Terbit Sejak 1974 Harga Eceran Rp3.000/Eks Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693
Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
Hlm. 16
Hlm. 17
Hlm. 20
Pangeran Harry tepergok kencan dengan seorang model.
Universitas Stirling memberikan gelar doktor kepada Ferguson.
Perubahan dalam tubuh PPP menjadi sebuah keniscayaan.
www.lampungpost.com
BURAS H. BAMBANG EKA WIJAYA
JUMAT, 1 JULI 2011 | NO.12129 | TAHUN XXXVI | 24 HALAMAN
DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG
PDIP Kalah Cepat di 3 DOB BANDAR LAMPUNG (Lampost): Meskipun memiliki kursi terbesar di tiga daerah otonomi baru (DOB), PDIP kalah cepat menetapkan calon dalam pilkada 2011. Kelambanan ini berpotensi melemahkan posisi tawar partai jika calon yang diusung menang.
Ribut Fatwa MUI, Orang Kaya Dosa Pakai Premium! KATANYA Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis fatwa, haram bagi orang kaya memakai premium atau BBM bersubsidi buat mobilnya? tanya Umar. Fatwa itu bukan katanya-katanya! entak Amir. Tapi keputusan resmi hasil sidang MUI! Untuk itu, Sekretaris MUI Pusat Ichwan Sam menolak anggapan seolah-olah MUI merekomendasikan fatwa BBM! Ada kesalahpahaman menanggapi pernyataan Ketua MUI K.H. Ma ruf Amin! (MI, 30-6). Jadi, resmi belum ada fatwa MUI BBM bersubsidi! timpal Umar. Begitulah! tegas Amir. Menurut Ichwan Sam, Senin lalu K.H. Ma ruf Amin diundang Kementerian ESDM, membahas penghematan BBM bersubsidi dari pendekatan agama! Saat ditanya wartawan, apa hukumnya orang mampu yang mobilnya mewah memakai premium bersubsidi, ia menjawab spontan, pihaknya akan membuat fatwa agar masyarakat berpikir dan melakukan langkah hemat energi berdasarkan ajaran agama! Jangan sampai orang yang harusnya beli pertamax, tapi beli premium, itu ambil hak orang, itu dosa! Nada bicara Sang Kiai bisa membuat orang salah paham, bisa-bisa MUI mengeluarkan fatwa BBM bersubsidi! timpal Umar. Soalnya fatwa itu bisa kontroversial, semisal terkait dengan kata mampu atau kaya. Di desa, asal punya mobil orang digolongkan mampu dan kaya! Lagi pula di pedalaman yang jauh dari kota besar, tak ada SPBU jual pertamax! Apa agar tak berdosa orang harus menempuh ratusan kilometer cari pertamax? Mungkin karena kurang jelas soal fatwanya itu, orang jadi ribut! Selain kemungkinan itu, orang juga ribut karena khawatir MUI diperalat! tegas Amir. Setidaknya cendekiawan muslim Zuchairi Misrawi (MI, idem), mengharap MUI tidak mengeluarkan fatwa haram penggunaan premium! Sebab, fatwa itu hanya alat pembenaran bagi ketidakbecusan pemerintah mengelola kebijakan disparitas harga pertamax dan premium! Itu preseden buruk, jika MUI mau dijadikan tameng oleh pemerintah yang tidak becus dalam menjalankan kebijakan dan roda pemerintahan! Fatwa itu juga diskriminatif karena hanya mengikat umat tertentu! Sebaiknya, pemerintah mencari jalan keluar lain mengatasi kesulitan BBM bersubsidi yang kini dialami rakyat kecil seantero negeri! timpal Umar. Selain fatwa MUI juga bersifat hipotetis̶seperti fatwa haram bunga bank yang tak cespleng diamalkan̶sudah banyak nelayan tak melaut, karena untuk beli solar pakai jeriken harus ada surat kepala desa, untuk dapat surat kades harus lunas PBB, dan seterusnya! ***
KURS
Rp8.597/dolar AS Kamis, 30 Juni 2011 Sumber BI
OASIS
Aktif dan Bahagia SESEORANG yang selalu menyibukkan diri, meskipun tanpa tujuan jelas, cenderung lebih bahagia ketimbang mereka yang kurang beraktivitas. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil penelitian tim ahli University of Chicago dan Shanghai Jiaotong University yang diterbitkan dalam
Psychological Science Journal. Penelitian itu melibatkan 98 orang sukarelawan yang diminta mengisi lembar survei. Setelah selesai, mereka diminta menunggu 15 menit sampai lembar survei berikutnya tuntas diisi. Kemudian sukarelawan diberi opsi, mengembalikan lembar survei pertama ke tempat yang dekat dan berdiam diri 15 menit atau mengembalikannya ke lokasi yang lebih jauh. Hasilnya, sukarelawan yang memilih opsi kedua lebih bahagia. Bangun dan lakukan sesuatu. Apa pun itu. Anda akan merasa lebih baik, saran salah satu anggota tim peneliti Christopher K. Hsee. (MI/U-1)
ANTARA/ANDIKA WAHYU
MAFIA PEMILU. Mantan anggota KPU Andi Nurpati (bawah), disaksikan mantan sopirnya Hary Almavintomo (atas), memberikan keterangan di depan Panitia Kerja Mafia Pemilu di Komisi II DPR, Jakarta, Kamis (30-6). DPR meminta keterangan Andi Nurpati mengenai masuknya surat jawaban palsu Mahkamah Konstitusi (MK) atas penetapan calon legislator Dewi Yasin Limpo.
MAFIA PEMILU
Caleg Lampung Ikut Jadi Korban BANDAR LAMPUNG (Lampost): Ma a politik tak hanya mengacak-acak hasil Pemilu 2009 di daerah lain. Di Lampung, komplotan itu diduga merekayasa perolehan suara di Tulangbawang. Calon anggota DPRD Lampung dari PDIP Syukri Baihaki menyebutkan berdasar perhitungan di TPS, seharusnya PDIP meraih dua kursi DPRD Lampung dari daerah pemilihan 7 Tulangbawang karena mengumpulkan 58 ribu suara. Namun, suara itu dirampas partai lain. “Mafianya luar biasa. Permainannya dikendalikan KPU Tulangbawang yang didukung KPU provinsi,” ujar Syukri, Kamis (30-6).
Syukri menuturkan saat itu Andi Nurpa i menghalanginya untuk mempersoalkan ini. Justru ia dibantu I Gusti Putu Artha, anggota KPU, dan kemudian dilakukan penghitungan ulang. Hasilnya, suara PDIP yang hilang telah kembali. “Namun, KPU Provinsi tak mau memakai perhitungan yang dilakukan KPU Pusat dan tetap menggunakan perhitungan yang telah dimanipulasi itu,” kata Syukri. Menurut Syukri, orangorang yang terlibat dalam permainan itu di KPU Tulangbawang adalah Novi Marzani (dicopot dari anggota KPU), Pa imura (berhenti dari KPU Lampung), dan Andi Nurpati (KPU pusat). Syukri menye-
butkan di DP 7 setidaknya ada tiga caleg yang dirugikan ma a pemilu, yakni dirinya, Agus Susanto (Demokrat), dan Bujung (PKB). Penelusuran Lampung Post, kursi ketiga orang itu kini diduduki Azwar Yacub (Golkar), Imer Darius (Demokrat), dan Munzir (PPP). Sementara itu, Andi Nurpati serta stafnya Matnur dan sopirnya Aryo sempat berdebat dalam rapat dengar pendapat dengan Panja Ma a Pemilu, di Gedung DPR, kemarin. Andi membantah telah memerintahkan Aryo memberikan surat putusan Mahkamah Konstitusi kepada stafnya Matnur. (KIS/U-1)
Hasil Pemilu 2009, PDIP menempatkan wakilnya terbanyak di tiga DOB. Di Pringsewu, PDIP memiliki 5 kursi, Tulangbawang Barat (4), dan Mesuji (3), total 12 kursi. Kemudian, disusul Golkar (11), Demokrat (9), dan PAN (8). Kendati di Pringsewu PDIP memiliki 5 kursi (dari syarat minimal 6 kursi untuk mengusung calon), rekomendasi untuk Sujadi Saddat-Handitya baru keluar setelah Demokrat (5), PKS (2), PKNU (3), dan PKPI (1) resmi mengusung pasangan tersebut. Di Mesuji, PDIP memiliki 3 kursi dari syarat minimal 4. Namun, dukungan untuk Ruswandi Hasan-Sariaman keluar setelah pasangan itu mendapat perahu utuh dari PKPB (3), Pelopor (2), Gerindra (1), Hanura (1), dan PPRN (1). Belakangan, Demokrat (3) masuk sebelum rekomendasi PDIP. Di Tuba Barat, PDIP memiliki 4 kursi dari syarat minimal 5 kursi. Namun, rekomendasi dari PDIP baru keluar setelah Bachtiar Basri-Umar Ahmad mengantongi dukungan dari Demokrat (2), PKS (2), PKPI (1), dan PPI (1). Itu pun DPP PDIP memberikan rekomendasi untuk Bachtiar BasriSyamsul Hadi, bukan Bachtiar Basri-Umar Ahmad. Rekomendasi PDIP yang kalah cepat dari partai lain praktis membuat partai berlambang banteng itu hanya menjadi pelengkap. Dampaknya, jika calon yang diusung menang, dapat melemahkan posisi tawar partai dalam pemerintahan. “Tentu posisi tawar menjadi lemah karena calon yang menang akan berpikir tanpa PDIP pun mereka tetap bisa maju pilkada,” kata Arizka Warganegara, akademisi Universitas Lampung, Kamis (30-6). Arizka menjelaskan lambatnya PDIP menetapkan calon menunjukkan keraguraguan mengambil sikap. Hal ini karena tidak ada kader PDIP yang dianggap paling siap maju pilkada. “Ini bukti kaderisasi di PDIP masih lamban dan harus dijadikan pelajaran bagi semua partai besar,” ujarnya. Menanggapi hal ini, Wakil
Ketua DPD PDIP Lampung Watoni Nurdin mengatakan penetapan calon dilakukan melalui tahapan panjang mulai dari survei, uji kelayakan, kecocokan pasangan, dan komitmen calon kepada partai. Ia membantah PDIP hanya pelengkap di tiga DOB. “Kami sudah membangun komunikasi dengan calon sejak lama,” kata dia. Syamsul Hadi Rekomendasi untuk Bachtiar-Syamsul di Tuba Barat juga bakal menimbulkan persoalan baru bagi PDIP, sebab koalisi pengusung menghendaki Bachtiar-Umar. Jika PDIP meralat rekomendasi dan ikut mendukung Bachtiar-Umar, masih ada peluang bagi Syamsul Hadi digaet sebagai calon wakil bupati (cawabup) pendamping Frans Agung Mula
Posisi tawar menjadi lemah karena tanpa PDIP pun mereka tetap bisa maju pilkada. Putra. Hingga kemarin, hanya Frans yang belum mendapat cawabup. Jika Frans-Syamsul lolos, dipastikan suara PDIP akan pecah karena saat ini Syamsul Hadi masih Ketua DPC PDIP Tuba Barat. Frans tidak membantah Syamsul dan Sabar Aryono (kader PAN) masuk bursa cawabupnya. Namun, ia menyerahkan keputusan cawabup kepada Ketua DPW PAN Lampung Abdurrachman Sarbini yang tak lain adalah ayahnya. “Saya yakin dukungan PDIP juga belum pasti. Saya juga masih berpeluang karena masuk usulan dalam penjaringan,” kata dia. Secara terpisah, Syamsul Hadi mengaku sebagai kader akan mematuhi keputusan partai. Ia yakin DPP mengambil langkah bijaksana dan tahu mana yang terbaik. “Saya akan patuh. Sebaiknya tunggu saja,” ujar dia. (WAH/LIN/U-1)
PEMERINTAHAN
Sebulan Diangkat, Plt. Bupati Lamtim Copot 5 Pejabat Eselon II SUKADANA (Lampost): Sebulan setelah Bupati Lampung Timur Satono dinonakti an, Plt. Bupati Erwin Ari n merombak pejabat teras di lingkungan Pemkab. Dalam mutasi tersebut, Erwin mencopot lima pejabat eselon II dan mengangkat delapan pejabat lain, juga setaraf eselon II (selengkapnya dalam tabel). Erwin mengatakan mutasi dilakukan untuk pembinaan dan penataan pegawai. Juga untuk promosi pegawai sekaligus kebutuhan organisasi. “Mutasi ini tak perlu dipersoalkan,” kata Erwin usai pelantikan di Gedung Pusiban, Sukadana, Kamis (30-6). Sementara itu, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. saat
memberi pengarahan kepada pejabat dan kepala desa di gedung yang sama mengatakan meskipun Erwin bukan bupati, kewenangan Satono bisa PEJABAT PEMKAB LAMTIM YANG DINONJOBKAN NAMA JABATAN Chrisna Putra Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bulkoini Asisten II Darmuji Kepala Dinas Pasar Ahmad Rusli Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Ahmad Jamil Kepala Dinas Kesehatan
dilakukan plt. bupati selama Satono masih dinonaktifkan. Bedanya, bupati bisa melakukan mutasi secara otomatis, tetapi kalau plt. bupati harus
memberitahukan lebih dulu kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Gubernur juga menyinggung kemelut di Lamtim, seperti
PEJABAT PEMKAB LAMTIM YANG DILANTIK NAMA JABATAN Sesar Djadjaputra Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Anthoni Siaga Putra Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jailani Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Sudarsono Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Marinus Sinurat Staf Ahli Bidang Pembangunan Dalyati Djayasinga Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Nur Syamsu Asisten Bidang Administrasi Umum Sekkab Mirwansyah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumber: Pemkab Lamtim
adanya kelompok PNS yang menjadi “orangnya” Satono dan sebagian kelompok Erwin. “Kalau terpecah-pecah, Lampung Timur tidak akan berkembang. Nantinya masyarakat yang dirugikan,” ujarnya. Gubernur menambahkan Satono dinonaktifkan bukan karena kemauan dan usaha Erwin. Semua itu berjalan dengan dasar yang seharusnya terjadi. Ia juga mengingatkan PNS tidak perlu mengusik sampai kapan Erwin men jabat sebagai plt. bupati. “Biarkan pihak-pihak terkait yang menentukan Erwin menjadi plt. bupati. Itu bukan urusan PNS Lampung Timur,” kata dia. (JON/GUS/U-1)