Terbit Sejak 1974 Harga Eceran Rp3.000/Eks Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693
Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
Hlm. 3
Hlm. 16
Hlm. 18
BPK berharap LHP keuangan Pemda ditindaklanjuti DPRD.
Luna Maya kini lebih tegar menghadapi cobaan hidup.
Pejabat publik di KONI harus segera melepaskan jabatan.
www.lampungpost.com
BURAS
JUMAT, 22 JULI 2011 | NO.12150 | TAHUN XXXVI | 24 HALAMAN
DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG
RAKORNAS DEMOKRAT
Pemerintah dan DPR Sahkan RUU BPJS
Anas Dituntut Nonaktif
H. BAMBANG EKA WIJAYA
Alhajar Syahyan Divonis Bebas! MAJELIS Hakim PN Kotaagung Haruno Patriadi, Bambang Sucipto, dan Arief Sapto Nugroho, Rabu (20-7), memvonis bebas Alhajar Syahyan atas dakwaan korupsi uang makan-minum tamu saat terdakwa menjabat ketua DPRD Tanggamus 2004̶2009! ujar Umar. Wakil Ketua DPRD Tanggamus masa itu, Badjuri Isa dan Misri Jaya Latif, juga divonis bebas dari tuduhan sama! Vonis hakim tegas, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya! Lazimnya, setelah vonis bebas perkara selesai, tak ada banding dan kasasi! timpal Amir. Sebaliknya, justru jaksa yang menjalani eksaminasi untuk diteliti kemungkinan ada kelemahan dalam menangani kasus tersebut! Uniknya, terkait dengan kasus Alhajar ini, eksaminasi pada jaksa
ANTARA/PRASETYO UTOMO
sudah dilakukan sebelum sidang pengadilan selesai! Malah, eksaminasinya dilakukan oleh Tim Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama (dari kanan) Ketua DPR Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memberikan keterangan kepada wartawan usai konsultasi bersama di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21-7). Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). TRANSFORMASI BPJS Hlm. 8
(Jamwas) terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus waktu itu̶yang kini dipromosikan ke Bengkulu! tegas Umar. Sayang, hasil eksaminasi itu tidak diumumkan! Padahal, prosesnya diberitakan pers, salah satunya sang kepala jaksa menerima uang Rp50 juta dari orang yang dianggap sebagai lawan politik Alhajar! Dengan itu, terkesan kepala jaksa itu menjadi semacam pemain bayaran yang menggunakan kekuasaannya untuk menganiaya Alhajar̶yang dibuat meringkuk demikian lama dalam tahanan! Vonis bebas terhadap Alhajar membenarkan kesan demikian! Kalau hanya dilihat dari sisi vonis Alhajar, Badjuri, dan Misri, yang menurut hakim ketiganya tak ada kaitan otoritas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan APBD untuk layanan tamu pimpinan DPRD itu, memang terkesan begitu! timpal Amir. Tapi, sebelum ada vonis Majelis Hakim yang menempatkan otoritas pengelolaan anggaran pada Sekwan dan dua stafnya yang divonis bersalah, jaksa punya dasar memosisikan para pimpinan DPRD sebagai terdakwa̶karena ikut menikmati dana APBD itu! Bahwa kemudian hakim menetapkan ikut menikmati bukan sejenis dengan tanggung jawab atas pengelolaan APBD sehingga tak bisa digolongkan sebagai tindak korupsi, itu kewenangan hakim! Semua itu telah terjadi, validitas dasar-dasar dari pelaksanaan tugas masing-masing̶jaksa dan hakim̶serahkan penilaian pada etika profesinya! tegas Umar. Langkah penting usai vonis, segera mengembalikan Alhajar pada posisi sebagai ketua DPRD Tanggamus 2009̶2014, dan Misri selaku anggota DPRD Provinsi Lampung! ***
KURS
Rp8.539/dolar AS Kamis, 21 Juli 2011 Sumber BI
OASIS
Polusi Sebabkan Usus Buntu UDARA yang sehat pastinya membawa banyak manfaat. Jangan pernah sepelekan apa yang kita hirup karena menentukan kesehatan tubuh. Sebuah riset terbaru menduga polusi udara bisa memicu risiko radang usus buntu. Jika usus buntu mengalami peradangan, harus disingkirkan dengan operasi untuk mencegah risiko bakal memburuk dan menyebabkan nyawa pasien terancam. Sebuah tim peneliti dari University of Calgary, Calgary, Alberta, Kanada, menemukan banyak pasien (sakit usus buntu) yang dirawat di rumah sakit pada hari-hari saat polusi udara berada di level tertinggi. (U-3)
Jabatan Alhajar Harus Dipulihkan BANDAR LAMPUNG (Lampost): Jabatan politik Alhajar Syahyan harus segera dipulihkan, setelah hakim PN Kotaagung menjatuhkan vonis bebas terhadap Ketua DPRD Tanggamus nonaktif itu. Pemulihan jabatan politik tersebut untuk memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Vonis hakim dapat jadi rujukan. Alhajar dinonakti an sebagai Ketua DPRD Tanggamus setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi uang makan-minum pimpinan Dewan. Dosen FISIP Unila Arizka Warganegara mengatakan Alhajar kehilangan jabatan politik saat berperkara. “Walaupun cuma nonaktif sementara dan belum tentu bersalah, itu tidak bisa dihindari karena ada aturannya. Tapi, setelah divonis bebas, harus segera dikembalikan haknya,” kata Arizka, menanggapi vonis bebas Alhajar Syahyan. Pendapat senada diungkapkan Saparuddin, pengajar FISIP Unila lainnya. “Setelah ada vonis, ada konsekuensi hukum, termasuk pengembalian hak. Hak politik terdakwa yang divonis bebas harus segera dipulihkan,” ujarnya. Menurut Eddy Rifai, pakar hukum Unila, pemulihan hak-hak politik Alhajar menjadi tanggung jawab DPRD Tanggamus. “DPRD harus mengembalikan hak-hak politik yang selama ini terhenti. Itu tanggung jawab DPRD,” ujar Eddy, yang menjadi saksi ahli dalam kasus korupsi uang makan minum rumah tangga dan
tamu pimpinan DPRD Tanggamus 2004-2009 itu. Dalam sidang di PN Kotaagung, Rabu (20-7), Majelis Hakim memvonis bebas tiga mantan pimpinan DPRD Tanggamus—Alhajar Syahyan, Badjuri Isa, dan Misri Jaya Latif—terdakwa korupsi anggaran makan-minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Tanggamus.
Pemulihan hak-hak politik Alhajar menjadi tanggung jawab DPRD Tanggamus. Sementara, tiga pegawai di sekretariat DPRD Tanggamus, yakni Helman Saleh, Agus Setiawan, dan Dewi Isnaini dinyatakan bersalah. Helman Saleh divonis 2 tahun penjara, Dewi Isnaini diganjar 18 bulan, dan Agus Setiawan diganjar 1 tahun. Kejaksaan Negeri Kotaagung menyatakan akan melakukan perlawanan hukum. Kajari Kotaagung Normal Edyansyah, Kamis (21-7),
mengatakan vonis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Perintah Sekwan Saat kasus itu terjadi, Helman Saleh menjabat Kasubbag Humas dan Protokol DPRD Tanggamus, sekaligus ditunjuk Sekwan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dengan sekretaris Agus Setiawan dan Dewi Isnaini sebagai pembantu PPTK. Ditemui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Way Gelang, Helman mengaku kecewa dengan putusan hakim. “Dalam amar putusan terhadap Alhajar, Majelis Hakim mengatakan tidak ada kerugian negara. Tetapi, kenapa saya harus membayar ganti rugi Rp241 juta?” kata dia. Ia juga heran mengapa tiga mantan sekwan—Basir M. Noer, Sya udin Muas, dan Burdani—tidak dijadikan tersangka. Padahal, ketiganya kepala SKPD, sekaligus pimpinannya yang memberikan perintah kepadanya. “Mereka yang justru menikmati uang tersebut, tetapi kenapa mereka tidak dijadikan tersangka. Saya hanya melaksanakan perintah mereka. Saya juga tidak mempersoalkan bebasnya pimpinan DPRD itu, tetapi kenapa saya yang sudah divonis 2 tahun penjara juga harus membayar ganti rugi sebanyak itu, darimana saya ada uang,” kata Helman yang kecewa karena dijadikan tumbal dalam kasus itu. (UTI/HER/LIN/RIS/R-2)
BIROKRASI
Sjachroedin Rolling 119 Pejabat bat, yakni Pelaksana Tugas BANDAR LAMPUNG (LamPejabat Eselon II dan III Pemprov (Plt.) Kepala Badan Penanaman post): Dalam kurun tiga bulan NAMA JABATAN BARU Modal Daerah, Djohan, nonjob. terakhir, Gubernur Lampung Mantan Wakil Wali Kota Metro Sjachroedin Z.P. sudah melakuHidayat Asisten Pemerintahan itu akan pindah tugas ke Pemkan tiga kali rolling. Kemarin, Arinal Djunaidi Asisten Ekubang kab Pringsewu. Gubernur memutasi 119 pejabat Pieterdhono Kadis Pendapatan Daerah Satu pejabat lainnya, yakni eselon II, III, dan IV. Setiato Kadis Kominfo Asisten Bidang Pemerintahan Wakil Gubernur (Wagub) Hotman Atiek Kadisnaker dan Transmigrasi Setprov Arinal Djunaidi, kemLampung M.S. Joko Umar Said Budiharto H.N. Kepala Badan Kesbangpol bali ke jabatan asisten II Ekonomi usai melantik 17 pejabat eselon Paryadi Kepala Badan Diklat Daerah Pembangunan. Jabatan asisten II II, 42 pejabat eselon III, dan 60 Nurdin Sifrizal Kepala BPMD dan Perizinan memang kosong setelah ditinggal pejabat eselon IV, mengatakan Akmal Jahidi Kepala BP Bencana Daerah Hanan A. Razak yang ditunjuk mutasi kali ini untuk menata Arif Hidayat Penjabat Kadis Bina Marga Gubernur sebagai penjabat (pj.) ulang jabatan struktural di PemKherlani Karo Organisasi bupati Tulangbawang Barat. prov sesuai dengan keahlian, Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Sedangkan posisi Kepala Bakepangkatan, kemampuan, dan dan Penanggulangan Bencana kan dengan isu-isu negatif karena kompetensi setiap pejabat. “Banyak pertimbangan melakukan dapat memperlambat pembangunan. Daerah yang ditinggalkan Albar mutasi dan tidak ada latar belakang Tahun anggaran 2011 hanya tersisa Hasan Tanjung menjadi pj. bupati politik, tidak ada unsur suka-tidak lima bulan, jadi harus diisi dengan Mesuji, diisi mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Akmal program pembangunan. suka,” kata Wagub, Kamis (21-7). Akibat mutasi kemarin, satu peja- Jahidi. (LIN/R-1) Mutasi ini, kata dia, tidak ditafsir-
JAKARTA (Lampost): Tuntutan agar Anas Urbaningrum dinonakti an dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat mengalir. Tuntutan itu datang dari pengurus daerah partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri. “Penonaktifan sudah mendesak dilakukan agar Anas bisa konsentrasi melakukan pembelaan atas tudingan Nazaruddin,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Dani Sriyanto di Semarang, Kamis (21-7). Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang menjadi buron, menyebutkan Anas menerima dana dari proyek wisma atlet Rp7 miliar, dan dari proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Rp100 miliar. Menurut Nazaruddin yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, aliran dana yang berasal dari APBN itu dipakai Anas untuk melapangkan jalan menjadi ketua umum. Itulah sebabnya, Dani berharap agar pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat pada 23-24 Juli 2011 di Sentul, perlu dilakukan penyelamatan citra partai. “Caranya, Anas harus nonaktif.” Ketua Partai Demokrat Bali Made Mudarta mengatakan pada Minggu (17-7), Ketua Dewan Pembina SBY memanggil delapan pengurus DPD I ke Cikeas. Hadir dalam pertemuan itu, DPD PD Jatim, Jateng, Jabar, DIY, Banten, DKI, Sumsel, dan Sulsel. “Sikap Bali tidak setuju Kongres Luar Biasa (KLB),” kata Mudarta. Dia menjelaskan untuk Anas jelas sudah disampaikan SBY kepada media bahwa tidak ada KLB. Namun, dalam sepekan ini sudah beredar kabar akan adanya usulan KLB di Rakornas nanti. (R-1)
ANALISIS PILKADA
Dukungan PKS Jadi Modal Awal Calon CALON KOALISI PKS DI 3 DOB
1 Pringsewu Calon Bupati Sujadi Saddat Cawabup Handitya Narapati Partai Koalisi PDIP, PKNU, PKPI
2 Tuba Barat Calon Bupati Bachtiar Basri Cawabup Umar Ahmad Partai Koalisi Demokrat, PKPI, PPI, Golkar
3 Mesuji Calon Bupati Iskandar Maliki Cawabup Agus Setio Partai Koalisi PAN, PPNUI, PBR
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang tidak mampu menempatkan satu pun kader internalnya dalam pencalonan bupati-wakil bupati dalam pilkada di tiga daerah otonomi baru (DOB). Namun, PKS secara dini memberikan dukungannya kepada calon bupati. Dukungan ini dijadikan modal oleh calon bupati dalam merangkul partai-partai politik lainnya untuk membentuk koalisi. Dukungan dini tersebut bisa dikatakan sebagai “penenang” bagi calon bupati. Di Pringsewu, sejak dini PKS menjatuhkan pilihan kepada Sujadi Saddat. Pada saat itu masih banyak spekulasi mengenai rekomendasi PDIP yang masih mungkin ke Bambang Waluyo Utomo, Untung Subroto atau Sujadi. Tetapi dengan mantap PKS mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan SujadiHanditya. Alhasil, pasangan ini tetap bisa maju seandainya hanya dapat dukungan dari PKS, PKNU, dan PKPI. Tambahan dukungan berupa rekomendasi dari Partai Demokrat dan PDIP inilah yang lebih menguatkan koalisi. Kejadian hampir serupa terjadi di Tulangbawang Barat. PKS mendukung Bachtiar BasriUmar Ahmad yang tak kunjung mendapat rekomendasi dari PDIP (partainya Umar Ahmad). Pada akhirnya calon yang didukung PKS ini mendapat dukungan tambahan dari Partai Demokrat, PKPI, dan PPI. Meskipun dukungan dari PDIP yang diharapkan semula oleh PKS, tidak terjadi. PDIP ternyata menjatuhkan pilihan kepada pasangan Frans Agung Mula Putra-Syamsul Hadi. Di Mesuji, PKS juga memberikan dukungan dini. Dukungan PKS diberikan kepada calon bupati Iskandar Maliki. Syaratnya, Iskandar Maliki harus mencari tambahan dukungan dari partai lain. Lalu masuklah dukungan dari PPNUI, PAN, dan PBR. Calon wakil bupati untuk mendampingi Iskandar Maliki kemudian dipilih dari PAN, yakni Agus Setio. (WAHYU PAMUNGKAS/U-2)