Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
T E R U J I T E PERC AYA
jumat, 19 september 2014 facebook.com/lampungpost
24 Hal.
No. 13261
i TAHUN XL
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
Bukan Kawasan Koboi
n ANTARA/ WIDODO S. JUSUF
LAWATAN TERAKHIR SBY. Wapres Boediono bersama presiden terpilih Joko Widodo (kiri) melepas keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/9). Kepala negara beserta delegasi bertolak ke Portugal yang akan dilanjutkan ke Amerika Serikat dan Jepang dalam perjalanan selama 12 hari yang merupakan lawatan ke luar negeri terakhir SBY sebagai presiden RI.
Pusat Bantu Atasi Kekeringan Lampung LAMPUNG menjadi satu di antara 20 provinsi di Tanah Air yang dilanda bencana kekering an. Untuk itu, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bakal membantu mengatasi kekering an di Lampung. “BNPB menyiapkan dana Rp50 miliar untuk memberi bantuan ke daerah yang dilanda kekeringan, termasuk mengerahkan tangki dan pompa air sebagai upaya jangka pendek,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Rabu (17/9). Sebagai upaya jangka panjang, Sutopo mengimbau peme rintah daerah agar membenahi sistem aliran sungai, waduk, serta konservasi tanah dan air. Jika itu tidak dilakukan, defisit air akan semakin parah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, degradasi lingkung an, dan perubahan iklim. Sementara itu, Badan Penang gulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota mengatasi kekeringan dengan penyaluran air bersih. “Pemerintah Mesuji sudah meminta bantuan tangki volume 4.000 liter untuk menyediakan air bersih. Kami juga terus berkoordinasi dengan BNPB untuk penyediaan dana bantuan bencana,” ujar Kepala BPBD Lampung Sobri. Kekeringan di Lampung pada kemarau tahun ini juga mulai berdampak pada sektor pertanian di Lampung. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Tanam an Pangan, dan Hortikultura Lampung, sebanyak 1.175 ha lahan pertanian padi di lima kabupaten, yakni Pesisir Barat, Lampung Timur, Lampung Selatan, Metro, dan Pringsewu dilanda kekeringan. Sebanyak 32 ha di antaranya dipastikan gagal panen (puso). “Lahan yang rusak ringan akan dibantu mesin pompa dan pemberian zat pengatur tumbuh untuk merangsang pertumbuhan daun dan bulir padi,” kata Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung Lana Rekyanti. (ANT/CR6/VER/E2)
Demokrat Ganjal Pilkada DPRD RUU Pilkada yang mengarah untuk pemilihan melalui perwakilan bakal kandas karena peta kekuatan politik di DPR berubah.
10 Syarat
Partai Demokrat terkait Pilkada Langsung
1. Uji publik atas integritas dan kompetensi calon gubernur, bupati, dan wali kota.
Eka Setiawan
P
ARTAI Demokrat mengganjal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DPRD. Partai Demokrat yang awalnya setuju dengan pengesahan RUU itu berubah haluan dan kini menentangnya. Demokrat memilih mengambil sikap berbeda dengan Koa lisi Merah Putih yang mendukung pilkada lewat DPRD. Dengan sikap Demokrat itu, peta kekuatan di DPRD bakal berpihak ke koalisi PDIP. Sebab, jika tanpa Demokrat, suara koalisi PDIP di DPR sebanyak 137 kursi kalah dibanding Koalisi Merah Putih dengan kursi 412. Dengan masuknya Demokrat, kursi koalisi PDIP menjadi 282, lebih besar dari Koalisi Merah Putih yang hanya 267. Sikap resmi Dmeokrat itu disampaikan Ketua Harian
Partai Demokrat Syarief Hasan di kantor DPP Demokrat di Jakarta, kemarin. Turut hadir mendampingi Syarief, Direktur Eksekutif Toto Riyanto, Bendahara Umum Indrawati Sukadis, dan Wakil Ketua Fraksi PD DPR Andi Timo Pangerang. “Rakyat sudah memiliki dan menikmati asas pelaksanaan demokrasi yang telah dilakukan Demokrat selama 10 tahun ini. Itu harus dipelihara dan dilanjutkan. Ini bukan perubahan sikap, tapi penyempurnaan untuk kepentingan rakyat,” ujar Syarief. Ia menambahkan pilkada langsung merupakan bentuk demokratisasi sesungguhnya karena turut melibatkan partisipasi rakyat yang sesuai dengan semangat reformasi serta perwujudan UUD 1945. Ia menjelaskan dukungan terhadap pilkada langsung ini adalah hasil dari pertemuan
Kebahagiaan Eva Mendes Jadi Seorang Ibu
Hlm. 16
2. Efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada mutlak dilakukan. 3. Pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka. 4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye. 5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai (tidak ada mahar-mahar politik). 6. Larangan untuk melakukan fitnah dan kampanye hitam. 7. Larangan pelibatan aparat birokrasi. 8. Larangan pencopotan aparat birokrasi pascapilkada. 9. Penyelesaian hasil sengketa hasil pemungutan suara. 10. Pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan hukum para pendukungnya. sejumlah petinggi Partai Demokrat di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, pada Rabu malam, 17 September. “Ada Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono dan para kader utama Demokrat. Ibu Nurhayati Ali Assegaf (Ketua Fraksi Demokrat di DPR) juga hadir,” ujar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini.
10 Syarat Meski mendukung pilkada langsung, Partai Demokrat mengajukan 10 syarat. Menurut Syarief, kesepuluh syarat itu merupakan catatan atas kekurangan dalam pelaksana an pilkada oleh rakyat yang telah berjalan selama 10 tahun. Ia menegaskan kesepuluh syarat ini harus dimasukkan pasal-pasal RUU Pilkada yang tengah dibahas di parlemen.
“Harapan kami, agar proses demokrasi yang sekarang sudah semakin baik. Selama 10 tahun, dengan RUU Pilkada yang akan diputuskan, akan lebih bermanfaat bagi ke sejahteraan rakyat,” katanya. Syarief menepis anggapan bahwa ada kesepakatan politik antara partainya dan presiden terpilih Joko Widodo, termasuk tawaran kursi menteri. “Kan sudah disampaikan, sikap kami di luar pemerintahan, yang artinya tidak menginginkan (kursi) menteri.” Kalaupun ada tawaran kursi kabinet bagi kader Partai Demokrat, Syarief mengatakan harus mengantongi izin dari Presiden Susilo Bambang Yu dhoyono sebagai ketua umum partai. (MI/U1)
ekasetiawan@lampungpost.co.id
AKSI kejahatan sering datang tanpa mengenal tempat, waktu, dan korban. Bagai pemegang otoritas kehidupan, saat kejahatan berlangsung, para penjahat memiliki kekuasaan penuh untuk menghabisi atau sekadar melukai korban. IKUTI BEDAH TAJUK Maraknya aksi kejahatan SETIAP HARI, PUKUL 08.00 WIB sering dikaitkan dengan tingginya kemiskinan meskipun anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Rakyat pernah mengalami masa tenang di era represif Orde Baru. Se telah reformasi, ketenangan itu mulai terusik. Tiba-tiba kejahatan menjadi monster menakutkan yang mengancam siapa saja. Di Lampung, perampokan dan pembegalan terjadi me rata di hampir semua daerah. Semakin hari, perampokan dan pembegalan semakin berani. Jika dulu para penjahat itu hanya memakai golok dan celurit, dalam beberapa tahun terakhir senjata tradisional itu sudah ditinggalkan dan berganti ke senjata api. Banyaknya penjahat bersenjata api membuktikan terbukanya akses untuk memperoleh barang terlarang itu. Padahal, menguasai senjata api tanpa izin jelas melanggar Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Ancaman hukumannya pun tidak main-main; hingga 20 tahun penjara. Secara khusus, regulasi senjata api dan bahan peledak diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan No. 36/2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak. Juga Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial, tetapi aturan itu tidak membuat takut para penjahat. Lebih celaka lagi, masyarakat umum berani membuat senjata api sendiri, tak ubahnya seperti industri rumah tangga. Industri senjata api ilegal itulah yang digerebek Polres Lampung Tengah di sebuah bunker bekas kandang kambing di Dusun IV, Kampung Karangendah, Kecamatan Terbanggibesar, Selasa (16/9) malam. Dari tempat itu, polisi menyita tiga pucuk rangka senjata api rakitan jenis revol ver dan sejumlah perkakas perakitan. Ini bukan pertama kalinya. September tahun lalu, Polda Lampung membongkar jaringan perakit senjata api di Way Kanan. Puluhan senjata api rakitan disita. Berdasarkan penyelidikan Polda kala itu, pabrik senjata api ilegal itu tersebar di lima kabupaten: Way Kanan, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Utara. Untuk mencegah maraknya peredaran senjata api ilegal, Polda Lampung harus bergerak cepat menelusuri informasi dari para tersangka sampai tuntas. Jangan sekedar merazia dan menghukum pelakunya, lalu berhenti begitu saja. Selidiki secara sistematis di mana senjata api itu dibuat dan seret semua yang terlibat ke meja hijau. Persoalan lain yang sering menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat, dari mana pabrik senjata api ilegal itu mendapatkan amunisi? Ini juga harus diselidiki serius sebab pembuatan amunisi hanya bisa dilakukan dalam industri berteknologi khusus. Hanya institusi tertentu pula yang berhak memiliki, menguasai, dan mendistribusikan amunisi. Masyarakat Lampung menunggu aparat keamanan membongkar total jaringan senjata ilegal. Keberhasilan aparat menjaga keamanan wilayah tidak sekadar diukur dari banyaknya penjahat yang tertangkap, lebih dari itu dari tindakan antisipatif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Jadikan Lampung sebagai provinsi yang aman, bukan kawasan koboi bertabur senjata api. n
oasis
Mata dan Kesehatan Otak SERING dikatakan seseorang saat berbohong terlihat dari matanya. Namun, sebuah studi terbaru mengatakan pembuluh kecil di belakang mata bisa mengungkapkan kesehatan otak Anda. Para ilmuwan menemukan bahwa orang dengan pembuluh darah lebih besar mendapatkan hasil lebih buruk pada tes IQ di usia pertengahan. Penulis studi, Idan Shalev, juga mengatakan faktor-faktor lainnya, seperti merokok, diabetes, atau status sosial ekonomi juga memengaruhi. Peneliti menemukan korelasi antara pembuluh mata dan pembuluh otak. Kondisi pembuluh mata mencerminkan pembuluh otak karena keduanya memiliki ukuran, struktur, dan fungsi yang serupa. Studi menemukan pembuluh mata dan pembuluh otak berkembang dari jenis sel yang sama. Studi yang dipublikasikan dalam Psychological Science ini bisa diaplikasikan di semua tingkatan umur. (MI/U1)
Usai Menyerang Warga, Rumah Preman Dibakar Massa RUMAH milik Pot, seorang preman pemilik senjata api, hangus dibakar massa, Rabu (17/9), sekitar pukul 21.30. Pembakaran itu buntut dari penyerangan yang dilakukan Pot, asal Dusun Talanggunung, Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji, terhadap Mariman (50), perambah dari kelompok Airmati, Register 45, Sungaibuaya.
Aksi massa itu berawal se telah Pot dan lima temannya menyerang Mariman pada Rabu (17/9), sekitar pukul 20.30. Akibat penyerangan itu, Mariman mengalami empat luka robek di kepala. Mariman tidak tahu menga pa dirinya diserang oleh Pot dkk. Padahal, dia merasa tidak memiliki persoalan dengan Pot yang selama ini dinilai
kejam. Pot juga dikenal sebagai preman yang suka mengancam dan memeras perambah dengan senjata api. “Saya sedang tiduran dika getkan dengan suara tembakan hingga lima kali dan rombong an Pot mendobrak pintu serta masuk rumah saya. Saya sempat melakukan perlawanan dengan menendang Pot dan pistolnya. Namun, saya kalah jumlah dan
dikeroyok rombongan Pot,” kata Mariman, saat menjalani perawatan di Puskesmas Brabasan, Mesuji, Kamis (18/9). Setelah penyerangan itu, ratusan perambah asal Airmati langsung mendatangi kediaman Pot dan membakar rumahnya. “Pot dan kawanannya selalu membawa senjata api ke mana pun dia pergi. Mereka kerap menembaki
masyarakat di sana. Tak jarang dia memeras warga hingga jutaan rupiah. Tidak ada hukum dan penegak hukum di Register 45 dan Anda bisa mati kapan saja,” kata korban. Kini situasi Airmati maupun di Dusun Talanggunung dalam kondisi aman. Namun, ratusan warga masih berjaga-jaga di berbagai titik, khawatir adanya serangan balik dari Pot dkk.
Di sisi lain, peredaran senjata api di Mesuji masih sangat mengkhawatirkan. Preman kerap menggunakannya untuk memeras, membegal, juga merampok. Masyarakat Register 45 berharap adanya tindak an tegas dari aparat penegak hukum terkait keberadaan preman-preman pemilik senjata api yang kerap meresahkan warga. (CK6/D1)