16 Halaman l Edisi LVII/ 27 Agustus - 2 September 2014
6 l Rangkap Jabatan Picu Korupsi
T E R U J I T E P E R C AYA
Berebut Kursi
USAI pelantikan anggota DPRD kabupaten/kota terpilih, dimulailah formula baru perwakilan rakyat dari jalur partai politik. Namun, ternyata penyusunan formula pimpinan alat kelengkapan Dewan membuat gedung lembaga legislatif itu memanas.
Pimpinan Legislatif D
i Bandar Lampung, misalnya, untuk kursi pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung tentu tidak begitu membuat perdebatan yang panjang. Sebab, sesuai dengan aturan, partai pemenang yang berhak mendudukkan wakilnya di kursi pimpinan. Namun, untuk pimpinan komisi, panitia atau badan di sana itu yang bakal membuat panas. Sangat wajar setiap partai politik menginginkan adanya “jatah” tersendiri di kursi pimpinan. Pasalnya, dari kursi itu akan mengalir uang untuk mengisi pundi-pundi partai politik, selain juga kekuatan legislasinya masih dinilai tinggi dibanding anggota biasa. Tentu jika untuk kepentingan pribadi atau partai politiknya, para wakil rakyat itu berani saling adu, bahkan hingga fisik. Namun, belum tentu saat mereka mengusung kepentingan rakyat dalam perjalanan tugasnya mengemban amanah konstituen. Bak pembagian jatah, mereka pun leluasa memberi usulan. Walau memang mekanisme pemilihan pimpinan komisi itu secara mufakat, tetap saja kursi itu bukanlah bagian dari jatah-jatah yang diberikan rakyat untuk partai politik. Siapa pun berhak mendudukinya, tentunya dengan syarat dan cara politik. Seperti anggota DPRD Bandar Lampung dari Partai Golkar, Indrawan, yang berharap ada mekanisme pembagian alat kelengkapan Dewan secara adil dan profesional. “Kalau PKS dan NasDem sudah dapat kursi wakil ketua DPRD, sebaiknya sisanya diserahkan pada yang belum dapat,” kata Indrawan. Untung saja, Ketua DPD II Golkar Bandar Lampung M.W. Heru Sambodo langsung meluruskan pernyataan Indrawan. Dia mengatakan Golkar akan melakukan lobi-lobi guna mendapatkan kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan. “Kalau tidak ada kata sepakat, Golkar minta voting,” kata Heru. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bandar Lampung Barlian Mansyur berharap ada musyawarah mufakat sehingga tidak diperlukan voting dalam penentuan ketua di empat komisi. “Kami inginnya mufakat. Pengalaman yang lalu selalu mufakat, kecuali periode pertama,” ujar anggota Dewan tiga periode itu. (CR11/U1)
Interupsi Metode: Survei melibatkan 1.220 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9%. Responden diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara terlatih pada periode 21—26 Juli 2014. Sumber: SMRC dan LSI kerja sama Ohio State University, Amerika Serikat
l
2 27 Agustus 2014
Kinerja Pemilu Presiden 2014
indeks : GAGAS Fraksi Golkar Merasa Ditinggal . . .
5
perempuan Menggugat Perempuan ...
7
ORATOR
USAI pelaksanaan pemilu presiden dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pilpres itu, menjadi suatu momentum untuk mengevaluasi kinerja demokrasi Indonesia. Salah satunya survei yang menunjukkan angka signifikan. Pilpres 2014 tidak bebas dan jujur: 2,3%
Optimalkan Fungsi Pengawas . . . 8
JEDA Di Bawah Bendera Reformasi . . .
13
Tidak tahu/tidak menjawab: 8,9%
Pilpres 2014 bebas dan jujur, banyak masalah: 10,9%
688 Pilpres 2014 digelar bebas dan jujur: 77,9%
T E R U J I T E P E R C AYA
Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. T E R U J I T E P E R C AYA Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin, Dedi Kuspendi. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost. co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.
Laporan Utama
l
3 27 Agustus 2014
Kursi Pimpinan Bikin Panas Gedung Wakil Rakyat
L
IMA partai politik di DPRD Kota Bandar Lampung periode 2014— 2019 yang jumlah perolehan kursinya sama yang bakal membuat panas gedung wakil rakyat. Pasalnya, kelima partai politik itu; NasDem, PKS, Demokrat, Gerindra, dan Golkar, bakal berebut kursi pimpinan di komisi dan alat kelengkapan Dewan lainnya. “Kami memang sudah tidak mungkin dapat kursi pimpinan Dewan. Namun, kalau untuk pimpinan komisi akan kami upayakan,” kata Sekretaris DPC Partai Gerindra Bandar Lampung Nasrullah.
Hal senada diungkapkan anggota DPRD Bandar Lampung dari Partai Golkar, Indrawan. Dia berharap ada mekanisme pembagian alat kelengkapan Dewan secara adil dan profesional. “Kalau PKS dan NasDem sudah
dapat kursi wakil ketua DPRD, sebaiknya sisanya diserahkan pada yang belum dapat,” kata Indrawan. Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Bandar Lampung Fauzan Sibron mengatakan partainya siap membahas pembagian pimpinan alat kelengkapan Dewan itu bersama partai lainnya. “NasDem siap di komisi apa saja, yang penting kebersamaan, karena tujuan kami yang utama adalah mengedepankan kepentingan masyarakat. Tidak perlu voting.” Secara terpisah, Ketua DPRD Bandar Lampung sementara Wiyadi menjelaskan pihaknya belum mengagendakan musyawarah membahas masalah itu dengan seluruh fraksi. Namun, dia tetap berharap seluruh fraksi mengedepankan musyawarah dalam menentukan komposisi alat kelengkapan Dewan. Mengingat, ujar dia, tugas pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2015 Kota Bandar Lampung sudah harus dibahas. “Pembahasan ini sangat mendesak. Jika penentuan alat kelengkapan Dewan molor, pengesahan APBD juga bisa molor,” ujar Wiyadi. Untuk itu, fraksi di DPRD Bandar Lampung melakukan lobilobi guna mendapatkan kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan. Mereka menyiapkan langkah voting jika musyawarah tidak mencapai mufakat. “Kalau tidak ada kata sepakat, Golkar minta voting,” kata Ketua DPD II Golkar Bandar Lampung M.W. Heru Sambodo. Menurutnya, jika mengacu pada hasil perolehan suara, partainya masih mempunyai kesempatan menduduki kursi
pimpinan Dewan maupun pimpinan komisi. Jika mengacu pada pengalaman periode sebelumnya, Fraksi Partai Golkar diberikan kesempatan memimpin Komisi C. “Kami minta diberikan porsi yang tepat,” ujarnya. Anggota DPRD Bandar Lampung dari Fraksi PKS, Handrie Kurniawan, mengingatkan jika mengacu pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terbaru, kursi pimpinan Dewan kabupaten/kota merupakan hak empat partai pemenang pemilu. “Jadi itu bukan diperebutkan, melainkan sudah menjadi hak,” kata Handrie. Hal senada diungkapkan anggota Fraksi PPP, Albert Alam. Menurutnya, jika mengacu pada UU MD3, harus dibagi berdasar perolehan suara. Namun, harus juga mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencari solusi terbaik. “Kami ingin PPP mendapatkan salah satu pimpinan komisi.” PAN Pesawaran Perebutan kursi pimpinan di Pesawaran pun menggeliat. DPD PAN Kabupaten Pesawaran sudah mengirimkan tujuh nama anggota DPRD terpilih ke DPW untuk diseleksi menjadi wakil ketua DPRD setempat. Mereka adalah Yudianto, Faisaludin, Rivandi Chandra Varaz, Rahmad, Saftoni, Farizki Zulkarnayen Arif, Umroni, dan Saifudin. “Nama-nama itu sudah kami usulkan untuk diseleksi oleh DPW,” kata Plt. Ketua DPD PAN Pesawaran Iswan. Berdasarkan AD/ART partai, sejumlah syarat dipilihnya caleg terpilih menjadi unsur pimpinan Dewan di antaranya kader, suara terbanyak, serta latar belakang pendidikan. (CR11/KAR/U1)
Laporan Utama
l
4 27 Agustus 2014
Fraksi Golkar Merasa Ditinggal
F
RAKSI Partai Golkar DPRD Bandar Lampung meminta tidak ditinggal dalam penentuan ketua komisi dalam alat kelengkapan Dewan. Mereka berharap Ketua DPD II Partai Golkar Bandar Lampung Heru Sambodo menduduki kursi ketua salah satu dari empat komisi yang ada. “Golkar ditinggal kok tega? Kami tidak pernah meninggalkan fraksi-fraksi lain, sepanjang jalan kenangan yang selama ini kami tempuh. Justru kami melihat anggota Dewan yang terpilih sekarang banyak ekstremnya. Maka berhati-hatilah dalam hidup ini, karena kesempurnaan itu bisa kita raih dengan kelebihan orang lain,” kata Sekretaris Fraksi Golkar Barlian Mansyur. Menurut dia, fraksinya sepa-
kat mengharapkan Ketua DPD Heru Sambodo memegang peranan di DPRD untuk alat kelengkapan Dewan, khususnya komisi, sehingga dapat terjalin kebersamaan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi legislatif dapat berjalan maksimal. Jika tidak, menurut mantan Ketua Komisi C DPRD itu, akan muncul friksi-friksi yang akan mengganggu kinerja Dewan ke depan. Barlian berharap akan ada musyawarah mufakat sehingga tidak diperlukan lagi voting dalam penentuan ketua di empat komisi. “Kami inginnya mufakat. Pengalaman yang lalu selalu mufakat, kecuali periode pertama. Kami sekarang sedang menunggu rapat pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD, akan dibawa ke mana sesungguhnya program DPRD ini,” ujar anggota Dewan tiga periode itu. Dia menegaskan fraksinya masih yakin dengan fraksi lain bila kebersamaan itu di atas segala-galanya. “Itu hanya hembusan yang sengaja dilontarkan oleh orang-orang yang ingin melihat sejauh mana Golkar menyikapinya.” Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra Imam Santoso mengatakan bahwa sesuai porsinya, fraksinya mendapatkan pimpinan komisi. “Kalau bisa dapat pimpinan komisi, dasarnya ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan
itu, ya Komisi D karena di situ ada bidang pendidikan dan kesehatan,” kata dia di ruang Fraksi Gerindra. Disinggung lobi-lobi politik, pihaknya pun sudah berkomunikasi dengan PKS dan PDIP. “Kami lobi-lobi, sudah ada bicara dengan PKS, PDIP pun sudah bicara yang ringan-ringan. Untuk sementara ini oposisi antara PDIP dan Gerindra di pusat tidak memengaruhi di daerah. Komunikasi tetap berjalan baik. Belum ada perintah dari pusat. Fraksi-fraksi di sini kan belum terbentuk semua,” ujar Imam. Di sisi lain, Ketua DPRD Bandar Lampung sementara, Wiyadi, meminta partai politik fokus pada penetapan perwakilan fraksinya, dibanding memperebutkan kursi pimpinan dalam alat kelengkapan Dewan. Sebab, mereka memiliki agenda padat dan itu belum dapat direalisasikan sebelum terbentuknya 8 fraksi. “Belum, baru sebagian, sepertinya yang sudah PPP dan PKPI (PPI), PDIP dan menyusul Demokrat,” ujar Wiyadi. Setelah fraksi terbentuk, baru pimpinan Dewan sementara akan melakukan pembahasan tata tertib (tatib). “Setelah tatib terbentuk, lalu ada pimpinan Dewan definitif, baru ada musyawarah mufakat untuk alat kelengkapan Dewan,” kata dia. (CR11/U1)
Gagas
l
5 27 Agustus 2014
Berharap kepada Pemimpin Baru Imam Mustofa Dosen STAIN Jurai Siwo Metro
U
PAYA hukum yang dilakukan kubu Prabowo-Hatta untuk menggugat hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah terjawab. MK pada 21 Agustus lalu telah membacakan putusan hasil sidang yang intinya menolak gugatan kubu PrabowoHatta. Putusan tersebut telah mengukuhkan dan menguatkan putusan KPU yang menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014—2019. Pemimpin Baru = Harapan Baru Lahirnya presiden baru melalui pemilihan langsung yang demokratis telah melahirkan harapan besar dari rakyat kepada sang presiden. Terlebih dari dulu, sang presiden terpilih, Joko Widodo, dinilai sebagai sosok yang sederhana tapi pengertian dengan rakyat, sosok yang kalem tapi tegas menindak pelanggaran birokrasi, sosok “ndeso� tapi progresif dan futuristik, serta kesan positif lainnya. Rakyat sangat berharap akan adanya perubahan pada pola penyelenggaraan negara dan pengelolaan sumber daya kekayaan negara. Rakyat ingin ada perubahan, lebih maju, dan lebih baik. Menepati janji saat kampanye memang “wajib�. Namun, seorang presiden terpilih adalah seorang pemimpin, yang tidak hanya harus menepati janjinya, akan tetapi juga harus memberikan lebih dari apa yang ia janjikan. Melakukan lebih dari apa yang ia pernah ucapkan. Mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga untuk berbuat dan memberikan yang terbaik bagi rakyat, bangsa, dan negara. Jokowi sebagai seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, tetapi juga melakukan langkah-langkah inovatif dan progresif demi masa
depan bangsa. Artinya, tidak hanya berpikir untuk saat ini, tetapi juga mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menggapai yang lebih baik di masa mendatang. Inilah salah satu ciri pemimpin yang futuristik. Pemimpin sebagai Pejuang Perjuangan dan kerja keras bukanlah ketika sang presiden sedang berjuang dalam meraih kemenangan dalam pilpres. Memang, saat pencalonan, sang kandidat dengan tim dan kekuatannya berusaha keras, tak kenal waktu dan tak kenal lelah un-
Medan yang dilalui akan lebih terjal. Perjuangan akan lebih berat. Tugas akan lebih banyak. Tidak hanya itu, godaan juga akan semakin menggiurkan. Seorang presiden berarti juga seorang pemimpin yang harus aktif dan inovatif. Seorang pemimpin harus berjuang keras untuk mendayagunakan segenap pikiran, tenaga dan waktu untuk bekerja keras demi kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Perjuangan untuk mendayagunakan segenap sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) dan
tuk meraih kemenangan. Perjuangan dan kerja yang sebenarnya adalah ketika sang presiden sudah terpilih, ditetapkan dan dilantik menjadi presiden dan kepala negara. Saat presiden terpilih dikukuhkan dan dilantik, maka sebenarnya ia sedang memasuki arena laga dan perjuangan yang sesungguhnya. Tugas sang presiden akan lebih keras daripada saat mencalonkan diri.
berbagai kekayaan yang melimpah di negeri untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan negara. Lebih dari itu, seorang pemimpin negara harus berjuang melawan hawa nafsunya dan syahwat kekuasaannya untuk tidak menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya. Karena penyalahgunaan wewenang dan jabatan hanya akan merugikan dirinya dan menyengsarakan rakyat
yang jumlahnya hampir 300 juta jiwa. Berharap Tim Kerja Profesional Salah satu tugas pemimpin adalah menggerakkan gerbong kerjanya agar berjalan efektif. Untuk itu, ia harus dapat memilih komponen gerbong yang baik agar tidak mengganggu perjalanan gerbong tersebut dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Presiden harus mampu memilih dan menetapkan tim kerja yang baik dan bersih. Tugas presiden terpilih yang harus segera selesai saat ini adalah membentuk kabinet yang akan menjadi tim dan sekaligus mitra kerjanya. Secara ideal, presiden memang harus mampu melepaskan diri dari belenggu-belenggu berbagai kepentingan yang biasa menyandera penyusunan kabinet. Sandera dari kekuatan politik, bisnis, dan kekuatan-kekuatan lain yang akan mengurangi kekuasaan sang presiden sebagai pemimpin dan mengancam kedaulatan rakyat dan bangsa. Jokowi sebagai presiden terpilih harus benar-benar tepat dalam memilih menteri sebagai mitra kerjanya. Profesional memang harus menjadi prioritas. Sosok menteri dari luar partai politik memang bagus. Namun demikian, bukan berarti di dalam partai tidak ada yang profesional. Saya yakin Jokowi dan timnya mampu melihat dan membuat pertimbangan yang baik dalam memilih calon anggota kabinet. Sebaik apa pun sang presiden, apabila tim kerjanya tidak baik, tidak profesional, tidak bersih, tidak jujur, jelas akan mengganggu kinerja. Tim kerja atau bahkan salah satu anggota tim kerja yang cacat secara sosial, ia akan menjadi catatan buruk bagi perjalanan kinerja sang presiden. Rakyat sangat berharap kepada sang pemimpin baru, maka penuhilah harapan rakyat dengan tim kerja yang profesional dan kinerja yang memuaskan dan membanggakan. Salam perubahan. n
Perempuan
l
6 27 Agustus 2014
UU MD3 Batasi Keterwakilan Perempuan
U
NDANG-UNDANG tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru disahkan menyisakan banyak kontroversi. Sebab, tidak saja menghilangkan ketentuan pimpinan DPR yang bukan berasal dari pemenang pemilu, tetapi juga membatasi keterwakilan perempuan di DPR. Penghapusan pasal-pasal di dalamnya menjadi sebuah kemunduran dalam mendorong peran perempuan anggota legislatif pada posisi strategis di parlemen. Komitmen untuk memenuhi keterwakilan perempuan sebesar 30% di parlemen sebelumnya, hanya berupa komitmen formal dari partai politik untuk mencantumkan nama-nama perempuan sebagai calon anggota legislatif. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini membenarkan komitmen undang-undang hanya berupa komitmen formal, yakni hanya untuk memenuhi syarat. Keterpenuhan perempuan belum diikuti komitmen riil untuk menempatkan perempuan dalam badan legislatif. Selain itu, kedekatannya dengan elite parpol menempatkan mereka juga di daerah pemilihan yang cenderung mudah untuk keterpilihannya. Di tengah sistem proporsional terbuka dalam sistem pemilu Indonesia, kata Titi, tidak hanya ada persaingan antara caleg laki-laki dan caleg perempuan. Persaingan antarcaleg perempuan pun besar. Di sisi lain, keterpilihan perempuan calon anggota legislatif dalam Pemilu 2014 yang menurun jika dibandingkan dengan Pemilu 2009, dari 103 perempuan anggota DPR menjadi 97 orang, menunjukkan bagaimana political will di tingkat parpol terhadap kader perempuannya juga menurun. Ada beberapa faktor yang memengaruhi keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu. Pertama ialah kedekatan caleg perempuan tersebut dengan elite dan petinggi partai. “Politik dinasti masih berjalan untuk memengaruhi keterwakilan perempuan,� kata Titi. Kedua ialah modal dan popularitas. Menurut Titi, modal dan popularitas tersebut didongkrak melalui kedekatannya dengan para elite parpol. Dengan demikian, banyak perempuan anggota
DPR belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai anggota Dewan. “Yang menjadi catatan bagi anggota DPR perempuan ini belum sama sekali menunjukkan kapasitasnya sebagai anggota Dewan,� ujarnya. Berdasarkan data Perludem, dari total 97 perempuan yang terpilih, sebanyak 46 orang berada pada nomor urut 1, sebanyak 21 orang berada pada nomor urut 2, dan sebanyak 15 orang berada pada nomor urut 3 dalam surat suara. (MI/U4)
Perempuan
l
7 27 Agustus 2014
Menggugat Perempuan Isi Kabinet Jokowi-JK
P
ENELITI senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), R. Siti Zuhro, memandang perlu mengarusutamakan (mainstreaming) keterwakilan perempuan dalam kabinet periode lima tahun ke depan. “Seperti halnya di partai politik dan parlemen, keterwakilan perempuan di kabinet juga perlu diarusutamakan, khususnya di bidang-bidang tertentu, tempat perempuan bisa mengabdikan dirinya sesuai dengan kompetensinya,” katanya di Semarang. Profesor Wiwieq—sapaan akrab R. Siti Zuhro—mengemukakan hal itu ketika menjawab pertanyaan mengenai keterwakilan perempuan pada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang notabene pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014—2019. “Bila di kepengurusan partai dan pencalegan pada pemilu anggota legislatif ada persyaratan minimal 30 persen harus dipenuhi, di kabinet pun perlu ada keterwakilan perempuan yang memadai,” kata alumnus Curtin University,
Perth, Australia, itu. Siti menegaskan perlunya keterwakilan perempuan di kabinet agar keberpihakan terhadap pemberdayaan kaum perempuan yang senantiasa disuarakan sejak Pemilu 1999 tidak hanya menjadi slogan kosong, tetapi juga konkret. “Ikon baru ‘perubahan mental’ yang dipromosikan Jokowi mestinya ikut mewarnai dalam perumusan pembentukan kabinet saat ini,” kata penulis buku Menata Kewenangan Pusat-Daerah yang Aplikatif Demokratis itu. Menurut Prof. Wiwieq, perlu menempatkan sosok-sosok perempuan bermental Srikandi dan Kartini pada jabatan-jabatan strategis dan penting, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Industri dan Perdagangan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, penempatan mereka di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan juga lembagalembaga stragis, menurut Siti Zuhro, bisa menopang pemerintahan JokowiJK untuk memajukan Indonesia.
Tak Harus Maskulin Pengamat gender, Nani Nurrachman, menyatakan perempuan yang terjun ke dunia politik tidak perlu menjadi maskulin atau mengadopsi sifat laki-laki untuk eksis. “Justru perempuan perlu mengetengahkan sisi perempuannya dalam berpolitik untuk memberikan keseimbangan kosmik dalam politik,” kata Nani dalam diskusi yang digelar Universitas Atmajaya bekerja sama dengan AIFIS di Jakarta. Menurut dia, sering perempuan yang terjun dalam dunia politik tercerabut dari karakternya sebagai perempuan dan lebih mengadopsi sifat-sifat laki-laki untuk eksis dalam politik. Ekspresinya bisa dalam bentuk kekerasan, oportunistik, dan sebagainya. “Perempuan itu identik dengan preservasi, pertumbuhan, dan penerimaan sosial. Mestinya hal-hal itulah yang perlu diketengahkan oleh perempuan dalam politik,” kata pengajar Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya Jakarta itu. (MI/U1)
Orator
l
8 27 Agustus 2014
Optimalkan Fungsi Pengawasan
M
ENJADI anggota legislatif dituntut mampu menjalankan tiga fungsi yang dimiliki DPRD dengan baik. Sebagai kader Partai Gerindra, Imam Santoso, yang akan memaksimalkan fungsi pengawasan agar kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik. “Perintah DPD, kami diminta untuk keras dalam melakukan fungsi pengawasan. Karena jika fungsi ini dilakukan dengan baik, bisa meningkatkan kinerja satker,” kata Imam Santoso. Sebagai ketua fraksi di DPRD Bandar Lampung, Imam Santoso juga meminta anggotanya solid dan profesional dalam bertugas. Hal itu agar setiap keputusan yang diambil benarbenar untuk kepentingan masyarakat. “Saya berharap Fraksi Gerindra solid dan bekerja sesuai garis instruksi
partai, yakni mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan pribadi,” ujarnya. Meski dia dan sejumlah anggota fraksinya baru menduduki kursi legislatif, kiprah para anggota legislatif Gerindra di dunia politik maupun di masyarakat sudah cukup lama. Bekal pelatihan yang diberikan partainya juga dirasa cukup untuk menjalankan tiga fungsi di legislatif, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sehingga amanah menjadi pimpinan fraksi tidak akan disia-siakan dan semata-mata untuk mengabdi kepada masyarakat. “Ada banyak yang ingin kami perbaiki sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan iklim investasi agar lebih baik. Pelayanan birokrasi juga harus maksimal dalam lima tahun ke depan,” ujar Ketua Bappilu DPC
Nama : Imam Santoso Alamat : Perum Kaliawi Permai Blok A No. 3, Bandar Lampung Nama Istri : Dewi Duartini Nama anak : Dimas Bento Santoso Dewanto Jasi Santoso Darmawan Triantoro Santoso Dita Nafa Maharani Santoso
Gerindra Bandar Lampung itu. Dalam memimpin fraksi partai besutan Prabowo Subianto itu, Imam menjelaskan akan menjaga sinergisitas masing-masing anggota fraksi sehingga tidak terjadi gesekan, baik sesama anggota fraksi maupun dengan fraksi lainnya. Dia juga tidak akan mengganggu setiap tugas anggota fraksinya di masing-masing komisi. “Kami masing-masing memiliki anggota, punya tupoksi di setiap komisi, maka kami tidak saling merecoki, tapi mempersilakan untuk fokus pada tugasnya,” kata dia. (CR11/U4)
Orator
l
9 27 Agustus 2014
Perlu Ada Peradilan Pemilu
K
ETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat Muhammad menyatakan Indonesia me merlukan adanya lembaga peradilan pemilu. Lembaga itu sekaligus menyatukan lembaga-lembaga pengadil sengketa pemilu yang selama ini sering tumpang tindih. “Banyak lembaga peradilan yang memutus perkara pemilu sehingga dimungkinkan adanya multitafsir,” kata Muhammad saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemilu oleh Pusat Studi Hukum Publik di Jakarta, Senin (23/8). Dia mengungkapkan di Indonesia banyak lembaga yang diberi kewenangan memutus perkara pemilu, yakni Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bawaslu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dia mencontohkan kasus pembukaan kotak suara yang dilakukan KPU dalam pemilu presiden terjadi dua putusan berbeda antara MK dan DKPP.
“MK justru mengapresiasi pembukaan suara itu, sedangkan DKPP memberikan peringatan keras terhadap komisioner K P U, ” k a t a Muhammad. Untuk itu, pihaknya berharap perlu ada satu lembaga peradilan yang khusus memutus perkara pemilu. Menurut pembicara lainnya, komisioner KPU Pusat, Juri Ardiantoro, banyak peraturan yang multitafsir sehingga membuat komisioner harus memilih. “Jadi penyelenggara pemilu harus betulbetul tidak hanya menguasai hal teknis, tetapi juga harus paham orinal intens (dari peraturan yang ada),” kata Juri. Dia mengatakan pihaknya harus memahami banyaknya peraturan yang tumpang tindih, ketika satu pasal dengan pasal lain bertabrakan. (ANT/U4)
Nama : Muhammad Kelahiran : Makassar, 17 September 1971 Jabatan : Ketua Bawaslu Pusat
Pilar
l
10 27 Agustus 2014
NasDem akan Kritis di DPR S EBAGAI bekal menjadi anggota legislatif, sebanyak 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih dari Partai NasDem mengikuti sekolah legislatif pada 20—23 Agustus. Sejumlah materi pembekalan kepada anggota DPR terpilih diberikan agar mereka mampu dan mewujudkan citra DPR yang baik, bukan DPR yang selama ini menjadi pembicaraan masyarakat karena ulah anggotanya yang buruk. Dalam penutupan kegiatan tersebut, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan kegiatan tersebut memang diniatkan dan dipersiapkan sebagai bentuk representasi Partai NasDem melalui 35 anggota Dewan terpilih untuk mengemban tugas yang mulia dan berat di DPR. “Saya mengikuti sejak awal. Amat menarik dari beberapa narasumber yang diberikan, menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang dikuasai demi memberikan yang terbaik,” kata Surya kepada para peserta sekolah legislatif di Jakarta. Surya mengatakan NasDem patut berbangga sebagai partai baru yang bisa masuk DPR dan harus bisa mengubah citra DPR yang lebih baik melalui Partai NasDem. “Kebanggaan tersendiri membangun fraksi baru untuk memberikan perspektif baru kepada masyarakat, bahwa anggota Dewan yang selama ini duduk diam, melalui 35 orang ini tidak seperti itu,” ujarnya. Selain itu, Surya mengatakan sebagai partai baru yang sudah memasuki pemerintahan, tidak berarti NasDem akan selalu mendukung apa yang dikatakan pemerintah. Pasangan Jokowi-JK melaju sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. “Dengan berbangga hati menjadi king maker Indonesia.” Partai NasDem justru akan mengkritik, tentu yang membangun. “Partai pemerintah bukan
tidak bisa mengkritik pemerintah. Partai ini akan kritik pemerintah yang konstruktif,” kata Surya. Anggota DPR terpilih lainnya yang berasal dari NTT, Victor Laiskodat, mengatakan hanya Partai NasDem yang memberikan pelatihan kepada anggota DPR terpilih sebelum memasuki pentas di Senayan kelak. “Di partai lama saya, Partai Golkar, dulu tidak pernah ada pelatihan bagi anggota DPR terpilih. Langsung dihadapkan kepada medan lapangan di DPR,” ujarnya. Menurutnya, anggota DPR yang menjalankan fungsi legislasi harus tahu betul konstitusi negara. Karena itu, sekolah legislatif amatlah diperlukan. Dalam sekolah legislatif itu, akan ada sesi kedua untuk mempersiapkan anggota DPR terpilih agar mengetahui dan belajar cara berkomunikasi politik. Ada lima materi pokok yang dibahas selama sekolah legislatif DPP Partai NasDem ini, antara lain materi tentang kelembagaan negara dan sistem parlemen Indonesia. Diklat juga membahas materi tentang misi perjuangan Partai NasDem, perspektif pemerintahan dalam jalan perubahan, tantangan dan perjuangan, struktur dan prosedur kerja DPR, serta materi tentang sistem kerja pendukung lembaga dan anggota DPR. (MI/U1)
Jejak
l
11 27 Agustus 2014
Moewardi
Dokter yang Gigih Melawan Paham Komunis
M
OEWARDI adalah seorang dokter lulusan STOVIA dan mengambil spesialisasi telinga hidung tenggorokan (THT). Selain sebagai dokter, sosok ini juga menjadi ketua Barisan Pelopor 1945 di Surakarta dan terlibat dalam peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Di Solo, Moewardi mendirikan sekolah kedokteran dan membentuk gerakan rakyat untuk melawan aksi-aksi PKI. Pada peristiwa Madiun, dia adalah salah satu tokoh yang dikabarkan hilang dan diduga dibunuh oleh pemberontak, selain Gubernur Soeryo. Kini namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta. Namanya juga diabadikan sebagai sebuah nama jalan di Jakarta Alkisah, pada tahun 1930 di daerah Tanah Abang, Jakarta, ada seorang lelaki bernama Muwardi, yang terkenal sebagai Dokter Moewardi atau biasa disebut Dokter Gembel. Karena dokter itu senang bergaul dengan gembel daripada golongan atas. Golongan masyarakat yang kebanyakan sangat miskin sekaligus orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Pernah karena diminta pertolongan untuk mengobati seorang gembel yang tinggal jauh dalam kampung dengan gang becek dan berlumpur yang hanya kering saat hujan reda. Meskipun hanya gembel, tetapi gembel tersebut adalah orang yang mempunyai rasa perikemanusiaan yang luhur. Dia memandangi pakaian Moewardi yang masih bersih tak bernoda sedikit pun, “Baru ganti itu!” pikirnya. Sayang kalau beliau harus jalan di lumpur. Air kotor dan lumpurnya tentu akan segera melekat pada sepatu dan celananya. “Tidak!” “Jangan!” “Pak dokter harus
tetap bersih, agar dapat segera mengunjungi orang sakit lainnya,” Akhirnya mau tidak mau, Moewardi digendong oleh si gembel sehingga ia digendong di punggung si gembel dari jalan besar hingga ke rumah si sakit. Demikian pula pulangnya kembali ke mobil. Begitulah kecintaan rakyat gembel kepadanya. Setiap kalender menunjuk tanggal 13 September, itu adalah tanggal yang patut dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia, sebab pada tanggal 13 September 1930 oleh prakarsa seorang pemuda Moewardi lahirlah kepanduan baru di Jakarta, sebagai penjelmaan dari bersatunya tiga organisasi kepanduan di Indonesia, yaitu Pandu Kebangsaan, Pandu Pemuda Sumatera, dan Indonesische Nationaal Padvinders Organisatie. Putra Guru Moewardi dilahirkan di Desa Randukuning, Pati, Jawa Tengah, Rebo Pahing, 30 Januari 1907, pukul 22.15. Sebagai putra ke-7 dari Mas Sastrowardojo dan Roepeni, seorang mantri guru. Sebuah kedudukan yang sangat berwibawa pada zaman itu. Moewardi memiliki 13 saudara, lakilaki dan perempuan. Dari keturunan Sastrowardojo yang hidup ada yang menjadi pegawai Pamong Praja, ada juga tetap menjadi wiraswasta saja. Di antaranya menjadi seorang analis kesehatan, yaitu Supardi, pemimpin Laboratorium Kesehatan Daerah Yogyakarta sekitar tahun 1940—1950 yang merupakan kakak dari Moewardi. Analis kesehatan yang lainnya adalah adik Moewardi, yaitu Darsono. Menurut silsilah, dari pihak ayah Moewardi masih keturunan langsung dari Raden Sunan Landoh atau Syekh
Jangkung. Sedangkan dari pihak Ibu Moewardi masih keturunan Ario Damar (Bupati Palembang). Namun, dari ke-13 bersaudara ini ada tiga yang meninggal saat masih kecil, yaitu Soenardi, Tarnadi, dan Soedewi. Sebab itulah Moewardi lebih sering bermain dan dengan kedua kakaknya, yaitu Soepadi dan Soenarto (Kepala DPU Jateng era 1970-an). Seperti pada umumnya kakak beradik, mereka bertiga ini sering sekali berbuat kenakalan dan berkelahi di antara mereka sendiri. Moewardi sangat beruntung lahir dari golongan ningrat sehingga tak heran Muwardi dan kakak adiknya dapat menikmati berbagai fasilitas yang tidak semua masyarakat Indonesia pada saat itu (bahkan hingga saat ini) menikmati, salah satunya adalah pendidikan yang layak dan bermutu. Pada 1913, Bapak Sastrowardojo pindah ke Desa Jakenan untuk mengajar di Sekolah Rakyat Bumi Putera. Karena kepintarannya Moewardi dipindahkan ke HIS (Hollandsch Inlandsche School) di Kudus, yaitu sekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Sebagai seorang pendidik, Sastrowardojo ingin agar putra-putrinya menjadi orang yang lebih pandai dan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada dirinya. Melihat kepandaian Moewardi dan rasa sayang jika anaknya sekolah terlalu jauh dari rumah, Sastrowardojo memindahkan
Moewardi ke Europesche Lagere School di Pati. Setamat dari ELS tahun 1921, ayahnya meminta Dr. Umar di Cilacap (ayah dari Mayjen Ernst Julius Magenda-Direktur Intelejen ABRI era 1960-an) memberi rekomendasi agar Moewardi dapat masuk ke STOVIA (School Tot Opleiding Voor Inlandshe Aartsen) atau Sekolah Dokter Bumi Putera di Jakarta. Pada zaman itu, tidak hanya kecerdasan otak yang dapat mengantarkan seseorang untuk menikmati pendidikan, tetapi diperlukan juga rekomendasi dari seseorang yang terpandang. Hampir 12 tahun waktu yang diperlukan oleh Muwardi untuk dapat mendapatkan ijazah dokternya, bukan karena bodoh. Pandu Nasionalis Moewardi adalah seorang pandu yang aktif dan disiplin. Karena kecakapannya, Moewardi sampai dipilih menjadi Assistant Troep atau Ploeg-leider atau kepala pasukan pandu. Tingkat tersebut pada NIPV adalah tingkatan pandu kelas I. Padahal, tingkatan tersebut adalah tingkatan yang jarang dicapai oleh seorang pandu Bumi Putera yang bernaung di bawah panji-panji NIPV. Namun, Moewardi tak lama menjadi anggota NIPV, rasa nasionalismelah yang membuat Moewardi memilih untuk pergi meninggalkan NIPV untuk selama-lamanya. (U1)
Luber
l
12 27 Agustus 2014
Pembentukan KPU
P
EMBENTUKAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi merupakan bagian dari pembentukan perangkat pemilu di seluruh Indonesia. Adapun teknisnya seperti diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pasal 17 (1) KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU provinsi pada setiap provinsi. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat. (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun. (4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU provinsi. (5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. (6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU
dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU provinsi. (7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU. (8) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KPU. Pasal 18 (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan. (3) Untuk memilih calon anggota KPU provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU provinsi pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal; b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU provinsi; c. melakukan penelitian administrasi
Provinsi
bakal calon anggota KPU provinsi; d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU provinsi; e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai pemilu; f. melakukan tes kesehatan; g. melakukan serangkaian tes psikologi; h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU provinsi yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; j. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU provinsi dalam rapat pleno; dan k. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU provinsi kepada KPU. (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk.
Pasal 19 (1) Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU provinsi hasil seleksi kepada KPU. (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU provinsi. Pasal 20 (1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1). (2) KPU memilih calon anggota KPU Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. (3) KPU menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU provinsi dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) sebagai anggota KPU provinsi terpilih. (4) Anggota KPU provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU. (5) Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU provinsi dilakukan oleh KPU dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja. n
Jeda
l
13 27 Agustus 2014
Di Bawah Bendera Reformasi
T
EMARAM lampu jatuh tepat di pusar panggung. Hembusan udara malam pun menggetarkan lembaran-lembaran dedaunan kering di sekitar arena teater. Para aktor tampak mulai sigap di samping panggung, mengeratkan sarung untuk siap beraksi. Malam itu, kelompok teater asal Bandung, Jawa Barat, Teater Tarian Mahesa mementaskan lakon Reformasi. Lakon itu merupakan transformasi atas puisi Ahmad Mustofa Bisri berjudul Reformasi (d/h Merdeka) Atawa Boleh Apa Saja yang termaktub dalam buku Negeri Daging (2002) ke bentuk pemanggungan teater. Penonton tampak memenuhi Sanggar Baru, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Mereka beramai-ramai duduk bersila di lantai, sedangkan lainnya berdiri mematung dari luar arena berlangit hitam pekat sebagai atap. Lakon berdurasi sekitar 90 menit itu cukup menantang. Sutradara Teater Tarian Mahesa, Agus Priyanto (48), mencoba menghadirkan sebuah bentuk pementasan realisme sosial semiotik. Tentu saja, pendekatan kebangsaan masih menjadi pijakan bagi awak-awak teater tersebut, terutama dalam memotret persoalan era reformasi.
Delapan belas aktor muda ikut terlibat dalam pementasan itu. Mereka antara lain Suyadi, Nurul Aini Arrahma, Mohamad Fajar Ramadan, Zulfa Nasrulloh, Deska Mahardika, Litaniar Qonakis Iskandar, Divta A.L., Egi Sadewa, Gilang C.M., Ferdinan D.W., Kmil Mubarok, Yukeu H.S., Maudy Widitya, Riman F. Amajida, Fendi, dan Wisnu M. Berawal saat beberapa aktor naik dari sisi kiri panggung, lakon pun dimulai. Mereka terlihat memberikan simbolsimbol yang khas. Itu bisa terlihat pada tata wajah mayoritas aktor yang dibuat seperti badut. Penggunaan bendera berwarna-warni hingga Sang Saka Merah Putih menunjukkan ada sebuah upaya untuk “menyakralkan” malam pementasan yang bertepatan dengan malam menyambut ke-69 tahun kemerdekaan RI. Pada pementasan 10 menit pertama, lakon Reformasi masih terasa datar. Belum ada letupan khas yang menandakan bawah sutradara memiliki kualitas tinggi menerjemahkan puisi sakral yang ditulis Gus Mus, sapaan akrab penyair Ahmad Mustofa Bisri. Sepenggal puisi Reformasi (d/h Merdeka) Atawa Boleh Apa Saja berbunyi, “... Ohoi, Katakanlah reformasi/Kau `kan rasakan nikmatnya kebebasan sejati...//
Ohoi, Mereka yang tak pernah kenal rakyat/kini boleh mengaku mewakilinya/ Mereka yang tak pernah tahu politik/ kini boleh asyik mempermainkannya...// Ohoi, Mereka yang dulu tak pernah ngerti kekuasaan/kini boleh sibuk memperebutkannya/Mereka yang dulu tak pernah paham demokrasi/kini boleh giat belajar menekuninya...//Ohoi, Katakanlah demokrasi/Kau `kan tahu rasanya caci-maki/ Katakanlah reformasi/Kau `kan rasakan nikmatnya anarki//Ohoi, reformasi/Ohoi!” Minim Persiapan Penggunaan Sanggar Baru sebagai lokasi pementasan memang cukup representatif. Namun, tata lampu, tata artistik, dan tata musik masih minim. Itu terlihat pada beberapa kecolongan, terutama sesi pem-blocking-an dan permainan lampu. Aktor-aktor seakan kelabakan di atas panggung yang tidak ada pembatas antara pemain dan penonton. Iringan instrumen secara langsung (live) masih terdengar fals. Beberapa lagu bertempo cepat dan lamban belum begitu mendukung lakon Reformasi. Hal itu menjadi sebuah “malapetaka”. Belum lagi, latar belakang panggung hanya ada rentetan kain putih
yang disambung-sambung. Di tengah sambungan itu, terpajang sebuah bintang ukuran raksasa. “Saya Presiden Soeharto. Saat ini mengatakan pengunduran diri sebagai presiden Republik Indonesia,” pekik seorang aktor dari tengah panggung. Penuturan kalimat itu memang masih terngiang dalam ingatan rakyat saat “Bapak Pembangunan” mengundurkan diri sebagai langkah awal lahirnya era reformasi. Sontak, belasan aktor (mahasiswa) bersujud ke tanah secara gembira. Saat itu, yel-yel dan nyanyian pun mereka kumandangkan. Pada sebuah adegan pemilu presiden, misalnya, seorang calon presiden yang sedang bertarung datang meminta dukungan mahasiswa untuk mengegolkan pencapresannya. Mahasiswa pun langsung mendukung hingga menggelar pencarian dana. Secara umum, lakon Reformasi mengupas kerusuhan, kejatuhan Orde Baru, awal reformasi, pergerakan mahasiswa, dan persiapan pemilu pascareformasi. Ada yang unik memang, karena selama pementasan para aktor berbicara dengan bahasa tubuh dan bahasa simbol. Artikulasi tidak begitu jelas sehingga membuat lakon terasa lucu dan kocak. (MI/U1)
Jeda
l
14 27 Agustus 2014
Tim Transisi Tidak Patok Program 100 Hari
T
IM Transisi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mengaku tidak akan terpaku pada penyusunan program kerja 100 hari untuk diusulkan pada pemerintahan Jokowi-JK nantinya. Menurut Deputi Tim Transisi, Akbar Faisal, Jokowi-JK akan bekerja sesuai dengan masalah yang dihadapi, baik pada 100 hari maupun satu tahun pertama. “Kami bekerja sesuai dengan masalah yang harus kita hadapi dan selesaikan, bahwa kemudian ada program yang tengah kami susun di sini, 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, atau satu tahun pertama itu disesuaikan dengan penyelesaiannya seperti apa,� kata Akbar, saat ditemui di Kantor Transisi, Jakarta. Namun, lanjut dia, saat ini para deputi Tim Transisi sedang berusaha menyusun program. Salah satunya penguatan infrastruktur, yakni membangun pasar-pasar dan perumahan untuk rakyat. Kemudian, nanti akan disiapkan program
jangka pendek yang bisa dilakukan untuk masyarakat sehingga pada saat presiden dan wakil presiden terpilih dilantik, rakyat bisa langsung merasakan program kerja nyata. Tim Transisi juga sedang membangun komunikasi-komunikasi dengan pemerintah sekarang. Pasalnya, tim belum mendapat informasi menyeluruh dan cukup terkait dengan fiskal anggaran untuk tahun ini. Akbar mengakui kegemukan pada APBN saat ini menghambat programprogram unggulan presiden terpilih Jokowi. Ada ketimpangan pada APBN sekarang terkait infrastruktur. Ia mencontohkan pada tahun lalu anggaran infrastruktur ternyata turun. Dapat disimpulkan bahwa keberpihakan anggaran terhadap infrastruktur masih lemah. “Kami menghitung dalam 5 tahun ke depan dibutuhkan sekitar Rp6.500 triliun anggaran untuk mencapai pertumbuhan rata-rata 7% tiap tahun. Namun, APBN beberapa tahun belakangan ini yang tersedia hanya sekitar Rp1.600 triliun lebih,� kata dia. (MI/U4)
Nama : Akbar Faisal Organisasi : Partai NasDem Jabatan : Tim Transisi Jokowi-JK
Pernik Pemilu
l
15 27 Agustus 2014
Kolusi dan Korupsi Politik Masif
T
IM Transisi bentukan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko WidodoJusuf Kalla, mengendus masifnya praktik kolusi dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik itu, kata Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto, menyebabkan penggelembungan anggaran negara secara signifikan. “Mungkin saja ada pengadaan barang dan jasa yang tidak dibutuhkan, tapi dipaksa-paksakan, sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu atau dengan proses yang tidak efisien,” ujar dia di Kantor Transisi, Jakarta. Saat ini, lanjut Andi, setiap kelompok kerja di Tim Transisi sedang mengidentifikasi praktik-praktik tersebut. Misalnya, Andi yang membawahkan pokja pertahanan. “Misalnya yang terjadi di kepolisian, yang
sedang ramai soal judi online dan diduga polisi bekingnya. Tapi itu masih lama, targetnya 10 September. Itu yang kami sebut peta jejaring,” kata Andi. Dia mengatakan pokja juga mengidentifikasi tumpang tindihnya peran antara kementerian dan lembaga. Ia menilai tumpang tindih peran rentan praktik korupsi dan membuat birokrasi tidak efisien. Kajian lain dilakukan terkait pengadaan mobil dinas dan perjalanan dinas. Andi menilai pengadaan mobil dinas menyedot anggaran lebih besar. Maka opsi pemberian tunjangan transportasi atau sewa mobil dinas dianggap lebih efisien. Pemotongan biaya perjalanan dinas dan mobil dinas bisa jadi menjadi opsi yang bakal dipilih. “Jadi tidak ada beban-beban perawatan,” ujarnya. Paham peta pemberantasan ko-
rupsi memang menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan pemerintahan mendatang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun siap membantu saat masa transisi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemberantasan korupsi. “Kami ingin peta problemnya dipahami (oleh presiden terpilih),” kata komisioner KPK, Bambang Widjojanto, di Universitas Gadjah Mada. KPK beberapa waktu lalu telah meluncurkan buku putih yang berisi delapan agenda antikorupsi kepada capres-cawapres peserta Pilpres 2014. Agenda antikorupsi tersebut, yaitu reformasi birokrasi dan perbaikan administrasi kependudukan, pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara, ketahanan dan kedaulatan pangan, dan perbaikan infrastruktur. Empat agenda yang
lain ialah penguatan aparat penegak hukum, dukungan pendidikan nilai integritas dan keteladanan, perbaikan kelembagaan partai politik, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Bambang mengaku pihaknya telah bertemu dengan Tim Transisi JokowiJK. “Kami bilang ke timnya Pak Jokowi, bila diperlukan, kami siapkan tim supporting yang akan membantu, khususnya menindaklanjuti delapan agenda antikorupsi,” kata dia. Ketua KPK Abraham Samad menilai hingga kini Indonesia masih dibelenggu korupsi.”Kita harus berjuang melawan korupsi.” Menurut Abraham, pemerintah berikutnya diharapkan memprioritaskan penegakan hukum terhadap korupsi. “Jadi pemerintah mendatang juga harus konsentrasi untuk memberantas korupsi. Kalau tidak, bubar saja,” ujar Abraham. (MI/U1)
Geliat Antikorupsi
l
16 27 Agustus 2014
Rangkap Jabatan Picu Korupsi
P
EMERINTAH baru harus bekerja sesuai dengan kepentingan publik, bukan memfasilitasi parpol pendukung. Presiden terpilih mesti menegaskan soal larangan rangkap jabatan untuk mencegah konflik kepentingan dalam rezim pemerintahan ke depan. “Yang merangkap jabatan di partai politik (parpol) ini penting. Presiden terpilih harus menegaskan untuk mencegah konflik kepentingan dalam
Abdullah Dahlan Aktivis ICW
rezim pemerintahan ke depan,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan. Larangan rangkap jabatan ini penting agar kabinet yang disusun bukan berdasarkan kepentingan parpol. Abdullah menjelaskan pemerintahan yang terbentuk seharusnya berisikan kabinet yang siap dalam menjalankan visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih. “Kalau ada rangkap jabatan,
besar sekali ada konflik kepentingan di situ. Partai tidak memiliki sumber dana yang cukup, maka mereka menurunkan kader-kader partai di tempat yang strategis di pemerintahan,” ujarnya. Dampaknya, lanjut Abdullah, penyusunan formasi kabinet soal dagang sapi pun akan menguat. Pihaknya menegaskan pemerintah baru harus bekerja sesuai dengan kepentingan publik, bukan memfasilitasi kepentingan parpol pendukung. “Kabinet SBY sendiri terkesan gemuk karena mengakomodasi kepentingan partai,” kata dia. Abdullah menyampaikan problem besar korupsi politik tidak lepas dari peran parpol itu sendiri. Karena itu, menurutnya, agenda pemerintah perlu melakukan revisi Undang-Undang Kepartaian. “Problem besar korupsi politik tidak lepas dari peran parpol, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Hasil korupsi juga mengalir ke aktivitas partai. Karena itu, perlu ada revisi UU, khususnya pendanaan parpol.” Ia pun menyarankan jika ada praktik korupsi, harus ada punishment yang diberi-
kan kepada partai. “Misalnya, partai politik tidak boleh ikut pemilu,” kata dia. Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan mengatakan problem utama korupsi ialah politik. “Orang yang punya kekuasaan politik, ia akan menggunakan kekuasaannya bagi kepentingan pribadi maupun kelompoknya,” ujarnya. Lebih lanjut, Ade menyebutkan masalah korupsi terus merajalela lantaran tidak ada kepemimpinan yang kuat untuk memberantas korupsi, baik di tingkat lokal maupun nasional. “Dari sisi struktur, korupsi terjadi karena ada relasi yang timpang, baik dari sisi state maupun civil society,” ujar dia. Pada kesempatan itu, ICW mengusulkan 20 agenda antikorupsi untuk dilaksanakan dalam 100 hari bagi presiden terpilih. Secara umum, 20 agenda itu berkaitan dengan penegasan komitmen, penyusunan, revisi dan pengesahan aturan, perbaikan struktur pemerintah, dan rekrutmen pejabat politik. Dua puluh agenda itu muncul dari isu yang dikampanyekan calon pasangan presiden dan wakil presiden. (MI/U4)