VOTING, Edisi LVXI, 5 November - 11 November 2014 by Lampung Post

16 Halaman l Edisi LVXI/ 5 November - 11 November 2014

13 l Perkuat Hubungan Pusat dan Daerah

T E R U J I T E P E R C AYA

Adu Ego Elite Partai di DPR NYARIS sebulan perpecahan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum ada tanda-tanda penyelesaian. Sejumlah kalangan menyesalkan adanya perpecahan yang hanya mempertahankan ego para elite partai politik dalam menguasai jabatan di lembaga legislatif itu.

erpecahan diawali saat pembentukan alat kelengkapan DPR. Semua kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD), seperti komisi dan badan, terisi oleh anggota fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP). Padahal di kursi pimpinan DPR pun KMP sudah menguasai kursi ketua dan sejumlah wakilnya. “Hal itu sesuai dengan aturan dalam UU MD3 yang baru, semua kursi pimpinan dan alat kelengkapan dipilih melalui paripurna DPR. Tidak ada yang salah dalam hal ini,” kata Ketua DPR Setya Novanto yang juga p o l i t i kus Partai Golkar.

Ternyata sikap itu membuat panas Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dimotori PDI Perjuangan. Mereka tidak terima dengan tidak masuknya anggota dari fraksi di KIH dalam kursi-kursi pimpinan. Akhirnya mereka membuat pimpinan dan AKD DPR “tandingan”. Mereka pun menggelar rapat paripurna tandingan. “Lobi masih terus dilakukan PKB masih terus melakukan komunikasi antarfraksi. Pemecahannnya sudah mulai dengan pembicaraan di antara pimpinan. UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang di dalamnya mengatur hal itu pun tidak bisa menyelesaikan masalah ini,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Jazilul Fawaid. Ketua Pelaksana Harian Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila Yudi Latif mengakui sejumlah keputusan penting DPR periode 2014—2019 ataupun periode sebelumnya memang memenuhi syarat perundangundangan ataupun tata tertib, yakni digolkan dengan cara voting. Itu, mis-

n ferial

alnya, yang terjadi pada perubahan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), UU Pemilukada, serta pemilihan pimpinan DPR dan MPR. “Hanya, di atas hukum itu ada moral, ada nilai-nilai Pancasila. Kalau legal formal saja yang dikedepankan, itu menandakan ada krisis moral di DPR,” ujar Yudi. Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan semua elemen harus mengedepankan kepentingan bangsa Indonesia, pimpinan partai dan fraksi harus lebih bersikap bijaksana. Meskipun berbeda pendapat, menurutnya, kalau sudah bertemu dan musyawarah pasti selesai. “Namanya sepakat ada yang mengalah sedikit, ada yang dapat sedikit kan biasa. Untuk bangsa semua menang, yang menang DPR. DPR tandingan inikan (karena) marah, kalau ketemu selesai. Kuncinya silaturahmi,” kata politikus PAN asal Lampung itu. (MI/U1)

Interupsi

2 5 November 2014

Publik Pertanyakan Kinerja Kabinet Kerja

EBERAPA hari setelah diumumkannya jajaran kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat publik masih ingin melihat kinerja Kabinet Kerja itu. Untuk itu, dilakukan survei terkait kinerja Kabinet Kerja yang ditunggu publik, terutama terkait nama yang dipilih mengisi komposisi kabinet. n

688

- Melihat kinerja kabinet 3—6 bulan, beri penilaian : 74,75% - Tidak perlu melihat kinerja: 25,25%

T E R U J I T E P E R C AYA

- Penyusunan kabinet kompromi dengan partai pendukung : 52,86% - Penyusunan kabinet sesuai bidangnya : 29,56%

indeks : Laporan utama

Ketua MPR Minta Semua Kedepankan Kepentingan Bangsa . . .

Perempuan

- Ada pergantian menteri : 58,68% - Tidak perlu reshuffle : 23,35%

Metode : Survei melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia melalui quick poll pada 27–28 Oktober 2014. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9%. Sumber: Lingkaran Survei Indonesia

Mensos Perempuan Siap Mengabdi untuk Bangsa ...

Wakil rakyat

Industri Lokal Harus Maju . . .

Geliat Anti Korupsi

KPK Tidak Jamin Menteri di Kabinet Bebas Korupsi . . .

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Nova Lidarni, Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Rinda Mulyani, Sri Agustina, Sudarmono, Wiwik Hastuti, Zulkarnain T E R U J I T E P E R C AYA Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Adian Saputra, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Ahmad Amri, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Wandi Barboy. Liputan Jakarta: Inge Olivia Beatrix Mangkoe. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Delima Napitupulu, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin.0 Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Widodo (Kabiro), Abu Umarly, Mif Sulaiman, Sudiono, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Bussines Development: Amiruddin Sormin. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Asisten Manager Iklan Biro: Siti Fatimah. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

Laporan Utama

3 5 November 2014

Parlemen kian Alami Krisis Moral

EGADUHAN politik yang tidak perlu di DPR merupakan buah dari minimnya etika dan besarnya sikap egoistis dalam berpolitik para wakil rakyat. Aturan perundangan lebih dikedepankan ketimbang nilai-nilai Pancasila yang mestinya menjadi acuan. Alhasil, ketidakpercayaan pun muncul dan mewujud dalam per-

mempertontonkan pertunjukan politik egoistis. Hitung-hitungan suara, Buya Syafii menukas, tidak jauh lebih penting daripada nilainilai moral. Yudi Latif mengemukakan sejumlah keputusan penting DPR periode 2014—2019 ataupun periode sebelumnya memang memenuhi syarat perundang-undangan ataupun tata tertib, yakni digolkan

pecahan pimpinan Dewan. Cendekiawan Syafii Maarif dan pemikir kebangsaan, Yudi Latif, mengemukakan penilaian itu saat dihubungi, kemarin. Keduanya mendesak politikus di Senayan mengedepankan politik yang beradab. “Tegakkan politik yang beradab. Kita sedang dalam iklim semangat Sumpah Pemuda. Bangsa ini satu. Tidak boleh terbelah oleh ego politik yang mengkhianati roh Sumpah Pemuda itu,” kata Syafii. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut mengingatkan bahwa DPR tidak seharusnya lagi

dengan cara voting. Itu, misalnya, yang terjadi pada perubahan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), UU Pemilukada, serta pemilihan pimpinan DPR dan MPR. “Hanya, di atas hukum itu ada moral, ada nilai-nilai Pancasila. Kalau legal formal saja yang dikedepankan, itu menandakan ada krisis moral di DPR,” kata Yudi yang juga menjabat Ketua Pelaksana Harian Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila. Yudi menyadari bahwa rangkaian keputusan itu tak lepas dari solidnya kekuatan Koalisi Merah

Putih (KMP). Namun, baginya, absennya nilai mufakat dalam mengambil keputusan hanya menghasilkan keputusan yang tak berpihak pada nurani publik. “Realitas politiknya KMP memang kuat, tapi jadinya sekarang ini kan moral dan aturan itu sudah seperti minyak dan air, tak bisa disatukan,” kata Direktur Eksekutif Reform Institute tersebut. Pada bagian lain, Koalisi Indonesia Hebat tetap meminta pimpinan alat kelengkapan DPR diatur ulang sesuai dengan proporsi masingmasing fraksi di DPR. Hal itu dikatakan Ketua Fraksi NasDem Victor Laiskodat kepada Media Indonesia saat dihubungi, Minggu (2/10). Sementara KMP bersedia memberi kesempatan pada KIH. “Sudah selayaknya partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan mendapatkan pimpinan alat kelengkapan,” ujar Victor. Pihaknya bersama fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat tetap akan mengupayakan menempuh jalur pembicaraan yang serius kepada fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih. “Kami akan bicara serius ke teman-teman di KMP agar mencapai kesepakatan. Agar semua kepentingan terakomodasi, baik Indonesia Hebat atau KMP,” ujar Victor. Sementara KMP, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy juga mengupayakan untuk melakukan dialog antarfraksi agar suasana menjadi tenang. “Kami ajak komunikasi dulu supaya cooling down,” kata dia. Namun, Tjatur mengatakan KMP belum bisa memastikan akan memberikan kesempatan kepada KIH menduduki pimpinan alat kelengkapan DPR. “Yang jelas kami akan mengajak komunikasi di luar DPR tapi sesuai ketentuan,” kata Tjatur. (MI/U1)

Laporan Utama

4 5 November 2014

Ketua MPR Minta Semua Kedepankan Kepentingan Bangsa

ETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan optimistis kisruh politik yang terjadi di DPR segera selesai paling cepat seminggu atau paling lama dua pekan lagi, terhitung hari ini. “Tidak ada di negeri ini yang tak bisa kita selesaikan kalau kita silaturahmi dan musyawarah mufakat, pasti selesai. Soal DPR sekarang, ketua umum partai sedang bekerja. MPR membantu, yakinlah mudah-mudahan dua minggu sudah selesai. Paling cepat minggu depan sudah selesai, paling lambat dua minggu selesai,” ujar Zul. Menurutnya, kalau menyangkut kepentingan bangsa Indonesia pihaknya yakin pimpinan partai dan fraksi akan lebih bersikap bijaksana. Meskipun berbeda pendapat, menurutnya, kalau sudah bertemu dan musyawarah pasti selesai. “Namanya sepakat ada yang mengalah sedikit, ada yang dapat sedikit kan biasa. Untuk bangsa semua menang, yang menang DPR. DPR tandingan inikan (karena) marah, kalau ketemu selesai. Kuncinya silaturahmi,” kata dia. Pihaknya berharap publik bisa memaklumi kondisi dualisme yang ada di DPR saat ini, sebab Indonesia belum berdemokrasi lama. Meski demikian, dia yakin tokoh-tokoh bangsa akan bersikap bijak untuk menyelesaikan masalah ini. Dari salah satu solusi yang digulirkan adalah penambahan jumlah komisi untuk mengakomodasi kepentingan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo membantahnya. Dia

menilai wacana penambahan jumlah komisi di DPR bukan dalam rangka menampung anggota fraksi KIH yang belum mendapat posisi pimpinan di alat kelengkapan Dewan (AKD). “Wacana pemekaran ini bukan untuk mengakomodasi (fraksi di KIH). Kami tidak berharap ini barter ya. Ini adalah bentuk upaya pengawasan yang efisien,” ujar Edhy. Menurutnya, sejumlah komisi di DPR memiliki mitra kerja yang telampau banyak sehingga mengakibatkan tidak fokus menjalankan pengawasan. Dengan pemekaran komisi, ia menilai pengawasan bisa dilakukan lebih efisien. “Sedikit (mitra kerja) mungkin bisa lebih fokus. Pemekaran (komisi) setuju supaya lebih efisien,” kata dia.

Edhy yang sekarang menjadi Ketua Komisi IV DPR menceritakan pengalamannya saat menjadi anggota Komisi VI DPR periode 2009—2014. Dia mengatakan kerja Komisi VI terlalu berat. Ini karena Komisi VI harus harus mengawasi ratusan perusahaan yang ada di Kementerian BUMN. Edhy mengusulkan agar kerja pengawasan BUMN oleh Komisi VI dipecah dengan komisi lain. Dengan begitu fokus pengawasan terhadap aset negara lebih efektif dan terkontrol. “Satu Kementerian BUMN punya 143 perusahaan. Anak perusahaannya berapa? Belum cucunya. Aset dari Rp2.200 triliun sampai Rp3.600 triliun bentuknya apa sampai sekarang kami belum tau,” kata Edhy. (MI/U1)

Gagas

5 5 November 2014

Mendamaikan KMP dan KIH

ERSETERUAN antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen terus berlanjut. Akibat tidak terima dengan komposisi pimpinan di alat kelengkapan Dewan, koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla mendeklarasikan DPR tandingan dengan diketuai Ida Fauziah. Lantas tidak adakah celah untuk mendamaikan kedua kubu agar dapat bersatu dan bersamasama membangun Indonesia? Sebab, jika konflik tersebut berlarut-larut, selain akan memperburuk citra DPR, juga bisa menghambat pembangunan Indonesia. Peran MPR dan DPD Konflik di parlemen bisa diselesaikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pimpinan MPR diharapkan berperan dalam mendamaikan kekisruhan yang terjadi di lembaga DPR tersebut. Pimpinan MPR harus keluar dari pemikiran normatif dengan menggunakan Pasal 28 Tata Tertib MPR Ayat (1), yang berbunyi bahwa pimpinan MPR berwenang mengadakan rapat konsultasi dengan presiden. Karena terjadi kekeliruan praktik demokrasi, seharusnya pimpinan MPR melakukan inisiatif mengundang presiden, pimpinan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), maupun lembaga lainnya untuk duduk bersama. MPR harus hadir sebagai lembaga untuk duduk bersama-sama dalam rangka evaluasi penyalahgunaan praktik demokrasi. Selain MPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga memiliki peran yang cukup sentral sebagai penengah konflik tersebut. Di bawah kepemimpinan Irman Gusman, lembaga itu juga harus ikut berkontribusi menyelesaikan konflik dan menyatukan dua kubu itu agar bisa bersama-sama membangun bangsa ini. DPD harus mampu mendamaikan dua kekuatan politik, Koalisi

Sabiqul Iman Mahasiswa Program Pascasarjana FISIP Unila, Peneliti Poltracking Institute Wilayah Lampung

Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Peran DPD untuk saat ini dan ke depannya, posisinya sangat penting. DPD sendiri menjadi penentu dari sengitnya proses pemilihan pimpinan MPR periode 2014—2019. Pimpinan Parpol Pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPR juga memiliki peran yang cukup strategis dalam mendamaikan konflik di parlemen. Para pimpinan parpol seharusnya mengatasi kebekuan komunikasi di DPR yang kini berujung pada pembentukan pimpinan DPR tandingan. Sebab, para anggota DPR adalah “anak buah” ketua partai sehingga jika ketua-ketua partainya bertemu, berdamai, maka anak buahnya diyakini bisa melakukan hal yang sama. Para pimpinan parpol harus mengesampingkan gengsinya demi memecahkan kebekuan komunikasi yang berdampak munculnya persoalan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah

Putih di parlemen. Saat ini peran para pimpinan parpol bisa menyelesaikan persoalan di DPR, yakni antara petinggi parpol di KIH dan KMP harus mau bertemu dan mengupayakan kesepakatan. Pimpinan parpol harus turun tangan, bukan lagi Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebab, ini adalah ranah parlemen yang harus diselesaikan partai politik. Pimpinan parpol harus melakukan terobosan, salah satunya sebagaimana dilakukan Jokowi yang bertemu dengan para petinggi KMP, seperti Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto. Semestinya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan lainnya mau melakukan terobosan sebagaimana dilakukan Jokowi. Persoalan yang muncul di ranah parlemen merupakan persoalan politik yang harus diselesaikan dengan langkah politik, tidak bisa dengan cara lain, termasuk penyelesaian lewat hukum. Komitmen Membangun Konflik antara KIH dan KMP harus disudahi. Sebab, semuanya sudah harus melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dengan bersatunya legislatif, sudah bukan waktunya untuk memperjuangkan kepentingan sendiri atau kelompok karena semuanya harus berkomitmen untuk membangun bangsa ini. Jika konflik tidak segera diselesaikan, dampak negatifnya bakal lebih terasa karena dapat mengganggu fungsi struktur pemerintah, mengganggu komunikasi antara parlemen dan lembaga tinggi negara dan lainnya. Dalam situasi inilah, komitmen elite politik di parlemen untuk menjaga demokrasi diuji. Kedua kekuatan politik harus menanggalkan kepentingan masing-masing agar program pemerintahan dapat berjalan. n

Perempuan

6 5 November 2014

Dokter Perempuan Berjuang di Legislatif

Evinitria

Anggota DPRD Lampung Tengah

NGGOTA DPRD Lampung Tengah, Evinitria, adalah salah satu wakil rakyat yang berlatar belakang dokter. Untuk itu, selain akan meningkatkan kesehatan masyarakat, politikus PKS itu juga akan memperjuangkan sektor lainnya. Sebagai seorang dokter, Evinitria sudah terbiasa membantu banyak orang. Namun, hal itu belum memuaskan hatinya. Keinginannya untuk berbuat lebih banyak itulah yang memotivasinya menempuh jalur politik. Terlebih, suaminya yang menjabat kepala kampung memberinya dukungan penuh. Evinitria resmi menjadi anggota DPRD Lampung Tengah periode 2014—2019 dari PKS. Sejak dilantik Agustus lalu, perempuan

yang lahir di Lempuyangbandar, 6 September 1980 itu merasa dari kursi legislatif ia akan bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat daerahnya, terutama mendorong kemajuan di bidang kesehatan sesuai kompetensinya. “Harapan saya, keberadaan saya di Dewan mampu membawa perubahan ke arah lebih baik di bidang kesehatan dengan peningkatan mutu dan sarananya,” kata istri Jauhari Subing itu. Selain kesehatan, sektor pendidikan dan program pemberdayaaan masyarakat juga menjadi fokus perhatiannya di parlemen. Sebab, dengan pendidikan yang baik, kemajuan Lampung Tengah bisa semakin cepat karena memiliki sumber daya manusia yang unggul

dan kompetitif. “Kalau pendidikan baik, pemerintah hanya tinggal menggulirkan program. Kemudian, dengan sendirinya program-program tersebut berjalan karena masyarakat sudah pintar,” kata dia. Hal lain yang juga penting, menurut Evi, adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pajak. Dengan peningkatan itu, anggaran pembangunan bisa semakin besar. Dia mencontohkan dana bagi hasil dari provinsi bisa ditingkatkan dengan mendorong lebih banyak wajib pajak kendaraan bermotor membayar pajaknya. “Bisa dibuat Samsat pembantu agar wajib pajak lebih mudah dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan keamanan,” ujarnya. (WAH/U4)

Pendidikan dan Olahraga Lampung Harus Semakin Baik POLITIKUS Partai Gerindra, Dwita Ria Gunadi, menempati Komisi X DPR. Lewat komisi itu, ia ingin memperjuangkan pendidikan, pariwisata, olahraga, dan perpustakaan Lampung agar semakin baik. “Saya ingin bermanfaat untuk masyarakat Lampung dan amanah di Komisi X ini cukup strategis untuk memajukan daerah ini,” kata Dwita Ria. Menurutnya, Komisi X DPR membidangi masalah pendidikan, pariwisata, pemuda, olahraga, serta perpustakaan sehingga semua program pembangunan itu akan dia fokuskan untuk masyarakat Lampung, khususnya daerah pemilihan Lampung II. “Ini merupakan tanggung jawab dan amanah yang diberikan masyarakat kepada saya. Untuk

itu, saya berkomitmen membantu meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan pariwisata, dan memajukan olahraga Lampung,” kata istri dari Ketua DPD Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim itu. Di bidang pendidikan, ia ingin memajukan sekolah luar biasa, menyukseskan sekolah toleransi bersama pemerintah daerah dan kepolisian serta memajukan sekolah menengah kejuruan (SMK). “Sekolah toleransi ini sangat bermanfaat. Begitu juga dengan SMK di Lampung yang harus terus dikembangkan,” ujarnya. Di bidang pariwisata, Lampung adalah salah satu provinsi yang ditetapkan menjadi destinasi wisata syariah di Indonesia bersama tujuh provinsi lainnya sehingga seluruh infrastrukturnya harus

dipersiapkan. Bidang olahraga juga menjadi perhatiannya. Dia ingin olahraga di Lampung terus maju dan berkembang. Caranya, membina dan melindungi altet berbakat agar tidak pindah ke daerah lain maupun pindah kewarganegaraan. “Komisi X berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan atlet baik lokal maupun nasional,” kata dia. Yang terakhir adalah perpustakaan. Ia ingin perpustakaan di Lampung terus berkembang dengan membangun taman baca di setiap desa atau kelurahan. “Kalau perpustakaan daerahnya cuma satu jelas kurang berkembang. Karena itu perlu didirikan perpustakaan tiap desa agar menumbuhkan minat baca masyarakat,” ujarnya. (UIN/U1)

Dwita Ria

Anggota Komisi X DPR

Perempuan

7 5 November 2014

Mensos Perempuan Siap Mengabdi untuk Bangsa

Khofifah Indar Parawansa Menteri Sosial

HOFIFAH Indar Parawansa, ketua umum Muslimat Nahdlatul Ulama, ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai menteri sosial dalam kabinet. Perempuan berpengalaman itu siap mengabdi untuk kepentingan bangsa. “Semoga tambah amanah dan saya akan bekerja semaksimal mungkin,” kata Khofifah, usai dilantik. Khofifah lahir di Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965, sejak muda aktif pada kegiatan sosial dan di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Beberapa penghargaan diraihnya dari kegiatannya itu, antara lain penghargaan sebagai tokoh penggerak masyarakat dari Islamic Fair of Indonesia 2011. Alumni Universitas Airlangga, Surabaya, itu merupakan sosok pekerja keras yang aktif dalam layanan lintas area. Muslimat NU yang dipimpinnya menjadi wahana menyalurkan segala gagasan dan kreativitasnya. Ia pernah menyelenggarakan training of trainer bagi tokoh lintas agama dalam membangun perspektif multikultur dan harmoni kehidupan antarumat beragama. Hampir semua daerah yang mengalami konflik sosial pernah ia datangi, antara lain Ambon, Sampang, Aceh, Ternate, Bitung, dan Sambas. Khofifah juga rajin berkeliling ke berbagai daerah tertinggal, terluar, dan terpencil untuk mengajarkan program kecakapan hidup. Lebih dari 79 kabupaten telah ia datangi untuk menyemai program pemberdayaan ekonomi melalui program kecakapan hidup, khususnya bagi kelompok yang telah selesai mengikuti program pemberantasan buta aksara. Ia pun menggerakkan Muslimat NU untuk menjaga lingkungan hidup dan menanam pohon. Sebanyak 1,8 juta telah ditanam dalam kurun 2003—2007. Tahun 2011, Khofifah mendapat penghargaan dari menteri kehutanan atas kontribusinya mengggerakkan Muslimat NU menanam pohon. Ia pun aktif melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan. Terhitung selama 1996—1997, ia telah keliling ke 16 provinsi untuk memediasi pembentukan koperasi. Hasilnya, pada 2008 Muslimat NU berhasil membentuk Induk Koperasi An-Nisa’. Dari kiprahnya itu, Khofifah mendapatkan penghargaan dari menteri koperasi dan UKM. Aktivitasnya di bidang perkoperasian membuatnya dipercaya menjadi wakil ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang

membidangi pemuda, wanita, dan hubungan daerah sejak 2010 sampai sekarang. Sebagai ketua umum Muslimat NU, banyak kerja sama yang telah dilakukan terkait upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi/balita, antara lain melalui MCCI (Millennium Challenge Cooperation Indonesia) dan GAVI (Global Alliance for Vaccine Immunization). Kerja sama lembaga donor asing ini, antara lain untuk perluasan cakupan imunisasi dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Melalui GAVI, telah terlatih lebih dari 21 ribu kader kesehatan by name by addres di tingkat desa sebagai kader penggerak masyarakat. Ia terus menggerakkan jajaran Muslimat NU agar terus meningkatkan layanan kesehatan maupun berbagai upaya promotif-preventif, khususnya melalui lembaga Himpunan Daiyah dan majelis taklim di lingkungan Muslimat NU yang saat ini telah mencapai 59.650 lembaga. Melalui layanan kesehatan ini, ia telah mendapatkan penghargaan dari menteri kesehatan dua kali, yaitu pada 2006 dan 2014 melalui jaringan layanan di Muslimat NU, serta penghargaan dari BKKBN 2014. Kerja sosial kemasyarakatan lainnya adalah melayani anak yatim, anak telantar, dan anak fakir miskin lainnya, baik melalui sistem panti maupun nonpanti. Saat ini, di bawah kepemimpinannya, Muslimat NU memiliki 103 panti asuhan dengan sekitar 6.500 anak asuh dalam panti dan lebih 7.500 anak nonpanti. Dalam bidang pendidikan, sejak 2000 Khofifah diamanatkan sebagai ketua umum Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial NU Khadijah Surabaya. Lembaga pendidikan itu saat ini mengasuh 2.692 murid mulai PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Khusus SD, SMP, dan SMA sejak 2011 telah mendapatkan ID 268 dari Cambridge University. Bahkan, SMA Khadijah telah mendapatkan ISO 9001. Selain lembaga pendidikan, Yayasan Khadijah juga mengelola enam panti asuhan, taman penitipan anak, dan rumah singgah terintegrasi untuk anak jalanan. Sementara Muslimat NU saat ini mengelola 14.350 taman pendidikan Alquran, 9.986 Taman Kanak-Kanak dan Roudlotul Athfal, 4.622 lembaga pendidikan anak usia dini, 1.571 pusat kegiatan belajar masyarakat, dan 10 balai latihan keterampilan. (ANT/U4)

Wakil Rakyat

8 5 November 2014

Politik itu Loyal kepada Rakyat W

Dari Lurah ke Legislatif

NGGOTA DPRD Bandar Lampung, Hambali Sanusi, mengatakan rakyat adalah segala-galanya. Untuk itu, selama lima tahun ke depan, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berkomitmen untuk tidak hanya loyal kepada partai, tetapi juga kepada rakyat. “Menyuarakan aspirasi rakyat itu salah satu pengabdian, tidak harus membangun infrastruktur, tidak harus blusukan karena sudah ada musrenbang ada reses,” kata Hambali. Sekretaris DPC PPP Bandar Lampung itu mengatakan salah satu tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat adalah fungsi pengawasan. Untuk itu, fungsi tersebut

Hambali Sanusi

Anggota DPRD Bandar Lampung

akan dia optimalkan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan mengadvokasinya kepada eksekutif agar dapat direalisasikan menjadi suatu program prorakyat. Hambali merupakan anggota legislatif dari daerah pemilihan (DP) II yang meliputi Sukarame, Sukabumi, dan Way Halim. Pada Pemilu Legislatif 9 April 2014, dia memperoleh dukungan 3.500 suara. Kepercayaan dari masyarakat itu diraihnya dengan kerja keras dan dedikasinya kepada masyarakat. Sebelumnya, ia juga sudah membangun jaringan pada Pemilu 2004 dan 2009. “Ini pencalonan yang ketiga kali. Sebab, masih sistem nomor urut, meski mendapat suara terbanyak, belum dapat kursi. Kemudian, pada 2009, saya diberikan kepercayaan oleh partai untuk nyalon dari DP V. Saya memperoleh 800 suara, tidak jadi juga karena tempat tinggal saya di Sukarame. Nah, pada pemilu legislatif kemarin alhamdulillah saya nyalon di DP kelahiran saya sehingga terpilih,” ujarnya. Untuk itu, amanah yang diberikan masyarakat akan dijaganya dengan baik hingga akhir periode. Loyalitas dan dedikasinya kepada masyarakat akan terus dia lakukan. Tidak hanya itu, ia juga akan terus loyal kepada PPP. Sebab, untuk menduduki kursi sekretaris DPC PPP Bandar Lampung harus diawalinya dari jabatan ketua PAC PPP Kecamatan Sukarame. “Saya betul-betul dari bawah, bukan kader jadi-jadian,” kata Hambali. Sebagai anggota yang ditempatkan di Komisi I, Hambali bersama rekan sekomisinya akan bermitra dengan pengusaha dan pemerintah. Pihaknya juga telah berkomitmen mengawasi secara maksimal proses pengurusan perizinan di Kota Bandar Lampung. “Kami mendukung investasi, tetapi harus tetap sesuai aturan yang ada, termasuk kemudahan dalam mengurus perizinan,” ujarnya. (CR11/U4)

ARSONO Martowiyono telah dilantik menjadi anggota DPRD Metro periode 2014—2019. Setelah sekian lama mengabdi sebagai kepala kampung dan lurah, politikus Demokrat itu siap melanjutkan perjuangannya di legislatif. Kiprah Warsono dalam membangun tanah kelahirannya tidak diragukan lagi. Sebelum menjadi anggota DPRD Kota Metro, Warsono lebih dikenal sebagai sosok panutan dan tokoh di Kelurahan Hadimulyo Barat, Metro Pusat. Sebab, hampir di semua kegiatan sosial dia selalu hadir dan terlibat. Ketokohannya mulai dikenal sejak ia dipilih warganya untuk menjadi Kepala Kampung Hadimulyo pada 1979—1981, jauh sebelum Hadimulyo dibagi menjadi (Hadimulyo Barat dan Hadimulyo Timur). Karena keberhasilannya dalam membawa kampung itu, ia terpilih kembali untuk memimpin Kampung Hadimulyo. Selanjutnya, ia juga diangkat menjadi pegawai negeri sipil seiring dengan Warsono Martowiyono perubahan status Anggota DPRD Metro kampung menjadi kelurahan. Sebelum pensiun, sejumlah prestasi berhasil dia raih. Setelah pensiun, ia tetap menjalankan segudang aktivitas, di antaranya masuk partai politik sehingga mengantarkannya duduk di DPRD Metro periode 2009—2014. Akibat kedekatannya dengan rakyat, dia kembali terpilih menjadi anggota DPRD Metro periode 2014—2019 melalui Demokrat. Saat ini dia berada di Komisi I. Sebagai sekretaris komisi, mantan lurah itu berjanji tetap membela kepentingan rakyat sekaligus menyampaikan aspirasi warga. Minimal, keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dapat bermanfaat. Hal tersebut sudah mulai dibuktikannya dengan tingkat kehadiran. (OGI/U4)

Kabinet Kerja

9 5 November 2014

Industri Lokal Harus Maju

ENTERI Perindustrian Saleh Husin menyatakan kesiapannya untuk memimpin Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan menjadikan industri lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. “Presiden Joko Widodo sudah mengatakan bahwa para menteri tugasnya hanya menjalankan program-program yang dibuat oleh Presiden. Maka itu, ada beberapa program yang nanti segera rapat dengan Menko untuk dijabarkan,” ujar Menperin Saleh Husin di Jakarta. Saleh mengatakan salah satu programnya adalah ia akan melanjutkan program hilirisasi industri, bahkan Menperin periode 2014—2019 tersebut berupaya untuk mempercepat prosesnya. Selain itu, Saleh mengatakan program selanjutnya adalah membangun 10 kawasan industri di luar Pulau Jawa, misalnya di kawasan timur Indonesia, sehingga pertumbuhan industrinya bisa merata. Meskipun program tersebut sudah dijalankan pada masa kepemimpinan M.S. Hidayat, Saleh mengatakan ia akan menyinergikan program yang sudah ada dan program yang akan dikembangkannya. Presiden Joko Widodo mengumumkan Kabinet Kerja untuk periode 2014—2019, di antara jajaran menteri-menteri tersebut, tugas sebagai menteri Perindustrian diberikan kepada mantan anggota DPR 2009—2014 Saleh Husin. Pria kelahiran Rote, 16 September 1963 ini merupakan sarjana Universitas Krisnadwipayana (Unkris) pada 1996, yang kemudian melanjutkan studi Magister Administrasi Publik di universitas yang sama hingga lulus pada 2007. Kemudian, karier pertama Saleh dicapai pada 1989 saat menjadi Direktur PT Shelbi Pratama dan dilanjutkan menjadi komisaris PT Ades Alfindo Putra Setia Tbk. pada 1993. Setelah sukses di perusahaan swasta, Saleh tergiur untuk terjun ke dunia politik, hingga pada 2001 ia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Beberapa waktu kemudian, Saleh memutuskan untuk keluar dari PAN dan pindah ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menjabat sebagai wakil sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Sebelum menjadi Menperin, Saleh menghabiskan lima tahun masa hidupnya dengan menjadi anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) asal Nusa Tenggara Timur. (U4)

Saleh Husin Menteri Perindustrian

Kabinet Kerja

10 5 November 2014

Percepat Layanan Kurangi Konflik Agraria

ONFLIK pertanahan (agraria) yang kerap memicu konflik sosial menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi-JK. Untuk menyelesaikan hal itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerapkan kebijakan layanan komprehensif. “Konflik tanah tidak sekadar soal uang, tetapi juga ada aspek sosial. Orang lahir dan besar di situ tidak bisa tiba-tiba main digusur,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, di Jakarta. Menurutnya, bagi masyarakat Indonesia, tanah memiliki sisi emosional dan religiusitas. “Tanah itu sesuatu yang dikeramatkan, terkait perasaan keagaman. Dimensi tanah luas, jangan dipandang sebatas komoditas ekonomi,” ujarnya. Ferry juga menegaskan proyek mangkrak akibat masalah lahan bukan melulu soal aspek hukum dalam pembebasan lahan. Penyelesaikan masalah tanah tidak boleh menabrak aspek sosial. “Baru 40% tanah di Indonesia besertifikat, jadi potensi konflik sangat banyak. Sebab itu, kami (harus) menghentikan semua proses yang berpotensi menyusahkan (menimbulkan konflik),” ujarnya, saat penyerahan sertifikat tanah kepada warga di Kantor Pertanahan Jakarta Barat, belum lama ini. Pada kesempatan itu, Ferry menyerahkan 328.189 sertifikat tanah sisa legalisasi aset program strategis BPN 2014. Mayoritas sertifikat tersebut berstatus kepemilikan tanah warisan atau adat yang sering mengundang konflik. Data BPN menunjukkan sekitar 45,2 juta dari 85,8 juta bidang tanah belum

terdaftar. Hingga saat ini BPN baru bisa menginventarisasi 2 juta bidang tanah per tahun. “Artinya, butuh waktu 20 tahun untuk menyelesaikan pendaftaran tanah di Tanah Air,” kata Ferry. Karena itu, pihaknya menciptakan inovasi dengan pelayanan satu hari, malam hari dan Sabtu—Minggu, layanan 7 menit, layanan anggota masyarakat menyangkut rencana tata ruang dan wilayah kabupaten/kota, hingga informasi interaktif pertanahan via layanan pesan singkat (SMS). “Urusan masyarakat jadi prioritas. Tiap kantor pertanahan saya minta melayani masyarakat bahkan pada Sabtu— Minggu,” ujarnya. Warga bisa mendapat layanan informasi lewat SMS ke nomor 2409. Sementara itu, layanan lewat Twitter bisa ke akun @atr_bpn. “Itu interaksi supaya masyarakat gampang mendapat layanan sekaligus fungsi kontrol kami,” kata dia. Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyu Wagiman meminta pemerintah memperhatikan masalah kecemburuan sosial di bidang agraria. Pasalnya, jutaan hektare lahan di Indonesia dikuasai 2.000 perusahaan milik 10 grup perusahaan besar dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia. “Sebanyak 9 juta ha lahan kebun sawit digarap mereka.” Menurutnya, penguasaan lahan itu mengakibatkan kecemburuan sosial di masyarakat sehingga sering memicu konflik agraria. “Selama 2012—2013, konflik agraria naik hampir 100%, ada 190 konflik yang melibatkan warga dengan perusahaan,” kata dia. (MI/U4)

Ferry Mursyidan Baldan Menteri Agraria dan Tata Ruang

Kabinet Kerja

11 5 November 2014

Subsidi untuk Belanja yang Lebih Produktif

ENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memastikan pemerintah akan mengalihkan belanja subsidi energi yang selama ini kurang tepat sasaran untuk belanja yang lebih produktif dan bermanfaat bagi pembangunan. “Pengalihan subsidi dari yang konsumtif dan tidak mencapai sasaran, nantinya akan lebih tepat sasaran dan produktif sehingga yang membutuhkan benar-benar mendapatkan,” kata Sofyan Djalil di Jakarta. Sofyan mengatakan pengalihan belanja subsidi untuk kebutuhan yang lebih produktif tersebut akan dimulai dan direncanakan dalam APBN-Perubahan 2015 sehingga pemerintah nantinya memiliki dana untuk memperbaiki maupun membangun sarana infrastruktur baru. “Kami alihkan subsidi dari belanja nonproduktif ke produktif karena masih banyak infrastruktur yang terbengkalai, seperti irigasi (untuk produksi pertanian), karena subsidi terpakai untuk hal-hal yang tidak produktif,” katanya. Sofyan mengatakan proses pengalihan belanja subsidi energi ini sedang dilakukan pemerintah, dan kebijakan yang dirumuskan terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut paling lambat diumumkan sebelum Januari 2015. “Paling lambat sebelum akhir

Sofyan Djalil

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

tahun, untuk subsidi BBM ini semua sangat aware dan concern. Pemerintah akan mengambil wewenang, apalagi sekarang diuntungkan oleh

penurunan harga minyak (dunia),” ujarnya. Sofyan memastikan program perlindungan sosial akan diluncurkan

sejalan dengan program pengalihan subsidi energi yang akan dilakukan pemerintah sehingga masyarakat kecil tidak akan terkena dampak terlalu besar dari kebijakan tersebut. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan pemerintah akan efektif mengalihkan subsidi untuk kegiatan produktif pada APBN Perubahan 2015, dan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk program kesejahteraan rakyat yang menjadi prioritas visi dan misi Presiden Joko Widodo. “Pengalihannya mulai tahun depan, para menteri harus menerjemahkan visi dan misi Presiden. Untuk sektor mana saja, utamanya nanti di infrastruktur dan perlindungan sosial,” katanya. Penyesuaian harga BBM bersubsidi diharapkan mampu memberikan ruang fiskal memadai agar pemerintah memiliki dana untuk belanja infrastruktur dan perlindungan sosial, mengurangi beban impor migas, serta menjaga konsumsi BBM agar volume tidak terlampaui. Dalam APBN Perubahan 2014, pemerintahan sebelumnya telah memberikan alokasi anggaran dana risiko fiskal sebanyak Rp5 triliun untuk biaya perlindungan sosial, sebagai kompensasi bagi masyarakat miskin yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi, apabila diberlakukan sebelum berakhirnya 2014. (U4)

Luber

12 5 November 2014

Pembagian Tugas dalam Pemerintahan

EMERINTAHAN daerah menjadi ujung tombak dalam pembangunan dan pengelolaan birokrasi secara nasional. Untuk itu, harus ada kerja sama antarlembaga pemerintahan di daerah, termausk juga kepala daerah dan wakil kepada daerah. Hal itu pun dituangkan dalam UU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aturan itu disebutkan tugas wakil kepala daerah seperti di bawah ini. Pasal 26 (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas: a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; b. membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/ kota; e. memberikan saran dan pertimbangan

kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah; f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. (3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terusmenerus dalam masa jabatannya. (4) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD. (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang berasal dari calon perseorangan dan masa jabatannya

masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD. (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD. (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terusmenerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD. n

Kabinet Kerja

13 5 November 2014

Perkuat Hubungan Pusat dan Daerah Setelah puluhan tahun ia menjadi politikus, kali ini dia berada di struktur pemerintahan. Misinya kali ini mempererat hubungan pemerintah pusat dan daerah.

RIA berkacamata ini sudah malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia. Bila selama ini ia termasuk keras di parlemen melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kini ia dipercaya Presiden Joko Widodo menempati posisi di struktur Kabinet Kerja. Ia adalah Tjahjo Kumolo yang mengisi jabatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Salah satu langkah pertama yang diambil oleh politikus senior ini ialah menggelar pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), dan seluruh kepala daerah di Indonesia. Pertemuan antara Pemerintah Pusat dan daerah itu guna memperkuat hubungan keduanya. Agenda itu memberikan kesempatan bagi Presiden untuk menyampaikan pengarahan umum tentang kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Pertemuan itu kemudian ditutup dengan pengarahan Wakil Presiden. “Karena ini ada kementerian yang baru, kebijakan pemerintah kalau kementerian baru itu tidak boleh ada program membangun gedung, tidak boleh ada penambahan pegawai baru. Diambil dari beberapa instansi dan departemen supaya lebih cepat. Sampai nanti ke tingkat 1 dan tingkat 2. Kemudian beberapa perencanaan strategis jangka pendek dari Kemendagri untuk bisa disampaikan pada rakor itu,” kata Tjahjo dalam konferensi pers perdana di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (27/10). Selama lima tahun mendatang, Tjahjo berharap bisa memangkas jalur birokrasi di kementeriannya. Ia mengatakan selama ini proses disposisi melalui sekjen lalu ke menteri, menteri ke eselon I, lalu berturut-turut sampai eselon III. “Itu bisa berbulan-bulan nanti. Jadi saya ya cukup dengan Pak Sekjen. Ini juga nanti teknisnya disampaikan sekjen di raker besok. Disampaikan ke kepala daerah, memangkas birokrasi dengan cepat,” ujar dia. Tjahjo tidak memungkiri kementeriannya akan bersinggungan langsung dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Ia siap bekerja sama dan membahas pembagian tugas setiap kementerian. Termasuk melakukan koordinasi guna merealisasikan Undang-Undang Desa. “Kami menunggu apakah dilebur ke kementerian lain, atau bagaimana nanti tingkat koordinasinya. Saya kira itu penting. Kemudian beberapa perencanaan strategis

Tjahjo Kumolo Kelahiran : Surakarta, 1 Desember 1957 Istri : Erni Guntarti Anak : 1. Rahajeng Widyaswari (Semarang, 27 Juli 1985) 2. Karunia Putri Pari Cendana (Jakarta, 2 Maret 1988) 3. Arjuna Cakra Candrasa (Semarang, 29 Juni 1989) Pendidikan: 1. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, 1994 2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1985 Karier: 1. Sekjen PDI Perjuangan, 2010 2. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, 2004-2010 3. Anggota Komisi I dan Koordinator GKSB Indonesia-Jepang, 2009-2010

jangka pendek dari Kemendagri untuk bisa disampaikan pada rakor itu,” kata dia.

Beberapa agenda lainnya ialah mengoptimalkan kerja Dirjen Kesbangpol. Dirjen Kesbangpol, menurut Tjahjo, dibutuhkan sebagai intelijen ekonomi karena menyangkut persoalan yang langsung menyentuh masyarakat, seperti perburuhan, perusahaan, dan stabilitas ekonomi. “Sambil kita menunggu siapa pun yang jadi Kepala BIN, karena selama ini tingkat koordinasinya kurang sehingga nanti bisa cepat, nanti koordinasi Pak Dirjen Kesbangpol itu kayak dirsospol dulu,” ujar dia. Namun, yang paling penting ialah kasus korupsi yang menimpa kepala daerah. Tjahjo menegaskan Kemendagri harus lebih transparan dalam menjalankan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Dengan transparansi itu diharapkan tidak ada lagi pejabat daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kejaksaan. “Kita jadikan kasus Gubernur Riau menjadi pengalaman terakhir di lingkungan keluarga kita,” kata dia. Pertama kali Tjahjo telah berkarier menjadi anggota DPR selama enam periode berturut-turut atau 30 tahun. Namun, baru kali ini ia menjadi pejabat negara. “Hari ini saya resmi kulo nuwun di sini. Saya sudah 30 tahun jadi orang bebas. Saya ini anggota yang terlama di DPR,” ujarnya. Kementerian Dalam Negeri, lanjut Tjahjo, menjadi kantor pertama yang dia datangi kala terjun ke politik. “Saya pertama kali masuk politik di Jakarta, ya di kantor Kemendagri. Kebetulan bapak angkat saya, almarhum Soepardjo Roestam, waktu itu beliau Gubernur Jateng, saya Ketua KNPI Jateng, beliau Mendagri, saya ikut. Dan yang mengenalkan saya dengan Ibu Megawati, ya Pak Parjo. Kenapa? Karena ayah saya dulu anak buah Pak Pardjo. Karena ayah saya dulu anggota wherkreise (kompi AD),” papar dia. Mungkin karena latar belakang itu, ia memilih sebagai Menteri Dalam Negeri. Padahal, Presiden Jokowi menawarkan tiga opsi posisi kepadanya saat pembentukan Kabinet Kerja, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Dalam Negeri. “Disuruh milih tiga, yang satu enggak mungkin, Kemenlu kan harus orang diplomat. Tinggal Menhan atau di sini (Kemendagri). Akhirnya ditunjuk di sini. Memang saya enam periode DPR. Saya satu periode di komisi dalam negeri bersama Mendagri Pak Yogi (Haji Raden Mohammad Yogie Suardi Memet, periode 1993—1998). Dirsospol Sutoyo NK. Kemudian lima periode, 25 tahun, saya di Komisi I,” kata dia. (U4)

Kabinet Kerja

14 5 November 2014

Penerus Tradisi Menteri dari Pulau Dewata

RIA bertubuh tegap berkulit langsat itu terlihat santai mengenakan baju batik krem kombinasi celana hitam yang senantiasa ramah dengan lawan bicaranya. Sesekali senyum menghiasi bibir pria yang sisiran rambutnya model ke samping cukup rapi, memperlihatnya kerutan dahi sosok yang sudah banyak makan “asam-garam” dalam pelayanan birokrasi dan dunia politik.

Puspayoga

Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Doktorandus Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (49), pria berdarah biru kelahiran Puri Satria, Denpasar, 7 Juli 1965 itu ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kabinet Kerja 2014—2019. “Beliau sangat paham usaha kecil yang berkaitan dengan pariwisata,” kata Presiden Joko Widodo,

saat mengumumkan susunan Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10) petang. Suami dari Nyonya I.G.A. Bintang Darmawati itu diumumkan pada urutan ke-18 dan diperkenalkan Presiden Jokowi di hadapan awak media. Sebelum mengumumkan kabinet, Jokowi mengatakan bahwa menteri yang terpilih merupakan menteri yang memahami kepemimpinan dan memiliki kemampuan manajerial yang baik. Pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian, cermat, dan teliti dalam menentukan para pembantunya. Hal itu merupakan keutamaan karena kabinet itu akan bekerja selama lima tahun. Puspayoga, ayah dari seorang putra itu, sejak remaja memang sudah berkecimpung dalam politik mengikuti sepak terjang ayahnya, Cokorda Bagus Sayoga (almarhum), seorang tokoh PNI di Bali yang kini menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Bali. Ia setamat dari SMAN 1 Denpasar langsung berangkat ke Australia untuk mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan di Negara Kanguru. Namun, cita-citanya terpaksa dikorbankan demi mengabdikan diri kepada partai untuk kepentingan rakyat banyak. Kondisi partai saat itu sangat berbeda dengan sekarang, para kader maupun nonkader saling berebut untuk menjadi pengurus PDIP maupun untuk mendapatkan rekomendasi guna bisa maju dalam pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur. Puspayoga yang sudah mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan di Australia saat itu dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berat. Namun, akhirnya diputuskan untuk mengikuti keinginan ayahnya, Cokorda Bagus Sayoga, untuk pulang kembali ke Bali. “Ayah saya pun mempunyai alasan yang kuat untuk memangil saya pulang ke Bali karena tenaga saya sangat dibutuhkan untuk mengurus partai karena saat itu sulit mencari orang yang berani mengurus partai,” ujar Puspayoga, mengenang masa silam yang pernah dilakoninya. Sosok pria yang berpenampilan sederhana itu dibesarkan dalam lingkungan Puri Satria Denpasar yang menjadi pusat perjuangan politik di Bali sekaligus pusat pengembangan seni budaya. Aktivitas keseharian dalam lingkungan seni budaya Bali mencetak Puspayoga menjadi sosok yang memiliki kepribadian unik, yakni menjadi politikus yang tegar dalam pendirian. Selain itu, fokus untuk mengabdikan diri dan selalu menghindari benturan kepentingan. Namun, tetap mengedepankan kesantunan, etika, dan teladan dalam perilaku kehidupan sehari-

hari. Alumnus Universitas Ngurah Rai Denpasar itu sejak mahasiswa kehidupan yang dilakoninya lekat dengan aktivitas partai yang menjadi sarana pengabdian kepada masyarakat. Sejak mahasiswa ia sudah mengabdikan diri DPC PDI Kota Denpasar, saat terjadi pembelotan di PDI yang dipimpin oleh Soerjadi pada 1994, Puspayoga memilih untuk mendukung Megawati Soekarnoputri. Puspayoga pada masa-masa genting itu ditunjuk dan dipercaya sebagai ketua DPC PDI Denpasar. Sejarah berputar dan membawa PDI Pro-Megawati yang berubah menjadi PDI Perjuangan di Bali dan Indonesia umumnya berhasil memenangi Pemilihan Umum 1999. Anggota DPRD kabupaten/kota maupun DPRD Bali hasil Pemilu 1999 lebih dari 70 persen didominasi kader-kader PDI Perjuangan yang tahan banting, termasuk Puspayoga memperoleh kesempatan mengabdikan diri menjadi Ketua DPRD Kota Denpasar. Tak beberapa lama kemudian ayah dari A.A. Abiyoga dipercaya menjadi Wali Kota Denpasar selama dua masa jabatan (2000—2005, 2005— 2008) dan selanjutnya menjadi Wakil Gubernur Bali periode 2008—2013 mendampingi Made Mangku Pastika. Dalam mengabdikan diri kepada rakyat, bangsa, dan negara, sosok Puspayoga selalu berprinsip menjadikan keteguhan hati, kesantunan, dan kebersihan dari korupsi menjadi modal utama. Berkat tekad dan prinsipnya yang kuat itu mampu menjadikan dirinya sebagai teladan yang mendapat simpati dari masyarakat luas sehingga program pembangunan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat dinilai cukup berhasil, baik ketika menjabat sebagai Wali Kota Denpasar maupun Wakil Gubernur Bali. Sosok Puspayoga, salah seorang putra terbaik Bali yang dipercaya sebagai “pembantu” presiden sekaligus meneruskan tradisi putra Pulau Dewata menjadi menteri, atau menteri yang kelima dari Bali. Sebelumnya, tercatat empat putra Bali pernah dipercaya sebagai menteri, mulai dari Ida Bagus Sudjana (almarhum) sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada zaman pemerintah Soeharto, menyusul Ida Bagus Oka (almarhum) sebagai Menteri KB dan Kependudukan pada zaman pemerintahan Orde Baru. Selain itu, I Gede Ardika sebagai Menteri Pariwisata pada zaman pemerintahan Presiden Megawati dan Jero Wacik sebagai Menteri Pariwisata dan Menteri ESDM pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (ANT/U4)

Kabinet Kerja

15 5 November 2014

Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

RESIDEN Joko Widodo telah menunjuk para menterinya. Dalam rangka memperkenalkan para menteri ke masyarakat, Media Indonesia (grup Lampung Post) menyajikan sosok dari 34 menteri Kabinet Kerja. Berikut sosok keempat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo. Potensi maritim Indonesia sangat luas. Dengan memaksimalkan kerja empat kementerian, ia yakin Indonesia akan menjadi poros maritim dunia. Indonesia mempunyai potensi sumber daya yang banyak guna membangun kekuatan maritim. Terletak di dua samudera dan dua benua, Indonesia memiliki potensi yang besar. Guna mengelola potensi itu, Presiden Joko Widodo memercayakan kepada Indroyono Soesilo sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Bukan asal tunjuk, ipar Sri Mulyani itu memang berpengalaman di bidang kemaritiman. Ia merupakan Direktur Sumber Daya Perikanan dan Budi Daya FAO di Roma, Italia, sejak November 2012. Berada pada posisi yang strategis di kancah dunia tidak lantas membuat Indroyono enggan kembali ke Tanah Air saat diminta mengisi posisi di Kabinet Kerja. “Saat negara memanggil, saya harus menerima,” kata Indroyono, saat ditemui di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (30/10). Mantan Direktur Jenderal Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut itu mengaku tidak menyangka dipercaya Presiden Jokowi mengisi kementerian Kemaritiman. “Pada Sabtu (18/10), saya ditelepon oleh Tim Transisi, Bapak Hasto, untuk pulang ke Tanah Air karena Bapak Presiden memanggil. Selasa (21/10), saya diundang bertemu Bapak Presiden. Kami membahas mengenai poros maritim dunia, masalah nelayan, masalah mengenai illegal fishing, semangat bahari. Sesudah pembicaraan itu, tidak ada mengenai jadi menteri. Beliau cuma bilang, ‘ditunggu saja’,” ujar mantan Sekretaris Kemenko Kesejahteraan Rakyat ini. Saat pengumuman kabinet pun, kata Indroyono, ada kisah menarik. Ia satu-satunya calon menteri yang belum menggunakan kemeja putih. “Saat saya tiba, sudah banyak orang. Para calon menteri semua sudah pakai baju putih, lalu saya sendiri yang belum. Saya tanya sama protokol Setneg,

‘kok saya belum dapat baju putih?’ Katanya karena tidak tahu alamat saya,” kata dia. Walaupun kementeriannya baru dibentuk, belum memiliki staf, dan kantor, bukan asalan bagi Indroyono menunda pekerjaan. Sehari setelah dilantik, Indroyono sudah melakukan rapat menko

Indroyono Soesilo

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

gabungan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian beserta kementerian lain di bawah naungannya, yaitu ESDM, Perhubungan, Pariwisata, serta Kelautan dan Perikanan. “Kami bekerja full, mencari solusi atas permasalahan yang dapat diselesaikan, dalam ruang lingkup koordinator maritim ada ESDM, pariwisata, kelautan dan perikanan, dan perhubungan.

Saat rakor itu, kami membahas mengenai illegal fishing, tol laut, lalu masalah penyederhanaan perizinan,” ujarnya. Izin Terkait perizinan pembangunan pelabuhan, Indroyono berencana melakukan penyederhanaan. Setidaknya ada 200 pengajuan izin pembangunan pelabuhan, prosesnya bisa mencapai satu tahun. Dengan penyederhanaan izin, Indroyono berharap investor tertarik masuk untuk membangun tol laut yang akan dibuat di empat pelabuhan, yakni Belawan, Jakarta, Makassar, dan Sorong. Izin tidak semata untuk pembangunan pelabuhan. Namun, juga akses kapalkapal besar, seperti yacth, guna meningkatkan pariwisata di Indonesia. Target Indroyono ialah peningkatan kunjungan wisatawan pada 2019 mencapai 10 juta, 2020 hingga 20 juta. Sektor pariwisata, ujar Indroyono menirukan ucapan Presiden Jokowi, ialah sektor yang paling cepat bisa dikembangkan, asal promosinya bagus dan izinnya sederhana. Jika proses cepat, pembangunan ini bisa membuka lapangan kerja, akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di pesisir, pelabuhan, dan pulau-pulau kecil. Di bidang laut dan perikanan, Indroyono telah membahas permasalahan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. “Saya sudah diskusikan dengan Ibu Susi mengenai illegal fishing, lalu ada keterbukaan data mengenai lisensi kapal-kapal ikan, jadi publik juga bisa memantau, media-media juga bisa mengabarkan,” katanya. Menjadi Menko Bidang Kemaritiman Indroyono mengatakan tugasnya mengoordinasikan kementerian di bawahnya agar dapat bekerja sama dan bersinergi. “Indonesia bisa jadi poros maritim dunia sebagai negara kepulauan yang lokasinya strategis,” ujarnya. Selain bersinergi dengan kementerian di bawahnya, ia juga fokus pada masalah batas wilayah laut Indonesia. “Salah satu program dari Nawacita ialah memperkuat penegakan kedaulatan Indonesia di laut, segera diselesaikan, batas-batas wilayah negara yang belum selesai,” kata dia. (MI/U4)

Geliat Antikorupsi

16 5 November 2014

Anggota DPR Belum Laporkan Harta Kekayaan

ESKI sudah satu bulan dilantik, belum satu pun dari 560 anggota DPR periode 2014—2019 yang menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK mengimbau pejabat publik, baik yang ada di legislatif maupun di eksekutif, segera melaporkan harta kekayaannya. “LHKPN merupakan langkah pencegahan tindak pidana korupsi dari penyelenggara negara. Karena itu, KPK mengimbau pejabat publik, baik yang ada di legislatif maupun di eksekutif, segera melaporkan harta kekayaannya,” ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Gedung KPK, Jakarta. Ia mengatakan KPK telah mengirimkan surat ke pimpinan DPR dengan tembusan ke seluruh anggota Dewan agar mereka segera menyerahkan LHKPN. KPK juga telah menyosialisasikan tata cara pengisian LHKPN, terutama untuk anggota baru yang belum pernah menjadi pejabat negara. Benar bahwa anggota DPR diberi waktu dua bulan untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Namun, kata Zulkarnain, semestinya mereka tak perlu menunggu tenggat untuk menyerahkan LHKPN. Tak cuma kepada anggota DPR, imbauan serupa juga dialamatkan untuk menterimenteri anggota Kabinet Kerja dan mantan pejabat negara di era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, baru 10 dari 34 mantan menteri dan pejabat lainnya yang sudah melaporkan LHKPN. Ke-10 orang itu antara lain mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, mantan Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, mantan Mensesneg Sudi Silalahi, serta mantan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat. Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan menilai kelambanan para pejabat dan mantan pejabat negara melaporkan LHKPN bisa disebabkan tiga faktor. Pertama, lantaran ketidaktahuan soal cara mengisi LHKPN bagi pejabat baru. Kedua, memang disengaja karena sebelumnya tidak ada sanksi hukum bagi yang melanggar. Ketiga,

ada niat untuk memanipulasi. “Yang terakhir ini patut diwaspadai oleh KPK. Bukan tidak mungkin mereka memang ingin menyembunyikan harta kekayaan yang didapat dari sumber-sumber yang menjadi sasaran tembak KPK,” kata Ade. LHKPN, sambungnya, amat penting untuk mengukur tingkat kejujuran dan integritas pejabat negara. Karena itu, KPK mesti lebih gencar lagi mendesak mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut. (MI/U4)