VOTING, Edisi LVXIII, 19 November - 25 November 2014

16 Halaman l Edisi LVXIII/ 19 November - 25 November 2014

7 l Ketika Perempuan Menjadi Pemimpin

T E R U J I T E P E R C AYA

Buktikan Kemampuan KPU Baru

n ferial

P

ENYELENGGARA pesta demokrasi di Lampung serbabaru, setelah pelantikan KPU provinsi dan tujuh KPU kabupaten/kota. Mereka pun langsung dihadapkan dengan pekerjaan besar, yakni pemilihan kepala daerah di tujuh daerah di Lampung.

Di sinilah para penyelenggara itu diuji kemampuannya, walau baru dilantik. Bukan main-main tugas itu, menjadikan seorang pemimpin di daerahnya dengan mengoleksi suara-suara dari rakyat.

Ketua KPU Husni Kamil Malik mengimbau komisioner KPU se-Lampung untuk bekerja profesional. Dia meminta penyelenggara pemilu ini memahami semua pedoman mengenai tugas dan kewajiban komisioner.

“KPU harus bekerja profesional. Kita harus pahami kita penyelenggara pemilu. Semua pedoman mengenai tugas dan kewajiban harus dipelajari sehingga kita dalam keseharian benar-benar profesional,” kata Husni.

Jangan sampai penyelenggara tidak mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. “Sekarang waktunya kita membuktikan apa yang menjadi keinginan baik kita sebelum masuk KPU, masa orientasi ini akan sangat berharga apabila kita mendiskusikan apa yang menjadi visi kita. Kalau tidak profesional, maka enggak ngerti, begitu masuk kantor bingung, merasa tidak ada kerjaan. Padahal, kerjaan itu banyak menumpuk. Apalagi sekarang dari 70 orang ada sekitar 19 orang yang lama (petahana), ada 13 orang dari Panwaslu. Ini adalah orang-orang yang berpengalaman,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono. Menurutnya, 70 komisioner ini akan menerima orientasi tugas hingga 20 November, sehingga dalam bertugas nantinya penggawa demokrasi ini betul-betul memahami dan mendalami asas pemilu.

“Komisioner ini harus memahami prinsip dan etika penyelenggaraan pemilu, sistem pemilu di Indonesia, tata kelola internal hierarki KPU, manajemen hubungan KPU dengan stakeholder, hukum, dan penyelesaian sengketa pemilu,” kata Nanang.

Rakyat mengharapkan kerja mereka demi masa depan daerah dan bangsa. KPU menjadi lembaga pemberi solusi untuk setiap suara yang diberikan rakyat. Bukannya justru memicu konflik atas ketidakprofesionalan mengelola dan menjamin sampainya hak rakyat itu. (CR11/U1)

Interupsi

l

2 19 November 2014

Mencari Figur Penjaga Pohon Beringin

S

ESUDAH Pemilu Presiden lalu, partai di dalam Koalisi Merah Putih (KMP) terus diguncang struktur internalnya.

Tak terlepas juga Partai Golkar yang sejak awal koalisi pun terus digoyang para

688

kader.

Hingga akhirnya muncul wacana Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang pohon beringin itu. Salah satu agendanya mencari figur yang pas memimpin partai itu. n T E R U J I T E P E R C AYA

indeks :

Ada empat tokoh yang dinilai cocok sesuai survei 1. Priyo Budi Santoso : 6,53 2. Hajriyanto Thohari : 6,38 3. Agung Laksono : 6,08 4. Aburizal Bakrie : 5,67 * : standar nilai 6,00

Laporan utama

Kinerja Komisioner Baru Diminta Sesuai Harapan . . .

4

Wakil rakyat

Kandidat yang Tidak Diinginkan 1. Aburizal Bakrie : 52,03% 2. Agung Laksono : 7,32% 3. Zainuddin Amalai : 6,5% 4. Hajriyanto Thohari : 4,07% 5. Airlangga Hartarto : 3,25% 6. Priyo Budi Santoso : 2,44% 7. M.S. Hidayat : 1,63% 8. Agus Gumiwang K. : 0%

Metode: Survei yang diselenggarakan pada 3—11 November 2014 terkait dengan isu pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar), para pakar menilai hanya ada empat figur dari tujuh calon ketum yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menjadi pemimpin Golkar selanjutnya.

Sumber: Poltracking

Tukang Bangunan Jadi Wakil Rakyat ...

8

luber Syarat dan Pengangkatan KPU Kabupaten/Kota . . .

kabinet kerja Pemuda Harus Tingkatkan Martabat Bangsa . . .

12

14

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Nova Lidarni, Sudarmono, Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, T E R U J I T E P E R C AYA Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Rinda Mulyani, Sri Agustina, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Adian Saputra, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Ahmad Amri, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Wandi Barboy. Liputan Jakarta: Inge Olivia Beatrix Mangkoe. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Delima Napitupulu, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin.0 Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Widodo (Kabiro), Abu Umarly, Mif Sulaiman, Sudiono, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Bussines Development: Amiruddin Sormin. Senior Account Mana­ger Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Ma­nager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Asisten Manager Iklan Biro: Siti Fatimah. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap.

Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost. co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900.

Kota­agung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, ­WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M ­ EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

Laporan Utama

l

3 19 November 2014

Tujuh KPU Belum Boleh Lanjutkan Tahapan

K

OMISI Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum memperbolehkan KPU di tujuh daerah melanjutkan tahapan pemilihan umum kepala daerah. Sebab, hingga kini belum ada regulasi dan petunjuk baru dari KPU Pusat sebagai payung hukum.

“Kami ini sifatnya pelaksana.

Kami masih menunggu regulasi itu dari pusat. Sebab itu, KPU provinsi belum bisa menginstruksikan kepada KPU di tujuh daerah untuk melanjutkan tahapan pemilukada,” kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono.

Tujuh KPU kabupaten/kota di Lampung yang akan menyelenggarakan Pemilukada 2015 itu, yaitu KPU Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Pesawaran, dan Way Kanan.

Menurut Nanang, perintah terakhir KPU Pusat kepada KPU Lampung baru sebatas perintah untuk membangun koordinasi dengan pemerintah daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya pada 2015.

Langkah itu dalam rangka persiapan anggaran pemilukada. “Selain itu, enggak ada lagi karena untuk jadwal tahapan dalam surat itu menunggu surat dari KPU Pusat.

Nah, sampai sekarang belum ada suratnya,” ujarnya.

Mengenai kepastian Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilukada, Nanang menegaskan itu bukan ranah lembaganya. Sebab, sebagai penyelenggara pemilu, apa pun putusan yang menjadi landasan akan ditaati

dan dilaksanakan. Bahkan, Nanang juga belum berani memastikan penyelenggaraan pemilukada serentak pada 11 November 2015.

“Itu bukan kewenangan kami.”

Anggota KPU Pusat, Sigit Pamungkas, mendesak DPR segera membuat keputusan apakah akan menerima atau menolak Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilu Kepala Daerah.

“DPR dan pemerintah sudah sepakat pada 2015 akan diselenggarakan pemilukada serentak di 204 daerah tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” kata Sigit.

Menurut Sigit, jika DPR segera membuat keputusan perihal Perppu No. 1 Tahun 2014, apakah menerima atau menolak, KPU dapat mem-

persiapkan diri untuk menyelenggarakan pemilukada serentak pada 2014 di daerah.

Untuk menyiapkan pemilukada serentak itu, lanjutnya, KPU harus menyiapkan sedikitnya tujuh peraturan KPU yang harus dijalankan oleh KPUD maupun KPU bersama pemerintah daerah.

Ia mencontohkan peraturan KPU tentang daftar pemilih yang implementasinya memerlukan waktu selama berbulan-bulan. “Untuk menyelenggarakan pemilukada secara serentak, KPU membutuhkan waktu paling tidak sekitar 10 bulan,” kata dia. (CR11/U1)

Laporan Utama

l

4 19 November 2014

Kinerja Komisioner Baru Diminta Sesuai Harapan

K

OMISIONER KPU Lampung yang baru diminta bekerja sesuai harapan publik. Mereka harus bisa lebih transparan juga bekerja secara terencana, sistematis, dan terstruktur.

“Jadi harus ada sesuatu hal yang lebih baik dalam hal penguatan internal dan eksternal,” kata akademisi Fakultas Hukum Unila, Yusdianto, saat dihubungi via ponsel, Rabu (15/10).

Yusdianto mengatakan dengan terbitnya Perppu No. 1/2014, komisioner KPU dapat mengubah kinerja. Penguatan internal yang dimaksud Yusdianto, yakni komisioner harus secara serius mengungkapkan berapa jumlah pemilih dengan sistem informasi terpadu.

“Ada tujuh pilkada yang rencananya digelar serentak, polanya seperti apa.

Mereka harus mampu menyampaikan. Kemudian, kalau evaluasi yang lalu kan ada saling ketidaksepahaman lantaran satu komisioner dan satunya, misalkan Edwin dan Nanang. Kami berharap koordinasi mereka betul-betul kompak bersama-sama tidak saling beda pendapat,” ujarnya.

Selanjutnya, ditimbang perlu adanya penguatan sekretariat KPU, utamanya d a l a m tr ansparansi penggunaan anggaran, mengadakan barang dan jasa.

“Kami berharap mereka memiliki integritas yang baru,” kata dia.

Sementara koreksi eksternal yang dimaksud, yaitu komisioner KPU harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan parpol, pemda, dan publik.

Sebab, KPU periode lalu ada kebuntuan komunikasi dengan pemda dan kurang koordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya, seperti Bawaslu maupun publik.

Namun, belum juga berjalan pilkada di tujuh kabupaten/kota, salah seorang komisioner terpilih dilaporkan terindikasi terlibat partai politik (parpol).

Komisioner yang dilaporkan itu ialah Aprizal Ria yang terpilih menjadi anggota KPU Lampung Utara. Informasi yang diterima Lampung Post, Aprizal merupakan caleg PKB 2009 dan pen-

gurus DPC PKB Lampung Utara hingga 2011.

Dalam laporan itu disebutkan seharusnya dia tidak lolos penjaringan 10 besar calon komisioner Lampung Utara.

“Aprizal Ria terpilih jadi komisioner KPU di Lampung Utara, padahal dia caleg PKB 2009 dan pengurus PKB di Lampung Utara,” kata sumber yang enggan disebut namanya.

Salah seorang anggota KPU Lampung, Handi Mulyaningsih, pun mengaku sempat mendapat laporan via pesan pendek dari anggota KPU Pusat, Sigit Pamungkas. Atas dasar itu, KPU Lampung langsung mengambil tindakan dengan mengecek kebenarannya.

Namun, setelah dicek, ternyata tidak ada satu pun bukti yang membenarkan laporan itu. “Aprizal Ria juga mampu menunjukkan dokumennya,” kata dia, dihubungi, kemarin.

Dia menegaskan tidak ada keraguan dan kesalahan sedikit pun dari pihaknya dalam menetapkan komisioner. Dari hasil pemeriksaan, pihaknya tidak menemukan kebenaran dari informasi itu.

“Memang pernah di parpol, tapi sudah mengundurkan diri pada 2008 dan diterima partai. Dokumennya lengkap, jadi sebetulnya tidak ada. Kami ambil keputusan dengan hati-hati, tertib hukum, semua sudah kami cek. Informasi seperti itu banyak sekali pada saat fit and proper test,” ujarnya.

Hal senada dikatakan anggota KPU Lampung lainnya, Sholihin. Menurutnya, informasi itu sudah diuji kebenarannya sebelum fit and proper test.

Bahkan, KPU Lampung juga kembali mengklarifikasi hal ini kepada yang bersangkutan pada hari uji kelayakan dan kepatutan. (CR11/U1)

Gagas

l

5 19 November 2014

Jokowi dan Sosok Pemimpin Ideal

Didik Suwanto

Pengurus Badan Harian KAMMI Komisariat STAIN Metro

B

ERBICARA tentang pemimpin adalah sebuah keniscayaan. semenjak diciptkannya manusia di muka bumi ini, Allah sudah menakdirkan sebagian orang untuk menjadi seorang yang memimpin dan menakdirkan sebagian lain untuk dipimpin. Kullukum rain wakullukum mas’ulun ‘an ra’iyatihi, begitulah baginda Nabi menggambarkan sebagai seorang pemimpin, yang setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Untaian mutiara emas dari baginda Nabi Muhammad saw. itu seolaholah menjadi jargon kosong dalam belantara politik Indonesia pada abad ini. Pasalnya, para pemimpin negri ini lebih sibuk dengan urusan, ambisi, obsesi, dan cita-cita pribadi dan kelompoknya masing-masing.

Mereka begitu lihai untuk bersilat lidah melempar tanggung jawab dari persoalan-persoalan yang semestinya sudah menjadi tanggung jawab mereka.

Janji manis yang mereka lontarkan saat mereka mengampanyekan dirinya untuk mampu mengusung aspirasi dan hak rakyat ke parlemen seakan mentah saat mereka kini telah duduk di kursi yang begitu empuk, sedangkan rakyat tidak merasakan hal itu.

Masyarakat yang dengan mudahnya dihipnosis dengan rayuan ditambah embel-embel lembaran uang merah sudah meyakinkan dirinya untuk menjual suaranya dengan harapan orang mereka dukung mampu dalam menyejahterakan kehidupan rakyat.

Pemimpin yang pada hakikatnya adalah seorang pelayan bagi masyarakatnya, begitu Nabi menjelaskan dalam hadisnya, “Sayyidul qoumi khodimuhum� yang dengan jelas memiliki arti pemimpin suatu kaum adalah pelayannya. Merajut pada perkataan Nabi bahwa seorang pemimipin adalah seorang pelayan yang seharusnya menjadi pelayan bagi rakyatnya, yang mampu melindungi hak-hak pribadi maupun sosialnya, tetapi kini yang terjadi malah sebaliknya, seorang pemimpinlah yang harus dilayani rakyatnya.

Sudah menjadi keharusan ketika pemimpin didaulat sebagai raja yang harus dilayani, bukan melayani. Ia akan menjadikan setiap apa yang diputuskannya harus ditaati oleh rakyat, dan yang dipikirkan bukan bagaimana bisa menyejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. Malah sebaliknya, bagaimana caranya agar rakyat bisa dieksploitasi hak-haknya secara besar-besaran demi keuntungan pribadi dan kelompoknya.

Maka, tidak mengherankan apabila Indonesia hari ini masih jauh dari ukuran idealitas. Angka kemiskinan yang cukup menggunung, disusul pengangguran yang tiap tahunnya terus bertambah, banyak anak-anak yang putus sekolah karena banyak faktor, moralitas anak bangsa yang hancur berkeping-keping, tindakan transaksional yang kini menjamur, belum lagi KKN dan pangsa pasar yang kini dihegemoni pihak asing dan masih banyak persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Adanya dasar negara sebenarnya dijadikan patokan untuk bertindak baik pemimpin maupun yang dipimpin. Jangan sekali-kali menjadikan dasar negara hanya sebagai simbolis untuk menjadi pelajaran anak SD yang setiap Senin dibacakan tanpa napas nasionalis dan patriotisme.

Nilai dasar negara itu seharusnya

terinternalisasi dalam setiap diri pemimpin Indonesia, tidak hanya mandek pada diri pengajar. Pada zaman kenabian, Muhammad saw. pernah membuat sebuah maklumat yang tercantum dalam Piagam Madinah.

Menurut Hamadillah, yang dilakukan Muhammad adalah first written contitusions in the world karena mendahului usaha beradab bangsa mana pun, seperti American Declaration of Independent, French Revolution, dan The Universal Declaration of Human Right of The UNO. Disebutkan bahwa Piagam Madinah itu adalah sebagai dasar negara karena piagam itu tidak jauh beda dengan aktivitas dan kreativitas sosial kemasyarakatan dalam struktur negara modern.

Bellah dalam bukunya mengatakan beyond belief begitu sangat mengapresiasi keberhasilan pemerintahan Nabi Muhammad saw., pemerintahan Muhammad merupakan modal pertama negara nasional yang demokratis karena berdiri di atas prinsip partisipasi, persamaan, penghargaan terhadap HAM, dan keadilan sosial.

Piagam Madinah tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang hari ini didaulat sebagai dasar negara, di dalamnya masing-masing terhadap peraturan tentang ketuhanan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, mengapa bangsa yang besar ini belum mampu menerapkan dasar negara yang begitu elegan. Jika kita flashback bagaimana Nabi menjadikan syariat Islam mampu mengatur semua persendian kehidupan seluruh Jazirah Arab dalam kurun waktu 23 tahun, sedangkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang hari ini sudah berumur 69 tahun tidak kunjung menunjukkan keberhasilannya dalam mewujudkan negara yang demokrasi yang hakiki.

Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor keberhasilan ataupun kegagalan bangsa Indonesia ini terletak pada pemimpin, terutama pada presiden dan wakil rakyat yang ada di DPR, ataupun DPRD I dan II. Merekalah yang paling menentukan sejarah

bangsa ini. Dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya mereka mampu membuat bangsa ini menjadi putih mengilap, tetapi juga bisa sebaliknya, hitam melegam.

Maka, yang pertama-tama perlu digagas adalah bagaimana melahirkan sosok pemimpinan dan wakil rakyat yang accountable, legitimed, credible, capable, serta accebtable, dan yang jelas bukan produk karbitan yang ujuk-ujuk hadir dan memimpin.

Dalam hal ini, Michael Hart, seorang sejarawan Barat, mengatakan sosok yang memiliki kriteria di atas adalah Muhammad saw., hal ini yang menjadikan dia memosisikan Muhammad pada urutan nomor pertama dalam seratus tokoh yang berpengaruh dalam dunia.

Sebagai sosok seorang muslim, seharusnya Jokowi menjadikan Muhammad saw. sebagai sosok pemimpin yang ideal dan patut ditiru. Ditiru dalam hal tindaktanduknya dan digugu dalam hal ucapannya sehingga menjadikan sosok yang berjiwa sosialis, humanis, dan negarawan.

Selain itu, saat sosok Muhammad dijadikan sebagai teladan yang patut ditiru dalam segala hal, maka seorang Jokowi tidak akan dengan mudahnya mengatakan prorakyat, tapi pada keberjalanannya ke pemerintahan seratus hari ini malah seolah bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya, menentukan kebijakan akan menaikkan harga BBM dengan berdalih pada pembengkakan APBN untuk anggaran subsidi BBM. Padahal, mungkin ada alternatif lain untuk menangani persoalan itu, dan bersikap bukan sebagai seorang penegak HAM ketika ada seorang yang dengan kesalahan menghinanya dimasukkan ke dalam bui, padahal ada alternatif musyawarah sebagai jalan keluarnya dan lain sebagainya.

Banyak hal yang harus digali oleh Jokowi dari sosok Muhammad sebagai sosok yang pernah memimpin dunia, tidak hanya sifat mulia yang senantiasa melekat pada diri Nabi, tetapi juga perlu mencontoh sisi humanis yang tersemai baik dalam setiap gerak langkah beliau. Wallahualam. n

Perempuan

l

6 19 November 2014

Ingin Memberi Manfaat untuk Orang Banyak

M

ESKIPUN sebelumnya tak banyak berkecimpung di dunia politik, pengalaman di beberapa organisasi membuat Bunyana tak ragu terjun ke dunia politik. Perempuan kelahiran Haji Pemanggilan, 20 Desember 1972 itu resmi menjadi anggota DPRD Lampung Tengah dan siap memberikan manfaat untuk orang banyak.

Bunyana tak serta-merta jadi anggota Dewan. Perjalanannya di organisasi cukup panjang.

Ia menjadi ketua Wanita Islam Lamteng dan bendahara KONI Lamteng. Pengalaman di organisasi itulah yang dijadikannya sebagai modal.

Bermula dari keinginan memberi manfaat kepada banyak orang, Bunyana melihat jalur politik memberi peluang untuk berbuat lebih banyak agar memberi manfaat yang juga lebih banyak.

Sehingga ia tak ragu mencalonkan diri pada Pileg 2014.

“Melalui lembaga inilah saya ingin berjuang dan berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Sebab, tugas dan kewenangan DPRD memungkinkan untuk itu,” kata ibu lima anak ini.

Selain berupaya berjuang mewujudkan visi-misi Golkar sebagai partai yang menaunginya, Bunyana mengaku memiliki sejumlah rencana terkait program-program pemerintah yang jelas berdampak positif bagi masyarakat.

Hal yang paling penting bagi masyarakat saat ini, menurut dia, adalah perbaikan infrastruktur jalan. Melalui jalur politik dan kewenangan DPRD selaku lembaga yang salah satu tugasnya adalah bujeting (anggaran), Bunyana akan mendukung program-program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan.

“Pembangunan infrastruktur jalan saat ini paling diharapkan masyarakat. Itu yang banyak jadi aspirasi. Sebab, mobilitas masyarakat yang tinggi membutuhkan fasilitas yang memadai,” ujar dia.

Tak kalah pentingnya, lanjut Bunyana, infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga harus diperjuangkan karena pelayanan pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat.

“Bicara infrastruktur tentu tak hanya berhenti pada perbaikan jalan. Tetapi infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga hal mendasar,” kata Bunyana.

Program unggulan lain yang juga harus menjadi perhatian serius, menurut dia, adalah pertanian. Sebagian besar masyarakat Lampung Tengah adalah petani, maka kebutuhan para petani akan bibit unggul, pupuk dan sarana pertanian yang lain harus diperhatikan.

“Selain sarana produksi, program pascapanen juga penting.

Jangan sampai petani menderita gara-gara harga jatuh pada musim panen,” ujarnya. (WAH/U2)

Bunyana Kelahiran : Haji Pemanggilan, 20 Desember 1972 Pendidikan : 1. SDN 10 Gedongair Bandar Lampung 2. SMPN 2 Kedaton Bandar Lampung 3. SMA/SMEA Muhammadiyah Metro 4. Universitas Saburai Riwayat Organisasi : 1. Ketua Wanita Islam Lamteng 2. Bendahara KONI Lamteng 3. Korwil DP III Partai Golkar Lamteng Riwayat Pekerjaan : 1. Wiraswasta 2. Anggota DPRD Lampung Tengah 2014-2019 Alamat Rumah: Seputihjaya, Lampung Tengah Alamat Kantor: Jl. Gunungsugih-Kotagajah Lamteng Partai: Golkar

Perempuan

l

7 19 November 2014

Ketika Perempuan Menjadi Pemimpin

P

Khofifah Indar Parawansa Menteri Sosial

erempuan harus membuktikan diri dengan kemampuan dan keahlian jika ingin menembus budaya patriarkat yang sudah mengakar.

Hidup dalam sistem budaya yang masih menempatkan laki-laki sebagai pemilik otoritas utama dalam organisasi sosial sering kali membuat kaum perempuan tersubordinasi. Menteri Sosial Kabinet Kerja Khofifah Indar Parawansa menceritakan pengalamannya yang sering dipandang sebelah mata lantaran dirinya seorang perempuan.

Ketika itu 1987, Khofifah membuktikan kemampuannya dengan menjadi perempuan pertama yang menjabat Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Beberapa senior menentang kedudukannya dan mengancam akan membuat PMII tandingan.

Tak gentar dengan ancaman, Khofifah justru membuka ruang diskusi dengan mengundang pejabat daerah setempat, seperti Wali Kota Surabaya dan Danrem 084/ Bhaskara Jaya.

“Menghadirkan pejabat dalam acara ormas ialah hal yang membanggakan, apalagi sang pejabat kerap menyebut nama saya. Hal tersebut memperlihatkan kemampuan komunikasi saya dengan para pejabat. Mereka yang awalnya meremehkan akhirnya bisa menerima kepemimpinan saya,” kata Khofifah mengenang masa remajanya.

Pengalaman diremehkan karena ia seorang perempuan tidak lantas berhenti. Bahkan itu tetap terjadi meski sebelumnya dia pernah menduduki jabatan menteri. Seorang perempuan protokol kepresidenan sempat dua kali meminta Khofifah untuk pindah tempat duduk.

Saat itu, Khofifah sedang menghadiri Muktamar NU di Solo. Ia datang dengan pakaian muslimat dan langsung duduk di bangku barisan pertama. Tak lama setelah

itu, protokol perempuan datang dan memintanya pindah lantaran kursi yang diduduki milik mantan menteri. Dengan spontan, Khofifah pun menjawab dirinya juga mantan menteri. Sang protokol sempat pergi, kemudian kembali lagi dengan mengatakan kursi yang diduduki Khofifah milik Ketua Komisi DPR dari Jakarta. Khofifah pun kembali meyakinkan bahwa dirinya juga merupakan Ketua Komisi DPR dari Jakarta.

Khofifah lantas berpikir permintaan pindah tempat duduk diyakini lantaran dirinya perempuan sehingga tidak diperkenankan duduk di barisan pertama. Ibu dari empat anak itu memang kerap memiliki pengalaman berbenturan dengan budaya patriarkat yang masih mendarah daging di beberapa lingkungan sosial.

Lain Khofifah, lain pula pengalaman Wiryanti Sukamdani, pengusaha dan anggota DPR dari PDIP. Perempuan yang akrab disapa Yanti itu mengaku tidak pernah memiliki pengalaman keras terkait dengan keputusannya untuk menjadi seorang perempuan karier.

Sejak duduk di bangku sekolah, Yanti mengamini dirinya sudah dididik untuk dapat menjadi pemimpin. Beberapa amanah jabatan yang pernah diemban seperti anggota DPR 2009—2014, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pariwisata.

Meski jalannya relatif mulus, Yanti kerap melihat kondisi timpang antara persentase laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja.

Menurut Yanti, untuk bersaing dengan laki-laki, perempuan dipacu untuk selalu berusaha.

“Saya sering melihat di Indonesia, kalau perempuan tidak bisa membuktikan dari segi pengetahuan dan keahlian susah untuk bersaing dengan budaya yang sudah mapan,” kata dia. (MI/U2)

Wakil Rakyat

Tukang Bangunan Jadi Wakil Rakyat

S

IAPA yang menyangka anggota DPRD Lampung Tengah, Gatot Sugianto, adalah tukang bangunan.

Karena kegigihan dan dukungan masyarakat, dia dipercaya untuk kembali menjadi wakil rakyat hingga tiga periode.

Perjalanan hidup Gatot Sugianto sebelum terjun ke dunia politik cukup berat. Setelah lulus dari STM, putra pasangan Samuji dan Masijah ini menjadi buruh bangunan. Keuletan dan ketekunan membuat perusahaan tempatnya bernaung mengangkatnya menjadi karyawan. Setelah itu, kariernya semakin baik hingga mampu menduduki posisi direktur.

Dari sinilah, sekitar 1997, Gatot dikenal sebagai kontraktor.

Padahal sebelumnya, cita-cita Gatot adalah menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Kiprahnya dalam dunia politik bermula ketika menjadi kepala kampung pada 2003. Selanjutnya pada 2004, PKS melihat potensinya dan merekrut Gatot untuk menjadi salah satu calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Kecamatan Bandarmataram dan sekitarnya.

Terbukti, Gatot mampu melenggang ke kursi legislatif hingga menjabat sebagai anggota Dewan periode 2004—2009. “Saya ingin menjadi penyambung lidah rakyat,” ujar Gatot terkait motivasinya memasuki dunia politik. Merasa perjuangannya belum cukup, pada Pemilu Legislatif 2009, Gatot kembali mencalonkan diri dari partai yang sama dan terpilih sebagai anggota DPRD Lampung Tengah periode 2009—2014.

Gatot Sugianto

Anggota DPRD Lampung Tengah F-PKS

“Semua harus sejahtera. Taraf hidup masyarakat, konstituen saya harus meningkat. Sumber daya manusia juga harus memadai. Artinya perjuangan belum berakhir sebelum semua itu tercapai,” jelas Suami Siti Lestari ini.

Meskipun banyak rekan sejawatnya di DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan Bandarmataram yang tumbang pada Pemilu Legislatif 2014, berkat dukungan keluarga, Gatot mampu bertahan, kembali terpilih dan dilatik sebagai anggota DPRD Lamteng periode 2014—2019.

Keinginan untuk membawa kehidupan masyarakat kampung agar setara dengan masyarakat di perkotaan, membuat jebolan Program S-1 Fakultas Ekonomi ini merasa yakin perjuangan melalui kursi legislatif harus dilanjutkan.

“Saya ini dari kampung dan dari keluarga petani. Maka saya ingin berjuang agar masyarakat kampung tidak monoton. Kehidupan masyarakat harus semakin baik seperti masyarakat yang tinggal di perkotaan,” ujarnya. (WAH/U2)

l

8 19 November 2014

Sekretaris PAC Jadi Wakil Rakyat DUKUNGAN dari keluarga besar membuat Wayan Suartame mantap menapaki dunia politik. Setelah sekian lama menjadi pengurus PDIP, ia kemudian dipercaya masyarakat untuk duduk di DPRD Lampung Tengah.

Sebelum menjadi wakil rakyat, Wayan menjalankan tanggung jawab sebagai sekretaris PAC PDIP Bandarmataram dengan baik. Bahkan, ketika harus bersaing dalam Pemilu Legislatif 2014, tak sedikit pun keraguan berkat dukungan dari internal partai dan keluarga besar.

Perjuangan selama lebih dari 12 tahun membela kepentingan para petani membawa berkah tersendiri untuknya. “Sudah sejak 2002 saya bersama-sama kawan yang lain membela petani di Register 47 dan sekitarnya. Dukungan keluarga, internal partai, dan para petani mengantarkan saya ke kursi legislatif ini,” kata pria kelahiran Seputihraman, 5 Juli 1973 itu.

Wayan adalah sosok yang tak banyak bicara. Namun, begitu disinggung mengenai kepentingan petani, ia bisa menyebut sederet persoalan yang dihadapi para petani yang belum mendapat perhatian serius.

Wayan Suartame

Anggota DPRD Lampung Tengah F-PDIP

Latar belakang keluarganya yang memang petani dan keprihatinannya akan nasib para petani membuat suami Nyoman Sunia ini selalu berada di garda terdepan membela para petani di sekitarnya. Menurut ayah tiga anak ini, pertanian harus menjadi prioritas Pemerintah Lamteng. Sebab, maju-mundurnya pertanian akan memengaruhi sektor lain.

Hal itu karena sebagian besar warga Lampung Tengah adalah petani. Sejumlah kendala yang masih dihadapi para petani di Lamteng adalah keterbatasan kepemilikan lahan. Banyak petani hanya berstatus penggarap, sementara lahan yang mereka garap adalah milik pengusaha-pengusaha besar yang mengaku-ngaku sebagai petani hanya karena memiliki lahan pertanian.

Tidak hanya itu, proses pengolahan lahan dimana tak semua petani memiliki peralatan memadai dan ketersediaan bibit unggul. Selain itu, akses informasi mengenai program-program yang digulirkan pemerintah masih terbatas sehingga hanya segelintir orang yang menikmatinya. (WAH/U4)

Wakil Rakyat

l

9 19 November 2014

Majukan Pesisir Barat lewat DPRD Provinsi

P

Yanuar Irawan

Anggota DPRD Lampung F-PDIP

OLITIKUS PDIP, Yanuar Irawan, berkomitmen memajukan tanah kelahirannya, Pesisir Barat. Sebagai anggota DPRD Lampung, ia ingin daerahnya maju dengan mengarahkan program pembangunan untuk daerah pemekaran itu.

Lelaki kelahiran Krui, Pesisir Barat, ini adalah sosok politikus yang patut ditiru.

Pasalnya, sebelum melenggang menjadi wakil rakyat, ia sudah aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, di antaranya wakil ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, sekretaris Pemuda Pancasila, sekretaris jenderal Puja Kesuma.

Pada 2000, dia melirik PDIP untuk terjun di dunia politik, dia menjabat sebagai wakil ketua DPD Provinsi Lampung sampai sekarang. Ia memilih partai moncong putih itu dikarenakan sosok Ketua Umum Megawati Soekarnoputri merupakan pemimpin yang kompeten di bidang politik.

Berangkat dari dimekarkannya Kabupaten Lampung Barat menjadi dua, yaitu Kabupaten Pesisir Barat, akhirnya ia maju sebagai calon anggota legislatif Provinsi Lampung pada Pemilu 9 April 2014 dari daerah pemilihan IV meliputi Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus. Berkat doa dan dukungan masyarakat Pesisir Barat dan sekitarnya, dia akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung.

“Saya bertekad dan akan bekerja keras untuk memberikan perubahan dan kesejahteraan bagi kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten baru itu harus bisa maju seperti daerah lain,” ujarnya.

Menurut Yanuar, Pesisir Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari pertambangan hingga objek wisata.

“Dengan melihat potensi dan penanganan yang serius, saya yakin ke depan Pesisir Barat bisa maju dan berkembang,” kata dia. (*5/U2)

Siap Tindak Lanjuti Keluhan Rakyat Lamteng SEBELUM menjadi wakil rakyat, Syamsudin sering menerima keluhan dari masyarakat. Dengan begitu, setelah dilantik sebagai anggota DPRD Lampung Tengah, politikus PKB itu akan mencarikan jalan keluar bersama dengan pemerintah daerah.

Di Lampung Tengah, nama Syamsudin yang pernah menjabat sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) cukup dikenal. Sebab, sebelum menjadi anggota Dewan, ia telah lama menjadi pengurus partai dan berkecimpung dalam organisasi kemasyarakatan.

Usai dilantik menjadi anggota DPRD Lampung Tengah pada Agustus 2014 lalu, Syamsudin merasa tugas di pundaknya harus segera

dilaksanakan. “Saya banyak mendengar keluhan masyarakat. Ini saatnya saya menyampaikan kepada eksekutif dan mengawalnya agar ditindaklanjuti.”

Menurut Syamsudin, dengan mendengar aspirasi masyarakat, eksekutif akan mampu membuat program prorakyat. Dengan demikian, keinginan mewujudkan Lamteng yang makmur bukan sekadar mimpi. Terkait program yang harus serius diperhatikan, Syamsudin mengatakan pertanian adalah roh bangsa Indonesia sehingga tak diragukan lagi banyak pihak yang akan memperjuangkan kemajuan pertanian.

Meskipun demikian, tambah Syamsudin, dia tak akan berhenti men-

gawasi pembangunan di sektor pertanian. “Ini roh bangsa. Kalau petani susah, negara juga akan susah.

Bahaya kalau tidak dikembangkan,” kata suami dari Susi Erlina ini.

Kendala terbesar pertanian di Lampung Tengah, ujar Syamsudin, adalah kelangkaan pupuk yang dapat menghambat produksi. Kendala lainnya ialah sarana-prasarana, ketergantungan pada air hujan, dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Bidang lain yang harus mendapat perhatian serius, lanjut Syamsudin, adalah pendidikan. Sebab, bidang itu diharapkan dapat mencetak SDM berkualitas yang mampu berimprovisasi menghadapi kemajuan dan persaingan. (WAH/U2)

Syamsudin

Anggota DPRD Lampung Tengah F-PKB

Jejak

l

10 19 November 2014

Raden M ohamad M angoendiprodjo Pejuang dan Residen Pertama Lampung

S

OSOK yang satu ini lebih dikenal masyarakat Lampung sebagai residen pertama. Namun, sebenarnya kiprah Raden Mohamad Mangoendiprodjo berjuang jauh hari, salah satunya saat peristiwa Surabaya 10 November 1945 yang dijadikan sebagai Hari Pahlawan.

Pengalaman birokrasi sebagai residen di Bumi Ruwa Jurai dimulai pada 1 November 1955 sampai pensiun tahun 1962. Masa-masa awal ia langsung dihadapkan pada soal kritis: Mengurus transmigran eks Corps Tjadangan Nasional (CTN).

Pada waktu itu, warga pendatang (CTN) sering konflik dengan penduduk asli. CTN adalah kumpulan mantan pejuang dan eks anggota TNI. Pascaperang kemerdekaan, mereka kembali ke masyarakat setelah rasionalisasi.

Banyak anggota CTN yang bertransmigrsi ke Lampung. Mereka inilah yang “berselisih” dengan Raden Mohamad.

Pernah sama-sama berjuang mengusir penjajah, Mohamad dan kelompok CTN lalu sadar bahwa konflik hanya berbuah penderitaan. Maka, penyelesaian ditempuh secara musyawarah. Lewat kerja sama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan, masalah CTN di Lampung akhirnya tuntas.

Peranannya juga besar untuk mengawal Lampung dari pengaruh tokoh-tokoh pemberontakan di Sumatera tahun 1958 yang berpusat di Padang. Posisinya sangat kuat karena ia didukung Partai NU dan PNI. Mohamad “berteriak” dan menyurati Gubernur Sumsel agar menertibkan sistem perdagangan beras. Tapi, ia kecewa karena su-

ratnya tidak berbalas. Mohamad pun nekat dan menempuh langkah

sel. Provinsi Lampung kemudian lahir pada 1964.

berani: Beras Lampung dilarang ke luar daerah. Rakyat Sumsel kontan menjerit karena tidak ada beras. Gubernur Achmad Bastari menegur, tapi ia acuhkan. Keputusan itu baru ia cabut setelah Mendagri Ipik Gandama turun tangan dan memberi solusi.

Kasus beras ini lalu menginspirasi tokoh-tokoh di Lampung untuk membuat sebuah gerakan.

Mereka menuntut Lampung jadi provinsi sendiri; memisahkan diri dari Sumatera Selatan. Bersama tiga bupati, Mohamad ikut menandatangani petisi dukungan memisahkan Lampung dari Sum-

Masa Perjuangan Jauh sebelum diangkat sebagai residen Lampung, Mohamad adalah pejuang kemerdekaan. Ia berada di garis depan pada berbagai perang bersejarah. Bahkan, dia nyaris tewas saat bertempur di Wonocolo. Pecahan mortir musuh mendarat di atas mata kirinya.

Pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kelak diperingati sebagai Hari Pahlawan, ia juga terlibat. “Teman-teman seperjuangannya adalah Bung Tomo, Roeslan Abdul Gani, Moestopo, Doel Arnowo, Sungkono, Soeryo, dan Sudirman,” kata Wahyudi.

Aktivitas Mohamad pada masa revolusi dimulai 2 September 1945.

Malam itu ia menghadiri rapat di Jalan Kaliasin 121, Jakarta, yang diadakan Komiten Nasional Indonesia (KNI). Rapat memutuskan dibentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BPKKP diketuai Doel Arnowo dan Raden Mohamad sebagai wakilnya. Sementara itu, BKR diketuai drg. Moestopo.

Selanjutnya Mohamad lebih banyak terlibat di BKR dan Tentara Kemanan Rakyat (TKR) Jawa Timur.

Setelah 10 November 1945, ia tetap aktif bersama arek-arek Suroboyo. Pada 13 November, di sebuah melkerij (perusahaan susu perah), Mohamad memaparkan pembentukan Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia (DPRI). Dewan ini penting karena setelah beberapa hari pertempuran, tampak kurang adanya koordinasi dalam menghadapi musuh punya kekuatan lebih besar.

Maut nyaris lagi menjemput Mohamad pada peristiwa Jembatan Merah dan Gedung Internatio, Surabaya. Sehari setelah kedatangan Bung Karno dan Bung Hatta di Surabaya (30 Oktober 1945), keluarlah perintah gencatan senjata. Lalu dibentuk Kontak Biro: Residen Sudirman jadi ketua dan Brigjen Mallaby (pimpinan tentara Inggris) sebagai wakil. Mohamad anggota bersama Roeslan Abdul Gani, Arnowo, Sungkono, dan Sudirman.

Saat gencatan senjata dirundingkan, iring-iringan mobil Kontak Biro tiba di depan gedung Laskar Perjuangan. Di luar gedung, massa pemuda yang bersenjata menuntut semua tentara Sekutu keluar gedung tanpa senjata. Sebuah tuntutan yang sangat sulit dipenuhi. n

Kabinet Kerja

l

11 19 November 2014

Identifikasi Kawasan Perbatasan Tertinggal MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya mengidentifikasi kawasan perbatasan yang tertinggal agar segera dapat menjadi perhatian dan kondisi infrastrukturnya dapat dibenahi.

“Perintah Bapak Presiden agar diidentifikasi (kawasan perbatasan yang tertinggal),” kata Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Basuki Hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ia mengemukakan Presiden juga menginstruksikan dirinya agar lebih memperhatikan kondisi infastruktur jalan raya di daerah-daerah perbatasan. Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga bakal segera melakukan kunjungan ke sejumlah kawasan perbatasan agar infrastruktur yang ada dapat segera dibenahi.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Bidang Hubungan Antar

Lembaga Kemenpupera Ruchiyat Deni Djakapermana mengatakan kementerian itu pada 2014 telah menganggarkan hingga sekitar Rp13 triliun untuk penanganan kawasan perbatasan di Tanah Air. “Jumlah itu belum termasuk dana alokasi khusus,” kata Ruchyat Deni Djakapermana dalam rilis Kemenpupera terkait acara Sosialisasi Jurnal Pustra dan Buku Kumpulan Data Infografik di Yogyakarta, Rabu (12/11).

Ia juga mengingatkan bahwa dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010—2014, ada sembilan kawasan perbatasan yang menjadi prioritas penanganan.

Secara lebih terperinci, sembilan kawasan itu mencakup 111 kecamatan (lokasi prioritas) yang tersebar di 38 kabupaten/kota dan 12 provinsi, serta berbatasan secara langsung dengan 10 negara, baik batas darat maupun laut.

Sembilan kawasan strategis, antara lain Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau, Kalimantan (Kalbar dan Kaltim), NTT, Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Tengah dan Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat, serta Papua.

“Kawasan perbatasan sebagai beranda depan Indonesia dengan 10 negara tetangga harus diangkat sebagai kawasan yang berdaya saing,” katanya.

Terkait dengan properti, pemerintah bakal memangkas waktu dan sejumlah proses perizinan yang dibutuhkan terkait dengan properti sebagai upaya untuk memperlancar layanan yang berhubungan

dengan pembangunan perumahan di berbagai daerah.

“Salah satu fokus kita memang untuk memangkas proses perizinan dan diusahakan satu pintu dan waktunya cepat, agar lebih simpel dan semua proses harus berjalan cepat,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dalam rilis Kemenpupera yang diterima di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, Basuki juga telah menerima audiensi dari sejumlah asosiasi perumahan, seperti Real Estat Indonesia (REI), Jumat (7/11). Dalam kesempatan audiensi tersebut, pembahasan antara Menpupera dan beragam asosiasi perumahan, antara lain terkait rencana pemangkasan perizinan untuk pembangunan perumahan yang selama ini menjadi keluhan para pengembang.

Basuki menegaskan pemangkasan birokrasi perizinan diterapkan dengan mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa terlebih dahulu.

Kemudian akan difokuskan pada aturan-aturan yang dinilai menghambat pelaksanaan penyediaan hunian. “Memang banyak keluhan, ada peraturan yang kita bikin tetapi menyulitkan kita sendiri, jadi harus dipermudah jangan mempersulit,” ujarnya.

Ia juga meminta kepada pengembang untuk tetap patuh hukum dan konsisten menerapkan hunian berimbang guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah. (MI/ANT/U2)

Luber

l

12 19 November 2014

Syarat dan Pengangkatan KPU Kabupaten/Kota

S

ELEKSI penerimaan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota menjadi tugas dari KPU Provinsi. Semua itu tertuang dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, terutama pada: Pasal 11 Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU kabupaten/kota adalah: a. warga negara Indonesia; b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu; f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU kabupaten/kota; g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU dan di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU provinsi, serta di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; h. mampu secara jasmani dan rohani; i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon; j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; k. bersedia bekerja penuh waktu; l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Pasal 21 (1) KPU provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU kabupaten/kota pada setiap kabupaten/kota.

(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat ya n g m e m i l i k i i nte g r i t a s at au melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat.

(3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

(4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU kabupaten/kota.

(5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

(6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU provinsi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU kabupaten/kota.

(7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU kabupaten/ kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU. (8) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KPU provinsi.

Pasal 22 (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi da-

pat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

(3) Untuk m e m i l i h calon anggota KPU kabupaten/ kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU kabupaten/ kota pada media massa cetak harian dan media m a s s a e l e ktronik lokal; b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU kabupaten/kota; c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU kabupaten/kota; d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU kabupaten/kota; e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai pemilu; f. melakukan tes kesehatan; g. melakukan serangkaian tes psikologi; h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU kabupaten/kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; j. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU kabupaten/kota dalam rapat pleno; dan k. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU kabupaten/kota kepada KPU provinsi.

(4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah terbentuk. n

Kabinet Kerja

l

13 19 November 2014

Naikkan Standar Keselamatan Penerbangan

P

EMERINTAH melalui Kementerian Perhubungan berencana menaikkan standar keselamatan penerbangan sesuai ketentuan Federal Aviation Administration (FAA) menjadi kategori I yang saat ini masih menempati kategori II. “Safety (keselamatan) harus digaransi, oleh karena itu implementasi program keselamatan semakin lama semakin diperketat, kalau bisnis bapak-bapak (maskapai) yang mengurusi, kalau keselamatan urusan kami, lebih baik tidak terbang daripada tidak pernah mendarat,” kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Umum Anggota Asosiasi Perusahaan Penerbangan Sipil Indonesia (Inaca) 2014 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Jonan mengatakan upaya peningkatan standar tersebut telah dimulai secara bertahap agar semakin lama semakin baik. Selain itu, dia mengatakan penetapan peraturan keselamatan penerbangan itu tidak hanya berlaku di maskapai, tetapi juga di bandara.

“Banyak sekali yang harus diperbaiki, stakeholer (pemangku kepentingan) terkait juga harus terlibat,” kata dia.

Peningkatan standar keselamatan itu pula merupakan harapan utama dari Inaca kepada pemerintah karena bisa menurunkan country

safety risk (risiko keselamatan penumpang suatu negara) yang pada akhirnya juga akan menurunkan biaya asuransi pesawat.

Menurut Ketua Umum Inaca Arif Wibowo, dalam kesempatan yang sama, peningkatan standar keselamatan semakin diperlukan mengingat persaingan di tingkat regional dan global yang membutuhkan standar internasional.

Pasalnya, dia menyebutkan Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang menempati urutan terendah dalam keselamatan penerbangan. “Di ASEAN itu hanya Indonesia, Filipina sudah naik dari kategori II ke I,” kata dia.

Adapun negara yang mengalami penurunan standar keselamatan di kawasan Asia, yakni India dari kategori I menjadi kategori II. Arif meminta pemerintah untuk memperbaiki dari segi infrastruktur, pengawasan serta pelaksanaan peraturan di lapangan. “Sehingga tidak ada lagi bandara kebobolan barang berbahaya, adanya binatang di landasan pacu, layanglayang berterbangan.”

Dia mengatakan diperlukan peran dari semua aspek, seperti operator, dalam hal ini maskapai dan Angkasa Pura, regulator, yakni pemerintah dan penyedia jasa.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memberlakukan kupon untuk bandara Unit Pelaksana

Ignasius Jonan Menteri Perhubungan

Teknis (UPT) terkait instruksi untuk menyatukan kembali pajak bandara dengan harga tiket.

Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Djoko Murdjatmoko saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/11), mengatakan pemberlakuan kupon tersebut agar tidak mengganggu penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pasalnya, lanjut dia, pajak bandara di bandara UPT masuk ke PNBP yang harus disetor ke dalam kas negara 1 x 24 jam, apabila tidak, diindikasikan bentuk pidana korupsi. Sementara pajak bandara bukan UPT artinya dikelola oleh Angkasa Pura I dan II, memiliki mekanisme berbeda, penyerahan pajak tersebut tidak masuk ke dalam PNBP, jadi batas waktu penyerahan pajak kepada pengelola tergantung kesepakatan antara AP dan maskapai, tidak harus 1 x 24 jam. (ANT/U2)

Kabinet Kerja

l

14 19 November 2014

Pemuda Harus Tingkatkan Martabat Bangsa

Imam Nachrawi

Menteri Pemuda dan Olahraga

M

ENTERI Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan meningkatkan harkat martabat bangsa melalui kegiatan kepemudaan dan prestasi di bidang olahraga.

“Peranan pemuda dan olahraga sangat penting bagi bangsa Indonesia, salah satunya untuk menjaga semangat kepemudaan, seperti tertuang dalam Sumpah Pemuda,” kata Imam Nachrawi, beberapa waktu lalu.

Menurut Imam Nachrawi, pemuda dan olahraga tidak bisa dipisahkan karena kedua saling terkait dalam mengharumkan nama bangsa di

mata dunia.

Karena itu, Imam mengajak bangsa Indonesia, khususnya para pemuda, untuk dapat menjaga martabat bangsa dan mengharumkan nama bangsa baik di tingkat nasional maupun internasional.

Terkait dengan olahraga, publik juga mengharapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dapat mengembalikan kejayaan olahraga di Tanah Air. “Jadi Menpora yang baru diharapkan juga dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan dan pembinaan olahraga di Tanah Air,” kata mantan atlet nasional, Susi Susanti.

Menurut peraih emas Olimpiade 1992 itu, saat ini masih banyak orang tua yang ragu jika anaknya menjadi seorang atlet karena belum adanya jaminan kesejahteraan, baik sekarang maupun di masa tua nanti. “Kepastian masa depan atlet yang berprestasi masih menjadi tanda tanya sehingga masih banyak anak muda yang ragu untuk terjun di dalamnya,” ujarnya.

Susi menjelaskan dari pengalamannya, hingga saat ini pemerintah belum memberikan kepastian jaminan masa depan bagi atlet berprestasi. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga rekan-rekan atlet lainnya, padahal sumbangsih bagi Tanah Air terbilang besar.

“Ini bisa menjadi contoh yang buruk dan membuat generasi muda yang hendak berkarya dalam bidang olahraga berpikir ulang sehingga kesan ini harus dihilangkan,” katanya.

Dia mengakui ketakutan ini pun melanda dirinya sehingga sebagai mantan petenis berprestasi yang pernah membawa nama Indonesia ke luar negeri, berpikir untuk tidak menjadikan putra putrinya sebagai atlet juga.

“Saya takut nanti bernasib sama dengan saya sehingga diharapkan Menpora dapat memperhatikan hal ini dan memberikan sedikit perubahan,” ujarnya. Dia menambahkan dengan adanya perubahan yang dimulai dengan kepastian jaminan sebagai atlet, kejayaan olahraga di Tanah Air dapat dikembalikan. (ANT/U2)

Kabinet Kerja

l

15 19 November 2014

Jokowi Tindak Lanjuti Hasil KTT

S

EUSAI melakukan lawatan dan pertemuan bilateral dengan beberapa kepala negara dalam forum KTT APEC, KTT ASEAN, dan G-20, Presiden Joko Widodo menyatakan segera menindaklanjuti hasil yang diperoleh dari lawatan itu.

“Kami berbicara dengan pimpinan negara secara makro, nanti akan ditindaklanjuti oleh menteri-menteri terkait. Harus seperti itu, harus dikejar, tidak berhenti di pembicaraan,” kata Jokowi.

Salah satu contoh dari tindak lanjut itu, kata Jokowi, ialah mengutus Menko Maritim Indroyono Soesilo ke Tiongkok dan Jepang untuk membahas persoalan kemaritiman. Terkait dengan bidang industri otomotif, Presiden memaparkan bahwa sejumlah pengusaha Italia tertarik untuk menanamkan modal di industri ban di Indonesia.

Jokowi juga mengaku berhasil membawa rencana investasi di sektor pelabuhan hingga pembangkit listrik.

Terkait dengan hal itu, Presiden akan meminta badan usaha milik negara (BUMN) untuk menindaklanjuti rencana penanaman modal asing itu sehingga kelak tercipta kerja sama yang nyata.

“Ini harus ditindaklanjuti. Kalau enggak, ya enggak akan ketemu,” kata Jokowi.

Selama satu pekan terakhir, Presiden Jokowi menghadiri KTT APEC di Beijing, Tiongkok, KTT ASEAN di Myanmar dan KTT G-20 di Australia.

Presiden dalam sejumlah KTT tersebut

bertemu dan melakukan pembicaraan bilateral dengan beberapa kepala negara dan pemerintahan, termasuk Presiden AS Barack Obama, Presiden Prancis Francois Hollande, Kanselir Jerman Angela Markel, dan sejumlah tokoh lainnya, termasuk Sekjen PBB Ban Ki-moon.

Arah perkembangan Jokowi juga menyatakan bahwa ia menggunakan forum- forum internasional untuk mengetahui arah perkembangan ekonomi global dan menyampaikan kepentingan negara berkembang dan nasional. “Supaya kita juga mengerti arah perkembangan ekonomi global itu. Meskipun akhirnya kepentingan nasional harus didahulukan, angin menuju ke mana kita harus tahu,” kata Jokowi.

Ia menambahkan pemerintah memiliki pekerjaan besar di masa depan, baik dalam pengelolaan keuangan maupun perkembangan ekonomi ke depan. Presiden menggunakan forum itu untuk menyampaikan agar negaranegara berkembang diberikan ruang sehingga tidak dirugikan. “Masalahnya jangan sampai kita rugi mereka untung. Kepentingan nasional tetap utama,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan hasil kunjungan kerjanya ke tiga negara itu pada nantinya akan ditindaklanjuti oleh menteri-menteri terkait agar tidak terhenti pada tingkat pembicaraan, tetapi harus diwujudkan secara konkret.

Selama delapan hari lawatannya, Presiden menghadiri APEC Economic

Joko Widodo Presiden RI

Leaders Meeting di Beijing, ASEAN Summit di Myanmar, dan G-20 Leaders Summit di Australia. (MI/U2)

Geliat Antikorupsi

l

16 19 November 2014

Jaksa Agung Baru Harus Bisa Imbangi KPK

L

Bambang Widodo Umar Pengamat Kepolisian dan Kejaksaan UI

embaga penegakan hukum yang langsung dikendalikan presiden harus dipimpin oleh orang yang bersih. Jaksa agung yang baru harus bisa membangun kerja sama sinergis dengan KPK dan kepolisian. Ia harus dapat mengimbangi kerja KPK memberantas korupsi.

Calon jaksa agung dari internal dinilai memiliki kelemahan, yakni sulit melakukan perubahan karena sudah memiliki struktur organisasi yang mapan dan terpola.

Hal itu dikemukakan pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, di Jakarta, akhir pekan lalu. “Kalau diisi orang dalam, tidak mudah untuk membenahi organisasi karena kebiasaan kerja yang spesifik itu sudah sangat kuat dan dia akan menghadapi rekannya sendiri,” ujarnya.

Senada dengan Bambang, Ketua Setara Institute Hendardi juga menyatakan kejaksaan saat ini membutuhkan sosok jaksa agung yang berasal dari luar organisasi.

“Tidak ada sapu kotor yang bisa membersihkan lantai yang kotor.

Jaksa agung dari internal justru akan menjadi bagian dari masalah nantinya,” katanya.

Menurut rencana, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan nama jaksa agung setelah pulang dari lawatannya ke luar negeri. Sejumlah nama beredar terkait dengan posisi jaksa agung, mulai kalangan internal kejaksaan hingga eksternal.

Kalangan yang mendukung calon eksternal menyebutkan kejaksaan perlu melakukan revolusi mental, terutama untuk mengurangi praktik suap di kalangan jaksa. Sejumlah nama yang muncul ialah H.M. Prasetyo, Widyo Pramono (JAM-Pidum), Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M. Yusuf,

mantan Ketua PPATK Yunus Husein, mantan Deputi UKP4 Mas Achmad Santosa, dan mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki.

Menurut Hendardi, agar gagasan revolusi mental yang dicanangkan Jokowi berjalan mulus, aparat penegak hukum haruslah orang bersih dan berintegritas, terutama orangorang di lembaga penegak hukum yang langsung dikendalikan oleh Presiden, seperti kejaksaan dan Polri. “Lembaga Polri sudah mulai berubah ke arah lebih baik. Kejaksaan yang masih perlu dibenahi,” kata Hendardi.

Secara terpisah, penggiat antikorupsi yang juga mantan aktivis Pijar, Tri Agus Siswanto Siswowiharjo, berpendapat jaksa agung yang baru harus bisa membangun kerja sama sinergis dengan KPK dan kepolisian.

Jaksa agung yang baru kelak harus dapat mengimbangi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi.

“Harus bisa bersinergi dengan KPK dan kepolisian. Jika pemimpin di kejaksaan bisa bekerja sama dengan KPK dan Polri, akan menjadi dream team,” ujarnya di Jakarta.

Ia menambahkan jaksa agung juga harus memiliki rekam jejak bersih dari kasus-kasus tindak pidana korupsi, serta berani pasang badan jika harus berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara. “Seorang jaksa agung harus memenuhi kedua syarat ini.”

Apabila telah memenuhi kedua persyaratan tersebut, lanjut dia, diharapkan jaksa agung tidak hanya berani tegas memproses kasus korupsi kelas kakap, tetapi juga berani untuk melakukan pembenahan di internal kejaksaan.

“Penegakan hukum harus dilakukan oleh para jaksa yang bersih.

Jangan ada kongkalikong penegakan hukum,” kata dia. (MI/U2)