:: LAMPUNG POST :: Sabtu, 1 November 2014

Page 1

Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

T E R U J I T E PERC AYA

@lampostonline, @buraslampost

www.lampost.co

Sabtu, 1 November 2014 facebook.com/lampungpost

Pegawai Honorer Diutamakan K

E PA L A B a d a n Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung M. Umar mengatakan walaupun belum ada instruksi resmi atau surat edaran dari Pemerintah Pusat terkait moratorium (penghentian sementara) penerimaan CPNS, pihaknya akan mengikuti kebijakan tersebut. “Ya kami sudah tahu informasinya, tapi sampai sekarang kami belum terima surat edarannya. Tapi ya kami ikuti saja aturan Pemerintah Pusat,” kata Umar, Jumat (31/10), di kantornya. Menurut Umar, setiap tahun Pemkot Bandar Lampung membutuhkan tenaga PNS, terutama guru dan tenaga medis, baik dokter, perawat, maupun bidan. “Setiap pengajuan, kami mengusulkan lebih dari 1.000 CPNSD,” ujarnya.

Y

a tentunya kami akan mengusulkan tenaga honorer diangkat menjadi PNS, tapi itu masih rencana. Namun, tidak setiap tahun pengajuan formasi ini di­ setujui. Bahkan, pada tahun ini 1.593 formasi CPNSD yang diusulkan Pemkot ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) tidak disetujui. “Tapi ya gimana, itu kewenangan pusat, kami ha­n ya mengusulkan, kalau tidak dapat formasi ya sudah,” kata Umar. Ditambah lagi dengan rencana moratorium pe­ nerimaan CPNS, ke depannya Pemerintah Kota akan membutuhkan banyak tenaga pegawai negeri. Untuk itu, ujar Umar, pihaknya akan memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer untuk menjadi PNS, terutama tenaga honorer K2 dengan jangka waktu tertentu. “Ya tentunya kami akan mengusulkan tenaga honorer

Siap Moratorium

rickymarly@lampungpost.co.id

n LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY

FASILITAS VIP BANDARA. Sejumlah orang berjalan keluar dari gedung VIP Bandara Radin Inten II Lampung Selatan, Jumat (31/10). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuat kebijakan baru, salah satunya mengimbau kepada para pejabat daerah yang hendak bepergian tidak menggunakan fasilitas VIP.

Ruang VIP Bandara bakal Sepi RUANG very important person (VIP) Bandara Radin Inten II Branti, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, bakal sepi. Pasalnya, ruang yang menjadi jalur khusus bagi pejabat daerah itu tidak bisa dipergunakan lagi terkait munculnya larangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Kebijakan pelarangan penggunaan fasilitas VIP bagi gubernur, bupati/wali kota, dan pejabat daerah lainnya itu merupakan satu dari lima kebijakan baru Mendagri. Empat lainnya terkait seleksi ketat dinas luar negeri pejabat daerah, pemekaran Papua, pengalihan tugas urusan desa dari Kemendagri, dan memangkas birokrasi. “Saya akan membuat surat kepada pejabat daerah, gubernur, bupati, dan wali

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung 2007-2012 2007

2008

Provinsi

Laki-Laki

Perempuan Jumlah

Laki-Laki

Perempuan Jumlah

Lampung

61.870

50.207

112.077

63.677

54.382

118.059

Indonesia

2.292.555

1.774.646

4.067.201

2.257.408

1.825.952

4.083.360

2009

2010

Provinsi

Laki-Laki

Perempuan Jumlah

Laki-Laki

Perempuan Jumlah

Lampung

68.442

60.807

129.249

67.761

61.866

129.627

Indonesia

2.455.269

2.068.936

4.524.205

2.460.283

2.137.817

4.598.100

2011

i TAHUN XL

Rp3.000

Bongkar Kenyamanan

diangkat menjadi PNS, tapi itu masih rencana,” kata dia. Umar menjelaskan saat ini PNS di Bandar Lampung berjumlah 11.830 orang, yang terdiri dari 4.278 PNS pria dan 7.552 PNS wanita. Setiap satu tahun, rata-rata terdapat 275 pegawai yang pensiun, bahkan pada tahun ini lebih dari 300 PNS pensiun. “PNS ini memang dibutuhkan, apalagi pegawai di bidang hukum masih kurang. Kami juga membutuhkan cukup banyak tenaga medis karena ada penambahan puskesmas pembantu dan poskeskel di setiap kelurahan, jadi butuh bidan, perawat atau dokter,” ujarnya. Selain itu, untuk me menuhi kekurangan tenaga guru, Pemkot akan me ­ nerima sejumlah pegawai pindahan atau mutasi dari kabupaten/kota, tapi lebih diutamakan guru SD.

Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan moratorium tersebut. “Ya enggak apa-apa. Saya juga selama menjabat wali kota, enggak pernah dapat jatah (formasi), yang penting pembangunan di kota tetap jalan,” kata dia, kemarin. Sementara itu, MenpanRB Yuddy Chrisnandi me­ ngatakan moratorium PNS mutlak diperlukan untuk mengurangi beban keuangan negara yang kian membengkak. “Moratorium pengertian ilmiahnya adalah memikirkan ulang suatu kebijakan. Apakah kita mampu menjalani kebijakan itu, bermanfaatkah, membebani atau tidak? Kalau memang seperti itu, ya moratorium penting,” kata Yuddy kepada Lampung Post di Jakarta, Kamis sore. Menurut Yuddy, moratorium PNS ini berlaku untuk seluruh daerah dan semua bidang, kecuali tenaga medis dan guru. “Sekarang kan masih banyak guruguru honorer, nah itu tenang saja,” ujarnya. (*2/INX/K1)

No. 13302

Terbit Sejak 1974

TA JUK

Untuk mengantisipasi kebijakan moratorium PNS selama lima tahun ke depan, Pemerintah Kota mengutamakan pengangkatan pegawai honorer. Ricky Marly

24 Hal.

2012

Provinsi

Laki-Laki

Perempuan Jumlah

Laki-Laki

Perempuan Jumlah

Lampung

67.090

63.532

130.622

64.347

62.266

126.613

Indonesia

2.403.178

2.167.640

4.570.818

2.332.549

2.135.433

4.467.982

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN), grafis: Irsyad

kota untuk bepergian tidak menggunakan VIP room, harus lewat ruang biasa, lewat pintu biasa. Juga pengamanan dan fasilitas,” ujar Tjahjo Kumolo, saat acara serah terima jabatan Mendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (31/10). Tjahjo mengatakan tujuan kebijakan itu agar para pejabat daerah bisa lebih peka dan dekat dengan masyarakat, terutama dalam menyerap aspirasi

masyarakat. “Agar bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mendengar aspirasi masyarakat,” kata politikus PDIP ini. Terkait hal itu, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengaku siap tidak menggunakan fasilitas VIP saat bepergian dinas ke luar daerah. Menurutnya, selama ini dirinya sudah terbiasa bercampur dengan penum­ pang lain di bandara. “Bisa saja, kenapa tidak. Selama ini sering juga kok,” ujar Ridho, kemarin. (VER/U1)

Jadi Figuran di Mantan Terindah

Hlm. 16

SATU kritik paling sering atas pelaksanaan otonomi daerah adalah munculnya raja-raja kecil. Mereka mendapat perlakuan sangat khusus dibandingkan dengan orang kebanyakan. Ada strata baru. Ada struktur sosial baru. Ada nilai-nilai baru yang harus dipatuhi sebagai tradisi, meskipun hal itu belum tentu sesuai dengan kehendak publik. Raja-raja kecil itu dimulai dari kepala daerah kemudian diikuti jajaran di bawahnya mulai kepala dinas, kepala bagian, dan seterusnya. Untuk kepala daerah, di Indonesia tercatat ada 34 gubernur, 416 bupati, dan 98 wali kota, termasuk Lampung de­ ngan 1 gubernur, 13 bupati, dan 2 wali kota. Konsep otonomi yang semula bertujuan mendekatkan rentang kendali pemerintahan dan pelayanan publik telah membawa efek samping munculnya feodalisme baru. Kelak, feodalisme itu akan dipertahankan dengan membentuk dinasti bagi sanak kerabat yang menempatkan mereka pada posisi jabatan politik tertentu. Feodalisme pada tingkatan terendah akan meniadakan prinsip egaliter. Itulah prinsip yang diperjuangkan di Eropa sejak abad 18 dan menjadi salah satu sumber inspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Egaliter mensyaratkan persamaan hak di antara sesama warga bangsa. Namun, ini negeri paradoks. Pejabat politik dan birokrat yang seharusnya memberi pelayanan justru menjadi tuan. Untuk mengembalikan prinsip egaliter itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuat kebijakan baru usai serah-terima jabatan dengan Mendagri lama, Gamawan Fauzi. Tjahjo menginstruksikan pejabat daerah tidak menggunakan fasilitas very important person (VIP) saat bepergian. Kebijakan baru itu akan dituangkan dalam surat keputusan dan ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam penerapannya nanti, pejabat daerah melewati pintu biasa, baik di bandara maupun di tempat lain. Pengamanan dan fasilitas untuk para pejabat daerah itu pun sama dengan orang biasa. Alasan pokok pemberlakuan aturan baru tersebut agar para pejabat daerah bisa lebih peka dan dekat de­ ngan masyarakat, terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat. Fasilitas VIP justru akan menjauhkan diri dari rakyat dan mematikan kepedulian atas kesulitan masyarakat kecil. Meskipun demikian, pembatasan fasilitas tersebut tidak berlaku mutlak untuk semua situasi. Dalam keadaan darurat, para pejabat masih bisa menggunakan fasilitas ruang VIP. Kedudukan keuangan dan aturan protokoler pejabat hendaknya diterapkan dengan tepat tanpa harus menjauhkan diri dari fakta begitu banyak rakyat yang menghadapi kesulitan hidup. Dalam pemahaman itulah, instruksi Mendagri merupakan terobosan penting untuk mendobrak kebiasaan lama yang telanjur mendarah daging. Ini juga merupakan salah satu penjabaran ide revolusi mental yang digulirkan Presiden Joko Widodo dalam praktik dan tindakan nyata. Revolusi sering membuat orang terkejut. Revolusi akan membongkar kemapanan dan kenyamanan untuk kepen­ tingan bersama. Revolusi menghancurkan tradisi lama untuk diganti dengan cara pikir dan perilaku yang sama sekali baru. Revolusi mental harus dimulai dengan membangun paradigma baru, yakni mengutamakan kepentingan rakyat dengan cara mengasah empati dan rasa kebersamaan. n

oasis

Negara dan Kebahagiaan Warga TINGKAT kebahagiaan yang diakui penduduk negara-negara dengan perkembangan ekonomi pesat, seperti Indonesia, Tiongkok, dan Malaysia, kini menyaingi Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Menurut survei terbaru Pew Research Center yang dirilis Jumat (31/10), meningkatnya pendapat­ an negara sejalan dengan kebahagiaan penduduk. Survei sepanjang Maret—Juni lalu yang melibatkan 47.643 responden berusia minimal 18 tahun di 43 negara. Survei menunjukkan kemakmuran memang berkontribusi pada kebahagiaan, tetapi bukan satu-satunya faktor. Perempuan, misalnya, terbukti merasa lebih bahagia ketimbang laki-laki. Orang berusia setengah baya dan tidak menikah juga menunjukkan tingkat kebahagiaan lebih rendah daripada orang muda dan menikah. Hasil survei pun menunjukkan mayoritas warga di ne­ gara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memprioritaskan kesehatan, pendidikan anak, dan keamanan dari tindak kejahatan. Adapun sejumlah kecil warga memprio­ ritaskan akses internet, memiliki mobil, punya waktu luang, dan bisa melancong alias traveling. (MI/U2)

UMP Lampung Ditetapkan Rp1,58 Juta DEWAN Pengupahan Provinsi Lampung akhirnya menetapkan upah minimum provinsi (UMP) untuk 2015 sebesar Rp1.581.000, Jumat (31/10). Meski naik 13% dari UMP 2014, jumlah itu mendapat penolak­ an dari serikat buruh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Sumiati Somad mengatakan angka tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan, di antaranya inflasi sebesar 6%, pertumbuhan ekonomi, dan standar kebutuh­ an hidup layak (KHL).

“Kami mempertimbangkan ketiga hal itu. KHL terendah dijadikan pertimbangan, yakni KHL di Lampung Tengah,” kata Sumiati, kemarin. UMP 2015 naik dibanding 2014 yang hanya Rp1.350.000. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar menilai penetapan UMP sebesar Rp1.581.00 sudah sesuai dengan mekanisme dan musyawarah mufakat antara pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. “Ini sudah berdasarkan kesepakatan ketiga pihak,” kata Yusuf.

Apalagi, kata Yusuf, peme­ rintah segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sehingga penetapan UMP juga sudah mempertimbangkan hal itu. “Dengan inflasi 5,5%—6% pada 2014, tahun depan me­ ningkat sekitar 6%—6,5%. Tapi pengusaha masih bisa membayar di atas inflasi,” ujarnya. Yusuf menjelaskan para pekerja sebelumnya menginginkan kenaikan sebesar 30%, yakni Rp1,7 juta—Rp1,8 juta. Namun, kalangan pengusaha merasa jumlah itu sangat memberatkan. Sebab, yang dilihat

pengusaha adalah persentase kenaikan inflasinya. “Peng­ usaha ngukurnya dari pertumbuhan inflasi,” kata dia. Dia juga mengkritisi Peme­ rintah Kota Bandar Lampung yang telah menetapkan standar KHL sebesar Rp1,7 juta— Rp1,8 juta. Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Lampung Yohanes Joko Purwanto menolak kenaikan UMP yang hanya 13%. Menurutnya, keinginan pekerja dan serikat pekerja UMP naik 30% dari sebelumnya. (BOY/U4)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
:: LAMPUNG POST :: Sabtu, 1 November 2014 by Lampung Post - Issuu