:: LAMPUNG POST :: Jumat, 22 Agustus 2014

Page 1

@lampostonline, @buraslampost

www.lampost.co

T E R U J I T E PERC AYA

jumat, 22 agustus 2014 facebook.com/lampungpost

24 Hal.

No. 13233

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

TA JUK

Sembilan Pemberani KEHORMATAN hakim konstitusi terkait erat dengan produk putusannya serta argumentasi hukum yang melandasi pertimbangan. Putusan itulah mahkota hakim. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Dengan demikian, putusan MK yang menolak permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, sudah sesuai dengan keyakinan hakim dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Alat bukti yang dihadirkan Prabowo dan Hatta di persidangan tidak kuat sehingga tidak mampu meyakinkan hakim. Dengan demikian, dalil bahwa kubu Prabowo-Hatta unggul suara dengan 50,26% atau lebih dari 67 juta suara, dibandingkan Jokowi-Kalla yang diklaim hanya memperoleh 49,74% atau lebih dari 66 juta suara, tidak terbukti. Begitu juga dalil kedua yang diajukan Prabowo-Hatta tidak terbukti. Dalil itu menyatakan telah terjadi kecurang­ an yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan MK yang menolak seluruh gugatan Probowo-Hatta itu bersifat final dan mengikat. Artinya, proses panjang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sudah selesai. Putusan itu sekaligus mengukuhkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih yang ditetapkan KPU. Kita memberi apresiasi dan penghargaan kepada sembilan hakim MK. Selama persidangan yang dimulai pukul 14.30 hingga putusan dibacakan pukul 20.45 tadi, para hakim tetap tenang meski ada tekanan massa di luar gedung. Mereka adalah sembilan pemberani. Sembilan hakim MK mampu mengembalikan wibawa dan martabat institusi yang sempat terjun bebas ke titik nol saat Ketua MK Akil Mochtar tetangkap tangan menerima suap. Para hakim mampu menginternalisasikan sifat-sifat terpuji, seperti adil, bijaksana, arif, tanggung jawab, profesional, rendah hati, dan jujur. Sembilan hakim berani menolak intervensi. Semua pihak harus menghormati putusan MK. Kemenang­ an Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah kemenangan seluruh rakyat. Karena itu, perlu diingatkan lagi pidato kemenang­ an Jokowi yang mengajak masyarakat untuk memulihkan kembali hubungan keluarga dengan keluarga, hubungan teman dengan teman, serta tetangga dengan tetangga. Seluruh rakyat bertanggung jawab untuk kembali kepada persatuan. Putusan MK mestinya dijadikan momentum emas bagi para pemimpin di negeri ini untuk memperlihatkan sikap kenegarawanan. Pihak yang kalah menerima putusan MK dengan hati yang lapang sekaligus memberikan ucapan selamat kepada pemenang. Mengakui kekalahan sama mulianya dengan kemenangan dalam sebuah proses berdemokrasi. Meski pelit memberikan ucapan selamat, Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta mengakui keputusan MK sebagai hasil akhir Pemilu Presiden 2014. Pengakuan itu mestinya diikuti dengan mengurungkan niat menempuh perlawanan di jalur politik seperti pembentukan panitia khusus pemilu presiden di parlemen. Harus tegas dikatakan putusan sembilan pemberani dari MK bukan tujuan akhir dari proses pemilu presiden. Tujuan akhir ialah dengan kekuasaan yang diraih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla menggunakan kekuasaan itu untuk memakmurkan rakyat. Perjalanan lima tahun ke depan menjadi pembuktian apakah Jokowi dan Kalla sepenuh hati merealisasikan janji kampanye mereka. Jangan ada jurang yang memisahkan janji dari realisasi. n

9

n MI/DOK.

BERI APRESIASI. Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, menggelar konferensi pers di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Kamis (21/8), pascakeputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2014. Jokowi menyampaikan apresiasi atas kerja MK dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah memutuskan dengan adil dan bijaksana.

Elite di Lampung Kedepankan Hukum ELITE politik di Lampung harus mengedepankan hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2014. Semua pihak diminta legawa dan bisa menerima hasil apa pun dari lembaga pengadil­ an konstitusi itu. Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menga­t akan seluruh simpatisan maupun pendukung capres harus tetap menjaga kondusivitas dan legawa atas keputusan MK. “Kami berharap simpatisan dan pendukung masing-ma­ sing capres menyadari persaingan dan kompetisi sesuatu yang biasa. Mari bergabung, menyatukan langkah untuk membangun Lampung dan Indonesia pada umumnya,” kata Ridho, di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (21/8). Wa k i l Ke t u a D P D P D I P L a mp u n g Wato n i Nu r d i n meng­apresiasi hakim konstitusi yang sudah mengedepan­ kan prinsip keadilan dalam mengambil keputusan. Kemenangan KPU sama dengan melegitimasi kemenangan Jokowi-JK sebagai presiden ketujuh RI. “Kami hanya mengucap syukur alhamdulillah proses di MK berjalan dengan lancar. Memberikan prinsip keadilan. Kami acungkan jempol pada MK sebagai benteng penegak­ an hukum,” kata Watoni. Pada bagian lain, Koalisi Me­ rah Putih pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa Provinsi Lampung menghormati keputus­an MK terkait PHPU pilpres. Meski kecewa, mereka harus menerimanya. “Selama ini Gerindra taat asas dan taat aturan,” kata Koordinator Koalisi Merah Putih Provinsi Lampung Gunadi Ibrahim, saat dihubungi, kemarin. Ketua DPD Partai Gerindra Lampung itu menilai belum ada instruksi khusus dari DPP terkait keputusan MK. DPP hanya berpesan agar seluruh kader bekerja dan memberikan yang terbaik untuk rakyat. “Bagi Prabowo-Hatta, bukan persoalan karena tidak jadi presiden, tapi bagaimana mendidik rakyat menjadi jurdil,” ujarnya. (VER/CR11/U1)

MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo Putusan MK adalah final dan mengikat sehingga seluruh pihak harus bisa menerimanya sebagai hasil berdemokrasi. Fathul Mu’in

M

AHKAMAH Konstitusi menolak seluruh gugatan PrabowoHatta terkait sengketa Pemilu Presiden 2014. Hal itu menjadi kesimpulan atas hasil putusan MK setebal 4.392 halaman yang dibacakan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), di gedung MK, Kamis (21/8). “Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua MK, Hamdan Zoelva, pada sidang, tadi malam. Dalam putusan itu, Mahkamah berkesimpulan tidak mempunyai kewenangan un-

tuk mengadili permohonan a quo. Kemudian, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohon­ an a quo dan permohonan pemohon masih diajukan dalam tenggat yang ditentukan. “Selanjutnya, eksepesi pihak terkait dan termohon tidak ber­ alasan menurut hukum. Juga pokok permohonan tidak beralas­ an menurut hukum,” kata dia. Putusan itu berdasarkan pleno sembilan hakim konstitusi, yakni Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto. Sejumlah pertimbangan Majelis menyatakan pembukaan

Putusan DKPP terkait Pilpres 2014 Pemecatan 1. KPU Kabupaten Serang Menerima suap dari peserta Pemilu Legislatif 2014. Dua orang dipecat. 2. Panwaslu Banyuwangi Penyesatan terhadap laporan pihak pengadu karena menyebut aduan pengadu kedaluwarsa. Dari fakta di persidangan, Majelis DKPP menemukan buk ti yang menjelaskan sebaliknya. Dua orang dipecat. 3. KPU Dogiyai Sengaja meniadakan pemilihan di dua distrik, yakni Mapia Tengah dan Barat. Peniadaan itu bukan karena bencana alam, kerusuhan, atau kondisi khusus lain yang dibolehkan peraturan. Lima orang dipecat.

Peringatan 1. KPU Halmahera Timur Peringatan keras dikeluarkan DKPP kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur Rustam Adam dan empat anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur: Mamat Jalil, Ade Kamaludin, Asbur Somadayo, dan Nur Syamsi. 2. Bawaslu Tidak melaksanakan rekomendasi. Peringatan keras untuk Ketua Bawaslu Muhammad. 3. KPU Berkaitan dengan perkara pembukaan kotak suara, Ketua KPU

kotak suara oleh KPU melanggar norma hukum yakni Pasal 149 Undang-Undang No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum. Namun, MK tidak berwewenang mengadili, lebih pada domain Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

S

elanjutnya, eksepsi pihak terkait dan termohon tidak beralasan menurut hukum. Pokok permohonan juga tidak beralasan menurut hukum. Kemudian, pelaksanaan noken di Papua diakui Mahkamah juga ada pengurangan suara pemohon di 2.152 TPS di Papua. Namun, jika dilakukan pemilu ulang, tidak akan memengaruhi perolehan suara secara signifikan. Selain itu, adanya kecurang­ an TSM di Papua Barat seperti dituduhkan tim Prabowo-Hatta ialah tidak mungkin. Sebab,

Husni Kamil dan enam komisioner dijatuhi sanksi peringatan keras.

Ditolak KPU Jawa Timur Gugatan ditolak. KPU Surabaya Gugatan ditolak. Panwaslu Sukoharjo Gugatan ditolak. Sumber: Data Pemberitaan

Era Baru Di tempat lain, pascaputusan MK, presiden terpilih RI, Joko Widodo (Jokowi), memberi penjelasan. Dalam pidatonya itu, Jokowi mengatakan putus­ an MK adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Untuk menyikapinya, Jokowi dan Jusuf Kalla mengajak seluruh elemen bangsa, ter­ utama para elite politik, untuk menghormati apa yang telah diputuskan MK. “Pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyerukan pada seluruh rakyat untuk kembali bergandengan tangan, bergotong royong, merapatkan barisan, dan bahu-membahu. Mari bersatu kembali bergerak bersama untuk menyongsong era baru,” ujarnya. (MI/U1)

fathulmuin@lampungpost.co.id

4. KPU Tidak hadir dalam rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2014. 5. KPU DKI Jakarta beserta 4 Kota Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno dan empat anggotanya: Dahliah Umar, M. Fadlilah, Betty Epsilon Idroos, dan Moch. Sidik. Ketua KPU Kota Jakarta Utara Abdul Muin dan empat anggotanya: Yulis Setiawati, Marlina, Arif Budianto, Prianda Anatta. Ketua KPU Kota Jakarta Pusat Arif Bawono dan empat anggota, yaitu Imam Hidayat, Wahyu Dinata, Yose Rizal, dan Ferid Nugroho. Ketua KPU Kota Jakarta Timur N u rd in b e r s e r ta a n g g ota nya : Deden F. Radjab, Sandra S. Taliki, Wage Wardana, dan Pujadi Aryo Sanjaya. Ketua KPU Kota Jakarta Selatan M u h a m m ad Ik b a l d a n e m p at a nggota nya : D eti Ku r ni awati, Agu s Su d o no, Da hl a n, d a n Fathurachman.

kecurangan TSM harus melalui pengaruh kepala daerah se­ tempat, sedangkan gubernur Papua Barat merupakan ketua DPD Gerindra dan menjadi ketua timses pemohon Papua Barat, Abraham Wamruri.

Zee Ajari Anak 4 Bahasa.

Hlm. 16

oasis

Yoga dan Daya Ingat SEBUAH hasil penelitian menemukan bahwa berlatih yoga hatha tiga kali dalam seminggu bisa membantu mempertajam daya ingat. Temuan ini kemudian dipublikasikan ke dalam jurnal Gerontologi Seri A mengenai ilmu biologi dan kesehatan. “Yoga hatha merupakan olahraga yoga, yang berupa praktik spiritual kuno yang melibatkan meditasi dan fokus bernapas dan ditambah serangkaian gaya agar tubuh tetap bergerak,” ujar Neha Gothe, pemimpin penelitian yang bekerja sama University of Illinois. Seperti dilansir Medical Daily, Rabu (19/8), untuk membuktikan temuan ini, para peneliti melibatkan 108 orang dewasa, dengan kisaran usia 55—79 tahun. Dari jumlah tersebut, 61 orang di antaranya diajak mengikuti kelas yoga hatha. Setelah delapan minggu, ditemukan kelompok yang mengikuti latihan menunjukkan kemampuan merekam lebih tajam. (MI/U1)

DKPP Berhentikan 9 Penyelenggara Pemilu DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberhentikan tujuh komisioner KPU daerah, terdiri dari lima anggota KPU Dogiyai (Ketua KPU Didimus Dogomo serta empat anggotanya: Yohanes Iyai, Ev Emanuel Keiya, Yulianus Agapa, dan Palfianus Kegou) dan dua anggota KPU Serang (Ketua KPU Lutfi N. dan anggota Adnan Hamsin). Selain itu, DKPP juga memecat dua anggota Panwaslu Banyuwangi. DKPP menilai pemberhentian tersebut ka­ rena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran kode etik berat. DKPP juga menjatuhkan

dua kali sanksi peringatan kepada Ketua Komisi Pemilih­ an Umum (KPU) Husni Kamil Manik. Sanksi pertama karena langkah KPU mengeluarkan surat edaran pembukaan kotak suara. Peringatan kedua dijatuhi Majelis Sidang DKPP atas ketidakhadiran Husni pada rapat pleno nasional penetap­ an calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Meski memperoleh dua peringatan, perbuatan Husni belum masuk kategori pelanggaran kode etik berat sehingga tidak layak dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Khusus KPU Kota DKI Jakarta, DKPP memberikan sanksi

peringatan yang dijatuhkan kepada empat komisionernya, yakni seluruh komisioner KPU Jakarta Utara, komisioner Jakarta Pusat, komisioner Jakarta Timur, dan seluruh komisioner Jakarta Selatan. Terhadap seluruh KPU Jakarta Barat, DKPP merehabilitasi nama baik kelima komisioner yang ada karena dinilai tidak terbukti melanggar kode etik seperti yang dituduhkan. “Memerintahkan kepada KPU Republik Indonesia untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai peraturan perundangundangan. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan pu-

tusan ini,” kata Majelis Hakim DKPP Nur Hidayat, dalam sidang kode etik DKPP yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Jimly Asshiddiqie, di Gedung Kementerian Agama, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (21/8). Sidang dihadiri seluruh komisioner KPU RI beserta beberapa komisioner KPU daerah. Sementara itu, dari Bawaslu dihadiri empat anggotanya, yakni Ketua Bawaslu Muhammad, Nasrullah, Nelson Simanjuntak, dan Endang Wihdatiningtyas. Dari pihak pengadu dihadiri ketua tim advokasi Prabowo-Hatta, Mahendradatta, beserta anggota advokasinya. (MI/R5)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.