VOTING, Edisi LVXII, 12 November - 18 November 2014

16 Halaman l Edisi LVXII/ 12 November - 18 November 2014

7 l Jangan Panggil Saya Ibu Menteri

T E R U J I T E P E R C AYA

Songsong 7 Pemilukada di Lampung PEMILIHAN umum kepala daerah (pilkada) di tujuh kabupaten/kota se-Lampung makin dekat pelaksanaannya.

Setelah semua pemda bersiap menganggarkan biaya pelaksanaan, KPU juga telah membentuk infrastrukturnya denegan KPU kabupaten/kota.

K

esulitan utama dalam pelaksanaan pemilukada adalah dana, sebab hingga kini masih mengandalkan dana dari APBD yang akan melaksanakannya. Untuk itu, KPU setenmpat harus terus berkoordinasi dengan pemda untuk usulan anggaran itu.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, mengatakan kesulitan utama yang dihadapi penyelenggara pemilukada ada tiga, yaitu persiapan peraturan, pendanaan, dan kesiapan parpol dalam mendaftarkan calonnya. “Semua proses t a h a p a n pemilukada ini memer-

lukan pendanaan, yang sampai sekarang belum siap di daerah.

Pernah ada anggaran pemilukada yang didasarkan

pada UU 32/2004, tetapi kemudian dicabut dan diganti dengan UU 24/2014, pemilukada dilakukan oleh DPRD. Kemudian ini berganti lagi dengan perppu kembali lagi ke pemilukada langsung,” ujar Hadar.

Na mu n , G u b e r n u r L a mp u n g Muhammad Ridho Ficardo telah memastikan keberadaan dana itu.

Teknisnya APBD kabupaten/kota yang menggelar pemilukada menjadi prioritas untuk evaluasi oleh Pemprov. Saat evaluasi, Pemprov akan memastikan dan menyesuaikan anggaran pemilukada dari estimasi KPU setempat.

Terkait perangkatnya, KPU Lampung juga telah menyiapkan anggota KPU kabupaten/kota yang akan menggelar pemilukada. Termasuk juga Bawaslu Lampung yang mulai merekrut Panwaslu kabupaten/ kota. “Mereka segera bertugas,” kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono.

Tim seleksi merekrut Panwaslu tujuh kabupaten/kota meliputi Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Way Kanan.

Selanjutnya, Panwaslu terpilih bertugas mengawasi tahapan pemilihan bupati dan wali kota 2015 di daerahnya masing-masing.

Komisioner Bawaslu Lampung, Ali Siddik, mengatakan Panwaslu bersifat ad hoc (tidak permanen) sehingga seleksi hanya dilakukan untuk tujuh kabupaten/kota yang akan menggelar pemilukada pada 2015, sedangkan masa jabatan anggota Panwaslu kabupaten/kota lainnya akan berakhir pada Desember 2014 atau dua bulan setelah tahapan pilpres berakhir. (CR11/U1)

Interupsi

l

2 12 November 2014

KMP dan KIH, Siapa yang Benar?

P

688

ERTARUNGAN Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menjadi topik menarik perbincangan masyarakat di Indonesia. Tarik-menarik yang berakar pada pembagian jatah kursi pimpinan itu pun mendapat pandangan berbeda.

Metode: Survei dilakukan melalui quickpoll pada 3-4 November 2014 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Survei ini menyertakan 1.200 responden tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

Tidak tahu: 15,43%

Tidak setuju penjatahan: 22,86%

Jatah KIH

Sumber: Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

T E R U J I T E P E R C AYA

indeks : Laporan utama

KPU Koordinasikan Persiapan Pemilukada . . .

4

Perempuan

KIH diberi posisi di AKD: 61,71%

DPR Tandingan

Mahasiswa Jangan Alergi Masuk Parpol ...

Tidak tahu: 15,85%

7

Wakil rakyat

Benar: 22,95% Tidak benar dan bubarkan diri: 61,20%

Politikus Muda NasDem Pimpin DPRD . . .

Geliat Anti Korupsi

KPK Verifikasi Harta Kekayaan . . .

9 16

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Nova Lidarni, Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Rinda Mulyani, Sri Agustina, Sudarmono, Wiwik Hastuti, Zulkarnain T E R U J I T E P E R C AYA Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Adian Saputra, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Ahmad Amri, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Wandi Barboy. Liputan Jakarta: Inge Olivia Beatrix Mangkoe. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Delima Napitupulu, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin.0 Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Widodo (Kabiro), Abu Umarly, Mif Sulaiman, Sudiono, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Bussines Development: Amiruddin Sormin. Senior Account Mana­ger Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Ma­nager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Asisten Manager Iklan Biro: Siti Fatimah. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kota­agung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, ­WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M ­ EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

Laporan Utama

l

3 12 November 2014

Tidak Ada Alasan Anggaran Pemilukada Tidak Dipersiapkan

K

Anggaran pemilukada 7 Kabupaten/Kota 2015 Bandar Lampung Rp25 miliar (masih dalam pembahasan pemda) Way Kanan Rp15 miliar (sudah dianggarkan di APBD 2015) Lampung Tengah Rp25 miliar (sudah dianggarkan di APBD 2015) Lampung Selatan Rp20 miliar (sudah disetujui menunggu pengesahan) Pesawaran Rp16 miliar (masih dalam pembahasan pemda) Lampung Timur Rp25 miliar (sudah disetujui menunggu pengesahan) Metro Rp5,3 miliar untuk dua putaran (masih dalam pembahasan pemda) Sumber: KPU 7 Kabupaten/Kota

EMENTERIAN Dalam Negeri memerintahkan 204 kepala daerah, termasuk Lampung, menganggarkan dana untuk pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dalam APBD. Sebab, pemilukada serentak tetap akan dilakukan pada 2015 menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

“Pedoman kami sekarang Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Karena itu, kami memberitahukan kepada kepala-kepala daerah supaya menganggarkan APBD 2015, pemilukada langsung tetapi serentak. Ada 204 daerah,” kata Djohermansyah.

Dari 204 daerah tersebut, tujuh di antaranya Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Metro, Pesawaran, Bandar Lampung, dan Way Kanan. Djohermansyah mengatakan Kemendagri dan KPU sepakat menggunakan Perppu sebagai pedoman pematangan jadwal pemilukada. “Pertemuan antara Kemendagri dan KPU ini untuk mengoordinasikan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2014 dan Perppu No. 2 Tahun 2014, agar KPU bisa melakukan langkah-langkah persiapan,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan kesulitan utama yang dihadapi penyelenggara pemilu ada tiga, yaitu persiapan peraturan, pendanaan, dan kesiapan parpol dalam mendaftarkan calonnya.

“Semua proses tahapan pemilukada ini memerlukan pendanaan, yang sampai sekarang belum siap di daerah. Pernah ada anggaran pilkada yang didasarkan pada UU 32/2004, tetapi kemudian dicabut dan diganti dengan UU 24/2014, pilkada dilakukan oleh DPRD. Kemudian ini berganti lagi dengan perppu kembali lagi ke pemilukada langsung,” ujar Hadar.

Menurut perhitungan KPU, waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilukada serentak 2015 memungkinkan untuk dilaksanakan hanya jika pendaftaran calon dibuka pada Januari 2015.

Untuk mengesahkan peraturan KPU, diperlukan pembahasan dengan DPR

yang rencananya dilakukan akhir Januari 2015. Belum lagi adanya pembahasan dua perppu oleh DPR yang baru bisa dilakukan awal tahun depan.

Pemprov Lampung juga memastikan keberadaan dana pemilukada di tujuh kabupaten/kota se-Lampung. Kepastian itu ditentukan saat mengevaluasi APBD yang disahkan wali kota/bupati dengan DPRD masing-masing daerah di Pemprov.

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan saat pertemuannya dengan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, beberapa waktu lalu, Gubernur menjanjikan kepastian anggaran pemilukada itu.

Gubernur mengatakan Pemprov akan melihat keberadaan anggaran itu saat evaluasi. “Bila tidak ada, akan langsung dimasukkan anggaran itu oleh Pemprov. Begitu kata Pak Gubernur,” kata Nanang.

Terkait usulan anggaran pemilukada, Ketua KPU Bandar Lampung Fauzi Heri mengatakan pihaknya sudah mengusulkan anggaran kepada pemda sebesar Rp25 miliar. Hal senada dikatakan Ketua KPU Way Kanan Iskardo.

“Pemda telah mengalokasikan anggaran pemilukada sebesar pada APBD 2015 sebesar Rp15 miliar untuk satu putaran. Putaran kedua rencananya baru akan dianggarkan pada APBDP 2015,” ujarnya.

Kemudian, Ketua KPU Lampung Tengah Mutmainah menjelaskan pemda setempat juga telah menganggarkan dana pelaksanaan pemilukada pada APBD 2015 sebesar Rp25 miliar untuk dua putaran.

Sementara itu, Ketua KPU Lampung Selatan Hafidz mengaku telah mengusulkan Rp30 miliar untuk dua putaran. Namun, pemda setempat telah mengalokasikan anggaran pemilukada sekitar Rp20 miliar untuk dua putaran.

Secara terpisah, Ketua KPU Pesawaran Dery Hendryan menerangkan pihaknya telah membangun komunikasi yang baik dengan pemda.

Mereka mengusulkan anggaran pemilukada Rp16 miliar untuk dua putaran.

(CR11/U1)

Laporan Utama

l

4 12 November 2014

KPU Koordinasikan Persiapan Pemilukada

K

OMISI Pemilihan Umum (KPU) mulai menggelar rapat koordinasi dengan jajaran kementerian dan lembaga pemangku kepentingan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pekan depan. Komisioner KPU Juri Ardiantoro menilai rapat tersebut penting digelar menyusul beberapa perubahan regulasi pemilukada dalam Perppu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Ya, minggu depan kami merencanakan pertemuan dengan instansi lain yang terkait dengan pemilukada,” ujarnya, kemarin. KPU, kata dia, akan memprioritaskan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang materi pembahasannya lebih mendesak.

Di sisa waktu 2014, KPU juga berupaya mengejar penyusunan tiga peraturan sebagai pedoman pelaksanaan pemilukada pada 2015. Ketiga peraturan tersebut ialah terkait Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada, Pedoman tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilukada, serta Pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada.

Komisioner KPU lainnya, Hadar Gumay, menambahkan berdasarkan hasil pendataan KPU diketahui sebanyak 204 daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak pada 2015 karena masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun tersebut.

“Setelah kami melakukan konfirmasi dengan data milik Kementerian Dalam Negeri, ditemukan ada 204 daerah yang akan melakukan pemilukada di 2015,” kata Hadar.

KPU Lampung pun telah meminta KPU di tujuh kabupaten/kota yang akan menggelar pemilihan kepala daerah pada 2015 meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Langkah itu diperlukan untuk kepentingan penganggaran pemilukada.

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan pihaknya tetap akan melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Way Kanan dengan dasar Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pilkada.

“Untuk pedoman teknis pemilu-

kadanya menunggu dari KPU Pusat.

Yang paling penting sekarang adalah mempersiapkan segala sesuatunya,” kata Nanang.

Menurutnya, berdasarkan hasil rapat pimpinan KPU provinsi dan kabupaten/kota di KPU Pusat, jajarannya diperintahkan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerahnya masing-masing agar mau menyiapkan aggaran berbentuk dana hibah untuk pemilukada 2015.

“Atas dasar Perppu Pilkada, kami meminta pemda tetap menyiapkan anggaran untuk pemilukada tahun 2015.”

Untuk menyongsong pemilukada di tujuh kabupaten/kota tersebut, lanjut Nanang, KPU Lampung akan terus melakukan supervisi kepada KPU kabupaten/kota se-Lampung. Dia menekankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tujuh daerah tahun 2015 harus lebih baik dari sebelumnya. Sebab, penyelenggara pemilukada tahun depan diperkirakan akan banyak diisi orang-orang baru.

“Sekarang seleksinya masih terus berjalan. Kami akan memilih komisioner yang berintegritas agar pelaksanaan pemilukada semakin baik,” ujarnya. (CR11/U1)

Gagas

I

l

5 12 November 2014

Fikih Parlemen

SLAM merupakan agama universal yang mengajarkan arti humanisme, egalitarianisme, dan keadilan sosial. Semua arah gerak manusia telah diatur secara substansial dalam Islam, termasuk masalah politik parlementer. Untuk dapat memahami politik parlementer, maka diperlukan fikih parlemen. Fikih secara bahasa adalah pemahaman, sementara parlemen adalah perwakilan rakyat. Maka, fikih parlemen adalah pemahaman mengenai perwakilan rakyat.

Bila dilihat secara normatif, persoalan parlemen (perwakilan rakyat) secara substansial telah terdapat dalam kitab suci Alquran Surah Ali-Imran Ayat 159 yang berbunyi: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu…”

Bila direnungkan, ada beberapa hal yang bisa diambil pelajaran berharga dari ayat di atas. Pertama, berkaitan dengan komunikasi termasuk di dalamnya komunikasi politik. Komunikasi politik yang diajarkan pada ayat di atas adalah berkomunikasi dengan cara santun dan lemah lembut. Karena secara psikologis, cara berkomunikasi politik seperti inilah yang bisa mengarahkan lawan bicara akan mudah menerima pemikiran, ide, dan gagasan. Jika gagasan, ide, dan pemikiran telah diterima, akan menjadi mudah untuk menyatukan dan membangun visi-misa bersama. Jika visi-misi telah menyatu dan dibangun atas dasar kesamaan ideologi, misalnya, kekuatan dan dukungan sudah barang tentu akan semakin kuat. Jika jalinan kekuatan dan dukungan sudah melekat, kemenangan dalam berpolitik menjadi sebuah keniscayaan.

Kedua, betapa pentingnya arti sebuah musyawarah. Bermusyawarah yang dimaksud dalam ayat di atas adalah musyawarah dalam segala hal yang bersifat keduniaan, termasuk di dalamnya masalah politik. Artinya, musyawarah tidak dapat dilepaskan dalam berpolitik.

Sebab, dalam segala hal, baik dalam urusan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, tentu tidak dapat dilepaskan dari musyawarah. Musyawarah merupakan

media menyamakan persepsi, dan cara yang baik dalam mengambil solusi dari setiap persoalan yang tengah terjadi.

menyatakan bahwa estafet kepemimpinan dan tradisi kepemimpinan yang baik haruslah terus dijaga meskipun masa dan situasi yang berbeda. Hal ini Wajah Ideal Wakil Rakyat diibaratkan dalam sebuah filosofi satu Kriteria pemimpin, jiwa (ka nafs wahidah) termasuk juga wakil dan satu raja (ka malik rakyat, telah diformuwahidah). Karena itu, lasikan dalam fikih menurut Al-Farabi, siyasah. Ada banyak pemerintahan siapa pakar politik Islam pun yang memimpin memformulasikannya, harus dijaga dan didubaik dari masa klasik kung. hingga kontemporer.

Wajah ideal yang Al-Farabi, misalnya, diformulasikan Alyang dikutip Nanang Farabi merupakan Tahqiq dalam karyanya wajah parlemen yang Politik Islam (2004: 13), layak di setiap Negara. menyatakan bahwa seKarena budaya dan Abdul Qodir Zaelani tradisi serta mental orang pemimpin harus Mahasiswa Program Doktor, Pengelola mampu memelihara dan moral yang baik Jurnal Terakreditas Nasional Al-‘Adalah undang-undang, adat adalah cerminan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung istiadat, kebiasaan, traparlemen yang baik disi, etika dan tingkah pula. Wajah ideal yang laku dan harus menjadi panutan saat ditampakkan oleh Al-Farabi sedang membimbing masyarakat melalui diuji oleh wakil rakyat kita di parleperkataan-perkataannya. men. Perseteruan dan konflik dua kubu Ini artinya, bahwa wakil rakyat sejatdi parlemen sedang dipertontonkan inya menjadi teladan dalam segala hal. oleh wakil rakyat. Dualisme DPR yang Perkataan dan tindakannya akan menmenghiasi kisruhnya wakil rakyat, jadi sorotan bagi masyarakat. Moral dan menghenyakkan hati masyarakat. mental wakil rakyat merupakan satu Wakil rakyat yang sejatinya menjadi paket yang tidak terpisahkan. Karena teladan justru terkadang dipertanyakan. kedua hal ini akan menjadi pegangan Membanting meja ketika keinginandalam memimpin. Wajah ideal wakil nya tidak terpenuhi, membuat DPR rakyat seperti inilah impian masyarakat. tandingan di parlemen, ingin menguaMempunyai moral dan mental yang sai jabatan di setiap unsur parlemen, baik. Pemimpin dan wakil rakyat yang merupakan wajah parlemen yang sedang memiliki moral dan mental baik, tentu diperlihatkan ke publik. Egoisme politik mempunyai visi membangun bangsa sedang dimainkan. Komunikasi petinggi dengan baik pula. politik belum mendapatkan titik temu.

Sebaliknya, bila moral dan mental Kebuntuan komunikasi masih terjadi. wakil rakyatnya buruk, citra dan pemSolusi agar keluar dari kemelut ini masih bangunan bangsa pun akan semakin menjadi angan yang belum pasti. terpuruk. Mental pragmatis, contohnya, Pada dasarnya, publik menilai bahwa akan berpikir dan bertindak secara adu ego elite partai di DPR bukanlah pragmatis. Apabila menguntungkan cara yang santun dan simpatik. Berebagi dirinya, akan dilakoninya, tetapi but jabatan di lembaga legislatif bubila tidak, akan ditinggalkannya. Mental kanlah cara yang terbaik. Hal ini akan pragmatis seperti inilah tak ubahnya memperburuk citra anggota dewan seperti kutu loncat, ada keuntungan, yang terhormat. Ketidakdewasaan dan di sanalah berpijak. Mental oportunis ketidakmatangan berpolitik anggota pun demikian, akan mengambil setiap dewan menjadi isu publik. Membiarkan peluang dan kesempatan untuk mendakonflik ini terus berjalan, dan tidak dipatkan apa yang diinginkan. Demikian cari titik temunya tentu akan menghamjuga dengan mental korup, akan mengbat laju pembangunan. Terlihat seakan hasilkan wakil rakyat yang bermental “berhala” kekuasaan menjadi rebutan. korup juga.

Padahal, kekuasaan adalah amanah Selain formulasi di atas, Al-Farabi juga yang harus dipertangungjawabkan.

Banyak pengamat politik menilai moral anggota Dewan sedang dipertaruhkan. Mosi tidak percaya dan petisi kepada DPR menjadi wacana dan isu yang bisa menjadi keniscayaan, bila kemelut ini tidak terselesaikan.

Harapan Rakyat Keinginan rakyat sebenarnya adalah wakil rakyatnya mengedepankan moral dan nilai-nilai Pancasila, bukan persoalan legal formal. Bersikap bijaksana untuk memikirkan bangsa adalah solusi yang paling utama. Apalagi berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dikutip tabloid Voting Lampung Post, publik ingin melihat kinerja kabinet 3—6 bulan sebanyak 74,75%.

Sebab itulah, wajah wakil rakyat ideal yang disampaikan oleh Al-Farabi menjadi sebuah keharusan. Sebagai contoh dari kepemimpinan yang mengedepankan moral dan mental, telah diperlihatkan oleh khalifah kedua Umar bin Khattab. Pada saat Umar bin al-Khattab menyampaikan orasinya, tiba-tiba ada seorang wanita yang berdiri dan memprotes atas apa yang dikatakan Umar.

Sebagai seorang pemimpin, apakah Umar marah dan naik pitam, karena dibantah orasinya oleh seorang wanita?

Tidak. Justru Umar menyatakan bahwa pernyataannya adalah salah dan wanita tersebut adalah benar. Tanpa malu Umar menyatakan hal tersebut di khalayak publik. Karena Umar tahu bahwa sesuatu yang benar, adalah benar. Tidak membenarkan suatu yang salah, atau menyalahkan suatu yang benar.

Contoh yang dilakukan Umar ini bisa menjadi pelajaran dan pemahaman yang baik bagi siapa saja, termasuk wakil rakyat. Karena itu, fikih parlemen bisa menjadi acuan sebagai sumbangsih dalam mengurai permasalahan bangsa ini. Harapan agar kemelut yang sedang terjadi ini segera terselesaikan dengan baik. Harapan ini bukan hanya harapan segelintir orang, tapi harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Harapan anggota dewan di parlemen membuktikan janjinya saat pelantikan beberapa waktu yang lalu, bekerja demi kepentingan rakyat, merupakan jalan yang terbaik.

Harapan dari masyarakat Indonesia agar anggota Dewan tetap menjaga dan mengedepankan moral, mental, dan nilainilai Pancasila. Demi terjaganya wibawa parlemen. Wallahualam bissawab. n

Perempuan

l

6 12 November 2014

Pengusaha Perempuan Memimpin DPRD Metro SEBELUM dilantik menjadi anggota DPRD Metro periode 2014—2019, Nuraida lebih dikenal sebagai pengusaha. Untuk itu, dalam lima tahun ke depan ia ingin memajukan dunia usaha di Kota Metro dengan peranan yang dimilikinya.

Kiprah di dunia usaha anggota DPRD asal Gerindra itu tidak diragukan lagi. Sebab, berbagai jabatan kewirausahaan dipercayakan kepadanya. Di antaranya Sekretaris Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Lampung Tengah, Bendahara Himpunan Pengusaha Pedagang Kecil (HPPK), Bendahara Wanita Islam Kota Metro, dan Ketua Koperasi Raida.

“Saya akan memajukan sektor usaha di Kota Metro,” kata wanita kelahiran Palembang, 26 Agustus

1964 itu.

Bermodalkan restu dari keluarga dan dukungan masyarakat, ia kemudian masuk ke dunia politik dan memilih Partai Gerindra sebagai kendaraan politiknya maju di Pemilu Legislatif 9 April 2014.

Setelah terpilih dan dilantik menjadi wakil rakyat, dia kemudian mendapat amanah sebagai wakil ketua DPRD Kota Metro.

Melalui kursi wakil ketua tersebut, wanita paruh baya itu berharap bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat, terutama mendorong kemajuan di bidang wirausaha.

“Doakan saja keberadaan saya di dewan ini akan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan dapat membawa sekaligus memperjuangkan aspirasi rakyat,”

kata Nuraida.

Sebagai wanita sekaligus ibu dari dua orang anak, Nuraida mengaku tetap akan komit menyalurkan aspirasi rakyat melalui lembaga legislatif. Kepercayaan yang diberikan merupakan amanah dan harus dijalankan dengan benar. Tentunya, apa yang akan dijalankan harus sesuai dengan jalur serta koridor hukum.

Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada konstituen yang telah mengantarkannya duduk di kursi Dewan. Sebab, tanpa dukungan dari masyarakat, dia tidak akan berada di parlemen. “Semoga saya menjadi wakil rakyat yang amanah dan mampu menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya. (OGI/U4)

Nuraida

Wakil Ketua DPRD Metro Partai : Gerindra

Mahasiswa Jangan Alergi Masuk Parpol MAHASISWA jangan ale rgi masuk partai politik karena hal itu justru akan menjadi langkah mundur bagi demokrasi dan pengaderan parpol di Tanah Air. “Keliru bila mahasiswa alergi masuk partai politik, mereka harus masuk partai politik untuk memasukkan ide-ide dan masukan kepada pemerintah, ikut terlibat dalam pembuatan UU karena itu hanya dilakukan melalui jalur politik ,” kata anggota DPR , Popong Djunjunan.

Menurut dia, pandangan yang menyebutkan politik itu kotor tidak mutlak benar. Karena itu tergantung individu politikus yang melakoninya. Ia menyebutkan Indonesia membutuhkan politikus-politikus brilian untuk masa depan Indonesia.

Ia menyebutkan mahasiswa merupakan harapan dan masa depan politik di Indonesia seh-

Popong Djunjunan Jabatan : Anggota DPR

ingga harus memulai kiprahnya sejak bangku kuliah.

“Hanya melalui partai politik bisa mengarahkan kebijakan pemerintah, membuat undangundang dan beberapa hak lainnya yang bisa dilakukan oleh anggota legislatif,” katanya.

Ia menyebutkan partai politik merupakan pengawal pemerintahan dan juga mitra pemerintah dalam menggulirkan program pembangunan. Dengan kekuatan dan kapasitasnya politikus bisa memberikan dan memasukan ide-idenya untuk mengawal pemerintah ke arah kesejahteraan rakyat.

“Dengan masuk partai politik, ide dan kritik bagi pemerintah bisa masuk. Sangat disayangkan bila hanya lantang bersuara di luar, parpol terbuka bagi kader brilian,” kata politikus Golkar itu.

Popong yang menjadi pimpi-

nan sementara pada sidang paripurna pemilihan pimpinan MPR, beberapa pekan lalu, mengapresiasi partai politik yang melakukan pengaderan dari kalangan mahasiswa.

“Salah satunya DPC Golkar Kota Bandung yang menggelar pelatihan kepemimpinan dengan target dua ratusan orang. Karena hanya dengan kaderisasi akan muncul politikus andal dan punya karakter,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong kaum perempuan untuk lebih berperan lagi dalam partai politik karena perempuan saat ini memiliki peran yang sama di legislatif.

“Jangan puas dengan sekian persen kaum perempuan di legislatif, suara kaum perempuan didengar dalam menentukan kebijakan. Kiprahnya tak kalah dan suaranya bisa lebih lantang,” kata Popong. (ANT/U4)

Perempuan

l

7 12 November 2014

Jangan Panggil Saya Ibu Menteri

S

Susi Pudjiastuti

Kelahiran : Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat, 15 Januari 1965 Pekerjaan : Menteri Kelautan dan Perikanan

ANTAI, cuek, blak-blakan, dan apa adanya menjadi kesan pertama kali bertemu dengan Susi Pudjiastuti, mantan Direktur Utama PT ASI Pudjiastuti (Susi Marine), Direktur Utama PT ASI Pudjiastuti Aviation, dan juga Direktur Utama PT ASI Pudjiastuti Flying School (Susi Flying School) yang belum lama ini mengisi jajaran Kabinet Kerja Joko widodo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Putri sulung dari H. Ahmad Karlan (alm.) dan Suwuh Lasminah (alm.) kelahiran 15 Januari 1965 itu tumbuh dan besar di Pangandaran.

Meski besar dari keluarga berkecukupan, tidak membuat dia terlena.

Susi tidak memiliki pendidikan tinggi, ia hanya sekolah di SD Negeri 8 Pangandaran dan lanjut ke SMP Negeri 1 Pangandaran.

Guna memperluas cakrawalanya, ia dikirim ke SMA Negeri 1 Yogyakara. Sayang, pendidikannya tidak tuntas. Saat kelas dua SMA, ia berhenti karena malas.

Keinginannya untuk mandiri dia tunjukkan dengan berupaya keras sebagai pengepul ikan. Usahanya membesar hingga ia memiliki pabrik pengolahan ikan sendiri.

Saat membesarkan usahanya, Susi sempat kesulitan dana untuk membeli pesawat.

Hingga ia bertemu bankir yang visioner dan sepaham dengan dirinya dan mau memberikan pinjaman untuk membeli pesawat Cessna Caravan buatan Amerika Serikat seharga Rp20 miliar. “Bila saya tidak bertemu seorang bankir yang visioner, saya tidak akan punya pesawat dan tidak akan ada cerita lobster dari Semelu, dari Rp30 ribu menjadi Rp400 ribu seperti sekarang,” ujarnya di Jakarta, Minggu (26/10).

Sejak dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi mengaku akan berupaya dan percaya diri memajukan sektor maritim Indonesia. Meski ia tidak menyangka dipilih mengisi posisi itu, bahkan mempertanyakan pemi-

lihannya.

“Setelah Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, menyampaikan yang intinya bahwa beliau memercayakan hal tersebut kepada saya. Saya merasa hal itu luar biasa karena beliau berani memutuskan hal tersebut,” kata Susi.

“Saya cukup tahu diri bahwa di dalam dunia bisnis dan dunia penerbangan atau hal-hal lain dalam tatanan sakral business way or business life, saya sedikit kontroversial karena kadang-kadang mungkin orang lebih sering panggil saya orang gila daripada appropriate brave businessman. Karena saya tidak betah di dalam kotak. Sebab, di dalam kotak itu terbatas dan sempit dan terlalu banyak hal sehingga saya tidak bisa ke kanan dan ke kiri dalam perjalanan saya,” ujar Susi.

Susi sadar tidak semua pihak akan langsung menerima dirinya. Tapi, ia berupaya menikmati pekerjaannya. “Jadi karena Pak jokowi sudah seberani itu untuk mempekerjakan saya yang keras kepala dan agak gila ini untuk mengambil pekerjaan yang sebesar itu, lalu kenapa saya tidak mau? Jadi saya terima pekerjaan itu,” kata dia.

“Sangat luar biasa bagaimana diri saya dan karakter saya dan juga kegilaan saya, tetapi orang dapat menerimanya tanpa protes atau mungkin juga karena saya protes lebih kencang dari mereka semua.

Akhirnya, dunia menerima saya sebagaimana saya.”

Susi mengungkapkan kekhawatirannya bila nanti menjadi seorang menteri. “Saya khawatir kalau saya sudah jadi menteri, sudah tidak bisa lagi teriak-teriak sama menterimenteri lagi. Sekarang saya tidak bisa melakukan hal itu lagi karena cuma ada Pak Jokowi di sana. Jadi tidak ada lagi di sana yang bisa saya teriaki,” ujarnya sambil tertawa lepas.

Meski keadaan telah berubah, Susi ingin seperti apa adanya. Ia ingin tetap dipanggil sebagai dirinya sendiri. “Don’t call me ibu menteri, please,” ujar Susi sembari tertawa. (MI/U4)

Wakil Rakyat

Budaya Lokal Perlu Dilestarikan

di Bandar Lampung

A

M. Yusuf Erdiansyah Putra Anggota DPRD Bandar Lampung

DAT dan budaya Lampung merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia sehingga perlu upaya untuk melestarikannya. Sebab, jika tidak kultur akan tergerus seiring pesatnya perkembangan zaman.

Berawal dari itulah, karier politik anggota Komisi II DPRD Bandar Lampung dari Fraksi Restorasi Nurani Rakyat, M. Yusuf Erdiansyah Putra, dimulai. Politikus Hanura itu mengatakan dia bukanlah seperti politikus kebanyakan. Sebab, niatnya terjun ke dunia politik bukan ingin berkuasa, melainkan untuk melestarikan adat budaya Lampung.

“Kebetulan ayah saya pimpinan adat marga Balak di Telukbetung.

Karena itu, turunan adat itu turun ke saya, otomatis saya harus belajar tentang adat Lampung,” ujarnya.

Yusuf mengaku belum pernah berkecimpung di dunia politik. Namun, pencalonan pertamanya pada Pemilu 9 April 2014 direspons positif oleh masyarakat. Dia terpilih dan dilantik menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Bandar Lampung IV, yang meliputi Telukbetung Barat, Telukbetung Utara, Telukbetung Timur, dan Telukbetung Selatan.

“Saya ingin membangun, menjaga, dan melestarikan adat. Sebab, saya lihat Pemkot dan Pemprov punya kebijakan yang kuat untuk melestarikan adat,” kata dia, yang memperoleh 1.400 suara lebih itu.

Ada banyak cara yang bisa ia lakukan dalam rangka melestarikan adat istiadat dan budaya dengan duduk di legislatif. Dia dapat menjadi jembatan antara eksekutif dan masyarakat. Itu pula yang membuatnya lebih memilih bergabung dengan Komisi II karena salah satu mitra kerjanya Dinas Pariwisata dan Budaya.

“Saya berkeinginan melestarikan dan memajukan pariwisata dan budaya Lampung, khususnya marga Balak yang ada di Bandar Lampung. Sebab, turunan dari orang tua saya pimpinan adat,” ujar dia.

Langkah awal, dia akan fokus pada seni dan budaya, tetapi tidak menutup kemungkinan akan menampung keluhan, ide, dan masukan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. (CR11/U4)

l

8 12 November 2014

Berjuang di Legislatif Bagian dari Dakwah ANGGOTA DPRD Lampung Utara, Agung Utomo, berkomitmen memajukan pembangunan dan peradaban daerahnya. Selain menjalankan tugas sebagai anggota legislatif, dia juga ingin membangun masyarakat dengan dakwah.

Menurut Agung, mengabdi kepada masyarakat di legislatif merupakan bagian dari dakwah karena di dalamnya banyak peran penting yang bisa dilakukan guna mengembangkan umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Memajukan daerah dan membangun masyarakat agar tidak mengalami krisis identitas sebagai makhluk mulia itu juga bagian dari dakwah,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Bagi Agung Utomo, dakwah merupakan serangkaian kegiatan yang mengarahkan seseorang agar berperilaku baik, menjalankan perintah Allah, ser-

Agung Utomo

Anggota DPRD Lampung Utara

ta meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

“Meningkatkan kesadaran umat dan mengembangkan pribadi mereka itu juga bagian dari dakwah dan bernilai pahala,” ujarnya.

Anggota Dewan yang terpilih dari daerah pemilihan (DP) III, yang meliputi Kecamatan Abungsurakarta, Abung Timur, Abung Selatan, Abungsemuli, dan Blambanganpagar, ini menambahkan dakwah merupakan tanggung jawab seorang muslim yang harus dilakukan. Dakwah juga tidak boleh dipandang secara sempit menyebarkan ajaran Islam.

“Dakwah itu maknanya luas.

Mengabdi di legislatif dengan ikhlas dan maksimal juga bagian dari dakwah. Apalagi jika kebijakan yang diambil bisa bermanfaat dan membantu masyarakat banyak,” ujarnya. (YUD/CK5/U4)

Wakil Rakyat

l

9 12 November 2014

Pegiat Organisasi Siap Membangun lewat DPRD

S

EBELUM menjadi anggota DPRD Lampung Tengah, Sumarsono adalah aktivis organisasi masyarakat. Dengan modal tersebut, politikus PDIP itu siap memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sumarsono mengawali kiprahnya di organisasi kepemudaan, organisasi sepak bola, koperasi, dan keagamaan.

Saat masih aktif di organisasi-organisasi tersebut, perhatiannya pada kinerja pemerintah sangat besar. Banyak kritik dan saran yang dia berikan kepada pemerintah. Atas desakan itu, akhirnya sejumlah program program-program prorakyat berhasil digulirkan untuk masyarakatnya.

Setelah sekian lama bergelut di organisasi, Sumaryono akhirnya memutuskan untuk masuk partai politik dan menjadi caleg pada Pemilu 9 April 2014.

“Ini bukan masalah suka atau tidak suka.

Ini perjalanan hidup, sebuah proses.

Mudah-mudahan ini adalah jalan untuk melanjutkan perjuangan yang sudah saya mulai sejak lama,” kata dia.

Masuk ke parlemen, Sumarsono membawa sebuah tekad untuk memberikan

Sumarsono

Anggota DPRD Lampung Tengah Fraksi PDIP

pencerahan kepada masyarakat. Menurut dia, warga Lamteng harus mengetahui hak dan kewajibannya. Semua harus ikut mengawasi pembangunan sehingga ketika masyarakat melihat hak mereka dikurangi dengan pembangunan yang buruk, mereka berani membuka suara karena tahu dasarnya.

“Saya akan ikut serta mengkritisi kinerja pemerintah yang buruk. Fungsi pengawasan akan saya jalankan dengan baik agar masyarakat bisa sejahtera bersama-sama,” kata pria kelahiran Banyuwangi, 4 Januari 1969 itu.

Dengan masuk ke Dewan, suami Eliyani ini berharap bisa berbuat lebih baik dan lebih banyak untuk kepentingan masyarakat Lampung Tengah. Meskipun dia mengakui banyak godaan di dunia politik. “Godaan di politik luar biasa. Ini ujian apakah bisa atau tidak bertahan di jalur yang benar.”

Dari semua program, Sumarsono menilai pendidikan yang harus diutamakan.

Sebab, pendidikan ini modal dasar untuk mengentaskan kemiskinan. Ayah satu anak ini menilai semua masalah bisa diatasi jika pendidikannya maju. (WAH/U4)

Politikus Muda NasDem Pimpin DPRD MENDUDUKI kursi pimpinan DPRD Bandar Lampung tidak membuat Naldi Rinara S. Rizal berbangga hati.

Sebab, amanah itu harus ia pertanggungjawabkan kepada rakyat dan Tuhan.

Wakil Ketua II yang mengoordinatori komisi pendidikan dan kesehatan itu mengatakan dirinya berkewajiban memperjuangkan apa yang diharapkan masyarakat. “Kalau kami sudah dikasih amanah oleh rakyat sebagai wakilnya di parlemen, tentunya harus memperjuangkan apa yang diharapkan masyarakat. Kami harus memberikan solusi terbaik dari setiap masalah di masyarakat,” kata Naldi di kantornya.

Meski terbilang baru berkarier di kancah politik, politikus Partai NasDem itu cukup paham terhadap perkembangan politik, baik lokal maupun nasional. Dia juga tetap menjaga diri agar tidak terjebak pada masalah yang dapat merugikannya kelak dan masyarakat.

Sebelum menjadi anggota legislatif, Naldi adalah aktivis organisasi. Sebelum bergabung di Partai NasDem, ia sangat aktif di DPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Dari tempat itulah dia menimba ilmu dan pengalaman bersama rekan-rekannya. “Sebagai

orang muda, tempat belajar saya selain di partai itu di Hipmi dan KNPI,” ujarnya.

Selain itu, rasa keingintahuannya dan semangat ingin terus berkembanglah yang melatarbelakanginya terjun ke dunia politik. Meski masih muda dan masih baru di politik, kariernya relatif cukup cemerlang. Ditambah lagi tugas dan fungsi legislatif sangat strategis untuk membantu masyarakat dan membangun daerah.

“Saya tidak menyangka dipercaya menjadi wakil ketua. Ketika saya ditujuk insya Allah saya akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin,” kata dia. (CR11/U4)

Naldi Rinara S. Rizal

Anggota DPRD Bandar Lampung Fraksi NasDem

Wakil Rakyat

l

10 12 November 2014

Warga Nahdliyin Mengabdi di Legislatif

D

IA tumbuh dan dibesarkan di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) yang membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Beberapa tahun silam, orang tuanya, K.H. Khusnan, menjadi anggota DPRD Lampung Tengah.

Kakak kandungnya, Umar Ansyori, juga pernah menjadi anggota DPR. Namun, hal itu belum menggerakkan hati Sulaiman Khamid untuk terjun ke dunia politik. Dia merasa enjoy dengan dunia dagang yang kesehariannya ditekuni.

Seiring dengan perjalanan waktu, hati kecil Sulaiman mulai ada niatan untuk terjun ke dunia politik praktis. Hal itu muncul setelah pada masa kejayaan keluarga besarnya tidak lagi duduk di kursi Dewan. “Saya

mau masuk dunia politik sekaligus mencalonkan diri sebagai anggota legislatif setelah saya melihat ada peluang. Sebab itu, saya mencalonkan diri.”

Karena itu, kata Sulaiman, pada 2013 ia mulai mempersiapkan diri dalam pencalonan sebagai anggota legislatif di daerah pemilihan (DP) IV, Kecamatan Metro Barat dan Selatan.

Berbekal tekad dan kemauan keras, bapak dua anak itu mulai melakukan sosialisasi di wilayah pemilihannya.

Tentunya dengan semangat akan membawa sekaligus memperjuangkan keinginan masyarakat yang diwakilinya.

“Karena saya duduk menjadi anggota Dewan itu dari rakyat, sebisa mungkin saya akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat,” ujarnya.

Suami Novi Yanti itu juga menyadari apa yang nantinya diperjuangkan untuk kepentingan rakyat bukanlah hal yang mudah baginya. Namun, dengan niatan demi kepentingan rakyat, seberat apa pun akan tetap ia perjuangkan.

Dipercaya sebagai wakil ketua Komisi I DPRD Kota Metro tidak menjadikan segalanya lebih tinggi dari yang lainnya, tetapi semua sama dan bekerja untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sebagai generasi penerus di keluarganya, yang mewarisi jejak orang tua dan kakaknya, segala tindakan yang akan dilakukan tentunya harus banyak belajar dengan kakaknya, termasuk bagaimana cara memperjuangkan aspirasi rakyat melalui kursi Dewan. (OGI/U1)

Sulaiman Khamid Partai Politik : PKB

Pendidikan di Lamsel Harus Semakin Baik

Jasroni

Anggota DPRD Lampung Selatan Partai Politik: NasDem

PENDIDIKAN di Lampung Selatan harus semakin baik. Untuk itu, semua pihak harus berkomitmen membangun sektor tersebut, termasuk para wakil rakyat periode 2014—2019.

Anggota DPRD Lampung Selatan, Jasroni, siap mengabdi di legislatif. Sebagai pensiunan pegawai negeri sipil (PNS), politikus NasDem itu akan memperjuangkan pendidikan di daerahnya.

Sebelum pensiun dari PNS, Jasroni mengaku sudah tertarik dengan dunia politik. Sebab, menurut pria asal Sumatera Selatan itu, melalui jalur itulah perjuangan membantu masyarakat kecil bisa lebih efektif.

Namun, karena PNS dilarang berkecimpung dalam dunia politik, keinginannya pun urung diwujudkan. Pria

pensiunan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini kemudian bergabung dengan Partai NasDem. Keinginan kuat terjun ke dunia politik bagi bapak tiga anak ini berdasarkan pada sebuah niat dan ketulusan hati yang amat sederhana, yaitu ingin mengabdikan diri untuk masyarakat.

Menurutnya, masih banyak persoalan di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang perlu mendapat perhatian serius, seperti bidang pendidikan. Sebab, dunia pendidikan saat ini perlu dibenahi dengan terus membangun gedung dan program pendidikan gratis.

“Ke depannya, jika ada tanah yang menganggur di wilayah Kecamatan Jatiagung, bisa dijadikan bangunan sekolah.

Masyarakat kita harus sekolah minimal

12 tahun,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Lamsel, Jasroni akan berupaya dan berjuang untuk masyarakat. Dia pun berhasil meraih simpati dan kepecayaan yang diberikan masyarakat dan keluarganya. Ditambah lagi modal didikan orang tuanya yang selalu mendorong agar putra-putrinya berpendidikan tinggi dan mengajarkan mereka untuk selalu mengabdi kepada masyarakat.

Dengan kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepadanya itu, Jasroni berjanji tetap teguh dalam memperjuangkan aspirasi mereka hingga terwujud. “Saya juga berjanji berupaya dengan kerja keras memperjuangkan kepentingan masyarakat,” kata dia. (*2/U4)

Kabinet Kerja

l

11 12 November 2014

Daulat Pangan Perlu Dukungan Logistik

Rachmat Gobel Menteri Perdagangan

U

NTUK mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan, Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK tidak saja mengutamakan perbaikan irigasi, tetapi juga infrastruktur logistik untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan di masyarakat.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menegaskan buruknya infrastruktur logistik memengaruhi pasokan dan harga kebutuhan pangan.

Ia mengetahui masalah ini setelah blusukan ke Pasar Induk Kramat Jati, yakni pasokan cabai dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, butuh tiga hari, bahkan bisa lebih lama untuk sampai Jakarta.

“Saya tanya ke sopir truk yang membawa cabai dari Mataram, katanya lama karena kapal penyeberangan menunggu cuaca normal. Karena ombak tinggi, kapal tidak berani melintas,” ujar Rachmat di Jakarta, kemarin.

Bukan hanya cuaca, faktor infrastruktur jalan yang tidak memadai juga menghambat logistik. Kondisi ini, menurut Mendag, harus segera diatasi dengan menyiapkan infrastruktur dan sarana logistik yang lebih baik.

“Percuma kita kejar swasembada pangan, tapi harga di masyarakat

berfluktuatif tajam karena masalah transportasi dan ekonomi biaya tinggi lainnya,” kata Rachmat.

Ia berjanji akan memperbaiki sarana dan prasarana agar kualitas komoditas pascapanen sampai ke pasar tetap terjaga maksimal yang berujung pada kestabilan harga.

Rachmat juga menegaskan saat ini pihaknya fokus memantau ketersediaan pasokan bahan pangan pokok, seperti beras, gula, dan minyak goreng untuk mengantisipasi dampak rencana pengurangan subsidi BBM. “Sejauh ini stok beras nasional mencukupi, juga kebutuhan pangan yang lain. Kita berusaha tidak impor.”

Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi pertanian, Khudori, berpendapat pemerintah perlu membenahi logistik serta menyiapkan kebijakan perdagangan yang menguntungkan Indonesia. “Produk-produk pertanian Indonesia masih kalah dari sisi kualitas, produktivitas, dan harga.

Biaya logistik kita sangat mahal dan itu yang bikin kita kalah bersaing,” ujarnya.

Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menyarankan pemerintah membuat kebijakan swasembada pangan yang terintegerasi, seperti menghitung

kebutuhan pangan nasional dengan kemampuan pasokan dalam negeri.

Terkait peningkatan ekspor, Rachmat berencana memaksimalkannya dengan memberdayakan peranan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di luar negeri. Saat ini ada 19 ITPC di dunia yang bertugas mempromosi kan ekspor, memfasilitasi pertemuan bisnis, studi pasar, dan pameran dagang tetap. “Kita akan melakukan koordinasi dengan mereka dan ITPC pasti akan diberdayakan lebih besar lagi,” ujar Rachmat.

Ia juga mengungkapkan telah menemui Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi yang juga telah memberikan arahan agar para duta besar Indonesia mempelajari tiap-tiap negara tempat mereka bertugas.

“Saya sudah berbicara dengan Menlu, bahkan beliau akan meminta para duta besar untuk mempelajari pasar masing-masing dan (hasilnya) akan dikomunikasikan dengan Kementerian Perdagangan,” ujar Rachmat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, secara kumulatif, kinerja ekspor Indonesia untuk periode Januari—Agustus 2014 mencapai 117,42 miliar dolar AS atau menurun 1,52% jika dibandingkan dengan periode yang sama 2013. (MI/U4)

Luber

l

12 12 November 2014

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wali Kota

W

ALAU berkedudukan di ibu kota negara, KPU juga mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) bupati/ wali kota. Hal itu tertuang dalam UU 15/2011 terutama pada: Pasal 8 (3) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota meliputi: a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah; b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan; c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;

d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota

berkewajiban: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu; b. memperlakukan peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/ wali kota secara adil dan setara; c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan; g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu; h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU; i. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; j. menyediakan data hasil pemilu secara nasional; k. melaksanakan keputusan DKPP; dan l. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. n

Kabinet Kerja

l

13 12 November 2014

Orientasi Penelitian Diarahkan ke Kelautan

M

ENTERI Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M. Nasir menyatakan orientasi penelitian akan diarahkan ke kelautan dan kemaritiman untuk mendukung agenda prioritas Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

“Konsentrai riset ke depan di samping yang

M. Nasir

Menristek dan Dikti

sudah ada dilanjutkan, maka sesuai Nawa Cita-nya Presiden Jokowi terkait kemaritiman dan tol laut yang sudah dicanangkan,” kata Menristek.

Maka, ia mengatakan penelitian yang dilakukan harus juga termasuk mengkaji bagaimana geologi kelautan, bagaimana pelabuhan, hingga bagaimana kapal yang tepat digunakan untuk mendukung konsep tol laut.

“Kami (Kemristek Dikti) sudah adakan penelitian tentang transportasi laut, penekanan penelitiannya lebih lanjut seperti apa tentu nanti dibahas. Sekarang dicoba operasionalkan penelitian kelautan yang sudah ada dulu,” ujar dia.

Kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi kelautan dan kemaritiman dengan swasta perlu dilakukan. “Coba dikembangkan, kalau sudah oke, sudah visible, cocok baru diterapkan,” katanya.

Ia juga mengatakan investasi penelitian yang dilakukan untuk maritim dan kelautan tersebut harus benar-benar ada manfaatnya. Jika hanya berinvestasi dengan biaya riset lebih tinggi tidak akan dilakukan.

“Manfaat tentu bisa dihitung dari aspek finansialnya, tapi bisa juga dari pemanfaatannya. Barangkali angkutan dari Jakarta ke Papua lalu ke Ambon dengan kapal ukuran besar lebih hemat biaya ketimbang yang angkutan lain, itu bisa diteliti lebih lanjut,”

ujar dia.

Yang jelas, ia mengatakan arahan Presiden Jokowi bahwa kegiatan atau program-program harus yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Karena itu kegiatan yang dilakukan adalah mendorong riset di hulu (riset dasar) harus segera dapat dihilirisasi,” katanya.

“Arahan Presiden, lakukan semua kegiatan atau program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Nasir.

Terkait dengan restrukturisasi kementerian yang dipimpinnya, Nasir menargetkan rampung pada akhir 2014. “Program pertama yang saya lakukan, karena ada penggabunggan dua kementerian, kami lakukan restrukturisasi dulu hingga akhir 2014 insya Allah bisa selesai,” kata Nasir.

Ia mengatakan kajian segera dilakukan terkait penggabungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Sejauh ini koordinasi di lingkungan Ristek sudah dilakukan. “Kan ada organisasi baru jadi perlu kajian supaya aspek legalnya nanti benar-benar jelas,” ujar dia.

Yang akan dilakukan ke depan, ia mengatakan bagaimana menyinergikan antara Ditjen Dikti dan lembaga riset sehingga yang sebelumnya ada riset yang tumpang tindih harapannya tidak terjadi lagi.

Menurut dia, akan ada perubahan nama di jajaran eselon I sesuai peraturan pemerintah yang ada. Meski demikian, belum dapat dipastikan berapa besar perubahan yang akan terjadi karena masih harus menunggu hasil kajian. “Reorganisasi biasa terjadi, saya harap jangan ada resistensi dari satu perubahan tersebut,” kata dia.

Nasir menolak disebut tidak langsung bekerja setelah pelantikan karena melakukan restrukturisasi kementeriannya, termasuk program kerja yang harus segera diselesaikan.

Karena itu, koordinasi internal dan dengan Ditjen Dikti langsung dilakukan. (MI/U4)

Kabinet Kerja

l

14 12 November 2014

KIP Tidak Batasi Pemda Bantu Pelajar

M

ENTERI Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengemukakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak membatasi pemerintah daerah (pemda) untuk memberi bantuan kepada pelajar tidak mampu.

“Pemda tidak boleh membuat program yang sama, tetapi tetap melaksanakan program-program sebelumnya, dalam bentuk yang berbeda untuk membantu siswa tidak mampu,” kata Anies.

Dia juga mengingatkan pemda untuk tidak mengurangi bantuan yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu.

Bantuan untuk pelajar tidak mampu, menurut dia, merupakan janji kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada masyarakat. Tentunya, program itu harus tetap dilaksanakan.

Sementara Kartu Indonesia Pintar merupakan kebijakan untuk mempercepat visi pemerintah meningkatkan prestasi pelajar.

“Semakin banyak bantuan untuk pelajar, akan semakin baik. Yang penting tepat sasaran dan tepat guna,” ujarnya.

Dia mengemukakan jumlah pelajar miskin akan terus mengalami perbaikan. Saat ini sebanyak 24 juta pelajar dari keluarga tidak mampu mendapatkan bantuan itu. Kemungkinan pada 2015 jumlahnya bertambah karena pelajar dari keluarga rentan miskin berhak mendapatkan bantuan itu.

“Masyarakat miskin atau rentan miskin, sama saja. Samasama miskin menurut pandangan kami, karena itu berhak mendapatkan bantuan,” katanya.

Anies menambahkan anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar pada 2015 diperkirakan meningkat. Peningkatan anggaran disebabkan pengalihan subsidi BBM ke sektor kesehatan dan pendidikan. “Saat ini setiap pelajar kurang mampu mendapat bantuan Rp400 ribu—Rp1 juta per tahun.

Tahun depan kemungkinan meningkat.”

Anies juga menegaskan KIP tidak hanya bermanfaat bagi siswa yang sedang bersekolah, tetapi juga memiliki efek Anies Baswedan positif terhadap anak-anak yang putus sekolah. “Kartu Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah, baik dan Menengah yang sedang sekolah maupun putus sekolah. Banyak sekali anak-anak kita yang putus sekolah karena tidak ada biaya.

“Jangan hanya karena definisinya tidak masuk, yakni termasuk Dengan KIP, mereka bisa kembali ke sekolah,” katanya. definisi rentan miskin dan bukan miskin, lalu tidak kita bantu.

Penggagas Gerakan Indonesia Mengajar ini mengatakan KIP Kenyataannya rentan miskin, juga miskin. Dengan memberi memiliki daya jangkau yang lebih baik daripada BSM (bantuan bantuan pada yang miskin dan rentan miskin, jumlah jangkauan siswa miskin) “Kartu Indonesia Pintar akan disalurkan pada siswa yang dibantu lebih banyak,” katanya. miskin dan rentan miskin. Selama ini pemerintah hanya memberiPresiden RI Joko Widodo memulai sejumlah program kerjanya kan pada yang miskin. Padahal, yang rentan miskin kenyataannya lewat Program Indonesia Pintar dengan meluncurkan KIP bersama miskin juga,” ujar Anies.

Anies Baswedan, Menteri Sosial Khofifah, dan Menteri Koordinator Untuk itu, kata Anies, klasifikasi rentan miskin dimasukkan Bidang Pembangunan Manusia Puan Maharani di Jakarta, Senin sebagai penerima bantuan Program Indonesia Pintar melalui KIP. pekan lalu. (ANT/U4)

Kabinet Kerja

l

15 12 November 2014

Tim Ekonomi Harus Jaga Kepercayaan Pasar

Rahmat Waluyanto

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

M

ASYARAKAT mengharapkan tim ekonomi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu menjaga kepercayaan pasar di tengah kondisi perekonomian global yang tidak kondusif.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto menyatakan ada banyak dampak atas hilangnya kepercayaan pasar terhadap kondisi perekonomian, khususnya sektor keuangan.

Dampak itu antara lain pasar menjadi sangat rentan terhadap gejolkan yang dipicu faktor domestik maupun eksternal, adanya kekhawatiran investor asing yang memicu penglepasan saham dan surat berharga negara (SBN) dalam jumlah besar dan cepat sehingga cadangan devisa berkurang, nilai tukar rupiah jatuh, nilai utang valuta asing pemerintah dan swasta meningkat.

“Harga saham dan SBN jatuh sehingga pemerintah sulit menerbitkan SBN baru untuk pembiayaan APBN, yaitu membayar pokok utang dan membayar bunga utang. Pemerintah akan mengalami cross default seluruh utang negara dan utang swasta,” kata Rahmat Waluyanto.

Menurut dia, neraca seluruh lembaga keuangan akan memburuk karena harga aset dalam bentuk investasi di saham dan SBN jatuh, sedangkan utang

valuta asing meningkat karena melemahnya kurs rupiah. “Kemampuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin simpanan juga akan berkurang karena sesuai dengan UU tentang LPS, seluruh investasi lembaga itu hanya dalam bentuk SBN,” kata Rahmat.

Otoritas Jasa Keuangan sendiri mengidentifikasi sejumlah potensi yang dapat menciptakan kerentanan terhadap sektor keuangan, seperti akumulasi utang negara dan peningkatan utang swasta. “Saat ini ada tren peningkatan primary balance deficit atau beban bunga utang negara harus dibayar dengan utang baru,” kata dia.

Ia menyebutkan saat ini jumlah utang luar negeri pemerintah mencapai sekitar 131,66 miliar dolar AS, sementara utang luar negeri swasta sekitar 153,22 miliar dolar AS. Mantan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan itu juga mengungkapkan pembiayaan defisit APBN dengan penerbitan utang di pasar modal juga meningkat. “Jika pada 2009 jumlahnya hanya Rp979 triliun, pada 2014 menjadi Rp1.918 triliun,” katanya.

Sementara itu, defisit untuk pembiayaan subsidi mencapai Rp138 triliun pada 2009 menjadi Rp403 triliun pada 2014. Sebagian besar untuk subsidi energi.

Menurut Rahmat, tren peningkatan kepemilikan asing di saham dan surat berharga negara juga berpotensi menimbulkan capital outflow atau pelarian modal.

Ia mengingatkan kerentanan-kerentanan itu dapat memicu krisis yang berdampak sistemik, terutama pada saat ini ketika kondisi makroekonomi dan situasi politik yang tidak kondusif.

“Dapat memicu krisis jika pengawasan oleh OJK tidak optimal dan koordinasi dengan otoritas lainnya untuk pencegahan krisis tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.

Rahmat menyebutkan sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terintegrasi

meliputi seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Rahmat menambahkan ada sejumlah alasan mengapa pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, yaitu untuk koordinasi fungsi pengaturan dan pengawasan yang lebih baik karena sumber krisis keuangan yang makin beragam, neraca lembagalembaga keuangan yang saling terkait.

Alasan lain karena adanya fenomena berkembangnya konglomerasi keuangan, struktur produk keuangan campuran, untuk menghindari konflik kepentingan antara pelaksana fungsi pengawasan dan pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal.

“Selain itu, tren pemisahan fungsi pengawasan lembaga keuangan dari otoritas moneter dan fiskal, terutama dengan adanya kebutuhan pengawasan terhadap market conduct atau perlindungan kepada konsumen keuangan sejak 2008,” kata Rahmat.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya terkait dengan masalah twin deficit (defisit kembar), yaitu defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal.

“Kami melihat ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, antara lain twin deficit, defisit transaksi berjalan, dan defisit fiskal,” kata Agus Martowardojo.

Agus mengatakan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan perlu merespons neraca transaksi berjalan yang telah mengalami defisit selama kurang lebih selama 10 triwulan serta masalah fiskal, terutama terkait dengan turunnya penerimaan pajak.

“Ini perlu disikapi, salah satunya terkait dengan kondisi repatriasi keuntungan agar tidak lari keluar negeri, penyikapan fiskal dilakukan agar investor menaruh uangnya di dalam negeri. Tantangan lainnya terkait dengan defisit neraca pendapatan dan jasa,” katanya.(ANT/U4)

Geliat Antikorupsi

l

16 12 November 2014

KPK Verifikasi Harta Kekayaan KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memverifikasi harta kekayaan para penyelenggara negara. Kekayaan yang akan div-

Johan Budi Juru Bicara KPK

erifikasi itu di antaranya milik Presiden dan Wakil Presiden periode 2009—2014 Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dan para menteri Kabinet Kerja.

“Laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN SBY dan Boediono diantar oleh utusan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta.

Johan Budi menambahkan setelah LHKPN dimasukkan, KPK akan melakukan verifikasi,

walaupun proses itu belum bisa dipastikan kapan penyelesaiannya. “Yang akan diverifikasi misalnya luas tanah 100 meter, luasan itu tentu perlu dicek kesesuaian dengan dokumen. Kemudian atas nama siapa,” ujarnya.

Dia mengatakan setelah selesai menjabat sebagai penyelenggara negara menjadi kewajiban untuk melaporkan LHKPN dalam rentang waktu tiga bulan. Bila yang belum memasukkan LHKPN adalah presiden dan wakil presiden, KPK akan menyurat kepada keduanya. Namun, bila yang belum melaporkan harta kekayaan adalah menteri, surat akan ditujukan kepada presiden.

“LHKPN adalah kontrol pencegahan korupsi karena dituntut transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, walaupun dalam undang-undang tidak ada sanksi pidana,” katanya.

Sayangnya, berapa besar jumlah harta kekayaan SBY-Boediono belum sempat dijelaskan Johan Budi karena buru-buru menemui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Hingga Senin, nama-nama menteri Kabinet Kerja yang telah memasukkan LHKPN adalah Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (Menkop-UMKM), Yuddy Chrisnandi (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi), dan Nila Djuwita Moeloek (Menteri Kesehatan), dan Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), serta Sofyan Djalil (Menko Perekonomian).

Sementara itu, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang telah memasukkan LHKPN adalah Syarifuddin Hasan (Menteri Koperasi dan UMKM), Azwar Abubakar (Menpan-RB), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), M.S. Hidayat (Menteri Perindustrian), Alex Retraubun (Wamen Perindustrian), dan Anny Ratnawati (Wamen Keuangan).

Selanjutnya, Gusti Muhammad Hatta (Menteri Riset dan Teknologi), Sudi Silalahi (Mensesneg), Suswono (Menteri Pertanian), Helmy Faisal Zaini (Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal), Dipo Alam (Sekretaris Kabinet), Nafsiah Mboi (Menkes), Musliar Kasim (Wamen Pendidikan Nasional) dan Mahmuddin Yasin (Wamen BUMN) serta Armida Alisjahbana (Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional). Tanggung jawab memasukkan LHKPN ke KPK juga diikuti sebanyak 23 anggota DPR. (MI/U4)