CMYK
Terbit Sejak 1974 Harga Eceran Rp3.000/Eks Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693
CMYK
Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
Hlm. 6
Hlm. 16
Hlm. 17
Pemerintah tengah mencari masukan untuk penyelenggaraan pilkada.
Agnes Monica hari ini konser di Universitas Malahayati, Lampung.
Mark Webber bertekad tetap bersama Red Bull pada musim 2012.
www.lampungpost.com
SABTU, 16 JULI 2011 | NO.12144 | TAHUN XXXVI | 24 HALAMAN
DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG
BURAS
Gunung Lokon Meletus
H. BAMBANG EKA WIJAYA
Impikan Korupsi, Buru Kekuasaan! KASUS suap wisma atlet terhadap Nazaruddin dan kawan-kawan yang disidangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Selatan menyingkap banyak hal, salah satunya gejala umum pada orang-orang yang memimpikan bisa hidup mewah lewat korupsi, harus diwujudkan dengan berburu kekuasaan! tukas Umar. Sebab, tanpa kekuasaan, kecil peluang korupsi! Misalnya, jika Nazaruddin waktu itu bukan bendahara umum partai berkuasa, tapi pedagang bakso di Pasar Ayam, tak mungkin kontraktor wisma atlet Palembang mau dikenainya wajib setor Rp24,8 miliar̶13% dari proyek senilai Rp191 miliar! Memang, tak sedikit orang berburu kekuasaan didorong oleh impiannya untuk bisa korupsi! sambut Amir. Bahkan lebih dominan kekuasaan yang berorientasi pada korupsi, ketimbang pada pengabdian kepada kepentingan rakyat! Sebaliknya, orientasi pada kepentingan rakyat kebanyakan cuma hiasan bibir! tegas Umar. Prakteknya, orientasi pada kepentingan rakyat itu cuma retorika! Paling jauh bagian dari usaha memomulerkan diri untuk pemilu berikutnya! Artinya, masih bagian dari berburu kekuasaan yang orientasi sesungguhnya adalah korupsi! Itu logika kekuasaan yang harganya memang mahal! timpal Amir. Juga dari Nazaruddin̶lewat BBM dan wawancara dengan
Tempo̶warga diberi tahu bahwa Anas terpilih jadi ketua umum bukan gratis, tapi lewat politik uang antara 10 ribu dolar AS sampai 40 ribu dolar AS per DPC! (Koran Tempo, 11-7) Itu contoh mahalnya kekuasaan, punya konsekuensi logis pada orientasi kekuasaan! Karena itu, perlu usaha-usaha mendorong setiap kekuasaan agar berorientasi pada kepentingan rakyat! tegas Umar. Jika seimbang saja orientasi penguasa pada korupsi dan kepentingan rakyat, kehidupan rakyat mungkin bisa lebih baik! Itu berarti korupsi dengan tepa selira̶memakai perasaan! timpal Amir. Ada yang begitu, dalam arti tidak serakah amat! Gaya seperti itu banyak dulakukan kepala daerah, agar tidak mencolok hingga tak memancing perhatian aparat hukum! Termasuk dalam model tersebut, ia sendiri tak mencampuri prosesnya, pelaksanaannya oleh bawahan dan ia tinggal terima setoran bersih! Risiko korupsinya terbongkar, lebih kecil! Tapi mendorong dari model itu ke orientasi penuh pada kepentingan rakyat, tak mudah! tegas Umar. Karena sekecil apa pun modal berburu kekuasaan, harus dibayar kembali! Apalagi kalau rakyat makin pintar , menentukan pilihan berdasar jumlah terbesar pembagian money politic-nya! ***
KURS
Rp8.537/dolar AS Jumat, 15 Juli 2011 Sumber BI
OASIS
Sarapan Besar dan Berat Badan
TIM peneliti dari Else-Kroner-Fresenius Center of Nutritional Medicine dari Jerman menemukan sarapan dalam porsi besar dapat menyebabkan berat badan berlebih. Sebab, mereka yang menikmati sarapan dalam jumlah besar cenderung berkeinginan makan besar lagi di siang dan malam hari. Hasil penelitian menunjukkan mereka juga makan dalam jumlah yang sama saat siang maupun malam, ujar ketua tim peneliti, Volker Schusdziarra. Ini berarti, lanjutnya, sarapan besar menghasilkan peningkatan konsumsi kalori rata-rata 400 kkal setiap hari. Schusdziarra dan tim meneliti 300 orang, beberapa orang selalu sarapan dalam porsi besar, beberapa orang lainnya dalam porsi kecil, dan lainnya tidak sarapan. Hasilnya mereka yang sarapan dalam porsi besar tetap makan banyak pada siang dan malam hari. Para peneliti menganjurkan jika di pagi hari sudah makan banyak, sebaiknya porsi di siang dan malam hari dikurangi. (MI/U-1)
REUTERS/STRINGER
Lava pijar dan abu vulkanis menyembur dari Gunung Lokon di Tomohon, Sulawesi Utara, Kamis (14-7) sekitar pukul 23.30 Wita. Status gunung tersebut masih Awas dan warga yang berada di radius 3—5 km telah diungsikan. BERITA Hlm...8
Khamamik Peluang Terakhir PDIP BANDAR LAMPUNG (Lampost): PDIP hanya memiliki satu pilihan jika hendak mengusung calon dalam Pilkada Mesuji 2011, yakni Khamamik-Ismail Ishak. KPU akan mencoret bila DPP merekomendasikan pasangan lain. Tiga hari lalu Ketua DPC PDIP Mesuji M. Adam Ishak mendaftarkan Khamamik-Ismail Ishak sebagai pasangan calon ke KPU, padahal DPP merekomendasikan RuswandiSariaman. KPU Mesuji, yang telah menutup pendaftaran calon dua hari lalu, hanya mengakui berkas dukungan yang ditandatangani ketua dan sekretaris partai. KPU Lampung kemarin mengecek ke KPU Mesuji tentang pengalihan dukungan secara mendadak itu. “Dalam berkas pendaftaran koalisi pengusung Ruswandi-Sariaman tidak tercantum tanda tangan ketua dan sekretaris PDIP Mesuji,” kata Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal, Jumat (15-7). Edwin menjelaskan sebelum tahap penetapan calon 11 Agustus 2011 mendatang, KPU Mesuji terlebih dahulu meminta pernyataan tertulis dari DPD dan DPP PDIP untuk memverifikasi dukungan calon. Jika pengurus PDIP di dua tingkatan itu menyatakan mendukung pasangan yang sudah didaftarkan (KhamamikIsmail), hal itu berarti PDIP punya calon sendiri. Tetapi jika tidak, KPU akan menjalankan proses sesuai ke-
CMYK
Kalau Khamamik tidak disetujui DPD dan DPP, PDIP hanya jadi partai pendukung, bukan pengusung. Khamamik-Ismail yang sudah didaftarkan ketua dan sekretaris DPC PDIP Mesuji. “Pengalihan dukungan ke calon lain tidak bisa dilakukan setelah pendaftaran ditutup. Artinya, kalau Khamamik tidak disetujui DPD dan DPP, PDIP hanya jadi partai pendukung, bukan pengusung,” ujarnya. Reaksi DPP Secara terpisah, Wasekjen DPP PDIP
8 Menteri Mangkir di Sidang BPJS JAKARTA (Lampost): Delapan menteri kabinet secara sepihak membatalkan rapat lanjutan Panitia Khusus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Gedung DPR, Jumat (15-7). Delapan menteri itu, Menkeu Agus Martowardojo, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menkes Endang Sedyaningsih, Mensos Salim Segaf Al Jufri, Menpan E.E. Mangindaan, dan Menkumham Patrialis Akbar. Pembatalan tersebut diberitahukan ke DPR melalui faksimile Sekjen Kemenkeu Mulia P. Nasution satu jam sebelum rapat dimulai. Pemerintah meminta rapat ditunda dengan alasan berbenturan dengan sidang kabinet di Istana Negara. Pansus merasa pemerintah sudah melecehkan DPR dengan pembatalan rapat tersebut. “Ini penghinaan terhadap DPR,” ujar anggota Pansus, Rieke Diah Pitaloka. Rapat Jumat malam gagal menyepakati transformasi empat BUMN penyelenggara jaminan sosial saat ini, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen. Pemerintah tak ingin kata “menyeluruh” tercantum sebagai kesepakatan dan diganti dengan kata “bertahap”. Sementara DPR berkeras agar poin menyeluruh dimasukkan. (U-1)
MAFIA PEMILU
Status Andi Nurpati Belum Tersangka JAKARTA (Lampost): Mantan komisioner KPU Andi Nurpati dan mantan hakim konstitusi Arsyad Sanusi diperiksa di Bareskrim Polri Jumat (15-7) dalam kasus mafia Pemilu. Namun, status keduanya belum berubah, masih saksi dan belum tersangka. “Masih diperiksa sebagai saksi. Dalam waktu dekat kami memanggil pihak lain untuk dimintai keterangan,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam. Andi Nurpati dan Arsyad Sanusi diperiksa terkait surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK). Surat palsu MK itu digunakan KPU untuk menetapkan Dewi Yasin Limpo (Hanura) sebagai anggota DPR terpilih dari daerah pemilihan Sulawesi
tentuan undang-undang yang mengamanatkan proses pencalonan partai disesuaikan dengan AD/ART partai yang bersangkutan. Dengan demikian, sesuai dengan undang-undang, harapan terakhir PDIP untuk mengusung calon tinggal meneruskan dukungan kepada
Bidang Kesekretariatan Hasto Kristianto menjelaskan DPP mengeluarkan rekomendasi untuk Ruswandi Hasan-Sariaman dengan berbagai pertimbangan, terutama agar Ismail Ishak dapat berkonsentrasi pada tugasnya. Sampai kemarin, DPP masih menyusun langkah sebagai reaksi atas tindakan DPC Mesuji mendaftarkan calon di luar rekomendasi DPP. Hasto menambahkan DPP membahas beberapa pilihan yang akan diambil PDIP pada Pilkada Mesuji; apakah mengalihkan dukungan dari Ruswandi-Sariaman ke Khamamik-Ismail agar bisa menjadi partai pengusung. Atau, hanya menjadi partai pendukung karena tidak ikut mendaftarkan Ruswandi Hasan-Sariaman ke KPU. “DPP sedang membahas kemungkinan itu,” kata Hasto. Masih terkait dengan Pilkada Mesuji, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPD PDIP Lampung Tulus Purnomo mengatakan masih ada proses verifikasi dukungan oleh KPU Mesuji. Artinya, masih ada waktu untuk perbaikan jika ada mekanisme internal PDIP yang dilanggar. “Tunggu saja nanti pasti ada perbaikan kalau memang ada yang keliru,” ujarnya. Mengenai pelanggaran terhadap aturan internal oleh DPC PDIP, DPD masih mengkaji bobot pelanggarannya dan jenis sanksi yang tepat. (WAH/U-1)
LEGISLASI
Selatan I. Namun, atas dasar surat asli MK posisi Dewie dibatalkan karena yang berhak menjadi anggota DPR Sulsel I adalah Mestariyani Habie (Gerindra). Polisi telah menetapkan satu tersangka kasus itu, yakni Juru Panggil MK Masyhuri Hasan yang kini ditahan polisi. Sebelum diperiksa Bareskrim, Nurpati dan Arsyad diperiksa Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR. Ketika dipertemukan dengan para staf KPU di panja, hampir semua keterangan Nurpati dibantah staf KPU termasuk bekas sopirnya serta pimpinan KPU. Semua keterangan itu menyudutkan Nurpati. Salah satunya adalah keterangan Kepala Biro Hukum KPU Santoso. Menurut Santo-
so, penghitungan suara Sulsel I sebenarnya sudah selesai pada 12 Agustus 2009 dengan kursi dimiliki Gerindra. Namun, pada 14 Agustus 2009, Nurpati masih mengonsep surat ke MK meminta penjelasan mengenai amar putusan MK tentang penetapan anggota DPR terpilih dari Sulsel I. Surat jawaban MK langsung terbit pada 14 Agustus dengan nomor: 112/ PAN-MK/VIII/2009. Nomor surat itu ditulis tangan dan berisi dua poin. Pada poin pertama disebutkan ada “penambahan suara” untuk pemohon dari Hanura. Itulah surat palsu. Sebab, surat MK yang asli baru muncul pada 17 AGustus 2009 dengan nomor surat yang sama seperti surat tertanggal 14 Agustus. (MI/U-1)
MI/RAMDANI
DIPERIKSA MABES POLRI. Mantan Komisioner KPU Andi Nurpati memasuki gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi, kemarin (15-7).
CMYK