VOTING, Edisi LVXI, 29 Oktober - 4 November 2014

16 Halaman l Edisi LVXI/ 29 Oktober - 4 November 2014

9 l Tukang Ikan Jadi Menteri Kelautan

T E R U J I T E P E R C AYA

Kiprah Ulun Lampung di Pusat Bertambah

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan komposisi Kabinet Kerja yang bakal membantunya menjalankan pemerintahan lima tahun mendatang. Dari nama-nama itu, minimal dua menteri ulun Lampung yang mempunyai kaitan langsung dengan Bumi Ruwa Jurai.

D

ari sejumlah menteri itu, Ryamizard Ryacudu dan Siti Nurbaya Bakar menjadi sorotan hangat warga Lampung. Sebab, ada cerita tersendiri pada keduanya terkait daerah ini.

Ryamizard merupakan anak dari pejuang kemerdekaan asal Lampung Brigjen Musanif Ryacudu. Bahkan, nama ayahnya itu diabadikan menjadi nama rumah sakit di kampung halamannya, Kabupaten Lampung Utara. Kini

Ryamizard menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam).

Kemudian Siti Nurbaya Bakar, tentu warga Lampung sangat mengenal sosok ini. Sebagai mantan pejabat di Pemprov, Siti Nurbaya juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung. Kini dia menjadi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Memang masih ada sejumlah menteri yang mempunyai kaitan

daerah yang menjadi gerbang Pulau Sumatera itu. Di antaranya Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo yang merupakan anak Soesilo Soedarman yang juga cucu residen pertama Lampung Raden Muhammad. Bahkan, kerabatnya kini di Lampung, yakni anggota DPRD Kota Bandar Lampung Heru Sambodo dan anggota DPR asal Lampung Dwi Aroem Hediyati.

Kemudian ada nama Nila Djuwita Alfansa Moeloek yang menjadi Menteri Kesehatan adalah istri dari mantan Menteri Kesehatan Farid Alfansa Moeloek. Seperti diketahui, Farid merupakan anak dari pejuang Lampung Abdul Moeloek yang kini namanya diabadikan menjadi Rumas Sakit Daerah Provinsi Lampung.

Sebelumnya, ada juga ulun Lampung yang berkiprah di ting-

kat nasional pada pemerintahan kali ini. Dia adalah Ketua MPR Zulkifli Hasan, seorang putra Lampung Selatan. Kiprahnya di Partai Amanat Nasional (PAN) membawanya ke puncak karier politik sebagai ketua MPR. Bukan kepalang bangganya warga Lampung atas prestasi sejumlah orang yang masih ada kaitan dengan daerah yang menjadi “Jawa Utara” itu. Namun, bagaimana kontribusinya ke daerah, rakyat tinggal menunggu program yang digulirkan mereka.

“Ini suatu kebanggaan buat masyarakat Lampung tentunya, ada putra-putri terbaiknya dipercaya menjadi menteri yang sangat strategis. Keberadaan mereka di kabinet bisa membantu pemda memajukan masyarakat Lampung,” kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo. (CR11/U1)

Interupsi

l

2 29 Oktober 2014

Perppu, Lembaga Survei Vs SBY PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu) dikeluarkan pemerintah sebagai wujud “penyesalannya” mengajukan draf UU Pilkada melalui perwakilan di DPRD. Kini perppu itu masih menggantung menunggu persetujuan DPR.

688

Untuk itu lembaga survei bergerak mencari keinginan rakyat atas kebijakan pemerintahan SBY itu, dikaitkan dengan pretasi pemerintah 10 tahun terakhir.

T E R U J I T E P E R C AYA

indeks :

10,84% 16,92%

Menuju Senayan

Presiden Sebut Isi Kabinet dari Aceh hingga Papua Terwakili . . .

72,24%

4

Perempuan

Saya Juga Diseleksi ...

1. Baik buruk SBY dua periode terkait perppu 2. Baik buruk SBY dua periode tidak terkait perppu 3. Tidak menjawab/tidak tahu

7

: 72,24% : 16,92% : 10,84%

luber Metode: Survei dilakukan sepanjang 17—19 Oktober dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar kurang lebih 2,9% di 33 provinsi.

Sumber: Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Provinsi . . .

12

Geliat Anti Korupsi

KPK Tidak Jamin Menteri di Kabinet Bebas Korupsi . . .

16

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Nova Lidarni, Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, T E R U J I T E P E R C AYA Musta’an Basran, Rinda Mulyani, Sri Agustina, Sudarmono, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Adian Saputra, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Ahmad Amri, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Wandi Barboy. Liputan Jakarta: Inge Olivia Beatrix Mangkoe. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Delima Napitupulu, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin.0 Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Suprayogi.

Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Widodo (Kabiro), Abu Umarly, Mif Sulaiman, Sudiono, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Bussines Development: Amiruddin Sormin. Senior Account Mana­ger Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Ma­nager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Asisten Manager Iklan Biro: Siti Fatimah. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com.

Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kota­agung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan.

Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, ­WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M ­ EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

Laporan Utama

l

3 29 Oktober 2014

Bukan Ego Sektoral, Pikirkan Daerah Asal

K

EBERADAAN menteri yang duduk di Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo-M. Jusuf Kalla (JokowiJK) menjadi harapan semua bangsa.

Sangat wajar jika komposisi personel kabinet dibuat sedemikian beragam dari suku, agama, pendidikan, dan profesi.

Dari segi kedaerahan, semua menteri mempunyai hubungan erat pada daerah tertentu. Seperti di Lampung dengan Ryamizard Ryacudu dan Siti Nurbaya yang paling mempunyai hubungan erat kedaerahan.

Tentu menjadi harapan masyarakat Lampung agar mereka bisa memberi masukan ke Pemerintah Pusat tentang pembangunan Lampung. Bukanlah ego sektoral alias kedaerahan, melainkan minimal mereka yang mengetahui kondisi daerahnya dan dititipkan rakyat untuk sekadar mengingatkan keberadaan Lampung.

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo berharap keberadaan putra-putri Lampung di Kabinet Kerja Jokowi-JK dapat membantu memajukan daerah yang menjadi pintu gerbang Sumatera ini. Terlebih mereka menduduki posisi menteri yang cukup strategis bagi masyarakat Lampung, seperti Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Ketahanan Ryamizard Ryacudu.

“Ini suatu kebanggaan buat masyarakat Lampung tentunya, ada putra-putri terbaiknya dipercaya menjadi menteri yang sangat strategis.

Keberadaan mereka di kabinet bisa membantu pemda memajukan masyarakat Lampung,” kata Ridho.

Terlebih, masyarakat mengetahui bila di sektor kesehatan masih banyak ruang bagi Pemerintah Pusat untuk berinovasi untuk kemajuan masyarakat. Demikian juga, kehutanan yang tidak bisa dinafikan masih ada cukup banyak persoalan. “Mudah-mudahan bisa selesai. Saya berkeyakinan mereka mau dan mampu membantu kita,” kata gubernur termuda itu.

Memang ego kedaerahan atau lebih mementingkan program kerja di daerah yang terkait dirinya menjadi sorotan. Pengamat komunikasi politik Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Roni Tabroni, mengingatkan para menteri pada Kabinet Kerja jangan ego kedaerahan atau lebih mementingkan program kerja ke tempat daerah asalnya.

“Menteri yang berasal dari sebuah daerah tertentu, jangan hanya membangun daerahnya,

tetapi membangun untuk Indonesia secara keseluruhan,” kata Roni, yang juga dosen di Universitas Islam Negeri Bandung itu.

Selain itu, lanjut dia, komposisi kabinet kerja dianggap ideal karena selain mewakili partai politik, profesional murni, gender, dan juga aspek kewilayahan.

Terkait putra daerah mewakili setiap provinsi menjadi menteri, kata Roni, sudah seharusnya menanggalkan kedaerahannya, tetapi lebih mencangkup nasional untuk membangun bangsa Indonesia. “Seluruh menteri harus menanggalkan ego kedaerahan dan bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia,” katanya.

Dia berharap pejabat negara sudah seharusnya berpikir dan bekerja untuk Indonesia, bukan untuk kepentingan kelompok atau daerahnya.

Jabatan menteri berbeda dengan anggota di parlemen atau DPD yang sering mementingkan daerah asal pemilihannya, sedangkan menteri ditunjuk oleh presiden.

“Menteri berbeda dengan anggota parlemen, ketika seseorang menjadi anggota DPR atau DPD, tentu ego kedaerahan akan lebih muncul karena mereka memiliki konstituen di daerah yang diwakilinya,” kata Roni. (CR11/ANT/U1)

Laporan Utama

l

4 29 Oktober 2014

Presiden Sebut Isi Kabinet dari Aceh hingga Papua Terwakili

T

ERBENTUK sudah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hari Minggu sore, Presiden Jokowi sudah memperkenalkan 34 menteri yang akan membantu pemerintahannya lima tahun ke depan. Seperti tema besar yang ingin diusungnya, Jokowi menamakan kabinetnya sebagai “Kabinet Kerja”.

Sebuah pilihan nama yang sederhana, tetapi jelas maksudnya. Jokowi ingin menggambarkan ajakannya kepada seluruh warga bangsa untuk bekerja, dimulai dari kabinet yang dibentuknya.

Pilihan pengumuman nama kabinet di hari libur menunjukkan bahwa pemerintahan ini tidak mengenal hari libur. Hari Senin setelah pelantikan kabinet, para menteri diminta untuk langsung bekerja dimulai dengan menghadiri Sidang Kabinet Paripurna.

Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi boleh dikatakan ideal karena merepresentasikan seluruh Indonesia. Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama menteri dalam Pemerintahannya yang berasal dari Aceh hingga Papua. Dari menteri-menteri Jokowi, 8 orang di antaranya berasal dari Jawa Tengah, disusul kemudian 7 menteri dari Jakarta dan 5 menteri dari Jawa Timur.

Tentu bukan tidak ada kritik terhadap Kabinet Kerja yang diumumkan Jokowi. Kita tentu bisa mempertanyakan penempatan beberapa orang yang

tidak pernah kita lihat rekam jejaknya. Ada yang sekadar memenuhi jatah partai politik pendukung saja untuk menduduki jabatan menteri.

Kita tentu harus fair untuk memberi kesempatan terlebih dahulu kepada mereka untuk bekerja. Kita tidak bisa menilai buku hanya dari sampulnya.

Kita beri waktu kepada para menteri untuk menunjukkan kemampuannya.

Seperti sering dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, begitu berat persoalan yang kita hadapi. Semua bidang prioritas untuk segera ditangani. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah langsung bekerja dan dimulai saja dari apa yang bisa langsung dikerjakan.

Susunan kabinet itu mendapat tanggapan positif dari mantan ketua umun PBNU Hasyim Muzadi. Menurutnya, nama menteri dan posisi jabatan yang ditempatkan telah sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. “Saya nilai bagus secara personal ke-34 nama menteri itu. Kualitas pribadinya telah sesuai dengan masing-masing kemampuannya,” ujar Hasyim.

Ke depannya, lanjut Hasyim, Presiden

Jokowi tinggal membangun koordinasi kerja dengan menteri-menterinya nanti di kabinet kerjanya. “Sekarang tinggal membangun koordinasi kerjanya masing-masing menteri dengan presiden,” kata Hasyim.

Namun, sejumlah kalangan lain agak kecewa dengan beberapa nama yang dimunculkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai menteri dalam kabinet kerjanya. Seperti diucapkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif. Dia belum bisa menilai kinerja menteri-menteri kabinet kerja JokowiJK saat ini lantaran belum terlihat kinerjanya.

“Jangan hanya simbolik dengan nama kabinet kerja dan baju putih sebagai tanda bersih dari korupsi,” ujarnya.

Dia juga kecewa karena tidak ada kader dari Muhammadiyah dalam yang menjadi menteri. Karena selama ini, kader dari Muhammadiyah selalu mengisi jabatan menteri di berbagai era kepresidenan. “Tidak ada tokoh inti Muhammadiyah, walaupun ada beberapa tokoh pendukung,” ujar

pria yang sering disapa Buya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan pun demikian. Tapi, walaupun ada sedikit kekecewaan, Ade menilai ada beberapa di antaranya yang bagus. “Memang tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan publik. Tapi ada beberapa di antaranya yang baik dan bagus,” ujar Ade. Tapi, dia meminta kabinet Jokowi-JK agar membuat pakta integritas terkait pemberantasan korupsi. “Kami harap Presiden Jokowi memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, dan membuat pakta integritas dengan para menteri-menterinya. Jika ada yang korupsi, Presiden Jokowi haruz berani memecatnya dan begitu pun dengan menteri yang bersangkutan harus memgundurkan diri,” kata Ade. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras) Haris Azhar juga demikian. Nama menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK masih belum hilang dari orang-orang yang mempunyai latar belakang pelanggaran HAM. Haris menilai masih ada nama-nama menteri yang mengakomodasi beberapa kepentingan. (MI/U1)

Gagas

l

5 29 Oktober 2014

Politik Keserasian ala Jokowi

K

Megi Candella Aktivis Divisi Jurnalistik HMIK Univeristas Bandar Lampung

EMENANGAN pasangan Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada Pemilihan Umum Presiden sudah menjadi garisan rakyat Indonesia. Pelatikan keduanya pada 20 Oktober 2014 merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia menuju Indonesia Hebat dengan pemimpin baru. Ada satu harapan masyarakat yang paling hakiki terhadap pemimpin baru itu, yakni mampu melaksanakan setiap nilai-nilai terkandung dalam Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Setiap jajaran pemimpin, baik Presiden, MPR, DPR serta DPD saling bekerja sama dan bersatu untuk membangun Indonesia.

Hal itu telah dimulai Presiden Jokowi dengam menyambangi lawan politiknya dalam pilpres Prabowo Subianto, sehari sebelum pelantikan. Hal itu pun menjadi upaya pencairan kebekuan politik yang selama beberapa waktu terakhir memanas setelah terpilihnya Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden.

Memang seharusnya begitu, sikap dari para elite politik dalam membangun bangsa. Jangan terlalu lama memendam dendam yang bisa menciptakan kemunduran atau bahkan disintegrasi bangsa. Bukankah seharusnya untuk mencapai suatu kemajuan harus adanya suatu persatuan dan keserasian?

Publik sempat khawatir akan adanya politik “balas dendam� yang dijalankan Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo-Hatta dalam pilpres.

Koalisi Merah Putih yang berhasil menduduki setiap kursi parlemen seakan tak memberi ruang bebas untuk pasangan Jokowi-JK. Tidak adanya keserasian antara Presiden dan jajaran MPR/DPR dan DPD ditakutkan akan membuat Indonesia menjadi semakin terpuruk. Bahkan, bisa terlihat seakan pemerintahan Indonesia kini terbagi menjadi dua kubu.

Jika tidak adanya keserasian serta kesatuan, kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diprogramkan tentu menjadi ajang transaksi dua kubu pemerintahan. Tentu hal itu akan menghancurkan Indonesia ini.

Ingat Pribahasa Indonesia: “Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh�, hal ini yang seharusnya tertanam di politik bangsa Indonesia saat ini.

Harus saling bersatu, bekerja sama, satu visi dan misi untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Walaupun KMP menguasai kursi parle-

men, diharapkan mereka dapat legawa menerima Jokowo-JK yang kini menjadi pemimpin bangsa sehingga sudah sepantasnya setiap kebijakan-kebijakan Presiden yang bertujuan menyejahterakan rakyat Indonesia didukung.

Bukan saatnya untuk melakukan balas dendam, bukan saatnya untuk memikirkan ego sendiri, bukan saatnya untuk mementingkan kepentingan kelompok dan bukan saatnya untuk saling menjatuhkan. Bukan pula saatnya untuk merebut kekuasaan serta memeras negara. Fokus utama pemerintahan adalah rakyat dan bangsa Indonesia.

Upaya inilah yang kini sedang dan harus diupayakan pemerintahan Jokowi-JK dengan kabinet kerjanya. Sebab, rakyat sudah muak dengan polah elite bangsa yang menunjukkan sikap egonya. Semangat politik berbangsa jangan sampai terdistorsi dengan kepentingan ego kelompok dan balas dendam.

Mentradisikan Kesantunan Penulis sangat setuju dengan penilaian Lampung Post dalam prosesi pergantian kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Jokowi. Dari sudut pandang kesantunan dan kebaikan, orang yang lebih berpengalaman seperti SBY yang telah menjabat selama 10 tahun, selayaknya memberi informasi ke orang baru seperti Jokowi dalam segala hal.

Sebab, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah menjadi negara baru dengan bergantinya pemimpin. NKRI tetaplah NKRI yang tujuannya membawa bangsa menjadi bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hanya tiap pemimpin boleh saja mencari cara atau strateginya sendiri dalam mencapai tujuan konstitusi itu.

Begitu pula dengan upaya Jokowi mendatangi Prabowo saat perayaan ulang tahun mantan Danjen Kopassus itu, menjadi momentum kesantunan dan kebaikan dalam berpolitik. Sebab, tidak ada musuh abadi dalam politik, melainkan kepentingan. Apa kepentingannya?? Idealnya adalah membawa bangsa Indonesia yang berdaulat dengan rakyat yang sejahtera, seperti cita-cita para pendiri bangsa ini.

Kesantunan dan kebaikan yang ditunjukkan pemimpin bangsa itu mampu menggugah para elite dan masyarakat umum untuk mentradisikannya.

Dengan tradisi kebaikan dan politik keserasian, mampu menggerakkan semangat bangsa menjadi adidaya. n

Perempuan

Saya Juga Diseleksi

M

ENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengaku rekam jejaknya juga diseleksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK).

“Saya juga ikut proses seleksi dan alhamdulillah semua lancar,” kata dia usai pengumuman Kabinet Kerja di Istana Merdeka,

Puan Maharani

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Partai PDIP

Jakarta, Minggu (26/10).

Dia mengatakan bila rekam jejaknya bermasalah, tentu Presiden Joko Widodo tidak akan memilihnya sebagai menteri.

Presiden Joko Widodo menunjuk Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja periode 2014—2019.

Cucu dari Presiden Pertama RI Soekarno dan putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga (2010—2015). Sebelumnya, Puan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR periode 2009—2014 dan menduduki Komisi VI DPR yang meliputi bidang BUMN, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.

Beberapa sumber menyebutkan perempuan kelahiran Jakarta, 6 September 1973 itu telah mengenal dunia politik saat menginjak SMP, ketika ibunya, Megawati, aktif di perpolitikan Indonesia dan mulai menyaksikan cara politikus bekerja.

Saat Sang Ibu menjadi Presiden RI pada periode 2001-2004, Puan selalu mendampingi, baik saat melakukan kunjungan resmi ke daerah maupun ke luar negeri, sehingga pemilik zodiak Virgo itu semakin familier dengan panggung politik.

Puan secara aktif terlibat dalam organisasi politik saat menjadi anggota DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bidang Luar Negeri pada 2006.

Pada masa Pemilihan Presiden 2009, sarjana jurusan komunikasi massa Fakultas Ilmu Komunikasi lulusan Universitas Indonesia itu turut menangani pemenangan Megawati jadi presiden dengan terlibat aktif di Mega Center.

Anak ketiga Megawati atau anak pertama Megawati dari suaminya, Taufiq Kiemas, beberapa kali pernah dipercaya Sang Ibu melakukan kegiatan sosial. Dari situ, ia pun banyak belajar mendekati wong cilik. Di internal PDI Perjuangan, istri dari Happy Hapsoro dipercaya menjadi Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga yang memiliki peran strategis dalam penentuan sikap politik dan komunikasi partai dengan organisasi lainnya. (MI/U4)

l

6 29 Oktober 2014

Menlu Perempuan Pertama RI

I

NDONESIA untuk pertama kali dalam sejarah memiliki seorang Menteri Luar Negeri perempuan setelah Presiden Joko Widodo, Minggu petang, menetapkan Retno Marsudi (51) untuk mengisi posisi tersebut.

“Menteri Luar Negeri... Ibu Retno Priansari Marsudi... Menteri Luar Negeri perempuan pertama dalam sejarah kita,” kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, ketika mengumumkan nama-nama menteri yang masuk ke jajaran Kabinet Kerja yang dipimpinnya.

Retno, yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, diperkenalkan Presiden Jokowi sebagai diplomat karier dan sosok pekerja keras, tegas, dan visioner. Dengan demikian, Retno akan menjalankan tugas-tugas urusan luar negeri Indonesia, yang sebelumnya diemban Marty Natalegawa pada masa kepemimpinan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam sejarah pe merintahan nasional Indonesia, Retno merupakan Menteri Luar Negeri ke-18, setelah Marty Natalegawa, HasRetno Marsudi san Wirajuda, Alwi ShiMenteri Luar Negeri hab, Ali Alatas, Mochtar Kusumaatmadja, Soebandrio, Roeslan Abdulgani, Ide Anak Agung Gde Agung, Sunarjo, Moekarto Notowidigdo, Wilopo, Moh. Roem, Mohammad Hatta, Alexander Andries Maramis, Haji Agus Salim, Sutan Syahrir, dan Achmad Soebardjo.

Sebelum dipilih sebagai Menteri Luar Negeri Kabinet Kerja, Retno merupakan duta besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda, berkedudukan di Den Haag. Bernama lengkap Retno Lestari Priansari Marsudi, perempuan kelahiran Semarang pada 27 November 1962 itu merupakan “orang dalam” Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) dan merupakan salah satu diplomat paling bersinar di kementerian tersebut.

Retno sudah ditempatkan sebagai duta besar Indonesia di Oslo, Norwegia, saat ia berusia 42 tahun—usia yang relatif muda untuk menduduki jabatan tersebut.

Belum habis masa tugasnya di Oslo, diplomat karier itu sudah diminta kembali ke Jakarta untuk mengisi posisi sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa dan menjadi perempuan pertama dalam sejarah Kemenlu yang menduduki jabatan tinggi tersebut.

Sebagai Dirjen, Retno bertanggung jawab mengawasi hubungan dan kerja sama Indonesia dengan 82 negara di Amerika dan Eropa. Sebelum menjadi Dirjen Amerika dan Eropa, ia merupakan duta besar RI untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia 2005—2008. (ANT/U4)

Perempuan

l

7 29 Oktober 2014

Menteri Perempuan dari Lampung

P

R E S I D E N Jo k o W i d o d o, Minggu (26/10), menunjuk Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kabinet Kerja 2014—2019 setelah diumumkannya 34 nama menteri di Istana Merdeka, Jakarta.

Perempuan asal Lampung akan memimpin dua kementerian yang digabungkan menjadi satu, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, yang pada Kabinet Indonesia Bersatu II pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009—2014 dipisahkan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem ini sudah diduga penunjukannya sebagai salah satu menteri setelah Presiden Joko Widodo memanggil

Siti siang itu di Istana Negara. Dari berbagai sumber, wanita yang sudah malang melintang 30 tahun lebih di jajaran pemerintahan ini memulai kariernya di Bappeda Pemerintah Provinsi Lampung pada 1981.

Pada 1998, wanita keturunan Betawi tersebut pindah ke tanah kelahirannya, yakni di Jakarta, dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri pada 1998—2005.

Siti yang berusia 58 tahun pada 28 Agustus lalu itu direkrut menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 2006—2013.

Jabatan tersebut menjadi akhir dari perjalanannya sebagai birokrat karena dosen program pascasarjana Institut Pertanian Bogor ini memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan

menduduki Ketua DPP Partai NasDem bidang otonomi daerah.

Wanita berambut pendek ini menyelesaikan studi S-1 di Institut Pertanian Bogor (1979) dan memperoleh gelar doktor di institusi yang sama.

Sementara itu, gelar magister didapatkannya di International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC), Enschede, Belanda. Istri dari Rusli Rachman dan ibu dua anak ini termasuk dalam 99 Perempuan Paling Berpengaruh di Indonesia menurut majalah Globe Asia pada 2007. Prestasi tersebut mengikuti sejumlah penghargaan lainnya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni penghargaan Bintang Jasa Utama pada 2011 dan Satyalancana Karya Satya XXX pada 2010. (MI/U4)

Siti Nurbaya

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tukang Ikan Jadi Menteri Kelautan

Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dikenal merintis usahanya dari nol seperti dimulai dari menjual ikan di daerah Pangandaran, Jawa Barat, yang juga dikenal sebagai salah satu sentra nelayan di Tanah Air. “Beliau memulai usaha dari jualan ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan),” kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Minggu (26/10).

Menurut Presiden Jokowi, sosok Susi Pudjiastuti juga merupakan wirausahawan pekerja keras yang berhasil membangun usahanya dari nol. Presiden juga mengingatkan bahwa keberhasilan usaha yang dirintis Susi antara lain di jasa perhubungan dan maritim.

Untuk itu, Jokowi juga meyakini bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan akan dapat banyak melakukan perbaikan kebijakan. Susi Pudjiastuti yang dilahirkan pada 15 Januari 1965 merupakan Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product (eksportir hasil-hasil perikanan) dan PT ASI Pudjiastuti Aviation (maskapai penerbangan Susi Air). Hingga awal 2012, Susi Air memiliki 32 pesawat dengan berbagai tipe, seperti Cessna Grand

Caravan, 9 Pilatus PC-06 Porter, dan 3 Piaggio P180 Avanti. Susi Air mempekerjakan 180 pilot, dengan 175 di antaranya merupakan pilot asing.

Pada masa lalu, Susi yang hanya memiliki ijazah SMO itu terpaksa berhenti sekolah dan mengawali profesinya sebagai pengepul ikan di Pangandaran hingga dapat mendirikan pabrik pengolahan ikan pada 1996.

Ketika bisnis pengolahan ikannya meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika, Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut lobster, ikan, dan hasil laut lain kepada pembeli dalam keadaan masih segar.

Dengan didukung suaminya yang berkewarganegaraan Jerman, Christian von Strombeck, Susi pada 2004 memutuskan membeli sebuah Cessna Caravan seharga Rp20 miliar menggunakan pinjaman bank, yang lama-lama dirintisnya menjadi maskapai penerbangan Susi Air. Di tempat terpisah, praktisi sektor perikanan dan kelautan menilai bahwa

penunjukkan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan adalah sebuah “surprise” bukan hanya karena perempuan, melainkan juga juga latar belakangnya sebagai profesional dan pekerja keras.

“Beliau adalah figur pengusaha sukses yang berangkat dari bawah. Beliau tahu persis soal perikanan,” kata Hasanuddin Atjo, ketua Perkumpulan Pengusaha Udang Indonesia (Shrimp Club Indonesia) wilayah timur Indonesia, di Palu, Minggu malam.

Lompatan berpikirnya terkait penunjukkan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KP, menurut Atjo, adalah kesadaran penuh dari Presiden Jokowi bahwa nilai tambah sektor kelautan dan perikanan harus didorong dengan menyediakan sarana angkutan yang memadai (khususnya angkutan udara). Menurut doktor perikanan Universitas Hasanuddin Makassar itu, Menteri KP baru dalam jangka pendek perlu segera meningkatkan konsolidasi terkait instrumen perhubungan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing sektor KP. (ANT/U4)

Wakil Rakyat

l

8 29 Oktober 2014

Kebudayaan dan Pariwisata Lampung Harus Maju

A

NGGOTA DPRD Lampung, Andika Wibawa, bertekad mengabdikan dirinya di legislatif selama lima tahun ke depan. Politikus Partai Gerindra itu akan fokus memperjuangkan sektor pariwisata dan kebudayaan daerah.

“Masalah pariwisata dan kebudayaan daerah ini harus terus digalakkan. Lampung memiliki potensi yang sangat luar biasa,” kata Andika, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/10).

Sebab, kata dia, jika sektor pariwisata dikelola dan dikembangkan dengan baik bisa menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak sedikit. Sementara kebudayaan daerah Lampung saat ini perlu

Andika Wibawa Anggota DPRD Lampung Partai Gerindra

A

untuk dibangkitkan kembali.

Nilai-nilai budaya lokal sebaiknya kembali dibangkitkan.

“Sebab, saya penggiat budaya lokal dan pencinta seni.

Saya akan berusaha membangkitkan budaya lokal. Saya terus mendorong eksekutif memperhatikan masalah ini,” ujar pengurus Pagar Lampung itu.

Selain dua sektor tersebut, Andika juga tetap berkomitmen memperjuangkan infrastruktur dan pendidikan di Lampung. Ia ingin infrastruktur jalan diperbaiki, anggaran pendidikan ditingkatkan agar kualitas pendidikan di Lampung makin baik. Peningkatan anggaran pendidikan itu bisa dialokasikan untuk menaikkan gaji guru, ustaz, dan lainnya.

“Saya yakin komitmen Pem-

prov terhadap perbaikan infrastruktur dan peningkatan pendidikan di Lampung juga tinggi. Karena itu, saya terus mendorong dan mengawasi program ini agar tepat sasaran,” kata Ketua DPC Gerindra Kota Bandar Lampung itu.

Selama menjadi anggota DPRD Lampung, Andika Wibawa akan memaksimalkan fungsi pengawasan. Ia akan terus berkeliling melihat kondisi masyarakatnya sekaligus melihat kinerja pemerintah daerah.

“Saya akan banyak berada di lapangan melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Jika kinerja dan pelayanan pemda tidak maksimal akan langsung saya kritisi,” ujarnya. (UIN/U1)

Mendorong Pemerataan Pembangunan Lampura

NGGOTA DPRD Lampung Utara, Rahmad Fadli, bertekad membantu mempercepat pemerataan pembangunan. Saat ini pembangunan di daerahnya belum merata karena baru dinikmati masyarakat di wilayah-wilayah tertentu.

Sejak menjadi wakil rakyat mulai 2009, politikus Golkar itu selalu fokus memperjuangkan percepatan pemerataan pembangunan di wilayah pelosok perdesaan, khususnya di daerah pemilihannya. Sebab, masih banyak wilayah pelosok perdesaan kurang tersentuh pembangunan. “Saat terpilih sebagai anggota legislatif pada 2009, visi saya tetap sama, yakni memperjuangkan percepatan pemerataan

pembangunan,” kata Rahmad.

Upaya pemerataan pembangunan di wilayahnya yang sedang dia perjuangkan itu salah satunya pemekaran Kecamatan Tanjungraja menjadi dua, yakni Kecamatan Tanjungraja dan Kecamatan Gendotraya. Untuk Kecamatan Gendotraya, rencananya diusulkan menjadi kecamatan definitif pada 2015. “Pemekaran kecamatan adalah salah satu upaya percepatan pemerataan pembangunan.”

Menurut Rahmad, dengan pemekaran, selain akan menunjang pemerataan pembangunan, juga akan mendongrak pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat sehingga tingkat kesejahteraan warga juga akan naik.

Terkait karier politiknya, Rah-

mad menjelaskan sebelum menjadi wakil rakyat, karier politiknya dimulai pada 2003. Saat itu dia masuk jajaran pengurus Golkar dan menjabat sebagai sekretaris Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Tanjungraja.

Selama menjabat, Rahmad manfaatkan untuk belajar berpolitik, menambah wawasan, dan pengalaman di dunia politik.

Pada Pemilu 2009, dia mencalonkan diri sebagai caleg Partai Golkar dari DP IV kemudian terpilih. Selanjutnya, pada Pemilu 2014 Rahmad kembali mencalonkan diri dari partai dan DP yang sama.

“Alhamdulillah, masih dipercaya rakyat. Untuk itu, amanah ini akan saya jalankan dengan sebaikbaiknya.” (YUD/CK5/U4)

Rahmad Fadli

Anggota DPRD Lampung Utara Partai Golkar

Wakil Rakyat

Jalan dan Pertanian Lamteng Harus Semakin Baik

A

NGGOTA DPRD Lampung Tengah, Pindo Sarwoko, bertekad memberikan ya n g t e r b a i k u n t u k masyarakat. Politikus Partai Golkar itu berkomitmen melanjutkan perjuangan ayahnya di legislatif untuk memperjuangkan perbaikan jalan dan sektor pertanian.

Darah politikus Pindo Sarwoko mengalir dari ayahnya, Tamin Notowirejo, mantan kepala Kampung Limanbenawi dan mantan anggota DPRD dua periode 1999—2004 dan 2004—2009. Pindo menilai masih banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan dan masih banyak aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditunaikan di DPRD. Awalnya Pindo merasa jalur politik bukan jalan yang akan ia tempuh dan ditekuni. Namun, melihat masih banyaknya persoalan yang perlu dibenahi bersama, ia merasa terpanggil untuk menyelesaikannya. “Saya terpanggil untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan Lampung Tengah, terutama Trimurjo dan kecamatan lain yang menjadi daerah pemilihan saya,” kata Pindo.

Kemudian, suami Eni Mulyana ini memutuskan masuk partai politik.

Awalnya, ia menduduki posisi ketua PK Golkar Trimurjo. Setelah beberapa waktu menjabat, ia kemudian memutuskan melanjutkan perjuangan dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Lampung Tengah pada Pemilu Legislatif 9 April 2014. “Amanah dari rakyat ini akan saya tunaikan di DPRD,” kata Pindo.

Selanjutnya program prorakyat yang akan diperjuangkan adalah perbaikan infrastruktur. Sebab, saat ini masyarakat Lamteng mengeluhkan kondisi jalan. “Saya berupaya terus mendorong agar perbaikan infrastruktur jalan di Lamteng benar-benar terealisasi,” ujarnya.

Selain infrastruktur jalan, ayah tiga anak ini juga berkomitmen terhadap sektor pertanian, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana. Sebab, sektor pertanian ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Jalan di daerah-daerah pertanian harus mendapat perhatian utama. Sebab, itu menyangkut proses produksi massal pertanian,” kata dia. Dia juga terus mendorong agar Lampung Tengah menjadi lumbung pangan penopang Lampung, bahkan Indonesia. (WAH/U4)

Pindo Sarwoko

Anggota DPRD Lampung Tengah Partai Golkar

l

9 29 Oktober 2014

Tidak Kapok Berjuang untuk Metro TIGA kali gagal menjadi wakil rakyat tidak membuat Yulianto kapok untuk menembus kursi Dewan. Baru pada Pemilu 9 April 2014 lalu politikus PKS itu terpilih sebagai anggota DPRD Metro dan siap mengabdikan dirinya kepada rakyat.

Kegagalan Yulianto itu terjadi pada Pemilu 1999 dan 2004 yang maju sebagai caleg DPRD Kota Metro. Kemudian, pada Pemilu 2009 ia juga gagal sebagai caleg DPRD Provinsi Lampung. Selanjutnya, baru pada 2014 keinginannya itu bisa terwujud dengan memperoleh 700 suara dari daerah pemilihan 3 Metro Timur.

Perjalanan panjang menjadi wakil rakyat diawali Yulianto sebagai guru mengaji, guru SMA, dan dosen di salah satu perguruan tinggi hingga bisnis asuransi. Bahkan, berkat keuletan dan kegigihannya itu, ia kemudian menduduki jabatan penting di perusahaan asuransi tersebut.

Bagi Yulianto, setiap pekerjaan yang menjadi tugasnya dijalani dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Selain sebagai tenaga pendidik, suami Siti Fatonah ini juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Bahkan, ia juga tercatat sebagai salah satu pendiri Yayasan Wahdatul Umah dan Baitul Mal Tanwil.

Pada 1998 hingga 2000, Yulianto dipercaya sebagai ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Cabang Lampung Tengah dan Kota Metro. Pada 1998, bapak enam anak itu juga menjadi salah satu sosok pendiri Partai Keadilan di Lampung Tengah.

“Itulah perjalanan hidup saya

hingga mengantarkan saya menjadi wakil rakyat,” kata dia.

Sebagai wakil rakyat, Yulianto siap menerima aspirasi dari rakyat dan siap menindaklanjuti di legislatif. Masukan-masukan tersebut akan dibawa ke DPRD untuk dilakukan pembahasan guna mencari solusi terbaik. Tentunya jalan

Yulianto

Anggota DPRD Metro Partai PKS

keluar yang prokepentingan rakyat.

Dibangku Dewan ia tercatat sebagai anggota Komisi II yang membidangi pendidikan, ekonomi, industri, dan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan bidang tugasnya, Yulianto akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan yang dikehendaki.

Tentunya berkaitan erat terhadap kepentingan rakyat, termasuk persoalan pendidikan yang masih perlu pembenahan. (OGI/U4)

Wakil Rakyat

l

10 29 Oktober 2014

Siap Perjuangkan Nasib Petani di DPRD

S

EKITAR 1979 silam, Triyono yang saat itu masih duduk di kelas IV SD dibawa orang tuanya dari Jawa Tengah merantau ke Lampung. Dia tinggal di Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi Kota, Lampung Utara.

Saat masih bujang, Triyono menekuni usaha di bidang kontraktor. Namun, krisis moneter yang menghantam Indonesia pada 1997 silam memaksa dia berpindah haluan sebagai petani singkong. Saat itu dia membina Kelompok Tani Singkong Usaha Mandiri Kelurahan Kotabumi Udik.

Selama menekuni dunia pertanian inilah, Triyono banyak menemukan permasalahan klasik yang dihadapi petani. Seperti lambannya distribusi pupuk, kurangnya pembinaan pemerintah terhadap upaya peningkatan hasil produksi pertanian, dan kebijakankebijakan pemerintah yang kurang menyentuh kepentingan petani.

Berbekal keinginan untuk membantu mereka, Triyono mengambil sikap terjun ke dunia politik dan bergabung dengan

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan menjabat Ketua Pemuda Hanura Kabupaten Lampung Utara. Saat pemilu 2009 silam, dia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Hanura di daerah pemilihan (DP) I untuk tiga kecamatan, yakni Kotabumi Kota, Kotabumi Selatan, dan Kotabumi Utara.

Triyono saat itu terpilih sebagai wakil rakyat Lampura periode 2009—2014. “Misi saya mencalonkan diri sebagai wakil rakyat saat itu karena ingin membantu para petani dan memperjuangkan segala keluhan mereka di gedung Dewan,” kata dia.

Pada Pemilu 2014, dengan misi yang sama, dia kembali mencalonkan diri dari partai yang sama dan kembali terpilih kedua kalinya untuk periode 2014—2019. “Saya mencalonkan diri untuk kedua kalinya dengan misi yang sama seperti tahun lalu, yakni bagaimana memperjuangkan nasib petani melalui kursi Dewan agar kebijakan pemerintah dapat lebih berpihak bagi mereka,” ujar Triyono.

Triyono

Anggota DPRD Lampura Partai Hanura

Dia berharap apa yang dilakukannya saat ini dapat lebih baik dan berguna untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya bagi kaum tani, demi kesejahteraan dan pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Utara. (YUD/CK5/U4)

Jalan Mulus Bisa Tingkatkan Ekonomi Rakyat

Sidik Maryanto

Anggota DPRD Lampung Selatan

ANGGOTA DPRD Lampung Selatan Sidik Maryanto mempunyai keinginan yang luar biasa terhadap perekonomian masyarakat Natar, Lampung Selatan. Untuk itu, setelah mendapat amanah menjadi wakil rakyat, dia berkomitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara membenahi infrastruktur jalan.

Pria kelahiran Natar, 23 Agustus 1976 ini prihatin dengan kondisi perekonomian para petani, pedagang, dan buruh yang berjalan sangat lamban. Ternyata setelah dia teliti dan turun ke masyarakat, sulitnya perekonomian warganya untuk berkembang ternyata disebabkan buruknya infrastruktur jalan dan lainnya.

Suami dari Suwarti Ningsih ini berniat untuk meningkatkan per-

ekonomian masyarakat dengan tiga fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.

Sebelum menjadi anggota DPRD, Sidik terjun ke dunia politik dengan bergabung di Partai Golkar. Dia pun memberanikan diri untuk mencalonkan sebagai caleg pada pemilu legislatif 9 April 2014.

Berkat ketulusan hati untuk membantu masyarakat, Sidik diberikan amanah dan dipercayai oleh masyarakat menjadi salah satu wakil rakyat periode 2014—2019.

Dengan modal suara yang diperoleh sebanyak 2.205 suara, dia bertekad memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Di Kecamatan Natar sekitar 70 persen kondisi infrastruktur jalan mengalami kerusakan. Bagaimana perekonomian masyarakat bisa meningkat jika sarana dan prasarananya tidak bagus. Dengan jalan mulus, insya Allah perekonomian petani, pedagang, maupun buruh meningkat,” ujar dia.

Menurut bapak tiga anak itu, ratarata mata pencarian dan pendapatan warga yang memilihnya adalah petani, pedagang, dan buruh. Dengan kepercayaan yang diberikan itu, akan ia jadikan sebagai landasan dalam bertugas. “Jika transportasinya baik, saya pikir akan memudahkan warga untuk menjual hasil pertanian,” ujar kata Wakil Ketua PC LDII Natar itu. (*2/U4)

Wakil Rakyat

l

11 29 Oktober 2014

Mengabdi lewat Partai Baru

B

ANYAK politikus menganggap menjadi anggota Dewan adalah sebuah pekerjaan dan menghasilkan uang banyak.

Namun, bagi Guntur Laksana, berpolitik dan menjadi wakil rakyat adalah semata-mata untuk mengabdikan diri kepada masyarakat.

Sebagai anggota DPRD Lampung Utara yang baru dilantik, Guntur bertekad ingin memperjuangkan masyarakat di daerah pemilihannya yang meliputi Kecamatan Abungsurakarta, Abung Timur, Abung Selatan, Abungsemuli, dan Blambangan Pagar.

Guntur Laksana Anggota DPRD Lampung Utara Partai NasDem

Meski awalnya berpolitik karena dorongan keluarga, kini dia berkomitmen membantu menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada di tengah masyarakat.

“Saya terjun ke dunia politik karena dorongan keluarga.

Bagi saya, berpolitik itu adalah pengabdian.”

Guntur sebenarnya tidak asing bagi masyarakat di DP III Lampura. Sebab, ia dilahirkan di lingkungan keluarga yang selalu bergelut di dua usaha dan politik. Ayahnya, Mahidin Nunyai, adalah anggota DPRD Lampung Utara periode 1999—2004 dari daerah tersebut sehingga kondisi itu menguntungkannya saat

Pemilu Legislatif 9 April 2014.

Di samping itu, dukungan dan kerja keras keluarganya juga cukup menentukan kariernya di politik. Politikus Partai NasDem itu mengaku mencalonkan diri sebagai caleg demi kepentingan masyarakat Lampung Utara. Setelah terpilih, dia bertekad akan menyuarakan aspirasi rakyat di legislatif melalui tugas dan fungsi yang dimiliki DPRD. “Saya ingin mewujudkan Lampung Utara yang makmur, adil, dan sejahtera. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberi amanah ini,” kata dia. ( YUD/CK5/U4)

Mendorong Peningkatan Nasib Guru

A

NGGOTA DPRD Bandar Lampung dari PPP, Albert Alam, mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung meningkatkan gaji para pendidik. Sebab, tugas berat mereka mendidik anak bangsa belum diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan.

Hal itu merupakan salah satu perintah PPP kepada wakil rakyatnya yang duduk di DPRD Bandar Lampung.

“Nasib guru mengaji, marbut, ataupun tenaga pendidik lainnya harus diperhatikan.

Sebab, mereka tidak punya

gaji tetap. Program Pemkot hari ini sudah baik, tetapi akan lebih baik lagi jika ditambah,” kata Albert di kantornya, Kamis (28/8).

Untuk memperjuangkan hal itu di legislatif, PPP berharap mendapatkan salah satu kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan, khususnya komisi, sehingga arah kebijakan partai untuk masyarakat betul-betul dapat direalisasikan. Untuk itu, dia ingin setiap fraksi dapat mengedepankan rasa kekeluargaan dan musyawarah mufakat dalam pembagian pimpinan komisi.

“Kami menginginkan kursi pimpinan di komisi. Soal personnya siapa, nanti akan ada musyawarah di internal. Yang terpenting hari ini kami saling bergandengan tangan,” kata Wakil Ketua I DPC PPP Bandar Lampung itu.

Dalam Pemilu 9 April lalu, perolehan suara Albert Alam meningkat cukup signifikan dibanding Pemilu Legislatif 2009. Dia memperoleh suara terbanyak kedua di DP I Bandar Lampung dengan perolehan 3.643 suara, sementara pada Pemilu 2009 dia memperoleh 1.900 suara.

Albert Alam

Anggota DPRD Bandar Lampung Partai PPP

Luber

l

12 29 Oktober 2014

Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Provinsi

U

NDANG -UNDANG No mor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) secara jelas mengatur tata tertib dan kode etik wakil rakyat. Di antaranya menyangkut sanksi bagi anggota DPRD provinsi yang melanggar aturan.

Tata Tertib Pasal 348 (1) Tata tertib DPRD provinsi ditetapkan oleh DPRD provinsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi.

(3) Tata tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat ketentuan tentang: a. pengucapan sumpah/janji; b. penetapan pimpinan; c. pemberhentian dan penggantian pimpinan; d. jenis dan penyelenggaraan rapat; e. pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga, serta hak dan kewajiban anggota; f. pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan; g. penggantian antarwaktu anggota; h. pembuatan pengambilan keputusan; i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi; j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

k. pengaturan protokoler; dan l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Kode Etik Pasal 349 DPRD provinsi menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD provinsi.

Larangan dan Sanksi Larangan Pasal 350 (1) Anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; b. hakim pada badan peradilan; atau c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. (2) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi.

(3) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sanksi Pasal 351 (1) Anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

(2) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi.

(3) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi.

Pasal 352 Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 353 Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD provinsi dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350.

Pasal 354 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD provinsi tentang tata beracara badan kehormatan. n

Kabinet Kerja

l

13 29 Oktober 2014

Fokus Tingkatkan SDM Pertahanan

R

Ryamizard Ryacudu Jabatan

: Menteri Pertahanan

YAMIZARD Ryacudu resmi menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Kerja 2014—2019. Pria asal Lampung itu akan fokus pada peningkatan dan pemeliharaan kemampuan sumber daya manusia di bidang pertahanan.

Mantan Kepala Staf TNI AD pada 2002—2005 ini menggantikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009—2014.

Nama Ryamizard Ryacudu sebelumnya telah disebut-sebut mengisi kursi salah satu kementerian karena pada Selasa (22/10) sore Presiden Joko Widodo memanggilnya ke Istana Negara untuk berdiskusi masalah kebangsaan.

Pria berusia 64 tahun ini mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla karena sosok kedua pemimpin tersebut yang dinilai bersih.

Ia juga sempat dicalonkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi Panglima TNI menggantikan posisi Jenderal Endriartono Sutarto.

Ryamizard lahir di Palembang pada 21 April 1950 dan dibesarkan dalam keluarga tentara. Ayahnya yang bernama Ryacudu (almarhum) ialah seorang brigadir jenderal TNI (purn).

Karier militernya mulai cemerlang setelah memangku jabatan Pangdam V Brawijaya pada 1999 kemudian diteruskan menjadi Pangdam Jaya pada tahun yang sama. Selepas dari Kodam Jaya, Ryamizard mendapat promosi bintang tiga sebagai Panglima Kostrad pada 2000—2002 menggantikan Letjen TNI Agus Wirahadikusumah dan menjadi KSAD sejak 2002 sampai 2005.

Meski dinilai sangat irit ketika bicara soal politik, alumnus pendidikan militer Akabri Darat tahun 1973 ini berkomitmen menjadi seorang prajurit sejati yang profesional.

Komitmen profesionalisme militer itu ditunjukkan lewat buku Indonesia Baru dan Tantangan TNI, Pemikiran Masa Depan yang ditulis

bersama rekan-rekan seangkatan lulusan Akademi Militer Nasional 1973.

Jenderal berbintang empat ini memperistri Nora Trystiana, putri mantan Wakil Presiden RI Jenderal TNI Try Sutrisno. Mereka pun dikaruniai tiga anak bernama Ryano Patriot, Dwinanda Patriot, dan Tryananda Patriot.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan setelah dilantik pada Senin (27/10) pihaknya akan fokus pada peningkatan dan pemeliharaan kemampuan sumber daya manusia di bidang pertahanan.

“Kita harus lebih solid harus lebih tangguh. Alutsista juga harus lebih modern. Tapi selain itu orang yang mengoperasikannya. Kalau kita beli alutsista macam-macam tapi yang mengawakinya itu tidak profesional tidak ada gunanya,” kata Ryamizard kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Minggu, usai pengumuman susunan kabinet kerja oleh Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan sejak awal lebih berkonsentrasi pada pengembangan sumber daya manusia.

Mengenai rencana strategis bidang pertahanan yang telah ada dalam jangka menengah dan panjang, mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu mengatakan bila sesuai dengan kondisi saat ini dan ke depan serta memang baik tentu bisa dilanjutkan.

Dia menambahkan, “Pertahanan itu kan darat laut udara. Fisik dan nonfisik. Itu garis besar saya. Apaapa besok. Jadi kan berkaitan semua. Jadi ya saling dukung. Maritim mendukung pertahanan juga dong.

Kalau maritim tidak mendukung pertahanan ya bolong begitu.”

Meski demikian, ia mengatakan secara detail tentu dibicarakan dalam rapat kabinet pertama yang digelar Senin (27/10) usai pelantikan kabinet.

“Nanti dulu, saya pelajari dulu.

Jangan sampai lancang nanti saya ngomong. Nanti petunjuk Presiden apa garis besarnya. Paling tidak saya mengambil rapat pertama nanti dari sana bisa terlihat garis besar,” katanya. (MI/ANT/U4)

Kabinet Kerja

l

14 29 Oktober 2014

Mewujudkan Swasembada Pangan

P

Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian

RESIDEN Joko Widodo menunjuk Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian. Setelah dilantik, ia menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10) malam, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan.

“Harus kedaulatan pangan mutlak, swasembada pangan. Nanti saya sampaikan setelah bertemu tim, menyinkronkan dahulu,” kata Amran.

Ia juga menyebutkan bahwa pengalamannya di bidang pertanian berawal sejak duduk di sekolah dasar. “Pertanian tidak asing lagi bagi saya.”

Andi Amran Sulaiman saat ini menjabat sebagi CEO PT Tiran Group Andi Amran Sulaiman. Ia disebut Presiden Joko Widodo sebagai seorang praktisi, pemikir, dan wirausahawan muda di pertanian. “(Amran Sulaiman) sosok petani muda yang berhasil membangun model wirausaha di sektor pertanian di tengah defisit pertanian yang makin kuat,” kata Presiden.

Amran merupakan alumnus S-1, S-2, S-3 Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Ia juga merupakan Koordinator Tim Sahabat Rakyat untuk Indonesia Timur.

Sebagai akademisi, Amran tercatat sebagai dosen Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.

Ia peneliti dan pemegang lima hak paten. Amran juga memiliki pengalaman sebagai birokrat selama 15 tahun di PTPN XIV sebelum akhirnya memilih mengundurkan

diri.

Pada 2007, ia menerima penghargaan Satyalancana Pembangunan dari Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku menanti arahan Presiden Jokowi. “Semua program adalah program Presiden, semua menteri itu kan hanya menjabarkan,” katanya.

Pratikno lahir di Bojonegoro pada 13 Februari 1962. Ia meraih gelar sarjana dari Fisipol UGM pada 1985 kemudian mengambil gelar pascasarjana di bidang ilmu sosial bidang administrasi pembangunan di Universitas Birmingham, Inggris, pada 1990.

Kemudian menempuh pendidikan untuk doktor di bidang ilmu politik di Universitas Flinders, Australia, pada 1997.

Bersentuhan dengan birokrasi bukan hal yang asing bagi Pratikno. Sejak 2006 hingga 2012, ia menjadi anggota dari sejumlah tim ahli yang dibentuk Kementerian Dalam Negeri membahas berbagai bidang, khususnya otonomi daerah.

Ia bahkan pernah dipercaya sebagai moderator dalam debat calon presiden pada rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2009 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum.

Pada Senin (27/10), Pratikno bersama 33 menteri lainnya dilantik Presiden Joko Widodo untuk bekerja dalam kabinet hingga lima tahun mendatang. Sebagai salah satu menteri yang memiliki posisi kunci dalam kabinet, Mensesneg bahkan menurut mantan deputi tim transisi Andi Widjajanto telah bekerja sebelum pelantikan. (ANT/U4)

Kabinet Kerja

l

15 29 Oktober 2014

Pengawal Reformasi Birokrasi

P

RESIDEN RI Joko Widodo menunjuk Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kabinet Kerja 2014—2019.

Presiden mengumumkan penunjukan Yuddy tersebut di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10), saat mengumumkan susunan Kabinet Kerja. Yuddy menggantikan Azwar Abubakar yang menjabat posisi tersebut pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Nama Yuddy Chrisnandi telah diduga masuk daftar menteri kabinet Presiden Joko Widodo saat dia dipanggil Presiden untuk berdiskusi masalah kebangsaan di Istana Negara, Selasa (21/10) siang.

Mengutip dari berbagai sumber, pria kelahiran Bandung pada 29 Mei 1968 ini memiliki pengalaman sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura serta dipercaya menjadi Kedua Bidang Pemenangan Pemilu periode 2010—2015.

Yuddy mengawali karier politiknya di Partai Golkar, kemudian pada 2004 ia dipercaya sebagai Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi DPP Partai Golkar untuk periode 2004—2009 sebelum kemudian berlabuh ke Partai Hanura.

Sebelum terjun ke dunia politik, doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2004) telah mengajar di sejumlah perguruan tinggi, salah satunya di Universitas Nasional. Ia dipercaya sebagai pengajar di Fakultas Ekonomi.

Suami dari notaris Velly Elvira ini menyelesaikan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (1991) dan memperoleh gelar Magister Ekonomi bidang Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia (1997).

Selain menjadi pengajar, ayah dari Ayesha Fatma Nandira ini pun aktif memberikan ceramah di berbagai kegiatan pelatihan kepemimpinan organisasi kemahasiswaan atau pemuda.

Menanggapi terpilihnya Yuddy, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan tugas utama Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi adalah mengurangi belanja aparatur negara yang kian membengkak.

“Kiat yang pertama adalah harus memastikan kinerja pegawai agar bekerja maksimal,” kata Koordinator Fitra Riau, Usman, di Pekanbaru, Senin siang.

Kedua, lanjut dia, yakni memastikan tahun depan tidak ada lagi penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) karena penerimaan ini salah satu faktor utama yang membebani keuangan negara.

Menurut dia, saat ini belanja aparatur negara tidak seimbang dengan biaya kepentingan rakyat dan memang harus banyak dievaluasi. Ketiga, yang menjadi tugas utama Menpan-RB saat ini adalah memperbaiki proses penerimaan CPNS karena sejauh ini masih belum begitu maksimal dan rentan terjadi manipulasi data.

“Saya menginginkan adanya proses transparansi dalam perekrutan CPNS tahun ini karena sebaik apa pun sistemnya ketika masih ada cela di kepala daerah, masih ada dimainkan, semisal seleksi sistem online (CAT), satu poin perbaikan, tetapi belum sempurna sehingga sistem seperti ini bisa dimanipulasi,” katanya.

Menurut Usman, semua harus melakukan mekanisme online termasuk dalam penyerahan berkas lamaran sehingga benar-benar terbuka dan transparan. (ANT/U4)

Yuddy Chrisnandi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Geliat Antikorupsi

l

16 29 Oktober 2014

KPK Tidak Jamin Menteri di Kabinet Bebas Korupsi

Johan Budi Juru Bicara KPK

K

omisi Pemberantasan Ko r u p s i m e nyat a k a n tidak menjamin 34 orang menteri dalam Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo bebas korupsi.

“Sejak awal, KPK tidak pernah menjamin bahwa orang yang tidak punya catatan pun tidak akan korupsi ketika menjabat sebagai menteri karena ketika seseorang diberi kekuasaan, bisa saja orang itu menjadi lupa. Demikian juga kalau orang itu diberi catatan kemudian orang itu dipilih menjadi menteri, tidak ada jaminan 100 persen orang itu akan korupsi,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di gedung KPK, Jakarta, Senin (27/10).

Pada Minggu (26/10), Jokowi mengumumkan 34 nama menteri yang akan membantunya selama lima tahun, terdiri atas 20 orang berlatar belakang profesional dan 14 orang dari partai politik.

“Tinggal dia melaksanakan tugas menteri, kalau melakukan korupsi akan kami tangkap juga. Tidak ada kaitannya dengan proses yang sekarang dijalankan itu,” kata Johan.

Namun, Johan mengaku tidak mempunyai nama-nama orang yang dinilai KPK terkait dugaan korupsi tetapi tetap dimasukkan ke Kabinet Kerja. “Saya tidak tahu apakah yang dipilih kemarin diumumkan itu ada catatan atau tidak dari KPK, karena ini sekali lagi yang tahu hanyalah pimpinan KPK sehingga tidak disharing-kan (dibagikan, red) pada kami di struktural,” ujarnya.

Menurut Johan, tugas KPK dalam memenuhi permintaan Jokowi sudah selesai. “Jadi KPK sudah selesai tugasnya (terkait) apa yang diminta oleh Jokowi, selanjutnya adalah hak prerogatif Presiden untuk memilih mana menteri yang diangkat, yang cocok oleh Pak Jokowi,” ujarnya.

Presiden Jokowi pertama kali memberikan kelompok nama calon

menteri kepada KPK pada Jumat (17/10) dan direspons KPK dengan menandai nama-nama tersebut dengan tanda merah dan kuning, yang artinya terkait dengan dugaan korupsi. Pada Minggu (19/10) Jokowi harus menyerahkan beberapa nama lain untuk mengganti nama-nama yang ditandai tersebut.

“Sejak awal saya sampaikan, warna itu semacam gradasi, yang merah itu banyak catatan, kuning lebih sedikit, yang biru mungkin tidak ada catatan, karena itu saya tegaskan ada nama yang tidak ada catatannya di KPK, berarti dia bersih kan?” kata Johan.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas juga tidak menjelaskan apakah 34 nama menteri itu seluruhnya bersih dari daftar nama yang masuk kategori merah dan kuning di KPK. “Karena tidak hafal semuanya jadi harus saya cek dulu, itu kan banyak yang diajukan. Semuanya harus saya cek dulu,” katanya. (ANT/U4)