VOTING, Edisi LV, 13 Agustus -20 Agustus 2014

16 Halaman l Edisi LV/ 13 Agustus - 20 Agustus 2014

7 l Bekali Caleg Perempuan Terpilih agar Mumpuni

T E R U J I T E P E R C AYA

Bersiap Mengincar Kursi KURSI jabatan memang menjadi hal paling favorit untuk dikejar para politikus. Sebab, dari kursi itulah bakal menaikkan status sosial, ekonomi, dan tradisi orang. Semua tokoh pun mengincarnya dengan alasan menjalankan amanah rakyat.

P

ada 2015, setidaknya terdapat delapan kabupaten/kota di Lampung akan menggelar pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Kedelapannya adalah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, dan Pesisir Barat. Rencananya Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pemilukada secara serentak pada 2015.

“Karena ada informasi dalam aturan baru itu akan diadakan pemilukada serentak di seluruh Indonesia pada 2 Oktober 2015,” kata anggota KPU Lampung, Edwin Hanibal.

Yang jelas, kini gerakan para tokoh dan politikus untuk merebut kursi jabatan itu terus menggeliat. Mereka mulai bermunculan dan membuat panggung masing-masing, kecuali bagi para petahana yang memanfaatkan sisa masa jabatannya.

Baik dalam kunjungannya ke tempat sosial, kehadirannya dalam sebuah acara ilmiah, maupun acara resmi yang diagendakan petahana dimanfaatkan untuk mencari simpati warga. Bahkan, tokoh itu mulai terang-terangan berharap dukungan rakyat dalam pencalonannya.

“Nanti saya akan maju dari jalur independen, saya minta bantuan KTP bapak ibu semua,” kata Wali

n ferial

Kota Bandar Lampung Herman H.N yang berencana maju dari jalur independen.

Bukan hanya harapan dukungan, kini kandidat pun mulai menggalang tim pemenangan. Seperti tokoh ormas Paku Banten, Tito Budi Raharjo,

yang siap maju sebagai calon wakil wali kota Bandar Lampung, membentuk tim sukarelawan di 20 kecamatan. Mereka bertugas mendata jumlah TPS dan mata pilih di setiap kecamatannya.

“Kami terus sosialisasi. Tim sukar-

elawan sudah mulai dibentuk di 20 kecamatan. Kami mau memerinci berapa TPS serta berapa kebutuhan suara yang dibutuhkan untuk Pemilukada 2015,” kata Aries Wijayanto, ketua tim pemenangan bakal calon wakil wali kota Tito. (CR11/U1)

Interupsi

indeks :

l

2 13 Agustus 2014

Pilpres Jujur tapi Ada Masalah

GAGAS Selamat Datang Wakil Rakyat 2014-2019 . . . 5 perempuan Perjuangkan Perempuan ...

PEMILU presiden yang telah digelar hingga kini hasilnya masih menunggu putusan sidang Mahkamah Konstitusi. Ternyata dari hasil survei diketahui, masyarakat mengakui adanya permasalahan itu.

6

ORATOR

Pilpres sangat bebas dan jujur 48,2%

Pemikiran Besar untuk Bandar Lampung . . .

8

s dak beba Pilpres ti 2,3%

JEDA Putusan MK dan DKPP Akhiri Konflik . . .

13

Pilpres bebas dan jujur sedikit masalah 29,7%

dan jujur

Tidak tahu 8,9%

Pilpres bebas dan jujur banyak masalah 10,9%

688 T E R U J I T E P E R C AYA

Metode: Survei itu digelar pada 21—26 Juli di 33 provinsi dengan 1.041 responden yang diperoleh dengan teknik simple random sampling.

Data didapat dengan metode wawancara tatap muka dengan margin of error 3,1%.

Sumber: Survei SMRC 2014

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir.

T E R U J I T E P E R C AYA Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin, Dedi Kuspendi. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap.

Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost. co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kota­agung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, ­WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M ­ EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

Laporan Utama

l

3 13 Agustus 2014

Pemilukada Serentak Belum Pasti Waktunya J

ADWAL pemilihan umum kepala daerah serentak di d e l a p a n k a b u p ate n / ko t a di Lampung belum pasti.

Ketidakpas tian itu karena masih menunggu hasil konsultasi dengan KPU Pusat dan revisi Undang-Undang Pemilukada.

“Kami meminta KPU kabupaten/ kota menunggu UU Pemilukada yang baru?” kata anggota KPU Lampung, Edwin Hanibal.

Menurut Edwin, kepastian pemilukada serentak di delapan daerah, yakni Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, Pesawaran, Lampung Timur, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Pesisir Barat, itu masih menunggu hasil konsultasi yang terus dilakukannya dengan KPU Pusat sekaligus pengesahan revisi Undang-Undang Pemilukada.

Untuk itu, kata Edwin, sebelum menentukan tahapan dan pemilihan bupati dan wali kota 2015, pihaknya meminta KPU kabupaten/ kota menunggu hasil konsultasinya agar penetapan jadwal itu tidak menyalahi aturan. Sebab, dalam rancangan Undang-Undang Pemilukada yang baru itu terdapat klausul yang menyebut pemilukada akan diadakan serentak di seluruh Indonesia.

“Karena ada informasi dalam aturan baru itu akan diadakan pemilukada serentak di seluruh Indonesia pada 2 Oktober 2015,” ujarnya.

Namun, kata Edwin, meskipun belum pasti, pihaknya meminta KPU kabupaten/kota yang akan menggelar Pemilukada 2015 untuk tetap menyusun rencana anggaran.

“Kami juga meminta agar KPU kabupaten/kota yang akan menggelar pemilukada memastikan anggarannya sudah siap.”

Anggota KPU Lampung, Solihin, mengatakan selain membahas persiapan pemilukada serentak,

rapat pleno juga membahas sejumlah persoalan, di antaranya usulan pengisian DPRD Pesisir Barat, evaluasi perselisihan hasil pemungutan suara (PHPU) Pilpres 2014, dan menanggapi surat-surat masuk di KPU Lampung.

“Soal pemilukada kami menunggu RUU Pemilukada selesai dibahas. Semoga Oktober ini selesai,” kata dia.

Di Bandar Lampung, Ketua KPU Fauzi Heri mengatakan dirinya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Lampung.

“Jika memperhitungkan pemilukada dua putaran, pemilukada digelar Juni pun masih terlalu mepet. Kalau melihat usulan KPU Lampung Selatan berkisar antara April dan Mei,” ujarnya.

Dengan demikian, jika pemilu-

kada, khususnya Kota Bandar Lampung, digelar bersamaan dengan 7 kabupaten/kota lainnya, persiapan pratahapan harus sudah dimulai setidaknya 6 bulan sebelum hari H, yaitu September atau November 2014.

“Kalau pratahapan harus dimulai minimal 6 bulan sebelum hari H, ya berarti berkisar September atau November ini harus sudah dilakukan,” kata dia.

Adapun pratahapan yang harus segera dilakukan, yakni usulan anggaran pemilukada, persiapan regulasi turunan PKPU, aturan teknis untuk calon perseorangan, dan penjaringan PPK. Menurut Fauzi, pihaknya sudah mengusulkan rencana kerja anggaran (RKA) di APBDP 2014 untuk pelaksanaan pratahapan kepada

Pemkot Bandar Lampung sekitar Rp240 juta. Alokasi itu untuk percetakan regulasi, penyusunan, dan pencetakan petunjuk pelaksana dan teknis serta rekrutmen PPK. Namun, belum disetujui Pemkot sehingga komisioner terpilih periode selanjutnya tinggal menjalankan tahapan yang lainnya.

Meski demikian, jika pratahapan harus sudah dilakukan lantaran mendapat petunjuk KPU provinsi.

Menurutnya, KPU bisa mengajukan pendahuluan anggaran sesuai Permendagri No. 57/2009 tentang Pengelolaan Dana Hibah Pemilukada, Pasal 30 Ayat (1), terdapat ketentuan untuk mendahului anggaran. “Jadi nanti supaya enggak nunggu pengesahan APBD 2015, kan bisa mendahului dengan itu,” kata dia. (CR11/RIC/U1)

Laporan Utama

l

4 13 Agustus 2014

Tiga Kandidat Berpeluang Besar di Bandar Lampung

P

ENGAMAT politik Universitas Lampung, Dedy Hermawan, menilai kandidat yang berpeluang menang di Pemilukada Bandar Lampung adalah yang memiliki tiga modal.

Ketiganya adalah modal sosial politik, jaringan, serta finansial.

Dedy mengatakan ketiga modal untuk menjadi wali kota Bandar Lampung 2015 itu juga dimiliki oleh tiga kandidat, yakni Herman H.N., Hartarto Lojaya, dan Kherlani.

“Menurut saya, untuk Pemilukada Bandar Lampung gambarannya tiga orang, yakni Herman, Kherlani, dan Hartarto. Mereka punya modal sosial, politik, jaringan, serta finansial,” kata Dedy.

Herman H.N. saat ini menjabat wali kota Bandar Lampung, Kherlani penjabat bupati Pesisir Barat, dan Hartarto Lojaya anggota DPRD Lampung daerah pemilihan Kota

Bandar Lampung.

Meskipun banyak kandidat lain yang bermunculan, kata Dedy, tiga orang itu yang berpeluang mendapat kendaraan politik dan dukungan dari masyarakat. Jika berkaca pada Pilpres 2014, kandidat yang berpeluang besar menang adalah calon yang memiliki sikap sederhana dan sering turun ke tengah-tengah masyarakat.

“Mereka yang bisa dekat dengan masyarakat akan terpilih. Itu yang saya lihat saat ini karena tren pemimpin saat ini beda dengan yang lalu,” ujarnya.

Terkait dengan kendaraan politik, partai politik masih diperlukan untuk meraup suara signifikan.

Meskipun calon maju lewat independen, jaringan parpol tetap diperlukan. “Untuk pengawalan suara, calon kepala daerah jangan mengabaikan parpol,” kata dia.

Memang banyak kalangan yang akan mengajukan diri menjadi calon wali kota Bandar Lampung.

Setidaknya sembilan tokoh mengaku siap maju dalam Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung.

Mereka adalah enam dari kader partai, yakni Golkar (Heru Sambodo), Demokrat (Hartarto dan Imer Darius), PDIP (Sjachrazad Z.P. dan Jares Moghni), dan NasDem (Dharma Wijaya). Lainnya, Penjabat Bupati Pesisir Barat Kherlani, tokoh ormas Tito B. Raharjo, dan petahana Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. Namun, baru Herman H.N. yang menyatakan kesiapannya maju dari jalur perseorangan atau independen. “Ya independen siap saja.

Kami kumpulkan KTP, siapa saja yang mau membantu saya,” kata Herman.

Namun, dia belum terlalu me-

rencanakan hal tersebut karena pemilukada masih lama dan akan berlangsung tahun depan. “Tapi kita lihat nanti ya, karena pemilukada masih lama, masih beberapa bulan lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPW Partai NasDem Dharma Wijaya mendeklarasikan maju pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2015. Bahkan, niatnya maju sebagai bakal calon orang nomor satu di Kota Tapis Berseri ini sudah dibicarakan dengan Ketua DPP NasDem Siti Nurbaya Bakar.

Selain itu, tokoh ormas Paku Banten, Tito Budi Raharto, juga menyatakan siap maju dalam pemilukada di Kota Bandar Lampung. Dalam sebuah acara silaturahmi di Ponpes Raudhatul Mu’minin, Kelurahan Batuputu, Telukbetung Utara, dia menyatakan kesiapannya dan mohon dukungan. (CR11/RIC/U1)

Gagas

l

5 13 Agustus 2014

Selamat Datang Wakil Rakyat 2014-2019

A

GUSTUS 2014 akan menjadi sejarah baru masyarakat Lampung. Sesuai jadwal, rencananya mulai bulan ini hingga Oktober akan diadakan pengucapan sumpah dan janji wakil rakyat periode 2014—2019 hasil Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014. KPU menjadwalkan pelantikan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota berlangsung pada Agustus dan September, sementara anggota DPR dijadwalkan dilantik pada Oktober 2014.

Pengucapan sumpah dan janji itu sekaligus mengakhiri masa jabatan wakil rakyat periode 2009—2014 yang sudah lima tahun bertugas.

Persiapan-persiapan sudah terus dilakukan. Kantor Dewan yang megah di masing-masing daerah tentunya juga sudah siap menyambut kedatangan mereka. Begitu pula dengan masyarakat yang mengharapkan sentuhan positif kinerja wakil rakyat yang sudah mereka pilih.

Jika mengacu hasil penetapan yang dilakukan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, komposisi anggota DPRD yang baru cukup menjanjikan perubahan mengingat banyak orang baru yang masuk. Dominasi dari wajah-wajah baru dalam lembaga legislatif ini memberi harapan perbaikan kinerja anggota wakil rakyat sekaligus memunculkan kekhawatiran jangan-jangan kinerja mereka tidak akan beda jauh atau bahkan lebih buruk dibandingkan dengan pendahulunya.

Harapan terjadinya perbaikan kinerja anggota Dewan dalam menyuarakan kepentingan rakyat mengemuka karena wajah-wajah baru tersebut masih steril dari postulat-postulat penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan serta perilaku koruptif.

Jika disikapi dengan positif dan diambil hikmahnya, belum maksimalnya kinerja senior mereka periode lalu bisa menjadi momentum pembuktian bahwa kinerja mereka tidak sama. Spirit inilah yang diharapkan

Sabiqul Iman Peneliti Pol-Tracking Institute Wilayah Lampung

muncul sehingga kerja-kerja legislatif yang meliputi pembuatan peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah bisa maksimal dan selaras

dengan keinginan publik.

Sebaliknya, masyarakat Lampung tidak ingin kinerja mereka sama atau malah lebih buruk dari pendahulunya. Setidaknya perilaku buruk yang pernah dilakukan anggota DPRD Provinsi maupun kabupaten/ kota di Lampung pada periode 2009— 2014 tidak terjadi lagi di periode 2 0 1 4 — 2 0 1 9 . P u b l i k m a s i h i n g at dengan masih banyaknya anggota Dewan yang tersangkut kasus korupsi, narkoba, dan kasus kriminalitas lainnya. Tidak sedikit juga anggota D e wa n te r s a n d u n g p e l a n g g a r a n kode etik.

Meskipun banyak wakil rakyat yang tersangkut pidana, tentu tidak arif jika publik pesimistis dengan masa depan dunia legislatif kita.

Biar bagaimanapun, mereka yang

akan dilantik dalam waktu dekat ini adalah wakil kita, yang dipilih dan mendapat mandat dari rakyat untuk menjalankan tugas-tugas perwakilan aspirasi masyarakat. Publik harus

terus mendorong mereka agar bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Lampung, perlu terus didorong untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Upaya ini mutlak dibutuhkan karena dalam banyak kasus, tersandungnya anggota Dewan periode lalu dalam sejumlah persoalan tidak memahami peraturan perundang-undangan dan mekanisme operasionalnya. Selanjutnya adalah optimalisasi peran Badan Kehormatan (BK).

Selama ini keberadaannya baru sebatas formalitas, karena belum mampu menjerat dan menindak anggota DPRD yang bolos sidang atau melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan sumpah jabatan anggota DPRD sehingga berpotensi memperburuk kinerja dan citra DPRD. Selama ini kesan yang muncul adalah ada atau tidak adanya BK nyaris tidak ada bedanya. Ke depan, fungsi BK harus dioptimalkan.

Berikutnya adalah pengawasan dari semua pihak. Pengawasan dibutuhkan agar jalannya lembaga wakil rakyat sesuai dengan garis peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, publik yakin kinerja anggota DPRD periode mendatang akan menjadi lebih baik.

Kehadiran anggota Dewan periode mendatang akan diuji komitmennya terhadap janji-janji yang diucapkan pada masa kampanye dahulu.

Semoga karakter anggota dewan yang tidak terpuji dan tidak patut diteladani yang dilakukan sebagian anggota Dewan, tidak terjadi pada anggota Dewan periode 2014—2019.

Perilaku tidak baik dan kinerja kurang maksimal di masa lalu harus menjadi bahan pembelajaran sekaligus koreksi diri bagi anggota Dewan yang baru sehingga kepercayaan masyarakat akan kembali muncul.

Selamat datang wakil rakyat. Semoga ekspektasi besar ini dapat diwujudkan dengan segala konsekuensinya. n

Perempuan

l

6 13 Agustus 2014

Perjuangkan Perempuan di Tengah Hegemoni Lelaki

U

NDANG-UNDANG MPR, DPD, DPR, dan DPRD alias MD3 yang baru disahkan dinilai telah menghapus keterwakilan perempuan pada posisi strategis di parlemen. Dengan penghilangan pasal ini, dikhawatirkan perjuangan teradap isu-isu perempuan akan melemah.

Fakta-fakta tentang kemiskinan, ketertinggalan, dan kekerasan terhadap perempuan menjadi faktor utama bagi Yayuk Basuki untuk maju ke pentas politik sebagai calon anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN).

“Namun, sekarang jumlah perempuan di Dewan terus berkurang, terlebih dengan adanya UU MD3 yang direvisi. Padahal, sejumlah pembahasan UU memerlukan sentuhan perempuan karena perempuan yang sering terkena dampaknya. Misalnya UU KDRT,” ujar Yayuk.

Menurut mantan petenis kelas dunia ini, disparitas antara lelaki dan peremuan terjadi hampir di segala lini. Menurut data PBB, dari sepertiga penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan, sekitar 70% di antaranya adalah perempuan.

Perempuan di Indonesia juga mengalami hal serupa. Ia berpendapat ada banyak faktor yang menyebabkan perempuan terus terpuruk dalam kemiskinan. Selain dipengaruhi oleh kuatnya kultur patriarki dan lemahnya tingkat pendidikan perempuan, kebijakan negara sendiri masih belum berpihak kepada perempuan.

“Menurunnya jumlah perempuan di DPR mungkin berbanding lurus dengan sulitnya memperjuangkan kepentingan kami,” ujarnya.

Di tengah hegemoni lelaki di DPR, kata dia,

Yayuk Basuki Lahir : Yogyakarta, 30 November 1970 ia bersama perempuan lainnya harus berjuang lebih keras untuk memperjuangkan kepentingan kaumnya. Kehadiran perempuan di parlemen penting untuk mengawal keberlanjutan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak.

Selain itu, juga penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang partisipatif, yang akan menghasilkan kebijakan publik yang responsif gender.

“Karena ego lelaki pasti berbeda ketika melihat persoalan yang berkaitan dengan perempuan di parlemen. Bayangkan, jumlah kami di DPR tak sampai 30 persen,” ujarnya. (MI/U1)

Perempuan

l

7 13 Agustus 2014

Bekali Caleg Perempuan Terpilih agar Mumpuni K EMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan United Nation Development Programme (UNDP) akan membekali seluruh caleg perempuan terpilih DPRD se-Lampung. Agenda besar ini dalam rangka penguatan kapasitas perempuan sebagai anggota legislatif dalam bertugas mewakili masyarakat di daerah pemilihan (DP)-nya.

Ketua Kaukus Perempuan Politik Kota Bandar Lampung Syarifah termasuk sosok yang paling gencar mendorong adanya pembekalan itu. Sebab, hal itu bakal menjadi modal awal caleg perempuan dalam berjuang di lembaga legislatif.

“Kurang lebih caleg DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang terpilih itu 75 orang yang akan menghadiri kegiatan ini,” kata Syarifah yang juga panitia kegiatan lokal.

Dia mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi utama di parlemen.

“Setiap caleg perempuan terpilih harus menguasai dan memahami tiga fungsi mereka sebagai wakil rakyat, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Selain itu, pemahaman isu daerah, isu gender dalam parlemen, serta keterampilan komunikasi politik,” kata dia.

Pada Pemilu Legislatif 2014, menurutnya, keterwakilan perempuan di parlemen belum sepenuhnya memenuhi target. Meski memang sedikit meningkat dari pemilu legislatif sebelumnya.

“Kalau untuk provinsi kan ada 11 orang caleg perempuan terpilih, sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota ada yang tidak mencapai target 30%,” kata dia.

Anggota Komisi D DPRD Bandar Lampung dua periode itu menambahkan pihaknya akan berkelanjutan menyelenggarakan pematangan keilmuan untuk caleg perempuan terpilih.

“Ini akan terus dilanjutkan untuk pelatihan dan pendampingan sampai 5 tahun ke depan, nanti Kaukus Perempuan yang akan melakukan kerja sama dengan UNDP juga,” kata dia.

Sehingga, setiap caleg perempuan terpilih betulbetul menguasai tugas dan fungsi serta aktif dalam mempelajari aturan perundang-undangan dan pemerintahan.

Di samping itu, pihaknya juga meminta partai dapat mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan agar anggota Dewan perempuan terpilih dapat diberikan kesempatan yang sama untuk menduduki kursi pimpinan dan alat kelengkapan Dewan. “Maka kami sangat berharap agar caleg perempuan terpilih dapat mengikuti pelatihan ini,” ujar dia. (CR11/U1)

Orator

l

8 13 Agustus 2014

Pemikiran Besar untuk Bandar Lampung

S

EBAGAI caleg terpilih, Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung Syarif Hidayat berkomitmen memberikan curahan pemikiran terbaiknya untuk masyarakat Kota Tapis Berseri.

Syarif Hidayat terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung periode 2014—2019 dari daerah pemilihan Bandar Lampung VI. Setelah dilantik pada 18 Agustus nanti, dia berkomitmen untuk bekerja keras dan mencurahkan seluruh pemikiran terbaiknya untuk membangun kota ini menjadi lebih baik.

“Pemikiran-pemikiran terbaik akan saya curahkan untuk kemajuan Kota Bandar Lampung,” kata Syarif Hidayat.

Menurutnya, dengan pengalaman yang dimilikinya saat menjadi anggota DPRD Bandar Lampung periode 2004—2009, dia yakin bisa langsung bekerja mengemban amanah masyarakat. Mengingat, tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi maupun memahami fungsi yang dimiliki legislatif. Bahkan komitmennya untuk bekerja dan melayani masyarakat bersama dengan kaderkader partainya tidak pernah surut.

“Bekerja dan melayani ini sudah menjadi komitmen kami dehingga di mana pun kader PKS berada akan selalu berusaha melaksanakan hal itu,” kata mantan Ketua Komisi C PKS DPRD Bandar Lampung periode 2004—2009 itu.

Dengan komitmen kerja keras dan keinginan membangun bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, dia yakin pembangunan di Kota Bandar Lampung khususnya dan Provinsi Lampung umumnya dapat berjalan dengan cepat. Baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sektor ekonomi.

Dengan begitu, predikat Lampung sebagai provinsi miskin di Sumatera segera hilang dan berubah menjadi provinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

“Saya yakin Bandar Lampung dan Provinsi Lampung semakin maju jika semuanya saling bersinergi,” ujar pria kelahiran 10 Oktober 1970 itu.

PKS, kata Syarif, juga terus mendorong kepada para pemimpin daerah untuk terus mewujudkan masyarakat sejahtera dengan program-program nyata yang langsung menyentuh masyarakat. Seperti memperbaiki infrastruktur yang rusak, baik jalan maupun bangunan sekolah, serta meningkatkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. (UIN/U1)

BIODATA Nama Kelahiran

: Syarif Hidayat, S.T. : Jakarta, 10 Oktober 1970

Riwayat Organisasi: Ketua DPD PKS Bandar Lampung Ketua Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung Ketua Komisi C DPRD Bandar Lampung

Orator

l

9 13 Agustus 2014

Patuh pada Perintah Partai P

BIODATA

Nama : H. Ir. Yandri Nazir, M.M. Lahir : Bukittinggi, 3 Januari 1969 Pekerjaan : Anggota DPRD Lampung

OLITIKUS Partai Demokrat, Yandri Nazir, kembali terpilih sebagai anggota DPRD Lampung periode 2014— 2019. Sebagai kader, dia mengaku siap mengemban amanah untuk ditempatkan di posisi apa pun.

Menurut Yandri Nazir, meski berpeluang menduduki kursi wakil ketua DPRD Lampung, dia mengaku tidak memiliki ambisi untuk itu. “Tugas saya itu bekerja untuk rakyat dan untuk partai. Terserah partai menempatkan saya di posisi apa pun,” kata Ketua Komisi V DPRD Lampung itu.

Yandri mengatakan pimpinan partai di tingkat DPD dan DPP pasti memiliki catatan kepada semua kadernya sehingga siapa pun yang akan ditempatkan di pimpinan Dewan, pimpinan komisi, maupun anggota sudah melalui pertimbangan yang matang. Tidak ada alasan bagi kader yang loyal untuk menolak nama yang akan ditunjuk tersebut.

“Mau ditempatkan di pimpinan Dewan, komisi, maupun anggota itu kewenangan partai. Tugas kami adalah menjalankan tugas itu dengan baik,” ujar caleg terpilih daerah pemilihan Lampung Timur itu.

Yang terpenting, kata suami dari Ernita itu, seluruh kader Demokrat yang berada di eksekutif dan legislatif benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai perpanjangan partai, kader harus benar-benar menjadi pelayan bagi masyarakat dengan tugas dan fungsi yang dimiliki masing-masing.

Selama menjadi wakil rakyat, Yandri mengaku sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun belum semua aspirasi masyarakat berhasil diwujudkan. Namun, komitmennya bersama masyarakat memperjuangkan pendidikan baik dari segi anggaran dan kualitasnya tidak pernah surut.

Begitu pula di bidang kesehatan yang harus benar-benar dirasakan masyarakat. “Periode mendatang kesejahteraan rakyat harus meningkat. Itu di antaranya komitmen saya dan kader-kader Demokrat yang duduk di eksekutif maupun legislatif,” ujarnya. (UIN/U4)

Pilar

l

10 13 Agustus 2014

Komitmen Koalisi tanpa Syarat Diuji

P

ARTAI politik pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta untuk tetap berkomitmen mengedepankan koalisi tanpa syarat dalam membangun pemerintahan.

Partai yang tetap memaksakan kadernya menjadi menteri sebaiknya keluar dari koalisi.

Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella mengakui tetap berkomitmen dengan koalisi tanpa syarat. Meskipun tidak mudah mempertahankan sikap politik tersebut.

“Atmosfer politik kita sudah terlalu pengap dengan pola-pola transaksional sehingga menyampingkan kepentingan rakyat. Selama ini koalisi identik dengan

bagi-bagi kursi kekuasaan. Praktik ini harus ditinggalkan agar fokus membangun bangsa tanpa dibalut kepentingan,” ujar Rio. Oleh karena itu, NasDem tidak akan mencampuri keputusan Jokowi-JK mengenai kabinet, termasuk tim transisi. “Atas nama hak prerogatif presiden, NasDem tidak menyodorkan kadernya untuk posisi menteri,” kata Rio. Hal senada dinyatakan Ketua DPP Hanura Saleh Husin. Menurut Saleh, anggota koalisi mesti menjaga komitmen dukungan tanpa syarat tersebut. “Koalisi bagi-bagi kursi sudah harus ditinggalkan.

Kami percaya Jokowi-JK yang penting berkomunikasi.”

Menurut Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso, sejauh ini pihaknya tetap memegang teguh komitmen untuk menyokong presiden dan wakil presiden terpilih tanpa syarat tersebut. “Saya yakin setiap ketua umum partai pendukung Jokowi-JK akan diajak bicara. Secara internal kami tidak meminta atau menyodorkan calon menteri,” kata Sutiyoso.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M. Hanif Dhakiri menilai pengurus partai harus menanggalkan jabatannya jika masuk kabinet Jokowi-JK sangat berlebihan, apalagi jika alasannya khawatir kinerjanya terganggu.

“Kekhawatiran kinerja kabinet ter-

ganggu dengan aktivitas kepartaian itu berlebihan. Masalah itu bisa dijembatani dengan komitmen antara presiden dan calon pembantu presiden yang dari partai,” kata Hanif, di sela-sela pembekalan dan orientasi anggota DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota dari PKB se-Provinsi Lampung di aula Hotel Sheraton, Minggu (10/8).

Dia menilai yang paling penting adalah calon pembantu presiden dari partai bisa membantu presiden mencapai target-targetnya dengan kerja keras dan komitmen terhadap tugasnya. “Asal dia dari partai, malah bisa menjadi modal tambahan untuk mendukung kinerja itu,” ujar dia.

(MI/CR11/U4)

Jejak

l

11 13 Agustus 2014

Haji Abdul Malik Karim Amrullah

Pejuang dari Jalur Seni dan Politik S IAPA tidak kenal Buya Hamka.

Seorang seniman dengan bukunya yang terkenal Di Bawah Lindungan Ka’bah yang juga politikus. Namun, siapa menyangka bahwa nama asli sosok ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah bin Abdul Karim Amrullah bin Syekh Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah Saleh bin Tuanku Syeikh Pariaman.

Sebutan Hamka adalah singkatan namanya, dia lahir di Sungai Batang, Tanjungraya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Ia adalah sastrawan Indonesia, sekaligus ulama, ahli filsafat, dan aktivis politik.

Rumah yang ditempati Hamka bersama neneknya selama di Maninjau, yang setelah direnovasi pada 2001 dijadikan Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka.

Hamka lahir sebagai anak pertama dari tujuh orang bersaudara dan dibesarkan dalam keluarga yang taat melaksanakan ajaran Islam. Ayahnya bernama Abdul Karim Amrullah, ulama pembaru Islam di Minangkabau yang akrab dipanggil dengan sebutan Haji Rasul. Sementara ibunya, yakni Sitti Shafiyah, berasal dari keturunan seniman di Minangkabau.

Adapun ayah dari Abdul Karim, kakek Hamka, yakni Muhammad Amrullah dikenal sebagai ulama Tarekat Naqsyabandiyah.

Sebelum mengenyam pendidikan di sekolah, Hamka tinggal bersama neneknya di sebuah rumah di dekat Danau Maninjau. Ketika berusia 6 tahun, ia pindah bersama ayahnya ke Padang Panjang. Sebagaimana umumnya anak-anak laki-laki di Minangkabau, sewaktu kecil ia belajar mengaji dan tidur di surau yang berada di sekitar tempat ia tinggal, sebab anak laki-laki Minang memang tak punya tempat di rumah.

Di surau, ia belajar mengaji dan silek, sementara di luar itu, ia suka mendengarkan kaba, kisah-kisah yang dinyanyikan dengan alat-alat musik tradisional Minangkabau. Pergaulannya dengan tukang-tukang kaba memberikannya pengetahuan tentang seni bercerita dan mengolah kata-kata. Kelak melalui novel-novelnya, Hamka sering mencomot kosakata dan istilah-istilah Minangkabau. Seperti halnya sastrawan yang lahir di ranah Minang, pantun dan

petatah-petitih menjadi bumbu dalam karya-karyanya.

Pada 1915, setelah usianya genap 7 tahun, ia dimasukkan ke sebuah sekolah desa dan belajar ilmu pengetahuan umum seperti berhitung dan membaca di sekolah itu. Pada masa-masa itu, sebagaimana diakui Hamka, merupakan zaman yang seindah-indahnya pada dirinya. Pagi ia bergegas pergi ke sekolah supaya dapat bermain sebelum pelajaran dimulai, kemudian sepulang sekolah bermain-main lagi, bercaricarian, bermain galah, bergelut, dan berkejar-kejaran, seperti anak-anak lainnya bermain.

Dua tahun kemudian, sambil tetap belajar setiap pagi di sekolah desa, ia juga belajar di Diniyah School setiap sore.

Namun, sejak dimasukkan ke Thawalib oleh ayahnya pada 1918, ia tidak dapat lagi mengikuti pelajaran di sekolah desa.

Ia berhenti setelah tamat kelas dua.

Setelah itu, ia belajar di Diniyah School setiap pagi, sementara sorenya belajar di Thawalib dan malamnya kembali ke surau.

Hamka telah berkelana ke sejumlah tempat di Minangkabau sejak berusia remaja sehingga dijuluki oleh ayahnya dengan sebutan “Si Bujang Jauh�. Ketika berusia 15 tahun, setelah mengalami

suatu peristiwa yang mengguncangkan jiwanya, yakni perceraian orang tuanya, Hamka telah berniat pergi ke Pulau Jawa setelah mengetahui bahwa Islam di Jawa lebih maju daripada Minangkabau, terutama dalam hal pergerakan dan organisasi.

Setelah setahun lamanya berada di Jawa, pada Juli 1925 Hamka kembali ke Padang Panjang. Di Padang Panjang, ia menulis majalah pertamanya berjudul Chatibul Ummah, yang berisikan kumpulan pidato yang didengarkannya di Surau Jembatan Besi dan Majalah Tabligh Muhammadiyah.

Pada Februari 1927, ia mengambil keputusan pergi ke Mekah untuk memperdalam ilmu pengetahuan keagamaannya, termasuk untuk mempelajari bahasa Arab dan menunaikan ibadah hajinya yang pertama. Ia pergi tanpa pamit kepada ayahnya dan berangkat dengan biaya sendiri.

Selama di Mekah, ia menjadi koresponden harian Pelita Andalas sekaligus bekerja di sebuah perusahaan percetakan milik Tuan Hamid, putra Majid Kurdi, yang merupakan mertua dari Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di tempat ia bekerja itu, ia dapat membaca kitabkitab klasik, buku-buku, dan buletin Islam dalam bahasa Arab, satu-satunya bahasa asing yang dikuasainya.

Tujuh bulan berselang, Hamka kembali ke Tanah Air. Namun, bukannya pulang ke Padang Panjang, Hamka malah menetap di Medan, kota tempat berlabuhnya kapal yang membawanya pulang. Selama di Medan, ia banyak menulis artikel di berbagai majalah dan sempat menjadi guru agama selama beberapa bulan di Tebingtinggi.

Setelah perkawinannya dengan Sitti Raham, Hamka aktif dalam kepengurusan Muhammadiyah cabang Minangkabau, yang cikal bakalnya bermula dari perkumpulan Sendi Aman yang didirikan ayahnya pada 1925 di Sungai Batang. Selain itu, ia sempat menjadi pimpinan Tabligh School, sebuah sekolah agama yang didirikan Muhammadiyah pada 1 Januari 1930.

Politik dan Sastra Sejak masih muda, Hamka telah terlibat dalam aktivitas politik, yaitu ketika

menjadi anggota Sarekat Islam pada 1925 dan setelah kemerdekaan ia aktif dengan Partai Masyumi. Pada Pemilihan Umum 1955, ia terpilih menjadi anggota Dewan Konstituante mewakili Jawa Tengah. Akan tetapi, pengangkatan tersebut ditolak karena merasa tempat itu tidak sesuai baginya.

Atas desakan kakak iparnya, Ahmad Rasyid Sutan Mansur, akhirnya Hamka menerima pengangkatan tersebut. Namun, Soekarno membubarkan Dewan Konstituante melalui Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Perjalanan politik Hamka dapat dikatakan berakhir setelah Masyumi ikut dibubarkan Presiden Soekarno.

Di bidang sastra, Hamka merupakan seorang wartawan, penulis, editor, dan penerbit. Sejak 1920-an, Hamka menjadi wartawan beberapa buah surat kabar, seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Pada 1928, ia menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada 1932, ia menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makassar. Hamka juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam.

Hamka adalah seorang autodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat.

Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, ia dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah, seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti, dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab juga ia meneliti karya sarjana Prancis, Inggris, dan Jerman, seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti.

Pada 1959, Hamka mendapat anugerah gelar doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo, atas jasajasanya dalam penyiaran agama Islam dengan menggunakan bahasa Melayu.

Kemudian pada 6 Juni 1974, kembali ia memperoleh gelar kehormatan itu dari Universitas Nasional Malaysia pada bidang kesusastraan, serta gelar profesor dari Universitas Prof. Dr. Moestopo. (U1)

Luber

l

12 13 Agustus 2014

Pidana Incar Perusak Kualitas Pemilu Presiden R AKYAT Indonesia sudah jengah dengan pemilu presiden yang berulang-ulang dilakukan pada masa lampau selalu dengan intrik. Untuk itu, perlu ada jeratan pidana terhadap siapa pun yang bakal merusak hajatan warga dalam memilih pemimpinnya. Seperti tercantum dalam UU No. 42/2008 tentang Pemilu Presiden diatur ketentuan pidananya.

Pasal 202 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 203 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 204 Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden menurut undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam

juta rupiah).

Pasal 205 Setiap anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam melaksanakan verifikasi kebenaran dan kelengkapan administrasi pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 ( e n a m

j u t a rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 206 Setiap anggota K P U, K P U provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (3) dan Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 207 Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri dalam melakukan penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan daftar pemilih sementara, penetapan daftar pemilih tetap, yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 208 Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi pasangan calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 209 Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang dengan sengaja menam-

bah atau mengurangi daftar pemilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 210 Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 211 Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 212 Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Jeda

l

13 13 Agustus 2014

Putusan MK dan DKPP Akhiri Konflik

D

EWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap seluruh perkara pilpres selesai saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara pada 21 Agustus 2014. Begitu juga perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara dugaan pelanggaran kode etik tidak ada masa kedaluwarsa, berbeda dengan proses sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi yang dibatasi undang-undang selama 14 hari kerja.

Jimly berharap kasus pelanggaran kode etik juga bisa selesai bersamaan dengan putusan MK sehingga pihaknya berencana memutus kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berbarengan dengan putusan MK. “Memang tidak ada kedaluwar-

sanya sebab UU tidak membatasi.

Meskipun satu tahun sudah berlalu, kemudian baru disadari ada yang melanggar etik, tetap bisa diajukan.

Tetapi, soal Pilpres 2014, kami harap putusan MK mengakhiri segalanya.

Jadi begitu putusan MK keluar, urusan pilpres harus selesai semua,” ujar Jimly di ruang K.H. Rosjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat, kemarin.

Sidang lanjutan beragenda pembacaan dalil-dalil aduan dari pihak pengadu yang langsung dijawab pihak teradu. Dalam sidang tersebut turut hadir baik pengadu dan teradu.

Pengadu, Tim Advokat Merah Putih Nasional diwakili Muhammad Mahendradatta, Didik Supriyanto, dan Tonin Tachta Singarimbun.

Adapun pihak teradu di antaranya ada Ketua KPU Husni Kamil Manik, komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, dan Ferry Kurnia

Rizkiyansyah. Ada juga Ketua Bawaslu RI Muhammad, anggota Bawaslu Nasrullah, Endang Wihdaningtyas, dan Daniel Zuchron.

“Perkara kami saja saat ini ada 60 soal pileg. Itu kami tunda dulu karena memprioritaskan perkara pilpres,” kata dia.

Jimly juga mengatakan jika dugaan pengadu tidak terbukti, sepatutnya pihak teradu perlu direhabilitasi.

Pihaknya menegaskan bahwa DKPP semata-mata lahir untuk menjaga kehormatan institusi penyelenggara pemilu.

Saksi-saksi yang diberikan antara lain ada yang sifatnya mendidik dengan memberikan peringatan ringan hingga keras sampai sanksi pemberhentian. “Tetapi, itu bukan dimaksud untuk menyakiti aparat penyelenggara pemilu, sematamata untuk menjaga kehormatan insti-

tusi. Bahwa ada yang menyimpang, mari diberi sanksi. Jadi saya ingatkan, motivasi pengadu bukan balas dendam atau kemaraan, melainkan untuk menyelamatkan pemilu kita,” kata Jimly.

Adapun dalam sidang kedua kode etik penyelenggara Pilpres 2014 terjadi penambahan perkara, dari sebelumnya 11 perkara menjadi 14 perkara yang akan disidangkan DKPP. Ada tambahan laporan yang diadukan Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik Sigop M. Tambunan, laporan dari Tim Aliansi Advokat Merah Putih (A2MP) Tonin Tachta Singarimbun dan Eggi Sudjana.

Selain itu, Tonin melaporkan seluruh anggota Bawaslu RI karena tidak mengklarifikasi terkait laporan yang diajukan pengadu kepada KPU dan Mendagri. (MI/U4)

Jeda

l

14 13 Agustus 2014

Spirit Antikorupsi DPR Memudar

R

EVISI Undang-Undang M P R , D P R , D P D, D P R D (MD3) menunjukkan spririt antikorupsi anggota DPR memudar karena berusaha melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan meskipun lembaganya terus dilemahkan dengan remisi UU MD3, tetapi pihaknya tetap akan jalan terus dan tidak gentar menyeret wakil rakyat yang terlibat korupsi.

“UU KPK dan Tipikor kan lex specialis, sedangkan UU MD3 itu lex generalis-nya. KPK enggak perlu tunduk sama MD3. Walaupun MD3 diberlakukan, KPK tetap tunduk pada UU Tipikor dan UU yang memberi kewenangan KPK di UU KPK,” kata Abraham seusai diskusi media bulanan KPK di gedung KPK.

Karena itu, KPK tidak akan risau.

Yang perlu dirisaukan, kata Abraham, sebenarnya ialah kejaksaan dan kepolisian. Sebab, pemberantasan korupsi juga dilakukan di kedua lembaga itu. “Dia (lembaga itu) terhambat dengan formalitas perizinan itu. Kalau KPK, enggak ada masalah, bisa tetap memeriksa,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. Menurut dia, KPK akan jalan terus atas nama kewenangan dan kewajiban pemberantasan korupsi.

Tak ada yang bisa menghalangi komisi antirasywah itu menegakkan keadilan.

“Kami akan jalan terus karena kalau ada dua lex specialis caranya gimana? Kembalikan ke asas-asas hukum prinsip, kembali ke equality before the law yang berlaku secara

internasional,” kata dia.

Justru, masih kata Busyro, bila UU MD3 terus-terusan ditabrak, yang terjadi malahan akhir masa DPR sendiri. “Kalau ditabrak pasal ini, akan mengakhiri periode DPR, kok produknya seperti itu?”

Pengamat politik Universitas Sriwijaya, Joko Siswanto, menilai kebijakan yang dituangkan dalam revisi UU MD3 tidak masuk akal.

Itu pun dengan jelas menggambarkan upaya pelemahan aparat hukum untuk sulit menyentuh para anggota Dewan, termasuk mengingkari amanat UUD 1945.

“Ini terlihat jelas bagaimana anggota Dewan memanfaatkan posisi melindungi kesalahan. Amanat UUD tegas, bahwa semua sama di mata hukum,” kata dia.

Senada pengamat hukum tata negara UI, Achyar Salmi, melihat

revisi UU MD3 sebagai bukti wakil rakyat masih setengah hati membenahi lembaga tersebut. Achyar menambahkan rentang waktu 30 hari bagi Dewan Kehormatan DPR untuk memberikan izin pemeriksaan anggota DPR yang disyaratkan UU itu akan membuat ruang besar bagi upaya menghilangkan barang bukti.

Hal tersebut akan menyulitkan penegakan hukum, bahkan jauh dari upaya mengungkap kebenaran.

“Kebijakan ini harus dilawan. Ini bisa menjadi multitafsir, apalagi jika pemeriksaan itu harus dalam posisi tersangka,” tambahnya.

Dalam sidang paripurna pembahasan revisi UU MD3, salah satu pasal menyebutkan pemanggilan anggota DPR harus seizin presiden.

Hal itu dinilai pelemahan lantaran membuat anggota DPR sulit disentuh proses hukum. (MI/U4).

Pernik Pemilu

l

15 13 Agustus 2014

Kabinet Jokowi-JK Tidak Punya Beban Masa Lalu

P

ARA menteri kabinet presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dipastikan tidak menyandang beban masa lalu.

Penegasan itu disampaikan oleh politikus senior PDI Perjuangan, Pramono Anung. “Janji Pak Jokowi, kabinet profesional itu selain mengedepankan orang yang kredibel, jujur, dan memiliki rekam jejak baik, juga tidak mempunyai beban pada masa lalu. Jadi, hanya orang baik yang dipercaya oleh Pak Jokowi untuk membantu beliau karena bagaimanapun ini akan dilihat masyarakat,” kata Pramono ditemui di gedung DPR, Jakarta.

Menurut Pramono, saat ini Jokowi bersama tim transisi sedang memfinalisasi program kerja dan struktur kabinet. “Nah, untuk menyusun kabi-

net, Jokowi membahasnya bersama Pak JK dan ketua umum partai,” kata Pramono.

Deputi Kepala Staf Kantor Transisi Hasto Kristiyanto menambahkan dalam penyusunan kabinet tersebut, Jokowi-JK juga bakal mengakomodasi keterwakilan golongan, wilayah, suku, dan golongan. “Selain itu, prinsip utama lainnya ialah kemampuan menjabarkan program Jokowi-JK yang dijanjikan selama kampanye,” ujar Hasto.

Hingga kini, lanjut Hasto, tim transisi telah menerima banyak usulan figur yang kelak mengisi kabinet Jokowi-JK. “Seiring dengan itu kami merumuskan kebijakan yang sejalan dengan visi, misi, dan janji selama kampanye termasuk arsitektur kabinet,” ujar Hasto.

D a l a m m e r u mu s k a n a r s i te k t u r kabinet tersebut, tim transisi tidak memasukkan nama-nama calon menteri. “Kami tidak memiliki wewenang memilih figur.”

Menurut Hasto, finalisasi arsitektur kabinet tersebut hanya untuk memudahkan Jokowi-JK memosisikan figur yang tepat dan kompeten menjadi menteri.

Partai penyokong koalisi pun dimintai masukan mengenai struktur kabinet ke depan. “Wajar kalau mereka mendapat masukan dari dunia usaha dan masyarakat. Kami terus mengkaji, belum sampai pada kesimpulan,” ujarnya.

S e b e l u m n ya , Jo k o w i m e n g a k u i pihaknya yang akan memburu kandidat menteri dari berbagai kalangan.

(MI/U1)

Geliat Antikorupsi

l

16 13 Agustus 2014

Presiden Terpilih Tepati Janji Pemberantasan Korupsi

K

OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan komitmen presiden terpilih untuk menjalankan janjinya dalam hal pemberantasan korupsi yang sudah ditandatangani sebelumnya. Dalam perjanjian itu terdapat tujuh butir aksi yang harus dilakukan oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja saat berdiskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

di Jakarta. “Sehingga jangan ada keraguan. Siapa pun yang terpilih menjadi presiden nanti sudah komitmen dengan KPK,” kata Adnan.

Lebih lanjut, ia melanjutkan dalam komitmen tersebut KPK menilai penting presiden memberikan perhatian khusus untuk menentang setiap upaya yang akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, terutama dengan RUU KUHAP dan KUHP. “Siapa pun presiden terpilih nantinya seyogianya menarik kembali draf dari DPR. Itu konsekuensi dari penandatanganan

ini karena KPK jelas-jelas menolak,” ujarnya.

Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menyebutkan Bappenas melakukan pengkajian membahas sistem integritas nasional (SIN) yang akan diterapkan untuk rencana pembangunan jangka menengah nasional pada pemerintahan baru.

Sistem itu, ungkapnya, akan menjadi indikator efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Meski sudah dicanangkan KPK sejak dua tahun lalu, ironisnya sistem itu hanya menyentuh lembaga eksekutif.

“Selama ini kan ranahnya agak terbatas, misalnya di pemerintah saja, eksekutif. Dengan SIN ini mencakup semua. Seharusnya bisa eksekutif juga, legislatif, yudikatif, dan stakeholder lainnya. Jadi termasuk swasta, masyarakat,” ujar Armida.

SIN akan menjadi satu dari tiga indikator pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dua lainnya yang selama ini dipakai ialah indeks prestasi korupsi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). (MI/U1)