16 Halaman l Edisi LVXIV/ 10 Desember-16 Desember 2014
7 l Membayar Utang pada Kaum Perempuan
T E R U J I T E P E R C AYA
Polemik Jatah Pimpinan DPR Selesai URUSAN Undang-Undang (UU) No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) hanya sebatas kewenangan dan jatah kursi pimpinan lembaga legislatif. Polemik bagi-bagi “kue” itu pun selesai dengan disahkannya revisi UU MD3 karena semua menganggap pembagian sudah sesuai porsi.
P
aripurna DPR revisi UU MD3 yang digelar 5 Desember 2014 itu menjadi kunci pembuka bagi kebuntuan kinerja anggota Dewan yang sudah dilantik selama dua bulan lebih. Sejumlah fraksi mengatakan sesudah berakhirnya masa sidang (reses), mereka akan mulai membahas penyesuaian dari pasal-pasal yang telah direvisi, termasuk pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD). Anehnya, polemik DPR yang selama ini terjadi hanya pada bagian bagi-bagi jatah kursi pimpinan itu tanpa melihat aspek lainnya. Seperti masalah imunitas legislator terkait urusannya dengan KPK saat disangka kasus korupsi. Penelitis ICW Abdullah Dahlan mengkritisi adanya hak imunitas pada Pasal 224. Menurut Dahlan, hal ini berpotensi membuat anggota DPR yang terkena kasus dugaan pidana sulit diproses secara hukum. “Kalau ada anggota DPR yang dipanggil aparat hukum dalam kaitan proses penyidikan, harus lewat persetujuan Mahkamah Kehormatan DPR. Ini akan menyulitkan Mahkamah Kehormatan itu sendiri karena anggotanya juga orang DPR,” kata dia. Lagi pula dalam hal ini DPR tidak memandang sebelah mata para senator yang dipilih rakyat langsung, bukan perwakilan partai politik. Dalam hal pengesahan itu, DPD merasa tidak dilibatkan sehingga saat paripurna para wakil daerah itu pun melakukan walk out.
n ferial
Anggota Pansus Revisi UU MD3 dari DPD, Gede Pasek Suardika, memilih walk out dari rapat pansus ini. Alasannya, dia tak terima posisi DPD dipertanyakan dalam rapat ini. Pasek ingin ketegasan DPR terkait kedudukan DPD terlebih dahulu sebelum rapat Pansus dimulai. “Kami ingin ketegasan, kami ini diundang sebagai apa?” kata anggota DPD, Gede Pasek Suardika. Menurut Pasek, posisi DPD dalam pembahasan undang-undang sudah ditegaskan lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, sebagian anggota
pan- sus tercatat dari Fraksi Partai Demokrat dan PKS mempertanyakan posisi DPD. “Kalau dianggap ‘udahlah, DPD itu ganggu-ganggu aja.’ Mengelola negara enggak boleh begitu kan. Atau ‘udahlah, jadi peninjau aja.’ Ini tidak elok dalam ketatanegaraan,” kata Pasek. Namun, rasa galau DPD sudah ditutup rapat oleh elite karena tidak ada lagi rasa untung atau rugi partai politik atas revisi itu. Kini tinggal sikap MK atas uji konstitusi atas UU MD3 yang diajukan DPD menjadi harapan. (MI/U1)