:: LAMPUNG POST :: Jumat, 15 Agustus 2014

Page 1

www.lampost.co

@lampostonline, @buraslampost

T E R U J I T E PERC AYA

jumat, 15 agustus 2014 facebook.com/lampungpost

24 Hal.

No. 13227

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

TA JUK

Baik Rupa Layanan

n MI/PANCA SYURKANI

PEPESAN KOSONG. Suasana unjuk rasa pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang sepi di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/8). Jumlah massa yang berunjuk rasa hingga mencapai 20 ribu orang yang digembar-gemborkan pendukung Prabowo-Hatta hanya pepesan kosong belaka. Bahkan, sebagian besar pengunjuk rasa lebih memilih berteduh di bawah pohon daripada berpanas-panasan.

Jimly Nilai Pengacara Prabowo Tidak Profesional KETUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menegur tim kuasa hukum Prabowo-Hatta yang dinilai tidak profesional. Hal itu disampaikan Jimly dalam sidang lanjutan kode etik penyelenggara pemilu di gedung Kementerian Agama, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/8). Dalam sidang lanjutan ­dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, kuasa hukum Prabowo-Hatta, M. Mahendradata, mengatakan ada 10 saksi yang akan dihadirkan. “Saksi kami jumlahnya 10 Yang Mulia, tapi nama-namanya belum diketik,” ujar Mahendra. Mendengar pernyataan tersebut, Jimly langsung menanggapi bahwa kuasa hukum PrabowoHatta tidak menunjukkan sikap profesionalitas dalam mengikuti sidang. “Anda (Mahendradata) itu bagaimana? Meminta penyelenggara pemilu profesional. Sedangkan Anda saja tidak profesional,” kata Jimly.

Dia tidak mempermasalahkan lis saksi yang ditulis ­tangan. Hal itu menunjukkan ciri ketidakprofesionalan sebagai penga­ cara. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini heran melihat perilaku tim kuasa hukum Prabowo-Hatta yang menganggap remeh persidangan DKPP. Mahendra mencoba untuk membela diri dengan mengatakan selama ini bukan dia yang menyelesaikan hal-hal yang bersifat teknis, tapi menye­ rahkan tugas kepada stafnya. “Terus terang saja saya enggak bisa komputer. Saya biasanya nyuruh orang,” kata dia. Sontak seisi ruangan sidang pun tertawa mendengar jawab­ an Mahendra. Kemudian Jimly berkomentar, “Ini pengacara abad ke-19, sampai-sampai ada yang tidak bisa komputer. Tapi ya sudahlah jangan diteruskan. Jangan dianggap serius ya, ini bergurau,” ujar Jimly menenangkan. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia itu menilai daftar saksi memang diperbolehkan ditulis tangan. (MTVN/U3)

Serena Singkirkan Stosur. Hlm. 16

28 Calhaj Lampung Batal Berangkat DARI kuota 5.026 jemaah calon haji (calhaj) 2014 Provinsi Lampung, 13 calhaj belum melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan 15 lainnya menyatakan mundur ­dengan berbagai alas­ an. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung telah meng­ usulkan ke Peme­rintah Pusat untuk penggantian 28 jemaah ini ke nomor urut berikutnya. “Sampai saat ini calhaj yang belum melunasi BPIH se­banyak 13 orang dan yang mundur 15 orang. Dari jumlah tersebut sudah diusulkan ke Pusat untuk diganti dengan nomor urut berikutnya,” kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Lampung Luqmanul Hakim, melalui sambungan telepon, Kamis (14/8). Sementara itu, sebanyak 450

calhaj asal Lampung Utara, Bandar Lampung, dan Pringsewu yang tergabung di kloter 1 Lampung atau kloter 4 JKG akan diberangkatkan dari Asrama Haji Rajabasa, Bandar Lampung, ke Mekah pada 4 September mendatang. Me­ reka ini terdiri dari 273 calhaj asal Pringsewu, 112 calhaj Lampung Utara, dan 65 calhaj asal Bandar Lampung. Menurut Luqmanul, saat ini Asrama Haji Rajabasa sudah siap menampung para calhaj 2014. Berdasar hasil rapat panitia penyelenggaraan ibadah haji (PPIH), para calhaj akan diatur masuk ke Asrama Haji melalui Masjid Nurul Ulum Islamic Center. Sementara pintu Asrama Haji Rajabasa akan ditutup selama masa jemaah masuk asrama. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyusupan. (AMR/VER/R6)

Lampung Waspadai ISIS Pencegahan dan penanganan gerakan radikal yang masuk ke Lampung itu harus dengan sinergitas pemangku kepentingan. Vera Aglisa

P

EMERINTAH dan masya­ rakat Lampung harus mewaspadai masuknya paham dari gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Pasalnya, Bumi Ruwa Jurai berpotensi besar menjadi lokasi berkembangnya paham itu terkait kemajemukan masyarakat. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja stabilitas daerah dengan tema Deteksi dini dan pencegahan penyebarluasan paham ISIS di Lampung, Kamis (14/8). Hadir sebagai pembicara Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung Sri Nugroho, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung Abdurahman, dan dosen IAIN Raden Intan Lampung Damanhuri Fattah. “Lampung berpotensi kare­ na banyaknya kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai khilafah,” kata Sri Nugroho, di Ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung. Senada dengan itu, peserta diskusi yang berasal dari Forum Ulama Lampung, M. Habib, menyatakan Lampung merupakan tempat penyemaian ISIS.

“Lampung merupakan daerah tujuan transmigrasi. Semua potensi ada di Lampung. Tidak boleh main-main dalam hal teroris ini, apalagi ini sifatnya internasional,” kata dia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung Abdurahman menguraikan ISIS merupakan organisasi berbahaya karena memiliki tujuan utama

Deklarasi Penolakan ISIS di Lampung 1. Menolak dan melarang paham ISIS di Provinsi Lampung.

2. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera. 3. Deteksi dini dan cegah dini agar masyarakat tidak terpropaganda dengan paham ISIS.

4. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 5. Memberdayakan kapasitas kelembagaan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda di Provinsi Lampung. 6. Jika ada hal-hal yang mencurigakan di tengah masyarakat tentang paham ISIS di Provinsi Lampung, segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

mengganti ideologi Pancasila dengan paham mereka. Umat muslim juga harus memahami Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin yang menghindari pemaknaan jihad yang sempit. Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri yang hadir dalam rapat itu mengharapkan adanya pencegahan dan penanganan serta sinergitas di antara pemangku kepentingan. “Tingkatkan koordinasi dan kerja sama secara optimal,” ujarnya. Bersamaan dengan acara itu, seluruh elemen di Lampung menandatangani penolakan/ larangan aktivitas paham ISIS yang diwakili 12 pemangku kepentingan. Mereka mewakili lembaga dan instansinya, se­ perti Pemprov Lampung, Kemenag, Polda, Korem, Kejati, BIN, Pemkab/Pemkot, dan organisasi massa se-Lampung.

4 WNI Tewas Dari Jakarta, Polri menyatakan 56 warga negara Indonesia (WNI) terdeteksi berada di Suriah dan ikut berperang serta bergabung bersama ISIS. Menurut Kapolri Jenderal Sutarman, empat WNI tewas karena bom bunuh diri. “Ada empat WNI meninggal di sana. Ada yang bom bunuh diri,” kata Sutarman, di Mabes Polri, kemarin. (MI/U1)

veraaglisa@lampungpost.co.id

NEGARA berkewajiban melayani setiap warga untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Kewajiban itu yang sering diabaikan sehingga muncul kesan bahwa negara tidak hadir saat diperlukan rakyat. n DP. RAHARJO Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang, jasa, dan administrasi. Pelayanan publik yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia serta mempromosikan kemakmuran ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Harus jujur diakui sesungguhnya negara berkemauan kuat, sangat kuat, untuk memberikan pelayanan umum. Untuk itu, dibentuk Ombudsman Republik Indonesia, sebuah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman secara berkala memberikan penilaian atas penyelenggaraan pelayaan publik dalam skala 0 sampai 1.000. Ada tiga zonasi kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan ­Publik. Pertama, zona merah atau kepatuhan rendah (0—500); kedua, zona kuning atau kepatuhan sedang (501—800); ketiga, zona hijau atau kepatuhan tinggi (801—1.000). Kita sangat prihatin. Berdasarkan penilaian Ombudsman Perwakilan Lampung, terdapat tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung yang masuk zona merah. Adapun tujuh SKPD itu adalah Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pendidik­ an, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Bina Marga. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan patut disorot secara khusus karena dua dinas itu bersentuhan langsung dengan rakyat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dua dinas itu menjadi wajah Gubernur Ridho Ficardo. Baikburuk pelayanan publik yang diberikan dua dinas menjadi baik-buruknya wajah Gubernur. Penanggung jawab atas pelayanan publik di tujuh SKPD yang masuk zona merah itu ada di pundak kepala dinas. Karena itu, sudah selayaknya mereka diberi batas waktu untuk segera berbenah. Jika dalam batas waktu itu kepala dinas tidak mampu memperlihatkan kinerja yang baik, Gubernur jangan segan-segan mencopot mereka. SKPD yang masuk zona kuning juga perlu diberi peringat­ an. Mereka adalah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perhubung­ an, dan Dinas Sosial. Sebaliknya, SKPD yang masuk zona hijau patut diberi apresiasi. Mereka adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bank Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek, Badan Perencanaan dan Pembangun­an Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Samsat, dan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Baik rupa pelayanan publik bila masyarakat tidak lagi sekadar objek layanan, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek. Pelayanan kepada masyarakat merupakan upaya yang tidak terpisahkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan akhirnya ialah rakyat sejahtera, untuk itulah negara hadir. n

oasis

Olahraga dan Kematian SESUATU yang berlebihan terkadang tidak baik. Studi baru di Amerika Serikat menemukan korban serangan jantung yang berolahraga berlebihan berada pada peningkat­ an risiko kematian akibat masalah jantung. Namun, aktivitas fisik secara teratur dianjurkan untuk mengelola penyakit jantung dan menurunkan risiko kematian dari tekanan darah tinggi, stroke, dan diabetes tipe 2. Penelitian yang dilakukan tim Hartford Hospital itu juga menemukan bahwa kematian akibat masalah jantung menurun hingga 65% di antara pasien yang berlari kurang dari 30 mil per minggu atau berjalan kurang dari 46 mil per minggu. Berolahraga melebihi durasi itu akan menyebabkan manfaat kesehatannya menjadi hilang. Menurut Physical Activity Guidelines for Americans, kita membutuhkan olahraga intensitas sedang sekitar 150 menit per minggu atau 75 menit per minggu untuk olahraga intensitas berat. Studi itu diterbitkan dalam jurnal Mayo Clinic Proceedings. (MI/R6)

Lampung Solid Munas Golkar 2015

n LAMPUNG POST/VERA AGLISA

TOLAK ISIS. Lampung berpotensi besar menjadi lokasi berkembangnya ideologi dan paham Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Qudratul Ikhwan menandatangani deklarasi penolakan penyebaran paham ISIS di Lampung di ruang Abung Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (14/8).

KISRUH Partai Golkar di tingkat pusat tidak memengaruhi organi­ sasi sayap partai berlambang beringin ini di Provinsi Lampung. DPD Sentral Organisasi Kar­yawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dan DPD Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Lampung tetap mendukung hasil musyawarah nasional di Riau 2009 yang memutuskan munas periode ini dilakukan pada 2015. Ketua SOKSI Provinsi Lampung Indra Ismail mengatakan pihaknya taat asas dan aturan. Menurut dia, SOKSI tidak ikut campur ke ranah partai, hanya mengikuti aturan yang telah

disepakati bersama. “Itu kan rumah tangga Partai Golkar, ada aturannya. Karena ada kondisi tertentu atau bersamaan pileg pilpres, diputuskan munas diundur menjadi 2015. Kalau mau meng­ubah keputusan munas, ada prosedur dan syaratnya,” ujar Indra Ismail saat dihubungi via telepon, kemarin (14/8). Menyikapi desakan Ketua SOKSI Pusat untuk mempercepat munas, menurut Wakil Ketua DPD Partai Golkar Lampung tersebut, itu merupakan sikap pribadi Ade Komaruddin. “Untuk SOKSI pusat, ya silakan saja

enggak benar. Kalau Lampung, kami mah tahu aturan,” kata dia. Indra juga mendukung sikap Ketua Golkar memecat kader yang mbalelo. Ketua DPD (MKGR) Provinsi Lampung Najamudin M.O.S. juga menyatakan mendukung hasil munas 2009 di Riau. “Kalau mau mengubahnya, harus ada munas lagi,” katanya. Dia menga­takan baru saja dihu­ bungi Ketua MKGR Pusat Priyo Budi Santoso yang menanyakan sikap DPD MKGR Lampung dan Najamudin menegaskan sikap MKGR Lampung yang mendukung munas 2015. (CR11/K1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.