16 Halaman l Edisi LVXIII/ 19 November - 25 November 2014
7 l Ketika Perempuan Menjadi Pemimpin
T E R U J I T E P E R C AYA
Buktikan Kemampuan KPU Baru
n ferial
P
ENYELENGGARA pesta demokrasi di Lampung serbabaru, setelah pelantikan KPU provinsi dan tujuh KPU kabupaten/kota. Mereka pun langsung dihadapkan dengan pekerjaan besar, yakni pemilihan kepala daerah di tujuh daerah di Lampung. Di sinilah para penyelenggara itu diuji kemampuannya, walau baru dilantik. Bukan main-main tugas itu, menjadikan seorang pemimpin di daerahnya dengan mengoleksi suara-suara dari rakyat. Ketua KPU Husni Kamil Malik mengimbau komisioner KPU se-Lampung untuk bekerja profesional. Dia meminta penyelenggara pemilu ini memahami semua pedoman mengenai tugas dan kewajiban komisioner. “KPU harus bekerja profesional. Kita harus pahami kita penyelenggara pemilu. Semua pedoman mengenai tugas dan kewajiban harus dipelajari sehingga kita dalam keseharian benar-benar profesional,” kata Husni. Jangan sampai penyelenggara tidak mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. “Sekarang waktunya kita membuktikan apa yang menjadi keinginan baik kita sebelum masuk KPU, masa orientasi ini akan sangat berharga apabila kita mendiskusikan apa yang menjadi visi kita. Kalau tidak profesional, maka enggak ngerti, begitu masuk kantor bingung, merasa tidak ada kerjaan. Padahal, kerjaan itu banyak menumpuk. Apalagi sekarang dari 70 orang ada sekitar 19 orang yang lama (petahana), ada 13 orang dari Panwaslu. Ini adalah orang-orang yang berpengalaman,” ujarnya. Hal senada dikatakan Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono. Menurutnya, 70 komisioner ini akan menerima orientasi tugas hingga 20 November, sehingga dalam bertugas nantinya penggawa demokrasi ini betul-betul memahami dan mendalami asas pemilu. “Komisioner ini harus memahami prinsip dan etika penyelenggaraan pemilu, sistem pemilu di Indonesia, tata kelola internal hierarki KPU, manajemen hubungan KPU dengan stakeholder, hukum, dan penyelesaian sengketa pemilu,” kata Nanang. Rakyat mengharapkan kerja mereka demi masa depan daerah dan bangsa. KPU menjadi lembaga pemberi solusi untuk setiap suara yang diberikan rakyat. Bukannya justru memicu konflik atas ketidakprofesionalan mengelola dan menjamin sampainya hak rakyat itu. (CR11/U1)