Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
www.lampost.co
@lampostonline, @buraslampost
T E R U J I T E PERC AYA
jumat, 10 OKTOber 2014 facebook.com/lampungpost
Anggaran Pendidikan Bocor 40% D
IREKTUR Eksekutif Komite Antikorupsi (Koak) Lampung Muhamad Yunus memperkirak a n ke b o c o r a n a n g g a r a n pendidikan di Lampung lebih besar dari nilai korupsi yang dirilis Indonesian Corruption Watch (ICW). ICW menyebutkan Lampung merupakan provinsi ke-10 terbesar terjadinya korupsi dana pendidikan pada tahun ini dengan nilai kerugian ne gara dari 12 kasus mencapai Rp13,8 miliar. Yunus berpijak pada data kasus korupsi sertifikasi di Lampung Utara yang mencapai Rp7,3 miliar. Belum lagi ditambah kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) karena satu kabupaten bisa mengelola ratusan miliar dana BOS. “Angka segitu masih terlalu kecil. Saya duga itu hanya dana pendidikan yang bersum-
J
ika pelayanannya saja buruk, bagaimana mengatakan bidang lainnya bagus.
ber dari pusat yang dikelola provinsi atau dari kasus yang sudah mendapat putusan hukum. Tapi, kalau kasus korupsi secara keseluruhan, jumlahnya pasti jauh lebih besar,” kata Yunus, kemarin (9/20). Menurut dia, dana dekonsentrasi Provinsi Lampung tahun lalu mencapai Rp6 triliun. Dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. “Nah, dengan melihat jumlah itu, kita lihat saja kenyataan di lapangan. Apa iya infrastruktur, kesehatan dan pendidikan kita sudah mapan? Kalau tidak, berarti dananya sudah menguap.” Koak pernah melakukan survei di 10 sekolah di Bandar Lampung terkait penggunaan dana pendidikan dan diperoleh tingkat kebocoran mencapai 40% dari total anggaran pendapatan dan belanja sekolah. “Inefisiensi rancangan anggaran pendapat an dan belanja sekolah berkisar di angka 40%,” ujar Yunus. Dia mengatakan inefisiensi bisa berupa pemborosan atau
belanja di luar kebutuhan, penggelembungan belanja, hingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntuk an. “Inefisiensi memang belum terjadi korupsi, tapi bisa dikatakan terindikasi korupsi. Sebab, jika ditemukan kerugian negara atau mengunt ungkan pihak lain, itu sudah korupsi.” Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Lampung Yadi Rachmat meminta waktu untuk mendata kasus-kasus korupsi bidang pendidikan yang terjadi di Lampung. Dia mengaku tidak mengetahui sumber data yang dipakai ICW untuk temuan itu. “Itu kan data ICW. Datanya dari mana patut pula dipertanyakan. Untuk itu, kami mesti merekap dulu berapa kepastian kerugian negara dan perkara apa saja itu,” kata Yadi, kemarin. Kepala Ombudsman Perwakil an Lampung Zulhelmi mengatakan pihaknya melakukan survei standar pelayanan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, salah satu instansi yang dinilai adalah Dinas Pendidikan. “Dua tahun ini Dinas Pendidikan di Lampung berada pada zona merah, artinya tingkat pelayanan di Dinas Pendidikan buruk,” kata dia. Menurut Zulhelmi, pelayanan dan tranpransi merupakan titik awal mencegah kolusi, korupsi, dan nepotisme. “Jika pelayanannya saja buruk, bagaimana mengatakan bidang lainnya bagus.” Dalam membangun reformasi birokrasi, menurut Zulhelmi, ada tiga pedoman yang dipakai, yaitu mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mem bangun pemerintahan yang baik dan berwibawa, serta melakukan pelayanan publik yang baik dan terjangkau. “Pelayanan publik yang baik menurut Ombudsman harus pelayanan publik yang terukur. Nah, Dinas Pendidik an Lampung selama ini memang tidak terukur standar pelayanannya,” kata dia. Terkait perkara korupsi, lanjut Zulhelmi, sudah ada institusi yang mengatur seperti BPK, BPKP, KPK, dan pengawas internal. (BOY/K1)
abdulghofur@lampungpost.co.id
No. 13281
i TAHUN XL
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
Merampas Hak Anak-Anak
Kasus korupsi bidang pendidikan di Provinsi Lampung diduga lebih besar dari Rp13,8 miliar. Abdul Ghofur
24 Hal.
n MI/MOHAMAD IRFAN
PELANTIKAN PRESIDEN. Ketua MPR Zulkifli Hasan (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (tengah), disaksikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie (kiri), usai membahas persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pertemuan KPU, DKPP, dan pimpinan MPR periode 2014—2019 itu berlangsung di ruang pimpinan MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).
MPR Pastikan Jokowi Dilantik 20 Oktober MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) memastikan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko WidodoJusuf Kalla (Jokowi-JK), pada 20 Oktober. Isu yang beredar di media massa terkait terganjalnya pelantikan itu tidak mendasar. Kemarin (9/10), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dan jajarannya, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Assidiqie, dan pimpinan MPR bertemu. Pertemuan selama sekitar satu jam yang berlangsung tertutup itu membicarakan persiapan pelantikan Jokowi-JK. “Semangatnya harus terlaksana dan tidak ada gambaran kekhawatiran seperti yang merebak saat ini,” ujar komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, kepada Media Indonesia (grup Lampung Post) ditemui usai pertemuan itu. Setelah pertemuan, Hadar menganggap tidak ada kekhawatiran akan penjegalan pelan-
tikan Jokowi-JK. “Saya tidak menganggap ada kekhawatiran dan mereka semangatnya membuat prosesnya dapat berjalan tertib, lancar, dan berjalan khidmat,” ujar Hadar. Hadar mengatakan pihaknya melihat ada upaya positif dari MPR agar pelantikan JokowiJK berlangsung lancar. “Saya kira mereka (MPR) sangat positif. Saya dengar mereka akan berencana mau bertemu hari Senin pekan depan untuk mempersiapkan lebih detail secara internal,” kata dia. Hal senada juga dikatakan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Zul berharap semua pihak membantu kesuksesan proses pelantikan
Jokowi-JK. “Kami berharap berjalan sukses dan lancar karena ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga dunia ka rena akan menjadi bagian dari tonggak sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia yang harus kita sukseskan bersamasama,” kata Zul. Mengenai kekhawatiran adanya penjegalan pelantikan Jokowi-JK, ia berharap hal tersebut tidak terjadi. Menurutnya, tidak akan ada upaya pengagalan pelantikan. “Tidak ada pihak yang ingin menggagalkan. Maka itu jangan lagi dikembang-kembangin,” kata Zul. (MI/U1)
9 Selebritas Dunia Berjiwa Sosial Tinggi
Hlm. 16
KORUPTOR datang dengan wajah yang sepintas tampak baik-baik saja. Ia bisa berada di depan kita dalam rupa manusia bertutur kata manis. Di lain waktu, ia hadir dengan IKUTI BEDAH TAJUK tampilan menawan. SETIAP PUKUL 08.00 WIB Penampilan koruptor yang terlihat baik-baik saja itu sering mengecoh. Ia bisa masuk dan mengobrakabrik uang negara di kementerian paling religius. Di ke sempatan berbeda, ia membongkar brankas di lingkungan pendidikan. Koruptor tak pernah berpikir panjang bahwa pada akhirnya pihak pertama yang menjadi korban adalah anak-anak generasi penerus bangsa. Amendemen konstitusi mengamanatkan proporsi dana pendidikan minimal 20% dari anggaran pemerintah. Sejak itulah, bidang pendidikan mendapat guyuran dana berlimpah. Sejak itu pula banyak kasus korupsi muncul dengan melibatkan pejabat Dinas Pendidikan maupun guru. Korup si pendidikan bahkan sudah dirancang sejak penyusunan anggaran, seperti yang dilakukan terpidana bekas anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh. Data terakhir yang dilansir Indonesian Corruption Watch menyebutkan tahun ini Lampung masuk peringkat 10 besar provinsi yang melakukan korupsi pendidikan. Peringkat pertama ditempati Banten dengan nilai kerugian negara Rp209 miliar, disusul Jawa Tengah (Rp70,2 miliar), Sulawesi Selatan (Rp59,9 miliar), Sumatera Selatan (Rp55,5 miliar), DKI Jakarta (Rp45,9 miliar), Nangroe Aceh Darussalam (Rp29,8 miliar), Jawa Timur (Rp23,1 miliar), Jawa Barat (Rp22,7 miliar), Sumatera Utara (Rp23,1 miliar), dan Lampung (Rp13,8 miliar). Khusus Lampung, provinsi di ujung selatan Pulau Sumatera ini memiliki catatan 12 kasus korupsi. Masih menurut data ICW, lahan korupsi pendidikan terbesar di Indonesia terjadi pada dana alokasi khusus (DAK) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp265,1 mi liar. Berikutnya, bantuan operasional sekolah (BOS), block grant, gaji guru, beasiswa, serta sarana-prasarana sekolah. Data ICW yang menempatkan Lampung dalam peringkat 10 besar korupsi pendidikan dengan nilai Rp13,8 miliar dirasa sangat lunak. Komite Antikorupsi Lampung menduga nilai korupsi pendidikan di Lampung jauh lebih besar dari nominal tersebut. Data korupsi yang dirilis ICW sangat mungkin hanya puncak gunung es dari segudang korupsi pendidikan di Lampung. Banyak titik rawan yang bisa dilakukan dalam penyimpangan pengelolaan keuangan sekolah, baik yang bersumber dari dana BOS, bantuan operasional pendidikan (BOP), maupun dana masyarakat melalui komite sekolah serta tunjangan sertifikasi. Rendahnya profesionalisme para pengelola keuangan dipastikan menjadi penyebab utama Lampung berada di posisi 10 besar korupsi pendidikan. Jika ingin menyelamatkan pendidikan, semua pihak perlu membangun kembali komitmen bersama. Sistem pengawasan internal yang melibatkan sekolah dan komite harus dirumuskan ulang, disepakati, dan dijalankan sesuai ketentuan. Prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan akan menghindarkan semua pihak dari godaan korupsi yang menggiurkan. Korupsi pendidikan biasanya dimulai dari hal-hal sepele, semisal mengurangi sebagian kecil hak-hak siswa dan guru. Perkara sepele itu jika berlarut-larut akan menjadi segunung masalah dan akhirnya tanpa kita sadari orang yang terlihat baik-baik ternyata telah menjadi koruptor. n
oasis
Dendam dan Kesehatan BALAS dendam dapat menyebabkan kesehatan mental dan fisik terganggu. Studi yang diterbitkan pada Journal of Personality and Social Psychology mengata kan banyak orang merasa lebih buruk setelah balas dendam. Efek negatif menyimpan rasa dendam juga berkorelasi dengan kesehatan. Tidak hanya pikiran dan mental, tubuh juga akan terpengaruh oleh rasa dendam yang mendalam. Penelitian dari Medical College of Georgia juga mengatakan orang-orang yang memiliki dendam selama bertahun-tahun mengalami peningkatan risiko kesehatan, termasuk penyakit jantung, hipertensi, mag, sakit punggung, dan sakit kepala. Studi menemukan rasa dendam bisa memengaruhi metabolisme tubuh, respons ketahanan tubuh, dan fungsi organ. Selain itu, rasa dendam juga merembet ke hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan sama sekali, seperti interaksi dan sistem sosial. (MI/U1)
Oknum Dishub dan Aparat Bekingi Travel Gelap
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
TRAVEL GELAP. Mobil travel gelap menunggu penumpang di bawah jembatan penyeberangan Way Halim, Bandar Lampung, Kamis (9/10). Keberadaan travel gelap dikeluhkan bus karena pendapatan mereka menurun. Mereka pun meminta pihak aparat segera menertibkan travel gelap tersebut.
KEBERADAAN travel gelap yang beroperasi di Lampung diduga dibekingi oknum aparat dan Dinas Perhubungan (Dishub) sehingga kegiatan ilegal tersebut makin marak. Sopir Travel Tegas, yang enggan disebutkan nama nya, mengatakan keterlibatan oknum aparat dan Dishub dalam memuluskan operasi travel gelap terjadi di tempat pemungutan retribusi (PTR) Bakauheni, Lampung Selatan. “ B u k a n n ya m e l a k u k a n penertiban, oknum tersebut justru membeking dengan memungut biaya kepada mereka (trevel gelap),” ujarnya, saat
ditemui di kantornya, di Bandar Lampung, Kamis (9/10). Ia menjelaskan oknum Dishub menarik retribusi kepada travel gelap dengan tarif yang jauh lebih besar, yakni Rp10 ribu—Rp15 ribu. Padahal, untuk travel resmi tarifnya hanya Rp500. Wilayah operasi travel gelap tersebut tersebar di sejumlah titik di Jalan Soekarno-Hatta (bypass), seperti perempatan Urip Sumoharjo, Kalibalok, Rajabasa, Tugu Raden Intan, dan Tanjungsenang. Ketua DPC Organda Kota Bandar Lampung Tony Eka Candra mengatakan tum-
buh suburnya travel gelap di Lampung karena lemahnya pengawasan dan penegakan aturan. Menurutnya, para pelaku travel gelap bisa diberikan sanksi administratif sesuai UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah No. 4/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang untuk Umum tanpa Izin. Tony menambahkan dampak beroperasinya travel gelap tidak hanya mengurangi pendapatan daerah dari pembuatan izin dan retribusi terminal, tetapi juga merugikan para penum
pangnya. “Travel gelap tidak melindungi keselamatan dan kenyamanan penumpang ka rena tidak ada extracover, yakni Asuransi Jasa Raharja.” Direktur Lalu Lintas Polda Lampung Kombes Syamsu Riyani Darussalam mengatakan persoalan maraknya travel gelap disebabkan tidak adanya payung hukum yang kuat sehingga tidak bisa dijerat hukum pidana. Menurutnya, Polda Lampung sejauh ini belum mendata jumlah travel yang memiliki izin atau tidak. Langkah penertiban yang dilakukan masih sebatas memberikan bukti pelanggaran (tilang). (AMR/VER/BOY/K3)