRINGSEWU - TANGGAMUS - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Lampung Barat : Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

Pesisir Barat : Nova.

Lampung Utara : Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

Tulang Bawang : Erwin (Ka. Biro), Edwin.

Tulang Bawang Barat : Kadarsyah (Ka. Biro), Ari Irawan.

Way Kanan : Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Indro Wibowo.

Mesuji : Gusti.

Pracetak : Damar Singgih Wicaksono(Ka. Pracetak), Widya Firmadana, Rozaedi, Haykal M N. Sekretaris Redaksi : Frima Dayu Siallagan ManagerKeuangan: Linda Rosmala Dewi.

Staf Keuangan : Andi.

Manager Marketing : Indah Dwi Putri.

Sekretaris Marketing : Desisonia Lilia Hadiputeri.

Staf Online : Mitha (Koordinator), Mediyansyah, Sigit Pamungkas, Citra.

Pemasaran : Marozi, Hendra, Dodi, Sigit Darmaji.

Security : Andreas Syafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

Desain Medsos: Dian Permana, Citra.

Kejari Musnakan Ribuan Gram Narkotika Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus memusnahkan Barang Bukti (BB) hasil perkara Tidak Pidana Umum (Tipidum), di Halaman belakang kantor Kejari setempat, Rabu (14/11).

Tanggamus (Kupas Tuntas) BARANG Bukti (BB) yang dimusnahkan itu terdiri dari Narkotika jenis sabu, ganja, ekstasi, obat obatan terlarang jenis hexymer, Sen-

jata Api (Senpi), dan Senjata Tajam (Sajam).

Pemusnahan BB terse but dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, David. P. Duarsa, dan dihadiri sejumlah kepala seksi di ke jari se tempat dan personel Polres

Tanggamus.

Berdasarkan hasil pantauan, BB Narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara dimasukan kedalam air yang sudah dicampur garam selanjutnya diaduk dan dibuang dilubang yang telah disediakan, pil ekstasi ditumbuk lalu dilarutkan kedalam air dan dibuang. Untuk BB Senpi dan Sajam dimusnahkan dengan cara dipotong dengan alat pemotong, dan

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

9 Satker Dilebur, Pemkab Tanggamus Segera Lelang Jabatan Tanggamus (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tanggamus membuka peluang kepada pejabat untuk mengisi posisi Kepala Organsiasi Perangkat Derah (OPD) baru.

Dalam waktu dekat, akan dilakukan lelang jababatan uji kompetensi dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Pj. Sekretaris Kabupaten Tanggamus, Hamid H. Lubis mengatakan, saat ini Pemkab sedang mengkaji formula yang tepat terkait seleksi pejabat tersebut. ”Seleksi dan uji kompetensi calon kepala OPD baru itu akan disesuaikan atau mengacu peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Hamid, Rabu (14/11).

Dilanjutkan, Pemkab Tanggamus membuka peluang seluas-seluasnya kepada pejabat yang ingin mengikuti seleksi tersebut.

”Saat ini penyusunan peraturan bupati tentang OPD masih dalam tahap penyelesaian,” ucapnya.

Sebelumnya, Sembilan OPD di Pemkab Tanggamus hilang. Ini menyusul adanya perampingan, dari 37 menjadi 28 OPD. Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir bupati terkait raperda perubahan atas Perda Nomor 08/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.

Untuk OPD yang dilebur di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Kemudian Dinas Pangan dan Pertanian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. (Sayuti)

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

PEMUSNAHAN - KEJARI Tanggamus, David. P. Duarsa, memusnahkan sejumlah barang bukti hasil perkara tidak pidana umum, di Halaman belakang kantor kejari setempat, Rabu (14/11).

BB lain termasuk Narkotika jenis ganja dibakar dengan cara dibakar dalam sebuah tong.

David menjelaskan, sabu yang dimusnahkan seberat 12,6721 gram, ganja seberat 109, 4747 gram, ekstasi seberat 3, 1548 gram dan obat obatan terlarang jenis hexymer 2004 butir.

“Lalu untuk senjata api ada empat pucuk, satu pucuk senpi asli dan tiga senpi rakitan. Kemudian untuk sajam satu kita musnahkan, sisanya kita serahkan ke Brimob untuk dimusnahkan oleh mereka,” kata David didampingi Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, Ali Habib.

Pada kesempatan itu, David menekankan kepada jaksa fungsional umum, untuk lebih teliti dalam menerima barang bukti perkara baik dari kepolisian maupun BNN. “Kejaksaan juga ada SOP dalam penerimaan barang bukti hasil pelimpahan tahap dua, misalnya barang bukti itu harus dilak dan ada stampel laboratorium apabila barang bukti narkoba, ini untuk menjamin keaslian, kalau tidak asli ya tidak kami terima,” kata dia. (Sayuti)

Mesuji Tak Anggarkan Pajak 210 Randis Mesuji (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Mesuji melalui Kabag Humas Umum dan Perlengkapan Seketariat Daerah Mesuji, Ronal Nasution mengakui pihaknya tidak menganggarkan pajak kendaraan bermotor dari 210 Kendaraan Dinas (Randis) roda dua yang dipakai oleh seluruh Kepala dan Sekertaris Desa se- Kabupaten Mesuji.

Ronal mengaku kaget mendengar kabar bahwasanya rata-rata kebanyakan Kendaraan Dinas (Randis) seluruh Kepala dan Sekertaris Desa di Kabupaten

“

Motor ini statusnya pinjaman.

STNK saja kami diberikan yang photokopi saja

”

Mesuji dalam keadaan mati pajak. Bahkan, ada yang telah mati pajak selama 4 tahun.

Menurut Ronal semestinya Kepala dan Sekertaris Desa bijak menyikapi hal

Ronal Nasution Kabag Humas Umum

tersebut.

"Semestinya yang memakai yang bayar pajak," sebutnya. Berdasarkan pengakuan salah satu Kepala Desa setempat, kendaraan yang dipakainya statusnya

pinjaman dari Pemda Mesuji.

"Motor ini statusnya pinjaman. STNK saja kami diberikan yang photokopi saja," aku dia.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Anggaran BP2KAD Mesuji, Mifty Annisa memastikan, Pemda Mesuji tak mungkin lupa mentaati pembayaran pajak kendaraan dinas.

"Kayaknya enggak mungkin kami lupa membayar pajak. Coba pastikan dahulu status ratusan kendaraan itu," imbuh Mifty.

Mifty menerangkan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari Provinsi ke Pemerintah Daerah dalam APBD T.A 2018 sebesar Rp7.289.200.800. (Gusti)

Lampung Barat Siap Gelar Pilratin Serentak Lampung Barat (Kupas Tuntas) DINAS Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP) Kabupaten Lampung Ba rat (Lambar) siap meng gelar Pemilihan Peratin (Pilratin) serentak 5 De sember mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan pekon pada dinas setempat, Games Simanjuntak, Rabu (14/11).

"Kami siap menyelenggarakan Ppilratin serentak di 11 Pekon yang tersebar di 8 Kecamatan, dengan jumlah calon 38 orang, dan 18 ribuan mata pilih," kata Games.

Ia menjelaskan, pekan depan tinggal menunggu distribusi perlengkapan surat suara dan undangan.

"Perlengkapan surat suara dan undangan termasuk peralatan lainnya sudah kita cetak dan masih kita tunggu, mudah-mudahan minggu depan sudah kita distribu-

sikan. Karena sekarang belum kita terima," jelasnya.

Games mengatakan, para calon jangan dulu melakukan pemasangan spanduk, karena belum memasuki tahapan kampanye.

“Semua calon diminta untuk menahan diri terkait pemasangan spanduk, sehingga tidak ada kecemburuan atara sesama. Karena tujuan dari bagian pelaksanaan ini terbuka, transparan dan tidak ada yang dirugikan, itu in t i-

nya," ucapnya.

Games juga mengimbau, agar semua panitia dan calon selalu menjaga kondusifitas di Pekon nya masing-masing, jangan ada yang bertindak di luar peraturan perundangan yang berlaku.

“Apalagi hanya demi kepentingan pribadi dalam pencalonan yang bisa merugikan salah satu pihak, karena semua sudah ada kewajibannya baik calon maupun panitia,” pungkasnya. (Iwan)

Pembangunan 8 Puskesmas Capai 80 Persen Lampung Barat (kupas Tuntas)

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

PERESMIAN - BUPATI Lampung Barat Parosil Mabsus meresmikan Tugu Soekarnosecara simbolis dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita,di Lapangan Sukarata Kecamatan Sumber Jaya, Rabu (14/11).

REALISASI pelaksanaan pembangunan ke-8 gedung puskesmas di Lampung Barat (Lambar) hingga minggu pertama Nopember lalu baru mencapai 70-80 persen.

Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Lambar, Mat Suhyar menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring pihaknya diminggu pertama Nopember lalu, pelaksanaan pembangunan 8 gedung puskesmas di Lampung Barat itu telah mencapai 70-80 persen.

"Saat ini pelaksanaannya rata-rata dalam proses finishing saja," kata Mat Suhyar.

Dia menambahkan, ke-8 puskesmas yang sedang dibangun itu adalah Puskesmas Liwa, Puskesmas Batubrak, Puskesmas Kenali, Puskesmas Lumbok Seminung, Puskesmas Srimulio (Suoh), Puskesmas Bandarnegeri Suoh, Puskesmas Sumberjaya dan Gedungsurian.

Masing-masing Puskesmas dibangun dua unit gedung terdiri satu unit berlantai 1 dan 1 unit berlantai dua. Pelaksanaan pembangunan bersumber dari DAK TA 2018 dengan nilai pem-

bangunan bervariasi mulai dari Rp1-5 miliar/puskesmas bergantung dengan ukuran luasanya.

Pihaknya menargetkan diakhir Nopember atau sebelum masa kontrak selesai pada 25 Nopember mendatang, pelaksanaan pembangunan gedung puskesmas di 8 lokasi itu sudah selesai.

"Kalau melihat perkembangan pelaksanaanyaa saat ini maka akhir Nopember ini diperkirakan sudah selesai sebab saat ini prosesnya sudah memasuki tahap finishing," kata Mat Suhyar.

Keyakinan itu, kata dia, dikarenakan sampai saat ini

belum ada pihak kontraktor yang memberikan informasi untuk meminta perpanjangan kontrak. Selain itu lanjutnya, jika pelaksanaanya tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak maka pihak pelaksana akan merugi sebab harus membayar denda sebesar 1/ 1000/hari dari nilai kontrak.

Mat Suhyar berharap, meskipun masa kontrak tinggal sekitar 12 hari lagi namun pihaknya meminta proses pengerjaan finishing yang saat ini masih berlangsung agar dilaksanakan dengan baik dan maksimal agar tidak mengurangi kualitas bangunan. (Lp)

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA - WAY KANAN

Tak Bayar Pajak, Bapenda Tebang 100 Reklame

Foto : Erwin/Kupas Tuntas

PENERTIBAN REKLAME - KEPALA Bapenda Tulang Bawang Ria kholdi di dampingi Asosiasi Perusahaan Reklame, dan satpol PP melakukan penertiban papan reklame yang tidak membayar pajak di wilayah Pasar Unit II menggala kec Banjar Agung, Rabu (14/11).

Untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak perusahaan reklame yang tidak taat pajak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang melakukan penertiban 100 papan reklame.

Tulang Bawang (Kupas Tuntas) PENERTIBAN ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Daerah (Bapenda) Tulang Bawang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Asosiasi Pengusaha Reklame

(APR), di pasar Unit II kec Banjar Agung, Rabu (14/11).

Kepala Bapenda Tulang Bawang, Ria Kholdi mengatakan, penertiban ini adalah yang pertama kali di lakukan oleh Bapenda terhadap wajib pajak yang nakal.

"Sebelum melakukan penertipan papan reklame, kami sudah 3 kali mela-

yangkan surat secara resmi agar secepatnya membayar tunggakan pajak reklame mereka yang sudah jatuh tempo, akan tetapi pihak perusahaan tersebut tidak mengindahkan, maka kami sepakat jemput bola melakukan penertiban papan reklame yang telah terdata oleh Bapenda untuk dilakukan pembongkaran secara paksa, " jelasnya Ia mengatakan, penebangan papan reklame itu juga mengacu pada Un dang-undang (UU) No 28

tahun 2009 tentang Pajak Daerah Peraturan Pe me rintah Daerah, dan Perbub Kupaten Tuba No 39 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pa jak reklame di Kabupaten Tulang Bawang.

Ia menjelaskan, sebanyak 100 papan nama dari 20 perusahaan diantaranya papan nama perusahaan, yakni, Advan,Indosat, Azus, Aser, Mito, Hp Intel, Bradher, Rise And Shaint, Clasmild,Oppo, Sharp, Lenovo, Kopi Torabika, Vivo, Semen Merah Putih, Sampurna, Gudang Garam, Samsung, Mie Gogi, Kopi Kapal Api. "Alhamdulillah pada penertipan papan reklame yang tersebar di kecamatan Banjar margo dan kecamatan Banjar agung unit II berjalan lancar tanpa kendala, " jelasnya.

Ria juga menjelaskan, selain penertiban papan reklame, Bapenda juga melakukan sweping atau penertiban wajib pajak tentang pajak sarang burung walet yang ada di kecamatan Rawa Jitu Selatan dengan meng gandeng Kecamatan Setempat. (erwin)

Dendi Ingin Wujudkan Pesawaran Bumi Wisata Pesawaran (Kupas Tuntas) UNTUK mewujudkan Kabupaten Pesawaran sebagai bumi wisata, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menggelar Pesawaran Investment Promotion (PIP) Tahun 2018.

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona usai melakukan kegiatan Pesawaran Investment Promotion (PIP) Tahun 2018, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (14/11).

"Melihat antusiasme para pihak untuk ikut serta memajukan Pesawaran pada acara Pesawaran Investment Promotion tahun 2017, maka kami menggelar (PIP) tahun 2018 untuk kedua kalinya dalam rangka mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat Pesawaran menjadi nyata, yaitu Pesawaran Bumi Wisata yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Menurutnya, dengan diselenggarakannya PIP yang ke-2 ini juga merupakan bukti

Foto : Ist

MoU - BUPATI Pesawaran, Dendi Ramadhona, melakukan Penanda tanganan MoU Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan PT.Pos Indonesia (Persero), Rabu (14/11).

bahwa Pesawaran terbuka untuk kalangan dunia usaha untuk bisa menjalin sinergi dan kerjasama. "Kami memiliki regulasi yang pro untuk dunia usaha dengan tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal," ujarnya.

Ia pun menambahkan, ditengah keterbatasannya, Kabupaten Pesawaran saat ini sedang bergiat melakukan pembangunan untuk meningkatkan daya saing daerah. "Pembangunan yang dilakukan harus berbasis inovasi agar Kabupaten Pesawaran dapat bersaing dengan daerah lainnya, Pemerintah Daerah juga harus

melakukan inovasi dalam rangka perbaikan pe ngelolaan pemerintahan, per baikan pelayanan publik dan inovasi bentuk lainnya sesuai dengan kewenangan daerah seperti pemberdayaan masyarakat," tambahnya.

Dijelaskannya, saat ini ada beberapa program inovasi yang sedang difokuskan seperti pada Kawasan Industri di Tegineneng dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kecamatan Teluk Pandan.

"Semua program yang kita fokuskan ditujukan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai

model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja," jelasnya.

Disamping itu, kata dia, Kabupaten Pesawaran juga terus berusaha menjadi tuan rumah yang baik dan memudahkan segala proses perizinan melalui program Pelayanan Perizinan Secara Online dan pendampingan perizinan oleh simpul KPBU Pesawaran dan Satgas Perizinan berusaha.

"Ini merupakan terobosan yang sangat baik untuk memperpendek waktu layanan perizinan, ini juga akan sangat membantu masyarakat karena akan dilayani dengan prima yaitu lebih mudah, lebih cepat, dan lebih hemat, efektif serta efisien dalam segi waktu, energi maupun biaya," katanya.

Untuk itu, sambungnya, harus dilakukan pemangkasan proses perizinan dengan penyederhanaan prosedur dengan tetap mengacu kepada ketentuan berlaku. (Reza)

Kamis, 15 November 2018

5

Data Tidak Akurat, Penerima Rasta Tak Tepat Sasaran Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) MASYARAKAT penerima manfaat Beras Sejahtera (Rastra) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) ternyata banyak yang sudah tidak layak menerima bantuan tersebut.

Hal ini berdasarkan validasi data penerima manfaat Rastra yang saat ini sedang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) bekerjasama dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) setempat.

Koordinator TKSK Kabupaten Tubaba, Zainal Arifin, menjelaskan, validasi data penerima manfaat rastra tersebut dilakukan karena Kabupaten Tubaba harus siap melaksanakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di tahun 2019 mendatang.

"BPNT ini adalah perubahan dari Rastra. Validasi sedang kita lakukan, karena dalam minggu ini ditargetkan harus selesai, karena jika tidak selesai maka masih harus menunggu 6 bulan lagi,"ungkapnya, Rabu (14/11).

Sejauh ini, lanjutnya, validasi data disetiap kecamatan berjalan cukup lancar, meskipun ada beberapa tiyuh yang terkesan enggan untuk dilakukan validasi data tersebut, sehingga jika tidak dilakukan maka akan tetap menggunakan data lama.

"Kita tidak tau alasannya apa, tapi dalam program

BPNT nantinya tetap akan mengacu pada data lama.

Kita juga tidak bisa memaksanya, meskipun sebenarnya validasi data ini untuk kepentingan masyarakat banyak,"cetusnya.

Disatu sisi, Zainal menyebutkan, bahwa melalui validasi data ini pihaknya bisa mengetahui layak atau tidak penerima manfaat saat ini untuk tetap mendapatkan bantuan itu dalam program BPNT mendatang.

"Setelah kami data, ternyata ada sekitar 25 persen yang sudah tidak layak menjadi penerima manfaat, makanya dalam progam BPNT akan diganti dengan penerima manfaat yang baru berdasarkan BDT (Basis Data Terpadu) yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik),"terangnya.

Dalam program baru tersebut (BPNT), tidak menerima bantuan dalam bentuk barang seperti sebelumnya, tapi setiap penerima manfaat akan mendapatkan kartu yang dapat ditukarkan dengan beras dan telur di warung elektronik (e-warung) yang ditunjuk oleh Kemensos melalui Dinas Sosial ataupun TKSK. "e-warung ini harus terdaftar sebagai agen Bank Mandiri karena bank inilah yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan bantuan tersebut. Jadi kalau rastra dikirim oleh Bulog, BPNT melalui Bank Mandiri. Belum tentu beras, sebab penerima manfaat juga bisa beli telur dengan bantuan tersebut,"tandasnya. (Irawan/Bas/Lucky).

ď Ž Penanganan Konfik Lahan

Ratusan Bhabinkantibmas Polres Waykanan Ikut Pelatihan

Tubaba Canangkan Stop BAB Sembarangan Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba) melalui Dinas Kesehatan (Diskes) setempat terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat terutama pada bidang sanitasi.

Salah satu program yakni, dengan mendeklarasikan Stop Buang Air Besar Sembarangan Open Defecation Free (ODF). Menariknya, Diskes juga melibatkan unsur TNI-POLRI pada program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ini.

Berdasarkan target Nasional Universsal Akses yaitu 100% sanitasi layak, 0% pemukiman kumuh dan 100% akses air minum serta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM, Per aturan Bupati (Perbup) Tubaba Nomor 44 tahun

2018 dan Surat Edaran Sekda Kabupaten Tubaba tentang STBM sebagai acuan program tersebut.

Deklarasi ODF di Halaman Koramil 412-01 Tulangbawang Tengah, Rabu (14/11) dilakukan langsung oleh Ketua Tim Verifikasi Diskes Provinsi Lampung, Berta Sitepu.

Ia menyampaikan, Deklarasi Stop BAB Sembarangan ingin mendorong masyarakat meninggalkan perilaku berisiko melalui peningkatan sanitasi yang layak.

"Ada empat kategori penyakit yang terkait dengan air yaitu, air minum yang mengandung patogen dapat mengakibatkan penyakit diare. Kemudian, kurangnya air higienis untuk mandi dan mencuci menyebabkan penyakit jamur atau kudis. Dan juga, bibit penyakit yang memiliki siklus hidup melalui air seperti Schistosomiasis.

Serta, vektor yang hidupnya bergantung pada air, seperti malaria dan demam ber-

darah,"kata Berta Sitepu.

Berta menjelaskan, hasil kajian tentang kualitas air minum di Indonesia ialah masih banyak masyarakat yang mengambil air dari air permukaan atau air tanah yang mengandung bakteri Ecoli karena ter cemar oleh tinja manusia.

Akibatnya, biaya tinggi harus dikeluarkan untuk mengolah air tersebut se hingga layak minum.

"Sanitasi buruk juga menimbulkan dampak, seperti mengakibatkan stunting atau pendek. Indonesia merupakan negara dengan stunting terbesar kelima di dunia,"ujarnya.

Sementara, Majril, Sekretaris Diskes Tubaba menerangkan bahwa, STBM merupakan suatu program intervensi yang menitik beratkan pada pencapaian kondisi sanitasi total berbasis masyarakat, melalui perubahan perilaku higienis, dengan melibatkan atau

memberdayakan seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali.

"Saya menyadari, bahwa mewujudkan Program Stop Buang Air Besar Sembarangan memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Akan tetapi, saya juga percaya bahwa dengan usaha yang terus menerus dan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri, program stop buang air besar sembarangan akan dapat terlaksana dengan baik,"tutur Majril.

Kapten Arh. Edi Subaryat Danramil 412-01/TBT mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Bahwa TNI dan Polri khususnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas siap membantu pendampingan dan monitoring seperti yg sudah dilaksanakan selama lebih kurang 4 tahun berjalan ini,"tegas Edi. (Irawan/Bas/Lucky).

Foto : Indro/Kupas Tuntas

PELATIHAN - 150 anggoa Bhabinkantibmas Polres way Kanan mengikuti pelatihan tata cara penanganan konfik sengketa lahan di daerah setempat, Rabu (14/11).

Way Kanan (Kupas Tuntas) 150 anggota Bhabinkantibmas Polres Way Kanan mengikuti pelatihan tata cara penanganan konfik sengketa lahan di daerah setempat, Rabu (14/11).

Dimana pelatihan ini bertujuan agar tidak ada korban kerusuhan antar warga maupun dengan perusahaan di Way Kanan dalam sengketa lahan tanah.

Dalam kesempatan itu, Waka Polres Way Kanan, Kompol Vicky Dzulkarnain, didampingi Kaurbinopsnal Satbinmas Polres Way Kanan, Ipda Subiyanto membuka pelatihan.

Vicky mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yakni 14-15 November.

“Diharapkan kegiatan ini bisa membekali keterampilan para anggota khususnya Bhabinkantibmas yang bertugas di kampungkampung dalam menangani setiap permasalahan di masyarakat salah satunya cara penanganan konflik sengketa lahan,�ujar Kompol Vicky Dzulkarnain.

Ia pun meminta seluruh anggota Bhabinkamtibmas serius dalam mengikuti pelatihan tersebut. Mengingat pentingnya materi dalam pelaksanaan tugas agar bisa dilaksankan di lapangan.

Lebih lanjut ia berpesan agar Babinkamtibmas benarbenar melaksanakan tugas fungsi dan perannya, mengingat kondisi masyarakat saat ini sangat rentan terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.(indro)

6

Kamis, 15 November 2018

LAMPUNG UTARA KESEHATAN

Tinjau Desa Buring Kencana LAMPUNG UTARA - KETUA Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Utara Endah Kartika Prajawati Agung bersama tim pembina Kabupaten, hadir di Desa Buring Kencana, Kecamatan Blambangan Pagar, Rabu (14/11).

Kehadiran Endah Kartika dan rombongan guna melaksanakan pembinaan persiapan Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan tahun 2018 di desa setempat yang berhasil mewakili Lampung Utara pada lomba tingkat Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada 15 November 2018.

Dalam arahannya, Endah minta kegiatan lomba ini harus dijadikan sebagai ajang peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. “Selain itu, juga ajang penilaian tahunan ini juga sebagai dasar evaluasi penilaian terhadap penyempurnaan program kegiatan bidang kesehatan dan keluarga berencana kabupaten,” ungkapnya. (Rls)

TINJAU DESA - KETUA Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Utara Endah Kartika Prajawati Agung bersama tim pembina Kabupaten meninjau Desa Buring Kencana, Kecamatan Blambangan Pagar, yang akan mengikuti Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tahun 2018 tingkat Provinsi Lampung, kemarin.

Foto: Ist

Bappeda Dorong ASN Tingkatkan Pelayanan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), terus mendorong aparatur sipil negara (ASN) merubah paradigma bekerja khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) KEPALA Bappeda Lampung Utara, Syahrizal Adhar mengatakan, dalam tata kelola pemerintahan dibutuhkan kesadaran diri dari ASN untuk melayani sesuai tupoksinya sebagai abdi negara dan pelayan rakyat.

"Program dalam Windu

Cita tentang tata kelola pemerintahan sudah berjalan baik.

Untuk itu paradigma dari aparatur pemerintah itu sendiri dibutuhkan keaadaran guna peningkatan kualitas kompetensi aparatur pemerintah daerah dimasa mendatang," kata Syahrizal Adhar, Rabu (14/11).

Ia mencontohkan, untuk pembayaran pajak jika dulu persyaratannya bertele-tele,

tapi saat ini Pemda sudah melakukan program jemput bola dengan mendatangi masyarakat yang ada di desa.

Menurutnya, hal itu merupakan salah satu perubahan paradigma dengan harapan di masa mendatang kinerja ASN terus membaik dan mem punyai dampak baik terhadap pelaksanaan berbagai pro gram pemerintah daerah.

"Dampaknya tentu akan terjadi pada pelayanan yang baik, dan tertib. Samplenya seperti yang terjadi di beberapa OPD, dinas koprasi, pajak, perizinan, dan dinas sosial," ungkapnya.

Ia menerangkan, BPPBD

kini langsung langsung turun kelokasi, dinas kesehatan juga jemput bola menggunakan mobil keliling dan turun langsung kepada masyarakat.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah daerah hanya tinggal menerapkan perubahan paradigma untuk memberikan pelayanan umum, seperi pada peningkatan bidang pendidikan, kesehatan, pasar, olahraga, dan kebudayaan.

“Karena di bidang infrastruktur hanya tinggal pemeliharaan jalan mantap dan melakukan pembangunan jalan-jalan usulan dari desadesa,” imbuhnya. (Sarnubi)

Wakapolres Lampura Periksa Kendaraan Dinas Lampung Utara (Kupas Tuntas) WAKAPOLRES Lampung Utara Kompol Yusta Dwi Heno melakukan pengecekan kendaraan dinas (Randis) yang menjadi salah satu sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas melayani masyarakat, kemarin.

Kompol Yusta Dwi Heno mengatakan, pemeriksaan guna mengetahui secara langsung kondisi dan kelayakan sarana prasarana kendaraan dinas dalam mendukung pelaksanaan tugas untuk melayani masyarakat.

Dalam pengecekan randis ini, Wakapolres Lampung Utara didampingi Kasat Sabhra, Kasie Propam dan Paur Log. Pemeriksaan randis dipusatkan di halaman Mapolres setempat.

"Pengecekan kendaraan ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan kendaraan

dinas yang digunakan anggota Polres dan Polsek jajaran dalam menunjang tugas rutin. Seperti kegiatan patroli, bhabinkamtibmas serta pelayanan kepada masyarakat," kata Kompol Yusta Dwi Heno.

Ia menjelaskan, pengecekan kendaraan dinas akan dilakukan secara berkala agar ranmor yang diberikan kepada personel dapat diketahui kelayakan kondisinya, terutama menjelang pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2019.

Wakapolres berharap, pengecekan kendaraan dinas bisa berdampak positif kepada anggota maupun masyarakat. Sehingga, saat digunakan tidak ada kendala.

“Secara umum tidak dijumpai kendaraan yang bermasalah, namun masih ditemukan kendaraan yang kurang terjaga kebersihannya terutama di bagian mesin,” kata Kompol Yustam usain pemeriksaan. (Sarnubi)

LAMPUNG TIMUR

Ibu Rumah Tangga Tewas Tergilas Truk Lampung Timur (Kupas Tuntas) SEORANG ibu rumah tangga (IRT) menjadi korban kecelakaan, saat hendak pulang ke rumah dari berbelanja di Pasar Pekalongan, Lampung Timur, Rabu (14/11).

Korban bernama Sri Dalmini warga Desa Jojok, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Kecelakaan berawal saat motor bernomor polisi BE 8937 NV yang dikendarai korban terjatuh, ketika keluar dari perempatan Pasar Pekalongan.

Saat bersamaan melaju kendaraan truk bernomor polisi BE 9176 FC dari arah Kota Metro menuju Lampung Timur. Tak bisa hindari, truk langsung menggilas tubuh korban hingga meninggal dunia.

Kapolsek Pekalongan Ajun Komisaris Polisi Sukamso, didampingi Kanit Lantas Aiptu Mulyadi menjelaskan, kecelakaan yang merenggut nyawa korban itu terjadi sekitar pukul 12.30 WIB. “Kejadiannya sekitar pukul 12.30 WIB. Saat itu korban berniat pulang dari Pasar Pekalongan, namun terjatuh dari sepeda motor lalu terlindas mobil truk yang melaju dari dari arah Metro,” jelasnya.

Usai kejadian, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan outopsi. Sementara sopir truk dan kendaraannya diamankan di Mapolsek Pekalongan. “Setelah dilakukan outopsi jasad korban langsung dibawa keluarganya pulang. Untuk sopir truk dan kendaraannya masih diamankan di Mapolsek Pekalongan,” terangnya. (Sigit)

Foto: Sigit/Kupas Tuntas

TEWAS KECELAKAAN - SEORANG ibu rumah tangga (IRT) bernama Sri Dalmini menjadi korban kecelakaan, saat hendak pulang ke rumah dari berbelanja di Pasar Pekalongan, Lampung Timur, Rabu (14/11).

Pemkab Lampung Timur Janji Perbaiki Kesejahteraan TKS Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur (Lamtim) terus berupaya memperjuangkan perbaikan kesejahteraan tenaga kerja sukarela (TKS) perawat dan profesi lain.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lamtim Tarmizi, didampingi Plt Kepala Dinas Kesehatan Syamsurijal dan Kepala Bagian Hukum yang diwakili Kepala Sub-Bagian Litigasi dan Advokasi I Ketut Budiase, Rabu (14/11).

Tarmizi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan terus berupaya sebaik mungkin untuk memperjuangkan kesejahteraan para TKS, namun harus tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

“Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebetulnya berkeinginan mensejahterakan semua pihak juga termasuk tenaga kerja sukarela, tapi semua itu dibatasi oleh aturan-aturan,” jelasnya.

Menurutnya, apa yang akan dilakukan Pemkab Lamtim harus berpedoman ada aturan. Seperti untuk tenaga kerja sukarela di Dinas kesehatan dan dinas lain, ada aturan yang melarang kepala daerah mengeluarkan surat keputusan (SK). Karena hal-hal

Foto: Ist

PERBAIKI KESEJAHTERAAN - ASISTEN I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lamtim Tarmizi, didampingi Plt Kepala Dinas Kesehatan Syamsurijal dan Kepala Bagian Hukum yang diwakili Kepala Sub-Bagian Litigasi dan Advokasi I Ketut Budiase, berjanji melakukan perbaikan kesejahteraan TKS, kemarin.

seperti itu memang dibatasi.

“Kita juga sudah berupaya menebusnya dengan suatu jalur khusus yakni mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada bulan Januari lalu untuk penerimaan pegawai khusus. Namun kita masih menunggu karena semua ini tentunya ada aturannya pula,” ungkapnya.

Untuk lebih memperhatikan kesejahteraan TKS, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga sedang mengkaji terkait program Desa Siaga dan sedang memproses program BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Pemkab Lamtim telah mengirimkan peserta yang

merupakan pegawai setiap puskesmas untuk ikut dalam kunjungan pembelajaran PPK BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) ke Kota Padang, Sumatera Barat.

“Seperti program Desa Siaga kita harapkan dapat memaksimalkan tenaga kesehatan terutama TKS, namun ini juga masih dalam kajian karena masih ada kaitannya dengan pemerintah desa. Kita juga sedang memproses BLUD, sekarang kita sedang mengkaji, mempelajari dan semoga tahun 2019 Dinas Kesehatan beserta jajaran UPTD Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur sudah bisa menjadi BLUD,” paparnya.

Hal senada dikatakan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, Syamsurijal, bahwa pemerintah daerah akan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan apa yang telah dikomunikasikan bersama para TKS. “Terkait BLUD, proses ini sedang berjalan dan diharapkan di awal tahun depan proses penerimaan pegawai puskesmas BLUD non PNS sudah bisa dilakukan melalui mekanisme-mekanisme yang nanti kita sepakati.

Kami akan mengedepankan rekan-rekan yang selama ini sudah memberikan tenaga dan sumbangsihnya di puskesmas masing-masing,” ujarnya. (Adv)

Kamis, 15 November 2018

LAMPUNG TENGAH

Bupati Bantu Janda Tua 5 Kg Beras BANTUAN BERAS CAMAT Seputih Agung Chandra Sukma menyampaikan langsung bantuan beras sebanyak 5 Kg kepada janda tua dari Bupati Loekman Djoyosoemarto, kemarin.

Foto: Ist

DPRD Minta Pemda Putus Kontrak PT BJP

Dianggap gagal dalam mengelola Pasar Bandar Jaya Plaza (BJP), DPRD Lampung Tengah (Lamteng) meminta pemerintah daerah (Pemda) segera memutus kontrak kerjasama dengan PT Pandu Jaya Buana (PJB) selaku pengembang.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) PENEGASAN itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Lamteng, Firdaus Ali, usai melakukan rapat dengar pendapat (Hearing) bersama Dinas Perdagangan Lamteng. Ia menilai, hingga pertengahan November 2018 progres pembangunan tidak sesuai dengan kese-

pakatan yang tertuang dalam memorandum of understanding (MoU).

“Karena progres pembangunan pasar BJP meleset dari rencana, DPRD Lamteng akan segera memberikan surat rekomendasi kepada Pemkab Lamteng agar memutus kontrak kerjasama dengan PT. PJB. Jangan berikan lagi toleransi, karena perusahaan tersebut telah beberapa kali dibe-

rikan keringanan,” tegasnya, Rabu (14/11).

Ia mengingatkan, sesuai hasil rapat pada 5 Nopember 2018 lalu, bila sampai Desember 2018 nanti progres pembangunan Pasar Bandar Jaya Plaza tidak tercapai, maka kontrak kerjasamanya harus diputus.

Ditambahkannya, pihaknya juga sudah membahas tindaklanjut pembangunan Pasar Rumbia, yang hingga kini tidak ada kejelasan hingga meresahkan para pedagang.

Masih kata Firdaus, Komisi I DPRD Lamteng juga meminta kepada Tim Koordinasi Kerjasama Daerah

(TKKSD), untuk segera melakukan pemeriksaan sekaligus penilaian terkait progres pembangunan pada Pasar BJP. Penilaian tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari capaian pembangunan, pengelolaan pedagang, keamanan, kebersihan dan pedagang kaki lima (PKL).

"TKKSD harus memberikan penilaian kelayakan sesuai dengan fakta di lapangan, selanjutnya membuat jadwal rapat pertemuan antara pemerintah daerah dengan PT PJB dan Asosiasi Pedagang Pasar BJP. Kita minta itu dilaksanakan minggu depan," tandasnya. (Towo)

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) BUPATI Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto membantu sebanyak 5 Kg beras untuk 10 orang janda tua di setiap kampung. Bantuan itu diberikan untuk meringankan beban para janda.

Bantuan beras bagi para janda tua di Kecamatan Seputih Agung disampaikan langsung Camat setempat Chandra Sukma, dengan cara mendatangi satu persatu rumah para janda tua penerima bantuan.

“Hari ini sudah 4 kampung yang kita distribusikan, Fajar Asri, Sulusuban, Bumi Mas, dan Bumi Kencana, dengan mendatangi rumah para ibu yang mayoritas adalah janda

7

tua di rumahnya masingmasing. Dan masih ada 6 kampung lagi yang akan segera kita distribusikan,” ujar Chandra Sukma, kemarin.

Selain membagikan beras, Camat Seputih Agung ini juga menyampaikan pesan Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto, kepada para janda tua penerima bantuan agar menjaga kesehatan dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan.

Menurut Chandra, bantuan beras direspon sangat baik oleh para penerimanya, karena sangat berarti bagi mereka. “Sampai ada yang menangis dan mendoakan Bapak Bupati, agar selalu sehat, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas serta rezekinya makin bertambah, dan selalu bisa mensejahterakan masyarakat Lampung Tengah,” kata Mantan Kabag Protokol Bupati Lampung Tengah ini.

Sementara itu, Mbah Daliyem (82) seorang janda tua penerima bantuan beras di Kampung Bumi Mas mengaku, merasa sangat senang dan terbantu dengan adanya program dari Bupati Lampung Tengah ini. (Towo)

PEMERINTAHAN

49 Kakam Dilantik 28 Desember LAMPUNG TENGAH - SEBANYAK 49 kepala kampung (Kakam) terpilih hasil pemilihan kepala kampung (Pilkakam) serentak pada 5 November 2018 lalu akan dilantik pada 28 Desember 2018 mendatang. Segala persiapan untuk proses pelantikanpun sudah dilakukan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kabupaten Lampung Tengah, Zulfikar Iwan mengatakan, tidak ada kekosongan jabatan kepala kampung pasca pilkakam serentak awal November lalu. Dan pelantikan dipastikan digelar pada 28 Desember 2018 mendatang. ”Sudah kita agendakan tanggal 28 Desember. Itu bertepatan dengan habisnya masa jabatan kepala kampung sebelumnya. Jadi tidak ada kekosongan atau penunjukan pejabat sementara di kampung yang melaksanakan pilkakam serentak 5 November lalu,” ujarnya, kemarin. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Terapkan OSS, Permohonan Perizinan Naik Dana Desa Tahap III Segera Cair Lampung Selatan (Kupas Tuntas) MESKIPUN sempat molor, dana desa (DD) tahap III tahun 2018 segera didistribusikan ke setiap desa di Kabupaten Lampung Selatan. Kepastian ini setelah pemerintah pusat mentransfer anggaran DD tahap III itu melalui kas daerah (Kasda) Lampung Selatan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan Intji Indriati saat dihubungi membenarkan hal tersebut.

"Benar itu, anggarannya telah masuk ke kasda," terangnya, Rabu (14/11).

Ia menjelaskan, pihak

“

Setelah pengajuan pencairan DD ini kami proses, secepatnya DD ini akan kita transfer

”

Intji Indriati Kepala BPKAD Lamsel

BPKAD akan segera mentransfer DD tahap III itu ke rekening masing-masing desa yang telah mengajukan permohonan pencairan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

"Setelah pengajuan pencairan DD ini kami proses, secepatnya DD ini akan kita transfer. Tinggal, pihak desa yang melakukan pencairan di Bank Lampung," kata Intji.

Intji pun menambahkan, pihaknya akan melakukan transfer DD tersebut dua kali seminggu. Dikonfirmasi terpisah, Kasi Pengelola Keuangan Desa DPMD Lampung Selatan, M Iqbal menyebutkan, bila pihaknya telah menyerahkan pengajuan pencairan DD tahap III itu ke pihak BPKAD. "Sudah bos (ajukan nota dinas pencairan DD tahap III ke BPKAD), kemarin (Selasa) itu kita naikan, sekitar jam sorean," kata Iqbal.

Menurutnya, proses pencairan DD itu sendiri yakni BPKAD membuat nota dinas ke bupati melalui pejabat asisten. Setelah nota dinas itu turun, pihak BPKAD membuat SP2P untuk di kirim ke bank.

"Biasanya, proses itu memakan waktu sekitar 7 hari, kemudian langsung ditransfer ke rekening setiap desa," ungkapnya.

Diketahui, pagu anggaran untuk DD tahap III tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan mencapai Rp90,2 miliar. (Dirsah/Edu)

Foto: Ist

BUAT SURAT IZIN - OPERATOR aplikasi OSS di kantor DPMPPTSP Lamsel sedang melayani masyarakat yangf sedang membuat surat izin usaha, kemarin.

Sejak diterapkan pada 1 Oktober 2018 lalu, permohonan pembuatan perizinan berusaha melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) yang kelola oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Lampung Selatan meningkat drastic.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) TERHITUNG sejak September-November 2018 ini, tercatat telah ada 84 perusahaan yang mendaftarkan perizinan berusaha melalui aplikasi tersebut.

Kepala Bidang Perizinan Pramudya Wardhana mendamping Kepala DPMPPTSP Lampung Selatan Martoni Sani mengakui, bila pengusaha yang telah mengurus proses perizinan melalui aplikasi itu sudah mencapai

84 perusahaan. Artinya, aplikasi OSS memudahkan proses pembuatan perizinan bagi para investor.

"Lihat saja, hingga saat ini sudah terhitung banyak-kan yang daftar. Karena memang, perusahaan bisa mendaftar dimana saja dan kapan saja" ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (14/11).

Ia mengatakan, penggunaan aplikasi OSS itu tidak untuk perpanjangan/daftar ulang perizinan. Penerapan aplikasi itu untuk pemohon perizinan berusaha baru.

Dimana, konsep OSS untuk

mempermudah memperoleh izin dasar seperti NIB, SIUP, IUI dan TDU. Setelah pemohon mendapatkan izin dasar tersebut, investor selanjutnya mengurus komitmen di kantor setempat.

"Ada beberapa perusahaan besar yang belum datang ke kantor untuk mengurus komitmennya ke kita," terangnya.

Wawan sapaan akrab Pramudya Wardhana mengatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahan akan tetap satu, meskipun di dalam akta perusahaan pemohon menerakan bila perusahaan itu bergerak di bidang jasa, industri atau perdagangan.

"NIB itu tidak membedakan, jadi nyampur gitu. Bila di akte perusahaan tertera jasa, industri atau perda-

gangan, tiga-tiganya disatukan menjadi satu NIB. Kalau dulukan TDP-nya dipisah, ada industri sendiri dan ada perdagangannya sendiri, nah kalo sekarang nyampur jadi satu," kata Wawan.

Pihak DPMPPTSP sendiri meyakini, dengan penerapan aplikasi OSS itu, dapat mempermudah investor sekaligus meningkatkan iklim investasi di Lampung Selatan.

"Kalau berdasarkan renstra (rencana strategis) kita, dalam setiap tahun target investasi kita meningkat 10 persen. Kalau ditanya apakah bakal ada peningkatan lagi setelah penerapan OSS ini, kita belum bisa menjawab itu, karena hasilnya baru dapat dilihat saat akhir tahun nanti," tandasnya. (Dirsah/Edu)

8

Kamis, 15 November 2018

Zulkifli ... korupsi,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Wawan Yunarwanto pun bertanya kepada Zulkifli Hasan terkait prosedur pengusulan kegiatan tersebut.

“Perti Pusat berkirim surat resmi kepada adik saya. Bahwa akan dilaksanakan Rakernas Perti di Lampung. Saya selaku Wakil Ketua Majelis Pembina setuju karena sudah ada kesepakatan,” ungkapnya.

Wawan kemudian menunjukkan dua lembar kertas. Ia kembali bertanya kepada Zulkifli Hasan, apakah ia juga menerima surat dari Perti.

Zulkifli Hasan membenarkannya. Menurut Zulkifli, ia tidak tahu persis rincian surat tersebut. Ia memastikan, bahwa kapasitasnya pada kegiatan Perti adalah semata untuk menyampaikan sosialisasi empat pilar kebangsaan.

Usai menjelaskan hal itu, Wawan membacakan tujuan dari isi surat tersebut. Bahwa dalam surat tersebut, tidak tercatat permohonan untuk sosialisasi empat pilar, melainkan minta fasilitas dan akomodasi untuk Rakernas Perti.

“Enggak. Enggak. Bukan itu. Saya selaku Ketua MPR berkapasitas untuk menyampaikan wawasan kebangsaan seperti sosialisasi empat pilar kebangsaan,” jawab Zulkifli Hasan mengklarifikasi.

Wawan Yunarwanto pun membawa kedua surat untuk diperlihatkan di hadapan majelis hakim. Sembari bertanya kepada Zulkifli Hasan

Dari Hal 1

tentang adanya catatan khusus di salah satu surat yang isinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Zainudin Hasan atas terselenggaranya kegiatan Perti.

“Apakah ada catatan khusus dari saudara ke Zainudin tentang Perti? Isinya ucapan terima kasih kepada bupati (Zainudin Hasan) kemudian ada tanda paraf ?” kata Wawan seraya menunjukkan surat tersebut.

“Bukan. Tulisan saya lebih jelek. Bukan, itu bukan tulisan saya. Yang pasti itu bukan tulisan saya,” sanggahnya.

Dalam kegiatan Perti itu, Zulkifli Hasan pun mengklaim tidak tahu menahu asal muasal pendanaan.

Menurut dia, Perti mendapat kucuran dana dari donatur, hasil kerjasama, dan tidak ada berkaitan dengan uang diduga hasil korupsi.

“Itu yang membiayai Perti.

Dan saya tidak terlalu tahu mengenai dana. Itu urusan panitia, kalau saya ini hanya dewan pembina saja, tidak mengurusi hal itu,” terangnya.

Namun untuk pembayaran kegiatan Perti di Hotel Swiss-Bel seperti uang kamar, Zulkifli mengaku minta bantuan kepada Agus Bhakti Nugroho dan Zainudin Hasan. Semula ia marah karena tarif kamar terlalu mahal.

“Harga satu kamar Rp975 ribu semalam. Saya marah, saya bilang mahal sekali, kalau begitu pindah saja. Adik saya minta ke Agus agar dipasang tarif normal seperti

KPU ... pihaknya tengah fokus melakukan sosialisasi pedidikan pemilih kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan becana alam, konflik dan partisipasi rendah, salah satunya adalah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar).

"Iya kemarin (Selasa 13/ 11) kita ke Kabupaten Pesibar.

Selain Pesibar, daerah yang rawan bencana lainnya adalah kabupaten Tanggamus.

Kemarin juga KPU Tanggamus juga telah survei ke kecamatan Kelumbayan yang sempat dilanda bencana Banjir. Selain itu Lambar dan Mesuji yang rawan bencana alam juga jadi perhatian," kata Antoniyus, Rabu (14/11).

Antoniyus menambahkan, untuk sosialisasi di daerah rawan bencana, KPU Provinsi Lampung berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menganalisa potensi titik rawan bencana agar bisa diantisipasi.

"Kalau untuk teknis dari KPU sendiri. Kalau memang dideteksi di daerah tersebut

rawan banjir, kita tidak akan membangun TPS di tempat tersebut, kita coba untuk mendirikan di tempat yang sedikit tinggi," ujarnya.

Antoniyus melanjutkan, Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu daerah yang rawan konflik, selain partisipasi yang rendah.

Pihaknya akan mencoba menyasar daerah tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Partisipasi pemilih rendah ini kita mengacu pada data Pemilu 2104 dan Pilgub 2018 lalu, dan salah satunya Kabupaten Tulang Bawang.

Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi, bukan hanya masyarakat tidak ikut memilih, tetapi bisa juga masyarakat yang sudah masuk DPT tidak ada di tempat," terangnya.

Masih kata Antoniyus, KPU juga akan menjangkau daerah pedusunan agar bisa didirikan TPS. Meskipun nantinya sulit dijangkau, KPU akan mencari loksasi baru

yang bisa jadi titik kumpul, sehingga masyarakat tidak terlalu jauh untuk datang.

"Setiap kabupaten itu pasti ada TPS yang rawan. Contoh, di Kabupaten Pesibar ada 1015 TPS dalam satu kecamatan itu terhitung rawan bencana.

Kemudian di Kabupaten Tanggamus khususnya Kelumbayan itu ada 4-5 desa yang tekena dampak banjir kemarin. Perkabupaten kalau dikakulasi, 10-20 TPS yang rawan banjir. Tapi itu memang jauh hari sudah kita lakukan antisipasi," ujarnya.

Sementara Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah menerangkan, untuk meningkatkan pengawasan di daerah-daerah yang rawan bencana, pihaknya akan berkordinasi dengan pihak terkait terutama pemda setempat.

"Kita akan memberikan perhatian serius, terhadap daerah-daerah yang berpotensi bencana. Kita harus memastikan semua proses tahapan Pemilu bisa berjalan dengan baik," ujarnya. (Sule) Dari Hal 1

"Kita harus membina Bhinneka Tunggal Ika serta dapat mengamalkan Pancasila, agar Lampung Barat menapaki peradaban yang lebih maju dan lebih jaya serta selalu aman wilayahnya.

Sekaligus kita harus melestarikan budaya yang ada," kata Hariyono.

Dikatakan, Soekarno yang merupakam pencetus pertama Pancasila sebagai dasar negara, maka seluruh lapisan masyarakat diharapkan da-

Kolaborasi ...

Bila kondisi seperti ini terus berlangsung, bisa diprediksi masih akan banyak kepala daerah dan pengusaha nakal yang akan diciduk KPK. Pertanyaannya sekarang, apa solusi untuk bisa menghentikan praktik haram ini.

Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah pusat untuk mengeliminir terjadinya permainan di tender proyek, seperti tender secara online melalui LPSE (Layanan

yang biasa kami pakai. Harganya pun berubah menjadi Rp 500 ribu,” paparnya.

“Swiss-Bel itu langganan lama. Bayarnya bisa belakangan. Kalau minum sekarang, besoknya bisa bayar.

Bisa hutang dulu,” tambahnya.

Dimintai tanggapan tentang kesaksian Zulkifli Hasan, Wawan Yunarwanto semula berniat mencari tahu apakah ada hubungan Perti dengan PAN. “Tapi menurut beliau tidak berhubungan. Ya sudah,” ucap Wawan.

Ia juga mengatakan, surat permintaan Perti Pusat ke Zulkifli Hasan dan Zainudin Hasan yang menjadi alat bukti KPK cukup jelas bahwa isinya berbunyi meminta fasilitas dan akomodasi, bukan bertujuan untuk sosialisasi empat pilar kebangsaan.

“Sebenarnya tidak ada istilah undangan sosialisasi empat pilar kebangsaan. Di surat itu jelas disebutkan untuk meminta bantuan fasilitas dan akomodasi. Apakah benar ada permintaan seperti itu? Dan kemudian Pak Zul menyebut tidak ada anggaran di MPR, tapi di DPR ada anggaran,” tandasnya.

Diketahui, pada sidang lanjutan perkara suap fee proyek Kabupaten Lampung Selatan dengan terdakwa Gilang Ramadhan, Direktur PT Prabu Sungai Andalas menghadirkan dua saksi, yakni Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. (Kardo)

Dari Hal 1

Kabupaten ... mengamalkan nilai-nilai luhur perjuangan dan wawasan kebangsaan yang diwariskan Bung Karno di Kabupaten Lampung Barat.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono yang ikut hadir pada acara ini mengatakan, kegiatan yang digelar diharapkan bisa menjadi perekat hubungan semua elemen yang ada di Lambar khususnya dan Indonesia umumnya.

SAMBUNGAN

pat melestarikan Pancasila.

"Perjalanan dan perjuangan Bung Karno penuh dengan nilai-nilai luhur kebangsaan, jiwa heroik dan semangat patriotisme yang patut menjadi teladan bagi seluruh elemen bangsa," tegasnya.

Dengan adanya Festival Kebangsaan ini lanjutnya, diharapkan dapat menjadi resonansi bagi daerah lain sehingga dapat bertanggungjawab membina kebangsaan bersama. (Iwan) Dari Hal 1

Pengadaan Secara Elektronik). Namun, lagi-lagi selalu saja ada celah untuk melakukan persengkokolan yang jahat.

Opsi memiskinkan koruptor diharapkan menjadi jurus jitu untuk membuat jera pelaku korupsi. Tapi, masih membutuhkan waktu untuk menguji keberhasilannya. Pendekatan moral pun sudah digaungkan, namun seperti dianggap hembusan angin

yang berlalu begitu saja.

Harus ada vonis hukuman yang lebih tegas, agar para pejabat atau pengusaha maupun siapapun yang akan melakukan korupsi berpikir seribu kali untuk berbuat.

Misalnya, seperti hukuman mati, dibuang di tempat pengasingan atau dihukum hingga puluhan tahun agar jera, seperti di negara-negara lain yang kini bersih dari praktik korupsi. (**)

Nanang ... untuk membiayai perjalanan ke Jakarta. “Enggak. Enggak pernah,” jawab Nanang.

Namun JPU langsung membeberkan sejumlah aliran uang yang pernah dimintai oleh Nanang kepada Zainudin Hasan. Pada Mei 2017, ada permintaan uang senilai Rp 50 juta. Di bulan yang sama, ada juga permintaan uang Rp 30 juta.

Di tanggal 22 Mei 2018 ada perbincangan tentang pembiayaan perjalanan dinas Nanang Ermanto, saat itu Syahroni mengajukan uang sebanyak Rp 25 juta. Di 2017, ada kucuran dana Rp 20 juta yang diberikan Syahroni kepada Nanang.

Mendengar keterangan itu, Nanang Ermanto berkelit, dan menolak membenarkan pernyataan jaksa. Hanya saja ia mengaku lupa.

“Jujur saja Pak. Di BAP Bapak jelas, Bapak rincikan.

Di sini anda sebutkan, bahwa saksi pada Juli 2018, pernah menerima Rp 50 juta dari Agus. Anda bilang ke Zainudin, enggak punya duit. Kemudian dijawab Zainudin iya dinda, nanti dari Agus ya.

Kemudian diberikan Agus di kantor DPD PAN. Benar seperti itu?” tanya jaksa.

Kemudian jaksa kembali menyampaikan, bahwa Juli 2018, Nanang menerima uang Rp 100 juta dari Kadis PU-PR Lamsel Anjar Asmara. Uang tersebut untuk membiayai kegiatan PDI Perjuangan.

Nanang tak mampu mengelak lagi, kemudian membenarkan hal itu. “Iya benar pak jaksa,” jawabnya. Nanang menjelaskan, bahwa dirinya juga menerima uang titipan dari Zainudin Hasan senilai Rp 50 juta. “Rp 50 juta diberikan Agus. Katanya, ini titipan uang duka dari bapak.

Waktu ibu saya meninggal dunia,” ungkapnya.

Usai dipaparkan oleh jaksa, Nanang Ermanto menyampaikan bahwa ia tidak tahu menahu soal asal muasal uang yang diterimanya dari Zainudin Hasan.

Ia menyebut, Zainudin merupakan pengusaha sukses sebelum menjabat sebagai Bupati. “Saya tidak tahu dari mana. Tidak ada saya tanyakan. Saya tahunya, kalau Pak Bupati itu baik dengan saya. Dia juga pengusaha,” terangnya.

Nanang menjelaskan, bahwa selama menjabat sebagai Wakil Bupati Lamsel, tidak pernah dilibatkan dalam kegiatankegiatan infrastruktur khusus-

Dari Hal 1

nya di Dinas PU-PR Lamsel.

Ia menyebut, dirinya bukan tidak tahu tentang wewenang dari jabatan yang diembannya. Hanya saja ia memilih mengikuti arahan dari Zainudin Hasan.

“Saya ngikut saja apa yang jadi arahan bupati. Bukan karena tidak peduli. Memang karena tidak dilibatkan. Saya jaga keharmonisan saja. Karena saya wakil, saya tahu diri,” ungkapnya.

Ia kembali menjelaskan, tidak tahu tentang siapasiapa saja pejabat yang akan dirolling dan bahkan tidak kenal dengan siapa-siapa yang menjabat sebagai kepala dinas di Lamsel.

“Itu kenyataannya. Dan alhamdulilah, kepala dinas mana pun belum ada yang menghadap dan masuk ke ruangan saya,” terangnya.

Mengenai penerimaan sejumlah uang dari Zainudin Hasan, Nanang menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan komitmen di antara keduanya yang telah lama disepakati.

“Komitmen awal di antara kami berdua sudah ada. Pak Bupati bilang, dinda kita fokus memajukan Lamsel. Tidak boleh main-main proyek, kalau dinda tidak ada uang, kalau buntu bilang aja ke abang. Saya ikut dengan janji itu,” jelasnya.

“Kalau saya tidak punya uang sama sekali, dalam 4 atau 5 bulan sekali, saya minta ke bupati. Uang itu untuk kebutuhan pribadi saya,” ungkapnya.

Mendengar kesaksian Nanang, JPU KPK Shobari Kurniawan menanyakan perihal pengembalian uang yang diterimanya dari Zainudin kepada KPK. Nanang mengatakan, telah mengembalikan sebagian besar uang tersebut. “Sudah, sudah saya kembalikan sebagian. Ada Rp 480 juta yang sudah kembali,” ujar Nanang.

Jaksa kembali memastikan, dengan menanyakan surat tanda pengembalian uang tersebut. “Ada suratnya. Tapi saya nggak bawa. Itu ada di rumah. Tapi sudah saya kembalikan,” jawab Nanang lagi.

Usai sidang, JPU KPK Wawan Yunarwanto mengatakan, tim JPU saat ini belum mengetahui pasti apakah benar Nanang Ermanto sudah mengembalikan uang ke KPK. Saat ini pihaknya belum mengantongi surat sah pengembalian uang oleh Nanang.

“Belum kita terima, maka

Akses ... yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, baru 84 persen masyarakat Lampung yang sudah memiliki akses sanitasi aman dan bersih.

Dari data tersebut menyebutkan akses sanitasi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) yang terendah berada di angka 55,25 persen. Sementara kabupaten yang sudah menggunakan sanitasi yang baik hingga 100 persen baru di Pringsewu.

"Sebagai catatan hingga November ini capaian akses sanitasi di Lampung baru 84,43%. Artinya masih ada sekitar 16% rumah tangga di Lampung yang belum memiliki layanan sanitasi yang baik dan sehat. Bahkan masih ada 4 kabupaten yang akses sanitasinya paling rendah, yaitu Tulangbawang Barat (55,11%), Mesuji (72,83%), Pesawaran (81,99%), dan Lampung Timur (82,03%)," kata Direktur Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS), Febrilia Ekawati, di Cikwo Resto & Coffee Bandar Lampung, Rabu (14/11).

Febrilia mengungkapkan, alasan masyarakat Tubaba masih menerapkan buang air besar (BAB) sembarangan karena merupakan daerah pesisir. Dan sudah menjadi

tadi kita tanyakan. Tapi dia menyebut sudah. Dan mungkin tentang surat pengembalian itu ada di berkas perkara terdakwa yang lain.

Kalau di perkara terdakwa Gilang, kita belum kantongi.

Mungkin ada di perkara Zainudin atau yang lain. Hal itu bisa saja terjadi,” ujar Wawan.

Sengaja Bidik Proyek di Lamsel Dalam kesaksiannya, terdakwa Direktur PT Prabu Sungai Andalas Gilang Ramadhan mengaku, sengaja memilih Lamsel menjadi target pengerjaan proyek infrastruktur karena ada kemudahan yang didapat.

Gilang memperoleh kemudahan dari Kepala Dinas PUPR Lamsel Syahroni. Gilang mengenal Syahroni dari temannya bernama Rizky sejak tahun 2016.

“Tahun 2016 saya mulai main di Lamsel. Ada dua paket proyek saat itu. Kemudian pada 2017 saya dihubungi Syahroni dan ditawari paket proyek bernilai Rp4,5 miliar lebih. Dari total nilai proyek itu, saya diminta untuk membayar fee sebanyak 20 hingga 21 persen,” ungkapnya di persidangan, kemarin.

Gilang mengaku, membayar fee secara bertahap yakni Rp 500 juta dan Rp 400 juta ke Syahroni. Setelah dekat dengan Syahroni, Gilang lalu dekat dengan Agus Bhakti Nugroho dan Anjar Asmara.

Gilang pun mengaku, jika Anjar Asmara masih memiliki hutang senilai Rp100 juta dan Syahroni sejumlah Rp 250 juta. Hutang Anjar disebutnya bermula dari Agus Bhakti yang meminjam Rp 100 juta. Agus menyarankan kepada Gilang untuk menagih uang pinjaman tersebut kepada Anjar Asmara.

Sementara hutang Syahroni berawal dari kedekatan keduanya di 2016. Selain hutang, Syahroni juga kerap meminta servis berupa karaoke di beberapa cafe.

“Sampai sekarang belum bayar. Kalau Rp100 juta itu Anjar. Syahroni juga belum bayar, kalau ditanya ngomong nanti saya bilang dulu ke Anjar,” ujarnya.

Gilang pun mengaku, pernah bertemu dengan Bupati nonaktif Lamsel Zainudin Hasan di rumah pribadinya.

Namun, tidak membahas soal proyek. Saat itu, Gilang hanya diperkenalkan oleh Agus kepada Zainudin sebagai pengusaha. (Kardo) Dari Hal 1

kebiasaan jika daerah pesisir menjadi tempat pembuangan tinja manusia.

“Selain itu ketersediaan fasilitas yang masih minim, karena pembuatan kloset masih memerlukan biaya yang besar. Ironisnya, sebagian masyaraka menganggap BAB sembarangan sudah menjadi keterbiasaan sehingga tidak penting lagi membuat kloset," ujar Febrilia.

Dia mengatakan, masalah sanitasi jika tidak segera diselesaikan maka akan berdampak bagi kesehatan masyarakat sekitar, menciptakan bibit-bibit penyakit yang mengancam kelangsungan hidup terutama bagi generasi muda.

“Sanitasi yang buruk bisa menimbulkan penyakit lain seperti pencemaran udara, infeksi saluran pernapasan, dan meningkatkan angka stunting di Lampung. Disamping itu jika masyarakatnya mengkonsumsi dari air sumur tetapi disekitarnya sanitasinya buruk maka airnya bisa tercemar," paparnya.

Sebagai bentuk dukungan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu akses sanitasi aman dan bersih, penggiat lingkungan sanitasi SNV Netherland Development Organisation be-

kerjasama dengan YKWS dan Mitra Bentala melalui program Voice For Change Partnership (V4CP) mendorong Pemprov Lampung dan Pemda Kabupaten/Kota untuk peduli terhadap isu sanitasi. Dengan membentuk regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan.

Febrilia mengatakan, persoalan sanitasi harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Sebab BAB sembarangan akan mengancam keberlangsungan hidub masyarakat. Padahal, kata dia, pembangunan pariwisata yang digalakkan oleh pemerintah akan percuma jika sanitasinya tak mendukung bagi pembangunan tersebut. Dari itu ia menyayangkan jika kepala daerah tidak menganggap sanitasi menjadi persoalan yang serius.

"Isu sanitasi masih dianggap bukan isu yang 'seksi', tetapi lebih memprioritaskan pembangunan yang lain, padahal pembangunan sanitasi juga sangat penting. Kita tak ingin sampai ada kasus misalkan balita terkena diare karena kondisi sanitasi yang buruk. Apakah kita harus menemukan kasus seperti itu dulu? Kan nggak mungkin," ujarnya.(Erik)

Kamis, 15 November 2018

IKLAN PENGISIAN RACUN API CVCAHAYAABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub.085107520099/081278001238

KOLAM CV. LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/ Nasional, b. Resepsi pernikahan, c . Peraya a n Ulang Ta h u n / Khitanan, d. Seminar/Reuni/Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman. Hub. 0853 8456 5777.Jln.P.AntasariNo.171B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A,BumiWaras,Telukbetung.Telp:(0721) 5605056,HP:081321214893.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak?

Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/ Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek.3.Bukutabungangaji+ATM.4.

IjazahTerakhir+SlipGaji.5.FotocopyKTP danKK.JlRayaHajumena,No.28Natar, Lamsel(SampingYamaha).07215613282.

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, PestaBonataon, DalamdanLuarKota.Hubunginsegera: 085216105475. Drs. Edison E. Sinurat.

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

9

JUAL BELI LOGAM MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788

10

Kamis, 15 November 2018

SELEBRITI

Ayu Ting Ting Tak Masalah Lagunya Dinyanyikan Tanpa Izin

Ayu Ting Ting

Cover version atau membawakan lagu milik orang lain sudah bukan hal baru di industri musik. Beberapa lagu popular, kerap di-cover version alias dibawakan ulang oleh seorang penyanyi menggunakan aransemen baru.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - NAMUN penggunaan cover version yang tak berizin kerap menjadi masalah. Seperti yang baru ini terjadi pada Jerinx SID dan Via Vallen.

Jerinx SID menyampaikan kekesalannya lantaran Via Vallen pada 2013 membawakan lagu "Sunset di Tanah Anarki" tanpa izin.

Namun, reaksi sebaliknya justru diungkapkan Ayu Ting Ting. Sebagai seorang pedangdut, Ayu Ting Ting merasa tak keberatan

lagunya dinyanyikan orang lain.

Menurut Ayu Ting Ting, selama pembuatan itu hanya untuk senang-senang dan bukan untuk komersial silahkan saja. Malah ia senang kalau ada orang yang meng-cover lagu yang ia nyanyikan. "Aku sih senang-senang saja kalau ada orang yang mengcover lagu aku. Toh itu membantu mempopularkan lagu aku juga kan. Silahkan saja, enggak masalah kok," katanya, Rabu (14/11).

Saat ini hampir semua lagu yang dipopularkan Ayu Ting Ting di-cover orang di

media sosial. Lagu-lagu yang paling banyak di-cover selama ini adalah "Alamat Palsu", "Sambalado", "Geboy Mujaer", "Sik Asik", dan masih banyak lagi. Di laman vidio.com, lagu hits milik Ayu sudah jadi langganan untuk dibuat cover version.

Saat penyanyi asal Depok, Jawa Barat ini melihat-lihat hasil cover version dari lagu-lagunya, dia amat terkesan dengan lagu Sambalado versi jazz ala Brisia Jodie. "Ternyata lagu Sambalado keren juga dibikin versi jazz. Aku suka dengan versi itu," katanya.

Lebih lanjut lagi, Ayu juga tak mengharuskan minta izin bagi orang-orang yang ingin meng-cover lagunya.

"Selama bukan untuk komersial ya silahkan. Tapi kalau sudah urusan komersial harus berhubungan dengan manajemen saya ya," katanya. (Lp6)

Ringgo Agus Rahman Menangis karena Keluarga Cemara

KUPAS TUNTAS JAKARTA - VOKALIS grup musik NAFF, Hatna Danarda atau Arda mengaku saat ini ia masih memiliki hutang lagu pada istrinya Tantri Syalindri yang juga vokalis dari grup musik Kotak. Menurut Arda, hal itu bermula ketika dirinya masih berpacaran dengan Tantri, beberapa tahun silam.

"Jadi aku sempat janji mau bikin lagu buat dia (Tantri), dan dia masih ingat, 'Sayang kamu dulu janji loh mau bikinin aku lagu', itu dia nagih," ucap Arda saat ditemui usai tampil dalam acara Selebrasi (Selebritas Beraksi) di Menara Kompas, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (13/11).

Setelah diingatkan kembali terkait lagu tersebut, Arda mengaku kini sedang memikirkan konsep dan lirik dari lagu itu.

"Pas ingat masih punya utang lagu itu, aku sekarang lagi mikirin gimana enaknya lagu itu dibuat, sudah lama juga soalnya, dari tahun 2008," ungkap Arda sambil tertawa.

Akan tetapi, Arda menambahkan bahwa lagu tersebut bukan untuk

komersil melainkan hanya untuk konsumsi pribadi sebagai bentuk memenuhi janji pada Tantri yang ia nikahi pada tahun 2014 silam. "Enggak (untuk komersil) kok, buat Tantri saja, uang dari mana aku kalau pakai rekaman di label segala," ucapnya. (Kps)

Tantri & Arda

@ketrinviollita Wkwkwk Memberikan harapan palsu bagi mereka yang menjadi satu-satunya pendaftar yang lulus passing grade untuk penerimaan 1 (SATU) formasi.

@dendisaputra87 Tes ulang dengan passing grade dan soalnya jangan panjang-panjang habis waktu untuk baca Soal-soalnya aja, Informasinya, ada salah satu Kabupaten pelamarnya nggak ada yang lulus.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - AKTOR Ringgo Agus Rahman menangis saat menonton film terbarunya, Keluarga Cemara.

Sebagai pemeran utama, Ringgo Agus Rahman mengaku terharu karena film tersebut mengangkat kisah dan cobaan dalam hidup berumah tangga.

"Enggak nyangka jadinya kayak gini. Saya nangis, karena setiap ayah ngerasain punya anak gimana, keluarga tuh cobaannya selalu ada. Ditampilin di film, saya happy sama film ini," kata Ringgo Agus Rahman di Plaza Indonesia, Jakarta, Selasa (13/11).

Selain karena aktingnya, pria 36 itu terbawa suasana lantaran naluri sebagai ayah. Ringgo mengaku sangat merasakan beberapa suasana yang dikisahkan dalam Keluarga Cemara.

Terutama tentang menjalani kehidupan sebagai sorang ayah di kehidupan nyata.

"Saya jadi ngerasin gimana saya ke anak, gimana ingin marah ke

PEMERINTAH menyiapkan strategi khusus untuk memenuhi kebutuhan CPNS tahun 2018. Mengingat, peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sangat rendah. Oleh karena itu, pemerintah akan mengantisipasi dengan menerapkan dua opsi, yakni menurunkan ambang batas (passing grade) atau mengambil peserta yang nilainya tertinggi.

Guys, kalian sebagai pelamar CPNS 2018 pilihan kalian menurunkan passing grade atau menggunakan ranking untuk seleksi CPNS? Yuk, berikan saran dan pendapat anda.

Demikian pertanyaan yang kami sampaikan kepada warganet pengguna instagram melalui akun sosial media @kupas_lampung pada Selasa(13/11). Berikut beberapa komentar yang dapat kami tampilkan.

anak, pas tadi lihat kok bisa segininya ya," ujarnya.

Menurut Ringgo, tokoh Abah adalah peran ayah pertama kali yang dimainkannya setelah punya anak di kehidupan nyata.

Beruntung selama syuting berlangsung dia tidak menemui hambatan.

"Kalau proses syuting jujur aja tanpa ekspektasi, saya mainin aja sebisa saya.

Ini adalah peran saya jadi bapak pertama setelah saya punya anak," imbuh Ringgo.

Keluarga Cemara adalah film yang diangkat dari sinetron era 90-an dengan judul yang sama. Film tersebut bakal tayang perdana di Jogja-Netpac Asian Film Festival pada akhir bulan ini. Sementara untuk publik, film yang disutradarai Yandy Laurens itu beredar di bioskop mulai 3 Januari 2019 mendatang. (Jpnn)

Ringgo

“

Enggak nyangka jadinya kayak gini.

Saya nangis, karena setiap ayah ngerasain punya anak gimana, keluarga tuh cobaannya selalu ada. Ditampilin di film, saya happy sama film ini

“

Arda "NAFF" Punya Utang Lagu pada Istrinya Tantri "Kotak"

@arwan_junianto Ranking aja, kalo tes ulang duit masyarakat habis untuk penyelenggaraan TES dll nya. Ngirit gaaeees.

@suparditedi Eeits jangan salah. Yang lulus SKD PG lebih dulu ngga akan dicampurkan bersaing dalam wadah yang sama dengan yang gagal dan masuk belakangan. Mereka masing-masing akan diadu di dalam wadah yang berbeda.

Jadi yang lulus PG duluan tenang aja. Banyak berdoa.

Kamis, 15 November 2018

EKONOMI

11

Aturan Taksi Daring Terbit Akhir November Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan aturan angkutan sewa khusus atau taksi daring (//online//) dapat diterbitkan pada akhir November 2018.

Jakarta (Kupas Tuntas) ATURAN baru tersebut dibuat untuk menggantikan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelengga-

raan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang sebelumnya sudah dicabut Mahkamah Agung (MA).

Budi menjelaskan sebelum aturan pengganti PM 108 tersebut diterbitkan saat ini masih ada serangkaian proses yang dilakukan. “Terkait aturan taksi online, saat ini kami sedang sosialisasikan dengan berbagai pihak termasuk dengan para pengemudi, para penumpang, dan juga operator,” kata Budi, Rabu (14/11).

Dia menjelaskan, saat ini Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

(Kemenhub) masih mempersiapkan penetapan regulasi baru pengganti PM 108.

Dalam rancangan aturan yang baru, kata Budi, akan mengatur tentang penentuan tarif.

Budi mengatakan peraturan tarif tersebut ditentukan dalam Peraturan Dirjen Perhubungan Darat dalam beberapa wilatah. “Untuk wilayah Sumatra, Jawa, dan Bali bertarif Rp 3.500 sampai Rp 6 ribu perkilometer. Sedangkan pada wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua bertarif Rp 3.700 sampai Rp 6.500 perkilometer,” tutur Budi.

Dia memastikan saat ini Kemenhub tengah mengadakan uji publik di enam kota.

Uji publik aturan baru pengganti PM 108 tersebut dilakukan di Surabaya, Makassar, Medan, Batam, Bandung, dan Yogyakarta.

“Uji publik ini dilakukan bertujuan untuk menghimpun opini maupun masukan atau saran dari berbagai kalangan demi penyempurnaan regulasi,” ungkap Budi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai tidak hanya pemerintah pusat saja yang perlu memahami aturan taksi daring tersebut. Tjahjo

mengatakan pemerintah daerah juga perlu mencermati dengan baik terkait penetapan tarif taksi daring tersebut.

Tjahjo meminta jika ada aspirasi terkait tarif dari kalangan angkutan taksi daring maupun angkutan lainnya dapat dibicarakan dengan baik dan tidak anarkis.

“Saya mohon kalau ada keinginan dari siapapun baik taksi daring atau tidak sampaikan dengan baik kepada pemerintah. Jangan demo, mari dirembuk,” tutut Tjahjo.

Pada dasarnya, Tjahjo menegaskan pihaknya mendukung langkah Kemenhub dengan cara membantu men-

sosialisasikan peraturan yang diterbitkan kepada jajaran pemerintah daerah. Tjahjo memastikan Kemendagri juga mengupayakan untuk menjelaskan kepada setiap Kepala Daerah seperti bupati, dan sebagainya terkait aturan tersebut.

“Saya sampaikan bahwa Ini aturan pemerintah pusat.

Hukumnya wajib untuk menjabarkan, mensinkronkan, menyerasikan. Tidak boleh daerah punya aturan sendiri.

Harus sinkron dengan pusat.

Hanya perlu disesuaikan dengan, situasi dan geografis, serta kultur yang ada di daerah,” ungkap Tjahjo. (Rpk)

UMKM Diusulkan Bisa Mengakses Dana Bergulir Sah! Akhirnya Merpati Bisa Terbang Lagi Jakarta

(Kupas Tuntas)

DIREKTUR Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Jaenal Aripin tengah mengusulkan agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa segera mengakes langsung dana bergulir syariah tanpa melalui lembaga perantara keuangan atau koperasi. Jaenal mengatakan pihaknya sedang dalam proses mengusulkan perubahan tarif kepada Kementerian Keuangan agar ada perubahan skim pembiayaan.

"Dengan begitu khusus untuk skim pembiayaan syariah ada perubahan ke tentuan sehingga bisa diakses langsung oleh UMKM tanpa melalui lembaga perantara," katanya dalam

acara Topi Diksi bertema "Sinergi dalam mengembangkan Industri Ekonomi Kreatif berbasis Syariah", Selasa (13/11).

Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Dana Bergulir disebutkan bahwa skim pembiayaan syariah belum bisa disalurkan langsung kepada para pelaku UMKM tetapi harus melalui lembaga perantara misa lnya lembaga keuangan bank, nonbank, dan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.

Dengan pengajuan yang dilakukan tersebut, kata dia, tahun depan ditargetkan bisa direalisasikan akses langsung UMKM terhadap dana bergulir melalui skim syariah.

Pihaknya melihat dari sisi kualitas potensi pembiayaan syariah semakin baik bahkan

lebih besar seiring dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap skim pembiayaan syariah.

Secara kuantitas animo masyarakat cukup tinggi karena lembaga tersebut menggandeng komunitaskomunitas yang terkait.

"Jaringan komunitas ini dalam memberikan in formasi sangat kuat sehingga edukasi bisa lebih efektif," katanya.

Pola syariah dianggap oleh berbagai lebih berkeadilan dan lebih memanusiakan pelaku usaha. Lembaga keuangan syariah juga dinilai pelayanannya lebih ramah, humanis, dan menempatkan nasabah sebagai mitra.

LPDB KUMKM menargetkan bisa menyalurkan dana bergulir dengan skim syariah sebesar Rp 450 miliar sampai akhir tahun ini. Untuk itu, pihaknya salah satunya akan

menggelar Indonesia Syariah Fair, sebagai event untuk mempertemukan UMKM pada lembaga pembiayaan permodalan syariah pada 2729 November 2018.

"Kami berharap ajang ini mampu semakin mendorong inklusi dan literasi pembiayaan syariah di kalangan masyarakat kita," katanya.

Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Muhammad Bagus Teguh Prawira mengatakan secara alamiahnya ekonomi syariah membuka ruang inovasi dan kreativitas dalam bertransaksi. "Banyak produk keuangan syariah yang dapat mendukung industri keuangan syariah," katanya.

Ia menekankan perlunya sosialisasi tentang ekonomi syariah kepada pelaku industri ekonomi kreatif mulai mikro hingga go public. (Ant/Rpk)

Jakarta (Kupas Tuntas) MAJELIS Hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan proposal perdamaian PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (MNA).

Dengan demikian, Merpati bisa terbang lagi.

"Majelis Hakim mengesahkan proposal perdamaian Merpati," kata Corporate Secretary Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Edi Winarto kepada detikFinance, Rabu (14/11/2018).

Edi menambahkan, jika proposal perdamaian kepada kreditur disetujui Majelis Hakim, maka Merpati tidak pailit. Maskapai ini bisa mengudara lagi. "Iya, artinya, kalau disetujui proposal per-

damaian. Artinya perusahaan tidak jadi pailit," tutur Edi. Setelah proposal perdamaian dikabulkan, masih ada proses yang harus dilalui Merpati untuk terbang lagi.

Rencana yang diajukan dalam proposal perdamaian harus dilaksanakan agar Merpati mengudara lagi.

"Prosesnya masih panjang, kan baru rencana perdamaian, kan perlu ada implementasi pelaksanaan dari proposal perdamaian tersebut. Jadi memang masih panjang," kata Edi. Suntikan modal dari PT Intra Asia Corpora sebesar Rp 6,4 triliun juga belum bisa langsung dilakukan. "Modal belum, dan itu proses juga, memang tidak semudah membalikkan tangan," ujar Edi. (Dtc)

Gubernur Ridho Apresiasi Korps Brimob Polda Lampung

HADIRI - GUBERNUR Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan wakilnya Bachtiar Basri menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Brimob ke-73, di Lapangan Markas Komando Korps Brimob Polda Lampung, Rawalaut, Bandar Lampung, Rabu (14/11).

Foto : Ist

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan wakilnya Bachtiar Basri menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Brimob ke-73, di Lapangan Markas Komando Korps Brimob Polda Lampung, Rawalaut, Bandar Lampung, Rabu (14/11/2018).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) GUBERNUR memasuki lapangan upacara mengenakan seragam PDLT Brimob warna hitam, didampingi Kapolda Lampung Brigjen (Pol) Purwadi Arianto dan Kasat Brimob Polda Lampung Kombes Donyar

M. Ridho Ficardo GubernurLampung

Bachtiar Basri Wakil Gubernur Lampung

Kusumadji. Sementara Wagub menggunakan jas hitam dan memakai peci.

Pada kesempatan itu, Gubernur Ridho mengapresiasi Korps Brimob Polda Lampung atas perannya dalam menciptakan stabilitas keamanan dan menurunkan angka kejahatan di Lampung.

“Mudah-mudahan dapat ditingkatkan terus prestasinya, apalagi karya baktinya, bukan hanya di Lampung tetapi juga operasi di luar Lampung,” kata Gubernur Ridho

usai menghadiri upacara tersebut.

Apresiasi juga diungkapkan Gubernur karena Korps Brimob Polda Lampung ikut menciptakan stabilitas keamanan, sehingga Provinsi Lampung meraih penghargaan peringkat pertama nasional dalam penyelesaian konflik sosial tiga kali berturut-turut. “Penghargaan ini juga atas dukungan Korps Brimob Polda Lampung dalam menciptakan keamanan,” kata Ridho.

Sementara Kapolda Purwadi menjelaskan, Korps Brimob Polri harus siap melaksanakan kegiatan Kamtibmas 2018 dan 2019. "Seluruh agenda nasional ke depan harus berjalan aman, lancar. dan damai. Seperti Operasion Lilin 2018 dan Pemilu 2019. Untuk itu, Brimob harus turut memberikan kontribusi nyata dalam memberikan kamtibmas Indonesia," ujarnya.

Komandan Satuan Brimobda Lampung Kombes Donyar Kusumadji menuturkan, syukuran ini merupakan sebuah refleksi kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Semoga Korps Brimob Polri dapat terus berkembang menjadi organisasi moderen dan terpercaya di tengah masyarakat, serta mampu melaksanakan agenda Kamtibmas 2018 dan 2019.

Karena sejak Negara ini lahir, korps Brimob Polri telah turut menjaga dan terus mengabdi untuk NKRI," jelasnya. (**)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

Caleg Milenial Bertarung dalam Debat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung kembali menggelar debat kandidat calon anggota legislatif (caleg) dari seluruh partai. Kali ini yang mengikuti debat merupakan calegcaleg milenial yang maju sebagai caleg DPRD Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KETUA KPU Kota Bandar Lampung, Fauzi Heri, mengatakan, kegiatan ini bertujuan agar masyarakat Bandar Lampung bisa mendapatkan informasi terkait caleg dan kapasitas, kompetensi dan latar belakang.

“Kita juga akan lakukan melalui media sosial, seperti Instagram, Twiter, Facebook, dan media lainnya agar masyarakat benar-benar mendapat informasi. Sehingga masyarakat juga bisa menilai, mana caleg yang berkompeten, mana yang pantas untuk dipilih," kata Fauzi di sela-sela debat caleg milenial di Kantor Bawaslu Bandar Lampung, Rabu (14/11).

Sementara itu, dalam acara debat tersebut, masingmasing caleg milenial yang mewakili setiap partai politik, sangat cepat dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari moderator.

Dalam debat berisikan empat sesi debat, dan salah satunya ada penyampaian strategi khusus bagi caleg milenial dalam Pemilu 2019.

Berikut merupakan jawabanjawaban dari beberapa caleg mileneal yang ikut serta dalam debat.

Dimulai dari caleg Partai Golkar, Isfansa Mahani yang menjabat sebagai Sekretaris Partai Golkar Bandar Lampung. Isfansa mengaku, terjun ke dunia politik berangkat dari kegelisahannya terkait fungsionari kota yang dinilai belum berjalan secara efektif.

Oleh sebab itu, ia pun maju sebagai caleg agar bisa mengambil andil dalam membangun Kota Bandar Lampung kedepannya. “Saya juga mengajak masyarakat, agar menentukan pilihan dan memilih pemimpin yang memang berangkat dari kegelisahan di kota kalian," ujarnya.

Kemudian caleg dari Partai Nasdem, Fitra Al Farisi. Ia mengatakan, berdasarkan DPT yang telah diplenokan, DPT Kota Bandar Lampung mencapai 646.000 pemilih, dan 40 persen dari data tersebut merupakan pemilih milenial, dan ini merupakan bukti bahwa gederasi milenial sangat turut andil dalam pesta demokrasi.

"Dan kami dari Partai Nasdem sangat mengutamakan hak-hak kaum milenial dan itu sudah tidak diragukan, karena bisa kita lihat dari ketua Nasdem saja merupakan ketua termuda diseluruh partai politik yang ada di lampung," ujarnya.

Sementara caleg dari Par-

tai PPP Ade Gunadi, mengutarakan, pemilih milenial merupakan pemilih yang sangat berpengaruh, dan ini merupakan kebangkitan demokrasi Indonesia.

"Saya membawa kader muda dan maju sebagai caleg demi kebangkitan pemuda di Indonesia," singkatnya.

Selanjutnya, caleg dari

Partai PAN Raka Irwanda, mengatakan, kaum milenial merupakan kaum yang masih meraba dan mencari jati diri. Dan kader muda Partai PAN muncul sebagai solusi untuk mengeksplorasi harapan-harapan dan keinginan kaum milenial.

"Kami maju untuk menjadi solusi dan berusaha membuat

eksplorasi mereka (kaum milenial) tercipta, hasilnya moral dan hukum bisa jadi perubahan baru. Karena sesungguhnya kaum milenial sebenarnya gerah melihat politikus saat ini, dan di PAN, kami akan menjadi solusi dan ditengahtengah masyarakat untuk merubah pemikiran atau stigma ditengah masyarakat ter-

hadap politikus-politikus yang ada saat ini," kata dia.

Terakhir, dari Partai Demokrat yakni Rezki Wirmandi. Menurutnya, generasi milenial tidak bisa dipengaruhi dengan adanya politik uang, karena generasi milenial memiliki sikap kritis tersendiri terhadap kaum politik. (Sule)

DEBAT CALEG MILENIAL - KPU Kota Bandar Lampung menggelar debat kandidat caleg milenial dari seluruh partai, yang berlangsung di Kantor Bawaslu Bandar Lampung, Rabu (14/11).

Foto : Sule/Kupas Tuntas

KPU: Surat Pemberhentian Caleg Rifa’I Tak Berpengaruh Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung kembali menggelar sidang lanjutan terkait pelanggaran administrasi Caleg yang diduga masih berstatus Aparatur SIpil Negara (ASN) dan menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tapis Berseri, di kantor Bawaslu, Rabu (14/11).

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan kete rangan pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung selaku penyelenggara dan juga Rifa'I, caleg dari Partai Keadilan Sosial (PKS)

Lampung dilakukan juga pemberian surat pemberhentian.

Rifa'i mengungkapkan, bahwa dirinya sudah menerima surat pemberhentian dari Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, sejak 1 Agustus 2018 sebagai Direktur BUMD PD Pasar Tapis Berseri, hanya saja surat tersebut baru diterimanya pada Senin (12/11/2018).

"Iya, sudah saya berikan suratnya, yang tertulis per 1 Agustus lalu, tapi saya baru menerima surat itu kemarin (Senin, 12/11). Saya pikir, setelah saya mengajukan surat itu, secara otomatis saya sudah mundur dan tidak menjabat lagi," ungkapnya.

Ia berharap, dengan ada-

nya surat ini bisa menyelesaikan persoalan tersebut, dan semoga ada kebijakankebijakan yang menyebabkan suatu hambatan.

Sementara, Komisioner KPU Lampung Divisi Hukum dan Pengawasan, M. Tio Aliansyah. Menegaskan, KPU Lampung bekerja sesuai proses dan memverifikasi data Rifa'i sesuai dengan pekerjaan yang dicantumkannya, sebagai pensiunan ASN bukan Direktur BUMD PD Pasar Tapis Berseri.

Tio menerangkan, apabila yang bersangkutan (Rifa'i) dalam proses pengajuan surat pengunduran tersebut mengalami kendala diluar kemampuannya, seharusnya Rifa’I menyampaikan

hal tersebut kepada KPU dengan memberikan surat pernyataan bahwa surat pengunduran diri atau SK pemberhentian sedang dalam proses.

Pada dasarnya, Tio menekankan, meskipun saat ini ada surat pember hen tian yang dijelaskan Rifa'i per 1 Agustus tersebut, tetap tidak berpengaruh dalam proses pencalonannya. "Surat pemberhentian itu, saat ini sudah tidak bermakna apa-apa, karena proses pencalonan sudah selesai, karena dengan begitu bisa kita nilai bahwa yang bersangkutan telah berbohong saat mengajukan persyaratan kemarin," pungkasnya (Sule)

Akhirnya, KPU Balam Miliki Gudang Logistik Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung mulai tahun ini telah memiliki gudang sendiri untuk menyimpan segala bentuk logistik pemilu, baik kotak suara, bilik suara dan lain-lain.

Gudang berukuran 60x30 meter tersebut berada tepat

di belakang kantor KPU Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, mengungkapkan, pembangunan gudang ini menggunakan anggaran APBD Kota Bandar Lampung TA 2018.

Diharapkan, gudang ini nantinya bisa melayani dan dipergunakan oleh KPU, mengingat dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan Pilpres dan Pileg 2019 mendatang.

"Iya, kita bangun gudang ini, bangunannya kita yang bangun, kemudian tanahnya juga kita hibahkan, supaya gedung ini bisa melayani semua kepentingan KPU, agar Pileg dan Pilpres dalam waktu dekat ini, bisa cepat dan lancar dalam memberikan informasi kepada masyarakat,” ungkapnya usai peresmian gudang KPU Bandar Lampung, Rabu (14/11).

Sementara, Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Fauzi Heri, mengatakan, dengan adanya gudang ini dalam segi pengawasan bisa lebih baik lagi, karena selama ini proses pengawasan mengalami kendala, lantaran belum memiliki gudang sendiri, melainkan menyewa dua gudang yakni di Wayhui dan Way Halim.

"Selama ini kita terkendala dalam proses pergerakan kotak suara, setelah dari TPS kita kirim ke kelurahan kemudian kita dorong ke kecamatan. Setelah itu, kotak suara yang dibutuhkan untuk pleno saja yang di bawa ke KPU, dan sisanya C1 serta surat-surat penting lainya, kita dorong ke gudang, jadi pusat konsentrasinya terbagi menjadi dua," ungkapnya.

Dengan adanya gudang ini, kata Fauzi, dapat menampung semua kotak suara, mengingat DPT di Bandar Lampung mencapai 646.000. “Minimal 500.000 suara sah, jadi sangat sulit dalam mengontrol pergerakan kotak suaranya apabila harus kita bagi di dua gudang. Yah minimal dengan adanya gudang ini bisa mempermudah dalam pengamanan, membantu mendekatkan, yang selama ini jauh sekarang jadi lebih dekat," kata dia. (Sule)