VOTING, Edisi LVXV, 3 Desember - 10 Desember 2014 by Lampung Post

16 Halaman l Edisi LVXV/ 3 Desember-10 Desember 2014

6 l Demi Menjaga Ekosistem Hutan

T E R U J I T E P E R C AYA

Menguji

Keramatnya

Beringin Tua PARTAI Golkar kini setidaknya telah melakukan beberapa perubahan mendasar sejak terbentuk. Partai berlambang pohon beringin itu sempat menduduki posisi teratas pilihan rakyat, kekeramatan pohon beringin pun terus melibas partai lain dalam era reformasi.

amun, kini di usianya yang sekitar setengah abad, kekeramatan pohon beringin diuji. Hal itu terkait kekalahan calon presidennya dalam pemilu presiden sehingga membuat kader-kadernya terbelah. Ada yang menginginkan “kehangatan” dalam dekapan pemerintah, tetapi ada juga yang tetap terus ingin berjuang mengontrol jalannya pemerintahan. Puncaknya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Yogyakarta, partai memutuskan agar Musyawarah Nasional (Munas) digelar akhir November, tetapi sejumlah elite ingin munas digelar pada 2015. Adu fisik sempat terjadi di Gedung DPP Partai Golkar antara dua kubu Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Banyak kalang an menilai kisruh yang terjadi di partai beringin itu mendapat campur tangan dari luar partai. Yang paling mudah menilainya adalah adanya tarik-menarik kubu di DPR antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). KIH yang menjadi afiliasi pemerintah berupaya mencari dukungan menghadang aksi KMP yang menjadi oposisi. “Kasus Golkar sekarang ini ada tarik-tarikan antara KMP dan KIH,” kata mantan Ketua Badan Pemenangan

Pemilu Partai Golkar Andi Sinulingga. Bahkan kekuatan pemerintah pun tampak mulai masuk kisruh itu. Salah satunya adalah sikap Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla yang condong memihak pada satu kubu, tentunya kubu yang berafiliasi pada pemerintah. Dengan gamblang, JK yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menyampaikan kecurigaannya terkait adanya upaya rekayasa saat pelaksanaan Munas Golkar di Bali. JK meminta agar setiap kader yang berminat menjadi ketua umum diberi kesempatan berkompetisi. “Kayak Priyo, kan dia Wakil Ketua, gimana caranya dilarang masuk?” kata JK yang juga Wakil Presiden. JK tidak mempersoalkan apabila pemilih an ketua umum dilakukan secara aklamasi. Namun, semuanya harus dilakukan secara fair dan demokratis. “Ya boleh saja (aklamasi) kalau memang itu fair caranya, tapi kalau tidak fair dan melarang orang jadi calon itu kan susah, berarti itu rekayasa, bisa masalah kan,” ujarnya. Kini tinggal pilihan kader-kader dari Partai Golkar untuk memaknai kisruh itu. Yang jelas “Beringin Keramat” yang tua itu jangan tumbang. Dia masih menjadi aset bangsa dalam berdemokrasi. (MI/U1)

Interupsi

2 3 Desember 2014

Warga Kota Lebih Tidak Puas dengan Jokowi-JK

688

ENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi benarbenar membuat citra pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko

T E R U J I T E P E R C AYA

Widodo-M. Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terpuruk. Klimaksnya saat masyarakat di kota maupun di desa tingkat kepuasannya di bawah 50%.

Publik di Desa

indeks : Laporan utama

Pemerintah Dituduh Jarah Dapur Partai Politik . . .

Publik di Kota

7,53% 47,95%

24,44%

35,56%

Wakil rakyat

Mendorong Peningkatan PAD...

44,52%

luber Uji Publik Calon Kepala Daerah.

Puas . .

Tidak Puas

Tidak Tahu

KABINET KERJA

Jokowi Perintahkan KTKLN Dihapus . . .

40,00%

Metode: Survei tersebut dilakukan melalui quick poll pada 18—19 November 2014. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar ±2,9%. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia. Sumber: Survei Nasional LSI

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Nova Lidarni, Sudarmono, Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, T E R U J I T E P E R C AYA Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Rinda Mulyani, Sri Agustina, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Adian Saputra, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Ahmad Amri, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Wandi Barboy. Liputan Jakarta: Inge Olivia Beatrix Mangkoe. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Delima Napitupulu, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin.0 Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Widodo (Kabiro), Abu Umarly, Mif Sulaiman, Sudiono, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Bussines Development: Amiruddin Sormin. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Asisten Manager Iklan Biro: Siti Fatimah. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost. co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

Laporan Utama

3 3 Desember 2014

Saling Tuding Penyelenggaraan Munas Golkar

ISRUH Partai Golkar membuat masing-ma sing elite partai saling tuding. Bahkan, aksi itu pun diawali dengan pengerah an kekuatan massa. Alhasil, Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Bali diisi dengan saling tuding, klaim, dan walk out antarkader dan elite. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, misalnya, yang menu ding Presidium Penyelamat Partai Golkar merupakan kudeta yang melanggar konstitusi partai. “Saya imbau kader-kader yang membentuk presidium untuk kembali ke jalan yang benar, bernaung di bawah pohon beringin,” kata Aburizal saat membuka Munas, Minggu (30/11) malam. Aburizal, yang akrab disapa Ical, menjelaskan cara yang dilakukan presidium adalah kudeta inkonstitusional karena melabrak konstitusi partai. Menurut dia, kebijakan partai tidak bisa diputuskan oleh seseorang

dengan cara-cara premanisme, intimidasi, dan kekerasan. “Mungkin di antara mereka ada niat yang baik, tapi niat yang baik tidak akan tercapai jika dilakukan dengan cara-cara premanisme yang bersifat destruktif,” ujarnya. Aburizal menegaskan Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, dan Agun Gunandjar telah meminta sesuatu yang tidak mungkin bisa diberikan karena tidak ada dalam kewenangan mereka. “Presidium adalah cara-cara ekstrem yang inkonstitusional,” kata dia. Di pihak lain, Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono menuding adanya praktik politik transaksional untuk memuluskan Ical kembali menduduki jabatan sebagai ketua umum. Jika menolak, DPD diancam akan dipecat sehingga dia dan kubunya terpaksa walk out dari sidang Munas. “Ada imbalan Rp50 juta—Rp100 juta. Ada operasi pasar untuk memperbarui dukungan dan me-

mastikan dukungan ke Ical,” kata Agung di Bali. Selain itu, anggota Tim Penyelamat Partai Golkar, Agun Gunandjar, menilai pidato Aburizal tersebut memutarbalikkan fakta. Ia berharap agar publik tidak terlalu mudah dalam menanggapinya. “Jangan terlalu mudah men dengarkan pidato Aburizal karena sesungguhnya adalah pemutarbalikan fakta yang ada. Sidang Komisi A diputuskan secara sepihak, diketok dalam posisi banyak peserta Rapimnas memprotes dengan posisi berdiri, dan tidak meminta persetujuan lebih dahulu peserta sidang komisi, dan terjadi keributan yang hampir chaos,” ujar Agun. JK Curiga Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mencurigai adanya upaya rekayasa saat pelaksanaan Munas Golkar di Bali. JK meminta agar setiap kader yang berminat menjadi ketua umum

diberi kesempatan berkompetisi. “Kayak Priyo kan dia Wakil Ketua, gimana caranya dilarang masuk?” kata JK yang juga Wakil Presiden. JK tidak mempersoalkan apabila pemilihan ketua umum dilakukan secara aklamasi. Namun, semuanya harus dilakukan secara fair dan demokratis. “Ya boleh saja (aklamasi) kalau memang itu fair caranya, tapi kalau tidak fair dan melarang orang jadi calon itu kan susah, berarti itu rekayasa, bisa masalah kan,” ujarnya. Ia mengkhawatirkan apabila rekayasa di Munas dilakukan, hasilnya bisa ditolak kalangan internal Golkar. Ia tidak ingin partai yang pernah dipimpinnya mengalami perpecahan pasca-Munas. “Kita menjaga agar tidak terjadi seperti itu,” katanya. JK tidak mau berkomentar ketika ditanyakan apakah pengurus DPD yang hadir dalam Munas sudah dikondisikan. “Ya kita lihat saja perkem bangannya,” ujarnya. (MI/U1)

Laporan Utama

4 3 Desember 2014

Pemerintah Dituduh Jarah Dapur Partai Politik B

ELUM juga selesai urusan kisruh di lembaga legislatif terkait adu ego dua kubu koalisi, kini anggota koalisi pun ikutikutan kisruh. Menariknya, anggota di Koalisi Merah Putih (KMP) yang kisruh terkait sikap mereka terhadap pemerintah. Pemerintah yang afiliasinya pada kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR pun dituduh menjadi biang keladinya. Di Golkar, tarik-menarik kekuatan antara KMP dan KIH terlihat jelas dalam konflik internal partai. “Kasus Golkar sekarang ini ada tariktarikan antara KMP dan KIH,” kata mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Andi Sinulingga. Indikasinya, ujar Andi, terbetik keinginan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk mempertahankan posisi partainya di KMP sehingga ia mati-matian ingin kembali menjadi pimpinan utama partai. Andi justru mempertanyakan tiga alasan yang selalu digembor-gemborkan pada kader Golkar seperti dirinya, bahwa partai berlambang pohon beringin itu harus tetap berada di KMP. Alasan pertama, untuk mendukung sistem presidensial. Berikutnya, bertujuan menghadang kekuatan komunis serta menciptakan efektivitas parlemen. “Saat ini Golkar selalu menempatkan dirinya untuk KMP. Sedangkan apa kontribusi KMP bagi Golkar?” katanya. Wakil Sekjen Golkar Ace Hasan Syadzili juga menjelaskan kekecewaan yang muncul karena dinamika demokrasi yang tidak baik. “Kami kecewa pada mekanismenya, bukan pada perorangan partai,” kata Ace. Kekecewaan itu memuncak pada hari kedua rapat pleno. saat itu Ketua Umum tidak hadir, dan malah menggantikan pimpinan rapat tanpa pemberitahuan. Bahkan, dengan mudah membacakan keputusan Munas 30 November, tanpa didasari kesepakat an bersama. Begitu juga pada kisruh di PPP,

terlihat ada tarik-menarik kekuatan antara KMP dan KIH. Akhirnya, kubu Djan Faridz meminta agar pemerintah tidak mengintervensi masalah internal partai. “Saya lihat ada konspirasi untuk memecah belah partai ini,” kata Sekretaris Jenderal PPP Achmad Dimyati Natakusuma. Untuk PPP, langkah intervensi pemeirntah sangat jelas terlihat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan PPP versi Romahur-

muziy (kepengurusan yang condong ke kubu KIH). Dimyati mengatakan sebelum mengeluarkan putusan, Menkumham diharapkan sudah lebih dulu memahami UU No. 2/2011 tentang Partai Politik Pasal 32 dan 33. SK Laoly dinilai tidak sesuai dengan UU tersebut. Selain itu, prosedur yang mengharuskan surat didaftarkan terlebih dulu ke percetakan negara pun belum dilakukan. “Saya lihat ada kejanggalan di sini,” kata Dimyati, yang meminta pemerin

tah untuk tidak mengintervensi apalagi memecah belah partai dalam kasus ini. DPP PPP versi Djan Faridz memin ta SK Laoly untuk ditangguhkan terlebih dulu. Sebab, gugatan mere ka terhadap surat tersebut diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Selama proses penyelidikan surat berjalan, surat tersebut jadi tidak memiliki kekuatan apa-apa, sekaligus menganulir landasan hukum DPP versi Romahurmuziy hingga putusan keluar. (MI/U1)

Gagas

5 3 Desember 2014

Beringin Tak (Lagi) Rimbun

KHIR November ini, akan menjadi pertaruhan pen ting Partai Golkar (PG), partai berlambang pohon beringin ini akan menentukan ketua umumnya untuk menjadi nakhoda partai hingga tahun 2019 nanti, dan tahun 2019 adalah puncak dari tahun transisi politik saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan dilaksanakan serentak.

Rahmatul Ummah Pegiat Diskusi Majelis Kamisan Cangkir

Memilih pemimpin partai sebagai hajat partai adalah fase yang sangat penting dan krusial, karena meminjam istilah Susan Scarrow dalam Implementing Intra-Party Democracy (2005), memilih pemimpin

partai adalah hal yang akan digunakan untuk mendefinisikan citra dan wacana politik, mau dibawa ke mana partai politik ini ke depan? Pemimpin partai politik adalah salah satu aspek produk partai yang pen ting yang akan menjadi perhatian publik. Ada dua kelompok yang menarik untuk dicermati dalam pertarung an partai beringin ini menjelang perhelatan memilih pemimpin tersebut. Pertama, kelompok Aburi zal Bakrie (ARB) dan kedua kelompok yang menginginkan regene r a s i ke p e m i mp i n a n di Golkar, kelompok ini dimotori beberapa calon ketua umum yang bersepakat menyatu untuk melawan kelompok ARB, di antaranya Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, M.S. Hidayat, Priyo Budi Santoso, Zainudin Amali, Hajriyanto Y. Thohari, dan Airlangga Hartanto. Sebenarnya benihbenih perlawanan terhadap ARB tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi telah dimulai sejak penentuan calon pasang an presiden dan wakil presiden, saat itu posisi Golkar sudah terbelah tiga. Kelompok pertama adalah ARB dan para pendukungnya, yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Kubu kedua adalah kader muda yang menolak keputusan ARB dan cenderung mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Sedangkan, kubu ketiga adalah para senior dan se sepuh yang juga menolak keputusan ARB dan ingin Golkar membentuk poros capres sendiri atau bersikap netral.

Konflik ini dipelihara hingga kini, bahkan dipupuk dengan kekalah an langkah ARB mengusung calon presiden dan berbagai kelemahankelemahan ARB lainnya yang dijadikan alasan kuat untuk penolakan ARB mencalonkan kembali sebagai ketua umum, bahkan kader Golkar Indra J. Piliang dengan tegas mengatakan bahwa dua kubu yang bertarung menjelang Musyawarah Nasional (Munas) adalah pertarung an dua kubu status quo versus nonstatus quo. Indra J. Piliang secara tersirat mengu ngkapkan penolakan ter hadap pencalonan ARB dengan menyindir dan melemparkan sinisme halus ke kubu ARB, bahwa hakikatnya Golkar surplus kepimimpin an tetapi selama ini mengalami bottle neck, ketersumbatan arus. Maka ia meniscayakan regenerasi kepemimpinan. Namun, yang menarik dari konflik internal ini adalah bahwa siapa pun pemenang akhir dari pertarungan ini akan berimplikasi pada perubah an politik secara umum, maupun implikasi khusus pada Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Jika pertarungan ini dimenangkan oleh kubu ARB, bukan mustahil akan ada pecahan-pecahan baru di tubuh Golkar serupa Hanura, NasDem, dan Gerindra, yang akhirnya menjadikan Golkar layaknya beringinberingin kecil. Begitu pun sebaliknya, jika pertarungan itu dimenangkan kubu yang kontra ARB, peta politik kemungkinan besar akan berubah dan secara otomatis KMP bubar atau paling tidak ARB tidak lagi menjadi koordinator KMP, karena selama ini ARB-lah yang menjadi sosok terdepan dalam koalisi permanen melawan koalisi pendukung peme rintahan Jokowi-JK. Perjalanan Suram Golkar pada dasarnya terbebani oleh peran-peran sejarah sepanjang Orde Baru berkuasa. Golkar dinilai adalah pelaku utama dan bertanggung jawab atas karut-marut, krisis

demi krisis berkepanjangan yang dialami bangsa ini, dan diakui atau tidak Golkar semasa Orde Baru berperan sebagai “alat stempel” kekuasaan, yang menjadi penyumbang jasa terbesar kekuasaan status quo Soeharto selama 32 tahun. Pasca-Orde Baru, bermunculannya partai-partai baru menjadi bukti kuat begitu banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Golkar dalam kurun waktu yang begitu panjang. Bahkan di internal partai banyak tokoh-tokoh Golkar yang justru membentuk partai-partai baru sebagai cara melampiaskan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap Golkar. Golkar dinilai banyak kalangan mempraktikkan eksklusivisme politik dan politik transaksional di setiap rekrutmen dan suksesi kepemimpinannya hampir di semua level, dari daerah hingga pusat. Hal inilah yang menjadi pemicu utama tokoh-tokoh Golkar keluar dan mendirikan partai-partai baru. Menjelang Munas, akhir November, semua kader Golkar sedang bersiap mempertaruhkan dan menentukan masa depan partainya, semua kader memiliki kewajiban untuk menafsirkan perhatian (interest) publik terhadap Golkar, ini penting jika para elitenya masih merasa kehadiran dan eksistensi Golkar perlu dipertahankan, atau membiarkan Golkar terpecah menjadi beringinberingin kecil. Golkar sedang menghadapi ujian, apakah akan lulus melewatinya atau akan gagal? Pertimbangan matang dalam memilih ketua umum sepantasnya menjadi jawaban Golkar atas interes publik dan pertanyaan tersebut. Apakah akan menetapkan pilihan berada pada posisi status quo atau melakukan perubahan. Bung Hatta mengingatkan, jika partai tidak menjalankan kaderisasi, anggota partai hanya akan menjadi pembebek keinginan pimpinannya dan kebiasaan membebek itu tiada memperkuat pergerakan. Bahkan, itu akan membunuh pergerakan. Kita tunggu saja, apakah beringin masih rimbun? n

Perempuan

6 3 Desember 2014

Perempuan Harus Membuktikan Diri

Khofifah Indar Parawansa Mensos

PEREMPUAN harus membuktikan diri akan kompetensi mereka. Sayangnya, hingga kini hal itu masih bermasalah bagi perempuan di Indonesia. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan masalah gender masih menjadi tantangan di Indonesia. Perempuan, ujarnya, masih

mendapatkan perlakuan diskriminatif dan tidak adil. Selain itu, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masih harus menda patkan perhatian pemerintah. “Kualitas pelayanan kesehatan yang lamban menjadi faktor terbengkalainya penanganan perempuan melahirkan. Hal ini menyebabkan angka kematian ibu melahirkan meningkat karena terkena komplikasi persalinan yang disertai dengan lambatnya pengambilan keputusan,” kata dia. Khofifah pun mengaku pernah mengalami perlakuan diskriminatif. Seperti saat menghadiri Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) beberapa waktu lalu. Sebagai Ketua Muslimat NU (sebuah ormas perempuan yang berada di bawah naungan NU), Khofifah mengenakan seragam dan duduk di barisan pertama. “Saya diminta pindah oleh protokol

kepresidenan, perempuan. Saya tanya kenapa? Dijawab, ini ialah kursi mantan menteri. Saya jawab saya mantan menteri. Lalu dia kembali dan minta saya kembali pindah, alasannya kali ini ialah kursi ketua komisi DPR dari Jakarta. Saya jawab saya juga ketua komisi DPR dari Jakarta,” ujar dia. Ia melanjutkan kemudian ada protokol laki-laki yang datang kepadanya dan mengatakan ia memiliki jatah dua kursi, baik sebagai mantan menteri maupun mantan ketua komisi DPR. “Bayangkan kenapa justru protokol perempuan yang mengusir saya? Padahal enggak mungkin protokol enggak tahu saya siapa. Ya, kalau enggak tahu, dia bisa tanya ke teman-temannya itu mantan menteri apa dan siapa. Saya sudah biasa mendapatkan perlakuan seperti itu,” kata Khofifah. Membangun komunikasi yang baik dimulai dengan akses pendidikan ditambah pelayanan kesehatan yang baik. Dengan begitu, sejak dini kaum perempuan mendapatkan kesempatan

untuk mengembangkan potensinya di berbagai bidang. Tagihan Ponsel Hidup terpisah dan berjauhan dengan keempat anaknya membuat Khofifah sangat bergantung pada fasilitas telepon. Jadi, jangan heran tagihan ponselnya selalu mahal. Tidak semata berbeda kota, mereka juga berbeda negeri. Si sulung, Fatimah Sang (21), berkuliah di Kuala Lumpur, Malaysia. Anak kedua, Jalaludin Managali (19), bersekolah di Beijing, Tiongkok. Yusuf Managali (17) dan Ali Managali tinggal dan bersekolah di Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Pacet, Mojokerto, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. “Dari dulu sampai sekarang bayar telepon selalu mahal karena buat saya komunikasi penting. Yang penting membangun komunikasi. Bagaimana tidak? Yang di pesantren hanya boleh memegang ponsel Jumat karena libur,” kata perempuan kelahiran 19 Mei 1965 itu. (MI/U2)

Demi Menjaga Ekosistem Hutan

Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TAHUN ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan menanam 2 miliar pohon sebagai salah satu langkah untuk merehabilitasi hutan dan menurunkan emisi karbon. Indonesia telah mencanangkan akan mereduksi emisi karbon hingga 26% pada 2025. Untuk itu, gerakan menanam pohon pun turut digenjot. “Kami menargetkan 2 miliar pohon ditanam pada 2014 ini. Tahun lalu kan 1,8 miliar dalam rangka Hari Menanam dan Memelihara Pohon Indonesia. Hutan lestari penting untuk mendukung kedaulatan pangan, air, dan energi. Targetnya sebetulnya 6,52 miliar pohon, tapi untuk tahun ini 2 miliar,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Lebih jauh Siti mengungkapkan dari 30 juta hektare (ha) lahan kritis yang ada pada 2006, saat ini telah berkurang menjadi 24 juta ha. Sebagai paru-paru dunia yang memiliki tutupan hutan hingga 53% dari luas daratannya, hutan Indonesia amatlah penting untuk tetap lestari. Salah satunya untuk konservasi air bersih yang saat ini telah menjadi barang langka. “Konservasi air tentu membutuhkan dukungan bagian dari ekosistem lain, seperti vegetasi, flora, dan fauna. Habitat yang disediakan oleh hutan dan saat ini sedang menghadapi situasi kritis,” ujar Siti. “Kare na itu, apa yang sudah baik dari pemerintahan lalu akan kami teruskan, termasuk (gerakan) menanam (pohon) ini.” Secara terpisah, Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto menekankan pentingnya penanaman pohon untuk menyokong industri kehutanan. Menurut dia, berbekal kayu hasil penanaman, industri kehutanan tumbuh luar biasa. Berdasarkan data Kemenhut hingga semester pertama 2014, terdapat industri dengan kapasitas di atas 6.000 meter kubik/tahun sebanyak 386

unit. Padahal, 10 tahun lalu jumlahnya hanya sekitar 100 unit. “Untuk industri yang memanfaatkan kayu hutan tanaman, termasuk kayu dari hutan rakyat, kami terus mempermudah perizinannya,” katanya. Situasi itu pun berdampak kepada penggunaan bahan baku dari kayu tanaman. Selama delapan tahun ter akhir (2005—2013), pemenuhan bahan baku kayu tanaman meroket dari sebesar 11,2 juta m3 pada 2005 menjadi 39,80 juta m3 pada 2013. Sebaliknya, penggunaan kayu alam semakin menurun, yakni dari 20,5 juta m3 pada 2005 menjadi 5,54 juta m3 pada 2013. Sementara itu, Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kusnan Rahmin menyatakan komitmen pihaknya soal gerakan menanam pohon. “Untuk itu, kami menanam lebih dari 500 ribu bibit setiap harinya atau setara dengan 150 juta batang pohon per tahun. Menanam pohon merupakan inti dari kegiatan usaha hutan tanaman yang dilakukan oleh perusahaan,” ujarnya. (MI/U2)

Perempuan

7 3 Desember 2014

Perempuan Mesti Terus Diperjuangkan PERANAN perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakan pembangunan di Lampung Selatan selama ini masih terbilang minim. Untuk itu, anggota DPRD dari Partai Hanura, Sugiharti, bertekad memperjuangkan kepentingan kaum hawa melalui jalur legislatif. Menggantikan jejak sahabatnya yang sebelumnya juga tercatat sebagai anggota DPRD Lampung Selatan periode 2009— 2014, wanita kelahiran B a ny u m a s , 1 9 A g u s t u s 1 9 7 1 i t u m e n g at a k a n b a h wa k a u m p e r e m puan yang paling mera-

sakan dampak dan keberhasilan pembangunan. “Inilah alasan yang paling kuat bagi saya terjun ke dunia politik ini. Dengan harapan, kaum ibu dapat setara dengan kaum lelaki. Saya buktikan bahwa perempuan juga bisa memajukan pembangun an di Lampung Selatan ini,” kata dia. Bagi ibu tiga anak ini, peranan wanita di Lampung Selatan dari berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, dan politik, dianggap masih sangat kurang maksimal sehingga kondisi itu sedikit demi sedikit harus diubah. “Angka kemiskinan masih banyak, masalah pendidikan, ke

sehatan, dan lainnya masih harus diperbaiki. Semua itu menjadi tanggung jawab saya yang harus diperjuangkan sebagai anggota wakil rakyat,” ujarnya. Berbekal dukungan dari masyarakat dan keluarga, terutama suami dan anak-anak, mantan ketua Karang Taruna ini melakoni kompetisi pemilihan calon legislatif 9 April 2014. Perjuangannya untuk duduk kembali sebagai wakil rakyat tidak menjadi sia-sia. “Saya satu dari lima wakil rakyat dari kaum perempuan. Untuk itu, saya akan memperjuangkan kaum perempuan. Semua akan saya lakukan dengan optimal,” kata dia. (*2/U2)

Sugiharti

Meningkatkan Derajat Kaum Hawa ANGGOTA DPRD Lampung, Syahyana, ingin mengangkat derajat kaum perempuan dengan membuat kebijakan-kebijakan di legislatif yang berpihak kepada kaum hawa. Pendidikan terhadap kaum hawa menjadi fokus utama politikus NasDem ini, karena dengan bekal pendidikan dan ilmu yang cukup, perempuan tidak akan diperlakukan semena-mena seperti yang sering terjadi di masyarakat. U n t u k i t u l a h , Sya hya n a bertekad ingin mengangkat derajat perempuan dari ketert-

Syahyana

inggalan. “Saya ingin berkontribusi untuk kaum perempuan. Kebijakan-kebijakan peme rintah harus berpihak kepada mereka,” kata dia. Hal itu juga yang mendasari wanita kelahiran Lampung Utara, 22 Agustus 1964 ini memutuskan terjun ke dunia politik dan maju sebagai caleg DPRD Provinsi Lampung DP V 2014 lalu. Meskipun sebelumnya ia sudah aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan, terutama pembinaan kaum ibu, seperti ketua Dharma Wanita Kabupaten Pesawaran, wakil ketua PKK,

serta aktif di Ormas Nasional Demokrat. “NasDem merupakan partai baru dan saya kagum ter hadap sosok Ketua Umum Surya Paloh. Untuk itu, saya akan bekerja maksimal di legislatif dan membesarkan partai,” ujarnya. Syahyana mengakui ini adalah pertama kali menduduki kursi DPRD Provinsi Lampung sehingga atas amanah yang diberikan ia akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat Lampung Utara dan Way Kanan. (*5/U2)

Wakil Rakyat

8 3 Desember 2014

Mendorong Peningkatan PAD SEBAGAI ketua Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadil berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan banyaknya sumber pendapatan diharapkan Lampung semakin maju dan rakyatnya sejahtera. “Kami akan menggali terus sumber-sumber pendapatan daerah. Kebocoran-kebocoran juga harus diminimalisasi,” kata dia. Dengan peningkatan PAD, politikus Gerindra itu yakin kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat semakin baik. “Ke sejahteraan masyarakat harus semakin

baik. Saya dan Fraksi Gerindra akan berupaya membuat kebijakan prorakyat dan mengawasi kinerja pemerintah daerah.” Menurutnya, amanah dari masyarakat yang telah memilih nya pada Pemilu 9 April 2014 akan berusaha ia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Caranya, menjalankan tiga fungsi yang dimiliki DPRD Lampung, yakni fungsi membuat peraturan daerah prorakyat, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. “Insya Allah fungsi itu akan saya jalankan dengan baik, termasuk saya akan berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” kata Ketua Komisi III DPRD Lampung itu. Selain itu, sebagai wakil ketua DPD Gerindra Lampung, Ikhwan menjelaskan partainya terus berkomitmen membawa bangsa Indonesia dan Provinsi Lampung menjadi lebih baik. Sejumlah program strategis akan terus dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kader-kader Gerindra terus bekerja membantu masyarakat, baik mereka yang duduk di pemerintahan, DPR, DPRD provinsi, maupun di DPRD kota/kabupaten,” ujar pria kelahiran Tanjungk a r a n g , 3 0 Ju l i 1968 itu. (UIN/U1)

Komitmen Mengurangi Angka Kemiskinan SEBAGAI wakil rakyat, G arinca Reza Pahlevi ingin bisa bermanfaat untuk warga di daerah pemilihannya. Politikus Partai NasDem itu ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka kemiskinan.

Garinca Reza Pahlevi “Angka kemiskinan adalah problem yang belum terselesaikan hingga saat ini. Untuk itu, saya akan berupaya bersama-sama dengan wakil rakyat lainnya mengurangi jumlah orang miskin di Lampung,” kata Garinca. Caranya, dia akan berusaha membuat kebijakan prorakyat serta

Ikhwan Fadil

mengawasi program pemerintah daerah agar tepat sasaran. Selain peran anggota Dewan, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan daerahnya. “Tanpa peran mereka, kami tidak mampu berjalan sendiri,” kata pria kelahiran Metro, 18 Mei 1986 ini. Aktivis HMI itu yakin dengan niat tulus untuk bermanfaat bagi rakyat, ia akan bekerja keras menjalankan tugas dan f u n g s i nya s e b a g a i anggota legislatif. Sebagai pemuda, ia juga akan membawa se mangat kepemudaannya di legislatif dan memegang teguh idealisme. “Dengan didasari panggilan hati, niat saya terjun ke dunia politik sejak 2011 adalah ingin membantu masyarakat menjadi makmur,” kata anggota Dewan DP Lampung Timur itu. Ia juga sudah memiliki pengalam an cukup dalam berorganisasi. Se bab, sebelum men jadi anggota Dewan, Garinca adalah pengurus organisasi Pemuda Pancasila, HMI C a b a n g B a n d a r L a mp u n g , d a n Ormas Nasional Demokrat. “Bekal organisasi itu bisa menunjang kinerja saya di Dewan. Mudahmudahan masyar akat s emakin sejahtera dan Lampung lebih maju,” ujarnya. (*5/U2)

Wakil Rakyat

9 3 Desember 2014

Kepentingan Rakyat Harus Didahulukan SEBAGAI wakil rakyat, Azwar Safarudin bertekad mendahulukan kepentingan rakyat di atas segalanya. Politikus Partai Gerindra itu juga berkomitmen memperjuangkan anggaran prorakyat melalui DPRD Lampung. “Kepentingan rakyat harus didahulukan. Untuk itu, aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan Tulangbawang akan saya kawal di legislatif,” kata bapak empat anak ini. Sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung, pria kelahiran 30 Mei 1966 ini memiliki sejumlah pengalaman. Mulai dari nakhoda kapal barang, pengurus Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia, wartawan majalah Presisi Hukum, dan sejumlah organisasi masyarakat lainnya. Bahkan, ia juga pernah

menjadi caleg dari Partai Bintang Reformasi pada pemilu 2004—2009 dan gagal. “Dari kegagalan itu saya kemudian belajar, bersabar, dan terus membangun silaturahmi kepada masyarakat. Alhamdulillah, Pemilu 9 April 2014 melalui Partai Gerindra, masyarakat memberi amanah sebagai wakil mereka,” ujarnya. Atas kepercayaan masyarakat inilah yang membuat Azwar berkomitmen menunaikan tugasnya dengan baik, yakni menjalankan tiga fungsi legislatif dengan maksimal, mulai dari fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. “Orientasi saya adalah untuk kesejahteraan masyarakat DP saya secara khusus, dan masyarakat Lampung secara umum,” kata dia. (*5/U2)

Azwar Safarudin

Demokrat Buka Peluang Ajukan Interpelasi FRAKSI Partai Demokrat di DPR membuka peluang mendukung hak interpelasi apabila Presiden Joko Widodo dinilai tidak dapat menjelaskan sejumlah pertanyaan yang diajukan partainya. “Apabila pemerintah tidak dijawab dan tidak menjelaskan hak ber-

Didik Mukrianto

tanya yang kami ajukan, kami akan menggunakan hak kedewanan lainnya,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, Didik Mukrianto, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (1/12). Didik mengatakan penggunaan hak bertanya fraksinya menyusul adanya sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada pemerintah dari soal perubahan nomenklatur hingga soal kenaikan harga BBM bersubsidi. Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan jika hak

bertanya yang terkait dengan perubahan nomenklatur kementerian itu, baik soal bagaimaana teknis konsolidasi organisasi maupun manajemen. “Soal BBM bersubsidi, kami pertanyakan posisinya, yaitu beban bagi masyarakat miskin di daerah yaitu tahun ini adanya dua kenaikan, seperti elpiji dan tarif dasar listrik (TDL),” ujarnya. Didik menjelaskan perubahan nomenklatur kementerian yang diberitahukan kepada DPR hanya perubahan nama tanpa naskah akademik. Padahal, hal itu berupa perubahan dan penggabungan nomenklatur kementerian. “Ini kan ada nilai strategisnya, suka ataupun tidak suka terkait nomenklatur anggar an,” ujarnya. Kedua, menurut dia, yang dipertanyakannya terkait konsolidasi organisasi, yaitu bagaimana manajemen sumber daya manusia

terkait kinerja yang dihasilkan. Dia menjelaskan pemisahan dan penggabungan kementerian terkait semangat kerja yang diusung Presiden Jokowi dalam kabinetnya. “Prinsip kerja dalam kabinet kami hormati, tetapi pemisahan dan penggabungan nomenklatur kementerian tidak sederhana,” katanya. Sementara itu, dalam kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, asumsi kenaikan harga BBM itu seharusnya ketika menyentuh harga 105 dolar AS per barel. Hal itu, menurut dia, sesuai dengan asumsi harga yang terdapat dalam UU APBNP 2014, tetapi saat ini harga minyak dunia menyentuh harga 73 dolar per barel. “Kami menilai waktu diterap kannya kebijakan kenaikan BBM bersubsidi itu tidak tepat,” ujarnya. (ANT/U2)

Kabinet Kerja

10 3 Desember 2014

Perbaiki Penyelenggaraan Haji

ENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan penye lenggaraan haji perlu direformasi. Pasalnya, setiap tahun Kementerian Agama dihujani kritikan terkait penyelenggaraan haji. “Terdapat tiga hal yang harus diperbaiki dalam penyelenggaraan haji tahun depan,” kata Lukman di selasela Rapat Koordinasi Evaluasi Haji di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pertama, kata Menag, terkait uang setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Selama ini uang setoran awal masuk ke rekening Menag. “Nantinya akan masuk ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang merupakan amanat UU Nomor 34 Tahun 2014.” Setoran itu sifatnya titipan atau tabungan atas nama jemaah yang bersangkutan.Uang itu tidak boleh digunakan negara. Namun, pembentukan BPKH masih menunggu peraturan presiden. “Kedua ialah perbaikan Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) agar lebih transparan dan mudah diakses siapa saja. Data-data jemaah haji harus jelas, baik, misalnya data jemaah haji, tanggal keberangkatan dan kepulangan, pelunasan BPIH, lokasi terkini dan lain-lain harus dapat diakses dengan mudah dan terus update. Yang terakhir ialah mengenai pelunasan BPIH.” Lukman juga mengungkapkan akan dilakukan perbaikan persoalan teknis. Contohnya, perbaikan pemondokan, jadwal konsumsi, dan kebersihan. “Pengurus dan pemondokan di Madinah sebaiknya dilakukan langsung dengan pemiliknya tanpa melalui majmuah (perantara),” kata dia. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, 17.224 jemaah haji Indonesia sempat ditempatkan di penginapan yang jauh dari Masjid Nabawi di Madinah. Padahal, sesuai kontrak, mereka seharusnya menginap di sekitar Masjid Nabawi, dengan jarak

paling jauh 650 meter. Lukman juga menyatakan pada 2015 hanya mereka yang belum berhaji dapat berangkat menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Adapun bagi yang sudah berhaji, mereka bisa diberangkatkan pada tahun berikutnya setelah pemotongan kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi tidak terjadi lagi. “Pada 2015, saya bakal mengambil keputusan atau kebijakan untuk keberangkatan haji itu hanya bagi yang sama sekali belum pergi haji. Itu yang menjadi prioritas,” kata Menag. Kebijakan itu diambil karena kuota untuk Indonesia dari Kerajaan Arab Saudi terbatas dibandingkan dengan tingginya animo masyarakat di hampir semua daerah di Indonesia. “Karen a animo masyarakat sangat besar untuk berangkat haji, akan kami lihat calon jemaah yang belum sama sekali berhaji. Sebab, bagi mereka yang belum berhaji, itu wajib hukumnya, sedangkan bagi yang sudah berhaji, itu hanya sunah.” Untuk itu, ia meminta yang sudah pernah berangkat haji memberikan kesempatan kepada calon jemaah lainnya untuk menjalankan ibadah wajib tersebut. Ia menambahkan saat ini Kementerian Agama pun tidak bisa memastikan kuota haji untuk masyarakat Indonesia bisa ditingkatkan. Namun, pemerintah terus mengupayakan untuk menambah kuota haji Indonesia dengan mengambil jatah kuota yang tidak terserap oleh negara lain untuk dipindahkan ke Indonesia. “Jadi kami terus mengupayakan untuk menyerap kuota negara lain yang tidak mereka gunakan untuk negara kita,” ujar Menag. Pemotongan kuota haji oleh Arab Saudi untuk setiap negara sebesar 20% terjadi karena pembangunan perluasan kompleks Masjidil Haram, Mekah. Pemotongan yang dimulai pada 2013 tersebut diperkirakan selesai pada 2015. (MI/ANT/U2)

Lukman Hakim Saifuddin

Kabinet Kerja

11 26 November 2014

Pendidikan Budi Pekerti Mendesak Diterapkan P ENDIDIKAN budi pekerti dari leluhur amat penting diterapkan kembali dalam sistem pendidikan. Pada kurikulum 2013 sebenarnya sudah ada muatan pendidikan budi pekerti, tapi secara teknis kesiapan guru masih kurang. “Pendidikan budi pekerti itu sebenarnya lebih ke arah contoh dari orang tua dan guru, bukan sekadar pelajaran berupa teks,” kata Mente r i P e n d i d i k a n d a n Kebudayaan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, seusai menjadi pembicara kunci dalam seminar bertema How to incorporate tradisional values into then modern business yang diselenggarakan International Multi Culture Association (IMCA) bekerja

Anies Baswedan

sama dengan Media Indonesia (grup Lampung Post), di Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan sebenarnya banyak nilai luhur tradisional di Indonesia. Sayangnya, banyak pengambil keputusan di daerah yang tidak bisa mentransformasikan nilai-nilai luhur itu ke pola pikir modern mereka. “Inilah yang jadi tugas kami di masa depan, agar nilai-nilai luhur bisa melekat pada generasi muda yang kelak jadi pemimpin di masa mendatang,’’ kata Anies. Anies menggarisbawahi pendidik an budi pekerti harus diberikan kepada anak-anak sedari dini. Untuk itu, pemerintah bakal membekali guru dengan teknis kesiapan matang mengenai pendidikan budi pekerti. Anggota DPR Tiongkok, Wu Nian Bo, yang juga pembicara dalam seminar itu menyatakan budaya leluhur yang ditanamkan pada generasi muda se sungguhnya berdampak positif ketika diterapkan setelah mereka menggeluti dunia kerja atau memasuki kegiatan bisnis modern. Dalam budaya leluhur Tiongkok misalnya, kata Wu, dianjurkan tidak saling menyalahkan apabila terjadi kesalahan dalam sebuah pekerjaan. Artinya, sisi humanis dan pendidikan budaya humanis sangat diperlukan dalam melihat sebuah masalah atau kesalahan. “Bagaimana kita memecahkan masalah dengan mengedepan kan sisi humanis, pendidikan

moral, dan etika wajib dikedepankan di sekolah,” kata CEO Good Ark Elektronik, salah satu perusahaan elektronik besar di Tiongkok tersebut. Selain melalui sekolah, lanjut dia, nilai-nilai humanis juga bisa dilestarikan di keluarga melalui keteladanan orang tua. Peduli Masyarakat Wu menambahkan untuk menghadapi abad ini dan mendatang, pemerintah Tiongkok menggunakan perencanaan pembangunan yang sarat dengan nilai-nilai leluhur mere ka. Itu juga diterapkan masyarakat Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam memilih pemimpin, misalnya, masyarakat Tiongkok melihat b a g a i m a n a k a n d i d at p e m i mp i n dalam memanfaatkan hartanya dan kepeduliannya kepada masyarakat sekitar. “Sikap calon pemimpin yang mengedepankan aspek humanis menjadi dasar untuk memilih bagi masyarakat,” ujar Wu. Dalam kesempatan sama, mantan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar sependapat agar pendekatan pendidikan karakter diutamakan kepada anak-anak sedari dini. Dengan pendidikan karakter yang kuat, anak-anak dapat ditanami mengenai pentingnya peduli pada lingkungan masyarakat sekitar. “Ap a b i l a i t u d i t e r a p k a n , t i a p ada masalah yang dipakai ialah pendekatan humanis. Itu lebih pen ting ketika mereka memasuki dunia kerja lantaran berpengaruh lebih besar ketimbang ikut training yang amat mahal ke luar negeri,” ujar Nasaruddin. (MI/U2)

Luber

12 3 Desember 2014

Uji Publik Calon Kepala Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur uji publik. Setiap calon kepala daerah akan dinilai oleh masyarakat selama tiga bulan sebelum mendaftar sebagai calon. Pasal 37 (1) KPU Provinsi mengumumkan masa pendaftaran bakal calon gubernur bagi warga negara Indonesia yang berminat menjadi bakal calon gubernur yang diusulkan partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan. (2) KPU kabupaten/kota mengumumkan masa pendaftaran bakal calon bupati dan wali kota bagi warga negara Indonesia yang berminat menjadi bakal calon bupati dan calon wali kota yang diusulkan partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan. (3) Pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon wali kota dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum pembukaan pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. (4) KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota mengumumkan bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon wali kota kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan.

(5) Bakal calon dapat mengenalkan dirinya kepada masyarakat sebelum dimulainya pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota.

Pasal 38 (1) Warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon wali kota yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan wajib mengikuti uji publik. (2) Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon wali kota untuk dilakukan uji publik.

(3) Uji publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan oleh panitia uji publik. (4) Panitia uji publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang berasal dari unsur akademisi, 2 (dua) orang berasal dari tokoh masyarakat, dan 1 (satu) orang anggota KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. (5) Uji publik dilaksanakan secara terbuka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaf足 taran calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. (6) Bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon wali kota yang mengikuti uji publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memperoleh surat keterangan telah mengikuti uji publik dari panitia uji publik. n

Jejak

13 3 Desember 2014

Jenderal G.P.H. Djatikusumo

Anak Bangsawan yang Gagah Berani

USTI Pangeran Harjo (GPH) Djatikusumo adalah salah satu insan Indonesia yang telah mendedikasikan jiwa, harta, waktu, tenaga, dan segenap pikiran demi kemerdekaan tanah air Indonesia. Kehidupannya yang dibesarkan di keraton tidak membuatnya menutup mata akan paradigma sosial di lingkung an sekitarnya. Keadaan bangsa yang masih berada di bawah bayang-bayang penjajah, menggerakkan hatinya untuk mengobarkan semangat perlawanan guna menghapus kolonialisme dan imperialisme di bumi Indonesia. Sejak kecil, G.P.H. Djatikusumo sudah mengenal dunia kemiliteran. Ia telah akrab dengan seni bela diri seperti pencak silat dan ia juga berlatih menunggang kuda. Dengan menggeluti rutinitas tersebut, Djatikusumo kecil telah meng asah keberanian yang terpatri dalam dirinya. Semangat nasionalismenya semakin mengakar kuat seiring bertambahnya usia. Setelah menamatkan pendidikannya di sekolah dasar, Djatikusumo sempat menjalani rutinitas kesehariannya dengan tinggal di rumah orang Belanda. Ia dititipkan oleh ayahnya dengan maksud agar ia mengenal dan mengetahui pemikiran orang-orang Belanda. Pada 1941, ia menempuh pendidikan di Corps Opleiding voor Reserve Officieren

(CORO) di Bandung selama kurang dari delapan bulan, meski demikian ia berhasil meraih pangkat kopral. Pada 1943, Djatikusumo mengikuti pendidikan PETA di Solo. Setahun kemudian, ia bergabung di Bo’ei Giyugun Kanbu Renseitai, pendidikan calon perwira PETA di Bogor. Selama mengikuti pendidikan tersebut, ia dan rekan-rekannya dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama disiapkan untuk menjadi calon komandan batalion. Kelompok kedua disiapkan untuk menjadi calon komandan kompi, dan kelompok ketiga menjadi calon komandan peleton. Pendidikan militer yang digeluti oleh G.P.H. Djatikusumo membuat ia tak ragu untuk bertempur melawan penjajah. Bersama rekan-rekannnya dan seluruh rakyat Indonesia, mereka bersatu padu mengobarkan semangat perlawanan hingga pada akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandang kan oleh Ir. Soekarno, proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia yang pertama. Pada 1947, G.P.H. Djatikusumo bertemu dan menikah dengan Raden Ayu Suharsi. Dari pernikahannya, ia dikaruniai tiga orang anak. Setelah menikah, ia tetap melanjutkan perjuangan dengan menempati berbagai posisi strategis di pemerintahan Republik Indonesia. Makna Hidup Liku–liku perjalanan hidup kemiliteran yang di alami G.P.H. Djatikusumo sebagai seorang b a n g s awa n dengan segala kehormatannya rela ditinggalkan menjadi prajurit sejati. Dalam

sejarah tercatat bagaimana beliau diturunkan pangkatnya menjadi jenderal mayor menjadi kolonel, padahal saat itu beliau menjabat kasad, orang pertama di Angkatan Darat. Belum lagi beliau harus bersedia tunduk dan taat kepada pimpinan yang dahulu mantan anak buahnya. Bahkan, dengan tulus ikhlas mene rima sebagai jabatan di instansi yang lebih rendah di lingkungan Angkatan Darat, seperti menjadi Komandan SSKAD (Seskoad, sekarang), direktur Zeni, dan masih banyak lagi. Sebagai prajurit beliau tidak hanya loyal, tetapi lebih dari itu adalah seorang yang rendah hati dan berjiwa besar kepada kepentingan bangsanya.(U1)

Kabinet Kerja

14 26 November 2014

Jokowi Perintahkan KTKLN Dihapus

RESIDEN Joko Widodo memutuskan menghapus kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN) yang selama ini dianggap membebani TKI yang hendak bekerja di luar negeri. Penghapusan KTKLN diharapkan bisa mengurangi pungutan liar. “Sudah saya catat semua. KTKLN dihapus,” kata Presiden seusai mendengar keluhan para TKI melalui fasilitas konferensi video dengan para TKI melalui program e-blusukan di Kompleks Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu. Dalam acara yang digagas para sukarelawan itu, Presiden dan jajarannya berdialog langsung dengan para TKI yang berada di delapan negara, yaitu Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Mesir. Dialog berlangsung cair dan santai, bahkan sesekali Presiden melempar canda untuk menghibur para TKI. Pada kesempatan itu, Jokowi men-

dengarkan langsung keluhan para TKI di luar negeri. Rata-rata para TKI mengeluhkan keberadaan KTKLN. Bagi para TKI, keberadaan KTKLN itu justru membebani mereka. Dengan kartu tersebut, para oknum di Bandara Soekarno-Hatta begitu leluasa memeras para TKI yang baru saja pulang ke Tanah Air. “Kami meminta KTKLN dihapus karena membebani kami, baik mental maupun materi. Dengan KTKLN kami mau balik ke dalam negeri takut karena dijadikan sapi perah oleh oknum. Ingat, permintaan kami dihapus, bukan direvisi,” kata salah seorang TKI yang bekerja di Brunei Darussalam, Aldi Abdurahman. Keluhan mengenai KTKLN itu tidak hanya dari TKI yang berada di Brunei. TKI yang berada di Singapura, Taiwan, Arab Saudi, Mesir, Korea Selatan, dan lain-lain juga kembali mengeluhkan hal yang sama. Awalnya Jokowi hanya meminta kepada Kepala Badan Nasional Penem-

patan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid agar KTKLN dievaluasi. Namun, karena seluruh perwakilan TKI yang beraudiensi mengeluhkan KTKLN, Jokowi langsung bertindak cepat. “Masalah-masalah sudah disampaikan semua dan sudah kami catat, yang terakhir yang ingin saya sampaikan ialah KTKLN dihapus,” ujar Jokowi yang disambut sorak sorai para TKI. Laporkan Pemeras Jokowi menambahkan ke depan tidak ada lagi oknum pemerintah di bandara yang bisa memeras TKI yang akan berangkat ataupun yang baru tiba. Ia meminta seluruh TKI melaporkan nama oknum pemeras TKI tersebut kepada dirinya untuk segera diambil tindakan. “Laporkan ke saya namanya. Akan saya pecat. Kalaupun penggantinya bertingkah laku sama, akan saya pecat lagi. Pokoknya sampai bosan,” kata Jokowi.

Sementara itu, Nusron menegaskan akan menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi terkait penghapusan KTKLN tersebut. “Kalau Presiden sudah memerintahkan dihapus, ya kami hapus. Segala bentuk konsekuensi hukum apakah perppu, revisi UU di DPR, nanti kami akan rapat dengan pihak Setneg,” kata Nusron seperti usai mendampingi Presiden. Pemerintah, lanjut Nusron, langsung mengadakan rapat seusai pelaksanaan konferensi video itu. Nusron mengatakan evaluasi akan dilakukan menuju perbaikan-perbaikan fokus pada pelayanan dan tidak ada pungli. “Kami ingin meminimalisasi ongkos sehingga nanti ada hal-hal ketika negara wajib hadir. Apakah paspor gratis, biaya sertifikasi ditanggung, dan lain-lain,” ujar Nusron. Ia menegaskan akan ada revolusi mental dalam tata kelola penempatan TKI atau yang sekarang disebut buruh migran Indonesia. n

Pernik Pemilu

15 3 Desember 2014

Pemilukada Dijadwalkan

11 November 2015

OMISI Pemilihan Umum memperkirakan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak di 204 daerah pada Rabu, 11 November 2015, sedangkan pendaftaran bakal calon dimulai Maret. “Berdasarkan perppu, yang paling memungkinkan pemilukada serentak di pertengahan November 2015. Rabu antara tanggal 11 atau 18, sehingga Maret sudah mulai proses pendaftaran bakal calon,” kata komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Riskiyansyah di gedung KPU, Jakarta, pekan lalu. Sebelumnya, KPU merancang tiga skenario pelaksanaan pemilukada serentak 2015, yakni pada 9 September, 7 Oktober, dan 11 November. Namun, kata Ferry, jika pemilukada dilakukan September 2015, tahapan persiapannya harus sudah mulai bulan ini. “Kalau dilakukan pemungutan suara di Oktober (2015), Januari harus sudah mulai pendaftaran bakal calon, sedangkan persiapan kami dijadwalkan selesai paling lambat Februari. Jadi tidak memungkinkan,” katanya. KPU sedang merancang 12 peraturan KPU, yang empat di antaranya akan diutamakan untuk diselesaikan dan disahkan sebelum Maret 2015. Keempat draf peraturan tersebut menyangkut tahapan dan jadwal, pencalonan, pemutakhiran daftar pemilih, dan kampanye. “Dua bulan ini, hingga akhir tahun 2014, kami fokus untuk menyelesaikan draf peraturan tersebut. Lalu Januari hingga Februari kami berharap sudah selesai tahap konsultasi dengan DPR dan Pemerintah sehingga segera dapat digunakan,” kata dia. KPU juga telah bertemu dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, guna membahas mengenai mekanisme pelaksanaan

pemilukada serentak berdasarkan dua perppu. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri D j o h e r m a n s ya h D j o han, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan KPU dapat memulai tahapan pemilukada dengan berlandaskan dua perppu

Ferry Kurnia Riskiyansyah tersebut. “Kami telah mengoordinasikan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2014 dan Perppu No. 2 Tahun 2014 agar KPU bisa melakukan langkah-langkah persiapan,” kata Djohermanysah. Langkah persiapan yang dilakukan tersebut antara lain persiapan penyusunan peraturan KPU dan alokasi dana dalam APBD. “Pedoman kami sekarang perppu. Karena itu, kami memberi tahu kepada kepala-kepala daerah supaya menganggarkan APBD 2015 pilkada langsung, tapi serentak. Ada 204 daerah,” kata guru besar IPDN itu. (ANT/U2)

Komisioner KPU Pusat

Geliat Antikorupsi

16 3 Desember 2014

Pemerintah Tidak Perlu Terbitkan Perppu KPK KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak rencana pemerintah yang akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pengisian pimpinan KPK yang bakal ditinggal Busyro Muqoddas pada 10 Desember. “Kami pertegas, kami akan menolak kalau diterbitkan keppres atau perppu untuk mengisi jabatan satu orang pimpinan melalui penunjuk an. Itu yang kami keberatan,” ujar Ketua KPK Abraham Samad, di selasela dengar pendapat dengan Komisi III di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin lalu. Menurut Abraham, jika pemerintah tetap mengeluarkan perppu lantaran belum ditunjuknya satu pimpinan KPK karena ditinggal Busyro pada 10 Desember 2014 dianggap melanggar hukum. Abraham menuturkan perppu hanya dapat dikeluarkan ketika dalam keadaan darurat. “Kita tidak mau pemerintah mengeluarkan perppu tanpa dasar yang kuat, memang KPK dalam keadaan darurat, dan kami tidak mau perppu itu sifatnya penunjuk an, itu kan berbahaya, pemerintah menunjuk orang yang dikehendaki untuk mengisi jabatan pimpinan KPK,” kata dia. Saat ini proses seleksi pemilihan pengganti pimpinan KPK Busyro Muqoddas menyisakan dua nama. Selain Busyro, calon kuat pengisi kursi Wakil Ketua KPK adalah Roby Arya Brata. Abraham Samad menyerahkan sepenuhnya penunjukan pimpinan kepada Komisi III. Namun, pria asal Makassar itu menegaskan tidak benar jika KPK yang akan ditinggal oleh Busyro akan menjadi persoalan atau menjadi lemah. “Yang perlu saya sampaikan kalau ada pendapat dan wacana yang mengatakan kalau ada empat pimpinan dan tidak terisi satu itu menjadi persoalan, itu tidak benar. Jadi empat pimpinan pun tidak jadi masalah,

kami bisa bekerja secara maksimal,” ujarnya. Menurut Abraham, pihaknya mampu bekerja secara maksimal meski dengan hanya empat orang pimpinan KPK. “Jangankan empat. Dua orang pun menurut hemat kami tidak ada masalah.” Namun, dia menegaskan pihaknya akan dapat bekerja sama dengan baik bagi siapa pun yang terpilih, baik Busyro Muqoddas ataupun Roby Arya Brata. “Siapa pun yang terpilih antara Pak Busro dan Pak Arya kami tegaskan kami bisa bekerja sama,” kata dia. Seperti diketahui, Komisi III DPR diragukan dapat memilih pimpin an KPK setelah ditinggal Busyro Muqoddas pada 10 Desember 2014, sementara pemilihan lima pimpinan ketua juga bakal dilangsungkan pada 2015. Karena itu, Presiden dianggap dapat mengeluarkan perppu. Nantinya, Presiden bisa beralasan DPR tidak bisa menyelesaikan memilih calon sehingga masa bakti Busyro diperpanjang. Sementara itu, pimpinan Komisi III, Benny K. Harman, mengatakan pihaknya akan melakukan konsultasi terlebih dahulu atas pemintaan KPK untuk menunda seleksi pimpin an KPK hingga 2015 yang dilakukan secara serentak dengan empat pimpinan lainnya. “Kami akan konsultasikan dulu bagaimana keputusannya. Kemenkumham juga sudah mengirimi surat terkait pemilihan KPK, mereka menyerahkan semuanya mekanisme pemilihan kepada Dewan,” ujar Benny usai rapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin lalu. Sementara untuk fit and proper test, kata Benny, Komisi III bakal tetap menggelar uji kelayakan dan kepatutan itu pada Rabu, (3/12). “Rabu akan tetap kami lakukan fit and proper test-nya,” ujar Benny. (MI/U2)