www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
facebook.com/ lampungpost
l
No. 13601 TAHUN XLl
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l jumat, 16 oktober 2015 l 24 Hlm.
Empat Petinggi RSUDAM Diperiksa
TAJUK
Merawat Kematian
Jika ditemukan kejanggalan atau penyimpangan pengelolaan keuangan, RSUDAM mempersilakan BPK melakukan penyelidikan. FEBI HERUMANIKA
E
MPAT petinggi Rumah Sakit Umum Daerah Ab dul Moeloek (RSUDAM) Bandar Lampung diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain dua direktur rumah sakit rujukan di Lam pung itu, BPK juga memanggil kepala Bagian Keuangan dan kepala Subbagian Keuangan. Salah seorang staf di ru mah sakit tipe B itu mengakui pemanggilan keempatnya tidak biasanya dilakukan BPK terhadap pejabat di tempat kerjanya. “Tidak biasanya dipanggil, kalau dipanggil ada kejanggalan di sini. Selama ini kan jarang mereka ke sana,”
“
Jika hujan deras, nyaris seluruh selasar rumah sakit kebanjiran. ujar staf yang berinisial SR itu, saat ditemui kemarin (15/10). Dia juga mengungkapkan seluruh karyawan RSUDAM mengetahui jika uang Koperasi Karya Sehat Rp1,3 miliar tidak diketahui rimbanya hingga kini. “Sempat ribut RSUDAM karena uang Rp1,3 miliar tidak diketahui di mana, sedangkan para pengurus sebagian sudah nonjob dan memegang jabatan lain di luar RSUDAM,” kata PNS rumah sakit itu. Hal lain yang diduga jang gal adalah pengadaan ratus an ton bahan bakar minyak untuk genset. Fasilitas pen dukung juga sebagian tidak dapat dimanfaatkan, seperti dua lift di ruang operasi dan ruang ROI, hampir satu tahun ini kondisinya rusak parah. “Di sini ada tiga lift, satu ja rang dipakai dan dua rusak tidak bisa dipakai sudah hampir setahun ini,” kata karyawan lainnya.
Taylor Swift Borong Nominasi AMA 2015...Hlm.16
Kemudian, hampir seluruh cat pada dinding rumah sakit pelat merah tersebut terkelu pas. Selain itu, tidak sedikit juga plafon ruangan rusak dan jebol. Bahkan, sejumlah petugas di rumah sakit itu pun tidak mem bantah jika terjadi hujan deras nyaris seluruh selasar rumah sakit kebanjiran. “Termasuk ruang VIP, katanya karena sir ingnya tersumbat,” kata dia. Menanggapi hal itu, Kasub bag Humas RSUDAM Esti Komalaria membenarkan jika kedua direktur rumah sakit tersebut mendatangi kantor BPK Perwakilan Lampung. Na mun, hal itu dianggap kegiatan rutin tiga bulan sekali. Dia membantah kedatangan dua petinggi itu atas dasar ke janggalan keuangan atau terkait audit yang diisukan belakangan ini. “Memang rutin tiga bulan sekali dirut datang ke sana un tuk laporan, BPK juga sering ke sini,” kata Esti yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Persilakan Pada bagian lain, Direktur Utama RSUDAM Hery Djoko Subandrio mempersilakan BPK melakukan penyelidikan jika ditemukan kejanggalan. “Kalau penyimpanganan ang garan Rp1,3 miliar saya tidak tahu, itu bukan urusan rumah sakit, meskipun koperasi itu bergerak di lingkup RSUDAM,” kata Hery saat hendak mening galkan RSUDAM, kemarin. Dia juga membantah ber sama pejabat RSUDAM lainnya dipanggil BPK. “Kamu tahu dari mana kami dipanggil BPK, tidak benar itu. Pak Gubernur datang ke sini kemarin justru menyuruh kami mendata fasilitas mana yang kurang, nanti diusulkan untuk diper baiki,” kata Hery. (R6) febiherumanika@lampungpost.co.id
@lampostonline @buraslampost
n LAMPUNG POST/MG2
DUGAAN PENYIMPANGAN. Suasana gedung Mahan Nunyai Klinik Spesialis dan Rawat Inap VIP dan VVIP RSUDAM Bandar Lampung, Kamis (15/10). Direktur RSUDAM mempersilakan BPK melakukan penyelidikan jika ditemukan kejanggalan atau penyimpangan pengelolaan keuangan di rumah sakit tersebut.
Upah Pekerja Naik Terukur Setiap Tahun PEMERINTAH mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid IV, Kamis (15/10). Fokus dari kebi jakan tersebut, yakni soal regulasi iklim ketenagakerjaan dan in dustri dalam negeri. Pemerintah memastikan upah pekerja naik secara terukur setiap tahun. “Di bidang pengupahan, naik setiap tahunnya secara terukur dengan perhitungan upah mini mum tahun berjalan ditambah jumlah inflasi dan pertumbuh an ekonomi pada tahun terse but,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, kemarin. Meskipun demikian, kata Darmin, untuk evaluasi standar
kebutuhan hidup layak atau KHL nantinya dilaksanakan se tiap lima tahun. Menurutnya, penerbitan paket kebijakan itu dilakukan untuk menjaga fundamental perekonomian nasional dari tantangan global yang dinamis. “Kami mencoba meningkatkan aktivitas ekonomi melalui in vestasi dan belanja modal peme rintah agar perekonomian mulai bergerak positif,” kata dia. Pada bagian lain, rapat dewan gubernur (RDG) Bank Indo nesia kemarin memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 7,50%, dengan suku bunga deposit facility 5,50%
dan lending facility pada level 8,00%. Keputusan itu antara lain didasari keyakinan bank sen tral bahwa inflasi keseluruhan tahun ini akan di bawah titik tengah sasaran 4%, sementara defisit transaksi berjalan di prakirakan lebih rendah dari prakiraan semula, atau sekitar 2% pada akhir 2015. “BI menilai tekanan ter hadap stabilitas makro mulai mereda sehingga ke depan terdapat ruang bagi pelong garan kebijakan moneter,” ujar Direktur Eksekutif De partemen Komunikasi BI Tirta Segara, dalam siaran persnya, kemarin. (MI/ANT/O2)
Doddy Masuk Sel, Richard Menyusul TERPIDANA 4 tahun kasus tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan mobil dinas bupati Pesawaran tahun anggaran 2010 senilai Rp1,15 miliar, R Doddy Anugerah Putra, diek sekusi Kejaksaan Negeri Ka lianda di kediamannya Jalan Way Abung, Pahoman, Bandar Lampung, Kamis (15/10), seki tar pukul 09.30. Kini Kejak saan Tinggi Lampung bersiap mengeksekusi adik kandung Doddy, Richard Maulana Putra, atas perkara pengancaman dengan senjata api. Saat tiba di Lembaga Pe masyarakatan (LP) Kelas I Bandar Lampung, Kepala Kan tor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
n LAMPUNG POST/DOK.
R Doddy Anugerah Putra (KPMPPT) Pesawaran itu di dampingi kuasa hukumnya, Yulia Yusniar. Setelah men jalani proses registrasi di LP Rajabasa selama dua jam lebih, Doddy pun langsung ditempat kan di ruang tersendiri, yakni ruang D3 masa pengenalan lingkungan, kamar nomor
10, selama satu minggu atau sebulan ke depan. Sayangnya, saat Lampung Post ingin mewawancarai Doddy atas izin Kepala LP Rajabasa Kunto Wiryanto, terpidana itu masih enggan berkomentar apa pun. Terkait kasus Richard Maula na Putra, Kasi Penkum Kejati Lampung Yadi Rachmat men jelaskan pihaknya telah men erima salinan putusan kasasi PNS Pesawaran itu sejak tiga pekan lalu dan kini sedang tahap eksekusi. “Kami sedang melaksanakan eksekusi juga terhadap yang bersangkutan. Namun, masalah teknis ek sekusi tidak bisa kami sampai kan,” ujar Yadi, saat dihubungi, kemarin. (BOY/*3/*2/D3)
PELAYANAN rumah sakit milik pemerintah di Indone sia, termasuk di Lampung, tidak akan habis-habisnya menjadi bahan luapan keke cewaan pasien. Mulai dari pelayanan yang buruk sam pai malapraktik dokter. Ru mah sakit bukannya tempat menyembuhkan penyakit, melainkan mempercepat kematian manusia. Rumah sakit, termasuk paramedis di dalamnya, belum memandang pasien sebagai orang yang ingin disembuhkan penyakitnya. Pasien masih sebagai objek yang diperlaku kan sesuka hati, terlebih yang dirawat di bangsal kelas III. Sepertinya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit hanya milik paramedis, bukan untuk pasien dan keluarganya. Kita berharap Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandar Lampung sebagai rumah sakit rujukan di Lampung tidak memperlakukan pasiennya sebagai hewan— yang menunggu datangnya maut akibat pelayanan buruk, ribet, dan lama, juga peralatan medis yang tidak memadai lagi. Masyarakat sangat mengapresiasi Gubernur Lampung Ridho Ficardo yang sengaja inspeksi mendadak (sidak) di hari libur, kemarin. Dia mendengar banyak keluhan rakyatnya tentang pelayanan dan fasilitas RSUDAM. Hasilnya? Sejumlah gedung dan fasilitas pelayanan dibangun asal-asalan, ter masuk alat-alat kesehatan banyak rusak. Temuan ini menjadi pintu masuk aparat kepolisian dan kejaksaan melakukan penyelidikan adanya dugaan korupsi. Kehadiran Gubernur siang itu memicu paramedis membe nahi pelayanan juga kelengkapan peralatan RSUDAM. Tidak itu saja, hati nurani dokter dan perawat harus ditunjukkan sesuai baju putih bersih yang dipakai paramedis dalam melayani pasien. Sebagai benteng utama dan rumah sakit idaman bagi rakyat 15 kabupaten dan kota di Lampung, RSUDAM sangat berkecukupan mendapat gelontoran dana dari Pemerintah Pusat dan daerah. Pemprov Lampung menganggarkan dana yang terbilang fantastis dalam APBD 2015 dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mencapai Rp85,69 miliar. Anggaran itu untuk pengadaan 56 item barang dan jasa. Dana sebesar itu dengan kinerja RSUDAM, wajib diaudit karena nilainya tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan paramedis kepada pasien. Apalagi per 1 April 2015 lalu, RSUDAM menaikkan tarif pelayanan sebesar 30% bagi kelas I, kelas II, dan VIP. Namun, kenaikan itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pelayanan. Pihak rumah sakit haruslah transparan menggunakan dana rakyat itu. Berikan penjelasan dengan menunjukkan peningkatan pelayanan. Sekali lagi, lembaga terkait harus memeriksa penggunaan dana, juga mengaudit kinerja RSUDAM. Jika ada kesalahan harus dibenahi. Rakyat tidak perlu lagi mengeluh. Saatnya mengawal dan memberantas mafia kesehatan. Jangan jadikan rumah sakit tempat menunggu kematian. n
oasis
Tes Darah dan Sakit Jantung SEBUAH tes darah sederhana dapat menunjukkan apakah sakit di dada yang dialami seseorang merupakan serangan jantung atau bukan. Studi yang dilakukan peneliti dari Uni versitas Edinburgh, Skotlandia, identifikasi tingkat optimal dari protein troponin dalam darah dapat menentukan seorang individu akan mengalami serangan jantung atau sekadar nyeri di dada. Dalam penelitian yang diterbitkan jurnal medis Lancet itu, peneliti melibatkan 6.300 orang yang menderita gejala nyeri dada di empat rumah sakit di Skotlandia dan Amerika Serikat. Tes yang dilakukan peneliti mengidentifikasikan sekitar dua pertiga dari pasien tidak mengalami serangan jantung. Mereka semua memiliki tingkat troponin di bawah 5 nanogram. Temuan ini sekaligus menetapkan ambang batas untuk menentukan apakah seseorang perlu dirawat di rumah sakit atau tidak. Meskipun demikian, peneliti menggarisbawahi bahwa pendekatan tes troponin harus diterapkan dengan mengonsultasikan terlebih dahulu riwayat medis dan profil pasien. (MI/R6)
Mantan Kapolda Lampung Jadi Deputi Penindakan KPK PELANTIKAN DEPUTI KPK. Deputi Penindakan KPK Irjen Heru Winarko (kiri) bergandengan tangan dengan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) Ranu Miharja (tengah) serta Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan usai upacara pelantikan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/10). n ANTARA/ ALFIAN PRAYUDI
MANTAN Kapolda Lampung Irjen Heru Winarko resmi bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu setelah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiqurachman Ruki melantik Heru menjadi Deputi Penindakan lembaga antirasywah itu, kemarin. Heru menggantikan Ranu Mihardja yang selanjutnya menjabat Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Ruki juga melantik Pahala Nainggolan sebagai Deputi Pencegahan. “Dengan mengucapkan syukur, saya resmi melantik saudara. Semoga Allah swt memberkati dalam menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara” kata Ruki di
Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/10). Pelantikan dihadiri Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, serta pejabat KPK. Untuk diketahui, Heru Winarko lulus dari Akademi Kepolisian pada 1985. Di Polri, ia lebih sering berke cimpung di reserse. Jabatannya di Polri, antara lain Kapolda Lampung, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, dan Wakil Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim. Di KPK, Heru mesti menjalankan fungsi perumusan kebijakan untuk subbidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta koordinasi
dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lain. Selain itu, menyelenggarakan fung si penyelidikan dugaan korupsi dan bekerja sama dalam kegiatan pe nyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum lain. Juga pelaksan aan penyidikan perkara korupsi dan bekerja sama dalam kegiatan penyidi kan yang dilakukan aparat penegak hukum lain. Tugas lainnya adalah pelaksanaan penuntutan, pengajuan upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, serta pelaksana an tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara korupsi. (MI/U2)