Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
jumat, 31 OKTOber 2014
T E R U J I T E PERC AYA
facebook.com/lampungpost
Zionis Israel
i TAHUN XL
Rp3.000
Beban Negara
n AFP/GALI TIBBON
TUTUP AL-AQSA. Polisi Israel menahan aktivis sayap kanan, Noam Federman, setelah ia mencoba memasuki Temple Mount, tempat yang paling suci bagi Yahudi yang juga dikenal sebagai kompleks Masjid Al-Aqsa, tempat suci ketiga Islam di kota tua Yerusalem, Kamis (30/10). Zionis Israel menutup Masjid Al-Aqsa untuk semua pengunjung setelah penembakan seorang aktivis Israel.
Moratorium PNS Hambat Pemekaran Moratorium PNS selama lima tahun akan mengancam keberlangsungan daerah otonomi baru karena kekurangan sumber daya manusia. Eka Setiawan
W
AKIL Ketua III DPRD Lampung Ismet Roni menilai rencana moratorium (penghentian sementara) penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bisa menghambat pemekaran dan keberlangsungan daerah otonomi baru. Menurut dia, moratorium selama lima tahun itu perlu ditinjau ulang. Sebab, dengan rentang waktu moratorium yang cukup lama itu, dipastikan banyak daerah yang akan kekurangan pegawai. “Proses pemerintahan ini kan terus berjalan. Untuk Lampung saja akan ada pemekaran Kabu-
paten Lampung Tengah, bagaimana SDM-nya ini nanti?” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung ini, Kamis (30/10). Pemerintah Provinsi Lampung telah menyetujui pemekaran daerah Seputih Timur dengan Seputih Barat di Lampung Tengah, sedangkan tiga usulan pemekaran dari tiga kabupaten lainnya, yakni Lampung Timur-Melinting, Lampung Selatan-Natar Agung, dan Lampung Utara-Bunga Mayang, masih dalam proses pembentukan panitia pemekaran di tingkat kabupaten masing-masing. Kepala Badan Kepegawai an Provinsi Lampung (BKD) Sudarno Eddi mengatakan Pemerintah Provinsi masih menunggu aturan pusat
te rk a i t m o r ato r i u m P N S. “Kami tunggu saja aturan mereka. Kalau memang harus begitu, kami terima. Kami ikut aturan pusat,” kata Sudarno, kemarin. Menurut dia, jumlah PNS di Provinsi Lampung saat ini sebanyak 8.247 orang. Jika mengacu pada kebutuhan sumber daya manusia, Pem-
S
eharusnya, survei dan analisis kebutuhan pegawai itu dilakukan sebelum dikeluarkannya kebijakan.
prov Lampung memang hanya merekrut 62 orang pada pene rimaan CPNS 2014. “Untuk 62 CPNSD yang kami rekrut pada tahun ini tidak bisa ditunda. Kan sudah mulai proses pene rimaannya. Tinggal nunggu kesiapan BKN untuk tesnya pada 4 Desember ini,” kata Sudarno
Gejolak Birokrasi Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Lampung, Deddy Hermawan, menilai moratorium dalam jangka waktu lama dinilai berpotensi menimbulkan gejolak birokrasi. Pasalnya, pemerintah sendiri baru akan menganalisis rasio kebutuhan pegawai setelah dikeluarkannya kebijakan moratorium ini. “Seharusnya, survei dan analisis kebutuhan pegawai itu dilakukan sebelum dikeluarkannya kebijakan sehingga kebijakan tersebut memiliki dasar yang kuat,” kata dia, saat dihubungi via telepon, tadi malam. Menurut Deddy, dari analisis pegawai inilah nanti, pemerintah akan mengetahui wilayah atau instansi apa saja yang kelebihan pegawai dan yang kekurangan pegawai. Selanjutnya, moratorium dapat dilakukan di wilayah atau instansi yang kelebihan pegawai, yang kekurangan pegawai sebaik nya tidak moratorium. (*8/K1)
ekasetiawan@lampungpost.co.id
Investasi Lampung Bergantung pada Infrastruktur PERBAIKAN infrastruktur di Lampung efektif meningkatkan investasi di Lampung. Apalagi, Bumi Ruwa Jurai ini letaknya berada di ujung Sumatera yang berfungsi sebagai pintu gerbang pulau Jawa dan Sumatera. “Besarnya anggaran Rp1 tril iun dari Gubernur Lampung untuk infrastruktur hal yang baik untuk meningkatkan investasi di Lampung,” kata Kepala Badan Penanaman
No. 13301
Terbit Sejak 1974
TA JUK
Tutup Al-Aqsa
KOMPLEKS Masjid Al-Aqsa mendadak ditutup aparat keamanan Israel, Kamis (30/10). Penutupan tempat ibadah bersejarah umat muslim itu dipicu aksi penembakan aktivis sayap kiri kelahiran Amerika Serikat, Yehuda Glick (48), sehari sebelumnya. Sebelum penembakan terjadi pada Rabu (29/10), di sebuah kompleks yang berada di daerah perbukitan Kota Tua Jerusalem digelar konferensi. Konferensi tersebut membahas dorongan akses lebih besar bagi masyarakat Yahudi ke tempat suci. Glick menyerukan agar memperluas akses bagi masyarakat Yahudi ke tempat suci yang dikenal sebagai Temple Mount itu. Masyarakat muslim menyebut tempat suci itu sebagai Bayt al-Muqaddas yang juga terdapat kompleks Masjid Al-Aqsa. Dalam konferensi, Glick menegaskan agar warga Yahudi lebih diistimewakan dari warga muslim Palestina untuk mendapat akses ke Masjid Al-Aqsa. Seusai konferensi, saat Glick berjalan di luar gedung, tibatiba seorang pengendara motor melintas dan menembakkan senjata. Tubuh rabi asal Paman Sam itu tertembus peluru dan terluka, tetapi tidak tewas. Kemarin pagi, polisi Israel menembak mati Mutaz Hijazi (32), warga Palestina, di daerah Al-Thori, Jerusalem Timur. Polisi mengklaim Hijazi adalah orang yang bertanggung jawab atas aksi penembakan Glick. Ko mu n i t a s M a sya r a k at Tahapan Palestina (PPS) menjelaskan Hijazi pernah dijeblos kan ke penjara oleh aparat Israel selama 11 tahun. Dia dikeluarkan dari tahanan Israel pada 2012. Setelah aksi penembakan terhadap Glick, aparat keamanan Israel juga bentrok dengan para pemuda Palestina. Di t engah ketegangan antara warga Palestina dan aparat Israel itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyaran kan agar warga Yahudi tidak mendekati Temple Mount dulu. Dia juga meminta masyarakat Palestina menjaga Masjid AlAqsa dari kedatangan warga Yahudi. (MI/U2)
24 Hal.
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMPPT) Provinsi Lampung Budiharto, Kamis (30/10). Dia menjelaskan sudah banyak perusahaan asing yang melihat dan meninjau lokasi, bahkan melakukan tanda tangan nota kesepahaman (MoU). Namun, mereka tidak berlanjut melakukan investasi, seperti perusahaan luar negeri dari Tiongkok dan Korea yang ingin ekspansi (meluaskan usaha) ke Lampung
untuk meningkatkan grade per usahaan. “Beberapa di antara nya hanya tanda tangan MoU, setelah itu tidak ada kelanjutannya,” kata Budi. Dilihat dari sudut pelayanan, lanjut Budi, sejak 2010 pelayanan investasi di Lampung sudah sesuai Peraturan Presiden Tahun 1997 tentang Pelayanan Satu Atap. “Jadi, tidak benar jika proses pengurusan izin memakan waktu yang lama
dengan biaya tinggi. Sebab, biaya izin pengurusan untuk SIUP dan SITU tidak ada, hanya
tarif retribusi yang harus dibayar. Besarannya pun sudah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota.” (CR6/R5)
Adinia Wirasti Jomblowati Sejati
Hlm. 16
PEMERINTAH berencana kembali menangguhkan (moratorium) penerimaan pegawai negeri sipil mulai 2015 hingga lima tahun mendatang. Dasar pertimbangan utama moratorium ialah untuk mengurangi beban gaji pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terus meningkat setiap tahun. Langkah awal moratorium dilakukan pemerintah dengan mengevaluasi efektivitas jumlah dan kinerja PNS. Kajian tersebut terkait rasio jumlah PNS dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dengan begitu, segala keputusan yang dilakukan dalam proses reformasi birokrasi akan berjalan efisien dan produktif. Data terakhir, jumlah PNS saat ini sekitar 4,7 juta, sementara jumlah penduduk 250-an juta. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan moratorium CPNS pada 2011 hingga 31 Desember 2012. Saat itu alasan moratorium karena pemerintah ingin menata ulang birokrasi yang gemuk. Realitasnya, belum ada perubahan signifikan di tubuh birokrasi. Pada masa Orde Baru sampai menjelang transisi tahun 1998, birokrasi di Indonesia mengalami sakit bureaumania, seperti inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selama Orde Baru, birokrasi dijadikan alat untuk mengooptasi masyarakat guna mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Secara struktural, birokrasi dijadikan elemen pendukung pemenangan partai politik pemerintah. Padahal, birokrasi diperlukan sebagai aktor pelayanan publik yang netral dan adil. Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Karena itu, birokrasi bekerja dalam mengemban perjuangan mewujudkan keseluruhan cita-cita dan tujuan negara. Iklim investasi dan kepercayaan luar negeri sangat terkait dengan birokrasi. Padahal, rapor kinerja birokrasi Indonesia terkenal kacau balau dan cenderung korup. Kunci utama reformasi birokrasi itu berada di birokrat. Ada benang kusut yang harus dirunut. Harus ada langkah nyata agar tata kelola pemerintahan yang baik menjadi realitas, bukan sekadar wacana. Karena itu, kita sepakat mendukung moratorium penerimaan PNS untuk mereformasi birokrasi. Namun, tentu saja tidak bisa dipukul rata untuk semua lembaga. Pemerintahan Joko Widodo berkomitmen kuat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Itu sebabnya moratorium tidak berlaku untuk tenaga guru dan kesehatan. Berbagai wilayah di Tanah Air masih membutuhkan tenaga pengajar dan paramedis. Dua tenaga fungsional itu masih dibutuhkan di hampir semua wilayah, terutama di daerah terpencil yang jauh dari jangkauan pelayanan. Moratorium sesungguhnya menjadi bahan renungan bagi jajaran birokrasi agar meningkatkan kinerja. Di beberapa instansi pemerintah, banyak PNS yang tidak optimal bekerja. Banyak juga yang menghabiskan jam kerja dengan bermain catur di kantin kantor, mengobrol, atau berbelanja untuk kepentingan pribadi. Ada beberapa pegawai yang berkarakter pemalas, tetapi ada juga yang tidak diberi penugasan oleh pimpinan alias nonjob. Mereka itulah para penganggur yang menjadi beban negara. n
oasis
Musik dan Depresi HASIL studi baru yang dilakukan tim peneliti dari Queen’s University, Belfast, Irlandia Utara, menyimpulkan bahwa musik dapat membantu mengurangi depresi pada anak-anak dan remaja dengan masalah kesehatan mental seperti emosional. Terapi musik juga meningkatkan sikap menghargai orang lain secara signifikan. Penelitian itu melibatkan 251 anak-anak yang dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok menjalani pengobatan tradisional, sementara kelompok lainnya mendapatkan pengobatan tradisional dan terapi musik. Selepas proses pengobatan dan terapi itu, tim menemukan bahwa anak-anak dari kelompok terapi musik paling banyak melaporkan tentang kepercayaan diri dan tingkat depresi yang lebih rendah. Temuan itu dipresentasikan dalam pertemuan di Queen’s University. (MI/U1)
Komunikasi KMP-KIH Masih Buntu
n ANTARA/ROSA PANGGABEAN
PIMPINAN KOMISI V. Pimpinan Komisi V periode 2014—2019, (dari kanan) Michael Wattimena, Fary Djemy Francis, dan Muhidin M. Said, menerima ucapan selamat dari anggota DPR lainnya usai pemilihan ketua dan wakil ketua Komisi V, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/10). Fary Djemy Francis dari Fraksi Gerindra terpilih sebagai ketua Komisi V.
KOMUNIKASI antardua kubu di DPR, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), masih menemui jalan buntu. Di satu sisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan (AKD) sudah terbentuk, tetapi KIH malah membentuk AKD tandingan. Hal itu karena belum ditemukannya jalan keluar dengan komunikasi antara KMP dan KIH terkait jumlah pimpinan komisi dan AKD. Meskipun demikian, pimpinan DPR menyatakan se-
lalu mengomunikasikan dengan pihak KIH untuk mencapai kata sepakat. “Jelas komunikasi setiap saat, tapi masih belum sesuai,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, kepada Media Indonesia, di Kompleks Senayan Jakarta, Kamis (30/10). Kata sepakat belum juga tercapai, tambah Agus, karena pimpinan yang diminta KIH le bih banyak dan pihaknya tidak mungkin meluluskan permin taan itu. “Kami semua sudah memikirkan bahwa kehidupan
berbangsa dan bernegara harus menciptakan pemerintahan kuat juga DPR yang kuat. Kan KIH sudah di pemerintahan, masak juga harus di DPR.” Menanggapi komunikasi yang terus tidak sampai kata sepakat, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan seharusnya pihak KIH menyerahkan dahulu nama-nama anggota fraksi dan melakukan lobi dalam komisi jika ingin diakomodasi. “Serahkan dulu dong namanama fraksi di komisi. Dia
lobi di dalam komisi. Ini kan politik. Dalam politik harus ada lobi. Enggak bisa berhenti karena ada empat fraksi yang tidak menyerahkan namanamanya,” kata dia. Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah membantah ada upaya KIH yang dimotori partainya membentuk pimpinan DPR tandingan. “Ini bukan untuk membentuk pimpinan DPR tandingan, sama sekali bukan upaya untuk mengadu kekuatan dengan pihak KMP.” (MI/U1)