16 Halaman l Edisi LVXI/ 5 November - 11 November 2014
13 l Perkuat Hubungan Pusat dan Daerah
T E R U J I T E P E R C AYA
Adu Ego Elite Partai di DPR NYARIS sebulan perpecahan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum ada tanda-tanda penyelesaian. Sejumlah kalangan menyesalkan adanya perpecahan yang hanya mempertahankan ego para elite partai politik dalam menguasai jabatan di lembaga legislatif itu.
P
erpecahan diawali saat pembentukan alat kelengkapan DPR. Semua kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD), seperti komisi dan badan, terisi oleh anggota fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP). Padahal di kursi pimpinan DPR pun KMP sudah menguasai kursi ketua dan sejumlah wakilnya. “Hal itu sesuai dengan aturan dalam UU MD3 yang baru, semua kursi pimpinan dan alat kelengkapan dipilih melalui paripurna DPR. Tidak ada yang salah dalam hal ini,” kata Ketua DPR Setya Novanto yang juga p o l i t i kus Partai Golkar.
Ternyata sikap itu membuat panas Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dimotori PDI Perjuangan. Mereka tidak terima dengan tidak masuknya anggota dari fraksi di KIH dalam kursi-kursi pimpinan. Akhirnya mereka membuat pimpinan dan AKD DPR “tandingan”. Mereka pun menggelar rapat paripurna tandingan. “Lobi masih terus dilakukan PKB masih terus melakukan komunikasi antarfraksi. Pemecahannnya sudah mulai dengan pembicaraan di antara pimpinan. UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang di dalamnya mengatur hal itu pun tidak bisa menyelesaikan masalah ini,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Jazilul Fawaid. Ketua Pelaksana Harian Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila Yudi Latif mengakui sejumlah keputusan penting DPR periode 2014—2019 ataupun periode sebelumnya memang memenuhi syarat perundangundangan ataupun tata tertib, yakni digolkan dengan cara voting. Itu, mis-
n ferial
alnya, yang terjadi pada perubahan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), UU Pemilukada, serta pemilihan pimpinan DPR dan MPR. “Hanya, di atas hukum itu ada moral, ada nilai-nilai Pancasila. Kalau legal formal saja yang dikedepankan, itu menandakan ada krisis moral di DPR,” ujar Yudi. Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan semua elemen harus mengedepankan kepentingan bangsa Indonesia, pimpinan partai dan fraksi harus lebih bersikap bijaksana. Meskipun berbeda pendapat, menurutnya, kalau sudah bertemu dan musyawarah pasti selesai. “Namanya sepakat ada yang mengalah sedikit, ada yang dapat sedikit kan biasa. Untuk bangsa semua menang, yang menang DPR. DPR tandingan inikan (karena) marah, kalau ketemu selesai. Kuncinya silaturahmi,” kata politikus PAN asal Lampung itu. (MI/U1)