VOTING, Edisi LVIII, 3 September - 9 September 2014

16 Halaman l Edisi LVIII/ 3 September - 9 September 2014 6 l Peran Perempuan Membangun Peradaban

T E R U J I T E P E R C AYA

Menggugat Anggaran Pemilukada P EMILIHAN umum kepala daerah (pemilukada) di Lampung semakin dekat dan seluruh kebutuhannya mulai disiapkan. Termasuk, salah satunya persiapan dana yang mesti diang-

n ferial

garkan pada APBD 2015.

Jika kepala daerah menjadi petahana, kini pemerintahannya mulai merancang penyediaan anggaran untuk pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Untuk itu, mesti dicegah agar penganggarannya tidak bermuatan politik ter-

tentu. Sebab, di sana juga ada anggaran yang diperuntukkan penyelenggara sebagai honor pelaksanaan, bukan “suap” politik.

Di Bandar Lampung, KPU dan Panwaslu setempat mengusulkan dana pemilukada senilai Rp36 miliar pada APBD 2015. Namun, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung Trisno Andreas mengatakan usulan itu belum sesuai dengan Permendagri No. 44/2007 jo Permendagri No. 57/2009 tentang Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Usulan dari KPU Rp30 miliar dan Panwaslu Rp6 miliar. Namun, perlu diefisiensikan lagi. Hingga saat ini belum sesuai angkanya,” kata Trisno.

Menanggapi usulan itu, pengamat politik Universitas Lampung, Dedy Hermawan, mengungkapkan pengajuan anggaran pemilukada yang dilakukan KPU Bandar Lampung dan enam daerah lainnya harus netral dari kepentingan politik. Jangan sampai ada kesepakatan busuk antara KPU dan pemerintah daerah sebelum pengesahan.

“Saat pembahasan ini juga rawan dan harus dikawal oleh publik, karena bisa saja pemda mau menyetujui jumlah anggaran yang diusulkan KPU dengan syarat KPU berpihak kepada petahana,” kata Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik Unila itu.

Pada bagian lain, Ketua KPU Bandar Lampung Fauzi Heri berjanji tetap independen dalam melaksanakan pemilukada meskipun akan diikuti petahana.

“Ini memang miris. Ketika KPU lembaga yang diatur konstitusi mandiri tetap dan bebas intervensi, tapi anggaran dari daerah.

Kemudian, kepala sekretariat PNS lainnya merupakan pegawai pemkot yang bisa sertamerta dipindahkan,” ujarnya. (CR11/UIN/U1)

Interupsi

l

2 3 September 2014

Tantangan dan Solusi Pemerintahan Jokowi-JK

indeks : GAGAS Tugas Berat Wakil Rakyat Lampung . . .

5

perempuan

ADA sejumlah tantangan dan solusi yang bakal dihadapi pemerintahan baru pimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Hal itu menjadi permintaan masyarakat, yakni: Upaya penyelesaian masalah kesenjangan pendapatan Sangat mendesak Mendesak Kurang Mendesak Tidak Mendesak Tidak Tahu

: 44,6% : 38,6% : 9,5% : 2,5% : 4,7%

Metode: Survei dilakukan pada sekitar 3.080 responden dengan margin of error ±1,8%. Populasi survei berumur 17 tahun atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancara lewat tatap muka dengan pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri hanya 10 responden.

Sementara itu, quality control hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20%.

Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan yang berarti.

Wawancara lapangan berlangsung pada 27 Mei—4 Juni 2014.

Sumber: LSI 2014

Perempuan Bisa Jadi Ketua DPR ...

7

Jejak Hasan Basry Pendiri Batalion AL di Borneo . . .

11

JEDA 7 Menteri Diminta segera Mundur . . .

13

Solusi Perlindungan Sosial Penyediaan Lapangan Kerja Pemberantasan Korupsi Pendidikan Gratis Bantuan Modal Usaha Penaikan Upah Penyediaan Subsidi Bangun Infrastruktur Fasilitas Kesehatan Penyediaan Sekolah Pinjaman Usaha Pemerataan Kepemilikan Pajak Kalangan Kaya Asuransi Sosial Lainnya Tidak Tahu

: 31,2% : 17,5% : 14,3% : 8,6 % : 7,4% : 3,3% : 3,2% : 3,2% : 2,4% : 1,8% : 1,1% : 0,5% : 0,4% : 0,2% : 0,6% : 2,1%

688 T E R U J I T E P E R C AYA

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir.

T E R U J I T E P E R C AYA Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin, Dedi Kuspendi. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap.

Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost. co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kota­agung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, ­WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M ­ EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

Laporan Utama

l

3 3 September 2014

Anggaran Pemilukada Rawan

A

NGGARAN pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang sudah diajukan sejumlah KPU kabupaten/kota rawan dipolitisasi kepala daerah yang kembali maju (petahana). Mereka berpotensi melakukan kesepakatan dengan penyelenggara pemilu sebelum pengesahan anggaran untuk kepentingan tertentu.

Pengamat politik Universitas Lampung, Dedy Hermawan, mengungkapkan pengajuan anggaran pemilukada yang dilakukan KPU Bandar Lampung dan enam daerah lainnya harus netral dari kepentingan politik. Jangan sampai ada kesepakatan busuk antara KPU dan pemerintah daerah sebelum pengesahan.

“Saat pembahasan ini juga rawan dan harus dikawal oleh publik, karena bisa saja pemda mau menyetujui jumlah anggaran yang diusulkan KPU dengan syarat KPU berpihak kepada petahana,” kata Kepala Pusat Kajian Kebi-

jakan Publik Unila itu.

Akademisi Unila lainnya, Yusdianto, menegaskan KPU Lampung dan jajarannya harus menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan pemilukada serentak tahun depan, terutama bagi kabupaten/kota yang kepala daerahnya kembali mencalonkan diri kembali pada pemilukada tahun 2015.

“Harus menjaga netralitas. Jangan berbuat atas kehendak sendiri dan melanggar kode etik.”

Menurutnya, persoalan anggaran juga rawan diselewengkan.

Sebab, anggaran disiapkan oleh pemda sehingga sangat rentan adanya intervensi yang nantinya membuat KPU menjadi tidak netral dalam menyelenggarakan pemilukada.

“Kedudukan KPU dalam UU No. 15/2011 sudah jelas sebagai lembaga yang independen tidak di bawah kepala daerah sehingga mereka tidak boleh memihak meskipun pemberi anggarannya pemda,” katanya.

Namun, KPU Bandar Lampung segera menepis prediksi itu.

Menurut Ketua KPU Bandar Lampung Fauzi Heri, pihaknya cukup berpengalaman untuk menjaga netralitas. Bahkan, hal itu sudah dibuktikan pada pemilukada tahun 2010 lalu. “Kami sudah tahu caranya. Meski koordinasi, bukan berarti kami turut keinginan petahana. Kami ini hanya menyelenggarakan pemilu, bukan memenangkan calon.”

Pangkas Dana Tim anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung mencoret sejumlah usulan anggaran untuk Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung pada 2015 yang diajukan KPU dan Panwaslu setempat. Mereka ingin dua penyelenggara pemilu itu berhemat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung Trisno Andreas mengatakan pihaknya akan menyesuaikan usulan ang-

garan pemilukada yang diajukan KPU dan Panwaslu itu dengan jumlah penduduk Bandar Lampung terbaru serta jumlah tempat pemungutan suara (TPS). “Kami minta usulan mereka disesuaikan dengan format yang benar,” ujarnya.

S e l a n j u t n ya , k a t a T r i s n o, pihaknya meminta KPU dan Panwaslu Bandar Lampung merevisi usulan tersebut dan disesuaikan dengan Permendagri dan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tahun 2014, sebelum peraturan wali kota tentang penetapan standar harga satuan tahun 2015 rampung. “Kami berharap KPU dan Panwaslu bisa menyelesaikannya minggu ini.”

Sejauh ini yang masih dalam perdebatan, yaitu tentang honor panitia pengawas kelurahan di dalam pedoman jumlahnya harus disesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada. Sementara itu, Panwaslu mengusulkan lebih dari 126 kelurahan. (CR11/U1)

Laporan Utama

l

4 3 September 2014

Pemilukada Terancam Bubar

P

EMILIHAN umum kepala daerah (pemilukada) serentak di sejumlah daerah, termasuk Lampung, terancam bubar. Sebab, Kementerian Dalam Negeri tetap mengusulkan pemilihan bupati dan wali kota melalui DPRD. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilukada, pemerintah tetap mengusulkan agar pemilihan di tingkat kabupaten/kota digelar melalui perwakilan di DPRD mengingat pelaksanaan pemilihan bupati/wali kota secara langsung selama ini banyak menelan korban jiwa.

“Catatan kami menunjukkan sedikitnya 100 orang meninggal dunia terkait pemilihan langsung. Selain itu, sedikitnya 330 kepala daerah terlibat korupsi dan kasus hukum lainnya,” kata Gamawan.

Menurut Mendagri, pihaknya bersama DPR berupaya mempercepat penyelesaian pembahasan RUU Pemilukada itu dan RUU Pemda dalam sisa waktu 40 hari masa pemerintahan Kabinet Indonesia Jilid II. RUU Pemilukada dan RUU Pemda menyisakan hal-hal kecil yang diharapkan dapat diselesaik a n sebelum pemerintahan baru n a n t i

dimulai. Dia juga berharap dengan berakhirnya pembahasan hingga pengesahan kedua RUU tersebut, paket rancangan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda dapat diselesaikan pada masa jabatannya yang terakhir.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan pihaknya sampai saat ini masih menggunakan Undang-Undang Pemilukada yang lama sehingga tujuh daerah di Lampung yang akan menggelar pemilukada serentak pada tahun depan tetap diminta untuk menyusun tahapan.

“Kalau UU itu belum disahkan, kami tetap pakai undang-undang yang lama bahwa pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota tetap menggunakan pemilihan langsung, bukan melalui DPRD,” kata Nanang.

Namun, menurut dia, KPU Lampung dan tujuh KPU kabupaten/kota yang akan menggelar Pemilukada 2015 segera mengadakan rapat koordinasi dengan KPU Pusat untuk membahas hal itu. Tujuh daerah di Lampung yang akan menggelar pemilukada itu, yakni Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah, P e -

sawaran, Lampung Selatan, Way Kanan, dan Lampung Timur.

“Nanti KPU Pusat akan memberikan arahan kepada seluruh KPU daerah yang jadwal pemilukadanya di 2015. Namun, teman-teman di daerah tetap harus menyusun tahapan dan mengusulkan anggaran pemilukada langsung kepada pemda,” ujarnya.

KPU Bandar Lampung, kata dia, sudah memulai penyiapan regulasi dan merekrut penyelenggara pemilu di tingkatan PPK dan PPS, termasuk petunjuk pelaksana teknis. “Kami bertugas mengusulkan anggaran. Soal pelaksanaannya nanti mudahmudahan komisioner baru sudah terpilih.

Termasuk pleno tahapan kemungkinan besar dilakukan anggota baru,” ujar dia.

Untuk menghadapi Pemilukada Bandar Lampung dan 6 daerah lainnya di Lampung, pihaknya akan memenuhi undangan KPU Pusat untuk rapat koordinasi jadwal pemilukada serentak bersama 200 daerah lainnya se-Indonesia.

“Untuk rakornya di KPU Pusat, bukan di provinsi. Nanti semua KPU yang jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2015 kumpul untuk menentukan hari pemungutan suara,” ujar dia.

(UIN/CR11/U1)

Gagas

l

5 3 September 2014

Tugas Berat Wakil Rakyat Lampung Sabiqul Iman Mahasiswa Program Magister FISIP Unila, Peneliti Pol-Tracking Institute Wilayah Lampung

S

ENIN, 1 September 2014, adalah hari bersejarah bagi perkembangan politik dan pemerintahan di Provinsi Lampung. Sebanyak 84 anggota DPRD Provinsi Lampung sudah diambil sumpah dan janji sebagai wakil rakyat periode 2014—2019. Sementara satu caleg terpilih, Mirzalie, belum bisa dilantik karena masih memiliki persoalan dengan internal Partai Golkar. Pengucapan sumpah dan janji itu sekaligus mengakhiri masa jabatan anggota DPRD Lampung periode 2009—2014 yang sudah lima tahun bertugas.

Pelantikan yang digelar di gedung bersejarah DPRD Lampung itu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Karena keberadaan para legislator tersebut akan sangat menentukan arah pembangunan di Provinsi Lampung. Tak heran, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam beberapa organisasi masyarakat (ormas) menggelar aksi unjuk rasa menyambut kehadiran wakil rakyat yang baru. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan sekaligus harapan kepada wakil rakyat yang menjadi wakil mereka di parlemen.

Banyak hal yang menarik dalam pelantikan itu, yakni munculnya muka-muka baru. Dominasi wajahwajah baru dalam lembaga ini memberi harapan baru masyarakat sekaligus memunculkan kekhawatiran jangan-jangan kinerja mereka lebih buruk dibandingkan dengan pendahulunya. Sebanyak 85 anggota DPRD Lampung periode 2014—2019 terdiri dari Partai NasDem (8), PKB (7), PKS (8), PDIP (17), Partai Golkar

(10), Partai Gerindra (10), Partai Demokrat (11), PAN (8), PPP (4), dan Partai Hanura (2).

Masih banyaknya persoalan di Provinsi Lampung akan menjadi tugas yang berat bagi para wakil rakyat yang baru saja dilantik. Semua tugas berat itu tentunya mampu dikerjakan jika seluruh wakil rakyat tersebut mau bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan rakyat. Sebagai wakil rakyat yang baru diberikan kepercayaan oleh masyarakat, tentunya kinerja mereka harus lebih baik dari para pendahulunya.

Tugas Berat Banyak harapan yang dibebankan di pundak para wakil rakyat ini oleh masyarakat yang telah memilihnya pada Pemilu Legislatif 9 April 2014.

Apalagi dengan kehadiran mukamuka baru, diharapkan bisa membawa kemajuan bagi pembangunan sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bersama Pemerintah Provinsi Lampung, mereka harus mampu mewujudkan provinsi ini menjadi provinsi termaju di Sumatera. Sebab, meski letaknya strategis dan sebagai pintu gerbang Sumatera, provinsi ini masih menjadi provinsi termiskin ketiga di pulau ini.

Usai dilantik, tentunya mereka akan langsung dihadapkan pada sejumlah tugas-tugas legislasi, seperti menyiapkan peraturan daerah, bersama-sama eksekutif menyusun anggaran dan mengawasi penggunaan serta pelaksanaan anggaran tersebut. Mereka pun harus langsung bekerja keras menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliknya itu dengan baik. Sebagai masyarakat yang sudah memilih mereka, tentunya berhak menuntut janji-janji yang

pernah disampaikan saat kampanye.

Seperti janji untuk memperjuangkan anggaran untuk infrastruktur jalan, merealisasikan program pendidikan, kesehatan, serta sarana pertanian.

Tidak hanya itu, anggota DPRD juga dituntut untuk terus mampu memasukkan program-program prorakyat.

Komitmen Tidak kalah penting adalah komitmen anggota DPRD kepada rakyat karena sering kita jumpai legislator yang lupa pada konstituennya saat sudah duduk di gedung rakyat.

Mereka hanya menikmati fasilitasfasilitas negara, seperti gaji, mobil, dan rumah dinas tanpa melakukan gebrakan apa pun. Mereka juga minim prestasi.

Begitu juga ketidakaktifan para anggota Dewan dalam berbagai aktivitas kedewanan menjadi catatan tersendiri. Saat ini, publik hanya mampu berharap agar “dosa” anggota DPRD periode yang lalu jangan sampai terulang kembali dalam periode ini. Setiap pribadi anggota Dewan juga harus mematri janji untuk selalu dan terus meningkatkan kinerjanya selama lima tahun ke depan. Agar fungsi legislasi, penentuan bujet, maupun pengawasan dapat berjalan dengan baik seiring dengan kesejahteraan yang akan mereka dapatkan selama menduduki kursi DPRD Lampung. n

Perempuan

l

6 3 September 2014

Peran Perempuan Membangun Peradaban

P

EREMPUAN memiliki peran strategis bukan hanya dalam membentuk generasi bangsa yang berkualitas, melainkan juga dalam berbangsa dan bernegara, terlebih dalam pembangunan peradaban manusia.

Pascareformasi ini banyak perempuan yang sudah berperan langsung dalam pembangunan, baik dalam dunia politik, pendidikan, dan ekonomi. “Bagi saya, jenis kelamin perempuan bukan menjadikan perempuan lemah atau tertinggal, melainkan justru menjadi bonus jika bisa mengaktualisasikan kompetensinya sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi bangsa,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Fatikhatul Khoiriah.

Menurut dia, modal utama bagi perempuan untuk ter-

jun ke dunia politik yang terkesan keras adalah kepercayaan diri, kecerdasan, dan kesantunan dalam bersikap. Nilainilai kasih sayang yang dimiliki perempuan bisa menjadikan dinamika politik lebih soft (lembut) dan menyenangkan.

Dia menyebutkan banyak perempuan yang sukses dalam bidangnya masingmasing. “Misalkan, kita pernah memiliki presiden perempuan, Megawati, dan kita punya ekonom perempuan, Sri Mulyani.

Belum lagi para pejuang perempuan tempo dulu, seperti Kartini, Dewi Sartika, dan Cut Nyak Dien. Di Lampung, kita punya banyak tokoh perempuan yang juga luar biasa, ada Mba Lela, ketua Komnas HAM. Ada anggota DPR perempuan dari Lampung,” ujar dia.

Bahkan, dalam Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, diungkapkan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari suami dan istri dengan anaknya atau ibu dengan anaknya atau ayah dengan anaknya.

Dari batasan tersebut, peran seorang ibu dalam

lingkup domestik atau keluarga memiliki entitas pengabdian yang tinggi. Dalam konteks yang demikian itu, peran seorang ibu dalam memaksimalkan fungsi keluarga menjadi makin penting untuk mendapatkan perhatian khusus.

“Kiprah perempuan Indonesia di berbagai bidang pun dalam mengisi kemerdekaan sudah tidak diragukan lagi. Salah satu bidang peran perempuan sangat menonjol adalah di bidang kemanusiaan,” ujar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari.

Ia mengemukakan semenjak masa perang kemerdekaan, banyak perempuan yang tergabung secara sukarela sebagai anggota Palang Merah yang bertugas mengobati para pejuang yang terluka saat berperang.

Selain itu, menurut dia, peran perempuan dalam menyediakan pelayanan logistik bagi para pejuang kemerdekaan juga memberikan andil yang besar dalam meningkatkan semangat dan tekad untuk selalu berjuang mengusir penjajah dari bumi pertiwi.

Semangat kemanusiaan dalam diri perempuan pejuang kemerdekaan perlu dihidupkan dan dibangkitkan kembali di masa kini. (CR11/U4)

Nama Kelahiran Pekerjaan Alamat

: Fatikhatul Khoiriyah : Sumbersari, 5 April 1982 : Ketua Bawaslu Lampung : Desa Telukdalam, Matarambaru, Lampung Timur

Perempuan

l

7 3 September 2014

Perempuan Bisa Jadi Ketua DPR

K

Nama : Puan Maharani Kelahiran : 6 September 1973 Jabatan : Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Anggota Komisi VI DPR Ketua Bappilu PDI Perjuangan

ETUA DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tidak menampik namanya disebut-sebut akan disiapkan partainya untuk menduduki kursi ketua DPR periode 2014—2019. Puan juga berpotensi menjadi ketua DPR perempuan pertama.

“Alhamdulillah, kalau nama saya disebut-sebut akan disiapkan untuk mengisi posisi itu,” kata Puan Maharani di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.

Puan mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan yang mengonfirmasi pernyataan politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari. Menurut Puan, hal itu baru sekadar wacana karena belum ada keputusan dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri perihal namanama yang akan diusulkan untuk menjadi pimpinan DPR dan MPR. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR ini menegaskan saat ini PDI Perjuangan sedang fokus memperjuangkan gugatan uji materi terhadap UU No. 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi.

Pada revisi UU No. 27 Tahun 2009 menjadi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 itu, mengubah komposisi pimpinan DPR dari secara proporsional menjadi dipilih oleh anggota DPR.

Perihal wacana calon ketua DPR, menurut Puan, dirinya sering berdiskusi dengan Megawati Soekarnoputri yang juga ibu kandungnya itu. “Kami belum berbicara mengenai hal itu. Bagi saya, yang utama kita kembalikan dulu hak pemenang pemilu di DPR,” katanya.

Ia menjelaskan jika gugatan PDIP dikabulkan MK dan kader PDI Perjuangan memimpin DPR, tanggung jawabnya akan menjadi lebih besar, yakni menjadi pemimpin di eksekutif dan legislatif.

Selama lima tahun ke depan, Puan Maharani juga berharap program presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, berlandaskan nilai-nilai Pancasila sehingga mendapat dukungan kuat di eksekutif dan legislatif.

“Kami berharap bahwa pemerintah yang akan datang akan didukung dan dibantu oleh sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal program-program Jokowi-JK,” kata Puan.

Pihaknya juga berharap pemerintahan mendatang melalui berbagai programnya dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berketuhanan, Indonesia yang adil dan beradab, Indonesia yang bersatu, Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, serta Indonesia yang senantiasa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. (MI/U4)

Orator

l

8 3 September 2014

Masyarakat Pesisir Harus Terus Diperjuangkan MASYARAKAT yang tinggal di pesisir Bandar Lampung masih menghadapi sejumlah persoalan.

Seluruh wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Tapis Berseri harus berkomitmen untuk terus memperjuangkan masyarakat pesisir untuk mencari solusi atas masalah tersebut.

Anggota DPRD Bandar Lampung, Handrie Kurniawan, mengatakan wakil rakyat dituntut mampu menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihannya, seperti masalah pendidikan dan permukiman yang kerap dihadapi masyarakat pesisir Bandar Lampung.

“Saya membawa aspirasi masyarakat pesisir Bandar Lampung, yakni Panjang dan Bumiwaras,” kata Handrie.

Anggota Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung itu menambahkan masyarakat yang tinggal di dua kecamatan itu mayoritas kalangan menengah ke bawah. Sejumlah persoalan yang dihadapi mereka adalah masalah permukiman padat, banjir, dan kurangnya kualitas pendidikan serta kesehatan.

“Saya dan teman-teman berusaha untuk terus mengadvokasi persoalan-persoalan itu sekaligus mencari jalan keluarnya, karena saya adalah wakil mereka di pemerintahan,” ujar mantan Ketua KAMMI Lampung itu.

Handrie bersama Fraksi PKS berkomitmen meningkatkan kinerja untuk membangun dan memajukan Bandar Lampung dengan memaksimalkan tiga fungsi yang dimiliki DPRD, baik fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Pihaknya juga berupaya melakukan pertemuan-pertemuan rutin dengan untuk menyerap aspirasi.

“Pertemuan rutin selalu kami lakukan. Pertemuan resmi tiga bulan sekali, sedangkan pertemuan nonformal hampir setiap hari. Masukan mereka langsung kami bawa ke DPRD,” kata wakil rakyat dua periode itu. (UIN/U1) Nama Lengkap Pekerjaan

: Handrie Kurniawan : Anggota DPRD Bandar Lampung F-PKS

Orator

l

9 3 September 2014

Optimalkan Fungsi Dewan U

Nama Kelahiran Agama Jabatan Pekerjaan Alamat

: Abdullah Sura Jaya : Gunungsugih, 14 Januari 1977 : Islam : Ketua DPD PAN Lampung Tengah : Anggota DPRD Lampung : Banjarsari, RT/RW 003/001, Gunungsugih, Lampung Tengah

SAI dilantik menjadi anggota DPRD Lampung, politikus PAN, Abdullah Sura Jaya, berjanji akan mengoptimalkan tugas dan fungsinya di legislatif. Seperti membuat peraturan daerah, memperjuangkan anggaran prorakyat, serta mengawasi kinerja pemerintah agar berpihak kepada rakyat.

Menjadi anggota legislatif bukan hal istimewa bagi Abdullah Sura Jaya. Politikus PAN ini justru lebih merasa luar biasa jika lima tahun ke depan dapat menjalankan amanat masyarakat dengan penuh amanah.

Ketua PAN Lampung Tengah itu telah resmi menjadi anggota DPRD Lampung, Senin (1/9). Meski baru pertama kali menjadi legislator, Abdullah mengaku sudah siap berkiprah di gedung Dewan, yakni dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Hal itu tentunya sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Lampung yang akan fokus pada masalah infrastruktur. “Infrastruktur itu yang utama, keluhan masyarakat banyak di bidang ini. Selain juga peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat tidak mampu,” kata Abdullah, usai dilantik.

Secara khusus, dia juga berjanji akan membawa misi kemajuan pembangunan Lampung Tengah, daerah pemilihannya. Dia sangat mendukung pemekaran kabupaten Lampung Tengah, yakni kabupaten Seputih Barat dan kabupaten Seputih Timur. Sebab, dengan 28 kecamatan yang ada saat ini, program pembangunan menjadi kurang maksimal.

“Untuk percepatan pembangunan, tidak ada jalan lain kecuali dengan pemekaran. Agar kesejahteraan masyarakat di wilayah otonom dapat tercapai,” kata dia.

Pria kelahiran Gunungsugih, 14 Januari 1977 itu mengaku segera bekerja untuk rakyat melalui lembaga yang menaunginya kini. Dia berjanji akan memanfaatkan waktu yang ada untuk merealisasikan aspirasi masyarakat. Selain itu, dia berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh anggota DPRD maupun Pemerintah Provinsi Lampung. (VER/U4)

Pilar

l

10 3 September 2014

Manuver Koalisi Permanen Cambuk Pemerintahan Jokowi-JK

K

ERJA tim transisi pemerintahan Jokowi dituntut ekstrakeras agar mendapat dukungan penuh dari rakyat.

Hal itu terkait wacana koalisi permanen di DPR sebagai lanjutan koalisi dalam dukungan pemilihan presiden.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajak partai-partai koalisi pengusung pasangan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk tidak terpengaruh manuver yang dilakukan Koalisi Merah Putih di parlemen.

“Pemerintahan Jokowi tidak boleh berhenti karena perebutan posisi di DPR akibat manuver koalisi lain, tapi harus jalan terus sesuai rencana yang sudah disusun bersama,” kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di Surabaya, Jawa Timur.

Menurut Muhaimin, agar tidak terpengaruh oleh manuver-manuver, tim transisi yang dibentuk Jokowi harus benar-benar menyiapkan konsep pemerintahan sematang mungkin. Dengan konsep pemerintahan yang matang, tentunya konsep itu akan mendapat dukungan penuh dari rakyat.

“Untuk jangka pendek, target fondasi yang dibangun tim transisi harus bisa jalan selama tiga bulan. Saat itu, kita tidak perlu membahasnya dengan DPR. Hanya pembahasan soal APBN baru mengajak DPR bicara,” ujarnya.

Muhamin yakin sesudah pelantikan anggota baru DPR pada 1 Oktober nanti akan ada perubahan peta politik di parlemen. Sebagian partai politik dari Koalisi Merah Putih diyakininya bakal menyeberang ke koalisi pemerintah. “Saat ini komunikasi efektif terus dilakukan agar mereka mau bergabung dengan koalisi pemerintah. Saya sangat yakin ada yang bakal bergabung nanti,” katanya.

Ia menegaskan pada pertengahan September nanti sudah ada penyelesaian nama-nama calon menteri yang akan diusulkan oleh tim transisi.

“Kami telah menyampaikan revisi permohonan pengujian UU tersebut ke MK,” kata kuasa hukum PDIP Muhammad Andi Asrun di Jakarta.

Asrun menjelaskan perbaikan permohonannya ialah penguatan teoritis kedudukan hukum (legal standing) dan

kerugian konstitusional yang dialami pemohon.

Penilaian senada juga disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Ferry Mursidan Baldan. Dalam pandangannya, ada banyak kejanggalan dalam UU No. 17/2014. “UU baru ini bukannya melakukan penyempurnaan, melainkan revisi yang terjadi justru melemahkan posisi dan kedudukan DPR,” kata Ferry.

Dia menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi kejanggalan, keanehan, dan ketidakbenaran terhadap UU tersebut. Pertama, pembahasan dilakukan setelah ada hasil Pemilu Legislatif 2014.

Padahal, semua partai yang membahas UU tersebut ialah peserta pemilu.

Dengan posisi politik seperti itu, Ferry menambahkan pandangan dan argumentasinya lebih didominasi oleh subjektivitas partai-partai terhadap hasil Pemilu 2014.

Kedua, dengan langkah mengubah UU setelah ada hasil pemilu, sesungguhnya fraksi-fraksi di DPR sudah mempraktikkan mekanisme dan norma yang tidak fair. (MI/U1)

Jejak

l

11 3 September 2014

Hasan Basry Pendiri Batalion AL di Borneo

S

ELAMA ini mungkin tidak banyak warga Nusantara yang mengenal Brigjen Hasan Basry, kecuali di kalangan militer, khususnya Angkatan Laut (AL). Namun, sepak terjang pria kelahiran Kandangan, Hulu Sungai Selatan, 17 Juni 1923 ini menjadi tonggak lahirnya AL di kawasan timur Indonesia.

Saat itu Hasan Basry menerima rangkaian bunga beberapa saat sesudah pertemuan dengan misi militer Belanda dan utusan PBB (UNCI) di Munggu Raya, Kandangan, 2 September 1949. Hasan Basry menyelesaikan pendidikan di Hollands Inlandsche School (HIS) yang setingkat sekolah dasar, kemudian ia mengikuti pendidikan berbasis Islam, mula-mula di Tsanawiyah al-Wathaniah di Kandangan, kemudian di Kweekschool Islam Pondok Modern di Ponorogo, Jawa Timur.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Hasan Basry aktif dalam organisasi pemuda Kalimantan yang berpusat di Surabaya. Dari sini ia mengawali kariernya sebagai pejuang. Pada 30 Oktober 1945, Hasan Basry berhasil menyusup pulang ke Kalimantan Selatan dengan menumpang kapal Bintang Tulen, yang berangkat lewat Pelabuhan Kalimas Surabaya.

Sesampainya di Banjarmasin, Hasan Basry menemui H. Abdurrahman Sidik di Pekapuran untuk mengirimkan pamflet dan poster tentang kemerdekaan Indonesia. Selain itu, melalui A.A. Hamidhan, juga dikirim pamflet ke Amuntai dengan Ahmad Kaderi, sedangkan yang ke Kandangan dikirim lewat H. Ismail.

Di Haruyan, pada 5 Mei 1946, para pejuang mendirikan Lasykar Syaifullah. Program utama organisasi ini adalah latihan keprajuritan dan sebagai pemimpin ditunjuklah Hasan Basry. Pada 24 September 1946, saat acara pasar malam amal, banyak tokoh

Lasykar Syaifullah yang ditangkap dan dipenjarakan Belanda. Karena itu Hasan Basry mereorganisasi anggota yang tersisa dengan membentuk Benteng Indonesia.

Pada 15 November 1946, Letnan Asli Zuchri dan Letnan Muda M. Mursid, anggota ALRI Divisi IV yang berada di Mojokerto, menghubungi Hasan Basry untuk menyampaikan tugas, yaitu mendirikan satu batalion ALRI Divisi IV di Kalimantan Selatan. Dengan mengerahkan pasukan Banteng Indonesia, ia berhasil membentuk batalion ALRI tersebut. Ia menempatkan markasnya di Haruyan. Selanjutnya berusaha menggabungkan semua kekuatan bersenjata di Kalimantan Selatan ke dalam kesatuan yang baru terbentuk itu.

Perkembangan politik di tingkat Pemerintah Pusat di Jawa menyebabkan posisi Hasan Basry dan pasukannya menjadi sulit. Sesuai dengan Perjanjian Linggarjati (25 Maret 1947), Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Berarti Kalimantan merupakan wilayah yang ada di bawah kekuasaan Belanda.

Akan tetapi, Hasan Basry tidak terpengaruh oleh perjanjian tersebut.

Ia dan pasukannya tetap melanjutkan perjuangan melawan Belanda.

Sikap yang sama diperlihatkan pula terhadap Perjanjian Renville (17 Januari 1948). Ia menolak untuk memindahkan pasukannya ke daerah yang masih dikuasai RI, yakni ke Jawa.

Perjuangan Hasan Basry di Kalimantan Selatan selalu merepotkan pertahanan Belanda pada masa itu dengan puncaknya berhasil memproklamasikan kedudukan Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia yang dikenal dengan Proklamasi 17 Mei 1949 atau Proklamasi Kalimantan.

Masa PKI Pada saat suasana politik memanas

karena kegiatan PKI dan ormasnya, Hasan Basry mengeluarkan surat pembekuan kegiatan PKI beserta ormasnya pada 22 Agustus 1960. Keluarnya surat ini sempat ditegur oleh Presiden Soekarno, tetapi Hasan Basry sebagai kepala Penguasa Perang Daerah Kalsel tidak menaati teguran presiden. Pembekuan PKI dan ormasnya diikuti oleh daerah Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan, peristiwa ini dikenal dengan sebutan Tiga Selatan. Pada 1961—1963, menjabat Deputi Wilayah Komando Antardaerah Kalimantan dengan pangkat brigadir jenderal.

Pada 17 Mei 1961, bertepatan peringatan Proklamasi Kalimantan, sebanyak 11 organisasi politik dan militer menetapkan Hasan Basry sebagai Bapak Gerilya Kalimantan. Kesepakatan ini diikuti oleh ketetapan DPRGR Tingkat II Hulu Sungai Utara pada 20 Mei 1962, yaitu ketetapan Hasan Basry sebagai Bapak Gerilya Kalimantan.

Pendidikan Hasan Basry bersama rekan-rekan Kesatuan Tentara Nasional Indonesia Divisi Lambung Mangkurat, para pejuang, dan tokoh masyarakat membentuk Dewan Lambung Mangkurat pada 3—10 Maret 1957. Salah satu rencana kerja adalah mendirikan perguruan tinggi di Kalimantan. Pada pertengahan 1958 dibentuk Panitia Persiapan Pendirian Universitas Lambung Mangkurat yang diketuai Hasan Basry.

Pada 21 September 1958, panitia berhasil mendirikan Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan kepemimpinan, yakni Presiden Universitas Letkol Hasan Basry, Wakil Presiden Mayor Abdul Wahab Syahranie, dan Sekretaris Aspul Anwar. Pada awal berdirinya, universitas ini terdiri atas empat fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan Politik, dan Fakultas Islamilogi. Pada 1 November 1960, Universitas Lambung Mangkurat resmi sebagai perguruan tinggi negeri (PTN). (U1)

Luber

D

l

12 3 September 2014

Tugas dan Fungsi Wakil Kepala Daerah

I Lampung setidaknya ada tiga kabupaten yang hingga kini belum ada sosok pendamping kepala daerah. Padahal, tugas dan fungsi wakil kepala daerah itu juga sangat urgen bagi pembangunan sesuai UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 26 (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas: a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; b. membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat

pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota; e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah; f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

(3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terusmenerus dalam masa jabatannya.

(4) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18

(delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD. (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang berasal dari calon perseorangan dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD. (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD. (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terusmenerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD. n

Jeda

l

13 3 September 2014

Tujuh Menteri Diminta segera Mundur

S

EBANYAK tujuh menteri yang terpilih sebagai anggota legislatif belum mengajukan pengunduran diri dari jabatan mereka. Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengungkapkan belum ada satu pun menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) yang mengundurkan diri pascaterpilih sebagai anggota legislatif.

Dia memperkirakan menteri tersebut akan menyerahkan surat pengunduran diri menjelang pelantikan anggota DPR periode 2014—2019 pada 1 Oktober mendatang. “Belum ada satu pun (surat pengunduran diri) yang masuk, tapi yang jelas mereka harus mundur sebelum dilantik,” katanya, di Kantor Presiden.

Mengenai penggantinya, Sudi menjelaskan Presiden hanya meminta menteri koordinator (menko) terkait untuk mengisi jabatan tersebut. Ia meyakini rangkap jabatan ini akan mengganggu kinerja menteri bersangkutan. “Kan selama ini dikoordinasikan beliau, ada wamen, sekjennya, jadi tetap berjalan.”

Sebanyak tujuh menteri KIB II yang akan mengundurkan diri karena terpilih sebagai anggota legislatif ialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik (Partai Demokrat), Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional), Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring (Partai Keadilan Sejahtera), Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan (Partai Demokrat), dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zainy (Partai Kebangkitan Bangsa). (MI/U4) Sudi Silalahi Kelahiran : Pematang Siantar, 13 Juli 1949 Riwayat Pekerjaan: Menteri Sekretaris Kabinet Bersatu II Sekretaris Menko Polhukam Pangdam V Brawijaya

Jeda

l

14 3 September 2014

Prospek PKB di Tangan Muhaimin

K

IAI Azis Mansyur dan Muhaimin Iskandar kembali memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai ketua dewan syuro dan ketua dewan tanfidz setelah ditetapkan secara aklamasi dalam Muktamar III PKB di Surabaya, Senin lalu. Selanjutnya, mampukah Cak Imin membawa partai itu

Nama Jabatan

: Muhaimin Iskandar : 1. Ketua Umum DPP PKB 2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

lebih baik dari saat ini?

Peserta muktamar yang terdiri atas 33 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB, 505 Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan 10 DPC perwakilan luar negeri tak satu pun yang menyanggah keputusan aklamasi itu.

Usai terpilih kembali, Muhaimin mengajak seluruh jajaran PKB terus meningkatkan kekompakan, termasuk antara jajaran dewan syuro dengan dewan tanfidz.

“Mari kita ciptakan kolektivitas. Tidak ada lagi keputusan syuro atau tanfidz. Yang ada keputusan partai, hasil rapat bersama syuro dan tanfidz,” kata Muhaimin yang disambut tepuk tangan muktamirin.

Muhaimin juga meminta kader PKB untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama pada saat Pemilihan Umum 2019.

“Saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai sudah mulai menurun, karena itu seluruh dewan pimpinan cabang PKB yang ada di masing-masing daerah harus mengembalikan itu semua,” ujarnya.

Ia mengemukakan PKB harus ada untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat.

“Setiap masyarakat juga harus mengerti dan tahu siapa pengurus PKB yang ada di masing-masing dewan pimpinan cabang,” ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu.

Tingkat keterpilihan masyarakat terhadap pemilu juga mengalami peningkatan pada tahun ini. “Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran pemilih yang mencapai angka 85 persen dan diharapkan bisa

terus ditingkatkan,” katanya.

Ia menuturkan PKB saat ini tidak harus mengedepankan gaya dan penampilan di masyarakat, tetapi harus menampilkan inovasi di masyarakat. “Sepulang dari kegiatan muktamar ini melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pohon besar PKB ini harus menancap kuat di Tanah Air,” katanya.

Terpilihnya kembali Kiai Azis dan Muhaimin sebagai pemimpin PKB hingga lima tahun ke depan sudah diprediksi banyak pihak sebelumnya. Apalagi menjelang hingga pelaksanaan muktamar tak satu pun tokoh partai, selain keduanya, yang tampil sebagai kandidat.

Kiai Azis terpilih sebagai ketua dewan syuro pertama kali dalam Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol, Jakarta, tahun 2008. Sementara Muhaimin mengawali karier di PKB sebagai sekretaris jenderal mendampingi Mathori Abdul Djalil selaku ketua umum ketika partai itu baru didirikan pada 1998 dan dikukuhkan dalam Muktamar I di Surabaya tahun 2000. Muhaimin pertama kali terpilih sebagai ketua umum dalam Muktamar II PKB di Semarang, Jawa Tengah, pad a2005 dan terpilih kembali dalam MLB di Ancol. (ANT/U4)

Pernik Pemilu

l

15 3 September 2014

Parlemen Perlu Perkuat Sistem Presidensial

K

ETUA Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan mengatakan parlemen harus ikut memperkuat pemerintahan presidensial sehingga pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa berkonsentrasi menjalankan program kesejahteraan rakyat.

“Kekuasaan presiden memang harus terkontrol. Namun, parlemen juga jangan bermaksud menghambat,” kata Ferry, dalam diskusi bertema Sistem presidensial dalam teori dan praktik di Gedung Parlemen, Jakarta.

Ia berharap polarisasi politik yang terjadi saat Pemilu Presiden 2014 tidak berlanjut ketika Jokowi-JK berkuasa. Menurutnya, ketika program pemerintah ada yang bagus, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai politik nonpemerintah sebaiknya bertindak sebagai penyeimbang.

“Fungsi Dewan harus seimbang.

Misal, kalau program pemerintah ada yang bagus, pihak oposisi atau penyeimbang jangan membatasi atau tidak menyetujuinya.

Nanti rakyat yang akan marah,” ujarnya.

Ia menambahkan dibutuhkan semangat yang besar untuk bersama-sama membangun sistem presidensial. “Se mangat besar dari parlemen dibutuhkan. Ini disebut penguatan sistem kontrol di parlemen melalui peran masyarakat,” kata dia.

Terkait dengan kabinet JokowiJK, sambung Ferry, diharapkan tidak terjadi dikotomi antara menteri yang berasal dari partai ataupun nonpartai. Ia pun meminta elite partai politik yang akan masuk kabinet mendatang memiliki mentalitas semangat kerja menjalankan program-program Jokowi-JK. “Jadi tidak perlu dikotomi antara partai dan nonpartai.

Yang paling penting ialah harus punya semangat kerja membangun kerja tim. Mentalitas team

work sebagi komitmen menjadi pembantu presiden menjalankan programnya,” kata dia.

Di sisi lain, pengamat politik, Airlangga Pribadi, mengatakan Indonesia menganut sistem presidensial berbasis multipartai.

Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi-JK harus memiliki skala proporsional yang wajar dalam menerapkan konsesi-konsesi politik.

Ia juga berharap pemerintahan mendatang pandai menerapkan kebijakan dan program untuk publik dan tidak mendapat perlawanan di parlemen mengingat UU MD3 memberikan otoritas lebih besar ke parlemen. (MI/U4)

Nama : Ferry Mursyidan Baldan Kelahiran : Jakarta, 16 Juni 1961 Jabatan : Ketua Bappilu Partai NasDem

Geliat Antikorupsi

l

16 3 September 2014

KPK Jangan Terpancing Langgar Aturan

L

E M BAG A p e n e g a k hukum jangan pernah terpancing untuk melanggar aturan. Sebab, mereka menjadi sorotan terkait pelanggaran aturan sekecil apa

pun sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti berhati-hati.

Hal itu terkait penggantian pimpinan KPK Busyro Muqoddas yang ditanggapi KPK seperti kurang menerimanya. Alasannya pemborosan anggaran,

akan mengganggu ritme kerja KPK yang selama ini sudah terbentuk.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan hal itu tidak bisa dilakukan. “Bisa saja tidak perlu ada proses seleksi selama satu tahun. Jika ini dilakukan, akan ada beberapa catatan.

Pertama, melawan praktik yang sudah dilakukan. Kedua, kalau perdebatannya soal biaya mahal, proses seleksinya bisa dipermurah,” kata Zainal.

Saat menanggapi soal perpanjangan masa jabatan Busyro, Zainal menilai hal itu tidak mungkin dilakukan. Alasannya, UU 30/2002 tentang KPK tidak mengatur mekanisme itu.

Zainal pun menyadari bahwa KPK mengkhawatirkan terkait adanya intervensi ataupun ritme kerja KPK yang tengah berjalan jika ada calon pengganti Busyro yang baru.

“Namun, kekhawatiran tersebut tidak boleh dilakukan dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan. Kalau melawan UU, KPK sendiri yang akan menuai kritik,” kata dia.

Saat dimintai konfirmasi terkait keinginan memperpanjang masa jabatan Busyro, menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, hal itu merupakan sebuah alternatif. Dia menekankan bahwa bukan berarti pihaknya menginginkan perpanjangan masa tugas Busyro, melainkan sebagai penegasan bahwa KPK siap bekerja hanya dengan 4 pimpinan.

Di lain pihak, Busyro me-

mastikan kembali mendaftar sebagai calon pemimpin KPK untuk menyambung masa jabatannya. “Iya (saya mendaftar),” kata Busyro.

Keputusan itu diambil Busyro setelah mendapat masukan, permintaan, dan dorongan dari berbagai kalangan. Namun, ia enggan menyebutkan kalangan mana saja yang mendukungnya kembali menempati posisi pemimpin KPK. Ia mengatakan tidak ada kepentingan apa pun dalam dukungan orang-orang itu. Masa jabatan Busyro saat ini berakhir pada 10 Desember 2014.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin yang menjadi ketua pansel pimpinan KPK mengakui Busyro sudah mendaftar. “Sudah hampir 20 orang mendaftar sampai hari ini dan Pak Busyro juga sudah mendaftar.

Selain itu, anggota DPD I Wayan Sudirta juga mendaftar,” kata Amir saat dihubungi.

D i a m e n ya m b u t p o s i t i f pendaftaran Busyro dalam seleksi pimpinan KPK kali ini.

“Dengan pengalaman dan rekam jejak yang cukup baik selama ini, itu bisa menjadi modal yang besar untuk maju dalam seleksi pansel ini,” ujar Amir.

Namun, ia menekankan semua orang yang mendaftar punya peluang sama. “Saya kira semua yang mendaftar punya peluang, tapi ini kan melalui tahapan awal seleksi administrasi, selanjutnya kompetensi, kesehatan, rekam jejak. Prosesnya masih berjalan,” kata Amir. (MI/U1)