VOTING, Edisi LVXIV, 26 November - 2 Desember 2014

16 Halaman l Edisi LVXIV/ 26 November-2 Desember 2014

7 l Perempuan di Parlemen

T E R U J I T E P E R C AYA

Surat Edaran yang Menyulut D ALAM beberapa waktu terakhir, kondisi DPR mulai mencair setelah dilakukan penjatahan ulang kursi pimpinan bagi faksi-faksi yang ada di gedung wakil rakyat itu. Namun, kini ketegangan mulai tersulut lagi setelah munculnya surat edaran instruksi Presiden untuk kabinet agar tidak memenuhi undangan legislatif.

Surat edaran itu ditandatangani Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang berisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para Menteri, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, para Kepala Staf Angkatan, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Plt. Jaksa Agung untuk menunda pertemuan dengan DPR, baik dengan pimpinan maupun alat kelengkapan DPR. Kontan kalangan di DPR kembali beradu argumen menanggapinya, mulai dari kepantasan, pelanggaran, sanksi, hingga ancaman politik.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon, misalnya, mengancam bakal menerapkan aturan jemput paksa jika kabinet tidak memenuhi undangan. “Kami tetap akan mengundang para menteri seperti biasanya untuk rapat dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tiga kali diundang tidak datang, DPR akan melakukan pemanggilan paksa,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Di pihak lain, anggota Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana, mengatakan surat edaran itu pantas sebagai pesan moral untuk DPR segera bersatu. “Karena semuanya sesuai kesepakatan KMP dan KIH akan menunggu dulu selesainya perubahan UU MD3 sehingga seluruh pengambilan keputusan oleh seluruh AKD diakui oleh semua pihak,” ujarnya.

Lain lagi yang dijelaskan Presiden Jokowi terkait munculnya surat edaran instruksi kabinetnya itu. Menurutnya, kebijakan untuk memberi kesempatan DPR membenahi internalnya usai perpecahan pimpinan.

“Iya dong. Kalau nanti kami dateng ke sini

keliru, datang ke sini keliru. Lihat di sana (DPR), apakah sudah rampung (penataan alat kelengkapannya), baru selesai (perintah untuk tak hadir di rapat),” katanya.

Dia pun membela jajarannya yang mangkir dari panggilan rapat kerja dengan DPR. Misalnya, Menteri BUMN Rini M. Soemarno.

Menurutnya, tak banyak yang bisa dipaparkan jajarannya mengingat tahapan kerja yang baru dalam tahap rintisan program.

“Kerja baru sebulan apanya mau dipanggil,” ujar Jokowi.

Tinggal rakyat n fe rial yang menunggu apa yang akan dilakukan DPR me nyikapi edaran itu, dan bagimana solusi pengawasan terkait sejumlah kebijakan pemerintah di masa berikutnya. Soal bagi jatah pimpinan DPR, saling mempertahankan ego politik dan kebuntuan komunikasi politik bukan urusan rakyat. (MI/U1)

Perlu Diperbanyak

Interupsi

l

2 26 November 2014

Penaikan Harga BBM dan Kepuasan Rakyat

688

K

T E R U J I T E P E R C AYA

indeks :

EBIJAKAN penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi memengaruhi tingkat kepuasan di kalangan pendukung Presiden dan

Wakil Presiden Joko Widodo-M. Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pasalnya, belum 100 hari pemerintahan, kebijakan tidak populer diambil pemerintah.

Kepuasan Umum Publik Puas Publik Tidak Puas Tidak Tahu

Laporan utama

Presiden Minta DPR Menata Diri . . .

: 44,94% : 43,82% : 11,24 % Tidak Tahu

11,24 %

4

Publik Tidak Puas

43,82%

Wakil rakyat

Kembangkan Pelabuhan dan Transportasi...

8

luber

Penyelesaian Tindak Pidana Pemilukada . . .

12

Metode: Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden.

Margin of error plus minus 2,9%.

Sumber: Survei Nasional LSI

GELIAT ANTIKORUPSI

Siap Berantas Korupsi dari Pusat hingga Daerah . . .

Publik Puas

44,94%

14

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Nova Lidarni, Sudarmono, Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, T E R U J I T E P E R C AYA Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Rinda Mulyani, Sri Agustina, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Adian Saputra, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Ahmad Amri, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Wandi Barboy. Liputan Jakarta: Inge Olivia Beatrix Mangkoe. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Delima Napitupulu, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin.0 Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Widodo (Kabiro), Abu Umarly, Mif Sulaiman, Sudiono, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Bussines Development: Amiruddin Sormin. Senior Account Mana­ger Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Ma­nager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Asisten Manager Iklan Biro: Siti Fatimah. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap.

Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost. co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900.

Kota­agung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, ­WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M ­ EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

Laporan Utama

l

3 26 November 2014

Pecah Lagi karena Instruksi

I

NSTRUKSI Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggesek faksifaksi di DPR. Dua aksi yang memang tengah menjajaki “islah”, mulai beda pendapat lagi menanggapi instruksi yang dibuat dalam surat edaran Presiden.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan adanya informasi mengenai instruksi dari Presiden itu, walau dia mengaku belum mendapat atau membaca suratnya.

“Belum, karena kami tidak melihat surat itu ke DPR hanya kami baca di media.

Memang mungkin tidak disampaikan ke DPR. Kami juga tidak cek ke sekretariat, makanya kami sampaikan kalau memang betul ada seperti itu kami sangat menyayangkan,” ujar Fadli.

Menurut dia, sikap Presiden itu sama dengan mengabaikan hak konstitusi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Ia juga menilai pemerintah tidak berhak meminta penundaan sedetik pun untuk mengawasi pemerintah. “Itu sudah amanat konstitusi, tidak ada alasan yang kuat dari pemerintah untuk menghalang-halangi,” kata dia.

Fadli mengungkapkan permasalahan di DPR sudah selesai, dan ia berharap pemerintah tidak melakukan tindakan yang dinilainya menyalahi sejumlah undang-undang tersebut. Dia mengatakan DPR tetap akan mengundang para menteri seperti biasanya untuk rapat dan sesuai peraturan perundangundangan.

Fadli menyampaikan apabila tiga kali diundang tidak datang, DPR akan melakukan pemanggilan paksa.

Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengusulkan agar Badan Anggaran (Banang) menunda pengesahan anggaran yang kelak akan diajukan pemerintah apabila Presiden melarang para menterinya untuk melakukan rapat dengan DPR. “Kalau pemerintah melarang DPR, kami akan larang Banang bahas anggaran dengan pemerintah,” ujar Bambang.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman pun ikut mempertanyakan soal adanya instruksi itu. “Ngapain harus diinstruksikan begitu? Tidak ada yang gawat kok di sini. Jangan ada pikiran kalau mau rapat di sini mau ada upaya menjatuhkan atau diganjal. Selama konsultasi kan kami buka-bukaan aja,” ujar Rambe.

Pembelaan KIH Dari faksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tetap mendukung instruksi itu.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Dadang Rusdiana, mengatakan surat edaran Presiden yang melarang menghadiri undangan DPR pantas, sebagai pesan moral untuk DPR segera bersatu.

“Surat edaran Pak Presiden itu wajar karena semuanya sesuai kesepakatan KMP dan KIH akan menunggu dulu selesainya perubahan UU MD3 sehingga seluruh pengambilan keputusan oleh seluruh AKD diakui oleh semua pihak,” ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, mengatakan surat edaran yang dikeluarkan Presiden kepada para menteri untuk tidak menghadiri undangan DPR relevan dan diperlukan. “Menurut saya itu karena kondisi kemarin (di DPR) belum nor-

mal. Sekarang sudah proses menuju normal.”

Menurutnya, jangan melibatkan Presiden dalam kondisi DPR terkini. “Jangan terlalu cepat dipersoalkan karena akan bias. Cukup pimpinan DPR saja ketemu Presiden bahas ini.”

Menurutnya, kondisi DPR akan kondusif pascarevisi UU MD3 dengan akan dilakukannya perombakan pimpinan DPR. “Nanti pimpinan DPR-nya akan dirombak lagi karena sebelumnya hanya disahkan lima fraksi dan belum kuat.”

Apabila DPR ingin mengundang pemerintah, tidak dapat dilakukan di tingkat komisi terlebih dahulu karena pemilihan pimpinan komisi ini belum terpenuhi keabsahannya oleh seluruh fraksi. “Apabila ada raker dan RDP (rapat dengar pendapat), legalitasnya dipertanyakan. Pemerintah tidak mau hadir karena akibat dari belum kondusifnya kondisi DPR.” (MI/U1)

Laporan Utama

l

4 26 November 2014

Presiden Minta DPR Menata Diri

P

RESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah membuat surat edaran kepada jajaran Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kejaksaan Agung, dan Kapolri, untuk tidak hadir di panggilan rapat dengan DPR. Menurutnya, kebijakan itu demi situasi rapat yang kondusif sekaligus memberi kesempatan wakil rakyat untuk membenahi internalnya usai perpecahan pimpinan.

“Iya dong. Kalau nanti kita datang ke sini keliru, datang ke sini keliru.

Lihat di sana (DPR), apakah sudah rampung (penataan alat kelengkapannya), baru selesai (perintah untuk tak hadir di rapat),” katanya.

Dia pun membela jajarannya yang mangkir dari panggilan rapat kerja dengan DPR. Misalnya, Menteri BUMN Rini M. Soemarno. Menurutnya, tak banyak yang bisa dipaparkan jajarannya mengingat tahapan kerja yang

baru dalam tahap rintisan program.

“Kerja baru sebulan apanya mau dipanggil,” kata dia.

Lantaran itu, pihaknya juga belum mempertimbangkan untuk memenuhi panggilan dan menjelaskan kebijakan pencabutan subsidi BBM jika hak interpelasi yang digulirkan Partai Golkar dan Partai Demokrat itu terealisasi. Pasalnya, hak tersebut dipandang belum pas digunakan bagi kebijakan yang sudah dijelaskan pemerintah pada masyarakat.

“Berapa puluh kali kita naikkan BBM? Apa pernah (DPR menggunakan) interpelasi itu? Saya tanya, hehe,” kata dia.

Jokowi sendiri belum bisa memastikan kapan tenggat pencabutan surat edaran itu. Walaupun, dua kubu DPR yang bertikai, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, sudah menandatangani kesepakatan damai.

“Ya kalau Dewan udah selesai (pembenahan),” kata dia.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Presiden meminta para Menteri, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, para Kepala Staf Angkatan, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Plt. Jaksa Agung untuk menunda pertemuan dengan DPR, baik dengan pimpinan maupun alat kelengkapan DPR guna memberikan kesempatan kepada DPR melakukan konsolidasi kelembagaan secara internal.

Terkait instruksi itu, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate memahami alasan Presiden RI Joko Widodo yang melarang para menterinya untuk sementara waktu ini tidak datang ke DPR untuk rapat.

“Situasi di DPR baru islah, proses damai belum selesai karena amendemen UU MD3 masih berlangsung

sampai selesai. Pengisian alat kelengkapan Dewan (AKD) belum selesai, ada yang sudah masuk dan belum.

Untuk itu, maklum kalau pemerintah membantu menjaga suasana perdamaian revisi UU MD3 dengan tidak diganggu dengan rapat dengar pendapat (RDP) atau rapat kerja (raker) yang menyebabkan tensi politik meningkat yang justru bisa mengganggu damai itu,” ujar Johnny.

Pihaknya menyambut baik jalan pikiran Presiden yang ingin menjaga suasana kondusif di Senayan. Lebih lanjut situasi tersebut harus dijaga dengan baik sampai revisi UU MD3 selesai.

“Banleg saat ini juga sedang intensif bekerja. Saya kira tunggu itu dulu sampai selesai, kan tidak lama.

Sehabis itu baru jelas DPR, tidak ada lagi KIH dan KMP dan selanjutnya bisa mengundang untuk rapat,” kata dia. (MI/U1)

Gagas

L

l

5 26 November 2014

Politik Hukum Pengisian Wakil Kepala Daerah

AHIRNYA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Wali Kota.

Secara otomatis telah mengubah sistematika, mekanisme, dan nomenklatur pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selama ini dilakukan.

Salah satu perubahan yang menarik dikaji dan perlu menjadi catatan, yaitu pemilihan wakil kepala daerah yang tidak lagi satu paket dengan kepala daerah untuk dipilih secara langsung oleh rakyat. Metode pengisian cukup diusulkan kepala daerah paling lambat 15 hari setelah dilantik sebagai kepala daerah.

Tentu hal ini sebuah kemajuan dalam politik hukum pemerintahan daerah. Bila diperhatikan, pola semacam ini senapas dengan UU No. 22 Tahun 1948.

Sarundajang (2005) mengatakan perubahan-perubahan mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan konsekuensi dari tuntutan demokratisasi yang tentunya akan berpengaruh pada kegiatan pemerintahan di tingkat lokal (local goverment).

Pada 2015, Provinsi Lampung bakal ada tujuh kota/kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, yaitu Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Lampung Tengah, dan Way Kanan. Sesuai Perppu No. 1 Tahun 2014, maka hal yang perlu diperhatikan bahwa pemilihan hanya kepala daerah.

Terkait hal ini, saya akan memberikan beberapa catatan hukum terkait penghapusan dan pengisian jabatan wakil kepala daerah. Alasan penghapusan pemilihan wakil kepala daerah secara langsung, yaitu: Alasan Konstitusi Pasal 18 Ayat (4) berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih secara demokatis.

Melalui tafsir original intent dan gramatikal dapat diketahui makna pasal tersebut bahwa: 1) Dalam pemilukada hanya melakukan pemilihan kepala daerah, tidak satu paket dengan pemilihan wakil kepala daerah. 2) Pengisian jabatan wakil

sifatnya bukan imperatif (keharusan), artinya dapat ditunjuk kemudian diusulkan kepala daerah. 3) Pilkada dilaksana-

Yusdiyanto

Pusat Kajian Konstitusi FH Unila dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

kan terjadwal, terstruktur, sistematis, dan demokratis oleh lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum, 4) Kedudukan wakil kepala daerah sebagai membantu kepala daerah dalam menjalankan dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari pengamatan penulis, hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak selamanya mesra sampai akhir masa jabatan. Terkadang belum sampai satu tahun telah terjadi konflik dan terjadi disharmonisasi hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selain itu, akibat basis dukungan politik wakil kepala daerah ikut memperkeruh suasana hubungan kepala dan wakil.

Tidak salah ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan seseorang yang menduduki jabatan wakil kepala daerah tidak menjalankan tugas dan fungsi. Lebih dramatis lagi mengajukan pengunduran

diri lebih awal sebelum masa jabatannya berakhir.

Alasan Kekosongan Wakil Belajar dari kasus Lampung, seperti Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tulangbawang Barat, Mesuji, Lampung Timur, dan Lampung Utara. Ada beberapa polemik pengisian jabatan wakil kepala daerah, yaitu: Pertama, kepala daerah enggan melakukan pengisian jabatan wakil, terutama kepala daerah dari jalur independen karena alasan alas hukum.

Kedua, pertarungan partai pengusung atau gabungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak pernah mencapai kata mufakat mengenai siapa yang dicalonkan.

Ketiga, stigma/anggapan bahwa posisi jabatan wakil bukan suatu yang penting dan tidak perlu diisi karena sifat wakil hanya sebagai pembantu kepala daerah.

Keempat, terkadang DPRD sebagai lembaga politik tidak konsisten dan/atau mengabaikan peraturan mengenai pengisian jabatan wakil. Hubungan kepala dan wakil bukan kemitraan/sejajar, melainkan hierarki.

Pandangan ini yang hilang dalam UU No. 32 Tahun 2004. Antara kepala daerah dan wakil kepala daerah terjadi mispersepsi atas kedudukan mereka. Karena samasama menganggap pasangan pejabat publik yang terpilih berdasarkan political recruitmen atau model elections yang bersifat langsung (direct).

Dalam praktik penyelenggaraan, retaknya hubungan terkait lemahnya pengaturan tugas dan kewenangan yang melekat pada wakil. Lihat Pasal 26 UU No. 32/2004. Kedudukan wakil sangat lemah dan tidak memiliki bargaining position dengan kepala daerah, yaitu: Pertama, jabatan wakil membantu kepala daerah dalam hal melaksanakan tugas tertentu dan menggantikan kepala daerah bila berhalangan. Padahal, kedudukan wakil merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena dipilih berpasangan

secara langsung oleh rakyat.

Kedua, tugas dan wewenang wakil bersifat umum, kekuasaan penuh ada di kepala daerah dan akhirnya ini memunculkan kegamangan wakil dalam bertindak. Ketiga, terkadang kepala daerah kurang membangun hubungan yang harmonis dengan wakil sesuai dengan kontrak politik ketika mereka maju menjadi satu pasangan calon kepala daerah, demikian sebaliknya.

Keempat, rivalitas antara kepala dan wakil ketika mendekati pilkada, terlihat saling curiga, menyalahkan dan samasama bersaing memperebutkan simpati masyarakat.

Atas beberapa alasan tersebut, kemudian sesuai Perppu No. 1/2004. Pengisian jabatan wakil kepala daerah tidak lagi dilakukan secara berpasangan namun diusulkan oleh kepala daerah terpilih.

Pengisian Wakil Menurut Perppu Menurut Perppu No. 1/2014, Pengisian wakil kepala daerah dilakukan satu bulan setelah pelantikan kepala daerah, masa jabatan wakil berakhir bersamaan dengan masa jabatan gubernur, bupati, dan wali kota.

Ada yang berbeda dalam perppu ini, dibandingkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya.

Menurut peraturan ini keberadaan wakil tidak hanya satu, ada daerah yang tidak perlu wakil dan ada pula daerah yang dapat memiliki 3 (tiga) wakil sesuai dengan jumlah penduduk daerah tersebut, seperti: 1. Untuk provinsi: a) jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa tidak memiliki wakil; b) jumlah penduduk di atas 1.000.000 (satu juta) jiwa sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memiliki 1 (satu) wakil; c) jumlah penduduk di atas 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) jiwa dapat memiliki 2 (dua) wakil; d) Jumlah penduduk di atas 10.000.000 (sepuluh juta) dapat memiliki 3 (tiga) wakil gubernur. (lihat Pasal 168 Ayat 1).

Artinya untuk Provinsi Lampung jumlah wakil gubernur dapat memiliki 2 (dua) wakil gubernur karena jumlah penduduk Provinsi Lampung lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) jiwa. n

Perempuan

l

6 26 November 2014

Rektor Perempuan Pertama UGM

U

Dwikorita Karnawati Rektor UGM

NIVERSITAS Gadjah Mada (UGM) akhirnya memiliki rektor baru pengganti Pratikno yang kini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Dwikorita Karnawati akan dikukuhkan sebagai Rektor UGM pada 24 November mendatang untuk masa jabatan hingga 2017. Dwikorita merupakan rektor perempuan pertama UGM sejak kampus itu berdiri 19 Desember 1949.

Ketua Majelis Wali Amanat (WMA) UGM, Sofian Effendi, menyatakan Dwikorita terpilih sebagai Rektor UGM setelah dilakukan rapat MWA pada Sabtu (22/11) tanpa dihadiri kandidat.

“Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat setelah melakukan wawancara, Jumat (21/11), melihat rekam jejak, visi misi, dan prestasi setiap kandidat,” kata Sofian.

Dalam rapat itu ada tiga kandidat yang memenuhi syarat menjadi rektor UGM, yaitu Dwikorita Karnawati, wakil

rektor bidang kerja sama dan alumni; Didi Achjari, wakil rektor bidang perencanaan, keuangan, dan sistem informasi; dan Iwan Dwiprahasto selaku wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan.

Dari 19 anggota yang hadir dari total 23 anggota WMA sepakat memilih Dwikorita sebagai rektor UGM. “Dibandingkan pemilihan pimpinan DPR, pemilihan rektor UGM berlangsung sangat mulus,” kata dia.

Dari tiga kandidat yang ada, dua kandidat, yaitu Iwan Dwiprahasto dan Didi Achjari, menyatakan fokus menyelesaikan pekerjaan rumah sebagai wakil rektor. “Jadi tidak ada kandidat yang mengundurkan diri. Pernyataan dua kandidat itu menjadi salah satu alasan MWA secara mufakat memilih Dwikorita,” ujarnya.

Dwikorita merupakan salah satu guru besar UGM bidang geologi. Meraih gelar Ph.D. di Leeds University, Inggris, fokus pada riset tentang tanah longsor. Nama Dwikorita sempat mencuat namanya

ketika dipilih Komisi Pemilihan Umum sebagai moderator debat cawapres pada Pemilu Presiden 2014.

Ia pun mengemban tugas lebih berat, yakni harus menyediakan ahli pembangunan dan menjadikan UGM mampu mengoneksikan riset yang dilakukan riset pemerintah, perusahaan pengguna dan mengoneksikan antardisiplin ilmu seperti yang diinginkan pemerintahan Jokowi-JK yang diwujudkan lewat Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek.

Sebagai pendidik, Dwikorita sangat peduli dengan mata pelajaran Geografi yang diajarkan di sekolah. Ia pun sering meneliti buku-buku Geografi yang dipakai anak sekolah dan mengkritik kontennya.

“Ada pemahaman salah tentang ilmu kebumian dalam buku yang selama ini jadi pegangan pelajar dan guru, seperti pemahaman tentang lava, lahar, batuan, dan masih banyak kekeliruan lain yang mengganggu,” kata Dwikorita. (ANT/U2)

Perempuan di Parlemen Perlu Diperbanyak WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengingatkan bahwa dibutuhkan intervensi dalam berbagai bentuk dari semua kalangan untuk mempercepat peningkatan jumlah keterwakilan perempuan pada pemilihan umum (pemilu) yang akan datang. Bagaimana bentuk intervensinya, penting dikaji dan didorong bersama demi meningkatkan kualitas dan kuantitas kepemimpinan perempuan.

“Agar kita saling menguatkan satu sama lain di saat tekanan politik dan berbagai tantangan lain menghadang. Mari kita berdiskusi karena berbagai gagasan dan inovasi baru dapat menjadi kesepahaman dan kesepakatan kerja kita sekaligus menguatkan peran kita, mengingat perjuangan mempercepat pengarusutamaan gender adalah kerja kolektif. pemerintah, parlemen, dan masyarakat harus bergandengan tangan,” ujarnya.

Ketua Kaukus Perempuan Parlemen

DPD itu menjelaskan hal itu dalam makalah mengenai kepemimpinan perempuan dalam manajemen pemerintahan untuk mewujudkan good governance and clean government. Ia menjadi narasumber Workshop dan Silaturahmi Nasional Perempuan Pusdiklat Pengembangan dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia yang bertema Peranan perempuan dalam pembangunan berwawasan gender di Aula Panca Gatra, Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Mengenai posisi kepemimpinan perempuan, permaisuri Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan istri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X itu mengaku bangga karena bertemu rekan-rekan seperjuangannya dari berbagai daerah. Ia juga bangga karena pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam susunan kabinetnya.

“Delapan menteri perempuan di

kabinet tentu saja membuat kami bangga. Setidaknya, komitmen pemerintah untuk terciptanya kesetaraan gender di berbagai sektor telah ditunjukan dengan memilih perempuan yang jumlahnya lebih banyak dari kabinet sebelumnya, yakni 24%,” kata dia.

Namun, dia mengingatkan persentase tersebut belum cukup.

“Diperlukan komunikasi yang terusmenerus agar keterpilihan perempuan ini bisa berdampak signifikan bagi percepatan peningkatan kualitas hidup. Sekaligus, menjadi batu ujian bagi perjuangan gerakan perempuan, apakah jumlah keterwakilan perempuan di kabinet otomatis berbanding lurus dengan percepatan pengarusu tamaan gender.”

Hemas pun membandingkan persentase perempuan di eksekutif dengan di legislatif. Jika di eksekutif jumlah keterwakilan perempuan meningkat, jumlah keterwakilan perempuan di legislatif justru turun. (MI/U2)

Gusti Kanjeng Ratu Hemas Wakil Ketua DPD

Perempuan

l

7 26 November 2014

Senator Muda Siap Jalankan Amanah

M

ENJADI wakil rakyat harus berani terjun langsung ke masyarakat untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan hidup.

Kalimat tersebut diucapkan Riri Damayanti, anggota DPD termuda periode 2014—2019.

Itulah salah satu jurus sekaligus komitmen Riri saat terpilih sebagai senator dari daerah pemilihan (DP) Bengkulu.

“Ya, sejak dari awal saya ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan. Jadi, saya harus berani turun ke daerah. Harus tahu bagaimana kondisi masyarakatnya dan apa kebutuhannya karena setiap daerah dan karakter masyarakatnya berbedabeda. Dengan kontak langsung, kita jadi tahu,” ujar perempuan kelahiran

Bengkulu, 4 Februari 1990 itu.

Meski baru di percaturan politik, sarjana psikologi itu mengaku sejak 2008 silam telah mengikuti ibundanya yang juga politikus senior Bengkulu, Leny John Latief, dalam segenap aktivitas politiknya. “Saya dari 2008 sudah terjun ke lapangan, ikut ibu saya yang kebetulan juga politikus di Bengkulu.

Saat itu saya berusia 18 tahun, baru masuk kuliah,” kata Riri.

Saat berbicara soal Bengkulu, Riri mengaku kampung halamannya itu masih merupakan daerah tertinggal, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Karena itu, ia berharap kehadirannya di parlemen bisa menjadi stimulan yang memperjuangkan nasib Bengkulu untuk menjadi daerah maju.

Meski mengaku siap ditempatkan di

komite apa pun, Riri sangat berharap pada pembagian tupoksi dan komite di DPD bisa memegang bidang pendidikan. “Kalau nanti diberi amanah dalam bidang pendidikan, berarti harus memperjuangkan pendidikan di Bengkulu agar lebih maju,” kata dia.

Masih banyaknya jumlah sekolah yang kurang memadai pada sarana belajar-mengajar, menurut Riri, menyebabkan masih tingginya tingkat ketidaklulusan di Bengkulu dan menjadi penting untuk diperjuangkan di parlemen. Sebagai senator yang baru, ia bertekad memegang amanah dalam menjalankan tugasnya nanti.

“Saya tidak akan menjanjikan hal yang muluk. Namun, saya akan amanah di mana pun komite yang saya pegang nanti,” kata Riri. (MI/U2)

Riri Damayanti Anggota DPD RI

Kembangkan Pelabuhan dan Transportasi

Rini Mariani Soemarno Menteri BUMN

KONSEP tol laut yang menjadi visi pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mendapatkan dukungan dari badan usaha milik negara (BUMN). Keyakinan itu diungkapkan oleh Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno.

“Tentunya BUMN harus membangun dan mengembangkan pelabuhan pada area di Indonesia,” ujarnya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Rini berencana memperbaiki BUMN yang bergerak sebagai operator pelabuhan, yakni Pelindo (Pelabuhan Indonesia) I hingga IV. Pasalnya, sektor itu menjadi konsentrasi Jokowi-JK. Keseriusannya akan pelabuhan ditunjukkan sesaat setelah ia dilantik. Rini langsung menggelar rapat dengan jajaran Kementerian BUMN guna membenahi pelabuhan.

“Saya mengumpulkan deputi dan sesmen meminta masukan apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang diperbaiki.

Yang mendesak ialah membenahi seluruh pelabuhan agar lebih efisien dalam logistik, manusia maupun barang, apakah antarpulau termasuk ke luar negeri,” kata Rini.

Menurut Rini, pelabuhan ialah salah satu infrastruktur yang harus dibenahi karena merupakan tulang punggung konektivitas perdagangan ekonomi dalam dan luar negeri.

“Saya akan ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk melihat ke sana.

Itu (pelabuhan) sangat padat, perlu dicari cara untuk bisa menyelesaikan kepadatan itu sehingga proses logistik kita bisa lebih cepat,” kata dia.

Selain soal kemaritiman, katanya, program lain Kementerian

BUMN ialah meningkatkan transportasi publik seperti kereta api.

Intinya, kata Rini, semua program yang menyejahterakan masyarakat dan menghilangkan ketimpangan yang tinggi akan mendapatkan dukungan BUMN. “Sehingga pembangunan dapat dilakukan di seluruh Indonesia,” ujar dia.

Sejumlah perubahan akan dilakukan Rini. Apalagi sejumlah direktur utama BUMN diangkat menjadi menteri Kabinet Kerja.

Seperti Direktur PT KAI Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan, Direktur Utama PT Telkom sebagai Menteri Pariwisata, dan Direktur Utama PT Pindad Sudirman Said sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rini telah meminta Deputi Kementerian BUMN memberikan sejumlah usulan nama guna menggantikan posisi mereka. (MI/U2)

Wakil Rakyat

l

8 26 November 2014

Dikenal Publik lewat Organisasi

H

OBI berorganisasi sejak SMP membuat nama Zainal Abidin dikenal luas oleh masyarakat. Bahkan, aktivitasnya berkecimpung di banyak organisasi itu menjadi salah satu sebab politikus PAN itu terpilih menjadi anggota DPRD Lampung Selatan.

Sebelum terjun ke dunia politik, hampir semua organisasi pernah diikuti pria kelahiran 1961 itu, mulai dari KNPI, Kosgoro, hingga PII. Ketekunan dan keuletan Zainal semakin terang setelah dia kembali menjadi wakil rakyat periode 2014—2019.

Di partai politik, suami Sri Wahyuningsih ini dipercaya sebagai ketua Ranting PAN di Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, tahun 1999. Selanjutnya, saat terbentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Lampung Selatan pada 2001, ia kemudian dipercaya menjadi ketua Tim Formatur DPD PAN Lamsel periode 2000—2005.

Sebagai anak petani, tanggung jawab sebagai Ketua DPD PAN dirasakannya cukup berat. Pasalnya, tuntutan untuk membesarkan partai ada di pundaknya. Namun, tuntutan itu tidak menjadi persoalan bagi

Zainal Abidin. Pernah maju sebagai caleg DPRD provinsi dan gagal tidak membuatnya putus asa.

“Kegagalan saya itu menjadi cambuk untuk terus berkarya.

Berkat dukungan keluarga yang selalu setia di saat suka dan duka, alhamdulillah titik terang itu terwujud juga,” ujarnya.

Obsesi perjuangannya di DPRD Lampung Selatan ialah ingin memperjuangkan petani, koperasi, pendidikan, buruh, dan usaha kecil. “Itu saja sudah cukup bagi membahagiakan saya jika berhasil memperjuangkannya.” (*2/U2)

Zainal Abidin

Anggota DPRD Lampung Selatan (F-PAN)

Mantan Peratin Jadi Pimpinan Dewan

Sutikno

Wakil Ketua DPRD Lampung Barat (F-Demokrat)

MESKI hanya mengantongi ijazah paket C, sosok Sutikno tidak asing bagi warga Lampung Barat. Sebab, sebelum menjadi anggota Dewan, ia seorang petani dan peratin Pekon Sidomulyo, Sekincau.

Sebelumnya, Sutikno juga tercatat sebagai anggota DPRD Lampung Barat periode 2004—2009. Namun, pada Pemilu Legislatif 2009, ia sengaja tidak mencalonkan diri karena fokus memenangkan istrinya, Lina Mardalena, yang maju melalui PKNUI. Sebelum memasuki dunia politik, pria kelahiran 1967 ini merupakan petani kopi dan pedagang pengumpul hasil bumi di Sekincau. Ia juga memiliki usaha penggemukan

sapi bersama keluarganya di Bandarjaya.

Seiring dinamika politik yang terus berkembang, pada Pemilu 2014 ia kembali mencalonkan diri melalui Partai Demokrat. Atas dukungan keluarga dan masyarakat, dia kembali terpilih menjadi anggota DPRD periode 2014—2019 bahkan saat ini menduduki jabatannya sebagai wakil ketua I DPRD Lambar.

Visi-misinya terjun ke dunia politik hingga mendapat kepercayaan rakyat ini karena ingin ikut mengabdikan diri dengan memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebab, hingga saat ini masih banyak infrastruktur yang perlu dibenahi. (ELI/RIP/U2)

Wakil Rakyat

l

9 26 November 2014

Janji Jalankan Tiga Fungsi DPRD

S

EBAGAI wakil rakyat, Pandu Kesuma Dewangsa berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi legislatif dengan baik.

Fungsi-fungsi tersebut akan dia gunakan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Bandar Lampung.

Menurut politikus PPP itu, tiga fungsi DPRD memiliki peran strategis untuk menyejahterakan masyarakat dan memajukan daerah, mulai dari fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Tujuan DPRD ini kan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Menjadikan mereka lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, termasuk politik,” kata suami dari

artis Nuri Maulida ini.

Sebelum duduk di legislatif, Pandu merupakan pengusaha muda yang bergerak di bidang kontraktor. Bahkan, dia dipercaya menjadi ketua Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (Aspeknas) Kota Bandar Lampung. Keinginannya untuk memperjuangkan rakyat menjadi motivasi utama terjun ke panggung politik.

Sekretaris Fraksi PPP itu mengatakan ia dilahirkan di keluarga yang kental dalam dunia usaha dan politik. Ayahnya, Muhar Gusti (Mu’ang), merupakan ketua Dewan Pertimbangan PPP Provinsi Lampung sehingga sejak 2012 dia sudah bergabung menjadi pengurus DPC PPP Bandar Lampung.

Pada Pemilu Legislatif 9 April 2014, Pandu memperoleh 4.545 suara dari daerah pemilihan Bandar Lampung V meliputi Kecamatan Tanjungkarang Timur, Tanjungkarang Pusat, Kedamaian, dan Enggal.

Di parlemen, Pandu menegaskan ia bersama rekan-rekannya di Komisi III akan memperjuangkan infrastruktur. “Saya dari awal fokus ke infrastruktur. Sudah banyak jalan di kota yang sudah dibangun pemerintah. Ini sudah bagus tidak ada lagi jalan rusak. Kalau ada yang rusak, langsung ada perawatan. Saya berharap program pemerintah seperti ini terus berkelanjutan,” kata alumnus Unpad itu. (CR11/U2)

Pandu Kesuma Dewangsa Anggota DPRD Bandar Lampung

Menyinergikan Legislatif dengan Eksekutif ANGGOTA DPRD Lampung, Pattimura, bertekad memaksimalkan kinerjanya di legislatif. Sebagai pimpinan Dewan, dia akan memproduksi kebijakan prorakyat serta menyinkronkan legislatif dengan eksekutif.

“Saya akan terus memproduksi kebijakan prorakyat. Dengan kewenangan yang dimiliki Dewan, saya ingin berkontribusi untuk kemajuan Lampung dan kesejahteraan masyarakat,” kata Pattimura.

Menurutnya, meskipun belum berpengalaman sebagai wakil rakyat, komitmennya untuk membangun Lampung tidak perlu diragukan lagi. Dalam bertugas, ia sudah menyusun rencana strategis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

“Semua program harus terencana.

Membuat perda harus sesuai kebutuhan masyarakat. Perencanaan anggaran juga orientasinya harus pada kesejahteraan

rakyat,” kata Sekretaris DPD Gerindra Lampung itu.

Sebagai pimpinan Dewan, Pattimura juga bertanggung jawab terhadap harmonisasi, baik di internal Dewan maupun kepada lembaga pemerintah lainnya. Sebab, jika ingin maju, hubungan antara legislatif dan eksekutif harus bersinergi.

“Selain tugas kedewanan, sebagai pimpinan saya punya tugas lainnya. Amanahamanah ini akan saya jalankan dengan baik. Ini sebagai bentuk pengabdian saya kepada partai, kepada rakyat, dan kepada Allah,” ujarnya.

Karier politik Pattimura bisa terbilang sukses. Sebelum menjadi pimpinan Dewan dia adalah komisioner KPU Lampung. Setelah keluar dari KPU, dia masuk ke dunia politik dan ditunjuk sebagai sekretaris DPD Gerindra Lampung. Pada Pemilu 9 April 2014, ia maju dari daerah pemilihan Lampung Utara dan Way Kanan. (UIN/U1)

Pattimura

Wakil Ketua DPRD Lampung (F-Gerindra)

Wakil Rakyat

Presiden

Jangan Didorong

ke Situasi Sulit WA K I L Ke t u a D P R Fa h r i Hamzah mengingatkan orangorang di sekitar Presiden Joko Widodo agar tidak mendorong Presiden terlalu jauh masuk ke situasi sulit.

“Beban politik yang ditanggung Presiden sudah sangat berat, agar orang di sekitarnya tidak memberikan nasihatnasihat yang semakin memberatkan bebannya,” kata Fahri Hamzah di gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Fahri Hamzah, pemerintahan Presiden Joko Widodo belum terlalu lama, tapi Presiden sudah beberapa kali membuat keputusan yang dapat menimbulkan risiko.

Keputusan itu meliputi kebijakan tiga kartu sakti, yakni KIS, KIP, dan KSI, yang dasar hukum dan sumber anggarannya belum tepat.

Presiden, kata dia, juga mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi tanpa melakukan konsultasi ke DPR. Sesuai dengan UU APBN Tahun 2014,

Presiden harus berkonsultasi dengan DPR jika ingin menaikkan harga BBM bersubsidi kalau harga minyak dunia turun atau rendah. “Ini sangat berisiko bagi Presiden,” kata Fahri.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan DPR memiliki hak interpelasi, yakni hak untuk meminta penjelasan kepada Presiden perihal keputusannya menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurut dia, Presiden harus menjelaskan apa pertimbangan menaikkan harga BBM bersubsidi sekaligus menjelaskan alokasi dana subsidi BBM yang dialihkan. “Dalam sejarah Indonesia, ini pertama kalinya menaikkan harga BBM bersubsidi pada saat harga minyak dunia turun,” katanya.

Jika DPR menggunakan hak interpelasi dan setelah Presiden memberikan penjelasan, menurut dia, DPR akan mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak penjelasan Presiden. (ANT/U2)

Demokrat Tetap sebagai Penyeimbang

P

ARTAI Demokrat memilih tetap sebagai partai penyeimbang, meski Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KMP-KIH) telah islah. “Fraksi Demokrat yang mengambil posisi sebagai partai penyeimbang akan tetap bertugas untuk mengawal dan mengawasi pemerintahan,” katanya.

Ia menambahkan Fraksi Demokrasi akan mendukung program-program yang baik dan berpihak kepada rakyat.

Namun, anggota Fraksi Demokrat tidak akan segan-segan untuk memberikan kritik yang bersifat membangun.

“Tentunya tidak hanya kritik yang diberikan, tetapi solusinya demi perbaikan bangsa,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di kantor DPR, beberapa waktu lalu.

Ibas mengatakan Fraksi Demokrat menyambut baik kesepakatan partai politik yang ditandai perdamaian antara KIH dan KMP. Fraksi Demokrat menilai hal itu sebagai bagian iktikad politik yang baik sebagai solusi di parlemen.

Kesepakatan bersama antara KIH dan KMP yang ditandatangani pada Senin (17/11) berdampak baik bagi DPR. Setelah kedua kubu “berdamai”, lanjutnya, kerja-kerja politik parlemen bisa lebih maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, baik di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang pada akhirnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

“Kesepakatan bersama ini bisa membangunan proses check and balances yang baik oleh parlemen dan bisa dirasakan masyarakat luas,” ujarnya.

KIH-KMP “berdamai” setelah lima butir kesepakatan ditandatangani di Ruang Nusantara V DPR. Nota kesepakatan ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak. Hatta Rajasa dan Idrus Marham mewakiliki KMP, sedangkan Pramono Anung dan Olly Dondokambay mewakili KIH. (ANT/U2)

Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR

l

10 26 November 2014

Edi Baskoro Yudhoyono Ketua Fraksi Demokrat DPR

Wakil Rakyat

A

l

11 26 November 2014

Dorong Pertamina Kelola Blok Mahakam

NGGOTA Komisi VII DPR, Kurtubi, meminta PT Pertamina (Persero) mengelola sendiri Blok Mahakam, Kalimantan Timur, agar memberikan manfaat maksimal bagi negara. “Dengan 100 persen Blok Mahakam dimiliki Pertamina, negara juga mendapat manfaat sebesar 100 persen,” ujarnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut politikus NasDem tersebut, keputusan pemerintah memberikan Mahakam yang sebelumnya dikelola Total E&P Indonesie ke Pertamina merupakan langkah tepat.

“Kenapa tepat, karena Total sudah mengelola selama 50 tahun. Jadi, sudah cukup,” katanya. Kedua, cadangan migas di Blok Mahakam masih besar. “Terbukti, Total masih berkeinginan melanjutkan pengelolaan Mahakam,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, kalau Pertamina mengelola 100 persen Mahakam, peman-

faatan gas buat domestik bisa lebih mudah dan maksimal.

Negara bisa mengatur pemanfaatan gas Mahakam buat konversi bahan bakar kendaraan dari minyak ke gas, lalu untuk rumah tangga, listrik, pupuk, dan industri juga bisa lebih maksimal.

Dengan demikian, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada minyak, sekaligus mengurangi impor dan subsidi BBM. “PLN dan industri juga tidak lagi berteriak kekurangan gas,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut Kurtubi, Pertamina sebaiknya tetap membuka dulu opsi berkolaborasi dengan Total sepanjang perhitungan secara ekonomi menguntungkan bagi negara.

“Lakukan pembicaraan b to b. Tawarkan opsi ‘swap’ ke Total yang paling menguntungkan bagi negara. Kalau memang tidak ada titik temu, maka kembali ke

opsi dikelola 100 persen oleh Pertamina,” ujarnya.

Dalam skenario kolaborasi tersebut, lanjutnya, Total yang masuk (farm in) ke Mahakam setelah 2017. Menurut Kurtubi, mekanisme pertukaran (swap) Mahakam dengan aset Total di luar negeri juga memiliki sejumlah keuntungan bagi Pertamina.

Pertama, memberi kesempatan Pertamina berekspansi ke luar negeri sehingga IndoneKurtubi sia bisa menambah cadanAnggota Komisi VII DPR Fraksi NasDem gan terutama minyak di luar negeri. “Kepemilikan Pertamina di blok luar negeri ini akan menSementara itu, pengamat kebijakan ingkatkan ketahanan energi,” ujarnya. publik, Agus Pambagio juga mengapresiasi Lalu, memberikan jaminan pasokan kebijakan pemerintah yang menyerahkan minyak bagi kilang Pertamina sehingga Mahakam ke Pertamina. “Sekarang, termengurangi peran pihak ketiga (trader) gantung Pertamina, sanggup tidak mendan sekaligus mafia. gelola sendiri,” katanya. (ANT/U2)

Ingin Berguna bagi Masyarakat DPRD Lampung Barat. Ia adalah sosok yang ceplasceplos berani menentang jika pendapat lawan bicaranya dianggapnya keliru.

Mengemukakan pendapat yang benar sudah merupakan keharusan baginya apalagi jika itu menyangkut kepentingan rakyat, maka dia tidak akan segan untuk beradu argumentasi, baik sesama rekan maupun lawannya.

Sebelum menjadi anggota DPRD, keseharian anak pasangan AnsoriAzhari Saripah ini adalah bergAnggota DPRD Lampung Barat erak di bidang usaha jual beli hasil bumi, seperti kopi ALUMNUS Universitas Muhammadiyah dan lada. Selain bisnis hasil bumi, ia juga Palembang, Azhari, ini merupakan salah menjalani usaha sebagai kontraktor. satu wajah baru yang duduk di kursi Saat mencalonkan diri menjadi wakil

rakyat pada Pemilu April lalu, ia mengaku tidak pernah memberikan janji-janji muluk kepada masyarakat di daerah pemilihannya demi mendapatkan suara untuk memuluskan tujuannya memperebutkan kursi di DPRD. Namun, dengan terpilih menjadi anggota Dewan, sudah saatnya bagi Azhari mulai fokus dan konsekuen untuk melayani dengan menjadikan dirinya sebagai penyambung lidah rakyat demi memajukan pembangunan ke depan, terutama untuk daerah pemilihannya yang meliputi Sumberjaya, Gedungsurian, Airhitam, Kebuntebu, dan Pagardewa.

“Apa yang menjadi harapan masyarakat ke depan adalah sebuah PR bagi saya untuk memperjuangkanya,” ujar pria kelahiran 12 Juni 1967 ini.

Cita-citanya ingin menjadi anggota DPRD sudah lama diidamkanya, apalagi latar belakang pendidikannya adalah jurusan hukum yang tentunya ikut juga mempelajari tentang ilmu politik. Pada

Pemilu 2009, ia pun sempat mencalonkan diri melalui PDIP, tetapi waktu itu hasilnya gagal.

Pria kelahiran Puramekar itu bergabung ke partai politik PDIP 1990-an yang awalnya terinspirasi dan berkaca kepada sahabatnya, Mukhlis Basri, yang kini telah menduduki jabatan sebagai bupati Lambar dua periode.

Persoalan infrastruktur yang masih rendah ke depan merupakan satu tantangan untuk diperjuangkannya karena hal ini adalah menjadi kebutuhan dasar bagi warga dalam memajukan perekonomian.

“Prinsip saya adalah bila kita berjuang untuk membantu orang banyak, kita juga akan ikut besar. Tapi bila kita berprinsip hanya ingin membesarkan diri sendiri dan pribadi, jangan harap kita bisa besar.

Karena itu, langkah ke depan, saya akan ikhlas bekerja dan berpikir untuk warga sekeliling,” ujarnya. (ELI/RIP/U2)

Luber

l

12 26 November 2014

Penyelesaian Tindak Pidana Pemilukada

P

eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara jelas dan tegas mengatur penyelesaian tindak pidana pemilukada.

Pasal 146 (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima.

(2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

(4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Pasal 147 (1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

(2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

Pasal 148 (1) Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.

(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

(3) Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.

(4) Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.

(5) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Pasal 149 (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Ayat (1) dan Ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

(2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

Pasal 150 (1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilihan yang menurut UndangUndang ini dapat memengaruhi perolehan suara peserta Pemilihan harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota menetapkan hasil pemilihan.

(2) KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

(3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus sudah diterima KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan peserta Pemilihan pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan. n

Jejak

l

13 26 November 2014

Tirto Adhi Soerjo Berjuang dengan Jurnal

R

ADEN Mas Djo­komono Tirto Adhi Soerjo adalah seorang tokoh pers dan tokoh kebangkitan nasional Indonesia, dikenal juga sebagai perintis persuratkabaran dan kewartawanan nasional Indonesia.

Namanya sering disingkat T.A.S. Tirto menerbitkan surat kabar Soenda Berita (1903—1905), Medan Prijaji (1907), dan Putri Hindia (1908). Tirto juga mendirikan Sarikat Dagang Islam. Medan Prijaji dikenal sebagai surat kabar nasional pertama karena menggunakan bahasa Melayu (bahasa Indonesia), dan seluruh pekerja mulai dari pengasuhnya, percetakan, penerbitan, dan wartawannya adalah pribumi Indonesia asli.

Tirto adalah orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda dan pembentuk pendapat umum. Dia juga berani menulis kecaman-kecaman pedas terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu. Akhirnya Tirto ditangkap dan disingkirkan dari Pulau Jawa dan dibuang ke Pulau Bacan, dekat Halmahera (Provinsi Maluku Utara). Setelah selesai masa pembuangannya, Tirto kembali ke Batavia dan meninggal dunia pada 17 Agustus 1918.

Kisah perjuangan dan kehidupan Tirto diangkat oleh Pramoedya Ananta Toer dalam Tetralogi Buru dan Sang Pemula. Pada 1973, pemerintah mengukuhkannya sebagai Bapak Pers Nasional.

Pada 3 November 2006, Tirto mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional melalui Keppres RI No. 85/TK/2006.

Takashi Shiraishi lewat buku Zaman Bergerak menyebut Tirto Adhi Soerjo sebagai orang bumiputra pertama yang menggerakkan bangsa melalui bahasanya lewat Medan Prijaji.

Tirto Adhi Soerjo juga mendapat tempat yang banyak pula dalam laporan-laporan pejabat-pejabat

Hindia Belanda, terutama laporan Dr. Rinkes. Ini disebabkan karena Tirto memegang peranan dalam pembentukan Sarekat Dagang Islam di Surakarta bersama Haji Samanhudi, yang merupakan asal mula Sarikat Islam yang kemudian berkembang ke seluruh Indonesia.

Anggaran Dasar Sarikat Islam yang

Stovia yang waktu itu bekerja sebagai redaktur harian Bintang Betawi (yang kemudian bernama Berita Betawi) lalu memimpin Medan Prijaji dan Soeloeh Pengadilan. Ia boleh disebut pelopor dalam lapangan jurnalistik.”

Sudarjo Tjokrosisworo dalam bukunya Sekilas Perjuangan Surat

pertama mendapat persetujuan Tirto Adi Soerjo sebagai ketua Sarikat Islam di Bogor dan sebagai redaktur surat kabar Medan Prijaji di Bandung.

Ketika menulis buku kenangkenangannya pada 1952, Ki Hajar Dewantara mencatat tentang diri Tirto sebagai berikut: “Kira-kira pada tahun berdirinya Boedi Oetomo ada seorang wartawan modern, yang menarik perhatian karena lancarnya dan tajamnya pena yang ia pegang. Yaitu almarhum R.M. Djokomono, kemudian bernama Tirto Adhi Soerjo, bekas murid

Kabar (terbit November 1958) menggambarkan Tirto Adhi Soerjo sebagai seorang pemberani.

“Dialah wartawan Indonesia yang pertama-tama menggunakan surat kabar sebagai pembentuk pendapat umum, dengan berani menulis kecaman-kecaman pedas terhadap pihak kekuasaan dan menentang paham-paham kolot. Kecaman hebat yang pernah ia lontarkan terhadap tindakan-tindakan seorang kontrolir, menyebabkan Tirto Adhi Soerjo disingkirkan dari Jawa, dibuang ke Pulau Bacan,” tulis Tjokrosisworo. (U1)

Kabinet Kerja

l

14 26 November 2014

Memperbaiki Pendidikan Tinggi dan Teknologi

Muhammad Nasir

P

RESIDEN Joko Widodo menunjuk M. Nasir sebagai Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam Kabinet Kerja 2014—2019. Mantan Rektor Universitas Diponegoro Semarang itu memiliki tugas berat untuk memperabiki pendidikan tinggi dan teknologi Indonesia.

Penggabungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Direktorat Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan akan melakukan restrukturisasi dalam banyak hal, termasuk pegawaian dan anggaran, serta lembaga.

Sebab, hingga Desember 2014, anggaran yang dipakai Direktorat Pendidikan Tinggi adalah anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedang-

kan anggaran yang digunakan untuk Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu Kemenristek.

“Target saya urusan restrukturisasi selesai pada Desember. Lainnya berjalan seperti biasa,” kata dia beberapa waktu lalu.

Secara bertahap, kata Nasir, langkah awal yang ditempuh melakukan koordinasi. Jumlah anggaran yang berbeda antara pendidikan tinggi yang mencapai 20 persen dan ristek yang hanya 0,09 persen dari APBN menjadi masalah tersendiri.

Melihat keadaan itu, menurut Nasir, perlu dilakukan kajian yang mendalam.

Ia berencana melakukan pembagian yang adil. “Saya pikir, kita bisa cosharing. Saat restrukturisasi ini, kami bisa pikirkan seperti apa anggaran yang ditetapkan nanti,” kata pria yang berlatar akuntan itu. “Pembagian itu tentu saja based on activity masing-masing.”

Nasir mengingatkan jajaran pendidikan tinggi dan riset tidak terlalu memikirkan soal anggaran. Yang harus dipikirkan adalah aktivitas dalam melakukan riset. “Harus ada aktivitas riset, jangan hanya bergerak karena pingin dapat duit,” katanya.

Sementara itu, menurut Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, Laksono Tri Handoko, sejumlah negara telah melakukan penggabungan antara bidang pendidikan dan riset agar diurus oleh satu kementerian. Ia memberi contoh Jerman yang memiliki Kementerian Pendidikan dan Riset. “Kita lihat secara global di negara lain. Sudah banyak yang melakukan seperti ini,” ujarnya.

Pendidikan tinggi menjadi sebuah lembaga yang paling sering melakukan penelitian. Maka, penggabungan ini memungkinkan pemerintah menjadikan perguruan tinggi sebagai basis riset. Mendekatkan mahasiswa dengan kegiatan riset juga bermanfaat untuk kepentingan mereka di masa depan.

Sebelum memasuki dunia usaha atau hendak menjual produk di dunia kerja, alangkah baiknya melakukan riset untuk

mengetahui perilaku pasar.

Hal senada diungkapkan akademisi Dimitri Mahayana. Dosen Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung ini mengatakan riset akan membantu seseorang dalam menemukan kebenaran-kebenaran baru.

Namun, Dimitri menggarisbawahi penelitian yang digerakkan oleh Kementerian Ristek dan Dikti nanti, sebaiknya bersifat praktis agar masyarakat dapat mengimplementasikan dan merasakan langsung manfaatnya. Dimitri memberi contoh, penelitian soal pemanfaatan satelit atau pesawat tanpa awak untuk memantau daratan dan lautan Indonesia. Riset macam ini sesuai dengan kebutuhan negara dan sesuai dengan misi Presiden Joko Widodo.

“Jadi, penelitiannya jangan jauhjauh ke langit, tapi harus benar-benar membumi dan bisa diimplementasikan,” ujarnya.

Penggabungan Ristek dan Ditjen Dikti ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak lama. Wacana ini dipandang memiliki nilai positif, yakni terkait sinergi kebijakan riset dan optimalisasi sumber daya agar lebih mudah. Penggabungan ini akan menambah beban manajemen kementerian, yaitu untuk memantau perguruan tinggi di Indonesia yang jumlahnya sekitar 3.000, juga lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Ristek dan Dikti.

Kementerian Ristek dan Dikti sebelumnya bernama Kementerian Riset dan Teknologi. Sebelumnya, kementerian ini ditempati oleh Gusti Muhammad Hatta yang memiliki latar belakang kehutanan, ada pula Suharna Surapranata pada periode 2009 hingga 2011 yang memiliki latar belakang fisika.

Nasir sebelumnya dipercaya sebagai Rektor Universitas Diponegoro, Semarang, dan rencananya akan dilantik 18 Desember 2014. Kala itu, Nasir punya visi universitas yang dipimpinnya berkembang sebagai perguruan tinggi berbasis riset. Ia juga bercita-cita membentuk komunitas peneliti mahasiswa.

Kabinet Kerja

l

15 26 November 2014

Merevolusi Mental Pelaku Usaha

P

ARIWISATA merupakan sektor yang berpotensi besar menyumbang devisa dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jika jumlah wisatawan meningkat menjadi 10 juta orang dalam satu tahun dengan belanja ratarata Rp3 juta, pemasukan negara bisa mencapai sekitar Rp10 triliun.

Namun, di sisi lain, sektor pariwisata masih memiliki masalah mendasar yang tidak kunjung selesai, yakni masih kurang memuaskannya pelayanan para pelaku usaha, jasa pariwisata, dan kantor wilayah tujuan wisata di Tanah Air. Perbaikan di sektor pariwisata menjadi salah satu fokus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memperkuat fundamental ekonomi dari sektor pariwisata.

“Perbaikan fundamental ekonomi membutuhkan fondasi ekonomi yang sebenarnya, yakni sektor riil dan pilar sosial, bukan makroekonomi,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago saat berkunjung ke kantor Media Group,

Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bagi Andrinof, sektor pariwisata dilihat sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar, tapi hilang pemanfaatannya. Ia menilai masalah

yang perlu diatasi secara mendasar ialah revolusi mental pariwisata, baik dari pelaku usaha dan jasa pariwisata hingga kantor wilayah tujuan wisata.

Berdasarkan pengalaman pribadi, ia menyatakan masih banyak pelayanan yang kurang menyenangkan di berbagai tujuan wisata.

“Seperti premanisme, di lokasi wisata itu masalah mental, preman-preman kampung wisata, tukang parkir liar, pemalak, itu penyakit kita,” lanjutnya. Hingga saat ini Bali masih tergolong paling bagus dari segi pelayanan.

Meski perubahan mentalitas butuh waktu lama, ia menilai hal itu tidak boleh didiamkan.Ia memprediksi pendidikan mentalitas muncul dalam tiga tahun ke depan. “Iya, nanti kami buat pelatihan masyarakat daerah wisata, imbauan, atau dari iklan layanan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, ada empat lokasi yang memiliki potensi besar, tetapi belum tergarap, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah timur Indonesia.

Perihal prioritas yang lain, Andrinof memaparkan pemerintah juga akan meningkatkan produktivitas pangan dengan cara meningkatkan produktivitas kelompok sosial bawah. Targetnya ialah meningkatkan produktivitas masyarakat bawah mulai dari petani, nelayan, dan pengusaha mikro. Dukungan industri Di sisi lain, Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) menyatakan siap untuk membantu pemerintah, terutama Bappenas, yang akan melakukan revolusi mental pariwisata.

“Saya setuju pariwisata memang perlu pembenahan, bagaimana harus bersikap, berinteraksi dengan wisatawaan, kami anggota-anggota Asita DKI Jakarta bisa jadi partner pemerintah daerah seperti untuk menyiapkan prasarana melatih (tenaga kerja) itu dari kita,” ujar Ketua Asita DKI Jakarta Hasiyana Ashadi, kemarin.

Ia mengungkapkan masalah mentalitas memang perlu diperbaiki di tiap daerah. Menurutnya, masalah budaya yang berbeda-beda di berbagai daerah juga dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Seperti kalau ada turis, jangan dilihatin terus.

Turis itu kan merasa terintimidasi, atau anggapan setiap turis yang datang pasti kaya raya terus dirampok pada malam harinya,” kata Hasiyana.

Ketua Asita DKI Jakarta itu juga mengutarakan pendidikan mentalitas memang memakan waktu lama padahal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan datang tahun depan. Sebab itu, pendidikan mentalitas dapat dimulai dengan pengadaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

“Ini perlu untuk kiprah kita ke luar, bukan hanya ke dalam negeri, terutama dengan adanya MEA,” kata dia. (MI/U2)

Geliat Antikorupsi

l

16 26 November 2014

Siap Berantas Korupsi dari Pusat hingga Daerah JAKSA Agung H.M. Prasetyo Prasetyo menambahkan kejakmengejar penuntasan kasussaan juga akan mendorong sekakasus mangkrak di kejaksaan. ligus menggerakkan Kejaksaan Penuntasan akan difokuskan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di pada pengembalian aset dan seluruh Indonesia agar semakin penangkapan buron kasus kelas kakap.

“Kami sudah tahu ke mana larinya buron itu. Tapi saat ini masih kami kumpulkan masalah yang ada, lalu menetapkan langkah selanjutnya. Termasuk koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Imigrasi untuk pengembalian aset,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Prasetyo saat ini juga terus melakukan koordinasi di internal untuk menentukan kasus-kasus mana yang menjadi prioritas penuntasan. “Kami sedang kumpulkan itu. BanH.M. Prasetyo yak sekali kendala Jaksa Agung yang ditemui, salah satunya pengumpulan barang bukti, terlebih untuk giat mengerahkan daya dan kasus korupsi,” kata dia. upaya dalam menuntaskan kasus Ia berjanji proses hukum di daerah masing-masing. “Saya terhadap kasus-kasus tersebut akan turun langsung ke daerah, akan dilakukan transparan menggerakkan daerah untuk dan tidak tebang pilih. “Tak lebih giat lagi dalam menuntasada yang ditutupi. Kami akan kan kasus.” tegakkan sebaik-baiknya seSecara terpisah, anggota DPR cara objektif, transparan, dan dari Partai NasDem, Kisman profesional. Karena penegakan Latumakulita, meminta seluruh hukum di Indonesia membutuhpihak memberikan kesempatan kan aparatur penegak hukum kepada Jaksa Agung Prasetyo dapat bekerja secara konsisten untuk membuktikan dirinya berdan profesional.” sih dari pengaruh partai politik

dalam menegakkan hukum yang adil.

“Bijaksana apabila kita memberikan kesempatan kepada Jaksa Agung Prasetyo untuk

membuktikan dirinya bersih dari pengaruh parpol dalam menegakkan hukum yang adil,” ujarnya.

Menurut Kisman, Prasetyo masih memenuhi syarat profesional dan integritas sebagai jaksa agung karena pernah menjabat sebagai jaksa agung muda.

“Tentu Presiden Jokowi tak menghendaki jika jaksa agung terpilih tak menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan,” kata dia.

Reformasi Birokrasi JAKSA Agung H.M. Prasetyo mengusung tekad akan mereformasi kejaksaan dan menjaga independensi serta bekerja dengan penuh tanggung jawab. “Pasti-pasti, kami akan reformasi birokrasi. Saya akan ajak teman di Kejaksaan Agung untuk lebih meningkatkan kinerja.

Program pemberantasan, nanti kami sampaikan. Bekerja keras, bekerja, dan bekerja. Itu adalah komitmen kami,” kata Prasetyo seusai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Secara terpisah, Ketua Komisi Kejaksaan RI Halius Hosen berharap Prasetyo membawa perbaikan di kejaksaan. “Bekerjalah dengan profesional dan siap menghadapi risiko apa pun,” kata dia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Prasetyo menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. “Siapa pun orangnya, jangan lepas dari program Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM,” kata komisioner Komnas HAM Manager Nasution. Saat ia menjabat JAM-Pidum, sejumlah kasus besar ditangani kejaksaan, di antaranya ratu mariyuana Schapelle Leigh Corby. (MI/U2)