16 Halaman l Edisi LVIII/ 3 September - 9 September 2014 6 l Peran Perempuan Membangun Peradaban
T E R U J I T E P E R C AYA
Menggugat Anggaran Pemilukada P EMILIHAN umum kepala daerah (pemilukada) di Lampung semakin dekat dan seluruh kebutuhannya mulai disiapkan. Termasuk, salah satunya persiapan dana yang mesti diang-
n ferial
garkan pada APBD 2015. Jika kepala daerah menjadi petahana, kini pemerintahannya mulai merancang penyediaan anggaran untuk pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Untuk itu, mesti dicegah agar penganggarannya tidak bermuatan politik ter-
tentu. Sebab, di sana juga ada anggaran yang diperuntukkan penyelenggara sebagai honor pelaksanaan, bukan “suap” politik. Di Bandar Lampung, KPU dan Panwaslu setempat mengusulkan dana pemilukada senilai Rp36 miliar pada APBD 2015. Namun, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung Trisno Andreas mengatakan usulan itu belum sesuai dengan Permendagri No. 44/2007 jo Permendagri No. 57/2009 tentang Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. “Usulan dari KPU Rp30 miliar dan Panwaslu Rp6 miliar. Namun, perlu diefisiensikan lagi. Hingga saat ini belum sesuai angkanya,” kata Trisno. Menanggapi usulan itu, pengamat politik Universitas Lampung, Dedy Hermawan, mengungkapkan pengajuan anggaran pemilukada yang dilakukan KPU Bandar Lampung dan enam daerah lainnya harus netral dari kepentingan politik. Jangan sampai ada kesepakatan busuk antara KPU dan pemerintah daerah sebelum pengesahan. “Saat pembahasan ini juga rawan dan harus dikawal oleh publik, karena bisa saja pemda mau menyetujui jumlah anggaran yang diusulkan KPU dengan syarat KPU berpihak kepada petahana,” kata Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik Unila itu. Pada bagian lain, Ketua KPU Bandar Lampung Fauzi Heri berjanji tetap independen dalam melaksanakan pemilukada meskipun akan diikuti petahana. “Ini memang miris. Ketika KPU lembaga yang diatur konstitusi mandiri tetap dan bebas intervensi, tapi anggaran dari daerah. Kemudian, kepala sekretariat PNS lainnya merupakan pegawai pemkot yang bisa sertamerta dipindahkan,” ujarnya. (CR11/UIN/U1)