:: LAMPUNG POST :: Jumat, 29 Agustus 2014

Page 1

www.lampost.co

@lampostonline, @buraslampost

T E R U J I T E PERC AYA

jumat, 29 agustus 2014 facebook.com/lampungpost

24 Hal.

No. 13240

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

TA JUK

Perlawanan Birokrasi

n ANTARA/ MUHAMMAD ADIMAJA

RUMAH TRANSISI Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) bersama Jusuf Kalla (kanan), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (dua kanan), dan Kepala Staf Rumah Transisi Rini M. Soemarno (dua kiri) berjalan ke luar ruangan untuk memberikan keterangan pers usai pertemuan di Rumah Transisi Jakarta, Kamis (28/8). Pertemuan tersebut membahas hasil pembicaraan Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali dua hari lalu.

Kepercayaan Masyarakat Simalakama Jokowi LEMBAGA penelitian Ling­ karan Survei Indonesia (LSI) merilis tingkat keyakinan pub­ lik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada Agustus 2014 mencapai 71,73%. Tingginya ekspektasi publik itu dinilai akan menjadi buah simalakama (bumerang) bagi pemerintahan ke depan. “Semakin publik percaya, se­ makin publik kecewa. Ini buah simalakama bagi pemerintahan Jokowi-JK,” kata peneliti LSI, Rully Akbar, dalam konferen­si pers hasil survei bertajuk Harapan dan Ancaman Jokowi-JK di Jakarta, Kamis (28/8). Dia mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan pada 23—27 Agustus 2014 terhadap 1.200 responden di Indonesia, tingkat keyakinan publik ter­ hadap pemerintahan Jokowi-JK sebesar 71,73%. Persentase itu jauh lebih tinggi dibandingkan keyakinan publik terhadap pemerintahan Susilo Bambang

Yudhoyono. Per Desember 2009, tingkat keyakinan kepada SBY sebesar 68,50%. Tingginya persentase keper­ cayaan publik itu, menurut dia, dapat menjadi keuntungan mau­ pun kekurangan bagi pemerin­ tahan. Dia mencontohkan tingkat kepuasan publik terhadap pe­ merintahan Presiden Yudhoyono dalam enam bulan kabinet ber­ jalan sebesar 51,30%. Namun, dalam waktu 12 bu­ lan merosot menjadi 45,70%. Hal ini menggambarkan ting­ ginya ekspektasi publik dapat menjadi bumerang bagi suatu pemerintahan. Rully mengatakan setidaknya ada empat hal mengkhawatir­ kan bagi pasangan Jokowi-JK, di antaranya tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat. Lalu, lumpuhnya pemerintahan Jokowi-JK karena terganjal par­ lemen, ujian kenaikan harga BBM, serta khawatir kabinet Jokowi-JK tidak meyakinkan karena terlalu banyak kom­ promi politik. (ANT/U2)

Maia Estianty Ajak Fan Peduli Lingkungan.

Hlm. 16

Minggu Pertama September, Formasi CPNSD Diumumkan POLEMIK formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) untuk Provinsi Lampung menemui titik terang. Pasalnya, regulasi for­ masi CPNSD Lampung sudah diterima Badan Kepegawai­an Daerah (BKD) Lampung. Diperkirakan, pada minggu pertama atau kedua September, formasi CPNSD sudah diumum­ kan. Setelah itu, pada ming­ gu ketiga dan keempat, akan dibuka regulasi pendaftaran. Hal ini dikatakan Kepala BKD Lampung Sudarno Eddi, ketika dihubungi Lampung Post, Kamis (28/8), setelah mengikuti rapat koordinasi di gedung Kemen­ terian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Jakarta. Menurut Sudarno, pada prin­ sipnya regulasi jumlah dan formasi CPNSD se-Indonesia hampir selesai. Khusus Lam­ pung, formulir dan regulasi sudah didapatkan dan hampir memenuhi seluruh Lampung. “Kami sudah mendapatkan jumlah usulan dengan 162 kuota posisi. Dengan adanya

jumlah itu, diharapkan para BKD 15 kabupaten/kota seLampung mengambil data itu secepatnya,” kata dia. Namun, kata Sudarno, masih ada kabupaten yang belum menyelesaikan pengajuan registrasi formasi CPNSD di wilayahnya, seperti Kabupaten Lampung Utara, Pringsewu, dan Tanggamus. “Kami diinfor­ masikan agar data itu segera diselesaikan dan dikirim balik ke sana (Kemenpan-RB) paling lambat Senin (1/9),” ujarnya. Setelah data kekurangan itu dikirimkan, ujar Sudarno, akan ditentukan jumlah formasi dari kabupaten bersangkutan. “Se­ telah itu, akan dirapatkan kem­ bali. Hasilnya, semua formasi akan diterima kabupaten/kota dan bisa langsung diumumkan kepada masyarakat,” kata dia. Soal pengumuman formasi CPNSD, akan dilaporkan dulu kepada Sekprov Lampung. “Kami akan lapor kepada Pak Sekda (Arinal Junaidi). Be­ liaulah yang merupakan ketua panitia CPNSD di Lampung ini,” ujarnya. (CR13/R5)

Keluarga Yakin

Sugeng Disiksa di LP Lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi tempat yang menjamin hak asasi tahanan dan narapidana, bukan dijadikan ajang mencari keuntungan.

narnya Sugeng sudah sakit. Untuk buang air kecil pun dia dipasang selang. Namun, saat waktu sidang, selang itu dilepas. “Kejam ya, orang sakit masih disidangkan,” ujarnya.

Sehat dan Segar

Wandi Barboy Silaban

K

ELUARGA almarhum Sugeng, tahanan yang tewas di LP Gunung­ sugih, mengaku kerabatnya itu sempat bercerita sering dianiaya di dalam LP. Namun, keluarga itu tak bisa berbuat banyak karena keterbatasan uang. “Waktu saya dengar itu, ada teman menyarankan untuk visum. Tapi, saya enggak pu­ nya uang, ya pasrah sajalah,” ujar Masno, paman almarhum Sugeng, ditemui di Poncowar­ no, kemarin (28/8). Kabar Sugeng selalu dihajar para narapidana dalam LP diketahui Masno dari para pembesuk yang menengok ke­ luarganya. Penganiayaan terja­ di setiap kali dia besama Ngati­ jo (ayah Sugeng) dan Hartijah (ibu Sugeng) usai membesuk. Sebab, Sugeng tidak pernah dibekali uang banyak. “Setiap besuk, saya kasih Rp400 ribu kadang Rp300 ribu dan Rp200 ribu,” ujar Masno. Pernah Sugeng meminta uang Rp1 juta untuk membeli bantal. Masno pun mengaku terkejut karena harga bantal semahal itu. Namun, karena tidak mem­ bawa uang sebanyak itu, Masno

meminta Sugeng tidak usah menuruti permintaan untuk membeli bantal. Sugeng juga pernah menge­ luh perutnya sering sakit dan mengatakan seakan ada tulang rusuknya yang patah. Namun, keluhan itu ditanggapi Masno biasa saja. “Malah saya bilang gampang amat tulang patah,” ujarnya. Perlakukan yang dialami Sugeng, ujar Masno, sangat tidak manusiawi. Dalam kon­ disi sakit pun keluarga tidak di­

S

etiap besuk, saya kasih Rp400 ribu kadang Rp300 ribu dan Rp200 ribu.

izinkan membawanya berobat ke rumah sakit. “Untuk minta izin, saya sudah menghubungi jaksa dan pihak pengadilan. Katanya masih akan dirapat­ kan,” kata dia. Sugeng diizinkan dibawa ke rumah sakit saat menjelang ajal pada Jumat. Awalnya ke Rumah Sakit Umum Demang, tetapi di sana tidak sanggup lagi, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Ahmad Yani, Metro. Saat menjalani sidang, sebe­

Yartini, istri almarhum Su­ geng, menuturkan sebelum ditahan ke LP Gunungsugih, suaminya dalam kondisi sehat dan segar. Akan tetapi, setelah berada di LP Gunungsugih, dia mendengar Sugeng sakit. Lagi-lagi keterbatasan uang membuat ibu satu putra itu tidak bisa sering-sering meli­ hat suaminya. “Terakhir saya ketemu Mas Sugeng dia sudah di rumah sakit enggak bisa ngomong,” ujar Yartini, ditemani ayah, ibu, dan kakaknya di Watu­ agung, Kalirejo, Lampung Tengah, kemarin. Jenazah Sugeng, atas per­ mintaan keluarga, dimakam­ kan di permakaman umum kampung halamannya, Pon­ cowarno. Sebelumnya, Kepala LP Gu­ nungsugih Buzarjos memban­ tah adanya mafia di tempatnya be­kerja. Menurutnya, tidak ada satu pun bukti terkait keberadaan mafia di tempat tugasnya dan meninggalnya tiga tahanan titipan kejaksaan murni karena sakit. “Silakan saja visum kalau memang me­ ninggal karena dianiaya atau berkelahi,” kata dia. (WAH/U1)

wandibarboy@lampungpost.co.id

TIDAK ada kekuasaan dunia yang tidak bertepi. Semua otori­ tas selalu dibatasi oleh sistem pengawasan yang berkaitan satu sama lain. Dalam sistem ketatanegaraan, kita menge­ nal check and balances agar tidak ada satu lembaga pun yang merasa paling superior. Dalam tatanan kemasyarakat­ IKUTI BEDAH TAJUK an, sistem pengawasan diako­ SETIAP HARI, PUKUL 08.00 WIB modasi dalam berbagai produk hukum dan peraturan. Setiap warga negara yang merasa dirugikan pihak tertentu memiliki hak untuk menggugat dan melaporkan kepada penegak hukum. Kelak, mekanisme hukum akan memutuskan apakah gugatan tersebut hanya rekayasa atau sebaliknya. Perkara gugatan itu pula yang sedang diproses di Penga­ dilan Tata Usaha Negara (PTUN) Lampung. Ngat Emi (50), seorang pegawai negeri sipil, menggugat wali kota dan kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung ke PTUN. Ia menilai pemutasiannya dari kepala SDN 1 Palapa, Tan­ jungkarang, menjadi kepala SDN 1 Kedaton bertentangan dengan empat peraturan sekaligus: Peraturan Menteri Pen­ didikan Nasional No. 28/2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Langkah Ngat Emi menggugat kepala daerah ke PTUN ter­ masuk tindakan berani. Itulah bukti perlawanan aparatur birokrasi melawan pejabat politik yang sering mengobrak-abrik struktur birokrasi sesuai selera. Ngat Emi memiliki pengalaman panjang mengabdi sebagai PNS fungsional. Tentu saja ia meng­ gugat dengan sejumlah argumentasi hukum yang kuat. Masyarakat sering mendengar perombakan atau mutasi jabatan dilakukan atas dasar setoran, hubungan kekerabat­ an, atau unsur kedekatan lain. Banyak pejabat yang mera­ sa menjadi korban cuma berani kasak-kusuk di belakang, tetapi hanya Ngat Emi yang berani melawan di depan. Namun, ada harga yang harus dibayar. Sejak dimutasi hingga proses persidangan, ia mengaku mendapat teror dan intimidasi dari orang-orang tidak dikenal melalui tele­ pon seluler. Sekali waktu, si penelepon memastikan Ngat Emi tidak bakal menang di pengadilan karena hanya orang kecil, sedangkan pihak tergugat adalah orang kuat yang memiliki kerabat berpangkat jenderal. Pengakuan Ngat Emi tersebut disampaikan beberapa kali secara terbuka dalam persidangan di PTUN. Sebelum sampai ke teror fisik, sebaiknya Ngat Emi melaporkan ancaman terse­ but kepada pihak berwajib. Jika Ngat Emi mengungkapkan hal yang sama di setiap persidangan, publik akan menduga teror dan intimidasi tersebut hanya mengada-ada. Itu juga sebagai bentuk penghormatan terhadap fakta persidangan. Banyak kasus besar terungkap dari fakta persidangan. Keberanian Ngat Emi mengajukan gugatan hukum ter­ hadap kebijakan kepala daerah memberi perspektif baru bagi dunia birokrasi di Bumi Ruwa Jurai ini. Hal itu juga membuktikan tidak seluruh kebijakan kepala daerah bisa diterima dengan baik di kalangan birokrasi profesional. Seorang kepala daerah menjadi penguasa paling lama hanya 10 tahun, tetapi PNS akan bekerja sebagai abdi negara hingga masa pensiun. Itulah dilema PNS; berikrar menjadi abdi negara, tetapi pada saat yang sama harus tunduk kepada kepala daerah. Ngat Emi memilih yang pertama dengan segala risiko. n

oasis

Kehidupan dan Sahabat KEHIDUPAN bisa berjalan lebih baik ketika ditemani sahabat. Demikian kesimpulan penelitian lembaga sosial Inggris, Relate. Seperti dilansir Guardian, CEO Re­ late Ruth Sutherland menyatakan hasil penelitian itu menunjukkan manusia tidak dapat kehilangan dukungan vital dari sahabat. Tim peneliti Relate menyim­ pulkan hal tersebut lewat survei online (dalam jaringan) yang melibatkan lebih dari 5.700 orang berusia 16 tahun ke atas dari seluruh wilayah Inggris Raya. Pertanyaan-pertanyaan survei yang diajukan terkait dengan hubungan para partisipan dengan orang lain, seperti sahabat, bos, teman sekolah, dan mitra kerja. Secara kuantitas, kata Sutherland, 9 dari 10 orang menya­ takan memiliki satu atau lebih sahabat dekat. Dengan kata lain, setidaknya 1 dari 10 orang tidak memiliki sahabat. Di akhir pengamatan, Sutherland menyimpulkan persahabat­ an yang baik akan berimbas pula pada tingkat kualitas ke­ hidupan seseorang. (MI/R6)

LBH Siap Dampingi Ngat Emi

n ANTARA/MUHAMMAD IQBAL

PENYELUNDUPAN SABU. Petugas Bea dan Cukai memperlihatkan tiga penyelundup sabu-sabu yang dikemas dalam bentuk kapsul saat gelar perkara di Kantor Bea dan Cukai Bandara SoekarnoHatta, Tangerang, Banten, Kamis (28/8). Petugas menggagalkan penyelundupan sabu-sabu senilai 3,5 miliar yang dibawa tiga warga negara Afrika Barat dengan cara ditelan.

MANTAN Kepala SDN 1 Palapa, Bandar Lampung, Ngat Emi, terus berupaya mencari kea­ dilan. Di tengah proses hu­ kum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Ngat Emi kerap mendapat teror atas kebera­ niannya menggugat tindakan wali kota Bandar Lampung yang memutasinya secara semena-mena. “Saya ini hanya terus ber­ upaya untuk mencari keadilan sampai yang seadil-adilnya. Tidak untuk gagah-gagah­ an, tetapi untuk keadilan,” kata Ngat Emi, Kamis (28/8). Terkait teror yang selama ini

dia terima, Ngat Emi mengaku pasrah. Menurut Ngat Emi, kini po­ sisinya sebagai guru digantung karena dia masih menjalani proses persidangan. Di sisi lain, Ngat Emi harus mematuhi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga dia mesti bo­ lak-balik dari SDN 1 Palapa ke SDN 1 Kedaton. “Pagi-pagi saya absen di SDN 1 Palapa, terus balik lagi ke SDN 1 Kedaton. Saya harus mematuhi per­ aturan,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) Bandar Lam­ pung Wahrul Fauzi Silalahi mendukung gugatan yang dilakukan Ngat Emi. LBH juga mengaku siap untuk membantu Ngat Emi tanpa bayaran. Dalam perkara itu, ujar Fauzi, negara harus ber­ tanggung jawab kepada para pencari keadilan. “LBH siap menerima lapor­ an Bu Ngat Emi jika dia mau. Bukti gugatan itu akan kami tembuskan ke Lem­ baga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta,” ujar Fauzi, di kantornya, kemarin. (BOY/K1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.