@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
LBH Ragukan Aset Satono Kurang LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung mem inta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Ne geri (Kejari) Bandar Lampung tegas dalam proses penegakan hukum terhadap Satono. LBH yakin aset Satono cukup untuk membayar kerugian negara. Direktur LBH Bandar Lam pung Wahrul Fauzi Silalahi men jelaskan LBH dalam gugatannya telah meminta kerugian negara oleh koruptor harus dikembali kan utuh sesuai amanat putusan Mahkamah Agung (MA). “Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dari gugatan kami berisikan bahwa kejaksaan mempunyai jang ka waktu enam bulan untuk melakukan proses pelelangan dengan jumlah Rp10,5 miliar, seperti dalam putusan Mah kamah Agung,” kata Fauzi, di kantornya, Kamis (7/8). Namun, sejauh ini kejaksaan hanya bisa menyita Rp4 mi liar. “Ini pertanyaaan besar, kenapa kejaksaan hanya bisa mengumpulkan Rp4 miliar, se mentara aset Satono yang telah diekspos tempo hari mencapai Rp20 miliar?” Menurut Wahrul, masih banyak aset lainnya kepemi likan Satono, seperti kebun, tanah di Mesuji, ruko, dan lainnya. Karena itu, kejaksaan harus tegas dalam kasus ini. Apalagi, penyusuran aset Sa tono ini sudah sejak dua tahun lalu dan hingga saat ini tidak pernah selesai. “Mau sampai kapan? Kejaksaan bohong be sar jika mengungkap baru Rp4 miliar yang disita,” ujar dia. LBH juga mengimbau keluarg a Satono memiliki iktikad baik untuk mengem balikan kerugian negara agar kasus korupsi APBD mantan Bupati Lampung Timur itu tidak berlarut-larut. Senada, akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tisnanta, juga meragukan jika aset Satono kurang untuk mengembalikan kerugian ne gara. Dia mengatakan penegak an hukum terhadap Satono membuktikan lemahnya kiner ja kejaksaan. Tisnanta menya rankan kejaksaan meminta bantuan KPK agar penelusuran aset Satono tuntas. (BOY/R6)
jumat, 8 agustus 2014
T E R U J I T E PERC AYA
facebook.com/lampungpost
Pemda Dukung BPJS
n LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY
TALK SHOW BPJS. (Dari kiri) Danrem 043/Gatam Kolonel Arm. Winarto, Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko, Ketua Yayasan Panca Bakti Nurdiono, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, Direktur BPJS Fachmi Idris, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana, dan Pemimpin Umum Lampung Post Bambang Eka Wijaya, saat talk show bertema Membangun komunikasi efektif di era keterbukaan informasi dalam penerapan Jaminan Kesehatan Nasional menuju Lampung sehat di Ballroom Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Kamis (7/8).
Harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan prima lewat JKN akan berhasil jika didukung oleh pemerintah daerah. Rudiyansyah
P
ROGRAM Jaminan Ke sehatan Nasional (JKN) yang digulirkan sejak awal 2014 menghadapi se jumlah kendala. Beberapa hambatan pokok antara lain keterbatasan anggaran dan tenaga dokter. “Keterbatasan anggaran se lalu membayangi program ja minan kesehatan masyarakat di mana pun, termasuk di negara-negara maju,” kata Direktur Utama Badan Penye lenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Fachmi Idris. Fachmi menyampaikan hal itu dalam talk show bertema Membangun komunikasi efektif di era keterbukaan informasi dalam penerapan Jaminan Kesehatan Nasional menuju
Lampung sehat, di Ballroom Hotel Sheraton, Bandar Lam pung, Kamis (7/8). Kegiatan ini bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Pemprov Lampung, dan harian Lampung Post.
P
ada prinsipnya, Pemprov berusaha kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di segala bidang, termasuk di bidang kesehatan.
Hadir Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko, Dan rem 043/Garuda Hitam Kolo nel Arm. Winarto, Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Ridwan, Kepala Dinas Ke sehatan Lampung Reihana,
serta para direktur rumah sakit pemerintah dan swasta se-Lampung. Fachmi menguraikan JKN menyangkut kepentingan pub lik sehingga harapan publik atas program ini pun men ingkat. JKN membutuhkan bujet besar, terutama terkait sistem pendataan berbasis teknologi informasi, sumber daya manusia penyelenggara, serta ketersediaan tenaga kesehatan. “Kurangnya tenaga kesehat an sebenarnya merupakan ke wenangan pemerintah daerah. Makanya, program JKN ini hanya akan berhasil jika ada dukungan pemerintah dae rah,” ujar dia. Menanggapi hal terssbut, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyatakan siap mendukung BPJS dalam me nyukseskan program JKN di Lampung. “Pada prinsipnya, Pemprov berusaha kuat un tuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
di segala bidang, termasuk di bidang kesehatan,” katanya. Dalam acara tersebut, Gu bernur menyaksikan penanda tanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPJS Kesehatan dengan tujuh direktur rumah sakit pemerintah dan swasta di Lampung untuk menerapkan bridging system. Dari tujuh rumah sakit itu, empat di antaranya berada di Bandar Lampung, yaitu RSUD Abdul Moeloek, RS Urip Su moharjo, RS Imanuel, dan RS Pertamina Bintang Amin. Tiga lainnya yakni RSUD Ahmad Yani Metro, RS Mardi Waluyo Metro, dan RS Yukum Medical Centre Lampung Tengah. “Di Lampung ada 38 rumah sakit umum dan 10 rumah sakit khusus milik pemerintah maupun swasta. Saya ber harap yang lain itu mengikuti tujuh rumah sakit ini,” kata Ridho. (*8/K1)
Berita Terkait. Hlm 19
rudiyansyah@lampungpost.co.id
Tersangka Pembunuh Keluarga Ispandi Ditangkap DUA tersangka pembunuhan mantan Bendahara Inspek torat Kabupaten Tanggamus Ispandi dan keluarganya di tangkap Tim Khusus Gabun gan Polres Tanggamus dan Polda Lampung, Kamis (7/8), sekitar pukul 03.00. Karo Ops. Polda Lampung Kombes Sahimin Zaenudin, didampingi Kapolres Tang gamus AKBP Adrie Effendi, mengatakan nama-nama
n ANTARA/ WAHYU PUTRO A.
REVISI BERKAS Tim advokasi pasangan Prabowo-Hatta menunjukkan berkas revisi sengketa Pilpres 2014 yang diserahkan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (7/8). Tim advokasi menyerahkan berkas revisi perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) setebal 198 halaman berisi 76 bukti yang digunakan dalam persidangan di MK.
pelaku dan sejumlah ba rang bukti yang disita masih dirahasiakan. “ Tersangka yang ditangkap dua orang, tetapi untuk nama-namanya masih kami rahasiakan ka rena dalam tahap pengem bangan. Mari sama-sama doakan agar kasus ini cepat terungkap,” kata Sahimin, kemarin. Informasi yang dihimpun Lampung Post, tertangkapnya
pembunuh Ispandi sekelu arga setelah laptop milik al marhum Ispandi ditemukan di Kecamatan Kotaagung. Para pelaku berinisial H, warga Pekon Way Gelang, Kotaagung Barat, dan W, warga Pekon Way Tuba, Ko taagung, sedangkan seorang penadah berinisial IS kini dalam pemeriksaan petugas. Tersangka W diduga yang bertugas mengeksekusi anak
Ispandi bernama Zihan. Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih menam bahkan polisi telah menangkap kedua tersangka. Namun hingga
berita ini diturunkan keduanya masih dalam perjalanan ke Ban dar Lampung. (ABU/BOY/D3)
Pria Idaman Katy Perry...
Hlm. 16
24 Hal.
No. 13220
i TAHUN XXXIX
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
Subsidi Jaminan Sosial KONSTITUSI mengamanatkan setiap warga negara ber hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai ma nusia yang bermarta bat. Perintah konstitusi itu hanya indah di atas kertas, tetapi miskin da lam penerapannya. n DP. RAHARJO Perintah konstitusi itu dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian, ditin daklanjuti lagi melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ada lima jenis jaminan sosial, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pen siun, dan jaminan kematian. Namun, sejauh ini negara baru mampu mengoperasikan BPJS Kesehatan pada awal 2014 untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan secara nasional. Harus jujur diakui negara sangat pelit membantu war ga miskin. Alokasi APBN 2014 untuk jaminan kesehatan rakyat miskin total Rp19,9 triliun. Penerima jaminan ke sehatan 2014 yang ditanggung APBN cuma 86,4 juta jiwa, tidak berubah dari kuota Jamkesmas 2013. Padahal, jumlah rakyat miskin bertambah terus setiap tahun. Sangat terang benderang politik anggaran negara lebih mengutamakan orang kaya. APBN Perubahan 2014 telah menyetujui subsidi energi mencapai Rp454 triliun. Ironis nya, ini yang membuat kita mengelus dada, alokasi untuk subsidi BBM sebesar Rp350,3 triliun. Pemerintah menga kui 77% subsidi yang digelontorkan negara itu dinikmati masyarakat menengah ke atas dan kaya. Orang miskin hanya bisa gigit jari. Sudah saatnya negara mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tidak ada keadilan sosial tanpa jamin an sosial. Karena itu, perlu dipikirkan agar subsidi BBM dialihkan untuk keperluan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Bila seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 240 juta jiwa dengan jaminan kesehatan Rp20 ribu/orang/bulan, anggaran yang dibutuhkan cuma Rp56,7 triliun. Penga lihan subsidi BBM sebesar Rp454 triliun itu masih bisa di pakai untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Harapan untuk mewujudkan keadilan sosial itu diletak kan di atas pundak presiden baru yang dilantik 20 Oktober. Langkah pertama yang bisa ditempuh ialah pemerintah menanggung jaminan kesehatan seluruh rakyat tanpa ke cuali, tidak perlu menunggu target hingga 2019. Rakyat di Provinsi Lampung sangat berkepentingan. Hingga Juni 2014, kepesertaan BPJS di Lampung baru 3,9 juta jiwa. Artinya, cuma 40% dari total jumlah penduduk 9,7 juta jiwa. Harus ada keterlibatan pemerintah daerah untuk menginisiasi seluruh rakyat sebagai peserta BPJS. Tidak kalah pentingnya, BPJS Kesehatan harus terus me ningkatkan kualitas pelayanan. Dalam kaitan itulah, BPJS Kesehatan kemarin menandatangani nota kesepahaman dengan delapan rumah sakit di Lampung. Di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok saat ini, kesehatan menjadi barang mahal. Negara harus membantu rakyat dengan mengalihkan sebagian subsidi energi untuk jaminan sosial. n
oasis
Pohon dan Kehidupan KEBERADAAN sebatang pohon dapat menyelamatkan kehidupan. Itulah hasil pe nelitian Badan Kehutanan Amerika Serikat. Pemimpin penelitian, Mi chael T. Rains, menyatakan sebatang pohon dapat menye lamatkan lebih dari 850 orang dari gangguan pernapasan da lam setahun. Selain itu, pohon besar juga dapat mencegah hingga 670 ribu orang dari ge jala pernapasan akut. Hal tersebut disimpulkan pe neliti setelah mengamati uku ran polusi yang dapat diredam sebatang pohon besar. Pe neliti menggunakan gas polutan, yaitu nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, dan beberapa partikel lain. Peneliti juga menemukan setiap pengurangan polusi udara hingga 1% dapat membantu meminimalisasi biaya kesehatan masyarakat sampai dengan 7 miliar dolar AS (hampir Rp82,7 triliun) per tahun. Hasil penelitian ini di publikasikan lewat jurnal Environmental Pollution. (MI/R6)
Tim Hukum Prabowo-Hatta Serahkan Berkas Perbaikan TIM hukum Merah Putih Prabowo-Hatta telah memper baiki berkas gugatan Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (7/8). Tepat pukul 11.20 atau tepat 1 x 24 jam setelah sidang perdana pada Rabu (6/8), berkas itu disampaikan tim hukum. Salah satu anggota tim hukum Prabowo-Hatta, Elza Syarif, mengatakan pihaknya mengi kuti nasihat Majelis Hakim MK untuk memperbaiki permoho nannya itu. Elza mengatakan sebelum sidang pun pihaknya
telah memperbaiki berkas per mohonan tersebut. “Perbaikan terus dilakukan dan penambahan bukti-bukti semuanya itu sehingga sebe lum kemarin sidang sebe tulnya kami sudah 90% ada perbaikannya,” kata Elza, di gedung MK, saat menyampai kan berkas perbaikan. Berkas perbaikan itu ber tambah 50 halaman dari 146 halaman di berkas permohonan awal menjadi 196 halaman. “Sesuai dengan yang dinasi hati kemarin. Kami melengkapi
yang kurang-kurang. Format gugatan 196 halaman, sebelum nya hanya 146 halaman,” kata salah satu anggota tim hukum Prabowo-Hatta, Sahroni. Menurutnya, pihak dari tim hukum Prabowo-Hatta telah menyertakan 76 bukti dalam berkas perbaikan. Dalam ber kas permohonan yang telah diperbaiki, tim Prabowo-Hatta hampir seluruhnya memper soalkan penggunaan daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus tam bahan (DPKTb) di hampir se
mua provinsi di Indonesia. Selain itu, dalam berkas perbaikan disebutkan pula adanya mobilisasi massa yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk memilih pasangan nomor urut 2 yang terjadi di seluruh provinsi. Kemudian pemohon, da lam hal ini Prabowo-Hatta, menyebutkan dalam berkas gugatannya yang telah diper baiki mengatakan adanya pe ningkatan partisipasi pemilih di daerah pegunungan Papua sebesar 100%. (MI/U1)