:: LAMPUNG POST :: Jumat, 25 Juli 2014

Page 1

www.lampost.co

@lampostonline, @buraslampost

jumat, 25 julI 2014

T E R U J I T E PERC AYA

facebook.com/lampungpost

Ramadan

27 28

i TAHUN XXXIX

24 Hal.

Terbit Sejak 1974

Imsak

Magrib

Subuh

No. 13209

04.40 04.50 18.04 04.40 04.50 18.04

Rp3.000

Jadwal Imsakiah 1435 H Wilayah Lampung

TA JUK

Ruang Gelap Otonomi

n ANTARA/ASEP FATHULRAHMAN

MERAK DIPADATI PEMUDIK. Ribuan kendaraan pemudik antre untuk masuk ke kapal roro yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis (24/7). Arus mudik di Pelabuhan Merak pada H-4 Idulfitri mendekati puncak kepadatan dengan jumlah penumpang mencapai 182.467 orang dan kendaraan sebanyak 74.147 unit.

Jokowi Hanya Sebut Kriteria Kabinet SETELAH ditetapkan KPU sebagai pemenang dalam Pemilu Presiden 2014, pasangan capres-cawapres Joko WidodoJusuf Kalla bersiap menyusun kabinetnya. Namun, sejauh ini, baru kriteria menjadi anggota kabinet yang disebut. Presiden terpilih Joko Widodo mengungkapkan ada sejumlah kriteria yang mesti dimiliki oleh kabinet yang akan menemaninya dalam lima tahun mendatang. “Tentu saja leadership-nya kuat, terus punya kompetensi, baik secara manajerial maupun mengerti administrasi pemerintah, ya itu kurang lebihlah,” ujarnya, usai menghadiri buka bersama di kediaman Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Jakarta, Kamis (24/7) malam. Dengan wajah tersenyum, Jokowi mengatakan bersih dan mau melayani menjadi kriteria lainnya. Secara implisit, Jokowi juga menginginkan kriteria profesional, ketika ditanya pewarta mengenai sumber orang yang akan dipilih oleh Jokowi. “Kami itu tidak pakai murni atau tidak murni, yang penting

profesional, jangan dipisah antara partai atau nonpartai,” ujarnya. Dalam balutan peci hitam dan baju koko berwarna putih polos, dia juga menyatakan pihak yang dibawa dalam kabinetnya mesti konsentrasi dan bisa melepas jabatannya jika tergabung partai. Terkait komposisi profesio­ nal dan nonprofesional dalam kabinetnya nanti, Jokowi juga mengungkapkan masih terlalu cepat. “Bisa 80:20, 70:30, atau 90:10. Belum, baru mulai kemarin. Kamu tanya-tanya detail begitu bagaimana saya jawabnya,” kata dia. Yang jelas, kata Jokowi, dia akan menerapkan sistem lelang jabatan untuk mengisi kabinet pemerintahan selanjutnya. “Iya, mirip dengan lelang jabatan,” ujarnya. Mengenai polling dari Facebook yang berasal dari sukarelawan Jokowi yang meng­ umumkan nama-nama calon yang menduduki kabinetnya, itu hanya bersifat masukan. “Itu kan sukarelawan minta masukan. Mau nama 1.000 atau mau 5.000, nama kan enggak apa-apa,” kata dia. (MI/U1)

KOALISI MERAH PUTIH... Hlm. 2

Katy Perry Pamerkan Kostum Piza... Hlm. 14

Pemudik Padati Pelabuhan Merak Kemacetan panjang terjadi karena kedatangan kendaraan pemudik yang berbarengan dan kondisi cuaca Selat Sunda yang sedang buruk. Muharram Candra Lugina

K

ENDARAAN pemudik ya n g a k a n m e nye berang ke Pulau Sum ate r a mu l a i m e m e n u h i Pelabuhan Merak, Banten, pada H-4. Akibatnya, sempat terjadi antrean kendaraan yang mengular hingga 6 kilometer mulai pintu gerbang pelabuhan hingga tol Merak. “Antrean panjang tersebut disebabkan kedatangan kendaraan yang bersamaan sejak pagi hari dan kondisi cuaca di perairan Selat Sunda yang sedang buruk,” kata General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak Yanus Lentenga, Kamis (24/7). Ribuan pemudik pengguna kendaraan tersebut tak bisa bergerak dan terjebak antrean yang mencapai 6 km. Kondisi itu membuat mereka kecewa. “Kami terjebak di Jalan Cikuasa Atas dan belum masuk dermaga Pelabuhan Merak,” kata Mulyanto, sopir yang hendak ke Lampung Selatan. Menurut Mulyanto, jika lancar, dia sebenarnya sudah tiba di Lampung. Namun, akibat ke-

jadian itu, waktu kedatangan ke kampung halaman molor dan membuat biaya membengkak. Kejadian itu membuat petugas lapangan bekerja keras untuk bisa mengurai kema­cetan. Kerja keras petugas membuahkan hasil, karena sekitar pukul 20.00 kemacetan dapat teratasi dan semua kendaraan pemudik tinggal menunggu diseberangkan.

K

ami mengerahkan petugas untuk mengatasi antrean kendaraan yang mengular 6 km hingga memadati Jalan Cikuasa Atas.

“Kami mengerahkan petugas untuk mengatasi antrean kendaraan yang mengular 6 kilometer hingga memadati Jalan Cikuasa Atas,” kata Humas PT ASDP Merak Mario S. Oetomo, di Merak. “Kami menjamin arus mudik berjalan lancar meskipun terjadi kepadatan kendaraan.” Menurut dia, pada H-4 atau Kamis (24/7) terjadi peningkatan

penumpang pejalan kaki dan kendaraan. Berdasarkan data, penumpang pada H-5 hingga H-4 mencapai 60.496 orang dan kendaraan roda dua dan empat 5.567 unit. “Namun, jumlah itu masih normal dan puncaknya H-3 yang bisa mencapai 120 ribu orang,” ujar Mario.

Motor Ramai Selain kendaraan roda empat, kendaraan roda dua juga mulai memadati pelabuhan penghubung Pulau Jawa dan Sumatera itu. Ribuan pengendara sepeda motor yang kebanyak­ an berboncengan merupa­ kan pekerja pabrik di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Bogor. “Kami merasa lega setelah tiba di Merak dan sambil menunggu diseberangkan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung,” kata Rohman, pekerja pabrik sepatu di Tangerang yang hendak ke Lampung Selatan. Manajer Usaha PT ASDP Indonesian Ferry Cabang Utama Merak Nana Sutisna mengatakan selama ini kebanyakan pengen­dara sepeda motor berangkat malam hari ­dengan alas­ an cuaca dingin dan keamanan. Padahal, itu bisa menimbulkan penumpukan kendaraan di dermaga dan lahan parkir ­pelabuhan. (ANT/K3)

lulu@lampungpost.co.id

PDIP Resmi Gugat UU MD3

n MI/IMMANUEL ANTONIUS

BUKA PUASA BERSAMA. Presiden terpilih Joko Widodo seusai acara buka puasa bersama di kediaman Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT) di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/7). Jokowi menghadiri acara buka puasa bersama sejumlah menteri serta pejabat negara lainnya.

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi mengguggat hasil revisi UndangUndang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (24/7). Gugatan tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Trimedya Panjaitan dan didampingi kuasa hukum Andi M. Asrun. Trimedya menilai revisi UU MD3 yang disahkan DPR pada 8 Juli lalu ini sama sekali tidak menghormati pemenang pemilu. Dalam Pasal 84 UU MD3, pimpinan DPR tidak lagi berasal dari pemenang pemilu. “Terutama yang menyangkut Pasal 84 ini politis sekali. Dulu

kan tahun 2009 itu, kita ingin mengikuti negara demokrasi yang sudah baik. Siapa yang pemenang pemilu dialah yang memimpin parlemen,” kata Trimedya. Ketentuan dalam pasal itu, kata dia, tidak masuk akal. Se­ telah Komisi Pemilihan Umum menetapkan pemenang pemilu legislatif, aturan itu baru masuk perumusan UU MD3. “Nah, pasal ini dibuat tidak dari awal. Setelah pileg ditentukan KPU siapa pemenangnya, pasal ini baru masuk,” ujar dia. Andi M. Asrun yang mendampingi pemohon mengatakan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU MD3

bermasalah karena tidak ada dalam naskah akademik sejak awal. UU tersebut tidak memakai keputusan MK No. 21/ PUU-IX/2011 yang mengatakan pimpinan DPRD setempat berasal dari pemenang pemilu. Menurutnya, ketika dise­rahkan ke DPR, pemerintah tidak mengajukan pasal tersebut. Kemudian, ketika dimasukkan ke paripurna, barulah masuk pasal-pasal ini. Artinya, tidak sesuai ­dengan mekanisme peraturan perundangundangan dan bertentangan dengan tata tertib DPR. Asrun juga mengatakan UU MD3 cacat formil karena memasukkan pasal–pasal tersebut di akhir-akhir. (MI/U3)

PENETAPAN Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 22 Juli melahirkan sejarah baru. Untuk pertama kalinya seorang presiden terpilih meniti karier politik mulai dari daerah. Jokowi meniti karier politiknya sebagai wali kota Solo, meningkat menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian maju sen DP. RAHARJO bagai calon presiden pada Pilpres 9 Juli dan terpilih menjadi presiden ke-7 Republik Indonesia. Rekam jejak politik Jokowi itu membawa harapan baru untuk mengembalikan roh otonomi daerah. Kesuksesan otonomi daerah dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang prima, serta berjalannya check and balances dari masyarakat. Roh otonomi daerah sesungguhnya telah dibajak dengan ke­ sadaran penuh. Kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota menjadikan diri mereka sebagai raja-raja kecil ­dengan pola kepemimpinan semaunya sendiri. Akibatnya, muncul kon­ flik kepentingan antara rakyat dan pemerintah daerah. Pembajakan otonomi daerah terang-benderang terlihat dalam pemilu kepala daerah (pemilukada). Pemilihan langsung oleh rakyat dalam proses pemilukada telah memberi ladang subur lahirnya kekuasaan kesukuan atau dinasti politik. Pemilukada mestinya menjamin demokrasi lokal, ke­ adilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Akan tetapi, yang terjadi setelah pemilukada ialah pemenang melupakan rakyat, kepala daerah terpilih mabuk dalam pesta kemenangan, dan asyik sendiri mengisi pundi-pundi kekayaan yang terkuras selama membiayai pemilukada. Sudah banyak kepala daerah terjerat kasus hukum ka­ rena keasyikan mengisi pundi-pundi kekayaan pribadi. Sejauh ini, sebanyak 327 dari 524 kepala daerah yang dipilih melalui proses pemilihan langsung atau sekitar 62,4% terjerat proses hukum. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 86% dari 327 kepala daerah berkasus tersebut terjerat proses hukum atas kasus korupsi. Banyak kepala daerah menghadapi kasus korupsi sebagai dampak politik biaya tinggi saat yang bersangkutan mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Kita percaya para kepala daerah yang baru memenangkan pemilukada di Lampung belum lama ini tetap fokus untuk memberi dan melayani rakyat. Saat ini mereka sekuat tenaga bekerja merealisasikan janji-janji kampanye, termasuk janji Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo membangun infrastruktur. Mereka tidak berjalan di ruang gelap otonomi daerah. Ruang gelap otonomi daerah itulah yang mengantarkan satu per satu kepala daerah ke rumah tahanan, sementara rakyat tetap hidup dalam kubangan kemiskinan. Jokowi yang orang daerah diharapkan mampu membongkar dan menerangi ruang gelap otonomi. Ia diharapkan mengembalikan roh otonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. n

oasis

Pemimpin dan Legitimasi PEMIMPIN yang baik adalah mereka yang mampu memotivasi dan mendorong orang lain agar terlibat dalam pengambilan keputusan serta bisa membangun komunikasi yang mudah dimengerti. Kekuasaan yang sah (legitimate power) disebut sebagai salah satu faktor penting bagi n DP. RAHARJO keberhasilan sebuah sistem pemerintahan atau di lingkup lainnya karena didukung oleh rakyat atau bawahan. Dalam sebuah studi, penulis dan pengajar Shawn Grimsley menyimpulkan kekuasaan yang sah terjadi ketika seorang pemimpin memiliki hak atau wewenang untuk memberi tahu orang lain apa yang harus dilakukan. Dalam politik, kekuasaan berasal dari sokongan kelompok atau rakyat. Dalam kekuasaan politik ini pemimpin harus dapat bekerja dengan rakyat dan sistem sosial untuk mendapatkan dukungan dan kesetiaan mereka. (MI/R6)

ta fsir al misb ah

Teladan Ibrahim pada Ayahnya

M. Quraish Shihab TAFSIR Al Misbah edisi kali ini membahas kisah Nabi Ibrahim as. yang dijabarkan Alquran dalam Surah Mar­ yam Ayat 41 hingga 50. Nabi Ibrahim mempertanyakan kepada ayahnya

sebagaimana yang dijelaskan dalam Ayat 41 dan 42, mengapa ia menyembah berhala. “Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Alquran) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang ucapan dan perbuatannya selalu benar, dan lagi seorang Nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya: Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak men­ dengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?”

BERSAMBUNG KE HLM. 15


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.