16 Halaman l Edisi LVII/ 27 Agustus - 2 September 2014
6 l Rangkap Jabatan Picu Korupsi
T E R U J I T E P E R C AYA
Berebut Kursi
USAI pelantikan anggota DPRD kabupaten/kota terpilih, dimulailah formula baru perwakilan rakyat dari jalur partai politik. Namun, ternyata penyusunan formula pimpinan alat kelengkapan Dewan membuat gedung lembaga legislatif itu memanas.
Pimpinan Legislatif D
i Bandar Lampung, misalnya, untuk kursi pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung tentu tidak begitu membuat perdebatan yang panjang. Sebab, sesuai dengan aturan, partai pemenang yang berhak mendudukkan wakilnya di kursi pimpinan. Namun, untuk pimpinan komisi, panitia atau badan di sana itu yang bakal membuat panas. Sangat wajar setiap partai politik menginginkan adanya “jatah” tersendiri di kursi pimpinan. Pasalnya, dari kursi itu akan mengalir uang untuk mengisi pundi-pundi partai politik, selain juga kekuatan legislasinya masih dinilai tinggi dibanding anggota biasa. Tentu jika untuk kepentingan pribadi atau partai politiknya, para wakil rakyat itu berani saling adu, bahkan hingga fisik. Namun, belum tentu saat mereka mengusung kepentingan rakyat dalam perjalanan tugasnya mengemban amanah konstituen. Bak pembagian jatah, mereka pun leluasa memberi usulan. Walau memang mekanisme pemilihan pimpinan komisi itu secara mufakat, tetap saja kursi itu bukanlah bagian dari jatah-jatah yang diberikan rakyat untuk partai politik. Siapa pun berhak mendudukinya, tentunya dengan syarat dan cara politik. Seperti anggota DPRD Bandar Lampung dari Partai Golkar, Indrawan, yang berharap ada mekanisme pembagian alat kelengkapan Dewan secara adil dan profesional. “Kalau PKS dan NasDem sudah dapat kursi wakil ketua DPRD, sebaiknya sisanya diserahkan pada yang belum dapat,” kata Indrawan. Untung saja, Ketua DPD II Golkar Bandar Lampung M.W. Heru Sambodo langsung meluruskan pernyataan Indrawan. Dia mengatakan Golkar akan melakukan lobi-lobi guna mendapatkan kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan. “Kalau tidak ada kata sepakat, Golkar minta voting,” kata Heru. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bandar Lampung Barlian Mansyur berharap ada musyawarah mufakat sehingga tidak diperlukan voting dalam penentuan ketua di empat komisi. “Kami inginnya mufakat. Pengalaman yang lalu selalu mufakat, kecuali periode pertama,” ujar anggota Dewan tiga periode itu. (CR11/U1)