16 Halaman l Edisi LIV/ 6 Agustus - 13 Agustus 2014
6 l Segudang Pengalaman
T E R U J I T E P E R C AYA
Songsong Pergantian Rezim PEMILU presiden Indonesia telah usai. Masing-masing pihak masih terus bergerak untuk finalisasi putusan kemenangan kandidat dalam pilpres. Namun, bagi rakyat, kini saatnya menyongsong pergantian rezim pemerintahan.
K
ubu kandidat nomor urut 1 masih mengajukan penyelesaian sengketa pilpres di pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK). Berbeda dengan pergerakan di pihak kandidat nomor urut 2 yang telah menyiapkan peralihan pemerintahan sembari menunggu putusan MK itu. Dalam sengketa di MK, seluruh pihak menyiapkan bukti-bukti penguat untuk kemenangannya. Misalnya, KPU yang mengaku siap memaparkan bukti atas gugatan tim advokasi Prabowo-Hatta. Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan KPU siap menghadapi persidangan di MK terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dari tim advokasi dan hukum Prabowo Hatta. Hal itu dibuktikan dengan konsolidasi KPU bersama 23 provinsi dan 109 KPU kabupaten/kota yang digugat. “Kami masih terus bekerja menyusun jawaban dan alat bukti. Semua alat bukti sudah disiapkan KPU provinsi dan KPU kota dan kabupaten,” kata Ida. KPU menyiapkan alat bukti yang relevan, kata dia, supaya mampu menjelaskan secara objektif atas gugatan. “Jenis dokumen lengkap akan kami sampaikan dan dijelaskan dalam persidangan. Semua alat bukti itu akan diakomodasi oleh KPU Pusat dan dijelaskan dihadapan persidangan,” ujarnya.
n ferial
Sementara itu, tim advokasi Prabowo Hatta, Habiburrahman, mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan alat bukti. Selain itu, ditambah kekuatan dari 2.500 advokat dan saksi ahli. Hal itu dinilai menambah kuat gugatan di persidangan. “Kami telah menyiapkan 52 ribu C1 yang valid dan akan diserahkan kepada sembilan
hakim MK,” katanya. Sementara pihak yang terkait pada gugatan tersebut, yaitu tim Jokowi-JK, juga siap mengikuti proses persidangan. Tim advokasi Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan, mengungkapkan kesiapan pihaknya menghadapi sidang di MK dengan dokumen C1 dan advokat atau lawyer yang mumpuni.
“Semua bukti telah lengkap dan juga lawyer atau pengacara pun sudah dipersiapkan. Seperti lawyer yang mendukung kami hadir dari semua elemen, termasuk para sukarelawan, di antaranya lawyer perwakilan Pro-Jokowi (Projo), Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP),” kata dia. (MI/U1)
Interupsi
indeks :
l
2 6 Agustus 2014
Pilpres Cepat Berakhir
GAGAS Konflik Gaza dan Janji Jokowi . . .
5
perempuan Politik Bukan Satu-satunya ...
6
KISRUH pemilu presiden telah memberi dampak ke masyarakat, baik positif maupun negatif. Untuk itu, masyarakat ingin kisruh itu cepat selesai, tetapi tetap dengan hasil yang menunjukkan baiknya kualitas demokrasi.
ORATOR Hasil Pilpres
UU MD3 Tidak Hormati Pemenang Pemilu . . .
8
JEDA Rakyat Lebih Siap Ketimbang Elite Politik . . .
13
- Dua pasang legawa
: 93%
- Capres gugat ke MK
: 4,5%
- Lainnya
: 2,5%
Kisruh Pilpres
- Cepat usai
: 96,3%
- Jangan cepat usai
: 0,8%
- Tidak jawab
: 2,9%
688 T E R U J I T E P E R C AYA
Metode: Survei dilakukan pada 18—19 Juli 2014, dengan mewawancarai 1.200 orang menggunakan smartphone yang telah terinstall program LSI Poll. Untuk pengumpulan data survei ini menggunakan multistage random sampling. Sumber: Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. T E R U J I T E P E R C AYA Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin, Dedi Kuspendi. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost. co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.
Laporan Utama
l
3 6 Agustus 2014
Jokowi-JK Bentuk
Tim Transisi
C
ALON Presiden dan calon wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah membentuk tim transisi. Hal itu ditandai dengan diresmikannya Rumah Transisi, dengan dikepalai Rini Suwandi dibantu deputi Hasto Kristyanto, Anies Baswedan, Akbar Faizal, dan Andy Wijayanto. Tim ini punya kompetensi untuk memberikan kemudahan bagi pemerintahan yang baru untuk langsung bekerja setelah dilantik. “Tim transisi menyusun konsep skala prioritas kerja, baik skala menengah maupun panjang, berdasarkan janji kampanye Jokowi-JK,” kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Pengamat politik CSIS, J. Kristiadi, kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin, menanggapi hal itu. “Anies Baswedan saya mengerti betul kompetensi dia sehingga sangat pantas. Andi Wijayanto juga begitu, dia paham mengenai masalah pertahanan dan keamanan,” ujar Kristiadi. “Akbar Faizal dari partai, tetapi kita semua tahu dia mempunyai sensitivitas, kecerdasan, dan rasionalitas yang bisa diterima masyarakat. Saya kira tim ini bagus.” Sementara itu, Rini tercatat pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Ia juga pernah menjabat Presdir PT Astra Internasional. Kristiadi menambahkan orangorang tersebut punya kompetensi mengelola tim untuk bisa memberikan kemudahan bagi pemerintahan yang baru untuk langsung bekerja setelah dilantik. “Setelah dilantik mereka langsung check in,” katanya. Tim tersebut memiliki beberapa
tanggung jawab, antara lain soal komunikasi politik, pengelolaan kelompok kerja, serta penjabaran seluruh visi misi Jokowi-JK dalam suatu paket kebijakan. Kebijakan itu diharapkan akan mengedepankan agenda perubahan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, mereka bertanggung jawab mengelola komunikasi politik dan membawahkan kelompok-kelompok kerja yang membidangi pertanian, kelautan, energi, dan infrastruktur. Tim transisi bertugas menyiapkan hal-hal strategis yang berhubungan dengan transisi kepemerintahan, mulai dari pembahasan kabinet, kantor kepresidenan, menyiapkan APBN 2015, sampai menerjemahkan visi-misi ke dalam program
konkret. Tunjuk Langsung Jokowi menyatakan ia yang langsung menunjuk kelima tokoh itu untuk Rumah Transisi. “Saya sendiri yang menunjuk karena melihat kemampuan,” ujar dia. Namun, Jokowi enggan berkomentar ketika ditanya apakah tim itu bakal menjadi tulang punggung di kabinetnya nanti. “Saat ini tim fokus bekerja mempersiapkan halhal strategis dalam transisi pemerintahan,” ujarnya. Ketua Tim Kampanye Jokowi JK, Tjahjo Kumolo, mengatakan tim transisi tidak berada pada ranah kewenangan untuk penyusunan kabinet, tetapi lebih pada penyiapan agenda pemerintahan.
“Tim transisi yang Jokowi bentuk hanya menyusun konsep skala prioritas kerja, baik itu skala menengah maupun panjang. Kemudian, tim itu bekerja hanya pada perkara program pemerintahan berdasarkan janji-janji kampanye Jokowi-JK,” ujarnya. Ia menjelaskan tim transisi bertujuan sesudah pelantikan, presiden dan wakil presiden beserta kabinet bisa langsung bekerja. “Saya pahami Pak Jokowi dan Pak JK ingin membangun pemerintahan presidensial yang efektif efisien dengan membentuk kabinet profesional,” kata dia. Nantinya, dengan program skala prioritas yang dibentuk tim transisi, ujarnya, kabinet mampu langsung bekerja. (MI/U1)
Laporan Utama
l
4 6 Agustus 2014
Gugatan Prabowo-Hatta Hambat Transisi
G
UGATAN pasangan caprescawapres nomor urut 1, Prabowo-Hatta, atas rekapitulasi suara nasional ke Mahkamah Konstitsi (MK) menghambat transisi pemerintahan. Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, mengatakan masa transisi antara pemerintahan masih ada waktu sekitar tiga bulan untuk menyusun langkahlangkah strategis. Pada masa itu, tentunya harus diisi oleh orang-orang berpengalaman agar bisa memuluskan langkah dan program ke depan, termasuk membahas anggaran. “Transisi itu juga terjadi di negara lain, misalnya, Amerika Serikat.
Membahas anggaran dan kebijakankebijakan yang akan mengalami perubahan meski hanya sebatas saran,” katanya. JK mencontohkan, sistem transisi Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat, di sana pada masa itu, ada 3.000 tim yang akan mengalami pergantian. Namun, di Indonesia tidak ada seperti itu. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KBI) II menunggu keputusan MK akan presiden terpilih secara definitif. Menurutnya, pemerintahan SBY
sulit mengambil kebijakan strategis, misalkan, pengurangan subsidi BBM. Hal itu disebabkan saat ini dalam transisi pemerintahan. “Akan sangat sulit bagi pemerintahan yang sekarang, yang waktunya tinggal 2,5 bulan melakukan langkah strategis,” kata Chairul, di Jakarta. Dia menegaskan pemerintahan sekarang juga akan memberikan keseluruhan informasi bagi pemerintahan periode 2014—2019 sehingga pemimpin mengetahui permasalahan yang dihadapi. “Menurut saya, ini ialah tradisi yang baik.” Chairul juga sempat menyatakan jika gugatan tidak dilayangkan, kepas-
tian presiden dan wakil presiden terpilih akan membawa keuntungan bagi presiden dan wakil presiden baru untuk dapat mempersiapkan diri lebih awal dalam merancang langkah-langkah yang perlu diambil sebelum pelantikan 20 Oktober mendatang. Dengan demikian, pada saat pelantikan resmi dilakukan, presiden dan wakil presiden dapat langsung melaksanakan langkah-langkah yang sudah direncanakan dengan segera. Mengingat posisi presiden terpilih masih belum dapat dipastikan, belum ada konsultasi dari presiden terkini dengan presiden terpilih. (MI/U1)
Gagas
l
5 6 Agustus 2014
Konflik Gaza dan Janji Jokowi K
ONFLIK Israel-Palestina kembali memanas. Berita seputar itu tidak hanya muncul di surat kabar dan kanal berita. Justru status-status bernada simpati dan peduli terhadap invasi Gaza yang berhamburan di sosial media membuat kita ngeh bahwa krisis kemanusiaan sedang terjadi di belahan bumi Timur Tengah saat ini. Mengapa krisis kemanusiaan? Sebab, nyatanya perang IsraelPalestina selama ini tidak pernah berlandaskan motif agama, tetapi sebenarnya perebutan wilayah atau lebih tepatnya pengusiran orang-orang Palestina dari tanahnya sendiri. Dalam usaha pendudukan tersebut, Israel seolah sengaja menargetkan wilayah sipil tempat bermukim masyarakat nonagresor, pada akhirnya banyak perempuan, anak-anak, dan lansia yang menjadi korban. Tidak berlebihan rupanya bila sebagian rakyat Indonesia bahkan media lokal yang geram dan mengecam aksi brutal tersebut. Enam tahun silam, tepatnya akhir Desember 2008, dalam upaya mengembalikan keamanan di selatan, Israel menerbitkan kampanye militer terhadap Gaza dalam sebuah serangan yang disebut Operation Cast Lead. Operasi yang mewujud dalam gempuran udara selama lima hari itu membinasakan Gaza setelah sebelumnya Israel menghentikan seluruh suplai makanan dan kebutuhan pokok lain yang masuk ke Gaza di sepanjang jalur pantai dan darat. Tujuannya tidak lain untuk menumbangkan provokasi dan perlawanan Hamas yang dituduh biang kemarahan Israel. Sejak Senin (7/7), serangan udara bertubi-tubi ke jalur Gaza, selain memporakporandakan bangunan kota juga telah menyebabkan puluhan masyarakat sipil tewas dan ratusan lain luka-luka. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memproklamirkan perluasan operasi militer melalui kombinasi serangan udara dan perang darat dengan menyatakan militer Israel siap untuk
Elpeni Fitrah Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
segala kemungkinan. Kita tidak bisa membayangkan, di tengah kesenjangan sumber daya dan teknologi militer antara kedua pihak, kerusakan seperti apa yang akan terjadi jika niat ini benar-benar terlaksana. Mungkin saja, dalam waktu yang tidak lama lagi, kita akan segera melihat Palestina sudah menjadi abu. Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, mengindikasikan kelalaian hukum internasional dalam masalah ini. Dia menyebut operasi militer ini lebih dari sekadar kejahatan, bukan tentang melawan militan Hamas, partai politik, melainkan mengancam seluruh rakyat Palestina. Dia menyebut ini sebagai genosida kolektif (Kompas, (10/7)). Saya kira kita semua setuju dengan perumpamaan ini! Dulu, semasa kuliah, dosen saya pernah mengatakan konflik Israel-Palestina termasuk konflik paling panjang dalam sejarah perang di dunia. Ini adalah konflik abadi. Saking awetnya, konflik IsraelPalestina akan berlangsung sampai nanti hari kiamat. Hanya campur tangan Tuhan yang mampu mendamaikannya. Saya sempat setuju dengan pernyataan tersebut. Barangkali
itu benar. Namun, berpangku tangan saja melihat penindasan kemanusiaan seperti itu bukanlah logika bijak, itu pilihan desperate, selemahlemahnya iman! Indonesia adalah negara yang berkomitmen penuh pada penegakan perdamaian dan harmoni. Bahkan, diperintahkan langsung oleh konstitusi lewat pembukaan UUD 1945 alinea pertama, yang bunyinya saya kutipkan ,�Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan�. Artinya apa? Maknanya adalah konstitusi kita memandatkan kepada setiap presiden Indonesia untuk berani secara tegas berpihak pada korban penjajahan dan penindasan sembari berupaya untuk menciptakan langkah-langkah perdamaian dan resolusi konflik. Joko Widodo adalah calon presiden Indonesia yang berani mengumandangkan sikap secara eksplisit untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan memperjuangkan posisinya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan itu diserukan dalam sebuah program debat calon presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dalam tema pembahasan Politik internasional dan ketahanan nasional yang disiarkan langsung oleh saluran televisi nasional. Jika nanti benar Joko Widodo (populer disebut Jokowi) ditetapkan KPU sebagai presiden Indonesia, komitmen itu harus segera diejawantahkan dalam program aksi yang tidak hanya menyatakan dukungan kemerde kaan sebagai negara berdaulat, tetapi proaktif melakukan diplomasi untuk menggalang dukungan dari negaranegara dan komunitas internasional untuk sesegera mungkin menyelamatkan Palestina dari agresi dan bulan-bulanan Israel. Saya kira Indonesia punya peluang sebagai motor sentral dalam usaha perdamaian kedua negara. Bertepa-
tan dengan suksesi kepemimpinan nasional Indonesia saat ini, ditambah dengan dinamika politik internasional kekinian, apalagi melihat aksi anarkis militer Israel di Palestina, saya kira bisa menjadi momentum kebangkitan Indonesia untuk mendeklarasikan diri sebagai penggerak demokrasi dan perdamaian di level internasional. Bila benar Jokowi terpilih sebagai presiden dan bersama timnya secara cepat menggagas dan mengakomodasi perdamaian di Palestina, saya memprediksi, itu tidak hanya akan menjadi tonggak sejarahnya sebagai presiden dalam percaturan politik internasional pada masa awal-awal kepemimpinannya, tetapi dia akan secara cepat bertransformasi menjadi tokoh kaliber internasional yang sangat diperhitungkan dalam peta politik internasional, dengan catatan apabila dia berhasil menggalang kekuatan-kekuatan internasional untuk turut terlibat secara aktif, baik sikap maupun kebijakan demi mengurai benang kusut dalam perjuangan perdamaian Israel-Palestina dan dunia Arab secara khusus, serta perdamaian di kawasan-kawasan lain pada umumnya. Saya, Anda, dan kita semua saat ini tidak hanya berharap datangnya perubahan menuju Indonesia hebat di masa depan, tetapi jika boleh berandai-andai, kita juga ingin mengulang periode emas Indonesia di masa Soekarno. Berkat kepemimpinan, keberanian, dan keteguhannya pada idealisme telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dihormati dan disegani di tengah-tengah pergaulan internasional. Anda jangan kaget saudara-saudara, jika nanti di tengah masa tugasnya sebagai presiden Indonesia, dia tiba-tiba didorong oleh masyarakat internasional untuk memimpin level organisasi yang lebih tinggi, menjadi Sekjen PBB, menjadi pemimpin negara-negara di dunia. Relakah Anda? Save Gaza, Save Palestina, mari berdoa untuk keselamatan bangsabangsa yang tertindas! n
Perempuan
l
6 6 Agustus 2014
Segudang Pengalaman untuk Bantu Pemerintahan Jokowi-JK
PRESIDEN terpilih Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Rini Suwandi sebagai ketua tim transisi Jokowi-JK. Rini merupakan orang dekat Megawati Soekarnoputri, sekaligus mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong.
R
ini Mariani Soemarno Soewandi, wanita kelahiran Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958, adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong. Sarjana Ekonomi, lulusan 1981, dari Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat, ini adalah termasuk salah seorang menteri yang diangkat dari kalangan profesional. Di kantor yang bergaya kolonial itu, Rini ditemani empat orang deputi dari kalangan profesional dan partai politik, antara lain Andi Wijayanto, Anies Baswedan, Hasto Kridiyanto, dan Akbar Faizal. “Kantor ini akan dipimpin oleh seorang kepala staf dan yang menjadi kepala staf adalah Ibu Rini Suwandi,” ujar Gubernur DKI Jakarta itu. Melihat Rini Soewandi seperti berkaca pada kesederhanaan. Di balik berderet jabatan yang pernah ia pegang, dia senantiasa tampil bersahaja.
Kesederhanaan itu tidak lepas dari didikan orang tuanya, khususnya sang ayah, Soemarno. Rini selalu mengenang, dari cerita ayahnya, bagaimana sang ayah harus berjalan 14 kilometer setiap harinya untuk pulang pergi ke sekolah. “That’s every day he did,” kata penggemar segala jajanan pasar dan masakan Padang ini. Padahal, ayah Soemarno, kakek Rini, memiliki kedudukan cukup terpandang di masanya. Ia seorang lurah di sebuah desa kecil di Kabupaten Klaten, Jawa tengah. Figur ayahnya memiliki dasar-dasar kuat dalam hidupnya: sederhana dan tidak pernah melupakan akarnya, sehingga begitu berarti dalam perjalanan hidup Rini. Karena itu, selain soal kesederhanaan, dari sang ayah, perempuan 43 tahun ini selalu mendapat suntikan untuk selalu mengingat dirinya sebagai orang Indonesia. Padahal, hampir seluruh masa sekolahnya dihabiskan di luar negeri. Ada beberapa hal yang dilakukan dan dipesankan sang ayah untuk mengingatkan dirinya pada Indonesia. Pada 1982, setelah mendapat kesempatan bekerja magang di Departemen Keuangan AS, Rini memutuskan kembali ke Indonesia. Tidak ada dalam pikirannya untuk bekerja di luar negeri, meskipun kesempatan untuk itu terbuka. Ini tidak lepas dari aturan orang tuanya, khususnya sang ayah, agar segera kembali ke Tanah Air setelah lulus sekolah. Begitu pun dengan urusan jodoh. Sang ayah cukup tegas dalam hal ini. “Don’t ever marry a non Indonesian,” pesan Soemarno setiap saat ketika Rini melanjutkan pendidikan menengah dan universitasnya di Amerika Serikat. Begitu kembali ke Indonesia, Rini bekerja di Citibank Jakarta. Dalam setiap kerjanya, ibu tiga orang anak ini selalu ingin memberikan yang terbaik. Kerja kerasnya di Citibank tidak sia-sia. Kariernya terus melesat hingga menggapai kursi vice president yang menangani divisi coorporate banking, marketing, and trainning. Awal 1998, Rini ditarik ke jajaran birokrasi. Ia dipilih sebagai Menteri Keuangan saat itu, Fuad Bawazier, untuk membantunya menjadi asisten bidang hubungan ekonomi keuangan internasional. Di tahun yang sama, tepatnya April, pemerintah juga mengangkatnya menjadi wakil ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Namun, rupanya dua jabatan itu hanya kuat dijalani Rini dalam hitungan bulan. Ada banyak faktor eksternal yang membuat dirinya tidak bisa berkarya secara maksimal di sana. Rini mengundurkan diri dari dua jabatan tadi dan kembali ke Astra Internasional. Ia memang tidak begitu membanggakan jabatannya di birokrasi. (U1)
Perempuan
l
7 6 Agustus 2014
Politik Bukan Satu-satunya
Pilihan Perempuan
KAUM perempuan dalam pembangunan mempunyai peranan yang sama besar dengan kaum lakilaki. Posisi kaum hawa juga sama dalam hukum dan pemerintahan. Tidak selamanya wanita harus dinomorduakan. Mutu, kualitas, keilmuan, dan pola pikir tidak sedikit yang berada di atas kaum perempuan.
S
elain harus dan bisa menjadi seorang ibu bagi anakanaknya serta sebagai seorang istri, tidak sedikit perempuan yang berkarier di dunia politik, pemerintahan, dan bidang lain. Suatu contoh, Indonesia pun pernah dipimpin seorang perempuan, yaitu Megawati Soekarnoputri. Hal itulah yang disampaikan pemerhati dan aktivis perempuan Kota Malang, Yaqud Ananda Gudban. Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Malang itu menyampaikan kaum perempuan tidak harus terjun langsung dalam dunia politik untuk menunjukkan eksistensinya. Sebab, jasa, pengabdian, atau pembuktian konkret perempuan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Perempuan berjilbab itu mencontohkan seorang ibu rumah tangga pun mempunyai peran besar menciptakan calon generasi bangsa yang produktif dengan mendidik anakanaknya secara baik dan benar. “Seorang perempuan juga bisa menjadi aktivis, menjadi guru, atau terjun di kegiatan sosisal kemasyarakatan lain,” kata dia. Yang terpenting, ujar politikus Partai Hanura itu, bagi seorang perempuan adalah perempuan yang mempunyai kualitas, wawasan, peran, komunikasi, dan jaringan yang luas. Dengan demikian, kaum
perempuan bisa berbuat banyak untuk masyarakat serta negara. “Dari sinilah nantinya peran seorang perempuan dapat terdeteksi.” Saat seorang perempuan memutuskan untuk berkecimpung di dunia politik maka harus totalitas serta jangan menganggap politik itu sempit, kotor, atau konkretnya memandang sebelah mata tentang politik. “Sebab, politik itu sesungguhnya tidak seperti itu dan bergantung pada individu yang bersangkutan,” ujar Nanda. Kegiatan sosial mestinya menjadi pilihan perempuan, misalnya, peningkatan kesehatan warga pemulung. Menurutnya, hal ini tugas pemerintah dan semua pihak yang mempunyai rasa kepedulian dan kalau bukan kita siapa lagi yang mau memperhatikan kesehatan mereka. “Kami juga tidak bisa menghindarkan mereka dari sampah yang sudah menjadi mata pencaharian seharihari yang memang membutuhkan perhatian,” katanya. Penyuluhan kesehatan gratis itu dimaksudkan agar para pemulung mengetahui cara bagaimana terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh sampah. “Mereka setiap hari berjibaku dengan sampah yang banyak dan memicu terserang berbagai penyakit. Pemulung harus tetap bisa menjaga kesehatan diri,” ujar perempuan berjilbab itu. (U1)
Orator
l
8 6 Agustus 2014
UU MD3 Tidak Hormati Pemenang Pemilu
Trimedya Panjaitan Kelahiran : Medan, 6 Juni 1966
Jabatan : Ketua Komisi III DPR RI (2004—2009) Anggota Komisi III DPR RI (2009—2014) Ketua Bidang Hukum DPP PDIP (2010—2015)
R
EVISI Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru disahkan menuai protes. Pasalnya, undangundang itu dianggap tidak menghormati partai pemenang pemilu. Protes terhadap Undang-Undang No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang baru disahkan 8 Juli lalu datang dari PDIP. Bahkan partai besutan mantan presiden Megawati Soekarnoputri itu mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena bunyi Pasal 84 yang tidak lagi memberikan kursi pimpinan DPR kepada
pemenang pemilu. Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Trimedya Panjaitan mengatakan UU MD3 yang baru saja direvisi itu sama sekali tidak menghormati pemenang pemilu. Perumusan UU MD3 itu dinilainya sangat sarat muatan politis. “Terutama yang menyangkut Pasal 84. Ini politis sekali. Dulu pada 2009, kita ingin mengikuti negara demokrasi yang sudah baik. Siapa yang pemenang pemilu, dialah yang memimpin parlemen. Kok, sekarang diubah semau-maunya,” kata Trimedya. Ia menjelaskan aturan itu sangat
kental muatan politisnya karena disahkan setelah KPU menetapkan urutan partai pemenang pemilu legislatif. “Di awal perumusan, pasal ini sebenarnya tidak ada.” Menurutnya, revisi UU MD3 telah melanggar kaidah demokrasi, rakyat telah menentukan pilihan kepada PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu, tetapi hak konstitusional partai itu untuk menjadi ketua parlemen dicabut. Tidak hanya itu, UU MD3 juga dinilai cacat secara formal karena bertentangan dengan perintah konstitusi yang memerintahkan agar UU
tentang MPR, DPD, dan DPR diatur dalam UU tersendiri, bukan digabung dalam satu naskah UU. Revisi itu juga cacat secara materiil. Pasalnya, materi muatan hukum dalam UU tersebut banyak bertentangan dengan kaidah-kaidah filosofis, demokrasi, dan hukum, khususnya pasal-pasal yang mengatur mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan Dewan lain. “Sebagai bukti revisi UU MD3 itu cacat materiil ialah banyaknya kelompok masyarakat yang juga mengajukan judicial review ke MK,” ujar anggota Komisi III DPR itu. (MI/U4)
Orator
l
9 6 Agustus 2014
Golkar Siap di Luar Pemerintahan P ARTAI Golkar siap di luar pemerintahan (oposisi) jika gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ditolak Mahkamah Konstitusi. Langkah itu diambil untuk memperkuat sistem pengawasan. Politikus senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan pihaknya harus siap seandainya tidak berada dalam pemerintahan karena Partai Golkar saat ini sejalan dengan cita-cita reformasi. “Golkar harus siap kalau seandainya tidak berada dalam pemerintahan,” kata Akbar. Menurutnya, berada di luar pemerintahan sama baiknya dengan di dalam pemerintahan karena sama-sama untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Sementara langkah berada di luar pemerintahan bertujuan memperkuat sistem pengawasan. “Kalau menang sama-sama. Kalau tidak menang samasama di luar pemerintahan. Golkar tidak harus berada di dalam pemerintahan,” ujarnya. Menurut Akbar, Golkar juga telah mengirimkan surat kepada pengurus Golkar tingkat I dan II untuk mengikuti perkembangan politik selanjutnya dengan menunggu petunjuk-petunjuk berikutnya dari DPP Golkar, termasuk untuk keputusan kemungkinan berada di luar pemerintahan. Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar itu menyebut koalisi permanen yang telah terbentuk akan terus membangun soliditas. Partai politik yang tergabung dalam koalisi permanen juga harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik, di antaranya mengontrol setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Golkar akan menghormati koalisi permanen yang berlangsung selama lima tahun. Koalisi tersebut dibentuk bukan hanya untuk kemenangan Prabowo-Hatta, tetapi kerja sama di parlemen. “Kami tidak harus berada di pemerintahan. Itu yang kami sepakati untuk lima tahun,” kata mantan ketua DPR itu. (MI/U4)
Ir. Akbar Tandjung Kelahiran
: Sibolga, 14 Agustus 1945
Riwayat pekerjaan - Menteri Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga (1988—1993) - Menteri Negara Perumahan Rakyat (1993—1998) - Menteri Negara Perumahan dan Permukiman (1998) - Menteri Sekretaris Negara (1998—1999) - Ketua DPR periode 1999—2004
Pilar
l
10 6 Agustus 2014
Pilpres Lebih Baik dari Pileg
D
EWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai penyelenggara pemilihan umum presiden (pilpres) lebih baik ketimbang pemilihan umum legislatif (pileg). Hal itu dibuktikan dengan minimnya pengaduan perkara atas KPU dan Bawaslu. “Pilpres jauh lebih baik daripada pemilihan umum legislatif. Juga tidak seperti yang mengatakan ada kekacauan dalam pilpres. Lampiaskan ketidakpuasan penyelenggara pemilihan umum presiden ke DKPP dengan berbagai bukti teknis. Jangan umbar emosi seolah-olah pilpres kacau. Buktinya perkara pengaduan pilpres cuma tujuh jika dibandingkan
dengan pemilihan umum legislatif sebanyak 755 perkara pengaduan,” kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie. Dia mengatakan pilpres lebih baik daripada pemilu legislatif. Hal itu ditunjukkan dengan minimnya pengaduan kode etik selama pemilihan orang nomor satu dan dua. Dari perjalanan pilpres, ia menilai masyarakat mesti menikmati proses politik yang saat ini terjadi. Hal itu merupakan ujian dan nikmat yang sulit untuk terjadi di waktu lain. “Jarang proses pilpres diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, lebih tegang karena membelah dua masyarakat. Itu seperti di Amerika yang berlang-
sung selama 2,5 abad. Namun, kenikmatan ini mungkin hanya saat ini karena Pilpres 2019 bisa kembali diwarnai lebih dari dua pasangan. Hal itu disebabkan pemilihan serentak antara pilpres dan pemilu legislatif,” ujarnya. Dia berpesan dengan pengalaman pertama proses pilpres agar bisa dihadapi dengan baik. Pihak yang tidak puas atas penyelenggaraan pilpres pun bisa mengadu ke DKPP. “Semoga semangat sabar dari Ramadan menyelamatkan dan menjaga dari konflik. Kemudian setelah keputusan MK sampai pelantikan presiden dan wakil presiden bisa meredakan semua ketidakpuasan yang ada.” Jimly mengatakan dari tu-
juh pengaduan pilpres, yang memenuhi persyaratan untuk disidangkan hanya enam. Selanjutnya, sidang perdana enam perkara tersebut akan digelar pada Jumat (8/8) dan diputuskan pada Kamis (21/8). Keputusan atas enam perkara itu akan bersifat administratif, seperti teguran, penonaktifan, dan pemecatan atas anggota KPU atau Bawaslu yang ter bukti melanggar kode etik. “Jika terbukti pihak KPU dan Bawaslu sangat berat melanggar kode etik, baru diberhentikan. Seperti yang terjadi atas pengaduan pemilu legislatif, dari 755 perkara berujung pada pemberhentian tetap jajaran anggota KPU dan Bawaslu 110 orang, pemberhentian sementara 5
orang, dan peringatan tertulis 172,” kata dia. Menurut juru bicara DKPP Nur Hidayat Sardini, keenam perkara tersebut telah memenuhi syarat administratif, seperti kelengkapan data pengadu dan alat bukti yang disertakan. “Setelah verifikasi administrasi selesai, kemudian dilanjutkan dengan memverifikasi materi pengaduan,” ujarnya. Jumlah pengaduan yang diterima DKPP, sejak 2012 sampai Agustus 2014, ini mencapai 1.597 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Selama dua tahun, DKPP menerima 1.597 pengaduan. Pada 2013, terdapat 577 perkara dan pada 2014 jumlah itu melonjak menjadi 921 pengaduan. (MI/U1)
Jejak
l
11 6 Agustus 2014
Ilyas Ya’kub
Sosok Pejuang, Ulama, dan Politikus I LYAS Ya’kub adalah seorang ulama dan syaikhul Islam dari Minangkabau, merupakan lulusan Mesir juga pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Penganugerahan pahlawan itu bukan sembarangan, tetapi dia dinilai telah mempertahankan prinsip-perinsip kemerdekaan dari ancaman kolonialisme Belanda sekaligus menggerakkan kemerdekaan RI. Bahkan, dia sempat dibuang Belanda ke Digul (Papua) serta beberapa tempat di Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, dan lainnya. Dia pernah memimpin mahasiswa Malaysia-Indonesia di Mesir, juga pendiri Partai Politik Persatuan Muslim Indonesia (Permi) pada 1932 yang berbasis pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Beralasan pula dengan kemampuan dan jasanya sebagai ulama serta tokoh pendidikan dan politikus Islam di awal kemerdekaan (1948), ia dipercaya sebagai Ketua DPR Provinsi Sumatera Tengah merangkap penasihat gubernur. Perjuangan Ilyas Ya’kub sebagai ulama dan tokoh pendidikan Islam banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam. Ia juga pernah bekerja sebagai wartawan di samping berjuang mendirikan lembaga pers sejak masa pendidikan di perguruan tinggi di Timur Tengah. Sebagai politikus Islam yang gemilang, ia berjasa mewadahi Islam dan kebangsaan dengan parpol Permi yang berbasis pendidikan Islam yang ia dirikan bersama teman seperjuangan. Dengan profesinya sebagai wartawan dan penerbitan pers (pernah sebagai pemimpin redaksi majalah Medan Rakyat, 1 Pebruari 1931) serta politikus Islam pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia itu, membuatnya tegas dan keras menentang perilaku imperialisme dan kolonialisme Belanda. Sepak terjangnya memperlihatkan karakteristik radikal positif justru mengangkat martabat dan integritas dirinya sebagai tokoh Islam (ulama) dan nasionalis yang kuat menentang penjajah. Belanda pun memperhitungkannya sebagai tokoh Islam dan nasional itu sekaligus dinyatakan sebagai musuh bebuyutan, lalu dengan segala cara Belanda akhirnya dapat menangkapnya. Putra ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Haji Ya’kub dan Siti Hajir, Ilyas Ya’kub masa kecilnya belajar ilmu agama dengan kakeknya, Syeikh Abdurrahman. Masa itu Bayang (daerah kelahirannya) masih merupakan sentra pendidikan Islam. Sebab, sejak dahulu Bayang termasuk basis pengembangan Islam di pantai barat Sumatera, berpusat di surau tua yang didirikan awal 1666 oleh Syeikh Buyung Muda
Puluikpuluik. Ulama ini salah seorang dari enam ulama pengembang Islam di Indonesia seangkatan Syeikh Burhanuddin Ulakan Pariaman yang belajar dengan Syeikh Abdul Rauf Singkel di Aceh. Saat di Mesir ini Ilyas Ya’kub aktif dalam berbagai organisasi dan partai politik, di antaranya Hizb al-Wathan (Partai Tanah Air) didirikan oleh Mustafa Kamal, membangkitkan semangat antipenjajah. Ia pernah pula menjabat sebagai ketua Perkumpulan Mahasiswa Indonesia dan Malaysia (PMIM) di Mesir. Selain itu, ia juga fungsionaris wakil ketua organisasi sosial politik Jam’iyat al-Khairiyah dan ketua organisasi politik Difa al-Wathan (Ketahanan Tanah Air). Selain gerakan politik yang amat peduli dengan nasib bangsanya terhadap penjajahan Belanda, Ilyas Ya’kub di Mesir juga aktif menulis artikel dan dipublikasi pada berbagai surat kabar di Kairo. Bersama temannya, Muchtar Luthfi, ia mendirikan dan memimpin majalah Seruan Al-Azhar dan majalah Pilihan Timur. Majalah Seruan Al-Azhar adalah majalah bulanan mahasiswa, sedangkan majalah Pilihan Timur adalah majalah politik. Kedua produk jusnalistik ini banyak dibaca mahasiswa Indonesia–Malaysia di Mesir ketika itu. Gerakan Ilyas Ya’kub dalam jurnalistik dan politik antipenjajah di Mesir, tercium oleh Belanda ketika itu. Melalui perwakilannya di Mesir, Belanda mencoba melunakkan sikap radikal Ilyas Ya’kub, tetapi gagal. Sejak itu Belanda menggaris merah Ilyas Ya’kub, tidak saja sebagai radikalis bahkan dicap sebagai ekstrimis dan musuhnya di Indonesia. Ketika masih dalam ancaman Belanda, pada 1929, Ilyas Ya’kub kembali dari Mesir, memaksanya transit di Singapura kemudian nyasar berlabuh di Jambi. Di Tanah Air, ia menemui teman-temannya di Jawa yang bergerak dalam PNI dan PSI. Dari pengalaman dua partai temannya tadi (PNI dan Partai Serikat Islam) Ilyas Ya’kub berfikir jiwa yang dimiliki kedua partai tersebut, yakni Islam dan kebangsaan, adalah penting dikombinasikan, dikonversi, dan dikonsolidasikan kemudian diwadahi dengan satu wadah yang refresentartif. Ternyata kemudian Ilyas Ya’kub sekembali dari kunjungan pada 1930 men-set up idenya: Islam dan kebangsaan dalam dua kegiatannya, yakni bidang jurnalistik dan politik. Dalam bidang jurnalistik diwadahi dengan penerbitan pers, yakni Tabloid Medan Rakyat. Dalam bidang politik, ia bersama temannya, Mukhtar Luthfi, mendirikan wadah baru bernama Persatuan Muslimin Indonesia dengan asas Islam dan kebang-
saan. Tujuannya menegakkan Islam dan memperkuat wawasan kebangsaan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan dasar Islam dan kebangsaan ini, Permi menjalankan sikap politik nonkooperasi dan tidak kenal kompromi dengan bangsa apa pun yang kental punya perilaku imperialisme dan kolonialisme. Karena itu, Permi secara prinsiplil mencap kapitalisme dan imperalisme merupakan penyebab penderitaan rakyat Indonesia. Di akhir hayat yang husnulkhatimah itu Ilyas Ya’kub menghembuskan napas terakhir pada Sabtu, 2 Agustus 1958, pukul 18.00, ia meninggalkan 11 orang anak, antara lain putranya Anis Sayadi dan Fauzi. Kepahlawanan Ilyas Ya’kub juga diabadikan dengan pemberian namanya kepada gedung olahraga, jalan, serta dibangun sebuah patung di perempatan jalan di gerbang Kota Painan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Indonesia). Makamnya di depan Masjid Raya Al-Munawarah Koto Barapak, Bayang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, juga menjadi saksi bisu kebesarannya dalam Islam dan kebangsaan. (U1)
Luber
l
12 6 Agustus 2014
Pelanggaran Pidana dan Sengketa Hasil Pemilu Presiden Pasal 195 Pelanggaran pidana pemilu presiden dan wakil presiden adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu presiden dan wakil presiden yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Pasal 196 (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan panwaslu kabupaten/kota. (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara. Pasal 197 (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu presiden dan wakil presiden menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini. (2) Sidang pemeriksaan perkara pidana pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh hakim khusus. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan pera-
turan Mahkamah Agung. Pasal 198 (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu presiden dan wakil presiden paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. (2) Dalam hal terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain. Pasal 199 (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Ayat (1)
dan Ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa. Pasal 200 (1) Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu presiden dan wakil presiden yang menurut undang- undang, dapat memengaruhi perolehan suara pasangan calon harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional. (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dan Pasangan calon pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan. Pasal 201 (1) Terhadap penetapan hasil pemilu
presiden dan wakil presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh pasangan calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. (3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi. (4) KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. (5) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada: a . M a j e l i s P e r m u s yawa r a t a n Rakyat b. Presiden c. KPU d. Pasangan calon e. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon.
Jeda
l
13 6 Agustus 2014
Rakyat Lebih Siap Ketimbang Elite Politik
J
URU bicara tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ferry Mursyidan Baldan, menyatakan Pilpres 2014 menjadi ajang untuk menilik kematangan para elite politik dalam menyikapi kontestasi pesta demokrasi lima tahunan itu. “Para elite politik sedang diuji tentang sikap mereka terhadap demokrasi dan kontestasi politik, dalam hal ini pilpres. Jangan sampai ada pandangan dari masyarakat bahwa yang tidak siap dan tidak berdemokrasi ternyata elite politik,” kata Ferry, di Jakarta. Menurutnya, ujian itu datang pada saat yang bersamaan dengan meningkatnya animo rakyat untuk terlibat
dalam proses penentuan caprescawapres pilihan mereka serta memastikan pilpres berjalan fair sejak dari TPS hingga rekapitulasi di KPU. “Persoalannya justru ada pada peserta pilpres yang tidak kunjung menerima hasil penetapan yang sudah dilakukan KPU, meskipun UU memberi ruang terhadap adanya upaya hukum untuk mengajukan sengketa hasil pilpres ke MK,” ujar nya. Ia juga menyoroti penarikan diri kubu Prabowo-Hatta dari proses rekapitulasi yang sedang berjalan di KPU. Padahal, KPU sudah mengesahkan hasil rekapitulasi 29 provinsi, mestinya patut menjadi pertimbangan yang serius. “Lalu, di mana posisi legal gugatan
itu? Jika mengajukan sengketa terhadap hasil pilpres, yang diajukan harus terhadap keseluruhan hasil (33 provinsi dan 1 luar negeri) yang ditetapkan pada 22 Juli 2014,” ujar Ferry. Oleh sebab itu, ia menganggap Pilpres 2014 merupakan ujian bagi elite partai politik tentang arti demokrasi. Sejatinya demokrasi merupakan jalan yang kita pilih untuk menempuh kontestasi politik. “Demokrasi tidak boleh diartikan baik hanya kalau membawa kemenangan bagi diri kita. Kalau tidak menang, dinilai tidak demokratis. Itu tidak sehat.” Dalam proses penyelenggaraan pilpres, khususnya dalam reka-
pitulasi suara, kata dia, jajaran KPU sudah memperbaiki banyak hal jika dibandingkan dengan saat pelaksanaan pemilu legislatif. “Mereka melakukan rekapitulasi tepat waktu dan terbuka, mereka memberi kemudahan akses bagi saksi pasangan calon terhadap formulir rekap mulai dari tingkat TPS (formulir C1),” ujanya. Bahkan, semua keberatan saksi pasangan calon selalu direspons. Itu terlihat dari dilakukannya pemungutan suara ulang jika terbukti ada pelanggaran di TPS. “Sebab, sejatinya PSU dilakukan di tingkat TPS, bukan pada level desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, apalagi level provinsi.” (MI/U1)
Jeda
l
14 6 Agustus 2014
Lobi Politik Jadi Alternatif
Dukungan Gugat UU MD3
K
OALISI partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk lobi politik di parlemen jika gugatan terhadap UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang baru saja disahkan parlemen ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu lobi yang sudah dilakukan ialah mengajak partai-partai pendukung UU tersebut untuk menempuh cara voting sebagai metode untuk menetapkan pimpinan DPR. “Sementara diupayakan. Lobi-lobi komunikasi politik telah dilakukan untuk memperkuat posisi kami di parlemen,” ujar Sekretaris Jenderal PKB Imam Nahrawi. Dia menambahkan kalau nanti
putusan sengketa hasil pilpres di MK juga menguatkan kemenangan Jokowi-JK, hal itu akan membalikkan konstelasi politik di parlemen. “Setelah Jokowi-Jk menang, peta politik akan berubah. Beberapa tokoh Golkar dan PPP sudah melakukan komunikasi. PAN juga sudah merapat. Contohnya, pernyataan anak Amien Rais itu juga sudah menjadi sinyal,” kata dia. Di kesempatan terpisah, Ketua DPP Partai Hanura Teguh Samudera menambahkan koalisi partai pendukung Jokowi-JK juga sudah menyiapkan lobi-lobi politik untuk memuluskan dukungan parlemen kepada pemerintahan ke depan. Pihaknya menunggu sinyal-sinyal dari partai politik yang berada di
kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk bergabung ke koalisinya. “Kalau kami, sikapnya menunggu sinyal-sinyal dari mereka untuk bergabung. Kami akan menerima. Namun, kalau tidak, kami tidak akan memaksa. Nanti dengan sendirinya mereka akan merapat,” kata Teguh. Keyakinan itu didasari kultur atau budaya politik di Indonesia. Menurutnya, dengan sendirinya partaipartai politik Koalisi Merah Putih akan menyesuaikan kultur. “Kultur politik bangsa Indonesia itu tidak mau bermusuhan dalam jangka waktu lama dan tidak suka konflik. Jadi ini situasional saja. Selain itu, di jalur politik, kami ingin menyadarkan mereka bahwa harus
berorientasi kepada masyarakat.” Sementara itu, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya tetap akan memperjuangan gugatan UU itu di MK. Pasalnya, UUD 1945 mengamanatkan cara pengambilan keputusan pertama kali harus melalui mekanisme musyawarah mufakat, bukan voting. “Kami menghargai suara rakyat. UU itu harusnya sesuai semangat musyawarah mufakat. Konstelasi pascapilpres nanti tentu sangat mewarnai dan koalisi kami memiliki visi menghargai suara rakyat,” ujar dia. Pasal yang dianggap merugikan PDIP ialah Pasal 84 UU MD3 yang menyebutkan pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR. (MI/U1)
Pernik Pemilu
l
15 6 Agustus 2014
Gonjang-ganjing Golkar Usai Pilpres
K
ISRUH internal Partai Golkar kian melebar setelah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan Joko WidodoJusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai pemenang pada pemilihan umum presiden. Desakan segera digelarnya musyawarah nasional (munas) muncul dari kalangan pengurus internal dan eksternal Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan Partai Golkar dipastikan akan menggelar munas untuk bisa segera berdampingan dengan pemerintahan Jokowi-JK. Desakan itu tetap dimunculkan meski pasangan capres yang diusung Partai Golkar, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas keputusan KPU tersebut. “Kami minta DPP untuk segera
mempersiapkan munas. Kami pasti akan mengadakannya pada September 2014,” kata Yorrys. Dia menambahkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dituntut bersikap negarawan untuk menerima realitas politik demi keberlangsungan hidup partai berlambang pohon beringin tersebut. “Ical harus berkaca pada kepemimpinan Jusuf Kalla (JK) yang berakhir pada 2009. Setelah JK kalah di Pilpres 2009, ia bersikap legawa dan meminta partai untuk segera melaksanakan munas.” Dalam penilaiannya, kepemimpinan Ical yang mengusung “catursukses” telah gagal. “Jadi munas itu harus dipercepat. Kalau tidak mau, kami akan memaksa munaslub,” ujar dia. Sementara Ketua Koordinator Eksponen Keluarga Besar Ormas Tri Karya Golkar Zainal Bintang
memaparkan landasan munas harus dipercepat. “Secara eksternal, Munas Golkar menunggu putusan MK pada 22 Agustus mendatang. Begitu diputus MK, otomatis ikatan kader Golkar di kubu Prabowo akan terurai dengan sendirinya,” kata Zainal. Lalu, secara internal, Golkar tetap berpijak pada AD/ART partai yang menetapkan munas digelar sesuai siklus lima tahunan. Itu bisa digunakan Golkar untuk menyesuaikan diri dengan pemerintahan baru. Namun, dari daerah, terjadi penolakan atas wacana itu. Salah satunya DPD I Golkar Lampung menolak percepatan musyawarah nasional (munas) yang dihembuskan beberapa pengurus pusat. Bagi PG Lampung, desakan munas sarat dengan kepentingan segelintir yang ingin memakjulkan Ketua Umum Aburizal Bakrie.
“Isu saja itu, tidak ada Munas Golkar. Kami tetap solid dan tetap mengacu pada hasil munas di Pekanbaru, tidak ada isu itu,” kata Sekretaris DPDP Golkar Lampung Ismet Roni. Menurutnya, penyelenggaraan munas harus melalui mekanisme aturan partai yang telah disepakati bersama. “Tidak semudah itu. Munas itu ada mekanismenya, enggak benar isu itu. Kami di Lampung tetap mengacu pada hasil munas lalu dan kami tetap solid mengakui hasil munas di Pekanbaru,” Desakan percepatan pelaksanaan munas ini diungkapkan oleh politikus senior PG, seperti Agung Laksono dan Akbar Tandjung. Mereka menilai kepemimpinan Aburizal Bakrie gagal mengantarkan partai berlambang pohon beringin itu sebagai pemenang pemilu legislatif.
(MI/CR11/U1)
Geliat Antikorupsi
l
16 6 Agustus 2014
Fakta Menyedihkan Hukuman Ringan Koruptor P ENANGANAN kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinilai masih buruk. Hal itu disebabkan hukuman yang ringan serta pengembalian aset negara hasil korupsi tidak maksimal. Pengadilan seharusnya menciptakan efek jera dengan memberikan putusan yang maksimal. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan berdasar data ICW, rata-rata koruptor hanya divonis 2 tahun 9 bulan berdasar putusan Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri. “Ini preseden buruk untuk pemberantasan korupsi. Muncul sinisme di tingkat masyarakat bahwa koruptor bisa hidup nyaman di negeri ini karena vonis bagi koruptor umumnya lebih rendah dari kejahatan lainnya,” kata Emerson, di Jakarta. ICW melakukan pemantauan selama semester I 2014 terhadap 210 kasus korupsi dengan 261 terpidana. ICW membagi empat kategori vonis pengadilan tipikor, yakni vonis bebas, vonis ringan untuk hukuman 1—4 tahun, vonis sedang untuk hukuman 4—10 tahun, dan vonis berat untuk hukuman lebih 10 tahun. Berdasar data tersebut, sebanyak 73,94% koruptor divonis ringan, 16,86% divonis sedang, 1,53% divonis berat, dan 7,67% divonis bebas. Karena itu, ujar Emerson, pihaknya meminta MA untuk menunjukkan keseriusannya dalam menindak tegas pelaku korupsi dengan membuat surat edaran (SE) Mahkamah Agung, atau instruksi ketua MA agar hakim menjatuhkan vonis maksimal terhadap pelaku dan pemiskinan melalui denda atau uang pengganti yang tinggi sesuai kesalahan. Selain itu, perlu divonis berat sebanyak pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik, dana pensiun, dan status kepegawaian bagi koruptor yang terbukti bersalah. “Kami akan menyampaikan temuan ini ke MA agar mereka mengantisipasi akal bulus koruptor
melalui upaya peninjauan kembali.” Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zainal Arifin Mochtar, mengemukakan temuan ICW mengenai vonis rendah untuk koruptor membuktikan adanya kerja sama yang tidak berjalan optimal antara penegak hukum dan pengadilan. “Temuan ini menarik. Kan sudah banyak kemungkinan kesalahan. Bisa saja penyidiknya yang tidak serius sehingga hakimnya menentukan vonis tidak pas. Namun, bisa juga sebaliknya,” kata dia. Ia menambahkan dalam memvonis terdakwa korupsi para perangkat hu-
kum, mulai tingkat penyidik hingga Makamah Agung, harus melihat esensi dari pemberantasan korupsi itu sendiri. “Harusnya dilihat dengan detail mengenai semangat pemberantasan korupsi sehingga ada penjatuhan hukuman sanksi yang menjerakan.” Menurutnya, undang-undang mengenai vonis yang dijatuhkan pengadilan juga harus diperbaiki karena masih menggunakan pendekatan minimum, tidak menutup kemungkinan koruptor dijatuhi hukuman ringan. “Misalnya, tertera dihukum sekurang-kurangnya,” ujar dia. Peneliti Pukat UGM, Oce Madril, men-
gatakan adanya ketidaksinambungan antara jaksa dan hakim pengadilan. “Bisa jadi karena jaksa tuntutannya kurang maksimal atau dari sisi hakim yang tidak melihat persoalan efek jera”, katanya. Menanggapi putusan vonis ringan yang oleh Makamah Agung, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri, Hakim Agung Surya Jaya menanggapi hal tersebut sebagai ketetapan yang tidak diintervensi. Sebab, hal itu adalah urusan internal. “Saya tidak bisa komentar mengenai vonis yang dijatuhkan oleh sesama hakim, itu menyalahi peraturan institusi,” ujarnya. (MI/U1)