www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13625 TAHUN XLl
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l senin, 9 november 2015 l 24 Hlm.
facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
TAJUK
Menjaga Dana Desa
MENGECEK BERAS. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengecek kualitas beras didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Adeham dan Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Elya Muchtar di Gudang Bulog, Campangraya, Bandar Lampung, Minggu (8/11). n LAMPUNG POST/MG2
PKH Picu Lampung
Jauhi Kemiskinan Sejumlah program pemerintah dihimpun untuk mengentaskan kemiskinan nasional. FIRMAN LUQMANULHAKIM
P
ROGRAM Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan pemerintah memicu Lampung untuk menjauhi kemiskinan. Bumi Ruwa Jurai diharapkan bisa keluar dari deret atas dae rah miskin di Sumatera atau Indonesia. Selama ini Provinsi Lampung menjadi peringkat ketiga daerah termiskin se-Sumatera setelah Aceh dan Bengkulu dan angka kemiskinannya kian bertambah. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada awal 2015 warga miskin Lampung bertambah 0,14%, dari 1,243 juta orang pada Maret 2014 menjadi 1,163 juta orang di September 2015. Jumlah orang miskin itu berarti 14,21% dari total penduduk sekitar 8 juta orang. Untuk itulah Kementerian Sosial meningkatkan jumlah penerima PKH di Lampung dari 2,8 juta menjadi 3,5 juta orang. Secara nasional, jumlah penerima PKH juga bertambah menjadi 6 juta orang. “Program ini bagus sebagai proses kemandirian secara bertahap,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
saat berkunjung ke Lampung Post, Minggu (8/11). Mensos meminta pemerin tah kabupaten/kota menyisir rakyat miskin di dae rah dengan pendampingan petugas dari Kemensos. Sebab, tiap tahun target penerimaan PKH akan terus bertambah. “Bukan berarti jumlah wa rg a m i s k i n nya ya n g bertambah, tetapi karena anggaran dari pemerintah
“
Kalau ibu nanti terima uang, pastikan jangan pakai untuk hal lain. yang bertambah sehingga persentasenya makin tinggi,” kata Khofifah. Saat meninjau pembagian PKH di Kantor Pos S u m b e r r e j o, Ke m i l i n g , Khofifah juga memberikan pemahama n jenis dana PKH kepada ratusan penerima. Dia memerinci dana PKH itu dipersyaratkan untuk keluarga. Yang pertama keluarga dengan wanita hamil mendapatkan dana Rp1 juta dan
juga memiliki anak balita akan mendapatkan Rp1 juta. Kemudian, untuk keluarga memiliki anak duduk di bangku SD akan mendapat kan Rp450 ribu, setingkat SMP Rp750 ribu, dan setingkat SMA Rp1 juta. “Kalau ibu nanti terima uang, pastikan jangan pakai untuk hal lain, seperti beli pulsa. Pokoknya uang itu untuk kebutuhan sekolah anak dan susu anak,” ujar Mensos.
Apresiasi Dunia Pada kesempatan yang sama, Mensos menjelaskan PKH yang digulirkan kementeriannya mendapat apresiasi dunia karena dinilai sukses mengentaskan kemiskinan. Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau Food and Agricultural Organization (FAO) juga memberi perhatian terhadap pelaksanaan PKH. “PKH mampu mempersempit generasio dari seluruh program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Jadi, saya mewakili kementerian diminta presentasi tentang distribusi PKH ini di depan Bank Dunia, 7—9 Desember, di Washington, Amerika Serikat,” kata dia. (DEN/*12/R6) firmanluqmanulhakim@lampungpost.co.id
Demokrat Klarifikasi Kasus Pusat Kebugaran DPD Partai Demokrat Lampung merasa tercemar atas pernyataan oknum PNS Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyebut kader partainya sebagai pelaku bisnis prostitusi. Pernyataan itu dikhawatirkan berdampak pada pemilukada delapan kabupaten/kota yang digelar serentak pada 9 Desember ini. Untuk itu, DPD partai itu menginstruksikan kepada Hartarto Lojaya untuk menuntut secara hukum pidana maupun perdata terhadap oknum yang sengaja mencemarkan nama baik Partai Demokrat. “Partai Demokrat melihat ada konspirasi politik yang menyudutkan, karena kader-kader terbaik Partai Demokrat sedang bertarung pada pemilukada 8 kabupaten/kota di Lampung,” ujar Ketua Eksternal DPD Partai Demokrat Lampung Nerozely Koenang di kantornya, Minggu (8/11). Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung itu menerangkan sejumlah kader di daerah mengecam keras pernyataan oknum yang dinilai sengaja dilontarkan diduga untuk mendiskreditkan partai. “Kami tegaskan pemilik City Spa itu bukanlah kader Partai Demokrat Hartarto Lojaya, sebagaimana tertulis dalam fakta hukum di surat izin usaha. City Spa atau CV Suria Jaya itu berdasarkan
SIUP/SITU sejak 2013 milik Abu Asnawi,” katanya. Dengan begitu, pihaknya berasumsi pejabat tersebut tidak netral, karena salah satu kader terbaik Partai Demokrat, Yusuf Kohar, sedang bertarung untuk menjadi wakil wali kota Bandar Lampung mendampingi Herman HN. Secara terpisah, akademisi hukum Unila, Shafruddin, menilai tindakan penyamaran (undercover) yang dilakukan Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Kota Bandar Lampung untuk mencari dasar penutupan dan pencabutan tempat usaha fitness, refleksi, dan spa milik CV Suria Jaya atau City Spa menyalahi sejumlah ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. “A r t i n y a , t i n d a k a n Pol PP ini bisa disebut sewenang-wenang,” kata dia didampingi rekan akademisi hukum Unila lainnya, Gunawan Jatmiko, Kemarin. (EKA/K2)
Mega Mustika Bakal Manggung di Malaysia... Hlm.16
10 Pemilik Lahan Belum Ambil Uang Ganti Rugi PEMBAYARAN ganti rugi lahan jalan tol trans-Sumatera (JTTS) sepanjang 1,15 km untuk 114 warga Desa Sabahbalau, Jati agung, Lampung Selatan, selesai pada Jumat (6/11), di Balai Desa Sabahbalau. Namun, masih ada 10 warga yang belum datang untuk mengambil uang ganti rugi yang sudah dicairkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu. Kepala Desa Sabahbalau Mis yanto, saat dihubungi Lampung Post, Minggu (8/11), mengatakan sejumlah pemilik lahan memang orang dari luar daerahnya. “Ada yang masih di Kalimantan dan Jakarta karena bukan orang Sabahbalau. Beberapa tanah di sini memang milik orang Bandar Lampung dan Jakarta. Sekitar 10 orang yang belum hadir,” kata dia. Proses ganti rugi tol dilakukan di balai desa dengan memanggil
n LAMPUNG POST/MG2
PEMBANGUNAN OVERPASS. Pekerja terus membangun rangka overpass yang nantinya digunakan warga sekitar untuk melintas menuju ke perkampungan di seputaran jalan tol trans-Sumatera (JTTS) di Sabahbalau, Lampung Selatan, Minggu (8/11). tiap 10 pemilik lahan. Di dalam ruangan sudah ada petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan yang memeriksa surat-menyurat warga.
Jika kemudian tidak ada masalah, pemilik lahan dipersilakan menghadap petugas Bank Mandiri yang siap membuka rekening dan mencairkan dana ganti rugi.
“Kemarin enggak ada masalah. Se telah bikin rekening, warga langsung cek apa sudah aktif rekeningnya. Bahkan, sebagian ada yang langsung melakukan penarikan sebesar Rp200 ribu—Rp500 ribu,” ujar Misyanto. Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekprov Lampung Adeham mengatakan pihaknya tidak akan menunda proses clearing untuk warga yang belum mengambil uang ganti rugi. “Nanti kami panggil lagi untuk segera mengambil ganti rugi itu. Sebab, kami tidak bisa menunggu, nanti bisa menghambat,” kata mantan Kadiskominfo itu, ditemui ketika mendampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke Lampung Post, kemarin. Menurutnya, proses pembangunan ini jangan sampai ada persoalan karena ada aturan hukumnya. Pihaknya tetap menjalankan pembangunan untuk warga yang sudah diganti rugi. (MAN/R6)
DANA desa merupakan kebijakan wajib Pemerintah Pusat. Hal itu diamanahkan dalam UndangUndang Nomor 6/2014 tentang Desa. Realisasinya, pemerintah mengalokasikannya dalam APBN 2015 sebesar Rp22,77 triliun untuk 74 ribu desa di Indonesia. Dengan besaran tersebut, setiap desa rata-rata mendapat Rp307 juta. Sesuai janji pemerintah, besaran dana itu terus bertambah hingga mencapai Rp1 miliar per desa. Kenyataannya, mendekati akhir tahun, serapan dana baru tercapai 80%. Persentase penyaluran menjadi alasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Utamanya, terkait teknik penyaluran yang masih menjadi kendala lantaran dana desa harus diberikan secara bertahap. Di Lampung, misalnya, data dari kementerian itu, penyaluran tahap I sudah 100%, tahap II tinggal 70%—80%, hingga menuju pencairan tahap III ada dua kabupaten yang bahkan belum menyelesaikan tahap awalnya, yakni Kabupaten Mesuji dan Pesisir Barat. Ada apa? Dua daerah itu, yang merupakan daerah otonomi baru (DOB), hingga akhir tahun masih banyak terkendala penyerapan dana. Padahal, kedua kabupaten ini termasuk yang memberi kontribusi besar terhadap kemiskinan di Lampung yang kini menduduki peringkat tiga di Sumatera. Harusnya, dua kabupaten ini menjadi prioritas pengucuran dana desa untuk program perbaikan infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan konsep Nawacita yang digulirkan Presiden Joko Widodo. Untuk itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mewacanakan revisi UU Desa. Revisi dilakukan pada teknik penyaluran yang tidak lagi tiga tahap, tetapi menjadi sekaligus dan langsung digelontorkan ke desa. Tujuannya, agar program pemerintah, yaitu Nawacita, bisa terimplementasi. Tidak ada lagi alasan penyaluran mandek di kabupaten yang selama ini menghambat penyerapan untuk kesejahte raan masyarakat di desa. Penyaluran dana desa itu harus benar-benar dipelototi kementerian. Selain mengantisipasi penyalahgunaan dana yang superbesar, sumber daya manusia di desa juga dinilai belum mumpuni. Jangan sampai penggelontoran dana desa tidak mempunyai efek kesejahteraan atau bahkan terpaksa harus dikembalikan ke kas negara akibat tidak ada program yang dikerjakan lantaran takut bermasalah dengan hukum. Dalam APBN 2016 mendatang, dana desa naik 37% menjadi Rp46,982 triliun. Berarti, semangat menjalankan Nawacita pemerintah menyatu untuk membangun desa. Aparat hukum tidak pula mencari-cari kesalahan kepala desa yang notabene sumber daya manusianya minim. Perangkat desa jangan pula mencari keuntungan pribadi atau membuat kaya orang lain dengan cara tidak terhormat. Seluruh elemen demokrasi, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, pers, maupun lembaga swadaya masyarakat, harus menjadi penjaga pelaksanaan dana desa. n
oasis
Sarkasme dan Kreativitas MENJADI sarkastis artinya menjadi pribadi kreatif. Penelitian yang dilakukan Universitas Harvard dan Columbia mengatakan individu sarkastis tiga kali lebih kreatif dibanding lainnya. Penelitian ini dirilis dalam Organization Behavior and Human Decision Processes. Penelitian ini melibatkan 300 pria dan wanita yang diminta melengkapi pertanyaan setelah menerima ujaran sarkastis. Sementara kelompok partisipan lain diberikan tugas yang sama pada ujaran yang bersifat lebih halus. Hasilnya, partisipan yang menerima ujaran sarkastik tiga kali lebih kreatif. Itu karena ujaran sarkastis menuntut otak untuk berpikir abstrak sehingga mendorong kreativitas. Untuk menciptakan atau memahami ujaran sarkastis, baik pengujar dan pendengar harus bisa memahami kontadiksi antara makna literal dan makna sarkasme sesungguhnya. “Inilah proses yang bekerja dan ini difasilitasi abstraksi yang menimbulkan cara berpikir kreatif,” kata Francesca Gino dari Harvard Business School, Amerika Serikat. (MI/R6)