VOTING, Edisi LVXIV, 10 Desember -16 Desember 2014

16 Halaman l Edisi LVXIV/ 10 Desember-16 Desember 2014

7 l Membayar Utang pada Kaum Perempuan

T E R U J I T E P E R C AYA

Polemik Jatah Pimpinan DPR Selesai URUSAN Undang-Undang (UU) No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) hanya sebatas kewenangan dan jatah kursi pimpinan lembaga legislatif. Polemik bagi-bagi “kue” itu pun selesai dengan disahkannya revisi UU MD3 karena semua menganggap pembagian sudah sesuai porsi.

P

aripurna DPR revisi UU MD3 yang digelar 5 Desember 2014 itu menjadi kunci pembuka bagi kebuntuan kinerja anggota Dewan yang sudah dilantik selama dua bulan lebih.

Sejumlah fraksi mengatakan sesudah berakhirnya masa sidang (reses), mereka akan mulai membahas penyesuaian dari pasal-pasal yang telah direvisi, termasuk pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD).

Anehnya, polemik DPR yang selama ini terjadi hanya pada bagian bagi-bagi jatah kursi pimpinan itu tanpa melihat aspek lainnya. Seperti masalah imunitas legislator terkait urusannya dengan KPK saat disangka kasus korupsi.

Penelitis ICW Abdullah Dahlan mengkritisi adanya hak imunitas pada Pasal 224. Menurut Dahlan, hal ini berpotensi membuat anggota DPR yang terkena kasus dugaan pidana sulit diproses secara hukum.

“Kalau ada anggota DPR yang dipanggil aparat hukum dalam kaitan proses penyidikan, harus lewat persetujuan Mahkamah Kehormatan DPR. Ini akan menyulitkan Mahkamah Kehormatan itu sendiri karena anggotanya juga orang DPR,” kata dia.

Lagi pula dalam hal ini DPR tidak memandang sebelah mata para senator yang dipilih rakyat langsung, bukan perwakilan partai politik. Dalam hal pengesahan itu, DPD merasa tidak dilibatkan sehingga saat paripurna para wakil daerah itu pun melakukan walk out.

n ferial

Anggota Pansus Revisi UU MD3 dari DPD, Gede Pasek Suardika, memilih walk out dari rapat pansus ini.

Alasannya, dia tak terima posisi DPD dipertanyakan dalam rapat ini. Pasek ingin ketegasan DPR terkait kedudukan DPD terlebih dahulu sebelum rapat Pansus dimulai. “Kami ingin ketegasan, kami ini diundang sebagai apa?” kata anggota DPD, Gede Pasek Suardika.

Menurut Pasek, posisi DPD dalam pembahasan undang-undang sudah ditegaskan lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, sebagian anggota

pan- sus tercatat dari Fraksi Partai Demokrat dan PKS mempertanyakan posisi DPD. “Kalau dianggap ‘udahlah, DPD itu ganggu-ganggu aja.’ Mengelola negara enggak boleh begitu kan.

Atau ‘udahlah, jadi peninjau aja.’ Ini tidak elok dalam ketatanegaraan,” kata Pasek.

Namun, rasa galau DPD sudah ditutup rapat oleh elite karena tidak ada lagi rasa untung atau rugi partai politik atas revisi itu. Kini tinggal sikap MK atas uji konstitusi atas UU MD3 yang diajukan DPD menjadi harapan. (MI/U1)

Interupsi

l

2 10 Desember 2014

Dualisme Sikap dan Munas Golkar

688

D

UALISME kepemimpinan di Partai Golkar membuat banyak spekulasi tentang perkembangan politik Indonesia ke depan. Bahkan, munas di Nusa Dua, Bali, menjadi catatan buruk partai itu terhadap komunikasi politiknya dengan Partai Demokrat.

Salah satunya sikap penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada. Banyak kalangan menilai negatif atas sikap itu.

T E R U J I T E P E R C AYA

indeks : Laporan utama

Polemik Revisi UU MD3 Belum Juga Selesai . . .

4

Tidak Masalah

12,3%

Wakil rakyat Baik: 15,4% PAD Bandar Lampung Perlu Ditingkatkan...

8 Pengkhianatan: 72,3%

luber

Penetapan Calon Kepala Daerah . . .

12

GELIAT ANTIKORUPSI

Dualisme Golkar Merambat ke Parlemen . . .

14

Metode: Survei dilakukan melalui quick poll pada 3—4 Desember 2014 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Sampel 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia dengan margin error kurang lebih 2,9%.

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo. Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Kepala Divisi Radio: Iwan Marliansyah. Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Nova Lidarni, Sudarmono, Umar Bakti. Sekretariat Redaksi: Nani T E R U J I T E P E R C AYA Hasnia. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Rinda Mulyani, Sri Agustina, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Adian Saputra, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fathul Mu’in, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Ahmad Amri, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Wandi Barboy. Liputan Jakarta: Inge Olivia Beatrix Mangkoe. Radio-LAMPOST.CO. Redaktur: Fadli Ramdan. Asisten Redaktur: Delima Napitupulu, Sulaiman, Gesa Vitara. Content Enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi, Perpustakaan, Publishing, dan Riset: Kristianto (Redaktur), Syaifulloh (Asisten Redaktur). Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Staf Khusus Biro Daerah: M. Natsir (Koordinator). Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Suprayogi, Musannif Effendi Y. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Widodo (Kabiro), Abu Umarly, Mif Sulaiman, Sudiono, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Business Development: Amiruddin Sormin. Senior Account Mana­ger Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Ma­nager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Asisten Manager Iklan Biro: Siti Fatimah. Mana­ger Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, ­WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M ­ EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

Laporan Utama

l

3 10 Desember 2014

Revisi UU MD3 Disahkan, DPR Siap Bekerja

D

EWAN Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Jakarta. Dengan demikian, DPR kini bisa bekerja sesuai fungsi dan tugasnya.

“Revisi UU MD3 ini terkait dengan optimalisasi kinerja DPR. Kalau DPR tidak optimal, masyarakat juga terkena dampaknya,” ujar Ketua Pansus Saan Mustopa. Ia menampik revisi itu hanya sebatas untuk kepentingan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

Revisi UU MD3 ini merupakan upaya islah KIH dan KMP yang membuat DPR tidak berjalan dalam dua bulan belakangan ini. KIH meminta kursi pimpinan ditambah dan menghapus pasal-pasal yang bisa melemahkan sistem presidensial.

Di dalam rapat Pansus UU MD3, pasal-pasal yang sempat menjadi perdebatan ialah Pasal 74 Ayat (3) sampai (6) dan Pasal 98 Ayat (7) sampai (9) yang memuat hak DPR dan sanksi administratif kepada pejabat negara apabila tidak melakukan rekomendasi DPR. Namun, semua fraksi akhirnya sepakat pasal-pasal itu dihapus.

Anggota Fraksi PDIP, Arif Wibowo, mengatakan kini DPR kembali solid untuk menjalankan fungsifungsinya secara optimal. “Ini memudahkan bagi kepentingan rakyat, baik dari fungsi pengawasan, budgeting, maupun legislasi.”

Ketua DPR Setya Novanto, dalam pidato penutupannya, berharap pada masa sidang berikutnya, seiring dengan bergantinya tahun, dapat menjadi awal baru bagi DPR dan pemerintah untuk membangun kerja sama yang lebih baik.

Sebelumnya, Menkum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah siap menjalani rapat bersama DPR setelah UU MD3 disahkan. Yasonna ialah wakil pemerintah yang ikut menandatangani RUU MD3.

Pembahasan dan pengesahan revisi UU MD3 berjalan secara maraton dan mulus dalam satu hari.

Namun, dalam sidang pansus sempat diwarnai aksi walk out DPD. “Kalau kami hanya peninjau, tidak elok kami duduk di sini,” kata Gede Pasek Suardika, senator dari Bali.

Ketua Fraksi Hanura Dossy Iskandar menyatakan DPR berjanji akan secepatnya menyelesaikan pemilihan pimpinan AKD. “Setelah reses, kami akan menyelesaikan urusan percepatan AKD untuk penyesuaian UU MD3 yang telah disahkan karena adanya penambahan pimpinan komisi. Agenda yang sudah direncanakan serta prioritas dengan mitra kerja pemerintah akan dilaksanakan,” katanya, saat dihubungi, kemarin.

Secara terpisah, anggota Komisi III yang juga dari Fraksi Hanura, Syarifudin Sudding, mengakui fraksinya sudah menyerahkan sejumlah nama untuk dicalonkan menjadi pimpinan AKD. “Di Komisi III, saya dan Pak Dossy,” ujarnya.

Di sisi lain, anggota Komisi II F-PAN, Yandri Susanto, berpendapat setelah dicapai kesepakatan antara KIH dan KMP, tidak ada lagi pengotakngotakkan di DPR. Di masa sidang kedua nanti semua berjalan sesuai dengan agenda rapat. “Hasil dari pembicaraan panjang revisi UU MD3, tidak ada lagi interupsi perdebatan, debat kusir atau saling jegal saat sidang,” kata dia.

Ketua DPR Setya Novanto, dalam pidato penutupannya, setelah paripurna mengesahkan Revisi UU MD3 mengatakan pada masa sidang berikutnya, seiring dengan bergantinya tahun, dapat menjadi awal baru bagi DPR dan pemerintah untuk membangun kerja sama yang lebih baik.

Usai rapat paripurna, perwakilan dari pemerintah, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang hadir pada rapat paripurna, mengatakan pemerintah menyambut baik disetujuinya perubahan UU MD3 ini. (MI/U1)

Laporan Utama

l

4 10 Desember 2014

Polemik Revisi UU MD3 Belum Juga Selesai DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, setelah polemik berkepanjangan. Namun, usai paripurna pengesahan itu, polemik belum juga selesai karena DPD kini yang menggugat MD3 di Mahkamah Konstitusi (MK).

K

onstitusi mewajibkan DPD berperan dalam setiap keputusan yang berikatan dengan UU. Namun, DPR tidak mengindahkan itu karena hanya ada permasalahan internal.

Ketua Dewan Perwa k i l a n Daerah (DPD) Irman Gusman

merencanakan melakukan judicial review terhadap revisi Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang disahkan Jumat (5/12) lalu.

Hal itu dilakukan DPD karena DPR dan pemerintah tidak mengakomodasi usulan DPD dalam pembahasan dan pengambilan keputusan UU tersebut.

Ini diungkapkan Irman Gusman ketika melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara.

Irman menilai putusan rapat paripurna DPR yang merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang MD3 merupakan keputusan yang cacat formil karena tak melibatkan DPD sebagai lembaga yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di daerah.

Dia menambahkan kebiasaan DPR yang melanggar aturan seperti ini, semakin memperburuk citra lembaga DPR di mata masyarakat karena tidak menaati peraturan yang sudah ada.

Sebelumnya dalam proses pembahasan revisi UU MD3, perwakilan memutuskan walk out dari rapat

panitia khusus. Irman mengatakan keputusan untuk walk out bukan tiba-tiba karena pihaknya sudah mengingatkan DPR bahwa perubahan UU yang dengan kepentingan daerah harus melibatkan DPD. Aksi walk out karena pansus menganulir 13 usulan yang beberapa waktu lalu disampaikan DPD kepada Badan Legislasi (Banleg) DPR. Usulan itu pada intinya untuk memperkuat kewenangan lembaga negara yang concern pada kebijakan di daerah tersebut di parlemen.

Anggota DPD asal Provinsi Bali, Gede Pasek Suhardika, yang menjadi perwakilan DPD, menyebut posisi psikologis DPR yang ingin cepat selesai membahas revisi UU MD3. Pihaknya pun memahami dan menghormati hal tersebut. “Namun, kami juga dalam kelembagaan.

Kalau kami hanya peninjau bukan pembahasan tatib, tidak elok kami duduk di sini sebagai peninjau,� kata Pasek saat itu.

(MI/U1)

Gagas

l

5 10 Desember 2014

Politik Kolom Agama

“

…..Bagaimana banyak juga lagi kesulitan di hadapan kita,-terutama jika pihak Belanda berniat akan mengadakan gerakan militer di negeri kita ini-, insya Allah kita terus, kita terus maju…………. Oleh karena itulah, maka kita berseru kepada semua bangsa-bangsa di dunia yang cinta damai, kepada semua bangsa-bangsa yang cinta demokrasi, kepada semua bangsa-bangsa yang bertanggung jawab atas perdamaian dunia dan kesejahteraan dunia, supaya membantu agar supaya Republik Indonesia lekas diakui. Sekali lagi, kita cinta damai sampai batas yang sejauh-jauhnya, tetapi kalau kita diperkosa oleh pihak Belanda, kita akan melawan! Melawan,dengan tidak gentar, sebab Tuhan yang Mahaadil dan Mahakuasa adalah kita punya Jenderal!!!!” (Ir. Sukarno, Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid Kedua, 1964: 16).

Demikian orasi Bung Karno dalam menyampaikan Amanat Presiden pada ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1946, di Yogyakarta.

Pernyataan Bung Karno menyiratkan betapa Tuhan sangat berperan dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Betapa Tuhan menjadi penyemangat dalam merebut kemerdekaan. Bahkan, Bung Karno menyatakan bahwa Tuhan adalah jenderal bangsa Indonesia. Secara komunikasi politik, dapat dipahami bahwa Bung Karno ingin menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa beragama.

Bahkan, bila dipahami lebih dalam lagi, tersirat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Sebagaimana dalam penutup orasinya di HUT Proklamasi Kemerdekaan yang pertama tersebut, “Marilah kita menjadi rakyat yang gemblengan! Jangan lembek! Segenap jiwaku, segenap rohku, memohon kepada Tuhan, supaya bangsa Indonesia menjadi satu bangsa yang menjadi penjaga persaudaraan dunia dan kesejahteraan dunia, satu bangsa yang kuat, yang ototnya kawat, dan balungnya besi, yang didalam tubuhnya bersarang jiwa yang terbuat dari zat yang sama dengan halilintar dan guntur! Mari kita berjalan terus! Ke arah pengakuan Republik Indonesia! Ke arah kekalnya Republik Indonesia, sampai ke akhir zaman! Hidup ketuhanan yang Maha Esa! Hidup nasionalisme Indonesia! Hidup persaudaraan dunia! Hidup demokrasi! Hidup kesejahteraan sosial!

Kepada Tuhan saja mohonkan taufik dan hidayah! Sekianlah! Merdeka!

Berdasarkan sisi historis tersebut, dapat dipahami bahwa agama dan Tuhan merupakan bagian tak terpisahkan dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan, secara politis-normatif, bisa dikatakan bahwa agama dan Tuhan merupakan “roh” dalam diri bangsa Indonesia. Maka, kolom agama dimasukkan dalam KTP sebagai bukti identitas bangsa yang menjunjung keberagamaan seseorang.

Sebab itulah, tidak mengherankan jika adanya wacana penghapusan kolom agama menjadi problema tersendiri di masyarakat. Kontroversi pun jelas tidak terelakkan. Tokoh masyarakat dan ormas pun berbicara. Bahkan MUI dengan tegas menolak penghapusan kolom agama. Hal ini wajar, sebab kolom agama merupakan hal yang penting di dalam masyarakat.

Pemahaman ini dibuktikan berdasarkan hasil survei Azyumardi Azra dalam tulisannya Pentingnya Agama. Ia melakukan survei yang diajukan Richard Allen Greene, newsdesk editor The CNN Wire, London, tentang tema Agama-Apakah Kekuatan untuk Kebajikan atau Tidak yang merupakan bagian hasil survei Global@ dvisor bertajuk Views on lobalization and faith.

Survei itu sendiri dilakukan Ipsos MORI di 24 negara pada April 2011 dengan melibatkan hampir 20 ribu responden berdasarkan agama; Kristiani (Katolik dan Protestan di 19 negara), Islam di tiga negara (Indonesia, Arab Saudi, dan Turki), Hindu (India), Buddha di tiga negara (Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan).

Survei itu menemukan tingkat keyakinan kaum muslimin pada pentingnya agama sangat tinggi, bahwa Islam sangat penting dalam kehidupan mereka, yaitu 94 persen (di Arab Saudi 100 persen, Indonesia 99 persen, dan Turki 86 persen). Selanjutnya adalah para penganut Hindu India (86 persen), dan Kristiani (66 persen).

Berdasarkan survei tersebut, terlihat jelas bahwa Indonesia merupakan negara yang 99 persen menyatakan bahwa agama sangat penting dalam kehidupan, termasuk bernegara. Wajarlah kemudian kolom agama perlu diisi sebagai konsekuensi dalam beragama dan bernegara. Sebab, agama menjadi acuan dalam bernegara. Hal ini seperti UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam UU ini dinyatakan bahwa sahnya perkawinan

sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain itu juga mengenai kewarisan, berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kewarisan seseorang pun ditentukan berdasarkan agama. Di mana yang berbeda agama tidak mendapatkan warisan, walaupun sebenarnya bisa mendapatkan warisan, tapi dengan cara wasiat wajibah dan tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan.

Berdasarkan hal itu, sudah barang tentu, untuk mengetahui agama seseorang perlu dibuktikan dengan legalitas subjek hukumnya berupa KTP yang di dalamnya terdapat kolom agama.

Pertanyaan ini muncul karena belum adanya kepastian dari pemerintah. Sebab, pemerintah pun baru merancang undangundang perlindungan agama.

Secara politis, bolehnya tidak mengisi kolom agama merupakan solusi dan akomodasi pemerintah terhadap penganut aliran kepercayaan yang berada di wilayah Indonesia, yang selama ini belum diakui sebagai bagian dari agama. Hanya, menurut penulis, Negara perlu memberikan penjelasan tentang aliran mana saja yang dilindungi. Negara juga perlu membedakan antara aliran kepercayaan dan aliran keagamaan. Aliran kepercayaan seperti Sunda Wiwitan dan Abdul Qodir Zaelani Sisi Yuridis Sapto Darmo wajar Mahasiswa Program Doktor, Pengelola B e b e r a p a wa k t u bila dikatakan aliran Jurnal Terakreditasi Nasional Al-‘Adalah lalu, Kemendagri kepercayaan. Namun, IAIN Raden Intan Lampung mengklarifikasi bahbila Syiah, misalnya, wa kolom agama tidak dihapuskan, dinyatakan sebagai aliran kepercayaan, hanya tidak diisi bagi penganut aliran dipandang tidak pas. Sebab, Syiah merupakepercayaan. Pendapat Kemendagri kan bagian dari aliran keagamaan dalam tentang tidak dihapusnya kolom agama Islam, bukan aliran kepercayaan. tentunya beralasan. Karena eksistensi Karena itulah pemerintah perlu memagama, merupakan amanat konstitusi. berikan batasan aliran kepercayaan apa Dan pengisian kolom agama merupakan saja yang bisa dilindungi oleh negara. amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun Sebab, bila tidak dibatasi akan menim2013 tentang Administrasi Kependudubulkan gejolak di masyarakat. Aliran kekan. Di dalam UU ini dinyatakan bahwa percayaan akan banyak bermunculan dan kolom agama diisi oleh masyarakat yang menjadi sebuah keniscayaan bila nanti menganut enam agama yang diakui di akan banyak bermunculan aliran sejenis Indonesia.

Lia Eden yang mengaku bahwa dirinya Berdasarkan sisi yuridis ini jelaslah adalah penjelmaan malaikat Jibril, dan bahwa pengisian kolom agama merualiran Ahmad Mushaddiq yang menyatapakan amanat konstitusi yang perlu kan bahwa dirinya adalah rasul. dijalankan. Alasan kolom agama di KTP Selain itu, apabila semua aliran dibemenjadi penyebab diskriminasi bisa menbaskan dan dibiarkan bermunculan tanpa jadi keniscayaan. Tetapi bukan kemudian batasan tentunya akan bertentangan ditiadakan. Karena kolom apa pun dalam dengan UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang KTP menjadi sebuah keniscayaan sebagai Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pealasan diskriminatif seseorang seperti nodaan Agama. Walaupun UU ini pernah pekerjaan, jenis kelamin, dan status. diajukan uji materil (judicial review) oleh Pernyataan Kemendagri tentang bolehbeberapa ormas dan tokoh masyarakat nya tidak mengisi kolom agama bagi penyang menyatakan bahwa UU tersebut ganut kepercayaan menjadi pertanyaan telah melanggar HAM. Namun, MK menomasyarakat. Aliran kepercayaan seperti lak semua permohonan mereka. Dalam apa yang dimaksud? Apakah semua aliran putusannya No. 140/PUU-VII/2009, MK kepercayaan dilindungi oleh negara atas menyatakan bahwa kebebasan beragama nama hak asasi manusia? bukan kebebasan yang mutlak. n

Perempuan

l

6 10 Desember 2014

Niat Tulus Tingkatkan Kesehatan Masyarakat

B

ERANGKAT dari niat tulus dan keberanian, Asih Fatwanita terjun ke dunia politik dengan masuk ke Partai NasDem. Amanah yang diberikan rakyat kepadanya akan ia tunaikan dengan memajukan daerah dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Asih terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2014—2019. Meski maju lewat partai baru, ternyata dukungan masyarakat bisa mengantarkannya ke kursi Dewan sehingga mandat dari rakyat ini akan menjadi pertaruhan baginya. “Saya akan terus bekerja dan bekerja untuk kepentingan masyarakat.”

Perjalanan Asih menjadi wakil rakyat dia awali dengan menjadi pengurus sejumlah organisasi masyarakat (ormas), seperti KONI, PKK, dan Ormas Nasional Demokrat. Tidak hanya itu,

kepeduliannya terhadap masyarakat juga menjadi salah satu penyebab ia duduk di legislatif.

“Kepedulian kepada masyarakat ini memang sudah sejak dulu saya lakukan, seperti pemberian pengobatan gratis terhadap masyarakat kurang mampu dan kegiatan sosial lainnya,” ujar wanita kelahiran 20 Januari 1983.

Maka itu, setelah duduk di DPRD Lampung, ia tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kesehatan masyarakat karena kesehatan adalah dambaan setiap orang. Program Kartu Indonesia Sehat yang diluncurkan Presiden Joko Widodo juga harus diawasi dengan baik agar tepat sasaran.

“Kesehatan adalah kebutuhan masyarakat.

Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah pada sektor itu juga patut didukung dan disukseskan,” ujarnya. (*5/U2)

Asih Fatwanita

Anggota DPRD Provinsi Lampung

Dorong Taat Membayar Pajak

Desy Ratnasari Anggota DPR

PELAKSANA Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Mardiasmo berencana akan memaksimalkan pemasukan pajak melalui pajak penghasilan. Salah satunya adalah dari artis yang pendapatan tahunannya bisa mencapai miliaran rupiah.

Artis cantik yang saat ini duduk di DPR, Desy Ratnasari, menilai upaya Mardiasmo ini harus didukung. Meski demikian, politikus PAN ini mengingatkan Mardiasmo juga harus tetap membenahi manajemen lembaga Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpinnya.

“Harus diimbangi denga kinerja untuk memberantas kebocoran pendapatan negara melalui pajak dan perilaku menyimpang dari oknum petugas/ pegawai pajak,” kata Desy di Jakarta, pekan lalu.

Pekerja seni yang sudah aktif sejak

1988 ini mengaku selalu taat pajak. Bahkan dia sudah delapan tahun memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

“Sebagai pekerja seni saya sudah memiliki NPWP sejak 1996,” kata pendendang lagu Tenda Biru itu.

Sebelumnya, Mardiasmo berencana meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Namun, hal ini terkendala penindakan. Masih banyak wajib pajak yang tidak bisa diawasi karena tidak memiliki NPWP. “Kami akan coba bagaimana menindakinya, minimalkan seperti itu, termasuk tadi saya katakan NPWP-nya orang pribadi. Ini kan kami coba untuk cek terutama yang profesional, apakah itu lawyer, apakah itu artis, kan banyak sekarang artis yang sekarang pemainpemain sinetron, apakah sudah bayar pajak belum,” ujar dia. (MTV/U2)

Perempuan

l

7 10 Desember 2014

Membayar Utang pada Kaum Perempuan

M

eningkatkan derajat kaum perempuan Indonesia dan memberikan jaminan tumbuh kembang anak dan perlindungan menjadi janji yang siap ia penuhi.

Baru sekitar dalam hitungan hari diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), Yohana Susana Yembise sudah kebanjiran pesan pendek yang masuk ke telepon selulernya.

Isinya tentu bermacam-macam. Dari harapan hingga menagih “utang”. Utang yang dimaksud oleh perempuan pertama yang meraih predikat profesor itu tentu tidak terkait sama sekali dengan urusan

Yohana Susana Yembise

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

fulus. Namun, utang janji yang disampaikannya saat sebelum dilantik.

Maklum, pasca-dilantik, perempuan kelahiran Manokwari, 1 Oktober 1958 itu sudah berani berkicau di akun pribadi Twitter @YohanaYambise. Ia akan mengangkat derajat perempuan dan anak di Indonesia.

“Dukungan para sahabat dari #Jayapura #Papua adalah ‘obat’ untuk kerja bagi kemajuan perempuan Indonesia,” tulisnya saat itu.

Dari sejumlah pesan pendek yang masuk, Yohana bisa mengetahui sejumlah masalah yang dihadapi perempuan dan anak. Baru-baru ini, kata dia, ada laporan seorang TKI yang ditahan di luar negeri.

TKI itu minta bantuan uang Rp20 juta sebagai bantuan tebusan.

Selain permintaan bantuan, ada juga yang menagih janji. “Ingat, ibu sudah disumpah! Bantu kami kaum perempuan,” sebut Yohana mencontohkan isi pesan pendek, saat ditemui Media Indonesia (grup Lampung Post) di ruang kerjanya di Jakarta, kemarin.

Sebagai seorang akademisi dan aktivis, istri dari Leo Danuwira ini tentu saja ingin ngebut bekerja demi memenuhi cita-citanya untuk meningkatkan derajat hidup kaum perempuan Indonesia agar sejajar dengan laki-laki, sekaligus memberikan jaminan tumbuh kembang anak dan perlindungan.

Membangun pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukan hal yang sederhana. Meski telah meraih sejumlah capaian, perjalanan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender dan peduli hak anak masih panjang.

Bagi perempuan yang sempat menjadi anggota Joint Selection Team (JST) K Australian Development Scholarship beasiswa ADS/USAID 2011 itu, jumlah perempuan dan anak yang mencapai 70% dari total penduduk Indonesia (BPS 2004), sejatinya modal yang kuat dalam memajukan bangsa. Namun, jika kebijakan dalam mengelolanya keliru, niscaya akan terjadi ketimpangan dalam proses pembangunan itu sendiri.

“Di situlah perlunya sinergi dalam melaksanakan kebijakan pembangunan yang berkeadilan gender dan peduli anak,” sebut Menteri PP-PA. Di bidang pemberdayaan perempuan,

Yohana mengakui di Indonesia mempunyai segudang masalah yang harus segera diurai.Pada 2013, UNDP menyebutkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di posisi 121 dari 187 negara.

Kendati nilai IPM masih rendah, untunglah angka indeks pembangunan gender (IPG) pada 2012 mencapai 68,52, meningkat dari 2010 67,20 dan 2011 pada 67,80. Hal ini, lanjut Yohana, menunjukkan perempuan Indonesia mulai bangkit walaupun sebagian besar masih menjadi objek pembangunan.

Oleh karena itu, Yohana melalui kementerian yang dia pimpin bakal terus berjuang agar kementerian/lembaga dan pemda tetap terus berjuang membebaskan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, memberikan jalan bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan akses terhadap program dan kegiatan, serta memastikan perempuan dan anak untuk memperoleh manfaat dari pembangunan.

Nawacita Lebih jauh, kata Yohana, Presiden Joko Widodo mengedepankan sembilan citacita dan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui Program Nawa Cita. Program itu memuat kerangka dasar dalam penyusunan kebijakan yang dilakukan kementerian dan lembaga.

“Karena itu saya akan berusaha agar isu gender, perlindungan perempuan dan anak ke dalam Program Nawacita tersebut.”

Dengan jumlah perempuan yang cukup bermakna, yakni mencapai 49,66% dari total jumlah penduduk, tentunya dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah agar hak-hak kaum perempuan terpenuhi.

Untuk itu, program peningkatan kualitas hidup manusia, bakal menjadi salah satu program prioritas utama yang terusmenerus digenjot oleh kementerian PP PA. Ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat, akan berdampak terhadap pencapaian hasil dan target yang telah ditetapkan.

Yang menjadi hambatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, menurut hemat dia, ialah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodasi tentang pentingnya kesetaraan. (MI/U2)

Wakil Rakyat

l

8 10 Desember 2014

PAD Bandar Lampung Perlu Ditingkatkan POTENSI pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung masih dapat dioptimalkan. Untuk itu, diperlukan regulasi yang mendukung peningkatan pendapatan tersebut, salah satunya dengan perda bangunan.

Sebagai Ketua Komisi II DPRD Bandar Lampung, Poltak Aritonang juga memiliki tanggung jawab dalam membantu eksekutif mencari sumber-sumber pendapatan resmi daerah agar rencana pembangunan dapat terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Salah satu potensi pemasukan daerah bersumber dari bangunan-bangunan dan yang akan didirikan. Walaupun be-

Poltak Aritonang

Ketua Komisi II DPRD Bandar Lampung

gitu, harus ada regulasi yang menjadi payung hukumnya, yakni peraturan daerah tentang bangunan.

“Potensi PAD sebenarnya masih banyak. Pada saat kami kunjungan kerja ke Kementerian PU Jakarta dan Batam ternyata mereka mendapat pemasukan dari setiap bangunan yang didirikan. Bukan hanya retribusi IMB,” kata Poltak, di kantornya belum lama ini.

Menurutnya, dua daerah itu sudah memiliki perda bangunan. Secara teknis, landasan hukum ada sebelum bangunan berdiri, pemda akan membentuk tim yang bertugas menyurvei kelayakan bangunan,

termasuk listrik.

Politikus Partai NasDem itu menjelaskan dalam waktu dekat, dia bersama rekan anggota DPRD lainnya memasukkan itu pada program legislasi daerah. Ia menargetkan rancangan peraturan daerah tentang bangunan dapat diselesaikan.

“Kami juga akan selalu mengawasi PAD yang sudah berjalan. Harapannya, satker penghasil PAD bisa memenuhi target 100% dari objek pajak sampai dengan akhir 2014 ini,” kata anggota Dewan daerah pemilihan Bandar Lampung II yang meliputi Way Halim, Sukarame, dan Sukabumi itu. (CR11/U2)

Setia kepada Golkar

A

ZWAR Yacub adalah salah satu politikus yang loyal terhadap partainya. Anggota DPRD Lampung itu menegaskan Golkar adalah partai pertama dan terakhirnya.

“Golkar adalah partai yang pertama dan yang terakhir dalam perjalanan politik saya. Golkar merupakan pilihan hati ini,” kata Azwar.

Azwar Yacub merupakan politikus yang terbilang senior di partai berlambang pohon beringin. Sebab, kiprah di dunia politiknya bersama partai yang dipimpin Aburizal Bakrie itu dimulai sejak 1998, saat itu ia diberi kepercayaan menjadi bendahara partai di Kota Bandar Lampung.

Karier politik pria kelahiran Tanjungkarang, 29 Mei 1963 ini juga cukup cemerlang. Pasalnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting, mulai dari ketua Golkar Kecamatan, bendahara DPD II, sekretaris DPD II, dan pada 2010 menjabat sebagai ketua DPD II Golkar Tulangbawang Barat.

“Kepercayaan yang diberikan partai dan rakyat kepada saya ini adalah tanggung jawab besar. Untuk itu, melalui Golkar dan DPRD saya ingin mewujudkan

harapan mereka,” ujarnya.

Selanjutnya, Azwar mengaku ingin memperbaiki infrastruktur yang ada di Lampung. Sebab, infrastruktur merupakan hal terpenting bagi maju dan berkembangnya suatu daerah. Dengan

Azwar Yacub Anggota DPRD Lampung

infrastruktur yang bagus, perputaran ekonomi akan dengan mudah berjalan.

Pembenahan ini mejadi prioritasnya.

“Asalnya dari rakyat kita kembalikan kepada rakyat, itulah tujuan saya menjadi anggota DPRD,” kata dia. (*5/U2)

Wakil Rakyat

l

9 10 Desember 2014

Koperasi Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

A

N G G O TA D P R D Lampung, Siman, ingin kembali menghidupkan koperasi. Dengan koperasi, dia yakin masyarakat bisa sejahtera. Politikus Golkar itu optimistis kondisi perekonomian masyarakat Lampung bisa semakin baik jika terus dibina dan diberi pemahaman tentang koperasi.

Sebab, dengan koperasi, semua masyarakat bisa terlibat di dalamnya. “Dengan menghidupkan koperasi, saya yakin masyarakat bisa se jahtera,” kata Siman di kantor DPRD Lampung, Kamis (4/12).

Komitmen Siman untuk kembali menghidupkan koperasi di masyarakat telah ia buktikan.

Ia sudah membuka kopersi

di 14 kabupaten/kota dengan nama Koperasi Kredit (Kopdit) yang beranggotakan 44 primer dengan total anggota 48 ribu orang.

“Masyarakat sekarang harus cerdas, mempunyai dana, dan punya tabungan. Tiga poin itu adalah kunci keberhasilan suatu daerah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

S e b e l u m m e n j a d i wa kil rakyat, ia juga sudah sering terjun di tengah-tengah masyarakat. Dengan terjun langsung, dia bisa mengetahui keluh kesah masyarakat, harapan, dan kondisi pertanian yang ada. “Setiap Sabtu dan Minggu saya berkeliling memantau anggota koperasi yang ada di daerah, sebab saya harus menge-

tahui keadaan di masyarakat langsung,” kata dia.

Pertanian, kehutanan, dan kelautan adalah sektor yang perlu diperhatikan semua komponen. “Karena itu, dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, saya akan memfokuskan di tiga sektor tersebut.”

Pria kelahiran Yogyakarta, 2 September 1945, ini terbilang lama berkiprah di dunia politik dari 1987 sampai sekarang. Ia pun berkomitmen untuk tetap bertahan di partai berlambang beringin ini. “Menjadi anggota partai tidak mesti menjadi pengurus, karena yang terpenting adalah bagaiman kita dapat membawa nama baik partai di kalangan masyarakat,” ujarnya. (*5/U2)

Siman

Anggota DPRD Lampung

Pupuk Subsidi untuk Rakyat

Eddi Hamim

Anggota DPRD Lampung

SEBAGAI anggota DPRD Lampung, Eddi Hamim, berkomitmen menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Salah satunya memaksimalkan peran pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang rawan penyelewengan.

“Insya Allah, saya akan menjalankan tugas sebaik-baiknya.

Membuat perda yang berpihak kepada rakyat, memperjuangkan anggaran prorakyat, dan mengawasi kinerja pemerintah daerah,” kata Eddi.

Di sektor pertanian, politikus Gerindra itu mengaku prihatin terhadap kelangkaan pupuk yang sering terjadi di Lampung menjelang masa tanam. Hal itu disebabkan penyelewengan

di mana-mana akibat kurang maksimalnya kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

Padahal, jika komisi tersebut bekerja maksimal, penyelewengan pupuk bisa diminimalkan bahkan dihilangkan. “Kasihan petani kalau sulit mencari pupuk, padahal pemerintah sedang mencanangkan program swasembada pangan.

Kalau pupuknya tidak tersedia, bagaimana program itu bisa terwujud,” ujarnya.

Sebagai orang yang pernah terlibat di Pusri, ia paham betul jika distribusi pupuk subsidi tidak diselewengkan mampu mencukupi kebutuhan petani.

Untuk itu, ia berharap pemer-

intah provinsi dan kabupaten/ kota memaksimalkan peran K3 agar tidak ada lagi mafia pupuk.

Selain di sektor pertanian, Eddi juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Lampung. Caranya, memperjuangkan anggaran dua sektor itu serta mengawasi programnya agar tepat sasaran.

“Pendidikan dan kesehatan masyarakat juga penting. Begitu juga infrastruktur jalan.

Untuk itu, saya bersama-sama teman-teman di DPRD Lampung akan memperjuangkannya,” kata anggota Komisi III DPRD Lampung itu. (UIN/U1)

Kabinet Kerja

l

10 10 Desember 2014

Pacu Infrastruktur dan Perumahan

P

M. Basuki Hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

ERUMAHAN murah untuk rakyat, irigasi, dan infrastruktur jalan menjadi prioritas Basuki dalam lima tahun ke depan.

Sejumlah perombakan dan peleburan kementerian terjadi pada saat pengumuman Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo.

Kementerian yang juga mengalami peleburan ialah Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Sebagai nakhoda yang baru, Basuki Hadimuljono mengaku tidak mengalami kesulitan melebur kedua kementerian itu. Pasalnya, eselon satu di Kemenpera merupakan bagian dari Kemen PU. “Teman-teman dari tata ruang juga tidak ada masalah karena kita lihat tata ruang justru sekarang mendapatkan apresiasi lebih besar,” ujarnya di Jakarta, akhir bulan lalu.

Menurutnya, proses transformasi di kementeriannya hampir selesai. Bahkan, ia pun sudah mendiskusikan perombakan eselon tersebut dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Basuki menargetkan dalam waktu dua bulan, restrukturisasi pascapeleburan dua kementerian bisa selesai. Prioritas Sejumlah misi dan visi siap dijalankannya. Namun, saat ini prioritas dari kementeriannya ialah menyelesaikan backlog atau kekurangan ketersediaan rumah di Tanah Air. “Untuk menangani ini kan dulu di Kemenpera targetnya 220 ribu rumah per tahun untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), sekarang dengan penggabungan ini akan diupayakan dua kali lipatnya menjadi 440 ribu rumah per tahun,” ujarnya.

Basuki pun mengajak pemerintah daerah membantu mengatasi backlog. Selain itu, diperlukan dua ditjen yang fokus mengurus masalah perumahan.

“Sekarang izinnya ada 28 untuk pengembangan rumah dan harus disederhanakan lagi. Kami usulkan ada ditjen perumahan dan badan pembiayaan perumahan,” kata dia.

“Anggaran perumahan rakyat kan sudah Rp5 triliun di 2015. Jadi, saya pikir tak ada masalah. Program renstra yang sudah ada jalan terus,” kata dia.

Basuki memberikan contoh RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) segera diajukan ke DPR dan persoalan lainnya seperti mengatasi backlog perumahan rakyat juga akan diselesaikan.

Jika RUU Tapera disetujui, kata dia, per tahun akan dihasilkan 500 ribu unit rumah baru untuk rakyat balik melalui rumah swadaya, formal, maupun skema fasilitas likuiditas

pembiayaan perumahan (FLPP).

Prioritas kedua, kata Basuki, ialah kedaulatan pangan. Dalam tiga tahun ke depan tidak ada a lagi impor beras, jagung, dan kedelai.

Guna merealisasikan hal itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian.

“Kami dukung itu melalui perbaikan 3 juta ha irigasi dan lahan, penciptaan 1 juta ha lahan baru,” ujarnya.

Selain itu, kementeriannya berencana membangun sedikitnya 50 waduk dalam waktu lima tahun ke depan. “Angka 50 itu baru.

Sebelumnya memang Bappenas merilis 30 waduk baru,” kata dia.

Tambahan waduk itu berasal dari dialog dan usulan para gubernur di Indonesia dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

“Dari 50 usulan waduk itu, sebanyak 49 waduk sudah teridentifikasi. Targetnya hingga 2019 mampu diselesaikan 29 waduk,” kata dia.

Melalui kementeriannya, Basuki menargetkan pembangunan 1.500 kilometer jalan tol baru hingga 2019 atau lima tahun mendatang dengan perkiraan investasi ratusan triliun rupiah.

“Target minimal kami, 1.000 kilometer dalam lima tahun, tetapi kami punya keinginan bisa hingga 1.500 kilometer, tepatnya 1.562 kilometer,” kata Basuki dalam media gathering kementerian itu di Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/11).

Sebelumnya, Bappenas merilis hingga 2019 pemerintah akan membangun aneka proyek infrastruktur senilai Rp5.500 triliun, termasuk di antaranya 1.000 km jalan tol baru dan 2.650 kilometer jalan nasional baru.

Menurut Basuki, ribuan kilometer jalan tol itu tersebar di seluruh pulau besar di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Skema pembiayaannya, kata Basuki, pertama memprioritaskan BUMN karya yang ada, investor asing, dan APBN. Untuk opsi pertama itu, Kementerian BUMN sedang merumuskan skema agar BUMN yang terlibat dalam dua atau tiga tahun ke depan tidak perlu setor dividen kepada negara.

“Karena fokusnya, dia sedang mendapatkan penugasan,” kata dia.

Namun, Basuki enggan memerinci apakah proyek tol tersebut benar-benar baru atau bagian dari program pemerintahan sebelumnya dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). “Yang jelas jalan tol yang dimiliki Indonesia hingga 2014 baru 820 kilometer. Jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara tetangga,” kata dia. (MI/U2)

Kabinet Kerja

l

11 10 Desember 2014

Semua Penting Diselesaikan

P

ASCAPELANTIKAN dan serah terima jabatan menteri. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan tidak ada hal yang tidak penting untuk memulai kinerja saat ini.

“Semuanya urgen, yang paling urgen ialah kita harus bisa menjaga ketahanan ekonomi kita menghadapi normalisasi kebijakan moneter Amerika tahun depan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan satu lagi jatuhnya harga komoditas,” ujar Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dengan tiga kondisi itu, kata Bambang, ketahanan ekonomi harus diperkuat, termasuk ketahanan fiskal dan sektor keuangan. Pada posisinya sekarang Bambang menyadari dirinya mesti bertanggung jawab terhadap ketahanan fiskal dan menjaga kestabilan sistem ekonomi dan keuangan.

“Jadi itu dua tugas pokok saya yang harus saya jaga, yaitu menjaga ketahanan fiskal dan kestabilan ekonomi,” kata Bambang.

Presiden Joko Widodo, lanjutnya, menginginkan semua program ditujukan membantu rakyat secara langsung. Bidang pertanian, infrastruktur, perikanan, ataupun yang lain yang harus bisa direalisasikan dengan cepat dan tepat.

Kementerian Keuangan menjadi bagian dari kesuksesan implementasi dalam alokasi anggaran dan dalam penyalurannya. Menurut Bambang, itulah yang menjadi pekerjaan rumah di awal masa jabatannya.

Menteri yang bergelar doktor filosofi tata wilayah dan perkotaan dari Universitas Illinois (1993—1997) itu ingin memangkas egosektoral pemerintah.

“Intinya Presiden menginginkan, seperti yang disampaikan, contoh nyata ialah mengenai biaya promosi. Saat ini kan biaya promosi pariwisata (pariwisata Indonesia) relatif rendah. Ternyata biaya promosi itu

menyebar di mana-mana. Ada kementerian lain yang bikin pameran dan segala macam.

Presiden minta kepada Kemenkeu untuk bisa mengintegrasikan biaya-biaya yang mirip,” ujarnya.

Selain biaya promosi, pria kelahiran Jakarta itu memberi contoh dana bantuan sosial yang perlu ditinjau lagi keperluannya untuk setiap kementerian atau harus diintegrasikan. Selama ini bantuan sosial banyak tersebar di kementerian dengan jumlah yang tidak terlalu besar tapi efektivitasnya kurang bagus.

“Kalau itu jadi satu, kita bisa buat sistem proteksi sosial yang lebih bagus, tepat sasaran, wah itu luar biasa dampaknya,” kata Bambang. Contoh-contoh hal yang kelihatannya kecil tapi bisa merugikan tersebutlah yang menjadi permintaan khusus Presiden kepada Kementerian Keuangan.

Sistem untuk mengubah hal-hal seperti itu, kata Bambang, sudah dipikirkan tapi belum matang karena pembahasan masih tergolong singkat. Intinya sistem yang lebih baik diperlukan agar kondisi perencanaan keuangan yang sama bentuknya seperti sekarang, yakni tidak terarah dan tidak terkoordinasi dengan baik, tidak terjadi kembali.

Dengan strategi lengkap dan tepat, kondisi ekonomi yang akan dibuat sampai menjelang 2015 ialah menumbuhkan peluang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dapat tercapai. Persoalan defisit transaksi berjalan juga menjadi fokus Presiden.

“Tadi juga Presiden memberi arahan supaya sektor-sektor yang bisa cepat membantu mengurangi defisit transaksi berjalan. Contohnya yang paling spesifik ialah tourism,” kata dia.

Turisme menjadi hal yang utama karena kalau hanya berharap pada perubahan harga yang membawa pertumbuhan ekspor secara tiba-tiba tidak akan bisa.

Jika memang ingin ekspor manufaktur

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro Menteri Keuangan

meningkat, pria berkacamata itu mengungkapkan perlu pembangunan infrastruktur dan segala hal yang memang membutuhkan waktu. Jadi Presiden, kata Bambang, menginginkan quick win untuk bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan.

Namun, bungsu dari tiga bersaudara itu mengutarakan belum ada pembahasan detail dan teknis tentang perubahan anggaran 2015. Target penghematan pun belum menjadi pembicaraan. Namun, dia berharap kementerian/lembaga dapat menghemat belanja.

“Pokoknya untuk kementerian baru kayak Kemenko Maritim nanti kami selesaikan dulu dengan dana sementara di APBN kita,” kata Bambang.

Sehari sebelumnya, Bambang mengatakan menjabat Menteri Keuangan bukan sesuatu yang mudah. “Ya bangga, tapi tugas berat itu saja intinya,” ujarnya tenang.

Berkaitan dengan reaksi keluarga, dia hanya mengutarakan keluarganya bersyukur dan mengetahui tugasnya berat. Karena itu, keluarganya sangat mendukung dan memaklumi posisi Bambang sebagai menteri keuangan yang baru. (MI/U2)

Luber

l

12 10 Desember 2014

Penetapan Calon Kepala Daerah

P

ERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur tentang penetapan calon.

Kandidat bisa ditetapkan sebagai calon tetap jika memenuhi sejumlah syarat.

Pasal 51 (1) KPU provinsi menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan calon dalam berita acara penetapan calon gubernur.

(2) Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) calon gubernur dengan keputusan KPU Provinsi.

(3) Calon gubernur yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilakukan pengundian nomor urut calon gubernur.

(4) Pengundian nomor urut calon gubernur dilaksanakan KPU provinsi yang disaksikan oleh partai politik, gabungan partai politik, dan calon perseorangan.

(5) Nomor urut calon gubernur bersifat tetap dan sebagai dasar KPU provinsi dalam pengadaan surat suara.

(6) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan.

Pasal 52 (1) KPU kabupaten/kota menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan calon dalam berita acara penetapan calon bupati dan calon wali kota.

(2) Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), KPU kabupaten/kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) calon bupati dan calon wali kota dengan keputusan KPU kabupaten/kota.

(3) Calon bupati dan calon wali kota yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilakukan pengundian nomor urut calon bupati dan calon wali kota.

(4) Pengundian nomor urut calon bupati dan calon wali kota dilaksanakan KPU kabupaten/kota yang disaksikan oleh

partai politik, gabungan partai politik, dan calon perseorangan.

(5) Nomor urut calon bupati dan calon wali kota bersifat tetap dan sebagai dasar KPU kabupaten/kota dalam pengadaan surat suara.

(6) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan.

Pasal 53 (1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

(2) Dalam hal partai politik dan gabungan partai politik menarik calonnya dan/atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

(3) Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

(4) Apabila calon perseorangan mengundurkan diri dari calon gu-

bernur setelah ditetapkan oleh KPU provinsi atau calon bupati dan calon wali kota setelah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota, calon dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk calon gubernur dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk calon bupati dan calon wali kota.

Pasal 54 (1) Dalam hal calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak calon erhalangan tetap.

(2) KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengusulan.

(3) Dalam hal calon pengganti berdasarkan hasil penelitian administrasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), paling lama 1 (satu) hari KPU provinsi/kabupaten/kota, menetapkan-

nya sebagai calon.

(4) Dalam hal calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran pengajuan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

(5) Dalam hal calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

(6) Dalam hal calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 55 (1) Dalam hal salah satu calon yang perolehan suaranya terbesar pertama dan terbesar kedua berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik yang calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengusulkan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon berhalangan tetap.

(3) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap calon pengganti sebagaimana dimaksud ada Ayat (2) dan menetapkannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pendaftaran calon pengganti.

(4) Dalam hal calon berhalangan tetap pada hari pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah calon kurang dari 2 (dua), KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak di bawah calon yang memperoleh suara terbanyak kedua untuk mengikuti pemungutan suara putaran kedua. n

Jejak

l

13 10 Desember 2014

N yai Ahmad Dahlan Menjaga ‘Aisyah’ untuk Peningkatan Akhlak Generasi

S

ALAH satu tokoh emansipasi perempuan di Indonesia selian R.A. Kartini adalah Nyai Ahmad Dahlan. Dia bernama asli Siti Walidah merupakan istri dari pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, dan juga seorang Pahlawan Nasional Indonesia.

Nyai Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta, pada 1872. Ia adalah putri dari Kiai Haji Muhammad Fadli, seorang ulama dan anggota Kesultanan Yogyakarta. Dia bersekolah di rumah, diajarkan berbagai aspek tentang Islam, termasuk bahasa Arab dan Alquran, ia membaca Alquran dalam naskah Jawi.

Nyai Ahmad Dahlan menikah dengan sepupunya, Ahmad Dahlan. Saat Ahmad Dahlan sedang sibuk-sibuknya mengembangkan Muhammadiyah saat itu, Nyai mengikuti suaminya dalam perjalanannya. Namun, karena beberapa dari pandangan Ahmad Dahlan tentang Islam dianggap radikal, pasangan ini kerap menerima ancaman. Misalnya, sebelum perjalanan yang dijadwalkan ke Banyuwangi, Jawa Timur, mereka menerima ancaman pembunuhan dari kaum konservatif di sana.

Sopo Tresno dan Aisyiyah Pada 1914, ia mendirikan Sopo Tresno. Dia dan suaminya bergantian memimpin kelompok tersebut dalam membaca Alquran dan mendiskusikan maknanya. Segera ia mulai berfokus pada ayat-ayat Alquran yang membahas isu-isu perempuan. Dengan

mengajarkan membaca dan menulis melalui Sopo Tresno, pasangan ini memperlambat kristenisasi di Jawa melalui sekolah yang disponsori oleh pemerintah kolonial.

B e r s a m a su a m i d a n b e b e r a p a pemimpin Muhammadiyah lainnya, Nyai Ahmad Dahlan membahas peresmian Sopo Tresno sebagai kelompok perempuan. Menolak proposal pertama, Fatimah, mereka memutuskan mengganti nama menjadi Aisyiyah, berasal dari nama istri Nabi Muhammad, yakni Aisyah.

Kelompok baru ini diresmikan pada 22 April 1917 dengan Nyai Ahmad Dahlan sebagai kepala. Lima tahun kemudian organisasi menjadi bagian dari Muhammadiyah.

Melalui Aisyiyah, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah putri dan asrama, serta keaksaraan dan program pendidikan Islam bagi perempuan. Dia juga berkhotbah menentang kawin paksa serta mengunjungi cabang-cabang di seluruh Jawa. Berbeda dengan tradisi masyarakat Jawa yang patriarki, Nyai Ahmad Dahlan berpendapat bahwa perempuan dimaksudkan untuk menjadi mitra suami mereka.

Sekolah Aisyiyah dipengaruhi oleh ideologi pendidikan Ahmad Dahlan, yakni Catur Pusat: pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di tempat-tempat ibadah.

Setelah Ahmad Dahlan meninggal dunia pada 1923, Nyai Ahmad Dahlan terus aktif di Muhammadiyah dan

Aisyiyah. Pada 1926, ia memimpin Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya. Ia adalah wanita pertama yang memimpin konferensi seperti itu. Sebagai hasil dari liputan luas media di koran-koran seperti Pewarta Surabaya dan Sin Tit Po, b a nya k p e r e mp u a n terpengaruh untuk bergabung ke dalam Aisyiyah, sementara cabang-cabang lainnya dibuka di pulau-pulau lain di Nusantara.

Nyai Ahmad Dahlan terus memimpin Aisyiyah sampai 1934. Selama masa pendudukan Jepang, Aisyiyah dilarang oleh militer Jepang di Jawa dan Madura pada 10 September 1943, ia kemudian bekerja di sekolah-sekolah dan berjuang untuk menjaga siswa dari paksaaan untuk menyembah matahari dan menyanyikan lagu-lagu Jepang.

Selama masa Revolusi Nasional Indonesia, ia memasak sup dari rumahnya bagi para tentara dan mempromosikan dinas militer di antara mantan muridmuridnya. Dia juga berpartisipasi dalam diskusi tentang perang bersama Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno.

Nyai Ahmad Dahlan meninggal pada pukul 01.00 siang pada 31 Mei 1946 dan dimakamkan di belakang Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta, empat jam kemu-

dian. Sekretaris Negara Abdoel Gaffar Pringgodigdo dan Menteri Agama Rasjidi mewakili pemerintah pada saat pemakamannya.

Pada 10 November 1971, Nyai Ahmad Dahlan dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soeharto sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 42/TK Tahun 1971.

Tak banyak catatan sejarah yang menulis tentang perjalanan hidupnya semasa remaja. Dengan K.H. Ahmad Dahlan, ia mempunyai enam orang anak, yakni Djohanah (1890), Haji Siradj Dahlan (1898), Siti Busyra Islam( 1903), H. Siti Aisyah Hilal (1905), Irfan Dahlan (1907), Siti Zuharah Masykur (1908).

Nyai Dahlan wafat pada Jumat, 31 Mei 1946, pukul 13.00 di kediamannya Kampung Kauman, Yogyakarta. Ia meninggal setelah 23 tahun wafatnya K.H. Ahmad Dahlan. (U1)

Pernik Pemilu

l

14 10 Desember 2014

Dualisme Golkar Merambat ke Parlemen

P Hanta Yudha

ERSETERUAN di tubuh Partai Golkar lambat laun diprediksi merambat juga ke gedung parlemen. Selain legitimasi yang dipertanyakan, tidak tertutup kemungkinan suara kader partai berlambang pohon beringin itu terbelah sesuai aspirasi masing-masing.

“Belajar dari kasus PPP, mungkin nanti anggota DPR dari Partai Golkar yang berjumlah 91 orang itu terpecah bila tidak ada rekonsiliasi. Bisa saja ada dua fraksi, yaitu fraksi Bali dan fraksi Ancol. Dengan demikian, kursi terbelah, pengikut pun terbelah. Saya belum dapat memperkirakan komposisi suara terbelah tersebut,” kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Center for Democracy and Leadership Research, Hanta Yudha, kepada Media Indonesia (grup Lampung Post), kemarin.

Dalam perhitungan Hanta, 11 suara dari kubu Aburizal Bakrie (Ical) sudah pasti berlabuh ke Koalisi Merah Putih (KMP).

Selebihnya, sangat mungkin merapat ke kubu Agung Laksono. “Kader melihat arah angin. Golkar kembali ke titik nol,” ujar Hanta.

Oleh karena itu, ia melihat solusi pembenahan internal jauh lebih baik ketimbang membentuk mahkamah partai. Lebih baik Golkar mengundang figur-figur, sepert i

Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, atau Habibie sebagai mediator.

Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, meminta pemerintah bersikap netral. “Jangan mengakui keduanya. Biarkan mereka menyelesaikan secara mufakat.

Apabila tidak sepakat, langkah selanjutnya di pengadilan,” kata Refly.

Kemarin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamona telah menerima dokumen kepengurusan hasil Munas IX Partai Golkar, baik dari kubu Agung Laksono maupun kubu Aburizal Bakrie.

“Kami membentuk tim khusus untuk mempelajarinya. Kami mengacu perundang-undangan dan anggaran dasar rumah tangga,” kata dia.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas IX di Ancol, Priyo Budi Santoso, mengakui pihaknya mengedepankan asas kesantunan jika pemerintah menerima susunan kepengurusan mereka. “Kami menahan diri untuk tidak ikut-ikutan main pecat karena kami mengedepankan tata krama,” ujar Priyo.

Adapun Ketua DPP Partai Golkar kubu Ical, Tantowi Yahya, berharap pemerintah melihat secara jernih persoalan Partai Golkar. Dia menilai Munas IX Partai Golkar di Bali legal karena diselenggarakan oleh DPP berdasarkan amanat Rapimnas VII di Yogyakarta. “Kami menghargai sikap pemerintah yang tidak hadir. Itu menunjukkan netralitas.”

Sementara itu, pemerintah akan menempuh langkah mediasi sebagaimana diungkapkan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno. “Saya lebih senang mereka rekonsiliasi.”

Pada kesempatan lain, mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengakui dia lebih menghargai munas yang demokratis. Mengenai tawaran agar dia menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar kubu Agung, Kalla masih memikirkan matang-matang tawaran itu.

“Presiden dan saya sudah memutuskan tidak aktif di jabatan politik,” ujar Kalla. (MI/U2)

Pernik Pemilu

l

15 10 Desember 2014

Tahapan Pemilukada Dimulai Maret 2015

K

OMISI Pemilihan Umum Lampung akan memulai tahapan pemilihan umum kepala daerah di delapan kabupaten/kota pada Maret 2015.

Sedangkan hari H pemungutan suara dijadwalkan 10 November.

“Maret 2015 tahapan pemilukada serentak secara nasional sudah dimulai,” kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono di ruang kerjanya, pekan lalu.

Menurut Nanang, dasar dimulainya tahapan itu menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2014. Sedangkan delapan daerah di Lampung yang akan menyelenggarakan pemilukada serentak meliputi Bandar Lampung,

Nanang Trenggono Ketua KPU Lampung

Lampung Selatan, Metro, Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur, Way Kanan, dan Pesisir Barat.

“Kami berharap DPR cepat membahas perppu dan memberikan kepastian hukum. Ini penting karena menyangkut pemerintah daerah seluruh Indonesia,” ujarnya.

Nanang mengatakan KPU Pusat sudah menyiapkan simulasi dari sejumlah alternatif penyelenggaraan pemilukada serentak untuk 204 daerah se-Indonesia. Simulasi pertama pemilukada serentak berlangsung pada September. Kedua digelar Oktober dan ketiga 10 November 2015.

Namun, kata Nanang, sampai saat ini belum ada instruksi dari KPU Pusat untuk memulai pratahapan pemilukada, termasuk pembentukan penyelenggara ad hoc, seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK) maupun panitia pemungutan suara (PPS).

“Kami masih menunggu. KPU sebagai penyelenggara siap menjalankan apa pun keputusan pusat nantinya,” ujarnya.

Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan sejumlah daerah kemungkinan harus menggelar pemungutan suara putaran kedua pada 2016. “KPU sudah melakukan simulasi, ada putaran pertama dan putaran kedua. Jadi, pemilukada putaran pertama itu sekitar November, putaran keduanya Januari 2016,” kata Fery di Jakarta.

Pelaksanaan putaran kedua merupakan konsekuensi jika di suatu daerah terdapat calon kepala daerah yang perolehan suaranya tidak mencapai 30% atau lebih. “Putaran kedua itu sebetulnya bukan desain, melainkan konsekuensi hukum yang terjadi sehingga tidak bisa tidak dilaksanakan karena ada proses pengadilan perselisihan hasil pemilukada,” ujarnya. (CR11/U2)

Geliat Antikorupsi

l

16 10 Desember 2014

Anggota Dewan Dilarang Cari Pendapatan Tambahan Adnan Pandu Praja Wakil Ketua KPK

W

AKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja meminta anggota DPRD tidak mencari pendapatan tambahan karena tersandera konstituen atau untuk mengembalikan modal ketika menjadi wakil rakyat sehingga sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

“Jangan karena tersandera sudah keluarkan banyak modal saat pemilu, lalu terjebak korupsi. Jangan juga tersandera konstituen karena untuk terpilih lagi sehingga mencari pendapatan tambahan. Jadi tidak boleh ada

gaji lain,” kata Adnan di Riau, pekan lalu.

Dia menjelaskan kalaupun politik uang sudah menggejala di daerah dan anggota Dewan yang terpilih ketika itu melakukannya, biarkanlah itu menjadi sejarah yang diharapkan tidak terulang lagi. Dia meminta untuk melupakan itu dulu dan anggap saja sebagai sedekah yang akan dibalas pada hari kiamat.

“Kesimpulannya jangan mencalonkan kalau tak cukup modal.

Ini sebenarnya sangat ironis karena terjadi hampir di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Kemudian dia meminta agar anggota Dewan untuk lebih

dulu memperbaiki negeri ini karena tidak mungkin rakyat yang jumlahnya banyak yang harus memulainya. Menurut dia, menjadi abdi negara itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan.

“Negara tidak mungkin merdeka kalau tidak mengorbankan nyawa, itu yang kita butuhkan.

Kalau ingin menikmati jabatan risikonya KPK dan neraka,” ujarnya.

Hal itu dilkatakan Adnan saat menjawab pertanyaan anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amril, yang meminta KPK melegalkan anggota Dewan untuk mencari pendapatan tambahan

karena penghasilan yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan konstituen pemilihnya “Setiap bulan penghasilan yang diterima sekitar Rp20 jutaan. Pejabat dipilih negara, tapi anggota Dewan dipilih ribuan masyarakat,” kata dia.

Akibatnya, kata politikus Golkar ini, anggota Dewan memanfaatkan fungsi anggaran dan pengawasan yang menciptakan perilaku menyimpang karena kurangnya pendapatan. Karena itu, dia meminta KPK memberikan legalisasi keuangan kepada anggota Dewan untuk membantu konstituen dan masyarakat daerah pemilihan. (ANT/U2)