:: LAMPUNG POST :: Jumat, 19 Desember 2014

Page 1

Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

@lampostonline, @buraslampost

www.lampost.co

Jumat, 19 Desember 2014

T E R U J I T E PERC AYA

facebook.com/lampungpost

Penggunaan Dana Desa Jangan Ngawur P

ENGGUNAAN dana desa yang diberikan dalam APBN 2015 tidak boleh digunakan sembarangan. Pemerintah Pusat tidak akan membiarkan setiap desa menggunakan dana desa untuk fasilitas kepala desa. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dana desa hanya bisa digunakan untuk kepentingan publik yang ada di desa. “Dilarang bangun kantor desa dari dana desa. Dana tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat desa,” kata JK, menjawab perta­ nyaan seorang bupati pada acara Musrembangnas 2014, di Jakarta, Kamis (18/12).

K

arena itu, pelaksanaannya harus melalui musyawarah desa, ada juga DPR-nya untuk mengawasi itu

Saat itu seorang bupati mempertanyakan bagaimana mekanisme penggunaan dana desa mengingat hingga kini belum ada peraturan turunan terkait UU No. 6/2014 tentang Desa. Bupati tersebut khawatir jika tidak ada peraturan turunan, banyak kepala desa bisa masuk bui karena salah dalam menggunakan dana yang rata-rata mencapai Rp1 miliar per tahun tersebut. JK menyebutkan peme­ rintah akan memberikan batasan tegas mengenai peruntukan dana tersebut, se­ perti di APBN 2015, misalnya, dana tersebut hanya bisa digunakan untuk pengairan desa. “Atau mungkin saja untuk membeli bibit pertanian yang berguna untuk pertanian di desa. Jadi, sinkron dengan kepentingan pembangunan di desa tersebut.” Wapres menambahkan di level desa pun usulan penggunaan dana desa tidak

hanya berasal dari seorang kepala desa. “Karena itu, pelaksanaannya harus melalui musyawarah desa, ada juga DPR-nya untuk meng­ awasi itu,” kata dia. Seperti diketahui, dana desa itu rencananya diberikan senilai Rp1 miliar per desa. Untuk Lampung, dana desa yang diterima dari dana perimbangan pada DIPA 2015 senilai Rp282.565.031.000. “Dana desa yang merupakan komponen baru dalam dana perimbangan akan dibagikan masing-masing ke desa sekitar Rp125 Juta. Untuk tahun ini belum sampai Rp1 miliar, pemberiannya bertahap 2015 belum sampai itu,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Fahrizal Darminto, Rabu (17/12). Selain itu, Fahrizal meng­ uraikan total dana perimbang­ an yang diterima Lampung 2015 Rp16,954 triliun. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil pajak senilai Rp599,806 miliar, dana bagi hasil SDA Rp447,891 mi­ liar, dan dana alokasi umum (DAU) Rp11,168 triliun. Kemudian, dana alokasi khusus sebesar Rp1,127 triliun, dana penyesuaian Rp3,328 triliun, dan dana desa Rp282,565 miliar. Pesisir Barat Pada bagian lain, Kabupaten Pesisir Barat belum menerima dana desa yang bersumber dari APBN 2015. Penjabat (Pj.) Bupati Pesisir Barat Kherlani mengaku segera memeriksa ketersedia­ an dana desa di kabupaten induk, Lampung Barat. “Saya akan cek, apakah dana beberapa desa di Pesisir Barat dititipkan ke kabupaten induknya (Lampung Barat). Pesisir Barat kan daerah otonomi baru, tentu tidak bisa langsung mendapatkan dana pusat,” kata dia, ditemui Rabu itu. (MI/VER/U1)

No. 13349

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

TA JUK

Pundi-Pundi Pejabat

Lampung pada 2015 mendapatkan dana desa senilai Rp282.565.031.000 yang masuk DIPA. Fathul Mu’in

24 Hal.

Fauzi Bowo Mantan Gubernur DKI Jakarta

Alex Noerdin Gubernur Sumatera Selatan

Nur Alam Gubernur Sulawesi Tenggara

KPK Selidiki Pemilik Rekening Gendut KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki rekening gendut yang dimiliki kepala daerah. Hal itu guna memberantas korupsi dan guna membentuk good government. Hal itu dimintakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang sejumlah rekening kepala daerah yang di luar kewajaran. “Kementerian Dalam Negeri mempersilakan penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, maupun kepolisian menindaklanjuti hasil analisis rekening gendut milik kepala daerah dari PPATK,” ujarnya saat dihubungi, kemarin. Menurutnya, reke­ ning gendut yang dimiliki bebe ­ rapa kepala

fathulmuin@lampungpost.co.id

dae­rah harus segera diselidiki KPK dan penegak hukum lainnya. Hal itu diharapkan Kemendagri untuk meningkatkan jera dengan menindak kepala daerah yang terbukti mengumpulkan harta saat menjabat. Sebab, rekening gendut memilik potensi tindak pidana korupsi. “Selain itu, saya akan ber­ koordinasi dengan KPK dan PPATK untuk melakukan peng­ awasan dan kebijakan pembinaan ke kepala daerah dan pihak lain di Kemendagri. Tujuan itu baik penindakan maupun pengawasan demi transpa­ ransi dan efisiensi juga wujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Ketua KPK Abraham Samad me ­ ngatakan pihaknya segera me­nindak kepala daerah yang terbukti memiliki rekening

Agnes Mo Menangi Ajang World Music... Hlm. 16

gendut. Namun, guna mendapatkan bukti yang kuat, KPK sedang mendalami hal itu dengan menganalisis lapor­ an PPATK. “Terkait LHA tentang temuan rekening gendut kepala dae­r ah, KPK sudah masuk tahap analisis.” Seperti diketahui, PPATK telah melaporkan temuan re­k ening gendut beberapa kepala daerah dan mantan kepala daerah ke KPK dan Kejaksaan Agung. Di antara kepala daerah dan mantan kepala daerah itu adalah Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Saat dimintai tanggapan, Alex Noerdin justru menantang PPATK membuktikan dirinya mempunyai reke­ning gendut. Alex meminta transaksi mencurigakan yang masuk ke rekening istrinya untuk dibuktikan. “Itu bisa dibuktikan,” ujar Alex, di Jakarta, kemarin. (MI/U1)

REKENING gendut pejabat dan mantan pejabat daerah kembali marak diperbincangkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus rekening tak wajar sejumlah kepala daerah. PPATK pun melaporkan temuannya kepada Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari penelusuran PPATK ini, ditemukan transaksi mencurigakan yang nilainya tak tanggung-tanggung, mencapai miliaran rupiah. Bahkan diperkirakan nilai rekening ini bisa terus membengkak setelah laporan hasil analisis (LHA) diperkarakan pihak KPK dan Kejakgung. Meski ada perbedaan jumlah LHA pejabat dan mantan pejabat daerah yang diakui KPK dan Kejakgung; KPK mengaku menerima 10 LHA, sementara Kejakgung hanya meng­akui delapan LHA kepala daerah. Tapi, apa yang sudah dilaporkan PPATK kepada dua instansi ini bisa menjadi modal awal KPK dan Kejakgung untuk meneruskan penyelidikan rekening gendut para pejabat daerah tersebut. Setidaknya beberapa kepala daerah dan mantan kepala daerah masuk sebagai sasaran bidik KPK dan kejaksaan. Dalam LHA yang diterima KPK, beberapa nama pejabat daerah disebutkan memiliki rekening gendut, antara lain Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke. Sedangkan Kejakgung menerima LHA delapan orang kepala daerah, yaitu seorang gubernur aktif, dua mantan gubernur, serta lima bupati dan mantan bupati. Dari jumlah tersebut, dua mantan gubernur, empat bupati, dan mantan bupati, masih dalam tahap penelaahan, belum masuk ke penyelidikan. Namun, satu perkara mantan bupati sudah dalam tahap tuntutan dan menunggu persidangan di pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK dan kejaksaan semestinya berjalan bersama, meski LHA yang diterima ma­ sing-masing instansi berbeda. Koordinasi mutlak diperlukan sehingga penelusuran laporan PPATK ini tidak bentrok dan membuahkan hasil terbaik. KPK dan kejaksaan juga harus bergerak cepat menelusuri laporan PPATK tersebut. Asal dana yang ada di rekening para pejabat tersebut harus diketahui jelas sumber dananya sehingga jika di kemudian hari ditemukan adanya uang haram yang menyebabkan rekening mereka melonjak signifikan bisa dipertanggungjawabkan. Sudah menjadi kewajiban setiap penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya kepada PPATK, hal ini sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan adanya laporan ini, setidaknya menjadi pagar bagi para penyelenggara negara, yakni pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang bertugas dalam penyelenggaraan ne­gara. Juga menjadi rambu-rambu bagi para penyelenggara negara tersebut agar tidak mengambil yang bukan haknya untuk menumpuk pundi-pundi sendiri. Sehingga pada akhir­ nya tercipta penyelenggaran negara yang bersih. Terlebih adanya rekening gendut para pejabat ini akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih jika pemimpinnya saja tidak dapat menjaga amanah. n

oasis

Hukuman dan Kejujuran SUATU penelitian baru mengungkapkan bahwa meng­ ancam untuk memberikan hukuman tidak akan membuat anak-anak berkata jujur. Studi yang dilakukan Departemen Edukasi dan Konseling Psikologi McGill itu melibatkan 372 anak-anak berusia 4—8 tahun. Untuk studi ini, anak-anak ditinggalkan sendirian di dalam kamar selama satu menit dan diminta untuk tidak mengintip sebuah mainan yang disembunyikan di belakang mereka. Peneliti menempatkan kamera video tersembunyi untuk melihat perilaku yang terjadi selanjutnya. Setelah satu menit, anak-anak ditanya apakah mereka mengintip mainan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa 67,5% anak-anak mencoba mengintip mainan. Para pene­ liti juga menemukan bahwa 66,5% anak-anak yang meng­ intip berbohong. Penelitian juga mengungkapkan bahwa anak-anak lebih terfokus mengatakan kebenaran untuk menyenangkan orang dewasa. Temuan ini diterbitkan dalam Journal of Experimental Child Psychology. (MI/R5)

Senandung Rezeki dan Risiko Penderes Kelapa DUSUN Rantaumakmur, Desa Sukabakti, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Rabu (17/12). Menembus perkampungan yang merimbun aneka tumbuhan, dari palawija, kebun kelapa sawit, kebun bebas berisi pohon nangka, pisang, durian, kelapa, dan lainnya menciptakan suasana tenteram. Suara tonggeret menjadi latar aneka suara burung liar atau bajing. Sesekali, sepeda motor atau mobil menderu sebagai polusi suara dari jalan desa yang cukup baik untuk ukuran desa. Tak begitu banyak karena jalur itu memang bukan lintasan utama. Meskipun hening, ada puluhan orang setiap hari beraktivitas di ladang-ladang ini. Mereka asyik dengan komoditas yang ditanam

dan diurus masing-masing. Tak banyak obrolan atau interaksi. Yang ada adalah kerja-kerja-kerja. Namun, kerja serius tak berarti membisu bagi Robi. Dendang lagulagu familier dengan irama dangdut ia lantunkan secara instrumentalia dengan modal bibirnya; bersiul. Senandung siulan itu, bagi pria 34 tahun ini adalah pelipur lara yang mengiringi aktivitasnya sebagai penderes nira kelapa. Aneka lagu ia mainkan dan tak habis-habisnya. Wajar, sebab setiap hari ia harus naik-turun menjemput rezeki keluarga yang berada di pucuk pohon kelapa. Di atas ke­ tinggian, irama-irama ceria itu ia suarakan kepada siapa saja yang mendengar dan melintas. “Setiap hari saya manjat 40 ba-

n LAMPUNG POST/ARMANSYAH

PENDERES NIRA KELAPA. Robi (34), penderes legen atau nira, saat memanjat pohon kelapa di Dusun Rantaumakmur, Desa Sukabakti, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Rabu (17/12). tang pohon kelapa. Tingginya semua lebih dari 15 meter. Ya, karena sudah biasa sejak kecil, jadi enggak ada lagi rasa takut,” kata bapak tiga

anak ini, saat ditemui Rabu (17/12) di kebunnya yang sejuk. Di atas ketinggian sekitar 15—17 meter itu, lelaki kerempeng ini me-

nikmati pemandangan dan hembus­ an angin sepoi-sepoi. Pohon-pohon kasar itu ia peluk mesra dengan rengkuh tangan yang bertenaga. Tataran, lubang-lubang kecil di dua sisi pohon yang ia ciptakan sebagai anak tangga ia titi dengan telanjang kaki. Lebih dari 60 tataran ia harus daki untuk mengantar tubuh atletis itu naik ke pelepah kelapa yang ia jadikan sebagai penopang saat “menyunat” manggar (bunga kelapa) yang sengaja ia kebiri. Dari mayang mandul itulah ia mengalirkan tetes demi tetes rezeki yang jumbuh sebagai nafkah istri dan anak-anaknya. Cukup waktu 10 menit bagi pemburu legen (nira) ini untuk naik, mengambil nira dari tampungan sebelumnya, memangkas malai,

mengganti wadah, dan turun. Dengan ligat, ia langsung berkemas. Topi warna hitam dan berbentuk lonjong ke depan yang dikenakan berfungsi peneduh sekaligus pelindung mata dari kotoran yang berada di pohon kelapa itu. Baju lengan pendek didobel dan celana pendek menjadi pakaian dinasnya. Tak ketinggalan sebilah sabit kecil dan jeriken ukuran 5 liter mulai dilepas dari ikatan di pinggangnya. Di tengah-tengah puluhan batang kelapa terdapat sebuah gubuk untuk peristirahatan dan dapur utama proses pembuatan air nira menjadi gula merah. Lalu, dilengkapi juga dengan sumur dan kamar mandi. (R6) n Armansyah

BERSAMBUNG Ke Hlm. 5


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
:: LAMPUNG POST :: Jumat, 19 Desember 2014 by Lampung Post - Issuu