Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
T E R U J I T E PERC AYA
jumat, 12 september 2014 facebook.com/lampungpost
Kepala Daerah Tolak RUU Pilkada BUPATI dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mendesak pemerintah mencabut usulan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sedang dibahas DPR. “Jika keinginan mayoritas partai di DPR tidak berubah, yakni tetap menginginkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Apkasi dan Apeksi meminta pemerintah yang dalam hal ini diwakili Kementerian Dalam Negeri untuk menarik diri dalam proses pembahasan dan pe netapan RUU Pilkada,” kata Ketua Apeksi Vicky Lumentut, di Jakarta, Kamis (11/9). Desakan pencabutan RUU Pilkada itu merupakan salah satu rekomendasi yang di sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Luar Biasa ApkasiApeksi di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Hal senada juga disampaikan Ketua Apkasi Isran Noor. Menurutnya, jika pilkada kemb ali dilakukan DPRD, hal itu merupakan bentuk kemunduran demokrasi ke masa Orde Baru. “Bupat i dan wali kota ini punya rakyat, sebab itu kami ini menjadi representasi rakyat yang tidak ingin hak asasi memilih itu diambil alih oleh parpol di DPRD,” kata Bupati Kutai Timur itu. Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N., melalui Kabag Humas Pemkot Bandar Lampung Paryanto, juga menolak pilkada dikembalikan kepada DPRD. Herman tetap berharap pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat. “Menurut Pak Wali Kota, dengan dipilih langsung oleh rakyat, ikatan emosional kepala daerah dengan masyarakat lebih dekat,” ujar Paryanto. (RIC/BOY/U4)
No. 13254
i TAHUN XL
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
Aspirasi Kepala Daerah
n ANTARA/YUDHI MAHATMA
WALI KOTA-BUPATI TOLAK PILKADA OLEH DPRD. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor (tengah) dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Vicky Lumentut (kelima kiri) bersama perwakilan bupati-wali kota menggelar poster saat rapat koordinasi luar biasa membahas polemik RUU Pilkada, di Jakarta, Kamis (11/9). Apkasi dan Apeksi menolak tegas pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. Acara tersebut juga diikuti Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N., Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri, dan Bupati Tulangbawang Hanan A. Rozak.
Ada Kerugian Negara dalam Kasus Bansos Setelah ditelusuri, di antara penerima bansos ada yang benar sudah meninggal, tetapi ada juga yang masih hidup. Rizki Elinda Sary
B
A D A N P e n g a wa s a n Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung memastikan ada kerugian negara pada penyaluran dana bantuan sosial kematian Bandar Lampung 2012 senilai Rp2,5 miliar. Unsur kerugian negara atau merugikan perekonomian nega ra merupakan salah satu hal mendasar dalam tindak pidana korupsi. “Berdasarkan pemeriksaan sementara, dapat kami pastikan ada kerugian negara, tapi kami tidak bisa menyebutkan terperinci substansi pemeriksaan,” kata Kepala BPKP Perwakilan Lampung Iman Achmad Nugraha, saat berkunjung ke redaksi Lampung Post, Kamis (11/9).
Iman menduga penyeleweng an bansos kematian dilakukan dengan memanipulasi surat pertanggungjawaban (SPj.) dan data penerima. Setelah ditelusuri, di antara penerima bansos ada yang benar sudah meninggal, tetapi ada juga yang masih hidup. “Ada yang belum meninggal sudah diberi dana kematian. Ini mendahului kehendak Tuhan, seperti Firaun,” ujarnya. Dia memperkirakan penya luran bansos fiktif tidak hanya terjadi pada 2012, tetapi juga pada 2013 dengan modus yang sama. Untuk itu, BPKP ber usaha mengungkap kerugian negara agar kasus ini segera dituntaskan di pengadilan. Khusus investigasi kasus bansos kematian, BPKP Lampung me-
nambah personel tim pemeriksa dari tiga menjadi tujuh orang. “Kami sangat berhati-hati meme riksa data bansos,” ujar Iman.
Bekerja Cermat Iman menambahkan BPKP bekerja teliti dalam setiap investigasi untuk mengungkap jumlah kerugian negara. Laporan hasil investigasi tidak bisa dibuat asal-asalan dan se-
B
erdasarkan pemeriksaan sementara, dapat kami pastikan ada kerugian negara, tapi kami tidak bisa menyebutkan terperinci substansi pemeriksaan. mua angka yang tertera harus bisa dipertanggungjawabkan di depan Majelis Hakim saat di persidangan nanti. Ia mencontohkan data awal yang diterima penyidik tidak langsung diterima mentah-men-
tah, tetapi harus ditelusuri lagi semua yang berkaitan sejak awal. Bansos kematian dialokasikan dalam APBD Bandar Lampung 2012 dengan nilai anggaran Rp2,5 miliar. Dalam program ini, Pemkot memberikan santunan Rp500 ribu kepada ahli waris setiap warga yang meninggal. Program ini menuai kontroversi karena pada 2012 jumlah warga yang meninggal sebanyak 5.000 orang, sehingga seluruh dana senilai Rp2,5 miliar tersebut habis. Padahal, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung, jumlah kematian warga Bandar Lampung selama 2012 cuma 215 orang. Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjerat tiga tersangka, yakni Kepala Dinas Sosial Akuan Efendi, Bendahara Dinsos Tineke, dan tenaga kerja suka rela Dinsos M. Sakum. (R4)
elindasary@lampungpost.co.id
sejumlah pekerja dan warga mengeruk bukit menggunakan alat berat. “Nanti kami juga siap turunkan personel di bukit-bukit itu. Ini untuk kepentingan bersama,” ujar dia. Sebelumnya, sejumlah warga memprotes penggerusan bukit di Kampung Kroy, Ganepo, Way Laga, Sukabumi, oleh PT Putri Bali Adyamulia. Pengerjaan proyek pemerataan lahan yang diduga tidak berizin ini sudah berlangsung dua bulan. Lurah Way Laga Dumta me ngatakan pengerjaan proyek di lahan seluas 50 ha itu menggusur lahan permakaman umum milik warga. Inilah yang diprotes warga di RT 10, 11, dan 12. Menurut Dumta, dia sudah menyurati Kepala Dinas Badan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bandar Lampung, yang juga ditembuskan ke wali kota, camat Sukabumi, dan pihak PT Putra Bali. “Kami sudah mengusulkan kepada yang berwenang untuk memberhentikan sementara penggerusan bukit itu sampai ada kesepakatan dengan warga, tapi belum direspons,” kata Dumta, Rabu kemarin. (RIC/K1)
KONTROVERSI Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sedang dibahas DPR tak kunjung reda. Salah satu hal paling mendasar yang memicu kontroversi adalah rencana mengubah pemilihan gubernur dan bupati/wali IKUTI BEDAH TAJUK kota dari pemilihan langsung SETIAP HARI, PUKUL 08.00 WIB oleh rakyat menjadi pemilih an oleh DPRD. Fraksi di DPR yang menggulirkan rencana pilkada DPRD meliputi Demokrat, PAN, Golkar, PPP, Gerindra, dan PKS. Tujuh fraksi tersebut tergabung dalam Koalisi Merah Putih peng usung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Mereka menghendaki pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD seperti rezim Orde Baru. Dasar pertimbangan pemilihan DPRD antara lain mengu rangi ongkos politik, memangkas waktu pelaksanaan pilkada, menekan jumlah sengketa pilkada, dan mencegah konflik horizontal massa pendukung calon. Pertimbangan lain, mengantisipasi maraknya politik uang untuk berbagai kegiatan sosialisasi dan kampanye. Rencana tersebut serta-merta ditentang koalisi pendukung Joko Widodo—Jusuf Kalla, meliputi PDIP dan Hanura. Peme rintah termasuk ikut kelompok yang menolak pilkada DPRD. Fraksi PKB menawarkan pemilihan gubernur langsung, sedangkan bupati dan wali kota dipilih DPRD. Kelompok yang menolak pilkada DPRD melihat sejumlah persoalan dalam pemilihan langsung harus diperbaiki. Bukan mekanismenya yang diubah dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung, melainkan tata cara penyelenggaraan, pengawasan, dan penegakan hukum yang harus ditinjau ulang. Selain itu, pemilihan DPRD dinilai merampas kedaulatan rakyat yang menjadi muruah reformasi. Gelombang penolakan juga datang dari masyarakat umum, kalangan prodemokrasi, dan lembaga swadaya masyarakat. Terakhir, kemarin para bupati dan wali kota menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam rapat koordinasi membahas polemik RUU Pemilihan Kepala Daerah di Jakarta. Dari Lampung hadir Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri, Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N., Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, dan Bupati Tulangbawang Hanan A. Rozak. Lima rekomendasi yang disampaikan, pertama, menolak tegas pilkada dikembalikan ke DPRD. Kedua, memperbaiki sistem pemilihan dengan memperhatikan pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, politis, dan praktis. Ketiga, pemilihan kepala daerah dilaksanakan dalam satu paket dengan wakil kepala daerah. Keempat, jika DPR berkukuh mengubah meka nisme pemilihan, para kepala daerah itu meminta Kementerian Dalam Negeri menarik diri dari proses pembahasan. Kelima, akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dari sisi masyarakat umum, tiga hari lalu Lembaga Sur vei Indonesia merilis hasil survei tentang pilkada. Hasilnya, masyarakat yang setuju pemilihan langsung sebanyak 81,25%, masyarakat yang ingin pemilihan oleh DPRD (10,71%), masyarakat yang ingin kepala daerah dipilih presiden (4,91%), dan tidak menjawab (3,13%). Munculnya pro-kontra atas sebuah kebijakan atau per aturan baru merupakan hal yang lumrah di alam demokrasi. Semua pihak memiliki hak yang sama. Kini, pertaruhan demokrasi berada di DPR, apakah akan bergerak maju atau melangkah mundur. n
oasis
Tinggi Badan dan Perceraian
Satpol PP Hentikan Penggerusan Bukit SATPOL PP Kota Bandar Lampung akan berkoordinasi de ngan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) untuk meminta data penggerusan bukit-bukit yang tidak berizin. “Kami akan mengerahkan puluhan personel ke sejumlah titik pengerukan bukit tidak berizin itu,” kata Kasi Pener tiban Umum Satpol PP Kota Bandar Lampung Herman Karim, Kamis (11/9), melalui sambungan telepon. Menurut dia, hal ini juga pernah ditegaskan Wali Kota Herman H.N. yang mengecam aktivitas penggerusan bukit-bukit di Bandar Lampung, seperti di Sukamenanti, Kedaton, dan yang terbaru di Way Laga oleh PT Putra Bali Adyamulia. “Apabila sudah ada instruksi dan koordinasi dengan BPPLH, kami akan kerahkan personel. Kami punya seribu lebih personel.” Menurut Herman, pada Maret lalu pihakya pernah menerjun kan personel terkait pengerukan Bukit Camang di Jalan Ridwan Rais, RT 10, Lk. II, Kelurahan Tanjungraya, Kecamatan Tanjungkarang Timur. Di Bukit Camang
24 Hal.
n LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY
KASUS BANSOS. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung Iman Achmad Nugraha (kiri depan) berkunjung ke redaksi Lampung Post, Kamis (11/9). BPKP Perwakilan Lampung memastikan adanya kerugian negara pada kasus dana bantuan sosial (bansos) kematian Bandar Lampung 2012.
TINGGI badan dapat memengaruhi keberhasilan pernikahan. Hal ini diungkapkan para sosiolog New York University yang melakukan penelitian. Dengan Panel Study of Income Dynamics (PSID), peneliti menyisir data dan informasi tentang 4.500 keluarga sejak 1968. Hasilnya, pria pendek diketahui terlambat menikah, tetapi memiliki risiko perceraian 32% lebih kecil dari pria tinggi; sedangkan pria tinggi menikah dalam usia yang lebih muda, tetapi memiliki risiko perceraian yang tinggi. Para peneliti juga mengatakan pernikahan dan perceraian memiliki implikasi terhadap stratifikasi sosial ekonomi dan akumulasi aset. Tinggi badan laki-laki secara tidak langsung memengaruhi status ekonomi dan mobilitas sosial ekonomi melalui proses demografi. (MI/U1)
Delegasi Hakka Tionghoa Ikuti Rakernas III di Lampung RATUSAN warga Tionghoa, khususnya suku Hakka, berkumpul di Bandar Lampung untuk menghadiri rangkaian kegiatan perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-120 Yayasan Hakka Metta Sarana (YHMS) dan Rapat Kerja Nasional (Ra
Baca
kernas) III Hakka. Lampung dipercaya menggelar dua agenda tersebut yang berlangsung dua hari, 12—13 September. Ali Kuku, ketua panitia pelaksana perayaan HUT YHMS, menjelaskan para delegasi Hakka Metta Sarana dari seluruh
Terbit Hari Ini
provinsi di Indonesia itu dijadwalkan tiba di Bumi Ruwa Jurai mulai pagi ini. Mereka akan mengikuti seremoni perayaan ulang tahun ke-120 YHMS (Pai Shi Chi) dengan menggelar ritual sembahyang pada pukul 17.00. Kemudian, dilanjutkan de ngan peresmian GSG YHMS Lampung di Jalan Ikan Bawal, Telukbetung, Bandar Lampung. “Acara peresmian aula YHMS Lampung dan rakernas ini dihadiri Ketua Umum Per-
kumpulan Hakka Indonesia Sejahtera Sugeng Prananto,” kata Ali Kuku, Kamis (11/9). Selanjutnya, akan hadir juga Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko, dan para undangan lain. Sementara itu, agenda raker nas dilaksanakan di Novotel Bandar Lampung yang akan diisi oleh motivator Andrie Wongso. “Agenda rakernas ini antara lain perkenalan delegasi setiap dae
rah, laporan kerja ketua umum, laporan keuangan, dan laporan setiap daerah,” ujarnya. Ketua YHMS Lampung Alesius Bunawan mengatakan pemba ngunan gedung ini untuk mengingatkan kembali warisan masa lalu dan memberi inspirasi pada masa mendatang. Selain itu, juga untuk mempersatukan tali persahabatan sesuku, melebur dalam masyarakat untuk berpartisipasi membangun Indonesia, khususnya Lampung. (NOV/R4)