:: LAMPUNG POST :: Jumat, 26 September 2014

Page 1

Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

@lampostonline, @buraslampost

www.lampost.co

jumat, 26 september 2014

T E R U J I T E PERC AYA

facebook.com/lampungpost

32 Hal.

No. 13268

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

TA JUK

Tiang Pancang RSP Unila

n MI/MOHAMAD IRFAN

LOBI RUU PILKADA. Sejumlah anggota fraksi DPR melakukan lobi saat skors rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).

KPK Tangkap Gubernur Riau KPK menangkap Gubernur Riau bersama delapan orang lain dan mengamankan uang miliaran rupiah yang disimpan dalam tas dan amplop. KPK juga menyita tujuh mobil saat operasi tangkap tangan tersebut. Mustaan Basran

K

O M I S I P e m b e r a nt a s a n Korup­si (KPK) menangkap Gubernur Riau Annas Maamun (74) bersama delapan orang lainnya di kompleks Perumahan Citra Grand, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (25/9), sekitar pukul 17.30. “Sembilan orang ditangkap. Ada Gubernur, pengusaha, sopir, ajudan, dan dua keluarga Gubernur,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, dalam jumpa pers di kantornya, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, tadi malam. Dalam penangkapan tersebut, KPK mengamankan uang miliaran rupiah yang disimpan dalam tas dan amplop. “Uang dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura. Kalau dikurskan ditambah dengan rupiah tadi, jumlahnya miliaran. Ada yang di tas, ada yang di amplop,” kata Johan. KPK juga mengamankan tujuh mobil yang digunakan saat operasi tangkap tangan tersebut. Tujuh mobil yang masuk ke gedung KPK di antaranya Nissan X-trail dan tiga mobil Innova. Salah satu mobil Toyota Innova bernomor BM-1145 -TP. BM adalah pelat nomor polisi untuk Provinsi Riau. “Tadi juga

diamankan mobil, dibawa ke sini juga,” ujarnya. Namun, Johan belum dapat menjelaskan detail kasus yang menjerat Annas yang baru saja dilantik sebagai gubernur Riau pada 19 Februari 2014. “Nanti akan disampaikan setelah ada kesimpulan dari penyi­ dik, terperiksa yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan itu seperti apa. KPK punya waktu 1 x 24 jam.”

U

ang dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura. Kalau dikurskan ditambah dengan rupiah tadi, jumlahnya miliaran.

Annas menjabat sebagai gubernur Riau setelah menggantikan Rusli Zainal yang terjerat kasus korupsi pemberian suap dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah PON dan korupsi kehutanan se­ hingga dijatuhi hukuman 14 tahun dan denda Rp1 miliar. Sebelum Rusli, mantan Gubernur Riau Saleh Djasit juga menjadi narapidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan divo-

nis penjara 4 tahun pada Agustus 2008. Ketiganya berasal dari Partai Golkar.

Kasus Asusila Sebelumnya, Annas dilaporkan seorang perempuan bernama Wide Wirawaty dalam kasus dugaan pelecehan seksual dan asusila. Wide adalah putri mantan anggota DPD, Soemardi Thaher. Ia melaporkan Annas ke Bareskrim Polri atas tuduhan tindak pelecehan seksual pada 27 Agustus 2014. Wide mengaku dilecehkan Annas saat mengajukan dana bantuan seminar ke rumah Gubernur Riau itu. Namun, pihak Annas membantah tuduhan tersebut dan mengatakan pelecehan seksual yang diduga dialami Wide itu tidak benar. Wide pun sudah dipanggil ke Bareskrim Polri pada Jumat (5/9) untuk diminta ke­terangan sebagai saksi korban dan untuk penyusunan berita acara pemeriksaan. Ia diperiksa selama empat jam oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri. Wide mendapat sekitar 20 pertanyaan yang bersifat mendasar mengenai laporan dugaan pelecehan seksual tersebut serta kronologi kejadian. “Kami tadi diperiksa sekitar empat jam dan menjawab 20 pertanyaan,” kata kuasa hukum Wide, Erwin Mahatma, usai pemeriksaan. (ANT/R4)

RUU Pilkada Berakhir Voting PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di DPR berakhir voting. Pembahasan yang alot sejak awal rapat paripurna di gedung DPR, Kamis (25/9), membuat anggota DPR harus memilih pilkada dilaksanakan secara langsung atau perwakilan DPRD. Hingga berita ini diturunkan, sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso itu diskors setelah mendengar pandangan masingmasing fraksi. Sejumlah fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), se­perti PKS, PPP, dan Gerindra, meminta pimpinan sidang untuk segera menggelar voting. Namun, saat Priyo mengetuk palu memutuskan untuk pelaksanaan vo­ting, sidang malah ricuh. “Cabut dulu pimpinan. Cabut omongan tadi!” ujar anggota Fraksi PDIP, Arya Bima. Anggota DPR yang pun lain bereaksi. Belasan wakil rakyat maju ke depan meja pimpinan rapat, tetapi masih di belakang pembatas. Anggota DPR itu menunjuk-nunjuk Priyo. Lalu, anggota Fraksi PDIP, Maruarar Sirait, melompat batas dan naik ke panggung pimpinan DPR. Aksi Maruarar diikuti anggota DPR lainnya. Akibatnya, pimpinan sidang kembali memutuskan skors. Usai skors, Partai Demokrat memilih untuk netral dan walk out dari sidang itu. “Kami memilih netral dan walk out,” kata kader Partai Demokrat, Benny K. Harman. Setelah Demokrat walk out, tinggal dua opsi yang akan dipilih anggota DPR yang masingmasing didukung dua kubu di parlemen. Opsi pemilihan langsung yang didukung koalisi ­pendukung Jokowi-JK dalam pemilihan presiden yakni PDIP, PKB, Hanura, dan PKPI. Sementara opsi perwakilan didukung KMP yang ­beranggotakan Partai Golkar, Gerindra, PPP, PBB, PAN, dan PKS. (MI/U1)

Jessica Iskandar Diberitakan Media Jerman

Hlm. 16

RUMAH sakit pendidikan menjadi fasilitas penting dalam penyelenggaraan fakultas kedokteran. Mahasiswa dapat belajar langsung dan mempraktikkan cara menyembuhkan berbagai penyakit. Rumah sakit pendidikan juga bertujuan mengintegrasiIKUTI BEDAH TAJUK kan aspek pendidikan, peneliSETIAP HARI, PUKUL 08.00 WIB tian, dan pelayanan kesehatan di bawah satu atap. Dengan begitu, ilmu kedokteran yang diserap mahasiswa bukan ilmu di atas kertas belaka, melainkan bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat. Mengingat urgensi rumah sakit pendidikan itu, kita sangat menyayangkan terbengkalainya pembangunan rumah sakit pendidikan Universitas Lampung (RSP Unila). RSP Unila di­ bangun di atas lahan 4,8 hektare dan dibiayai proyek multiyears APBN 2011—2014 senilai Rp400 miliar. Pelaksanaan proyek tahap I pada 2011 yang menghabiskan dana Rp52 miliar hanya berbentuk tiang pancang. Tahap berikutnya, macet total! Untuk melanjutkan proyek tersebut, pada 2012 Unila meng­ajukan anggaran Rp200 miliar kepada Pemerintah Pusat, tetapi tidak disetujui. Pada 2013, Unila kembali meng­ ajukan jumlah nominal yang sama, juga tidak disetujui. Sampai hari ini proyek ratusan miliar itu mangkrak sehingga sering mendapat sebutan sinis proyek tiang pancang. Pihak Rektorat Unila berulang-ulang mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kembali pembangunan RSP, tetapi desakan itu tidak pernah ditanggapi dan tidak ada kepastian pula kapan proyek dilanjutkan. Sejak awal tercium aroma ketidakberesan dalam pelaksana­an proyek RSP Unila. Sejumlah elemen masyarakat juga sempat menggelar unjuk rasa untuk mengusut dugaan ketidakberes­an itu. Akan tetapi, karena sumber dananya berasal dari APBN, masyarakat Lampung pada akhirnya hanya bisa pasrah. ­Tangan-tangan hukum di Lampung tak mampu lagi m ­ enjangkau. RSP menjadi kebutuhan pokok fakultas kedokteran. Wajar jika pihak rektorat melakukan berbagai cara untuk merealisasikan proyek tersebut. Rektor Unila Sugeng P. Harianto mengaku sudah berupaya hingga kepala menjadi kaki dan kaki menjadi kepala untuk merealisasikan RSP. Terakhir, Dekan Fakultas Kedokteran Sutyarso meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ikut membantu di Pemerintah Pusat. Sudah selayaknya Unila memiliki RSP seperti perguruan tinggi lain yang memiliki fakultas kedokteran. Lagi pula, celaka benar jika mahasiswa kedokteran kesulitan praktik. Kita tentu tidak ingin mendengar lulusan FK Unila gagap saat menghadapi berbagai jenis penyakit. RSP juga bisa menjadi solusi kekurangan dokter spesialis di Lampung, bahkan daerah lain di Sumatera, juga untuk menekan biaya pendidikan dokter dan meningkatkan kua­ litas tenaga kesehatan di Lampung. Dalam jangka panjang, adanya fasilitas RSP memungkinkan Unila dapat menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis. Hingga kini, mahasiswa Unila masih menjalankan program ko-asistensi (koas) di tiga rumah sakit, yaitu RSUD Abdul Moeloek, RSUD Pringsewu, dan RS Ahmad Yani Metro. Apabila Unila memiliki RSP sendiri, biaya koas dapat ditekan hingga 50%. Pemerintah Pusat hendaknya tidak meng­ halangi keinginan Lampung untuk memproduksi sendiri dokter berkualitas. n

oasis

Kehamilan dan Flu MENURUT studi yang dilakukan tim Stanford University, AS, perempuan hamil rentan terserang flu karena kehamilan membuat sistem kekebalan tubuh mereka meningkat hingga ke level paling tinggi ketika melawan virus. Temuan itu mematah pemikiran sebelumnya bahwa sistem kekebalan terus melemah seiring masa kehamilan. Profesor Catherine Blish dan rekan menguji reaksi sel imun dari 21 perempuan hamil dan 29 perempuan tidak hamil yang sehat terhadap dua jenis virus flu, yaitu H1N1 dan H3N2. Dalam sampel perempuan hamil itu, tim mene­ mukan dua jenis sel darah putih. Tim mengatakan temuan mereka bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku medis untuk menemukan cara lain dalam menangani infeksi influenza pada perempuan hamil. “Kami terkejut dengan temuan tersebut,” kata Blish. Studi itu dipublikasikan pada jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences. (MI/U1)

mustaan@lampungpost.co.id

Pengusaha Diminta Patuhi Perda Olahraga n ANTARA/ROSA PANGGABEAN

BARANG BUKTI Sebuah mobil dinas yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK diparkir di halaman gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/9). Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menangkap sembilan orang, termasuk Gubernur Riau Annas Maamun, di Cibubur, Jakarta.

GUBERNUR Lampung M. Ridho Ficardo meminta pengusaha agar mematuhi Perda No. 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Keolahraga­ an. Dalam waktu dekat, Pemprov berkomunikasi dengan para peng­ usaha guna menyusun konsep pembinaan atlet. Menurut Gubernur, peng­u saha memiliki kewajiban untuk ikut memajukan olahraga di Lampung. “Namun, kami akan matangkan dahulu konsepnya secara jelas sehingga pengusaha yang membantu tidak kecewa dengan hasilnya,” kata Gubernur di Hotel Sheraton, Kamis (25/9). Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Partai Demokrat, Yandri Nazir, mengatakan kemajuan olahraga bukan hanya tanggung jawab peme­

rintah, melainkan juga masyarakat dan peng­u saha. Pengusaha bisa meng­a lokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk melaksanakan kewajibannya membina olahraga. “Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus punya semangat yang sama memajukan olahraga dan meningkatkan kesejahteraan atlet,” kata Yandri. Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Golkar, Toni Eka Chandra, menyesalkan sikap Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung yang menolak membantu pembinaan atlet melalui CSR. “Gubernur tidak mungkin membebankan pengusaha jika tidak mampu atau tidak punya keuntungan. Sangat tidak bijaksana jika pengusaha menolak membantu

atlet,” kata Toni. Ia menjelaskan kewajiban per­ usahaan membantu olahraga Lampung merupakan amanat Perda No. 16/2013 Pasal 52 Ayat (1). Perda itu juga diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 25/2013. Menurut Toni, pembuatan perda telah melalui kajian dan didasarkan atas kewajiban pelaksanaan CSR yang diatur UU No. 40/2007. “Jadi jangan ada kesan perusahaan seperti diberi beban tambahan membantu olahraga,” ujarnya. Hal senada disampaikan Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal. “Kemampuan anggaran untuk pem­bangunan keolahragaan daerah terbatas. Untuk itu dibutuhkan dukungan pengusaha,” kata Dedi. (VER/K3)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.